KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INDONESIA BUKU PUTIH 2011 INDONESIA ICT WHITEPAPER

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INDONESIA BUKU PUTIH 2011

2011 INDONESIA

ICT WHITEPAPER

@2011 Kementerian Komunikasi dan Informatika Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik Nara Sumber : DR. Dwi Handoko, Drs. Wenwen Ruswandi, Drs Zain Syaifullah, M,Sc, Dr. Khamami Heru Santoso, Setiadi Yazid. Jakarta : Puslitbang APTIKA IKP, 2011 109 Halaman, 21 x 28 cm ISBN : 978-602-99599-6-3 1. Tren TIK 2. Kondisi TIK saat ini 3. Kebijakan dan Rencana

Editor: DR. Rudi Lumanto; Aizirman Djusan, M.Econ, Dr.Ir. Ashwin Sasongko, M.Sc, Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, Prof. Dr-ing. Kalamullah Ramli, M.Eng, DR. Zainal Hasibuan, MA; Drs Freddy H. Tulung MUA, DR. Yan Rianto, M.Eng

Redaktur: Drs Selamatta Sembiring, M.Si, Ahmad Budi Setiawan, ST. Riza Azmi M.Kom, Imam Sanjaya, M.Sc, Noor Indra Ardianto, S.Pd, Anton Susanto, MTI, Ari Cahyo Nugroho, S.Sos

Desain Grafis: Rieka Mustika

Penerbit : Puslitbang APTIKA IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110, Tel/Fax 384888 Website: http://www.kominfo.go.id

PENGANTAR Pemerintah, melalui Perpres No: 32 Tahun 2011 telah menetapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011—2025 untuk mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan sepuluh besar dunia di tahun 2025 dan enam besar dunia pada tahun 2050 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut, maka harus didukung oleh inovasi dan daya saing yang kuat. Karena itu telematika (TIK) --- sebagai produk teknologi kreatif dan inovatif --- harus terus dibangun dan dikembangkan secara komprehensif , intensif dengan skala masif. Infrastruktur TIK tidak hanya sebagai produk jasa yang menghasilkan pendapatan bagi negara, tapi lebih dari itu infrastruktur ini juga merupakan pemberdaya yang mampu meningkatkan daya guna infrastuktur lainnya. Itulah sebabnya sektor TIK telah dijadikan sebagai kegiatan utama ekonomi nasional yang pengembangannya juga diintegarasikan dan merupakan salahsatu elemen strategi utama dalam MP3EI. Buku Putih ini diterbitkan dengan maksud sebagai milestone dan outlook pembangunan Kominfo di Indonesia. Melalui buku ini diharapkan masyarakat luas bisa mengetahui dan memahami pembangunan TIK yang telah dilakukan dan arah pengembangan serta kebijakan yang diambil. Dengan demikian masyarakat, -- terutama pemangku kepentingan -- dapat ikut berpartisipasi. Buku Putih Tahun 2011 ini merupakan updating dan penyempurnan dari buku putih tahun sebelumnya. Karena itu, sebagaimana pada penerbitan buku putih tahun 2010, buku ini memuat tiga bagian besar yakni : tren TIK global, kondisi TIK di Indonesia yang paling mutakhir saat ini dan gambaran/proyeksi pembangunan TIK kede pan. Semoga TIK Indonesia maju, Indonesia jaya dan masyarakat pun sejahtera. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring

DAFTAR ISI Bab I 1.1 1.1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 2.6 2.7 2.8 III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.14.1 3.14.2 3.17 3.17.1 3.18 3.18.1 3.19

Tren TIK TIK dan Pertumbuhan Ekonomi Kontribusi Bidang TIK terhadap Pendapatan Negara Tren Konvergensi Tren Komputasi Awan Tren Penyiaran Digital Tren TIK Hijau Tren Mobile Computing Migrasi IPv6 Cyber Security

hal 1 3 4 6 9 12 14 16 19 22

Kondisi TIK saat ini Indeks Pembangungan TIK Indonesia Infrastruktur Internet dan Komputer Penggunaan TIK Penggunaan TIK di Rumah Tangga Penggunaan TIK di Sektor Bisnis Penggunaan TIK di sektor Pendidikan POS Penyiaran SDM TIK Perbandingan Internasional

23 25 28 37 47 49 50 55 59 62 67 71

Outlook TIK Visi Misi dan Strategi Tujuan Sasaran Strategis Program Prioritas Arah Kebijakan dan Strategi Gambaran Keseluruhan Proses Pembangunan Roadmap TIK Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) MP3EI dan Percepatan Menuju Indonesia Broadband Implementasi e-Goverment Roadmap e-Goverment Nasional Kebijakan Keamanan Informasi Implementasi Program Open Source Roadmap Infrastruktur TV Digital Roadmap Migrasi TV Analog Ke TV Digital Perubahan Band Plan Roadmap Internet (IPv6) Time line Roadmap Implementasi IPv6 Roadmap Satellit Time line Roadmap Satelit Inaicta 2011

74 76 77 78 79 82 83 84 86 88 93 94 95 97 98 99 99 100 102 103 104 107

DAFTAR GAMBAR Bab Gambar I 1.1 Tiga efek dari Pemanfaatan ICT dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi 1.2 Konvergensi antara Fix, Wireless dan Content 1.3 Kerangka Penyusun WEB 2.0 1.4 Ruang lingkup dari WEB 2.0 1.5 Konsep Komputasi Awan Portal Layanan Publik Nasional 1.6 Lingkup Operasional Portal Layanan Publik Nasional 1.7 Stake holder TIK Hijau (Green ICT) 1.8 Model Teknologi Mobile Computing 1.9 Aplikasi Mobile Computing 1.10 Grafik Distribusi IPv4

hal 4

II

25

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27

Penyebaran Indeks Pembangunan TIK kabupaten /kota di Indonesia berdasarkan Indeks ICT Pura Komposisi Indeks Komparasi ragam indeks Indeks Pembangunan TIK berdasarkan Pembagian Koridor Pembangunan Ekonomi MP3EI Perbandingan Pembangunan TIK antara koridor Jawa dan Maluku-Papua dilihat dari Keselarasan, Sumber daya, Tata kelola dan Literasi Sebaran Komposisi faktor Pembangunan TIK Kondisi sebaran penyediaan akses Telekomunikasi di Pedesaan Kondisi sebaran penyediaan akses Internet di Kecamatan Kondisi sebaran penyediaan mobil akses Internet di Kecamatan Kondisi sebaran Infrastruktur Backbone Fiber Optic Panjang Kabel Fiber Optic di setiap Pulau Komposisi penyelenggaran Multimedia berdasarkan Ijin Komposisi belanja modal (Capex & Opex) industri Telekomunikasi bergerak (seluler dan FWA) tahun 2010 Jumlah pelanggan Telekomunikasi bergerak Indonesia berdasar jenis penyelenggaraan Jumlah pelanggan Telekomunikasi bergerak Indonesia berdasar jenis layanan Komposisi Anggota IDNIC per Oktober 2011 Alokasi IPv4 di Indonesia Perkembangan jumlah domain id Jumlah domain id dan g-TLD di Indonesia Komposisi domain id dan g-TLD di Indonesia Pemeringkatan e-Gov Indonesia berdasar provinsi tahun 2011 Pemeringkatan e-Gov Indonesia berdasar kab/kota tahun 2011 Tingkat adopsi software open source di daerah daerah di Indonesia Komposisi penggunaan internet di daerah daerah di Indonesia Peringkat Indeks Keamanan Informasi di beberapa instansi pemerintah tahun 2011 Indeks Keamanan Informasi Teledensitas Telepon Rumah Berdasarkan Provinsi

7 8 9 10 11 16 17 18 21

25 25 26 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 34 37 37 38 38 39 40 40 41 41 43 44 47

2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64

Komposisi Pelanggan ISP Berdasarkan Teknologi Akses dan Propinsi Persentase Kepemilikan Komputer pada Rumah Tangga Akses Internet pada Rumah Tangga Indonesia Jenis Akses Internet di Rumah Tangga Indonesia Persentase Perusahaan Pengguna Komputer Persentase Perusahaan Pengguna Internet Persentase Perusahaan Berdasarkan Koneksi Internet Persentase Perusahaan yang memiliki Web Perusahaan Persentase Perusahaan yang Memanfaatkan Internet untuk Menerima Pemesanan barang dan Jasa Persentase Perusahaan yang Memanfaatkan Internet untuk Menawarkan Pemesanan barang dan Jasa Persentase Perusahaan Pengguna LAN Persentase Perusahaan Pengguna Intranet Persentase Perusahaan Pengguna Extranet Persentase Perusahaan Pengguna Internet Berdasarkan Aktifitas Internet yang digunakan Proporsi sekolah dengan Pengguna Sarana TIK Presentase penggunaan Komputer di Sekolah berdasarkan Kegiatan Persentase komputer berdasarkan Kegiatan dan Konektivitas terhadap Internet Proporsi sekolah yang mengajarkan ketrampilan komputer dasar Kurikulum pelajaran keterampilan komputer dasar Koneksi internet yang digunakan di sekolah Sekolah yang memberikan pekerjaan rumah dengan mengakses Internet Kepemilikan website serta Pemberian akun email pengajar dan siswa Rasio siswa yang mengakses Internet untuk tujuan pembelajaran berdasarkan jenis Sekolah Rasio siswa yang mengakses Internet untuk tujuan pembelajaran berdasarkan jenjang pendidikan Perkembangan Jumlah Kantor Pos menurut jenisnya Perkembangan Jumlah Kantor Pos tahun 2005 – 2010 Cakupan pelayanan penduduk dan jangkuan luas pelayanan per Kantor Pos Komposisi Produksi Surat dalam Negeri Jumlah Produk Paket Dalam Negeri Perkembangan Industri Televisi Belanja Iklan Televisi Belanja Iklan TV dan PDB Sektor Komunikasi Penyebaran indeks literasi TIK di kabupaten dan kota Indonesia tahun 2011 Presentasi daerah dibanding rata rata indeks literasi TIK nasional di Kabupaten dan Kota Indonesia tahun 2011 Jumlah perguruan tinggi di daerah yang memiliki program studi terkait Komputer dan Informatika (TIK) Nilai Index ICT Development (IDI) Indonesia dan peringkatnya secara global Perbandingan IDI sub-index Indonesia dengan negara lainnya

48 49 49 50 52 51 51 51 52 52 52 53 53 54 55 55 55 56 56 57 57 58 58 58 59 59 60 61 61 62 65 65 67 67 68 71 72

III

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

Pembangunan dan Pengembangan Kominfo secara keseluruhan Roadmap Pembangunan TIK Nasional Posisi MP3EI di dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Kerangka Desain MP3EI Pembangunan Broadband koridor 1 : Sumatra Pembangunan Broadband koridor 2 : Jawa Pembangunan Broadband koridor 3 : Kalimantan Pembangunan Broadband koridor 4 : Sulawesi Pembangunan Broadband koridor 5 : Bali dan Nusa Tenggara Pembangunan Broadband koridor 6 : Maluku dan Papua

83 84 86 87 88 89 90 91 92 92

DAFTAR TABEL Bab Tabel I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 II

2.1

2.2 2.3 2.4 2.5

III

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

PDB atas dasar harga Berlaku Tahun 2006 –2010 (Rp. Milyar) Realisasi PNBP Bidang Pos dan Telekomunikasi Tahun 2005- 2010 Peralihan penyiaran Broadcast ke Broadband Peringkat trens industri penyiaran tahun 2010 dan 2011 Tabel Sisa Alokasi IPv4 masing-masing regional

hal 5 6 12 14 20

Dua puluh lima besar peringkat kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki pembangunan TIK terbaik atau memiliki kesiapan tertinggi dalam rangka memasuki abad digital. Jumlah penyelenggara Multimedia 25 Peringkat situs dengan akses tertinggi di Indonesia tahun 2011 Perbandingan ICT Development Index (IDI) Indonesia dengan beberapa negara Asean dan Asia Perbandingan ICT Price Basket (IPB) ) Indonesia dengan beberapa negara Asean dan Asia

27

Cakupan koneksivitas/sambungan jaringan Fiber Optic Sumatera Cakupan koneksivitas/sambungan jaringan Fiber Optic Jawa Cakupan koneksivitas/sambungan jaringan Fiber Optic Kalimantan Cakupan koneksivitas/sambungan jaringan Fiber Optic Sulawesi Cakupan koneksivitas/sambungan jaringan Fiber Optic Bali dan Nusa Tenggara Cakupan koneksivitas/sambungan jaringan Fiber Optic Maluku dan Papua

88 89 90 91 92

33 39 71

92

BAB 1

Tren TIK

1

1 2

1.1 TIK dan Pertumbuhan Ekonomi Hubungan TIK dan pertumbuhan ekonomi mengalami evolusi sesuai dengan perkembangan teknologinya, kontribusi TIK mulai dari saat bentuknya fix phone, kemudian seluler, internet sampai dengan broadband memperlihatkan bagaimana terbukanya akses komunikasi baik dalam bentuk yang sederhana maupun yang kompleks akan memberikan dampak secara nyata dalam ekonomi. Di Indonesia perkembangan teknologi internet juga mempengaruhi tidak saja ekonominya tapi juga masyarakatnya. Internet saat ini hadir dalam segala aspek dari perdagangan maupun kehidupan masyarakat. Diperkirakan internet saat ini berperan sebesar 1,6% dari GDP Indonesia. Kontribusi internet pada ekonomi Indonesia diprediksi akan terus meningkat dan diperkirakan memberikan kontribusi sedikitnya 2,5% dari GDP pada tahun 2016 (Delloitte Report 2011). Dalam sepuluh tahun kedepan, pengguna internet berkecepatan tinggi (terutama mobile broadband) akan tumbuh pesat. Masuknya Indonesia ke era broadband economy diperkirakan mendatangkan tambahan investasi kedalam perekonomian nasional sebesar Rp. 96 Triliun hingga Rp. 169 Triliun. Hasil studi Brooking Institute (survey McKenzie), menyebutkan bahwa setiap pertumbuhan 1% penetrasi broadband, akan meningkatkan pertumbuhan GDP sebesar 0,6% sampai 0,7%. Dan, setiap pertumbuhan 1% penetrasi broadband akan meningkatkan lapangan kerja 0,2 sampai 0,3%. Pengembangan backbone broadband juga memberikan efisiensi bagi sendi perekonomian seperti listrik, transportasi, kesehatan, dan pendidikan, sebesar 0,5% sampai 1,5%. Konektivitas berbasis data (broadband) akan memunculkan masyarakat kreatif, serta ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Dalam kurun waktu sepuluh tahun kedepan, kebutuhan akses pita lebar dapat mencapai kisaran 120 juta - 140 juta pelanggan, dengan nilai bisnis mencapai Rp. 300 Triliun - 400 Triliun. Saat ini, kurang lebih 5 Miliar perangkat telah terhubung ke internet, dan pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 50 Miliar. Perangkat tersebut antara lain ponsel, komputer, kendaraan, televisi, kulkas, kamera, dan perangkat lainnya. Rata-rata pengeluaran untuk setiap 3

perangkat yang terhubung ke internet berkisar US$ 29 - US$ 42 atau Rp 260.000 - Rp 380.000 perbulan. Penerapan teknologi broadband, dari sisi jaringan, terminal maupun content akan memberikan peluang yang sangat besar pada industri TIK. Diperkirakan setiap tahun, biaya capex industri TIK maupun pengguna (tablet, handphone, televisi, dll) melebihi Rp 50 Triliun. Ini akan dimanfaatkan oleh industri nasional, demi menarik peluang dalam industri tersebut untuk memaksimalkan potensi.

Ketiga Sumber : ICT White Paper 2010

Gambar 1.1 Tiga efek dari pemanfaatan ICT dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

1.1.1 Kontribusi Bidang TIK Terhadap Pendapatan Negara Analisis tentang peran ekonomi dari bidang TIK telekomunikasi terhadap perekonomian secara makro dilakukan dengan pendekatan output. Kontribusi bidang TIK telekomunikasi terhadap perekonomian dengan pendekatan output ditunjukkan oleh peran sektor pos dan telekomunikasi terhadap pembentukan pendapatan domestik bruto (PDB) nasional. Perkembangan produk domestik bruto Indonesia dari tahun 2005 sampai kuartal ke-2 tahun 2010 menurut lapangan usaha termasuk bidang telekomunikasi ditunjukkan oleh tabel 1.1, PDB bidang komunikasi tergabung dalam lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi.

