KEBIJAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM (KPU/USO) ICT
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
AGENDA I.
SEKILAS KPU ICT A. Latar Belakang B. Kebijakan
II.
PELAKSANAAN. A. Konsep KPU/USO B. Reformasi kebijakan C. Pelaksana KPU/USO D. Rencana Program
III.
PROGRAM KPU di PAPUA BARAT A. Progres Program KPU di Papua Barat B. Program Pembangunan Infrastruktur Broadband.
IV.
DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM KPU/USO
I. SEKILAS KPU/USO ICT
A.
LATAR BELAKANG
RENDAHNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN AKSES KOMUNIKASI DAN INFORMASI KHUSUSNYA UNTUK DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, PERBATASAN DAN TIDAK LAYAK SECARA EKONOMI KESENJANGAN DIGITAL
ADANYA PERSAMAAN HAK SEMUA KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK MENIKMATI KEMUDAHAN MENGAKSES DAN MENGGUNAKAN INFORMASI MELALUI KEBERADAAN TEKNOLOGI INFORMASI WSIS TARGET 2015
PERCEPATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERDESAAN ICT SBG ENABLER PEMBANGUNAN EKONOMI
B.
KEBIJAKAN 1.
Percepatan pemerataan akses telekomunikasi dan informasi untuk daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan tidak layak secara ekonomi dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Program Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) yang dananya bersumber dari kontribusi penyelenggara telekomunikasi.
2.
Pemerataan akses berupa penyediaan infrastruktur ICT di arahkan untuk mendukung Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) agar : -
Menjadi pilar pembangunan bangsa Sarana pencerdas bangsa Menyediakan lapangan kerja baru Meningkatkan devisa Pemersatu bangsa.
II. PELAKSANAAN KPU/USO
A.
KONSEP KPU/USO
•
Mewujudkan azas adil dan merata sesuai dengan UU Telekomunikasi, melalui : + Penyediaan Desa Dering/Pintar. + Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan. + Mewujudkan Program Internet Sehat dan Aman dengan SIMM-LIK. + Penyediaan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan. + Penyediaan Internet Exchange
•
Mewujudkan ICT yang “cepat dan murah”, melalui : Rencana pembangunan gateway dalam negeri disetiap propinsi (NIX) maupun internasional (IIX) di Medan, Surabaya, Balikpapan dan Makasar. Selama ini hanya satu gateway milik swasta di Jakarta.
•
Mewujudkan ICT yang “bermartabat”, melalui : + Rencana pembangunan Nasional Backbone (Palapa Ring) di tahun 2014. + Lokal Konten dengan mendorong industri kreatif dalam negeri.
B.
REFORMASI KEBIJAKAN
2003 - 2004
Dana USO hanya untuk satu tahun anggaran
Berbasis kontrak pengadaan barang:
Asset milik Pemerintah Asset dikelola Pemerintah
Pengadaan hanya untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan (single year) Pengoperasian dan pemeliharaan merupakan kegiatan terpisah Risiko pemeliharaan dan pengelolaan ditanggung Pemerintah Tidak menjamin sustainabilitas akses dan layanan telekomunikasi
PASCA 2004
Dana USO di-earmark hanya untuk USO dan saldo akhir tahun menjadi saldo awal tahun berikutnya.
