KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INDONESIA WHITEPAPER 2010

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INDONESIA WHITEPAPER 2010

PUSAT DATA KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2010

©2010 Kementrian Komunikasi dan Informatika Pusat Data

Katalog dalam Terbitan Komunikasi dan Informatika Indonesia / Kalamullah Ramli, Khamami Herusantoso, Hasyim Gautama, Eko Fajar, Siti Meiningsih, Nani Grace Berliana, Budi Triyono, Chichi Shintia Laksani, Irene Muflikh; Sarwoto; Udi Rusadi; Baringin Batubara; Akman Amir; Yudhistira Nugraha; Kunti Pratiwi. Jakarta : Pusat Data, 2010 102 hlm ; 21x 29,7 cm ISBN : 978 – 602 – 98285 – 1 – 1 1.

Trend TIK

2.

Kondisi TIK Saat Ini

3.

Kebijakan dan Rencana

Editor : Dr Rudi Lumanto ; Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA; Dr. Ir. Ashwin Sasongko, M.Sc; Ir. Cahyana Ahmadjayadi; Drs. Freddy H.Tulung, MUA; Dr. Yan Rianto, M.Eng.

Penerbit : Pusat Data Kementrian Komunikasi dan Informatika Jl. Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta 10110, Telp/Fax 3848882

Bab 1 - Tren TIK

PENGANTAR Pembangunan Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di sebuah negara telah dipahami dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Indonesia juga telah meletakkan pembangunan kominfo ini sebagai salah satu dari beberapa elemen penting pembangunan negara Indonesia secara keseluruhan. Beberapa kebijakan dan strategi pembangunan telah ditetapkan dalam rangka tercapainya harapan akan infrastruktur Kominfo yang lebih baik dan lebih cepat serta layanan layanannya yang berkualitas. Meskipun pemerintah meyakini bahwa pembangunan kominfo yang dilakukan saat ini berada pada jalur yang benar tetapi tidak semua harapan harapan yang ada sebelumnya itu telah dapat direalisasikan. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah kondisi geografisnya yang unik dan memiliki dimensi yang kompleks. Diperlukan terus menerus usaha yang komprehensif, intensif dan dengan skala masif sehingga pembangunan kominfo ini segera dapat dirasakan manfaatnya. Pembangunan harus berkelanjutan, hal hal yang dirasa perlu diperbaiki karena adanya kemajuan teknologi maka harus segera diperbaiki, hal hal yang dirasa perlu dilanjutkan maka perlu dilanjutkan sehingga pembangunan ini bisa kontinyu dan berkesinambungan. Buku putih ini diterbitkan salah satunya adalah agar menjadi milestone dan outlook pembangunan kominfo di Indonesia. Sehingga bagi yang sudah lewat bisa dijadikan pelajaran untuk lebih ditingkatkan sedangkan bagi yang berada pada kondisi saat ini, buku putih ini dapat dijadikan acuan untuk melangkah ke depan yang lebih baik. Isinya meliputi tiga bagian besar yaitu tren TIK global saat ini khususnya untuk melihat pengaruh kemajuan teknologi TIK yang sangat cepat, Kondisi TIK Indonesia saat ini dan Gambaran kedepan pembangunan TIK Indonesia Diharapkan dengan keluarnya buku putih ini, seluruh stakeholders pembangunan TIK dapat memahami dan ikut serta mendukung disamping ikut juga mengawasi dan memperbaiki kekurangan kekurangan yang mungkin ada. Semoga TIK Indonesia maju, Indonesia jaya dan masyarakat pun sejahtera.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring

Indonesia Communication And Information Technology - White Paper 2010

1

Bab 1 - Tren TIK

DAFTAR ISI

2

TREN TIK ............................................................................

03

TIK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TREN KONVERGEN ....................................

05

TREN PITA-LEBAR ..........................................................................................................

13

TREN KOMPUTASI AWAN ............................................................................................

16

TREN TV DIGITAL ............................................................................................................

19

TREN TIK HIJAU ..............................................................................................................

22

KONDISI TIK SAAT INI .......................................................

31

INFRASTRUKTUR DAN PENGGUNAAN TIK ..............................................................

33

- Telekomunikasi ..........................................................................................................

34

- Internet dan Komputer ...........................................................................................

39

- TV ...................................................................................................................................

54

- POS ...............................................................................................................................

58

SDM TIK ............................................................................................................................

61

PERBANDINGAN INTERNATIONAL ..............................................................................

63

KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN .............................

67

INDIKATOR SUKSES KOMINFO ...................................................................................

69

VISI, MISI DAN STRATEGI KOMINFO .........................................................................

71

ROADMAP TIK INDONESIA ..........................................................................................

79

ROADMAP TV DIGITAL ..................................................................................................

85

ROADMAP INTERNET (IPV6) ........................................................................................

88

ROADMAP SATELIT ........................................................................................................