4

Tabel 1.1 PDB atas dasar harga Berlaku Tahun 2006 –2010 (Rp. Milyar)

LAPANGAN USAHA 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas Air & Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan Hotel & Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi a. P e n g a n g k u t a n b. K o m u n i k a s i 1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Penunjang Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa PDB PDB Tanpa Migas

2006

2007

2008

2009*

2010**

857.241,4 591.912,7 1.477.674,3 47.165,9 555.201,4 744.122,2 352.423,4 181.896,0 170.527,4 152.949,4 17.577,98

985.143,6 716.391,2 1.594.330,4 50.042,2 660.967,5 881.108,5 417.466,0 211.771,4 205.694,6 184.491,6 21.203,02

433.223,4 547.235,60 366.505,4 440.826,20 919.532,7 1.068.806,40 30.354,8 34.726,20 251.132,3 305.215,70 501.542,1 590.822,30 231.808,6 265.256,90 142.799,0 149.926,60 89.009,6 115.330,30 79.806,0 103.324,40 9.203,6 12.005,90

713.291,40 543.363,80 1.380.731,50 40.846,70 419.321,60 692.118,80 312.454,10 171.203,00 141.251,10 126.532,70 14.718,40

269.121,4

404.013,4 462.788,8 368.129,70 483.771,30 574.116,5 654.680,0 4.954.028,90 5.603.871,2 6.422.918,2 4.426.384,70 5.138.955,2 5.924.008,2 Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

305.216,00 336.258,9 399.298,60 3.339.479,6 3.957.403,90 2.967.303,1 3.540.950,10

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Trend pertumbuhan pada sektor pengangkutan dan komunikasi, subsektor komunikasi, serta bidang pos dan telekomunikasi dibandingkan dengan pertumbuhan PDB, menunjukkan bahwa subsektor telekomunikasi memang tumbuh jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan PDB dan subsektor pengangkutan. Rekapitulasi penerimaan PNBP dari berbagai sumber seperti pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa secara umum peneriman PNBP dari semua sumber menunjukkan trend kenaikan, kecuali untuk PNBP dari telekomunikasi yang mengalami penurunan. Secara total, PNBP dari bidang Pos dan telekomunikasi tahun 2010 meningkat sebesar 28% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak berbeda jauh dengan peningkatan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Peningkatan PNBP yang terbesar pada tahun 2010 ini terdapat pada PNBP yang berasal dari IAR, KRAP dan sewa rumah (lain-lain). Namun karena proporsi peneriman PNBP dari sumber ini relatif kecil, maka tidak memberikan dampak signifikan pada peningkatan PNBP total.

5

Tabel 1.2 Realisasi PNBP Bidang Pos dan Telekomunikasi Tahun 2005- 2010

No

Tahun

Pos

Telekomu nikasi

Standaris asi

3 4 5 6 7 8

2005 2006 2007 2008 2009 2010

24.700

449.845.483

4.072.936

1.322.640.996

-

1.776.584.115

20.000

628.767.084

10.316.936

2.675.599.468

650.073.748

3.964.777.236

20.000

970.360.151

17.609.534

3.368.216.065

756.447.662

5.112.653.411

26.000

960.272.968

29.862.510

6.017.134.381

693.502.957

7.700.798.816

36.000

644.619.476

47.233.912

8.109.585.191

1.107.276.107

9.908.750.686

49.000

574.012.244

53.883.832

10.693.659.419

Frekuensi

USO

Total PNBP

1.366.551.545 12.688.156.040 Sumber : Statistik Postel 2010

Dari komposisi sumber penerimaannya, proporsi terbesar penerimaan PNBP berasal dari PNBP bidang frekuensi, diikuti oleh PNBP dari kegiatan USO. Proporsi penerimaan PNBP dari bidang frekuesi ini pada tahun 2010 mencapai 84,3% dari total penerimaan PNBP bidang pos dan telekomunikasi. Sementara PNBP dari kegiatan USO mencapai 10,8%. Perkembangan komposisi penerimaan PNBP ini menunjukkan proporsi PNBP dari bidang telekomunikasi menunjukkan penurunan yang sangat tajam dari 15,9% pada 2006 menjadi tinggal 4,5% pada 2010. Penurunan ini disebabkan penerimaan PNBP dari bidang telekomunikasi mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, sementara PNBP dari sumber lain terutama dari bidang frekuensi dan dari kegiatan USO justru mengalami peningkatan. Sehingga, PNBP bidang telekomunikasi yang pada tahun 2007 merupakan penyumbang terbesar kedua setelah frekuensi, sekarang proporsinya hanya terbesar ketiga dibawah PNBP kegiatan USO. Sementara dengan peningkatan penerimaan yang semakin tinggi, PNBP dari bidang frekuensi menunjukkan proporsi yang semakin besar.

1.2

Tren Konvergensi : Social Computing Secara harfiah, konvergensi berarti menuju ke satu titik atau terjadinya

penyatuan. Secara umum istilah konvergensi merujuk kepada penyatuan berbagai layanan dan teknologi baik teknologi komunikasi, informasi maupun yang terkait 6

dengannya. Teknologi yang tadinya terpisah seperti suara, data dan video dapat menyatu dalam satu sumber daya sehingga dapat langsung berinteraksi, antara satu dengan yang lainnya menciptakan sinergi yang efisien. Pada saat ini, sinergi antara teknologi internet, penyiaran dan telekomunikasi merupakan contoh tren konvergensi yang sudah dirasakan secara langsung. Gambar 1.2 memperlihatkan konvergensi antara fix, wireless dan content. Disamping perkembangan teknologi yang cepat, faktor lain dapat pula menjadi pendorong terjadinya konvergensi seperti meningkatnya kompetisi, kebutuhan akan layanan baru yang lebih murah dan lain sebagainya.

Sumber: Morgan Stanley

Gambar 1.2 Konvergensi antara Fix, Wireless dan Content

Di sisi lain perkembangan konvergensi dunia, tahun 2011 tercatat pula menjadi tahun dimana phenomena konvergensi sosial dan mobile computing bermain sangat signifikan. Konvergensi sosial dan mobile computing atau disebut konvergensi social computing adalah sebuah konvergensi yang secara fundamental merubah bagaimana informasi diakses dan digunakan dalam pengelolaan bisnis dan pengambilan keputusan. Ungkapan "ada aplikasi untuk keperluan itu" menggambarkan inti dari perubahan ini,

7

mengikat penggunanya dimana saja dan kapan saja mereka mau dan mengambil manfaat maksimal dari komputasi awan generasi berikut (Deloitte Report, Tech Trends 2011). Social Computing (komputasi sosial) adalah perwujudan dari semakin meluas dan mendalamnya penggunaan internet dan terbangun diatas platform yang memungkinkan komponen komponennya berkomunikasi, berkolaborasi dan menjalankan bisnis. Aplikasi web yang menjadi dasar dari phenomena ini adalah apa yang disebut dengan WEB generasi kedua atau WEB 2.0 yaitu web yang memfasilitasi partisipasi pertukaran informasi, interoperability, desain yang berpusat kepada pengguna, dan kolaborasi diatas web. WEB 2.0 berbeda dengan web generasi sebelumnya dimana pada web generasi awal pengguna dibatasi kepada melihat secara pasif informasi yang diberikan dan dibuat kepada mereka. Contoh dari WEB 2.0 adalah situs situs jejaring sosial, blogs, wikis, situs pertukaran video dsb. (Wikipedia)

Sumber : Ross Dawson, web 2 framework

Gambar 1.3 Kerangka penyusun WEB 2.0

Ada tiga bagian yang menyusun dan menjadi sentral dari WEB 2.0 yaitu input, mekanisme dan hasil. Inti dari WEB 2.0 adalah bagaimana ia mengubah input (konten yang dibuat oleh pengguna, opini opini, aplikasi aplikasi), melalui beberapa mekanisme (teknologi, rekomendasi, kolaborasi filter, struktur dan sindikasi) menuju hasil yang dimunculkan yang kemudian bernilai bagi komunitasnya secara menyeluruh.

8

Sumber: Ross Dawson, web 2 framework.

Gambar 1.4 Ruang lingkup dari WEB 2.0

Ruang lingkup Web 2.0 terbentuk dari beberapa dimensi kunci yang membedakannya dari berbagai aspek. Satu dimensi kunci membedakan antara Pertukaran

konten

(content

sharing)

dan

Rekomendasi

/penyaringan

(recommendation/filtering), sedang dimensi yang lain membedakan antara Aplikasi web dan Jejaring sosial. Pasangan masing masing kombinasi ini menghasilkan ruang yang lain, yang akhirnya menghasilkan delapan dimensi.

1.3

Tren Komputasi Awan (Cloud Computing) Cloud Computing atau biasa diterjemahkan sebagai Komputasi Awan merupakan

teknologi yang menggunakan internet dan server (utama) yang jauh untuk menjaga/mengelola data dan aplikasi. Dengan menggunakan Cloud computing, konsumen dan pebisnis dapat menggunakan aplikasi tanpa melakukan instalasi, serta mengakses file pribadi mereka di komputer manapun, dengan akses internet. Teknologi ini meningkatkan efisiensi dengan memusatkan penyimpanan, memori, pemrosesan, dan bandwith. Teknologi ini memanfaatkan sumber daya komputasi yang terkoneksi

9

secara global melalui jaringan internet (Internet cloud) dan central remote server untuk mengatur data dan aplikasi.

Portal Layanan Publik Nasional Portal Layanan Publik Nasional merupakan portal layanan publik terinregrasi yang menggunakan

metode cloud computing sehingga memungkinkan para pengguna

seperti Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mendapatkan layanan dari apikasi-aplikasi yang ditempatkan pada portal ini secara terintegrasi. Portal layanan Publik Nasional terintegrasi ini memiliki beberapa modul web, seperti Portal (front end), Sistem Manajemen Konten (CMS), Manajemen Proses Bisnis dan Government Service Bus yang akan menjembatani berbagai Aplikasi Layanan Publik. Hal itu dapat terlihat dalam kerangka konsep berikut:

Logic Layer

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Gambar 1.5 Konsep Komputasi Awan Portal Layanan Publik Nasional

10

Lingkup operasional yang dilakukan portal ini secara sederhana digambarkan pada bagan berikut ini:

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Gambar 1.6 Lingkup Operasional Portal Layanan Publik Nasional

Aplikasi-aplikasi layanan Publik ditempatkan di lokasi masing-masing, dan terhubung dengan Server portal layanan Publik melalui Internet dengan jalur yang telah dikonfigurasi dengan Publik melalui Internet. Selain itu, jalur ini juga telah dikonfigurasi dengan VPN (Virtual Private Network), yang terenkripsi secara baik. Komponen navigasi pada Portal Layanan Publik ini terdiri dari beberapa jenis objek serderhana yang umumnya terdapat pada Website portal Layanan Publik instansi pemerintah. Beberapa tantangan regulasi dan isu strategis dengan adanya tren komputasi awan ini adalah : 1.

Letak penyimpanan data fisik atau lokasi data center

2.

Tingkat kerahasiaan (privacy) – Diperlukan sertifikasi untuk melindungi kepentingan umum dan untuk data publik maupun pemerintahan.

3.

Keamanan data – diperlukan sertifikasi untuk menetapkan standar kemanan minimal

11

4.

Auditing – perlunya transparansi dan akses untuk auditor pemerintah

5.

Outsourcing – diperlukan aturan mengenai outsourcing infrastruktur IT

6.

Menumbuh kembangkan Industri Komputasi Awan Nasional

7.

Tingkat ketersediaan dan kehandalan tenaga listrik – bisa menjadi faktor penghambat bila tidak dibenahi

1.4 Tren Penyiaran Digital Dunia penyiaran mengalami perkembangan yang sangat pesat yang disebabkan antara lain: 1. Inovasi dalam pembuatan peralatan ( Devices), jaringan (Network) dan pelayanan ( Services). 2. Inovasi tersebut diatas menciptakan model ekonomi baru, bentuk atau kreasi content yang baru; maka hal ini memberikan peluang bagi pemain business yang lebih banyak yang pada akhirnya memberikan layanan yang lebih baik, beragam dan menguntungkan bagi konsumen. Inovasi – Inovasi dalam bidang penyiaran menyebabkan peralihan dari analog ke digital dan kemudian juga dari “Broadcast TV/Radio” ke “ Broadband TV/Radio” yang secara garis besar dapat digambarkan dalam matriks sebagai berikut

Tabel 1.3 Peralihan penyiaran broadcast ke broadband

NO 1 2 3 4 5

BroadCast TV/Radio Single/ Limited Format Continues/ One way Free/ Subscribe Family Viewing One Way etc

BroadBand TV/ Radio Multi Format Clip/ On Demand Free/ Subscribe/PPV (Pay per view) More Personal Viewing Two way ( Interactive) etc

Dalam tahun 2011, kemajuan kemajuan yang sangat pesat dalam bidang penyiaran diperlihatkan dengan antara lain:

12

1. Pembuatan ( produksi) gambar ( video) yang telah beralih dari 2 dimensi ( 2D-TV) menjadi 3 dimensi (3D-TV), hal ini telah didukung tersedianya peralatan camera, Video Switcher, Automation, Server, Editing System dan sebagainya yang sudah siap untuk memproduksi 3D – TV.

2. HYBRID TV (Hbb TV) yang merupakan penggabungan sistem penyiaran Linear ( Terrestrial, Satellite, Cable) dengan internet TV, sistem ini telah didukung dengan piranti untuk yang sudah siap pakai.

3. Penyempurnaan standar-standar penyiaran untuk dapat mengakomodasi kemajuan teknologi seperti antara lain System DBV-T ke DVB T-2 yang dapat meningkatkan kapasitas jumlah program hampir 50%, ketahanan siaran (robustness) terhadap derau (noise), dan juga flexibilitas ragam program yang dapat disiarkan dalam satu saluran siaran.

4. Dengan telah masuknya 3D-TV dipasaran maka standar “Blue Ray” yang sebelumnya diperkenalkan, terus disempurnakan, termasuk kacamata yang sebagai alat bantu atau target yang diharapkan dicapai adalah penonton 3D-TV tanpa kacamata, Eropa memprediksi dalam tahun 2015, penggunaan monitor 3D akan meningkat secara exponensial dari 4.4 juta ditahun 2011 menjadi 629 juta ditahun 2015.

Reaksi dari masyarakat pemirsa/pengguna sangat beragam, baik yang secara langsung beralih menggunakan “ gadget” yang modern ataupun yang bertahan pada peralatan yang masih “ tradisional”, market survey periklanan, di Eropa menunjukan bahwa sampai saat ini mayoritas pengguna “gadget” modern, pada umumnya menggunakan “gadgetnya” sambil menonton TV Standard; hal ini mendorong pemasang iklan tetap akan mengalokasikan dana periklanan sampai dengan 3-5 tahun mendatang pada sistem

13

tradisional seperti TV Standard; meskipun demikian para operator TV Traditional harus sudah mulai menggunakan media-media modern seefektif mungkin. Trend dari perubahan yang dilakukan oleh pelaksanaan IndustrI Penyiaran dapat ditunjukan dalam table berikut, termasuk perubahannya dari tahun 2010 ke 2011.

Tabel 1.4 Peringkat trens industri penyiaran tahun 2010 dan 2011

Peringkat Trends 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

tahun 2010 Multi – Platform Content delivery File – Based/ tapeless workflow Transition to HDTV Operation IP networking and content delivery Improvement in video compression efficiency Move to antomated workflow Centralized operation Video on demand Targeted advertising 3D TV Transition to 3 Gbps Transition to 5.1 channel audio Out sourced Operation Reduction in carbon emissions Analog switched off

tahun 2011 Multi – Platform Content delivery Transition to HDTV Operation File – Based/ tapeless workflow IP networking and content delivery Improvement in video compression efficiency Video on demand Targeted advertising 3D TV Move to antomated workflow Centralized operation Analog switched off Transition to 3 Gbps Transition to 5.1 channel audio Out sourced Operation Reduction in carbon emissions

Sumber : BBS Broadcast Industry Global Project 2011

1.5 Tren TIK HIjau (Green ICT) Pada proses pembuatan, penggunaan dan pembuangan peralatan ICT secara global, sektor ICT memberikan kontribusi sekitar 2% terhadap emisi global CO2. Emisi global dalam kaitannya dengan teknologi ICT, dikenal dengan sebutan e-waste atau limbah elektronis. Komponen limbah sektor ICT yang memberikan kontribusi terhadap emisi global tersebut, antara lain berasal dari Base Transceiver Station (BTS), telepon seluler, perangkat PSTN, televisi, radio, broadband dan narrowband. Hasil penelitian lainnya menyatakan sekitar setengah dari seluruh konsumsi energi ICT berasal dari 14

peralatan kantor seperti PC, laptop, printer dan telepon. Sebuah inisiatif dan upaya yang kini tengah digalakkan untuk mengentaskan permasalahan tersebut adalah ”Green ICT” atau ”Green Computing”. Penggunaan komponen-komponen yang makin kecil/miniatur, layar TV, Komputer, Laptop, Netbook, Ponsel dan LCD juga akan membantu dalam mengurangi emisi karbon dari sektor ICT. Demikian pula penggunaan solar cell, fuel cell, listrik dari air terjun, sungai, angin, ombak, tenaga nuklir, dll, juga akan mengurangi emisi karbon serta ramah lingkungan. Proses Waste Disposal dan Recycling limbah elektronik juga bisa mengurangi emisi karbon dan membuat ramah lingkungan. Pada

Konferensi G-20 dan

Konferensi

Perubahan

Iklim

PBB

di

Copenhagen (COP15) tahun 2009, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon tanpa bantuan luar negeri (LN) sebesar 26% pada tahun 2020, atau sebesar 41% dengan

bantuan

membentuk Dewan

LN.

Untuk

Nasional

mencapai Perubahan

sasaran Iklim

ini,

(DNPI).

maka

Indonesia

Indonesia

juga

telah telah

menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Pemerintah Norwegia yang akan memberikan bantuan LN dalam kerangka pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan Indonesia. Komitmen Pemerintah Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2020 sebesar 7%, dan pada saat yang sama juga mengurangi emisi karbon sebesar 41%. Green ICT bukan hanya gerakan Nasional semata, namun harus ada kerjasama dengan masyarakat internasional. Stake holder Green ICT dari dalam negeri adalah Pemerintah, Industri, LPND dan masyarakat pemakai. Namun, peran sentral Green ICT ada di tangan Pemerintah, karena tanpa ada arahan dan regulasi dari pemerintah biasanya pihak masyarakat dan Industri kurang berinisiatif untuk menerapkan Green ICT ini.