Berbasis pembiayaan terendah atas kontrak layanan (service-based contract) Asset milik operator Asset dikelola operator
Pengadaan untuk 5 (lima) tahun (multiyears)
Pengoperasian dan pemeliharaan merupakan bagian integral dari kontrak
Risiko pengelolaan pada operator
Memungkinkan sustainabilitas akses dan layanan telekomunikasi
A. PELAKSANA KPU/USO TH 2003 – 2004 PELAKSANAAN KPU DILAKSANAKAN OLEH DITJEN POSTEL (DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI). PASCA 2004 PELAKSANAAN KPU/USO DILAKSANAKAN OLEH SUATU BADAN LAYANAN UMUM (BLU) YANG DISEBUT DENGAN BADAN TELEKOMUNIKASI dan INFORMASI PEDESAAN (BTIP) KEDEPAN Organisasi BTIP akan diselaraskan dengan perkembangan tugas dan fungsi organisasi, antara lain dengan mempertimbangkan : - Cakupan Wilayah Kerja (tidak terbatas hanya di daerah perdesaan) - Program Kerja (tidak terbatas hanya penyediaan jasa akses)
PERGESERAN NILAI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
CONTENT
CONTENT (+ DEVICE)
PORTAL PORTAL
INFRASTRUKTUR
INFRA STRU KTUR
B. RENCANA PROGRAM
Desa
Kecamatan
Adil & Merata
Program Desa Dering & Pinter
Program Internet Kecamatan (PLIK)
Kabupaten
Propinsi
Cepat & Murah
Program
Program Mobile PLIK
Nusantara Internet Exchange (NIX)
Potensi 33 Propinsi ± 600 Kabupaten ± 5.700 Kecamatan ± 72.000 Desa
Nasional
Dunia
Bermartabat
Program
Program
Upstream, SIMMLIK & Palapa RIng
IIX & IT Industri Kreatif
III. PROGRAM KPU di PAPUA BARAT
A PROGRES PROGRAM KPU/USO di Prov. Papua Barat NO.
PROGRAM
TARGET
REALISASI
KETERANGAN
1
DESA DERING
768 SSL
134 SSL
ASET MILIK PEMENANG TENDER (ICON+, MASALAH DISTRIBUSI, SEPTEMBER 2012 )
2
DESA PINTER
4
0
ASET MILIK PEMENANG TENDER (DALAM PROSES PERSIAPAN
3
PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN (PLIK)
103 PLIK
103 PLIK
4
MOBILE PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN (M-PLIK)
ASET MILIK PEMENANG TENDER ( LINTAS ARTA , MASALAH UPSTREAM BANDWIDTH CMI)
16 MPLIK
0
DLM PROSES PELAKSANAAN
1
0
DITARGETKAN TAHUN 2012
5
INTERNET EXCHANGE (IX)
6
SIMMLIK
1 PAKET
1 PAKET
DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI JAKARTA
7
UPSTREAM
1 PAKET
1 PAKET
DALAM PROSES PELAKSANAAN DI JAKARTA
8
PALAPA RING
?
?
DALAM PROSES PEMBAHASAN REGULASI
13
DESA DERING 1 Maksud 2 Tujuan 3 Data/Sumber 5 Koordinasi
Bentuk koordinasi Publik Edukasi
6 Manajemen Pengadaan
Status Perangkat/Aset Penyedia Pemeliharaan Tarif
7 Manajemen Operasional
Hak Pengelola/Mitra Lokal Hak Menerima Biaya Sewa Hak Menggunakan Pendapatan Biaya Pemeliharaan Listrik Pengamanan Sosialisasi/Pelatihan Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Kecamatan Desa Catu Daya Jaminan
8 Peran
9 Kendala
Penyediaan Layanan Telekomunikasi Dasar (voice,SMS,Akses Data) Mewujudkan asas adil & merata UU Telekomunikasi serta memenuhi Komitmen WSIS BPS, Usulan Pemda, Coklit dengan Operator Surat Pemberitahuan, Surat Permintaan Dukungan BP3TI menyelenggarakan sosialisasi Desa Dering secara sampling & Kerjasama Antar Lembaga Milik Penyedia Penyedia Jasa pemenang tender Tanggung Jawab Penyedia SMS Rp. 50,00, Telp ke sesama telepon USO Rp. 325,00, Internet Rp. 3.000,00/jam Hasil dari penggunaan fastel oleh pengguna/masyarakat Tanggung Jawab Penyedia Jasa Tanggung Jawab Pengelola Tanggung Jawab Pengelola/Penyedia Tanggung Jawab Penyedia Jasa Koordinasi Pengawasan Pengawasan Membantu Pengawasan Penanggungjawab Pengelolaan PLN, Solar Cell, Power Supply Tidak Ada