15

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Gambar 1.7 Stake holder TIK Hijau (Green ICT)

1.6 Tren Mobile Computing Mobile computing merupakan proses komputasi yang dilakukan dengan perangkat komputer (berisi file dan software) yang dapat digunakan, dimanapun penggunanya berada. Banyak contoh mobile computer yang sudah akrab di masyarakat seperti smartphone, personal digital assistant, dll.

Ada beberapa hal yang harus

dipertimbangkan dalam membangun mobile computing, antara lain standar keamanan, konsumsi daya, interference pada transmisi, bahaya pada kesehatan, interaksi manusia dengan komputer, dsb. Sedangkan ubiquitous computing adalah proses komputasi pada 16

sebuah system yang terintegrasi, dan bisa dilakukan pada perangkat aktivitas seharihari. Untuk mewujudkannya diperlukan networked processing devices yang kecil, terjangkau, dan robust, yang terdistribusi pada segala bidang kehidupan.

Sumber : http://www.cs.colorado.edu

Gambar 1.8 Model Teknologi Mobile Computing

Perkembangan Teknologi Mobile Computing adalah akibat kehadiran teknologi internet seperti teknologi jaringan kabel Ethernet, atau pun teknologi Wireless Local Area Network (WLAN) dan Wireless Fidelity (WiFi). Perangkat teknologi informasi (TI) saat ini, meski semakin murah, tetapi tetap menjanjikan konsumen untuk selalu terkoneksi dengan dunia maya. Selayaknya sebuah komputer, pada Mobile Computing juga terdapat Perangkat Keras (Hardware) dan Perangkat Lunak (Software)

17

Teknologi Mobile Computing, bukan hanya terdapat pada perangkat komputer, notebook atau netbook saja tetapi juga dapat diimplementasikan pada ponsel dan smartphone, Internet Enabled Television (IETV), Blu-ray player, konsol game, sistem audio digital, eReader, perangkat GPS, komputer tablet (PC Tablet) hingga kamera digital.

Gambar 1.9 Aplikasi Mobile Computing

Meskipun saat ini telah berkembang teknologi 3G dan 4G, namun WiFi masih diminati, seiring dengan adanya hotspot dan jaringan internet di rumah-rumah. Hal ini merujuk dari hasil riset Strategy Analytics, yang mengungkapkan bahwa, volume penjualan global alat-alat elektronik berkonektivitas WiFi akan terus meningkat hingga lima tahun mendatang dengan total 2,6 miliar unit pada 2014. Pada 2014 pula, pasar global alat elektronik berkonektivitas WiFi akan mampu menuai pendapatan lebih dari US$ 250 miliar. Konsumen/masyarakat membutuhkan internet dimana saja, dan ini akan memicu adopsi WiFi ke dalam perangkat-perangkat mobile internet. Penetrasi penggunaan ponsel di Indonesia mendorong adanya kesempatankesempatan baru seperti pengembangan aplikasi bagi para kreator lokal. Sebagai perbandingan, di negara Korea Selatan, 66 persen aplikasi dibuat oleh perusahaan kecil dan individu. Para pengembang aplikasi Indonesia juga telah melihat beberapa faktor untuk membuat aplikasi. Di Indonesia, banyak ponsel yang dijual pada kisaran harga US$ 150 dengan ARPU sekitar Rp. 30.000,- sampai Rp. 40.000,-. Hal ini dapat menjadi

18

perhatian bagi para pengembang aplikasi smart phone di Indonesia untuk mengembangkan usaha mereka.

1.7 Migrasi ke IPv6 Internet Protokol yang merupakan sumberdaya pengalamatan jaringan yang sifatnya terbatas. Internet Protokol sendiri merupakan penomoran yang bersifat unik yang menandakan pengalamatan node dalam sebuah jaringan. Dengan meningkatnya kebutuhan terhadap jaringan terutama pertumbuhan penggunaan internet, kebutuhan akan alokasi Internet Protokol di dunia juga meningkat sehingga alokasi IP semakin terbatas dan menipis. Sejak TCP/IP,

dikembangkankan sumberdaya

konsep

pengalamatan

jaringan dan internet berbasiskan pada Internet Protokol versi 4 (IPv4). IPv4 tersebut memiliki jumlah penomoran yang bersifat terbatas yakni 232 atau sekitar 4,294,967,296 (4 milyar) buah alamat yang bersifat unik. Angka ini didapat dari 4 deret 8 blok yang masing-masing blok yang mengandung 256 buah blok 8, yaitu dari 0.0.0.0 sampai dengan 255.255.255.255. Pengalokasian alamat Internet Protokol tersebut menjadi wewenang IANA (Internet Assigned Number Authority). IANA mengatur pemberian alokasi Internet Protokol kepada user diseluruh dunia. IANA sendiri tidak secara langsung memberikannya kepada user namun melaui organisasi perantara. Terdapat 5 organisasi yang berada sebagai Regional Internet Registry (RIR) yang mengatur pemberian Internet Protokol di dunia yaitu: 

African Network Information Center (AFRINIC), yang bertanggungjawab dalam menangani wilayah Benua Afrika. 19



Asia Pasific Network Information Center yang bertanggungjawab dalam menangani wilayah Benua Asia dan wialayah Pasifik. Indonesia sendiri secara regional berada dibawah otoritas APNIC yang mengatur wilayah Asia-Pasifik.



American Registry for Internet Numbers (ARIN), yang bertanggungjawab dalam menangani wilayah Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika bagian Selatan (sub-Sahara).



Latin

America

and

Caribean

Network

Information

Center

yang

bertanggungjawab dalam menangani wilayah Amerika Latin dan Karibia. 

Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) yang bertanggungjawab dalam menangani wilayah Eropa, Timur Tengah dan bagian dari Asia Tengah. RIPE NCC berkantor pusat di Amsterdam, Belanda.

Menurut Geoff Huston, peneliti dari Centre for Advanced Internet Architectures, 8 May 2011 adalah batas akhir alokasi IPv4 yang didasarkan pada blok sisa IPv4 di dunia sebagaimana terlihat pada tabel 1.5.

Tabel 1.5 Tabel Sisa Alokasi IPv4 Masing-Masing Regional

RIR AFRINIC APNIC ARIN LACNIC RIPE NCC

Assigned Addresses (/8s) 8,1335 51,4581 77,6946 15,4073 44,5308

Remaining Addresses (/8s) 4,8626 3,5419 6,2311 4,5927 4,4692 Sumber: potaroo.net, diakses 18 maret 2011

Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa untuk wilayah Asia Pasifik (APNIC) yang merupakan induk organisasi penyedia layanan internet di Indonesia hanya tersisa 3,5 blok alamat IP dari 51,4 blok untuk diberikan ke penyedia layanan internet dibawah APNIC. Alokasi alamat terbesar ada pada wilayah Amerika dan kedua wilayah AsiaPasifik. Sementara, tingkat habisnya alokasi terdekat ada pada Asia-Pasifik.

20

Habisnya alokasi penggunaan IPv4 ini ditingkat dunia dapat dilihat pula pada gambar 1.10. Pada gambar tersebut dapat dilihat dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan alokasi Ipv4 di Asia Pasifik jauh lebih besar dari wilayah lainnya.

Sumber: IDNIC

Gambar 1.10 Grafik Distribusi IPv4

Keterbatasan IP tersebut memerlukan re-design ulang, sehingga dibuatlah konsep Internet Protokol baru yaitu Internet Protocol ver 6 (IPv6). IPv6 tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 2128 atau 3,4 x 1038 alamat unik, atau setara dengan 6,5 x 1025 alamat per cm2 luas permukaan bumi. Dengan jumlah yang sangat besar tersebut, dapat dipastikan bahwa penggunaan IPv6 ini akan bertahan cukup lama untuk memenuhi kebutuhan IP di dunia terutama untuk keperluan pengalamatan perangkat jaringan. Urgensi migrasi dari IPv6 dikarenakan penerapan IPv6 merupakan sebuah proses transisi dari IPv4, dan bukan proses upgrade dari IPv4. Sehingga diantara keduanya terdapat non-compatibility antara IPv4 dengan IPv6. Dari hal tersebut, masalah yang

21

dapat timbul dalam jangka panjang adalah terpisahnya jaringan dan layanan berbasis IPv4 dan IPv6.

1.8 Cyber Security Tingginya penggunaan internet seiring dengan semakin maraknya keterkaitan internet dengan kehidupan sehari-hari, mengakibatkan frekuensi serangan dan kejahatan Cyber Space semakin meningkat. Kejahatan-kejahatan Cyber Space atau yang dikenal dengan istilah cybercrime tersebut meliputi pencurian identitas dan data (sumber daya informasi), pembajakan account (email, IM, social network), penyebaran malware dan malicious code, fraud, spionase industri, penyanderaan sumber daya informasi kritis serta cyberwarfare atau perang di dalam dunia maya. Hasil study cyber crime yang dipresentasikan pada World Economic Forum Davos, Februari 2009, menunjukkan bahwa dunia bisnis global pada tahun 2008 diperkirakan mengalami kerugian akibat cyber crime sampai 1 trilyun dolar. Di Inggris, Laporan Pemerintah Inggris di awal Februari 2011 menerangkan kerugian cybercrime dalam tahun 2010 sebesar sekitar 41,7 Milyar dolar. Pemerintah Inggris kemudian menganggarkan sekitar 1 Milyar dolar khusus hanya untuk National Cyber Security Program (NCSP) yaitu proyek pemerintah yang di desain untuk memperkuat perlawanan terhadap ancaman cyber baik kepada pemerintah, sektor privat, individual maupun kepada lembaga internasional. Amerika bahkan lebih dahulu secara serius menangani masalah ini dengan dibentuknya kantor cyber security langsung dibawah Presiden, kantor yang lebih dikenal kemudian dengan sebutan cyber command. Anggaran jangka panjang untuk cyber security ini diperkirakan sekitar 55 Milyar dolar per tahun. Kementrian Pertahanan Korea Selatan telah mengumumkan pula akan membentuk cyber command pada tahun 2012.

22

Bab 2. Kondisi TIK Indonesia saat ini

BAB 2

Kondisi TIK Indonesia saat ini

23


2 24


2.1 INDEKS PEMBANGUNAN TIK INDONESIA

Gambar 2.1 Penyebaran Indeks Pembangunan TIK kabupaten /kota di Indonesia berdasarkan indeks ICT Pura (sample titik merah menggambarkan kota Denpasar)

ICT PURA adalah sebuah program pemetaan untuk melihat kesiapan Indonesia dan daerah daerah di seluruh Indonesia memasuki abad komunikasi digital. Tinggi rendahnya tingkat kesiapan itu ditentukan dengan nilai indeks ICT PURA, yang juga menggambarkan seberapa besar tingkat pembangunan TIK di suatu daerah dan gambarannya secara keseluruhan di Indonesia. Indeks Pembangunan TIK lebih detail bisa dilihat pula dari komposisi indeks lebih detail yaitu Indeks ICT Pura, Indeks Literasi, Indeks Tata Kelola, Indeks Sumber Data dan Indeks Keselarasan.

Gambar 2.2 Komposisi Indeks

Gbr 2.1 memperlihatkan penyebaran tingkat Pembangunan TIK berdasarkan indeks ICT PURA. Sedang gbr 2.2 dan 2.3 memperlihat contoh langsung tingkat pembangunan TIK pada Kota Denpasar. Kota ini memiliki kesiapan dan tingkat pembangunan tinggi dan diatas rata rata nasional.

Gambar 2.3 Komparasi ragam indeks

25


Gambar 2.4 Indeks Pembangunan TIK berdasarkan pembagian koridor pembangunan ekonomi MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Indeks Pembangunan TIK secara nasional adalah 2,37.

Berdasarkan pembagian koridor pembangunan ekonomi MP3EI, dari enam koridor daerah hanya tiga koridor yang tingkat pembangunannya berada diatas rata rata nasional. Koridor tersebut adalah Jawa, Bali dan Sumatera. Perbedaan antara koridor tertinggi Jawa dan koridor terendah Maluku-Papua masih cukup besar akan tetapi semua koridor memiliki tingkat pembangunan diatas nilai dua dan dibawah nilai tiga yang memperlihatkan masih ada kesenjangan digital karena hasil pembangunan TIK nya akan tetapi laju pembangunan TIK berada pada kisaran yang sama, sehingga diharapkan kesenjangan digital akan terus semakin kecil di masa yang akan datang.

Gambar 2.5 Perbandingan Pembangunan TIK antara koridor Jawa dan Maluku-Papua dilihat dari Keselarasan, Sumber daya, Tata kelola dan literasi.

Dilihat dari keselarasan (kesesuaian dengan arah pembangunan TIK nasional dan regional), Sumber daya, Tata kelola dan literasi pembangunan TIK di dua koridor ini, gap tersebesar perbedaan antara koridor Jawa dengan Maluku-Papua terletak pada tata kelola diikuti sumber daya, literasi dan keselarasan. Perlu adanya fokus perbaikan khususnya pada tata kelola di dareah koridor maluku-papua sehingga gap menyeluruh semakin kecil. 26


Peringkat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Kab/kota Surabaya Medan Cimahi Banda Aceh Yogyakarta Denpasar Surakarta Malang Sragen Sleman Madiun Lhokseumawe Bandung Pekalongan Tangerang Pariaman Bogor Bengkulu Selatan Tasikmalaya Samarinda Banjar Tarakan Pematangsiantar Balikpapan Rejang Lebong

indeks ICT PURA 4,82 4,68 4,33 4,11 4,05 4,01 3,94 3,83 3,79 3,76 3,69 3,66 3,64 3,46 3,45 3,39 3,38 3,34 3,33 3,29 3,29 3,17 3,17 3,16 3,13

Berdasarkan indeks ICT PURA yang menggambarkan tingkat Capability ( kemampuan ), Usefullness ( manfaat ), Readiness ( kesiapan ), dan Impact ( dampak ) pembangunan TIK di satu daerah, dapat diambil dua puluh lima besar peringkat kabupaten / kota yang memiliki indeks ICT PURA tertinggi sebagaimana terlihat pada tabel 2.1 disamping. Dari dua puluh lima kabupaten/kota terbaik ini tiga belas kabupaten/kota berada di pulau Jawa, tujuh berada di Sumatera, empat di Kalimantan dan satu di Bali. Pulau Jawa masih yang terbanyak dalam memiliki jumlah daerah yang terbaik pembangunan TIKnya. Adanya daerah yang mewakili Indonesia Tengah dan Timur memperlihatkan pula potensi kompetisi pembangunan TIK yang terbuka, sehingga setiap daerah punya potensi yang sama untuk maju, tidak bergantung kepada karena berada di Jawa saja.

Tabel 2.1 Dua puluh lima besar peringkat kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki pembangunan TIK terbaik atau memiliki kesiapan tertinggi dalam rangka memasuki abad digital.

Semakin tinggi tingkat kegunaan dan dampak Pembangunan TIK semakin besar pula pengaruhnya pada indeks pembangunan TIK secara menyeluruh. Gambar 2.6 memperlihatkan tingginya angka dampak pembangunan TIK di empat kota sehingga empat kota ini masuk dalam dua puluh lima kabupaten/kota dengan indeks pembangunan TIK terbaik. Gambar 2.6 Sebaran komposisi faktor pembangunan TIK

27


2.2 INFRASTRUKTUR

Gambar 2.7 Kondisi sebaran penyediaan akses telekomunikasi di pedesaan (Desa Berdering /USO ) tahun 2011

USO (Universal Service Obligation) merupakan program penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika pedesaan. Program tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dengan tujuan mengatasi ketersediaan telekomunikasi pedesaan untuk ribuan desa di seluruh Indonesia. Gambar 2.7 menunjukkan perkembangan program tersebut hingga Akhir November tahun 2011. Target desa merupakan jumlah desa target yang belum memiliki akses telekomunikasi dan yang akan direalisasikan di setiap provinsi. Desa terpasang merupakan desa yang sudah tersambung dengan akses telepon. Pada gambar tersebut terlihat bahwa perkembangan desa berdering sudah merata 100% di Indonesia bagian barat, sebagian sudah terpasang di Indonesia bagian tengah dan masih belum merata terutama Indonesia bagian timur. Jika semua desa tersisa bisa terpasang tahun 2012 maka salah satu indikator INDONESIA CONNECTED menjadi bisa tercapai.

28


Gambar 2.8 Kondisi sebaran penyediaan akses internet di kecamatan ( PLIK : Pusat Layanan Internet Kecamatan ) tahun 2011

PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) merupakan pembangunan sarana

umum penyediaan akses internet di ibukota kecamatan yang menjadi bagian dari wilayah USO. Pembangunan internet kecamatan itu tidak hanya untuk penyediaan pembangunan ruang akses internet bersama akan tetapi juga penyediaan push konten yang produktif dan juga portal konten-konten yang bermanfaat. Konfigurasi dari arsitektur jaringan yang disyaratkan untuk menuju ke server konten-konten yang berada di Jakarta tersebut adalah sebesar 256 kbps untuk downlink dan 128 untuk uplink sehingga memungkinkan untuk memberikan layanan yang bersifat interaktif. Pembangunan PLIK mulai dilaksanakan pada tahun 2010 dengan target jumlah titik layanan sekitar 5.748 titik dan selesai terpasang pada tahun ini.

29


Gambar 2.9 Kondisi sebaran penyediaan mobil akses internet di kecamatan ( MPLIK : Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan ) tahun 2011

MPLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) adalah suatu layanan mobil internet di desa yang tidak ada akses internetnya dan didesain khusus menyediakan akses internet yang mudah dan murah kepada masyarakat desa. Mobil PLIK dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menampung hingga 5 laptop di atap mobilnya terpasang alat penangkap sinyal satelit yang memungkinkan ia menangkap menyediakan akses internet dimana saja menutupi daerah blankspot internet yang ada. Di dalam mobil ini juga terdapat kursi untuk tempat duduk selama masyarakat mengakses internet. Dari 1907 target penyediaan MPLIK seluruh Indonesia tahun ini sekitar 846 unit MPLIK atau 46% dari target telah beroperasi di lokasi lokasi seluruh Indonesia. Pada gambar 2.8 terlihat 12 provinsi telah mengoperasikan MPLIK 100% sementara 5 provinsi sudah mendapatkan sebagian MPLIKnya dan 15 provinsi sedang menunggu proses penyediaan MPLIK ditahun depan

30


Gambar 2.10 Kondisi sebaran infrastruktur backbone fiber optic

Gambar 2.11 Panjang kabek fiber optic di setiap pulau

Pembangunan Infrastruktur backbone fiber optic (FO/serat optik) masih terus berlangsung terutama di daerah timur Indonesia. Kondisi sebaran backbone ini di setiap daerah diperlihatkan pada gambar 2.10. 65,2% dari total infrastruktur menjangkau wilayah Jawa, diikuti oleh wilayah Sumatera (20,31%) dan Kalimantan (6,13%). Pada wilayah Indonesia Timur, Nusa Tenggara Timur sudah mulai dilewati sekitar 2,3%, Papua 0,2% dan Maluku masih belum terjangkau infrastruktur ini. Segmen bagian timur yang dibangun mulai dari Lombok (NTB) ke Kupang (NTT) sepanjang 1,041 km akan menghabiskan biaya sekitar US$ 63 juta, sementara segmen selanjutnya yang akan dibangun melalui Manado-TernateSorong-Ambon-Kendari sepanjang 2,243 km dengan dana sekitar US$123 juta sedang dalam persiapan.

31


BROADBAND WIRELESS ACCESS (BWA) DAN LAYANAN 4G BWA merupakan teknologi akses nirkabel yang menawarkan akses data berkecepatan tinggi, berkapasitas besar, dan berbiaya rendah. Saat ini terdapat 5 penyelenggara telekomunikasi yang berhak menggunakan spektrum frekuensi BWA 2.3 GHz selama 10 tahun dengan memenuhi kewajibankewajiban yang telah ditentukan. Penggelaran BWA ini merupakan suatu upaya meningkatkan teledensitas TIK dan membuka peluang bangkitnya industri dalam negeri, seperti industri manufaktur, aplikasi dan konten. Teknologi BWA mampu menyediakan interoperability dan menggabungkan keunggulan dari berbagai teknologi nirkabel yang ada sehingga dapat menjadi pendukung dalam mewujudkan layanan 4G. Layanan 4G merupakan teknologi akses nirkabel generasi ke empat, yang akan menggantikan generasi ketiga (3G). Teknologi ini menyediakan layanan video, data dan suara berbasis IP yang memiliki rata-rata pengiriman data lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Pengkajian terhadap layanan 4G telah dilakukan Kominfo dengan melakukan studi optimalisasi serat optik (FO) dan microwave link sebagai backhaul dan backbone, optimalisasi spektrum yang telah diberikan, dan pengkajian permohonan trial LTE di pita frekuensi yang ada. Kajian oleh Ditjen Postel bersama berbagai instansi terkait ini penting sebagai persiapan menuju rencana realisasi regulasi 4G.

Gambar Metamorfosis Perkembangan Layanan 4G

32


2009

2010

2011

ISP 169 181 NAP 39 43 ITKP 25 28 Siskomdat 7 9 Tabel 2.2 Jumlah penyelenggara Multimedia

198 49 27 11

Gambar 2.12 Komposisi penyelenggaran Multimedia berdasarkan ijin

Kelompok jasa multimedia terdiri dari Penyedia Layanan Internet (ISP), Penyedia Akses Jaringan (NAP), Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP), dan Sistem Komunikasi Data (Siskomdat). Berdasarkan tabel terlihat bahwa terjadi peningkatan 18 ISP baru 6 NAP baru, pengurangan 1 ITKP dan penambahan 2 Siskomdat Baru pada tahun 2011. Dalam kurun waktu ini, persentase peningkatan total penerbitan ijin jasa multimedia meningkat menjadi 18,75 %. Lebih tinggi dari kurun waktu yg sama sebelumnya.

Gambar 2.13 Komposisi belanja modal (Capex & Opex) industri telekomunikasi bergerak (seluler dan FWA) tahun 2010

Belanja modal (capital expenditure dan operational expenditure) industri telekomunikasi bergerak (Seluler dan FWA) tahun 2010 berada pada kisaran 75 Trilyun rupiah dengan komposisi 94,46% industri seluler dan 5,54% dari FWA. Besarnya belanja ini selain turut menopang pertumbuhan industri dalam negeri juga menjadi bukti besarnya penetrasi di sektor telekomunikasi Indonesia.

33


Gambar 2.14 Jumlah pelanggan telekomunikasi bergerak Indonesia berdasar jenis penyelenggaraan

Gambar 2.15 Jumlah pelanggan telekomunikasi bergerak Indonesia berdasar jenis layanan (prabayar dan pasca bayar)

Sampai akhir tahun 2010 lalu pelanggan telekomunikasi bergerak Indonesia sudah menembus angka 243 juta melewati angka jumlah penduduk, dengan distribusi pelanggan terbesar yaitu sekitar 86,6% ada pada seluler, sisanya sebesar 13,4% ditempati pelanggan FWA seperti Flexy, Smart, Starone dan Esia. Karakteristik pelanggan Indonesia sebagian besar adalah prabayar (97,9%) sedangkan pascabayar menempati porsi yang sangat kecil sekitar 2,1%. Terjadi juga peningkatan yang sangat besar dari jumlah pelanggan dari yang dua tahun sebelumnya hanya 17% naik menjadi 28%. 34


EBITDA DAN ARPU OPERATOR TELEKOMUNIKASI INDONESIA EBITDA dan ARPU merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja penerimaan dari operator telepon. EBITDA adalah pendekatan penerimaan yang dihitung dari peneriman operator telepon sebelum dikurangi dengan bunga, pajak, penyusutan/depresiasi dan amortisasi. Sedangkan ARPU menunjukkan penerimaan yang diraih oleh operator per satu pelanggan yang menggunakan produknya. Besaran nilai ARPU menunjukkan besarnya rata-rata penerimaan yang didapat oleh operator dari satu pelanggannnya. Artinya, meskipun jumlah pelanggan sedikit, namun bisa jadi ARPU dari operator tersebut besar jika pelanggan cukup intensif menggunakan layanan sambungan telepon dari operator tersebut.

EBITDA menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan tren yang semakin meningkat setelah menurun pada tahun 2008. Fluktuasi dialami oleh Telkom Group yang pertumbuhan EBITDAnya menurun pada tahun 2008 namun kembali meningkat pada 2009. Sebaliknya Indosat mengalami penurunan EBITDA pada 2009 setelah meningkat pada tahun 2009. Trend yang positif ditunjukkan oleh EBITDA dari Bakrie dan XL-Axiata yang pertumbuhan EBITDA-nya mencapai rata-rata 64,1 % dan 34,9 % per tahun dalam periode 2006-2010. Sedangkan EBITDA dari telkom Group dan Indosat Group masing-masing mencapai rata-rata 5,3 % dan 8.23 % pertahun

Perkembangan ARPU masingmasing operator dari tahun 2005 – 2010* mengalami penurunan. Hal ini merupakan salah satu dampak dari kebijakan penurunan tarif interkoneksi yang memberikan pengaruh terhadap penurunan tarif penggunaan layanan telepon. Hal ini juga merupakan implikasi dari bertambahnya jumlah pelanggan yang cukup besar dalam lima tahun terakhir namun tidak diikuti dengan peningkatan penggunaan oleh pelanggan

35


TINGKAT KOMPONEN LOKAL PERANGKAT TELEKOMUNIKASI Komponen lokal adalah penggunaan material / perangkat telekomunikasi dengan pendukungnya, rancang bangun dan perekayasaan dengan menggunakan jasa dan tenaga ahli serta perangkat dalam negeri. Penekanan penggunaan komponen lokal ini secara proporsional ditujukan untuk mengatasi semakin tinggi penggunaan komponen telekomunikasi asing. Penerapan penggunaan komponen lokal berlaku untuk setiap penyelenggara telekomunikasi di Indonesia dan diatur secara bertahap sejak adanya layanan 3G tahun 2006, akses USO tahun 2010 dan layanan BWA tahun 2010. Penilaian tingkat pencapaian komponen lokal dilakukan oleh Ditjen Postel, yang dalam pelaksanaan penggunaan komponen lokalnya mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo No. 14/PER/M.KOMINFO/9/2010 dan Peraturan Menteri Kominfo No. 41/PER/M.KOMINFO/10/2009. Berdasarkan Peraturan Menteri ini, setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memenuhi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) belanja operasional sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, seperti yang tertera pada gambar di bawah.

Gambar Aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri

36


2.3 INTERNET DAN KOMPUTER IDNIC (Indonesia Network Information Center) merupakan sebuah layanan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dalam bentuk National Internet Registry (NIR), yaitu layanan alokasi IP Address, yang merupakan sub-layanan dari Asia Pacific Network Information Center (APNIC). Sampai dengan Oktober 2011, IDNIC telah memiliki lebih dari 400 anggota yang dapat mengakses langsung layanan alokasi IP address IDNIC.

Sumber : IDNIC

Gambar 2.16 Komposisi Anggota IDNIC per Oktober 2011

Sumber : IDNIC

Gambar 2.17 Alokasi IPv4 di Indonesia

IPv4 habis pada tahun 2011 ini, pada tanggal 15 April 2011 APNIC hanya tinggal memiliki 1 buah /8 tersisa. Penyebab habisnya IP selain timbulnya alat alat komunikasi yang berbasis IP dan karakter user saat ini yang selalu ingin terkoneksi, adalah karena memang pengguna internet juga bertambah dengan pesat. Gambar 2.17 memperlihatkan pertumbuhan alokasi IP versi 4 yang terus menaik baik yang dikelola oleh Internet Service Provider (ISP)/Network Access Provider (NAP) maupun oleh anggota langsung IDNIC. 37


Sumber : Ditjen APTIKA dan PANDI 2011

Gambar 2.18 Perkembangan Jumlah domain id

Selama 2005 - 2010, ratarata pertumbuhan domain .id sekitar 12%. Dalam kurun waktu tersebut subdomain yang paling signifikan pertumbuhannya adalah "co.id" yaitu sebesar 20%. Domain web.id yang merupakan subdomain tertinggi kedua mengalami fluktuasi dalam pertumbuhannya. Sedangkan "mil.id" merupakan subdomain yang sangat kecil pertumbuhannya selama lima tahun terakhir.

Sumber : Ditjen APTIKA dan PANDI 2011

Gambar 2.19 Jumlah domain id dan g-TLD di Indonesia

38


Gambar 2.20 Komposisi domain id dan g-TLD di Indonesia

Data hingga bulan Februari 2011 menunjukkan bahwa jumlah domain .id-TLD (Top Level Domain) adalah sebanyak 51.332 atau sebesar 22%. Sementara jumlag g-TLD (generic-Top Level Domain) di Indonesia telah mencapai 177.529 domain, atau sebesar 78% dari total seluruh domain yang beredar di Indonesia. Tabel 2.3 25 Peringkat situs dengan akses tertinggi di Indonesia tahun 2011 Ranking

Situs

Katagori

1

facebook.com

Jejaring Sosial

2

google.co.id

Mesin Pencarian

3

google.com

Mesin Pencarian

4

youtube.com

Komunitas

5

blogspot.com

Blog

6

yahoo.com

Portal

7

kaskus.us

Komunitas

8

wordpress.com

Blog

9

twitter.com

Jejaring Sosial

10

detik.com

Berita

11

4shared.com

Berbagi Berkas

12

wikipedia.org

Ensiklopedia

13

vivanews.com

Berita

14

kompas.com

Berita

15

klikbca.com

e-Banking

16

mediafire.com

Berbagi Berkas

17

detiknews.com

Berita

18

detiksport.com

Berita

19

amazon.com

Bisnis

20

tokobagus.com

Bisnis

21

adf.ly

Bisnis

22

bp.blogspot.com

Blog

23

adsense-id.com

Komunitas

24

ziddu.com

Berbagi Berkas

25

okezone.com

Berita

sumber: Alexa (15-12-2011)

39

Situs jejaring social Facebook masih menduduki peringkat pertama berdasarkan pemantauan lalu lintas internet yang dilakukan oleh Alexa. Diikuti kemudian oleh situs google.co.id dan google.com. Youtube.com berada pada posisi keempat naik dari posisi tahun lalu yang hanya pada peringkat ke tujuh. Selanjutnya, situs blog seperti blogspot dan wordpress juga cukup popular dan menduduki posisi ke-5 dan ke-8. Sedangkan situs komunitas terbesar di Indonesia kaskus menduduki peringkat ke-7, turun satu tingkat dari tahun lalu. Situs berita terpopuler berdasarkan peringkat ini masih dipegang oleh detik.com diikuti vivanews.com dan kompas.com. Satu satunya situs internet banking yang masuk ke urutan 25 besar ini adalah klikbca, menandakan bahwa kegiatan internet banking sudah semakin banyak dilakukan.


Gambar 2.18 disamping menunjukkan 18 peringkat provinsi dalam penerapan egovernment di Indonesia dengan melihat aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaaan pada tahun 2011 . 50% provinsi dinilai masih memiliki indeks PeGI (Pemeringkatan eGov Indonesia) dibawah rata rata, sementara indeks PeGI rata rata nasional untuk provinsi ternyata masih rendah yaitu pada angka 2,4. Provinsi Papua sebagai perwakilan Indonesia paling timur, mengalami peningkatan pesat dalam penerapan e-Govnya dibandingkan tahun 2010 lalu

Sumber : Ditjen APTIKA 2011

Gambar 2.21 Pemeringkatan e-Gov Indonesia berdasar provinsi tahun 2011

Penerapan e-government di tingkat kabupaten/kota secara rata rata nasional angkanya lebih rendah dari pada rata rata nasional tingkat provinsi. Akan tetapi angka tertinggi PeGI di tingkat kabupaten/kota jauh lebih tinggi daripada angka tertinggi PeGI tingkat provinsi. Dari 20 kabupaten/kota peringkat teratas PeGI, 75% ditempati oleh kabupaten/ kota dari jawa selain itu hanya 25% nya ditempati kabupaten/ kota yang mewakili sumatera dan kalimantan. Sumber : Direktorat Jenderal APTIKA 2011

Gambar 2.22 Pemeringkatan e-Gov Indonesia berdasar kab/kota tahun 2011

40


Gambar disamping memperlihatkan gambaran bagaimana tingkat adopsi software open source di daerah daerah di seluruh Indonesia di tahun 2011. Di samping program sosialisasi yang aktif untuk penggunaan software open source di semua kalangan, secara nasional ternyata tingkat penggunaan software open source di daerah daerah Indonesia masih rendah. Tingkat adopsi yang rendah menerangkan masih adanya industri,akademisi dan atau masyarakat yang tidak tahu sama sekali, atau jika pun sudah diketahui hanya sebagian kecil masyarakat dan komunitas yang sudah menggunakannya.

Gambar 2.23 Tingkat adopsi software open source di daerah daerah di Indonesia

Gambar 2.24 Komposisi penggunaan internet di daerah daerah di Indonesia

Kecenderungan penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2011 ini bisa dikatakan meningkat dengan pesat. Hal ini diperlihatkan dari data yang tertera dari gambar 2.21 di atas di mana 86% pengguna internet Indonesia sudah mulai memenuhi keperluannya lewat internet. Penggunaan internet yang dulu masih terbatas pada komunikasi seperti email tahun ini mulai berkembang ke arah lain yang memerlukan tingkat kepercayaan tinggi dari penggunanya seperti tranksasi ekonnomi lewat internet (e-commerce), jejaring sosial dan kolaborasi.