15
PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN (PLIK) 1
Maksud & Tujuan
Penyediaan Layanan Telekomunikasi Data menuju masyarakat yang cerdas/informatif (Digital Library)
2
Data/Sumber
Data WPUT Desa Dering & Survey Penyedia
5
Koordinasi
6
7
Manajemen Pengadaan
Manajemen Operasional
Bentuk koordinasi
Surat Pemberitahuan, Surat Permintaan Dukungan
Publik Edukasi
BTIP menyelenggarakan sosialisasi PLIK secara sampling
Status Perangkat/Aset
Milik Penyedia Jasa
Pemeliharaan
Tanggung Jawab Penyedia
Tarif
Maksimal Rp. 2.000/jam
Hak Pengelola/Mitra Lokal Hak Menerima Biaya Sewa Hak Menggunakan Pendapatan
Hasil dari penggunaan fastel oleh pengguna/masyarakat atau model bisnis Penyedia Jasa
Biaya Pemeliharaan Listrik
Bisnis Model Penyedia
Pola Bagi Hasil
8
9
Peran
Kendala
Pengamanan
Tanggung Jawab Pengelola/Penyedia
Sosialisasi/Pelatihan
Tanggung Jawab Penyedia Jasa untuk ke pengelola + masyarakat
Pemerintah Provinsi
Koordinasi dalam Sosialisasi + Pengawasan
Pemerintah Kabupaten
Pengawasan
Kecamatan
Penanggun Jawab
Catu Daya
Power Supply (min 2200 watt) dan stabilitas tegangan
Jaminan
Penyedia membutuhkan jaminan atas aset yang ditempatkan di lokasi.
MOBILE PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN (M-PLIK) 1
Maksud & Tujuan
Penyediaan Layanan Internet yang bersifat mobile di kecamatan WPUT atau atas permintaan Pemda.
2
Data/Sumber
Data WPUT, Survey Penyedia, Ditjen Aptel
3
Jumlah Layanan
Pemerintah Daerah yang responsiv
4
Manajemen Pengadaan
5
6
Manajemen Operasional
Peran
Perangkat
Sewa Jasa Penyediaan : 4 PC, 1 Server
Operator
Penyedia Jasa pemenang tender
Pemeliharaan
Tanggung Jawab Penyedia Jasa
Tarif
Maksimal Rp. 2.000/jam
Pengelola
Pemkab/Pemkot
Biaya Pemeliharaan
Tanggung Jawab Penyedia Jasa
Pola Bagi Hasil
Kesepakatan antara Penyedia Jasa dg Pengelola
Pengamanan
Tanggung Jawab Pengelola
Pelatihan
Tanggung Jawab Penyedia Jasa
Pemerintah Daerah
Kerjasama dengan Penyedia Jasa dalam pengelolaan M-PLIK
M-PLIK
B. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR BROADBAND
IV. DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM KPU/USO
A. SOSIALISASI Untuk optimalisasi program KPU/USO maka perlu dukungan dari Instansi Terkait (Kem-PDT, Pemda Tk. I / Tk. II dan Penyedia Jasa) untuk melaksanakan sosialisasi dengan tahapan : - Sosialisasi kepada Pemda oleh BP3TI (melalui surat) - Sosialisasi kepada Masyarakat oleh Penyedia Jasa dibantu Pemda
B. PENGAWASAN.
PENYEDIA JASA
PEMKAB
OBYEK USO
BP3TI
PEMPROV
PEMKAB
PEMKAB
OBYEK USO
OBYEK USO
PEMPROV
OBYEK USO
OBYEK USO
PENYEDIA JASA
PEMKAB
OBYEK USO
OBYEK USO
OBYEK USO
A. ILUSTRASI DAN ANALOGI
ILUSTRASI DAN ANALOGI
Content
Infrastruktur
Content Content Aplikasi
Aplikasi
Mana yang lebih Penting ?
TERIMA KASIH