41


PENGGALAKAN OPEN SOURCE SOFTWARE (OSS) Open Source Software (OSS) adalah software yang membuka/membebaskan source codenya untuk dilihat oleh orang lain, membiarkan orang lain mengetahui cara kerja software tersebut dan sekaligus memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada software tersebut dan dapat diperoleh tanpa membayar lisensi. OSS ini ditujukan untuk mengatasi ketergantungan pada lisensi software tertentu. Kementerian Kominfo bersama komunitas open source di Indonesia terus menggalakkan penggunaan OSS ini antara lain dengan menyelenggarakan Global Conference on Open Source pada tahun 2009, Indonesia Open Source Award (IOSA) pada tahun 2010 dan sebagai kelanjutan dari kegiatan ini, pada tahun 2011 diselenggarakan pula IOSA 2011. IOSA merupakan sebagai bagian dari tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5/SE/M.KOMINFO/10/2005 tanggal 24 Oktober 2005 tentang kewajiban pemakaian dan pemanfaatan legal software open source/proprietary di lingkungan instansi pemerintah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. SE/01/03/M.PAN/2009 tentang "Penggunaan dan Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS)". Selain memberikan penghargaan, ajang ini sekaligus untuk memonitor pencapaian pelaksanaan migrasi dan implementasi OSS di masing-masing institusi pemerintah. IOSA 2011 diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI), Komunitas Open Source, dan Universitas Gunadarma. Indonesia Open Source Award 2011 diberikan dalam tiga katagori kepada masing masing : A. Katagori Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian Juara 1: Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Juara 2: Kementerian Kehutanan Sumber Juara : Ditjen 3: Kementerian APTIKA Pemuda dan Olah Raga Penghargaan Khusus diberikan kepada : Bank Indonesia dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) Gambar 2.25 Nasional Peringkat Indeks Keamanan Informasi di beberapa instansi pemerintah B.Katagori Pemerintah tahun 2011 Propindi, Kota, Kabupaten Juara 1: Pemerintah Kota Pekalongan Juara 2: Pemerintah Kabupaten Jembrana Kecenderungan penggunaan internet di Indonesia yang meningkat dengan pesat, Juara 3: Pemerintah Kota Surabaya mengharuskan Penghargaanpara Khusus penyedia diberikan informasi kepada memperhatikan : Pemkot Balikpapan, faktor keamanannya. Pemkab Kebumen, Pemkab Banyuasin, Pemkot untuk Denpasar, Pemkab Lamongan, Pemkab Batanghari Salah satu alat yang digunakan melihat kesiapan penyedia informasi dalam dan Pemkab Acehaspek Tengah memperhatikan keamanan informasi adalah Indeks KAMI (indeks C. Katagori SMA/MAGambar diatas memperlihatkan pemeringkatan instansi keamanan informasi). Juara 1: SMA Muhammadiyah 1 Weleri pemerintah terhadap tingkat kesiapan masing masing instansi pemerintah Juara 2: Madrasah Aliyah Al-Hikmah 2 Brebes terhadap faktor keamanannya pada tahun 2011. Juara 3: SMK IT Smart Informatika Surakarta Penghargaan Khusus diberikan kepada : SMK PGRI 3 Malang, SMK Negeri Pasirian, SMA IT Ummul Quro Bogor, dan SMA 39 Jakarta

42


Sumber : Ditjen APTIKA

Gambar 2.25 Peringkat Indeks Keamanan Informasi di beberapa instansi pemerintah tahun 2011

Kecenderungan penggunaan internet di Indonesia yang meningkat dengan pesat, mengharuskan para penyedia informasi memperhatikan faktor keamanannya. Salah satu alat yang digunakan untuk melihat kesiapan penyedia informasi dalam memperhatikan aspek keamanan informasi adalah Indeks KAMI (indeks keamanan informasi). Gambar diatas memperlihatkan pemeringkatan instansi pemerintah terhadap tingkat kesiapan masing masing instansi pemerintah terhadap faktor keamanannya pada tahun 2011.

43


INDEKS KEAMANAN INFORMASI (INDEKS KAMI) Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di sebuah organisasi atau instansi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja kemanan informasi kepada pimpinan instansi atau organisasi yang di evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2005.

Gambar 2.26 Indeks Keamanan Informasi

Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan dalam enam area yaitu : - Peran TIK di dalam organisasi/instansi - Tata Kelola Keamanan Informasi - Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi - Kerangka Kerja Keamanan Informasi - Pengelolaan Aset Informasi

-

Teknologi dan Keamanan Informasi.

Dengan membaca gambar radar indeks keamanan informasi yang diperoleh, pimpinan instansi atau organisasi dapat melihat kebutuhan pembenahan yang diperlukan dan korelasi antara berbagai area penerapan keamanan informasi.

44


CYBER SECURITY DI INDONESIA Tingginya penggunaan internet seiring dengan maraknya keterkaitan internet dengan kehidupan sehari-hari, mengakibatkan frekuensi serangan dan kejahatan Cyber Space semakin meningkat. Kejahatan-kejahatan Cyber Space atau yang dikenal dengan istilah cybercrime tersebut meliputi pencurian identitas dan data (sumber daya informasi), pembajakan account (email, IM, social network), penyebaran malware dan malicious code, fraud, spionase industri, penyanderaan sumber daya informasi kritis serta cyberwarfare atau perang di dalam dunia maya. • •

•

• •

Rata-rata jumlah insiden serangan di dalam dunia maya di Indonesia mencapai satu juta insiden, dan cenderung meningkat tiap harinya. Analisa data sistem monitoring traffic ID-SIRTII menunjukkan bahwa serangan ke infrastruktur Internet Indonesia sebagian besar disebabkan oleh kelemahan sistem dan aplikasi yang telah diketahui (common vulnerability). Institusi pemerintah di Indonesia juga tak luput dari serangan, dalam kurun waktu 1998 - 2009 sebanyak 2138 serangan telah dialamatkan terhadap website domain milik pemerintah. • Web defacing rally (vandalism) dengan teknik eksploitasi database SQL masih menempati posisi tertinggi, disusul oleh serangan malware/malicious code terutama virus lokal dan phising, scam serta spam yang juga mulai menyebar ke media selular (SMS dan MMS). • Serangan Distributed Denial of Service pada sistem Domain Name Service (DNS) CCTLD-ID yaitu domain .id terutama .co.id. • Sekitar 30% hingga 40% utilisasi traffic Internet internasional digunakan untuk akses konten negatif terutama pornografi, warez activity dan konten multimedia ilegal. Banyaknyanya kesalahan prosedur pengamanan dan kelalaian pengelola sistem. Maraknya kebocoran data-data, baik data-data penting pemerintah ataupun data pelanggan.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia terkait Cyber Security • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik • Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 133/KEP/M/KOMINFO/04/2010 tentang pembentukan Tim Koordinasi Keamanan Informasi Indonesia • Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik Di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara

45


SISTEM e-PENGADAAN PEMERINTAH (SePP) SePP merupakan aplikasi elektronik untuk proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Dalam rangka pemenuhan Standart Layanan Mutu, Pusat Pengadaan Elektronik Kementerian Kominfo telah mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu dari Badan Auditor Internasional Société Générale de Surveillance (SGS). Sedangkan untuk meningkatkan kehandalan, sistem tersebut telah didukung oleh Sistem Manajemen Keamanan Sistem Informasi berbasis ISO 27001:2005. Pada tahun 2010 ini SePP telah dimanfaatkan oleh 3.507 vendor, sedangkan pihak yang mengakses sekitar 477.290 pengakses. Dalam hal data NPWP penyedia barang/jasa, SePP telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Ditjen Pajak. Pertukaran data ini dilakukan melalui e-Government Connectivity Services dengan menggunakan metode layanan Enterprise Services Bus. Dengan demikian, hasil pengembangan SePP yang dicapai selama tahun 2010 ini berupa : (1) Pendampingan ISO 27001 yang menghasilkan SOP, dokumentasi, dan hasil Pre-Audit SMKI serta sertifikasi ISO 27001:2005 oleh Auditor Internasional Bureau Veritas; (2) Integrasi data NPWP rekanan dengan data NPWP yang ada di Ditjen Pajak; (3) Framework pengembangan aplikasi SePP menuju High Availability; (4) Pengembangan SePP versi Mobile;(5) Penyempurnaan Konfigurasi DRC SePP yang ada di Batam; dan (6) Peningkatan Infrastruktur Aplikasi SePP menuju High Availability. Saat ini terdapat 11 instansi pemerintah yang telah menggunakan SePP, antara lain : 1) Kementerian Kominfo 5) Badan Otorita Batam 9) Pemkab Demak 2) Kementerian Perhubungan 6) Perum Peruri 10)Pemkab OKU 3) Kementerian Pertanian 7) Pemprov NTB 11)Politeknik Negeri Batam 4) PT. Taspen 8) Propinsi Lampung

Pada tahun 2008-2011, SePP telah melayani pengadaan barang/jasa di instansi pengguna sebanyak 2,091 paket dengan total nilai sekitar Rp 15,6 triliun. Jumlah pengadaan barang/jasa terbanyak terjadi pada tahun 2010, pada tahun 2011 sampai bulan November terjadi penurunan sedikit.

46


2.4

PENGGUNAAN TIK

Sumber : Postel 2010

Gambar 2.27 Teledensitas Telepon Rumah Berdasarkan Provinsi

Berdasarkan provinsi, teledensitas telepon rumah di Indonesia tertinggi yaitu di DKI Jakarta dengan prosentase 22,32 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 orang, terdapat 22 orang yang memiliki telepon rumah. Sementara itu, telendensitas telepon di propinsi lainnya masih di bawah 8. Kondisi ini menunjukkan ketidakmerataan dalam akses terhadap telepon. Dengan rata-rata teledensitas di Indonesia berkisar 5, berarti teledensitas di Jakarta 5 kali lipat dari daerah lainnya. Hal ini dikarenakan Jakarta yang merupakan pusat bisnis di Indonesia, sehingga hampir semua perkantoran memiliki sambungan telepon tetap

47


Data Statistik Postel Semester I 2010

Gambar 2.28 Komposisi Pelanggan ISP Berdasarkan Teknologi Akses dan Propinsi

Berdasarkan jenis teknologi akses yang digunakan oleh pelanggan internet, penggunaan teknologi DSL dan dial up menjadi yang paling banyak digunakan. Secara total, 65% pengguna internet di Indonesia menggunakan teknologi DSL dalam mengakses internet. Sementara penggunaan teknologi akses dial up dilakukan oleh 30,8% pelanggan. Penggunaan teknologi broadband lainnya hanya dilakukan oleh 3,8% responden. Namun terjadi perbedaan yang menarik dalam penggunaan teknologi akses internet jika dilihat menurut propinsi. Pada propinsi di kawasan timur Indonesia, penggunaan teknologi dial up lebih dominan digunakan dibanding DSL.

48


2.4.1 PENGGUNAAN TIK DI RUMAH TANGGA Hasil survei yang dilakukan terhadap 9901 rumah tangga yang dipilih secara proporsional pada 33 provinsi di seluruh Indonesia, didapatkan hasil bahwa tingkat kepemilikan komputer pada rumah tangga di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya persentase rumah tangga yang memiliki komputer sebesar 33%

Sumber: Puslitbang PPI & PAPPIPTEK LIPI, 2011

Gambar 2.29 Persentase Kepemilikan Komputer pada Rumah Tangga

Tidak semua rumah tangga yang memiliki komputer juga memiliki akses internet. Hal ini menyebab kepemilikan akses internet di rumah tangga menjadi lebih rendah lagi yaitu sekitar 26%. Kemungkinan sebab lain adalah karena semakin mudahnya mengakses internet menggunakan perangkat TIK lain selain personal computer


Gambar 2.30 Akses Internet pada Rumah Tangga Indonesia

49



Gambar 2.31 Jenis Akses Internet di Rumah Tangga Indonesia

Jenis akses internet yang digunakan di rumah tangga Indonesia dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Narrowband, Fixed Broadband, dan Mobile Broadband. Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 49,32% responden menggunakan Mobile Broadband untuk akses internet. Sebanyak 33,5% responden menggunakan akses internet Fixed Broadband, dan sebanyak 25,01% responden menggunakan akses internet Narrowband.

2.4.2 PENGGUNAAN TIK DI SEKTOR BISNIS

Gambar 2.32 Persentase Perusahaan Pengguna Komputer

Tingkat penggunaan komputer di sektor bisnis (perusahaan) dibandingkan dengan perumahan memperlihatkan angka yang jauh lebih tinggi. Hampir 92% perusahaan perusahaan di Indonesia menggunakan komputer dan hanya 8% yang belum menggunakan komputer.

50


Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan (86%) telah menggunakan internet untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Gambaran tersebut memberi makna bahwa sebagian besar perusahaan telah menyadari manfaat internet bagi kepentingan usaha mereka. Sedangkan perusahaan yang tidak menggunakan internet sebesar 14%. Gambar 2.33 Persentase Perusahaan Pengguna Internet

Dilihat dari jenis koneksi internet sekitar 83,00% dari seluruh perusahaan menggunakan fixed broadband. Teknologi narrowband merupakan teknologi yang paling sedikit digunakan oleh perusahaan untuk koneksitas internet yaitu sebesar 7,06%. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi internet dengan mempergunakan teknologi narrowband jaringan telepon tidak banyak diminati oleh perusahaan.

Gambar 2.34 Persentase Perusahaan Berdasarkan Koneksi Internet

Gambar 2.35 Persentase Perusahaan yang memiliki Web Perusahaan

51

Web Perusahaan sangat diperlukan untuk berkomunikasi dengan masyarakat global terutama dengan para pemasok dan konsumen yang ada di seluruh dunia. Hasil survei sebagaimana ditunjukkan pada Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah perusahaan di Indonesia yang sudah mempunyai web mencapai hampir 40% sedangkan yang tidak punya web sebesar 60,65%.


Salah satu kegunaan internet bagi pebisnis adalah menerima pemesanan (melakukan penjualan) barang atau jasa melalui internet. Walaupun sebagian besar perusahaan sampel telah menggunakan internet, namun hanya sekitar 40% perusahaan yang memanfaatkan internet untuk menerima pesanan barang atau jasa.

Gambar 2.36 Persentase Perusahaan yang Memanfaatkan Internet untuk Menerima Pemesanan Barang Atau Jasa

Gambar 2.37 Persentase Perusahaan yang Memanfaatkan Internet untuk Menawarkan Barang atau Jasa

Selain mengidentifikasi penggunaan internet untuk menerima pemesanan barang atau jasa, survei ini juga mengidentifikasi penggunaan internet untuk menawarkan barang atau jasa. Gambar disamping menunjukkan bahwa lebih dari separuh perusahaan (52.31%) telah memanfaatkan internet untuk menawarkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Local Area Network atau LAN adalah jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah kecil seperti jaringan komputer pada sebuah gedung dan kantor. Perusahaan yang memiliki LAN di Indonesia jumlahnya cukup tinggi sebagaimana ditunjukkan pada gambar disamping, yaitu mencapai hampir separuh dari total perusahaan yang disurvei (49.56% perusahaan).

Gambar 2.38 Persentase Perusahaan Pengguna LAN

52


Gambar disamping memperlihatkan hanya 35.81% perusahaan yang menggunakan intranet, sementara itu sisanya sebesar 64.19% tidak menggunakan intranet. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa sebagian besar perusahaan belum menggunakan fasilitas jaringan komunikasi internal yang menggunakan internet protokol dan memungkinkan komunikasi di dalam perusahaan.

Gambar 2.39 Persentase Perusahaan Pengguna Intranet

Penggunaan extranet untuk mendukung kegiatan bisnis di perusahaan masih kecil yaitu hanya 9.86%. Lebih dari 90% perusahaan tidak menggunakan extranet. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa sebagian besar perusahaan belum menggunakan fasilitas internet protokol yang ditujukan untuk berbagi informasi bisnis secara aman dengan para pemasok, vendor, pelanggan atau dengan partner bisnis lainnya.

Gambar 2.40 Persentase Perusahaan Pengguna Extranet

53


Gambar 2.41 Persentase Perusahaan Pengguna Internet Berdasarkan Aktifitas Internet yang Dilakukan

Data yang diperoleh dari perusahaan menunjukkan aktifitas mengirim dan menerima email merupakan aktifitas pemanfaat internet yang dilakukan oleh hampir semua perusahaan yang terjaring dalam survei (97.69%). Selain itu perusahaan sektor bisnis Indonesia paling banyak menggunakan internet untuk aktifitas mencari informasi mengenai barang dan jasa (80.69%), menyediakan pelayanan bagi pelanggan (51,44%) dan internet banking (51.01%). Sedangkan perusahaan bisnis di Indonesia yang memanfaatkan internet untuk aktivitas memberikan pelatihan bagi karyawan (17%), delivering produk secara online (16.43%) dan melakukan teleconference melalui VoIP (13.54%) masih sangat sedikit.

54


2.4.3 PENGGUNAAN TIK DI SEKTOR PENDIDIKAN

Penggunaan sarana TIK di sektor pendidikan atau sekolah sekolah di Indonesia semakin tinggi. Penggunaan sarana TIK yang dimaksud ini adalah penggunaan radio untuk kegiatan belajar mengajar, penggunaan televisi untuk kegiatan belajar mengajar, akses sekolah terhadap telepon, penggunaan komputer untuk kegiatan belajar mengajar serta akses internet disekolah. Terlihat bahwa 98% sekolah telah menggunakan komputer dan 80,03% sekolah memiliki akses internet.

Gambar 2.42 Proporsi sekolah dengan penggunaan sarana TIK

Berdasarkan tujuan untuk penggunaannya, terlihat bahwa 86,5% komputer digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan 13,5% komputer digunakan untuk kegiatan administrasi sekolah. Kemudian jika dilihat berdasarkan tujuan penggunaan dan koneksivitas terhadap internet terlihat bahwa mayoritas komputer sudah terkoneksi internet, baik untuk tujuan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan administrasi. Lebih dari 70% komputer untuk masing-masing kegiatan sudah terkoneksi internet.

Gambar 2.43 Presentase penggunaan komputer di sekolah berdasarkan kegiatan

Gambar 2.44 Persentase komputer berdasarkan kegiatan dan koneksivitas terhadap internet

55


Sebagian besar sekolah sekolah di Indonesia sudah mengajarkan keterampilan komputer dasar yakni sebesar 83%. Hanya 17% yang tidak mengajarkan keterampilan komputer dasar.

Gambar 2.45 Proporsi sekolah yang mengajarkan keterampilan komputer dasar

Gambar 2.46 Kurikulum pelajaran keterampilan komputer dasar

Kurikulum yang diajarkan pada pelajaran keterampilan dasar terdiri atas 99,09% mengajarkan Microsoft dan 25,87% sekolah mengajarkan Open Office yang sebenarnya memiliki fungsi sama dengan Microsoft Office, namun piranti tersebut lebih bersifat open source. Keterampilan komputer yang paling sedikit diajarkan di sekolah adalah pemrograman, yakni hanya sebesar 14,33% karena keterampilan ini membutuhkan logika matematis yang cukup sulit untuk diajarkan, terutama di tingkat dasar. Keterampilan komputer yang juga diperkenalkan antara lain desain grafis (36,16%) dan keterampilan lainnya (28,90%).

56


Gambar 2.47 Koneksi internet yang digunakan di sekolah

Penggunaan koneksi internet melalui JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional) baru dimiliki oleh sebagian kecil sekolah, yaitu sebesar 38,69%. Koneksi ini menggunakan teknologi ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) yang dikembangkan oleh PT Telkom. Sebagian besar sekolah (64,27%) justru lebih memilih koneksi Fixed Broadband sebagai koneksi internetnya. Jenis koneksi internet lainnya, yaitu koneksi mobile broadband ternyata belum cukup populer disekolah karena hanya digunakan oleh 11,70% responden. Demikian halnya dengan koneksi narrowband yang paling sedikit digunakan di sekolah, yakni hanya sebesar 6,40%. Telkomnet Instant yang termasuk dalam jenis koneksi ini memang mulai kurang diminati masyarakat karena aksesnya yang lambat dengan tingkat kecepatan hanya terbatas sampai 56Kbps.

Sebagian besar sekolah telah memberikan pekerjaan rumah yang membutuhkan akses internet, yakni sebesar 79% sedangkan yang belum sebesar 21%.

Gambar 2.48 Sekolah yang memberikan pekerjaan rumah dengan mengakses internet

57


Gambar 2.49 Kepemilikan website serta Pemberian akun email pengajar dan siswa

Secara umum, terlihat bahwa sebagian besar sekolah di Indonesia tidak memiliki website yaitu sebesar 64,20%. Begitu juga dengan pemberian akun email baik untuk pengajar maupun siswa. Sebagian besar sekolah tidak memberikan akun email baik untuk tenaga pengajar maupun siswanya.

Rasio siswa yang mengakses internet untuk tujuan pembelajaran lebih banyak di sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri, yaitu 0,45 untuk sekolah swasta dan 0,37 untuk sekolah negeri. Hal ini berarti, di sekolah swasta dari 100 siswa ada 45 siswa yang mengakses internet untuk tujuan pembelajaran sedangkan untuk sekolah negeri dari 100 siswa ada 37 siswa yang mengakses internet untuk tujuan pembelajaran di sekolah.

Gambar 2.50 Rasio siswa yang mengakses internet untuk tujuan pembelajaran berdasarkan jenis sekolah

Adanya peningkatan rasio penggunaan internet oleh siswa seiring dengan peningkatan jenjang pendidikan. Untuk jenjang pendidikan SMP keatas rasio siswa yang mengakses internet telah cukup tinggi dan tertinggi berada di jenjang SMA dengan rasio 0,72. Sedangkan rasio terendah berada di jenjang Sekolah Dasar dengan rasio 0,14.

Gambar 2.51 Rasio siswa yang mengakses internet untuk tujuan pembelajaran berdasarkan jenjang pendidikan

58


2.5 POS

Sumber : Data Statistik Postel Semester II Tahun 2010

Gambar 2.52 Perkembangan Jumlah Kantor Pos Menurut Jenisnya

Gambar 2.53 Perkembangan Jumlah Kantor Pos Tahun 2005-2010

59

Kantor pos cabang (luar kota) menjadi jenis yang paling banyak tersedia dibanding jenis kantor pos lainnya. Sekitar 67,1% kantor pos yang tersedia pada tahun 2010 adalah untuk jenis kantor pos cabang (luar kota). Sementara untuk jenis kantor pos cabang (dalam kota) proporsinya hanya 21,5%. Namun jumlah kedua jenis kantor pos ini tidak banyak berubah dalam lima tahun terakhir. Peningkatan yang besar untuk jenis kantor pos cabang (kabupaten) pada tahun 2009 merupakan dampak dari pemekaran wilayah yang banyak terjadi pada tahun sebelumnya sebagai dampak pelaksanan otonomi daerah.

Proporsi terbesar kantor pos terdapat di wilayah pos VI yang meliputi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang mencapai 17,5%. Proporsi terbanyak berikutnya adalah di wilayah pos VII (Jawa Timur) dan wilayah pos IV yang meliputi DKI Jakarta dengan proporsi mencapai 13,7% dan 10,6%. Dari sebaran distribusi kantor pos ini terlihat bahwa sarana kantor pos masih terkonsentrasi di di Pulau Jawa. Sementara proporsi kantor pos di Sumatera hanya mencapai 23,2% dari total kantor pos yang ada di Indonesia. Proporsi jumlah kantor pos yang terendah berada di wilayah Maluku dan Papua dimana untuk wilayah ini proporsi penyediaan kantor pos hanya 3,1% dari total kantor pos yang ada di Indonesia



Gambar 2.54 Cakupan Pelayanan Penduduk dan Jangkauan Luas Pelayanan per-Kantor Pos

Sampai dengan tahun 2010, jangkauan luas pelayanan kantor pos yang paling besar justru terdapat di wilayah pos XI yang mencakup wilayah Maluku dan Papua dan wilayah pos IX yang mencakup wilayah Kalimantan. Jangkauan pelayanan yang luas di kedua wilayah pos ini disebabkan wilayah geografis di daerah ini yang sangat luas sementara jumlah sarana kantor pos yang ada hanya sedikit karena aktivitas kegiatan sosial, ekonomi dan pemerintahan yang harus dilayani juga belum banyak di wilayah ini. Satu kantor pos di wilayah Maluku dan Papua, harus melayani area seluas 4541 km2 dan di wilayah Kalimantan, satu kantor pos harus melayani area seluas 1761 km2. Jangkauan pelayanan yang paling kecil terdapat di wilayah pos IV (Jabotabek) dimana satu kantor pos hanya mencakup areal pelayanan seluas sekitar 1,4 km2. Wilayah pos di Pulau Jawa juga memiliki jangkauan luas pelayanan yang kecil dimana satu kantor pos rata-rata hanya melayani areal seluas kurang dari 100 km2 kecuali untuk wilayah pos V sebesar 105 km2.

60



Gambar 2.55 Komposisi Produksi Surat Dalam Negeri

Komposisi produk yang dilayani PT. Pos untuk jenis surat menunjukkan terjadi pergeseran pangsa produksi dari jenis surat biasa ke surat kilat khusus. Produksi surat biasa yang semula proporsinya lebih besar dengan pangsa produksi mencapai 75% sampai 2006, menurun tajam dan pada tahun 2009 dimana pangsa produksi hanya tinggal 26,7%. Sebaliknya untuk jenis surat kilat khusus mengalami peningkatan dari hanya sekitar 5% pada 2005 dan 2006 menjadi paling besar pangsanya yaitu 61,8% pada 2009. Pada tahun 2010, sampai semester I, komposisi produksi ini masih tidak berbeda banyak dengan komposisi produksi tahun 2009 dimana jenis surat kilat khusus lebih dominan dengan pangsa mencapai 57.7%.

Pergeseran pangsa produksi terjadi untuk jenis paket dari paket biasa ke paket kilat khusus. Produksi paket kilat biasa yang semula sangat dominan dan sampai 2007 pangsa produksinya mencapai 97,4%, menurun hingga tinggal 24,8% pada 2009. Sebaliknya untuk paket kilat khusus pangsa produksinya meningkat tajam dari 2,6% pada 2007 menjadi 75,2% pada 2009. Sumber : Data Statistik Postel Semester II Tahun 2010

Gambar 2.56 Jumlah Produk Paket Dalam Negeri

61


2.6 PENYIARAN Perkembangan Industri Televisi Jumlah Stasiun Transmisi TV Analog Terrestrial

Gambar 2.57 Perkembangan Industri Televisi

Perkembangan pertelevisian Indonesia mengalami peningkatan pesat sejak tahun 1990-an dan terus meningkat sampai tahun 2000an dengan munculnya stasiun-stasiun lokal. Sedangkan terjadi kesenjangan yang sangat lama sejak berdirinya TVRI pada tahun 1962 hingga munculnya stasiun TV swasta nasional pertama yaitu RCTI ada tahun 1988. Dari 11 stasiun TV nasional, TVRI memiliki jumlah stasiun transmisi terbanyak yaitu sebanyak 376, diikuti oleh MetroTV sebanyak 52 stasiun, RCTI sebanyak 49 stasiun transmisi dan Global sebanyak 47 stasiun. Khusus untuk TVRI, meskipun memiliki jumlah stasiun transmisi terbanyak bukan berarti semua peralatan pemancar dapat beroperasi secara sempurna sebaliknya sebagian besar kondisi peralatan pemancar TVRI tidak dapat beroperasi secara optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah melaksanakan sebuah program kegiatan yang disebut ITTS (Improvement on Television Transmitting Stations). Disamping program tersebut dalam rangka efisiensi sumber daya dan memberikan pemanfaatan yang lebih besar kepada masyarakat pemerintah juga meluncurkan program migrasi penyiaran dari analog ke digital.

62


ITTS Project Improvement on Television Transmitting Stations (ITTS) adalah suatu program kegiatan untuk melakukan rehabilitasi atau penggantian peralatan pemancar di 30 lokasi satuan transmisi TVRI. Seperti diketahui bahwa kondisi peralatan pemancar TVRI saat ini sebagian besar tidak dapat beroperasi secara optimal sehingga mengakibatkan kualitas penerimaan siaran dan jangkauan siaran sangat menurun. Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 8 Juni 2010 di Semarang telah meresmikan pengoperasian pemancar proyek peningkatan stasiun pemancar TVRI untuk sejumlah satuan transmisi TVRI. Program peningkatan stasiun televisi ini didanai melalui pinjaman lunak dari Pemerintah Spanyol (dengan nilai total untuk 30 pemancar sebanyak Rp 239,51 milyar). Peningkatan jangkauan siaran TVRI dilaksanakan dengan mengganti perangkat pemancar televisi yang sudah tidak layak, berupa pengadaan untuk tahap pertama sebanyak 30 pemancar televisi, sistem antena dan kelengkapan lainnya, yang tersebar di 32 lokasi pada 18 provinsi.

Gambar Improvement on Television Transmitting Stations (ITTS) Project

Melalui peresmian pemancar televisi ini, diharapkan para pemirsa TV di sejumlah daerah dapat menikmati siaran TVRI dengan kualitas yang lebih baik, dan siaran yang diterima dapat sebagai penyeimbang informasi lainnya yang diterima melalui stasiun televisi swasta. Setelah selesainya program peningkatan ini, TVRI dapat menjangkau 50% wilayah Indonesia. Kedepan, diharapkan juga daya jangkau yang dahulu TVRI pernah mencapai 82% wilayah Indonesia dapat diwujudkan kembali.

63


TV DIGITAL Berkaitan dengan rencana penerapan teknologi digital siaran televisi, Kominfo telah melakukan serangkaian acara sosialisasi dan uji coba siaran digital di wilayah Jabodetabek dan Bandung. Uji coba ini dimaksudkan untuk mengkaji setiap aspek teknis dan non teknis berupa kinerja perangkat dan sistem, model penyelenggaraan siaran televisi digital, model regulasi dan kelembagaan, serta fitur layanan televisi digital yang diharapkan mayarakat. Hasil yang diharapkan dari uji coba tersebut antara lain sosialisasi tentang siaran digital terutama mengenai kualitas penerimaan siaran digital; kerjasama antar lembaga penyiaran dalam pemanfaatan infrastruktur sistem penyiaran televisi digital; mendorong masyarakat untuk memiliki STB; dan adanya produksi STB dalam negeri dengan harga terjangkau .

Gambar Perbedaan teknologi analog dan digital pada industri pertelevisian

Skema perijinan pada era tv digital berubah dari Lisensi vertikal menjadi Lisensi horisontal. Diharapkan dengan perubahan tersebut akan membuka peluang-peluang usaha baru dan menciptakan iklim kompetisi yang sehat

Gambar Perubahan Skema Perizinan Era TV Digital

64


Gambar 2.58 Belanja Iklan Televisi

Indonesia memilki potensi pasar yang besar dengan jumlah populasi lebih dari 230 juta. Kondisi geografis Indonesai yang tersebar memerlukan media untuk penyebaran informasi.Potensi Iklan di media elektronik (radio & TV) masih dominan dibandingkan dengan media cetak. Perkembangan teknologi dengan sistem penyiaran digital, memungkinkan penggunaan frekuensi lebih efesien sehingga peluang timbulnya lembaga penyiaran baru. Perkembangan teknologi IPTV memungkinkan layanan konvergensi yang bersifat interaktif. Dengan Penerapan SSJ memungkinkan tumbuhnya lembaga penyiaran lokal sehingga ikut mendorong berkembangnya industri lokal.

Pendapatan belanja iklan TV memiliki kontribusi kepada PDB rata-rata sekitar 1%

Gambar 2.59 Belanja Iklan TV dan PDB Sektor Komunikasi

65


KOMISI PENYIARAN INDONESIA Dalam rangka terbangunnya pelaksanaan penyiaran yang mendidik masyarakat, dibentuk sebuah komisi yang memiliki wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, komisi ini disebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

KPI memiliki tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, bidang struktur penyiaran dan bidang pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.

66


2.7 SUMBER DAYA MANUSIA TIK

Sumber : Ditjen PPI: ICT Pura 2011

Gambar 2.60 Penyebaran indeks literasi TIK di kabupaten dan kota Indonesia tahun 2011.

Indeks literasi merupakan angka indikasi tinggi rendahnya tingkat literasi TIK di suatu daerah. Beberapa faktor yang dijadikan patokan indeks ini di suatu daerah misalnya besarnya jumlah perguruan tinggi informatika, besarnya jumlah SMK informatika, kemudahan memperoleh referensi TIK, frekuensi program sosialisasi dan edukasi TIK dsb. Terlihat penyebaran yang tidak merata berkisar dari nilai indeks terendah 0,89 dan nilai indeks tertinggi 4,84 pada tahun ini. Sementara indeks literasi nasional sendiri berada di angka 2,13.

Dibandingkan dengan rata rata indeks literasi nasional, 61,9% kabupaten dan kota di Indonesia masih memiliki tingkat literasi dibawah rata rata. Sementara 38,1% ada diatas rata rata.

Sumber: Ditjen PPI: ICT Pura 2011

Gambar 2.61 Presentasi daerah dibanding rata rata indeks literasi TIK nasional di kabupaten dan kota Indonesia tahun 2011.

67


Sumber: Ditjen PPI: ICT Pura 2011

Gambar 2.62 Jumlah perguruan tinggi di daerah yang memiliki program studi terkait Komputer dan Informatika (TIK)

Hampir 50 % daerah daerah di Indonesia memiliki sekitar 1 sampai dengan 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi terkait dengan TIK. Gambar diatas menerangkan hasil survey terhadap perguruan tinggi yang memiliki program studi terkait komputer dan informatika (TIK) di kabupaten/kota di Indonesia. Sekitar 24% kabupaten/kota di Indonesia memiliki minimal 4 sampai dengan 25 perguruan tinggi yang memiliki program TIK. Akan tetapi disamping itu semua ternyata masih ada sekitar 26% daerah kabupaten/kota yang memiliki perguruan tinggi yang tidak memiliki program terkait TIK.

68


PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TIK NASIONAL Saat ini, Kominfo melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan Litbang SDM) telah memiliki beberapa fasilitas terkait pengembangan SDM, yakni Sekolah Tinggi Multi Media Training Center (STMMTC) Yogyakarta, Balai Pengembangan dan Penelitian TIK (BPPTIK) Cikarang, dan Balai Pengembangan dan Riset TIK (BPRTIK) Ciputat. Ketiga fasilitas unggulan ini telah dilengkapi teknologi dan perlengkapan modern lainnya yang disiapkan guna mendukung visi dan misi Kementerian Kominfo.

Gambar Gedung BPPTIK Cikarang, MMTC Yogyakarta, dan BPRTIK Ciputat Sekolah Tinggi Multi Media Training Center (STMMTC)

Institusi ini didirikan pada tanggal 31 Juli 1985 yang bergerak di bidang penyiaran dan multimedia. Ada dua jenis program pendidikan yang ditawarkan, yaitu pendidikan kedinasan bagi aparatur pemerintah dan swadana bagi masyarakat umum. Adapun fasilitas yang dimiliki antara lain laboratorium Komputer Animasi, laboratorium Komputer Grafis, laboratorium Komputer Editing non Linear, laboratorium Komputer Internet, laboratorium Komputer Dasar, laboratorium Komputer Pemrograman Teknik, dan laboratorium Komputer Editing non Linear Editing Audio. Selain itu, sekolah ini juga memiliki Studio Radio dan Studio TV, baik analog maupun digital, lengkap dengan mobil unit siaran (OB Van) serta mesin otomasi penyiaran TV (Broadcasting Automation). Balai Pengembangan dan Penelitian TIK (BPPTIK) Cikarang BPPTIK Cikarang atau disebut juga dengan Korea - Indonesia ICT Training Center diresmikan pada tanggal 31 Mei 2011. Pusat pelatihan yang berlokasi di kawasan industri Jababeka Bekasi ini dibangun dari bantuan hibah Pemerintah Republik Korea Selatan melalui pendanaan Proyek Korea International Cooperation Agency (KOICA) sebesar USD 8.900.000. Fasilitas yang dimiliki oleh BPPTIK terbagi menjadi 3 bagian yakni gedung utama, gedung asrama dan gedung serbaguna. Gedung utama terdiri dari Laboratorium Networking, Laboratorium Operating System, Laboratorium CAD, Laboratorium Programming, Laboratorium Software Engineering, Laboratorium Database, Laboratorium Multimedia, Laboratorium Animation, Laboratorium Graphics Design, Ruang Kelas (8 buah), Ruang Konvensi, Ruang Seminar serta Internet Café. Gedung Asrama terdiri dari Gedung Asrama Pria (75 kamar), Gedung Asrama Wanita (75 kamar), dan Gedung Asrama Instruktur (terdiri dari 18 kamar). Sedangkan Gedung Serbaguna terdiri dari Auditorium (kapasitas 300 orang), Kantin, Gymnasium, serta Musholla. Keseluruhan area dilengkapi dengan Akses Internet (WiFi).

69


Balai Pengembangan dan Riset TIK (BPRTIK) Ciputat BPRTIK Ciputat atau sering disebut juga dengan Pusat TIK Nasional (PUSTIKNAS) merupakan transformasi dari Proyek National Information and Communication Technology for Human Resources Development (NICT-HRD) yang dikelola di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Pustiknas diresmikan pada tanggal 15 Desember 2010. Gedung Pustiknas terdiri atas bangunan utama dan asrama. Gedung utama memiliki fungsi sebagai training center, data center, dan service center. Sedangkan gedung asrama berfungsi sebagai penginapan peserta dengan daya tampung 180 orang. Sebagai training center, pustiknas memiliki fasilitas berupa 5 ruang belajar mengajar, 2 ruang seminar, 2 ruang e-learning, 1 studio digital, 1 studio broadcasting dan telekomunikasi, 2 ruang teleconference, dan 10 laboratorium. Laboratorium tersebut antara lain laboratorium berbasis windows, laboratorium berbasis Linux, laboratorium aplikasi, laboratorium basis data, laboratorium desain grafis, laboratorium animasi dan multimedia, laboratorium sistem informasi geografis, laboratorium jaringan dan telekomunikasi, laboratorium rekayasa perangkat lunak, dan laboratorium esensi perangkat keras Data Center merupakan ruang data yang dilengkapi dengan sistem sekuritas yang terjamin dan dimonitor selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Ruang ini dilengkapi fasilitas antara lain Networking Operation Control (NOC), 3 ruang ICT research and development (R&D), Ruang Meeting/Workshop, Ruang Generator, dan MDF Room: PABX, MDF, transmission Equipment. Sedangkan, Service Center berfungsi untuk memperkenalkan dan mempromosikan teknologi informasi dan komunikasi ke lingkup nasional dan internasional. Adapun fasilitas yang dimiliki antara lain Information Corner, Kiosk (Web Kiosk terminal), Internet Cafe, Ruang pameran, dan Hot Spot/Wifi, Sistem Informasi Terpadu NICT yang berisi: e-mail system, e-Portal system, e-Learning system, e-Library system. Selain itu, terdapat juga fasilitas lain seperti IT Promoton Corner (information corner, ruang pameran, dll), Kantor administrasi dan Kantor keamanan. Sementara itu, Gedung asrama dilengkapi pula dengan ruang belajar, ruang makan, serta fasilitas fitness dan kebugaran.

70


2.8 PERBANDINGAN INTERNASIONAL

Sumber : ITU, ICT Development Index 2010

Gambar 2.63 Nilai Index ICT Development (IDI) Indonesia dan peringkat nya secara global. Nilai peringkat IDI Indonesia di dunia pada grafik diatas di tulis di dalam kurung.

Sebagai salah satu alat benchmarking untuk melihat tingkat perkembangan masyarakat informasi seluruh dunia, ITU (International Telecommunication Union) mengeluarkan sebuah indikator yang disebut dengan IDI (ICT Development Index) setiap tahunnya. IDI menangkap penggambaran kemajuan dari pembangunan di bidang infrastruktur, penggunaannya dan ketrampilan ICT SDMnya. Nilai IDI dan peringkat Indonesia mengalami kemajuan dari tahun ketahunnya. Peningkatan terbesar terjadi dari tahun 2008 ke 2010, dimana peringkat IDI Indonesia naik dari enam peringkat dari peringkat 107 dunia dengan nilai IDI : 2,39 menjadi peringkat 101 dunia dengan nilai IDI : 2,83. Tabel 2.4 Perbandingan ICT Development Index (IDI) Indonesia dengan beberapa negara ASEAN dan ASIA

Negara Korea Japan Singapura Brunei Darussalam Malaysia Thailand Vietnam Indonesia India Lao P.D.R Cambodia

Rank 2008 1 11 15

IDI 2008 7.8 7.01 6.71

Rank 2010 1 13 19

IDI 2010 8.4 7.42 7.0

44 57 80 91 107 117 119 120

4.97 3.96 3.03 2.76 2.39 1.72 1.64 1.63

43 58 89 81 101 116 121 117

5.61 4.45 3.3 3.53 2.83 2.01 1.9 1.99


71

Dibandingkan dengan negara di ASEAN dan Asia Pasifik, peringkat Indonesia ada di nomor 18 dan nilai IDInya masih dibawah nilai rata rata Asia Pasifik. Rata rata nilai IDI Asia Pasifik tahun 2008 adalah 3.61 dan tahun 2010 adalah 4.06. Akan tetapi jika dilihat dari peringkat perubahan tingkat dunia dari tahun 2008 ke 2010, Indonesia berada pada peringkat kedua dengan nilai perubahan enam, dibawah Vietnam.



Gambar 2.64 Perbandingan IDI sub-index Indonesia dengan negara lainnya.

IDI tersusun atas tiga IDI sub-index yaitu sisi infrastruktur atau akses (access), sisi pemanfaatan atau penggunaan (use) dan sisi ketrampilan (skill). Secara umum dari gambar diatas, sub-index use lebih rendah dari sub-index lainnya, diikuti oleh subindex access dan skill. Pola ini terjadi hampir diseluruh negara yang dipantau diatas kecuali Singapura yang memiliki sub-index access lebih tinggi dibandingkan sub-index skill. Indonesia sendiri masih memiliki sub-index use yang sangat rendah sementara sub-index access mulai meningkat dan sub-index skill berada pada nilai yang cukup tinggi terutama jika dibanding dengan negara negara ASEAN lainnya. Tabel 2.5 Perbandingan ICT Price Basket (IPB) Indonesia dengan beberapa negara ASEAN dan ASIA

Negara Singapura Korea Japan Brunei Darussalam Malaysia Thailand India Indonesia Vietnam Philippine Lao P.D.R Cambodia

Rank 2010 6 26 34 38 52 83 87 105 108 114 145 152

IPB 2010 0.5 0.9 1.1 1.2 1.8 3.9 4.1 6.7 7.9 9.2 38 40.1

IPB 2008 0.4 0.8 1.1 N/A 1.9 3.7 4.6 7.2 12.2 9.5 38.6 44.5

Sumber : ITU, ICT Price Basket 2010

72

ICT Price Basket (IPB) adalah alat benchmarking lain yang dikeluarkan oleh ITU untuk melihat tingkat perkembangan masyarakat informasi khususnya untuk memonitor terjangkaunya layanan ICT dan juga digunakan untuk melihat kenapa suatau negara telah berkembang jauh lebih cepat dibanding negara lainnya. Nilai IPB Indonesia menurun sebesar 0.5 dari tahun 2008 ke tahun 2010 yang berarti keterjangkauan layanan ICT semakin membaik.


INDONESIA menjadi anggota penuh UNESCO-IFAP 2011-2015 Sidang umum UNESCO ke 36 pada tanggal 25 Oktober-11 November 2011 yang dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Ir. Tifatul Sembiring telah menetapkan Indonesia untuk berperan lebih penting di dunia Internasional. Pada sidang ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terpilih sebagai anggota Executive Board UNESCO periode 2011-2015, Indonesia juga terpilih sebagai anggota dua badan subsidier UNESCO yaitu Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC) periode 2011-2015 dan Intergovernmental Council for the Information for All Program (IFAP) periode 2011-2015. Indonesia pernah menjadi anggota IFAP periode 2007-2009 kemudian vakum dan terpilih kembali periode ini secara penuh selama empat tahun. IFAP merupakan badan subsidier UNESCO yang berada dibawah naungan Komisi Communication dan Information (CI). Saat ini Indonesia menjadi salah satu dari 26 negara yang menjadi anggota IFAP. Keanggotaan IFAP berlangsung selama empat tahun dan dipilih dalam sidang umum UNESCO. Dengan terpilihnya Indonesia dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya Badan penelitian dan Pengembangan SDM sebagai anggota IFAP maka Indonesia berkesempatan untuk ikut serta merencanakan dan membuat program dan kegiatan IFAP-UNESCO periode 2011-2015 dimana program program itu nanti bisa disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program dan kegiatan nasional seperti : a. Peningkatan literasi masyarakat bidang TIK b. Peningkatan Kapasitas SDM bidang TIK c. Publikasi Penelitian bidang TIK d. Memory of the World Indonesia e. Peningkatan Internet Sehat dan Aman f. Penerapan e-goverment di Indonesia g. Pemberian beasiswa dan kesempatan magang untuk peningkatan kualitas SDM h. dll Program dan kegiatan IFAP-UNESCO terbagi menjadi dua jenis, yaitu Funded atau dibiayai oleh IFAP atau Self Funded atau dibiayai oleh negara yang bersangkutan. Untuk dapat dibiayai oleh IFAP maka setiap negara perlu mengirimkan proposal kegiatannya kepada IFAP. Sedangkan self funded adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh masing masing negara anggota UNESCO terkait dengan kegiatan komunikasi dan informasi yang nantinya dilaporkan ke UNESCO sebagai komitmen dari action plan bersama.

73

Bab 3. Kebijakan dan Rencana ke depan

BAB 3 Kebijakan dan Rencana ke depan ICT OUTLOOK 2011

74


3 75


VISI, MISI DAN STRATEGI KOMINFO “Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, y ang merakyat dan ramah lingk ungan, dalam kerangka NKRI”

Ind onesia Informatif

Masyarakat Sejahtera

Pembangunan Berkelanjutan

Kominfo yang merak yat

Ramah Lingkungan

NKRI

M isi 1

Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia Informatif dalam kerangka NKRI

M isi 2

Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi

M isi 3

Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa

M isi 4

Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan

M isi 5

Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global

76


TUJUAN

77


SASARAN STRATEGIS

78


PROGRAM PRIORITAS Sasaran pembangunan pada akhir periode 2010-2014 yang telah dirumuskan akan dicapai melalui program-program pembangunan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, antara lain meliputi: 

  

Perumusan kebijakan dan regulasi agar tercipta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana komunikasi dan informatika seoptimal mungkin. Penciptaan kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan penyiaran. Pembangunan sarana dan prasarana telematika yang berbasis pada efisiensi dan efectivitas pemanfaatan sumber daya. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi secara aktif dalam menjaga terlaksananya kewajiban interkoneksi dan interoperabilitas secara berkesinambungan.

79


Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Telekomunikasi dan Penyiaran), antara lain meliputi:   











Perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin. Perwujudan iklim persaingan sehat, yang memenuhi standar kualitas layanan prima, serta mampu memiliki daya saing di tingkat global Harmonisasi peraturan jaringan telekomunikasi inter operator untuk mendorong partisipasi aktif sektor swasta dalam meningkatkan ketersediaan layanan dasar komunikasi dan informatika di seluruh penjuru Indonesia. Menciptakan peluang usaha yang menarik minat investor untuk membangun infrastruktur dan menyediakan kebutuhan premium seperti layanan pita lebar untuk aplikasi dan konten yang lebih canggih. Menciptakan persaingan usaha sedemikian rupa sehingga interkoneksi jaringan dan interoperabilitas layanan dapat terlaksana dalam usaha mencapai efisiensi nasional. Mendorong pembangunan dan pemerataan komunikasi dan informatika, baik melalui penguatan infrastruktur, layanan, dan kandungan informasi untuk dapat menjangkau seluruh pelosok Nusantara Program pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika untuk peningkatan e-literacy masyarakat dan pembentukan komunitas informasi dan peningkatan kapabilitas masyarakat dalam bidang TIK Program pembangunan desa informatif (Information Villages), Penyusunan Grand Design dan road map sistem penyiaran Indonesia, serta pembangunan stasiun TVRI dan RRI

Program Pengembangan Aplikasi Informatika, meliputi:    

Program penguatan sumber daya manusia dibidang komunikasi dan informatika dan penguatan rantai pasok industri penunjang. Pembangunan sistem layanan kepemerintahan (e-Government) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas untuk meningkatkan pelayanan pubik Program peningkatan sistem keamanan komunikasi dan informatika nasional. Program peningkatan pengembangan industri TIK berbasis lokal termasuk industri konten yang berkualitas dengan didukung oleh iklim industri yang sehat dengan kemampuan promosi serta pemasaran yang tepat.

80


Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik, meliputi: Program pembentukan masyarakat informasi melalui:  Penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi bermanfaat untuk dapat diakses secara merata oleh seluruh elemen masyarakat.  Penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pengembangan kapabilitas masyarakat dan peningkatan implementasi e-government sampai tingkat daerah.  Pemberdayaan masyarakat termasuk penguasaan teknologi yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan Penguatan kapasitas layanan informasi publik yang berkualitas dan penggunaan sumber daya yang seefisien mungkin melalui sinergi program dan integasi proses komunikasi dan informatika pada berbagai sektor.  Penyediaan layanan informasi publik yang berkualitas, mudah dan cepat diakses yang merupakan salah satu ciri khas masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing.  Menjamin agar ruang privat masyarakat tidak dipergunakan untuk lalulintas informasi yang tidak dikehendakinya.

Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo, antara lain meliputi:  Program penelitian dan pengembangan pada aspek-aspek regulasi, teknologi dan pasar.  Program pengembangan SDM Kominfo untuk penciptaan SDM unggul  Program pengembangan standar kompetensi kerja & kurikulumnya  Pengembangan pusat pelatihan TIK, fasilitasi sertifikasi TIK SDM TIK dan upaya menjembatani lulusan perguruan tinggi TIK agar dapat bekerja di industri TIK.  Pengembangan kerjasama regional yang memungkinkan tenaga kerja TIK nasional dapat bekerja pada lintas negara & lintas regional

81


ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

82


GAMBARAN KESELURUHAN PROSES PEMBANGUNAN

Gambar 3.1 Pembangunan dan Pengembangan KOMINFO secara keseluruhan

83


ROADMAP TIK NASIONAL

Gambar 3.2 Roadmap Pembangunan TIK nasional

84


PERSIAPAN MENUJU INDONESIA BROADBAND Pemerintah menargetkan penetrasi infrastruktur pita lebar (broadband) pada 2014 mencapai 30% dari populasi penduduk. Pembangunan infrastruktur tersebut difokus di kawasan Timur Indonesia. Pada 2009 penetrasi broadband nasional baru 1%, internet 13%, dan desa internet 2%. Sedangkan pada 2014, diharapkan penetrasi broadband meningkat menjadi 30%, internet 50%, dan desa internet 100%. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahap II 2010-2014, Pemerintah Indonesia membutuhkan investasi total Rp. 1.900 triliun untuk membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Namun, anggaran yang disiapkan pemerintah hanya Rp 500 triliun, sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp 1.400 triliun. Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menyiapkan skema pembiayaan melalui ICT Fund untuk mendorong pembangunan infrastruktur broadband di tanah air. ICT Fund akan mempunyai beberapa model bisnis, antara lain pemerintah menyediakan dana secara langsung untuk membangun infrastruktur melalui tender pengerjaan kepada operator. Dana tersebut dikelola oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). Skema lainnya, pemerintah memberikan insentif pada belanja modal pembangunan infrastruktur. Contohnya, pemerintah memberi insentif 10%-15% terhadap pembangunan infrastruktur di proyek Palapa Ring. Misalnya, investasinya US$ 500 juta, maka pemerintah akan memberi insentif sebesar US$ 50 juta-US$ 75 juta kepada operator. Program ICT Fund diusulkan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada 2009. Dana ICT Fund dihimpun dari dana Universal Service Obligation (USO), yang nilainya 1,25% dari total pendapatan perusahaan yang bergerak di industri telekomunikasi dan informatika. Dana USO setiap tahun diperkirakan sekitar Rp 1 triliun. Layanan Broadband 4G Layanan 4G merupakan solusi IP yang komprehensif, dimana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan dimana saja dengan ratarata pengiriman data lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Setiap handset 4G akan langsung memiliki nomor IPv6 dilengkapi dengan kemampuan untuk berinteraksi internet telephony yang berbasis Session Initiation Protocol (SIP). Untuk mempersiapkan regulasinya, mulai Agustus 2010, Study Group 4G Kominfo mulai membahas optimalisasi serat optik (FO) dan microwave link sebagai backhaul dan backbone. Studi akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini (2012). Kementerian Kominfo juga melakukan optimalisasi spektrum eksisting, yang telah memberikan izinnya kepada para penyelenggara selular eksisting, dengan tetap menyusun refarming frekuensi; yang saat ini sedang dikaji oleh direktorat terkait, termasuk pengkajian permohonan trial LTE di pita frekuensi eksisting. Kajian ini sangat penting sebagai persiapan menuju rencana realisasi regulasi 4G. Program kajian juga melibatkan kemungkinan para operator untuk melakukan soft trial terhadap layanan 4G. 85


Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) MP3EI adalah dokumen kerja yang berisi arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan maupun pemberlakuan peraturan-perundangan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi. Selanjutnya MP3EI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. MP3EI bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

Gambar 3.3 Posisi MP3EI di dalam Rencana Pembangunan Pemerintah

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang

86


telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia. Pengembangan

pusat-pusat

pertumbuhan

ekonomi

dilakukan

dengan

mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusatpusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Secara keseluruhan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan konektivitas tersebut menciptakan Koridor Ekonomi Indonesia. Peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi ini menjadi salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama). Berdasarkan berbagai faktor di atas, maka kerangka desain dari MP3EI 2011 – 2025 dirumuskan sebagaimana pada Gambar berikut ini.

Gambar 3.4 Kerangka Desain MP3EI

87


MP3EI dan percepatan menuju Indonesia Broadband. Dengan adanya MP3EI, pengembangan enam koridor ekonomi nasional yang ditetapkan pemerintah khususnya pembangunan pusat pusat pertumbuhan disetiap koridor ekonomi dengan dukungan infrastruktur telekomunikasi yang berkemampuan broadband menjadi lebih fokus dan terarah, dan hal ini semakin mempercepat pula terwujudnya Indonesia Broadband yang dicita citakan dan ditetapkan dalam roadmap pembangunan TIK nasional. Secara operasional, MP3EI bidang TIK ini dilaksanakan oleh PT TELKOM lewat program “True Broadband Access”. Infrastruktur true broadband ini akan digelar di enam koridor ekonomi (koridor 1: Sumatera, koridor 2: Jawa, koridor 3: Kalimantan, koridor 4:Sulawesi dan Maluku Utara, koridor 5: Bali dan Nusa Tenggara, koridor 6: Papua dan Maluku) yang meliputi 497 kabupaten/kota dengan target mencapai 13 juta homepass (akses sampai ke rumah pelanggan) dan akan selesai tahun 2015.

Sumber : Telkom

Gambar 3.5 Pembangunan Broadband koridor 1: Sumatera

Saat ini dari 151 kabupaten/kota di Sumatera, 62% dari total atau 100 kabupaten/kota sudah terhubung jaringan broadband fiber optic. Seluruh desa sudah tercover layanan seluler. Pada tahun 2015, 100% sumatera atau seluruh kabupaten/kota ini sudah akan terhubung broadband, diperkirakan penetrasi pelanggan broadband pada saat itu akan ada sekitar 49 juta.

Tabel 3.1 Cakupan koneksivitas/sambungan jaringan Fiber Optic Sumatera

88


Kep. MalingpiCianj

Sumeda

TEG

TAS

Sumber : Telkom

Gambar 3.6 Pembangunan Broadband koridor 2 : Jawa

Saat ini dari 118 kabupaten/kota di Jawa, 98% dari total atau 116 kabupaten/kota sudah terhubung jaringan broadband fiber optic. Seluruh desa sudah tercover layanan seluler. Pada tahun 2015, 100% Jawa atau seluruh kabupaten/kota ini sudah akan terhubung broadband, diperkirakan penetrasi pelanggan broadband pada saat itu akan ada sekitar 39 juta, penetrasi pelanggan seluler sekitar 72 juta sementara kapasitas backbone sendiri sudah ditingkatkan menjadi sekitar 810 Gbps.

Tabel 3.2 Cakupan koneksivitas/sambungan jaringan Fiber Optic Jawa

89


Sumber : Telkom

Gambar 3.7 Pembangunan Broadband koridor 3: Kalimantan

Saat ini dari 55 kabupaten/kota di Kalimantan, 61% dari total atau 34 kabupaten/kota sudah terhubung jaringan broadband fiber optic. Pada tahun 2015, 100% Kalimantan atau seluruh kabupaten/kota ini sudah akan terhubung broadband, diperkirakan penetrasi pelanggan broadband pada saat itu akan ada sekitar 10 juta, penetrasi pelanggan seluler sekitar 14 juta sementara kapasitas backbone sendiri sudah ditingkatkan menjadi sekitar 380 Gbps.

Tabel 3.3 Cakupan koneksivitas/sambungan jaringan Fiber Optic Kalimantan

90


Saat ini dari 82 kabupaten/kota di Sulawesi, 57% dari total atau 47 kabupaten/kota sudah terhubung jaringan broadband fiber optic. Pada tahun 2015, 100% Sulawesi atau seluruh kabupaten/kota ini sudah akan terhubung broadband, diperkirakan penetrasi pelanggan broadband pada saat itu akan ada sekitar 8 juta, penetrasi pelanggan seluler sekitar 15 juta sementara kapasitas backbone sendiri sudah ditingkatkan menjadi sekitar 260 Gbps.

Sumber : Telkom

Gambar 3.8 Pembangunan Broadband koridor 4: Sulawesi

Tabel 3.4 Cakupan koneksivitas/sambungan jaringan Fiber Optic Sulawesi

91


Sumber : Telkom

Gambar 3.9 Pembangunan Broadband koridor 5 : Bali dan Nusa Tenggara Tabel 3.5 Cakupan koneksivitas/sambungan jaringan Fiber Optic Bali dan Nusa Tenggara

Sumber : Telkom

Gambar 3.9 Pembangunan Broadband koridor 6 : Maluku dan Papua Tabel 3.5 Cakupan koneksivitas/sambungan jaringan Fiber Optic Maluku-Papua

92

Saat ini dari 40 kabupaten/kota di Kalimantan, 65% dari total atau 26 kabupaten/kota sudah terhubung jaringan broadband fiber optic. Pada tahun 2015, 100% Kalimantan atau seluruh kabupaten/kota ini sudah akan terhubung broadband, diperkirakan penetrasi pelanggan broadband pada saat itu akan ada sekitar 3 juta, sementara kapasitas backbone sendiri sudah ditingkatkan menjadi sekitar 200 Gbps.

Saat ini dari 51 kabupaten/kota di Maluku dan Papua, belum ada yang terhubung jaringan broadband fiber optic. Secara bertahap dan dengan bantuan pemerintah pada tahun 2015, 33% Maluku-Papua atau sekitar 17 kabupaten/kota sudah akan terhubung broadband, diperkirakan penetrasi pelanggan broadband pada saat itu akan ada sekitar 4 juta, sementara kapasitas backbone sendiri sudah ditingkatkan menjadi sekitar 120 Gbps.


IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT Tujuan Implementasi e-Government

Sasaran Pembangunan e-Government

93


ROADMAP e-GOVERNMENT NASIONAL

Roadmap pelaksanaan e-government 2010-2014 akan dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu tahap standarisasi yang meliputi pembangunan masterplan e-government di Indonesia, kemudian masuk dalam tahapan layanan online untuk memberikan informasi kepada publik, integrasi infrastruktur dengan penggunaan data center atau mungkin pengunaan cloud computing, interkoneksi layanan dengan kemampuan kolaborasi dan sharing serta integrasi layanan dalam penerapan e-government yang akan mendoring paperless.

94


KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia terkait Cyber Security

UU TELEKOMUNIKASI Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 199 : Undangundang tentang Telekomunikasi khususnya dalam pasal 39 bahwa Penyelenggara Telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dimana saat ini infrastuktur internet menggunakan jaringan telekomunikasi berbasis IP

UU ITE

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 : Undangundang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini telah mengamanatkan kewajiban penyelenggara sistem elektronik baik privat maupun publik untuk mengoperasikan sistem elektronik yang dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronis

95


PERMEN KOMINFO

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet dimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/10/ Pengamanan Pemanfaatan Jaringan telekomunikasi berbasis Protokol Internet : mendefinisikan ruang lingkup pengamanan dan mendelegasikan khususnya untuk infrastruktur Internet pada ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure)

SK Menteri Kominfo Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 133/KEP/M/KOMINFO/04/2010: Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menkominfo ini berisi pembentukan Tim Koordinasi Keamanan Informasi Indonesia yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, menyusun kebijakan, menyusun petunjuk teknis, menyelenggarakan kampanye kesadaran (awareness), serta melakukan monitoring dan menyampaikan laporan pelaksanaan mengenai keamanan informasi di Indonesia.

Surat Edaran Menteri Kominfo Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/SE/M.KOMINFO/02/2011: Surat edaran ini berisikan tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik Di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara.

96


IMPLEMENTASI PROGRAM OPEN SOURCE Sasaran Program OSS

1

Menjadikan Open Source Software (OSS) sebagai alternatif perangkat lunak bagi pengguna maupun untuk pengembang

2

Meningkatkan daya saing pengembang, lembaga litbang maupun industri di percaturan global sehingga memberikan peluang kesempatan kerja bidang teknologi informasi

3

Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia bidang teknologi informasi (di perguruan tinggi, sekolah, masyarakat)

97


ROADMAP INFRASTRUKTUR TV DIGITAL

Proses migrasi dari TV Analog ke TV Digital di Indonesia dimulai tahun 2009, dan telah dilakukan mulai dari proses perizinan dan pengimplementasinya akan dilakukan secara bertahap untuk disetiap zona. Direncanakan mulai tahun 2018, seluruh siaran TV Analog akan dimatikan.

98


ROADMAP MIGRASI TV ANALOG KE TV DIGITAL

PERUBAHAN BAND PLAN

99


ROADMAP INTERNET (IPv6)

Makin kecilnya kapasitas dari IPV4 dan untuk mendukung layanan konvergensi yang mana seluruh layanan berbasis IP, pemerintah berencana akan menerapkan penggunaan IPv6 pada tahun 2012. Proses migrasi yang dilakukan adalah dua mode untuk setiap peralatan elektronik khususnya komputer.

100


Detail tahap roadmap yang dilakukan yaitu:

Tahap-1 : Persiapan (sampai dengan Desember 2010) Tahap persiapan dimulai saat Roadmap IPv6 dinyatakan 2006 terhenti. Indikator utama selesainya tahap ini adalah kesiapan infrastruktur operator utama yang menjadi penentu dari keberhasilan proses peralihan di tahap kedua dan ketiga. Sedangkan bagi pemangku kepentingan yang lain (Instansi pemerintah,mediumsmall operator, vendor/manufaktur perangkat, penyedia aplikasi dan konten, dan end user) tahap ini menargetkan pemahaman yang mendalam dan susunan rencana persiapan yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan proses peralihan.

Tahap 2 :Peralihan (1 Januari 2011 – 31 Desember 2011) Tahap 2 bermula saat tahap 1 secara resmi telah dinyatakan berhasil. Di awal tahap ini layanan IPv4 masih mendominasi jaringan Internet Indonesia. Namun terhitung pada 1 Januari 2011 infrastruktur jaringan operator utama sudah berkemampuan IPv6 dan siap mengoperasikan dual-stack secara penuh. Dengan mempertimbangkan predikisi IANA bahwa persediaan alamat IPv4 akan habis sebelum 2011 berakhir, setidaknya aplikasi dan konten berbasis IPv6 dari luar negeri harus sudah dapat diakses oleh end user lokal di awal tahun 2011. Indikator utama keberhasilan tahap ini adalah operasional layanan IPv4 dan IPv6 secara bersamaan di jaringan operator, munculnya aplikasi dan konten lokal berbasis IPv6 serta penggunaan layanan dan alamat IPv6 yang diinisiasi oleh pemerintah terutama melalui program-program strategis yang membutuhkan teknologi tersebut. Akhir dari tahap ini akan menjadi awal dari tren penggunaan IPv6 dan diharapkan akan mempercepat usaha seluruh elemen pemangku kepentingan dalam menyelesaikan peralihan.

Tahap-3 : Pasca-peralihan (1 Januari 2012 - 31 Desember 2012) Sebagian besar rencana aksi di tahap 3 adalah intensifikasi penggunaan teknologi IPv6 sebagai bentuk kelanjutan dari keberhasilan pada tahap 2. Dengan demikian proses peralihan akan semakin dekat ke tuntas, karena tiap-tiap elemen pemangku kepentingan, baik langsung maupun tak

langsung, akan saling mendorong kemajuan satu sama lain.

101


Time line Roadmap Implementasi IPv6

102


ROADMAP SATELIT

Dalam jangka waktu 2008-2010 telah direncanakan pendirian konsorsium satelit nasional yang dibuat oleh Industri lokal walaupun sedikit mengalami kendala. Namun demikian penambahan transponder dan pendaftaran ulang slot orbit dan spektrum merupakan strategi dan regulasi tentang penggunaan satelit.

103


Penjelasan Rinci Roadmap 2008-2011 1. 2008 – 2009: Perencanaan terinci mengenai jenis dan jumlah satelit yang harus didaftarkan (filing) yang disesuaikan dengan jadwal peluncurannya, dengan mempertimbangkan pertumbuhan rendah dan tinggi, termasuk rencana pendirian R&D pusat penelitian dan pengembangan teknologi dan aplikasi satelit nasional (PUSLIT- SATNAS); 2. 2008 – 2010 : Konsolidasi dan pembentukan konsorsium satelit nasional ; 3. 2009 – 2010: Pendaftaran semua satelit yang harus diluncurkan dalam jangka waktu 2–7 tahun; 4. 2010 : Peluncuran PALAPA-D dan LAPAN A2; 5. Penentuan perangkat sistem satelit yang dapat dibuat oleh industri manufaktur nasional untuk jangka pendek (1-3 tahun), jangka menengah (5-7 tahun) dan jangka panjang (lebih dari 10 -15 tahun); 6. Selama jangka waktu tiga (3) tahun ini dibuat pentahapan-pentahapan serta kajian menyeluruh mengenai penyediaan infrastruktur satelit nasional secara lebih terinci hingga tahun 2021.

Time Line Roadmap Satelit a.

Penambahan Kapasitas Dalam Negeri

104


b. Slot Orbit dan Spektrum

c.

Penelitian dan Pengembangan (R&D)

105


d. Lingkungan Usaha

e.

Kebijakan Finansial dan Go International

f.

Strategi dan Regulasi

106


INAICTA merupakan ajang lomba karya cipta kreativitas dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi se-Indonesia. Latar belakang disenggarakannya INAICTA adalah untuk mendorong dan menggali potensi dan kreativitas anak bangsa di bidang TIK sehingga menghasilkan produk dan jasa TIK yang berkualitas, memiliki daya saing dan nilai jual ke pasar domestik, regional dan internasional. Karena masih kurangnya perhatian dan apresiasi terhadap karya-karya teknologi informasi dan komunikasi lokal yang berkualitas, dengan ajang lomba INAICTA ini, diharapkan karya-karya hasil kreativitas penggiat TIK lokal mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, serta mendapatkan peluang untuk berkiprah di kancah regional mapun global. Melalui serangkaian acara INAICTA diharapkan adanya eksposur yang signifikan terhadap karya-karya terbaik anak bangsa tersebut agar dapat dikenal luas oleh industri calon pengguna yang membutuhkannya. Dengan mengusung tema “Leverage Digital Creativity for National Economic Growth“, INAICTA 2011 membawa misi untuk meningkatkan kontribusi para pelaku Teknologi Industri Kreatif (TIK) dalam meningkatkan perekonomian nasional, dengan menghasilkan produk dan jasa yang mampu menggerakkan roda perekonomian untuk berbagai kalangan di seluruh wilayah Indonesia. Setelah melalui proses yang panjang dan cukup mendebarkan baik dari aspek Panitia yang harus mempersiapkan ajang lomba kreatif TIK (Kreatif Digital) ini terselenggara dengan baik dan lancer ataupun dari sisi peserta yang harus mempersiapkan karya karya terbaiknya untuk dapat diikutsertakan dalam lomba ini. Kurang lebih 8 bulan perjalanan Indonesia ICT Award – INAICTA di lalui mulai dari serangkaian kegiatan antara lain adalah :

107




Peluncuran acara lomba



Roadshow menjaring Peserta/ karya ke beberapa kota di Indonesia baik ke sekolah sekolah, kampus kampus maupun ke komunitas komunitas kreator TIK di kota yang di kunjungi.



CEO Breakfast Meeting, untuk mendengar masukkan masukkan dari kalangan Industri format kegiatan yang bisa mengakomudir kepentingan Industri TIK sehingga Karya yang dihasilkan bisa diserap di Industri TIK tanah air maupun Global



Penjurian Tahap 1 menyeleksi proposal karya-karya TIK yang sudah dikirimkan secara online, kemudian dipilih 8 besar dari masing masing kategori karya mana yang layak untuk mengikuti penjurian tahap II.



Penjurian tahap II digelar pada tanggal 22 & 23 September 2011, pada kesempatan ini peserta lomba diundang untuk mempresentasikan karyakarya mereka di hadapan dewan Juri Inaicta 2011 untuk dipilih masing masing 5 karya terbaik di tiap kategorinya



Business Matchmaching Program, kreator kraetor yang lolos sebagai nominator akan di fasilitasi untuk di berikan pelatihan bisnis dan dipertemukan dengan calon investor.



Acara Puncak 4-5 Oktober 2011

Pada puncak acara INAICTA 2011 hari ini 4-5 Oktober 2011 bertempat di Jakarta Convention Centre/ JCC selain diumumkan pemenang lomba, juga digelar pameran karya kreatif digital terbesar di tanah air atau INDONESIA DIGITAL EXPO dengan memamerkan 110 karya terbaik anak bangsa di hadapan khalayak TIK dan khalayak umum secara terbuka.

108


Jumlah total pendaftar sebanyak 1.765 pendaftar dengan rincian Profesional Individu sebanyak 393, Profesional Kelompok sebanyak 212, Profesional Perusahaan/ Lembaga sebanyak 216, Pelajar Individu sebanyak 421 dan Pelajar Kelompok sebanyak 523. Jumlah kategori yang di lombakan adalah sebanyak 28 kategori, terdiri dari 16 kategori professional dan 12 kategori pelajar. Dari sejumlah pendaftar sebanyak tersebut diatas yang mengirimkan proposal/ karya dan berhak untuk di jurikan sebanyak 758 karya. Ditambah peserta kompetisi Robotika yang saat ini sedang berlangsung sampai dengan besok tanggal 5 oktober 2011 dengan peserta lebih dari 200 peserta.

109

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INDONESIA BUKU PUTIH 2011 INDONESIA ICT WHITEPAPER

Recommend Documents