89

LAMPIRAN .........................................................................

93

Komunikasi dan Informatika Indonesia - Buku Putih 2010

Bab 1 - Tren TIK

BAB 1

TREN TIK

(Teknologi Informasi dan Komunikasi )


3

Bab 1 - Tren TIK

4

1


Bab 1 - Tren TIK

1.1 TIK dan Pertumbuhan Ekonomi Hubungan antara TIK dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara sudah diketahui dan banyak dikaji oleh para peneliti, dan memiliki hubungan yang positip, artinya pembangunan TIK akan menghasilkan efek berantai ke meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi. Meskipun angka korelasi ini berbeda antara tiap negara akan tetapi pemahaman bahwa pembangunan TIK secara positif dan pasti akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi perlu diyakini agar kita tidak ragu dan terus kontinyu untuk melanjutkan pembangunan ini. Gambar 1.1 memperlihatkan bagaimana efek berantai yang memperlihatkan dampak pembangunan ini. Dampak pertama yang bisa dilihat adalah sisi (a) infrastruktur (b) peningkatan keterampilan (c) peningkatan penggunaan berbagai aplikasi TIK dalam kehidupan. Pembangunan dan penguatan infrastruktur dalam implementasinya memerlukan investasi yang tinggi dan hasil hasil inovasi agar sesuai peruntukannya. Hal ini membawa kepada terjadinya peningkatan skala elemen produksi, kebutuhan tenaga kerja serta membaiknya produktifitas sejalan dengan menguatnya infrastruktur. Bergeraknya elemen produksi dan produktifitas secara positif akan membangun kekuatan ekonomi sebagai dampak kedua. Dengan alur yang sama, peningkatan ketrampilan SDM dibidang TIK akan membawa kepada terbangunnya kekuatan Intelektual, sedangkan peningkatan berbagai aplikasi TIK dalam kehidupan baik dalam Komunitas online maupun dalam kerangka keterbukaan informasi membawa kepada terbangunnya kekuatan sosial. Tiga kekuatan ini merupakan modal dasar bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Sumber : Japan ICT Whitepaper 2009

Gambar 1.1 Pembangunan Kominfo dan Pertumbuhan Ekonomi


5

Bab 1 - Tren TIK

Hubungan antara TIK dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara secara empiris dikeluarkan pula dalam laporan kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia. Kajian terbaru yang dikeluarkan oleh Bank dunia ini dilakukan untuk melihat dampak TIK baik dari internet dan pita-lebar maupun dari layanan telepon tetap dan bergerak terhadap pertumbuhan ekonominya. Kajian dilakukan di 120 negara antara tahun 1980 dan 2006 dengan metode analisa econometric pertumbuhan.

High -income economies

1.5

1.38

Low - and middle -income economies 1.21 1.12 1.0 0.81 0.73

0.77

0.60 0.5

0.43

Fixed

Mobile

Internet

Broadband

(Sumber: World Bank, Extending Reach and Increasing Impact Information & Communications Technology for Development, 2009)

Gambar 1.2 Hubungan dampak pembangunan TIK dengan pertumbuhan ekonomi

Dari hasil kajian, terlihat bahwa untuk tiap-tiap 10% titik bertambah di penetrasi layanan pita-lebar, ada pertambahan di pertumbuhan ekonomi sebanyak 1,3% (Qiang 2009). Efek pertumbuhan pita-lebar ini memiliki arti yang sangat signifikan karena ternyata pengaruhnya jauh lebih kuat dan lebih tinggi dibanding dengan jasa teleponi (tetap atau bergerak) dan Internet. Gambar 1.2 memperlihatkan pula bagaimana negara berkembang meskipun dari sisi teknologi dan pembangunan infrastruktur pita-lebar masih tertinggal dibanding negara maju, tetap memiliki keuntungan dan dampak yang tinggi dari pembangunan infrastruktur pita-lebarnya. Dampak dari pertumbuhan akses dan pita-lebar ini masih memiliki potensi menjadi lebih besar dan luas ketika penetrasinya mencapai titik kritis.

1.1.1 TIK dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Bagaimanakah pembangunan TIK di Indonesia akan berkontribusi pada pertumbuhan Indonesia? Meskipun secara umum sudah diketahui memiliki hubungan yang positif, pertanyaan ini akan dielaborasi dengan melihat adanya korelasi antara beberapa faktor dalam pembangunan TIK dengan terbangunnya

6


Bab 1 - Tren TIK

kekuatan ekonomi, kekuatan intelektual dan kekuatan sosial. Pada kekuatan ekonomi, TIK berperan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kontribusinya pada input faktor produksi seperti investasi dan penyerapan tenga kerja. Selain itu, TIK juga dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah dan produktivitas.

3,20%

2,20%

200

1,20%

0,20%

Persentase Jumlah Perusahaan Industri Manufaktur TIK terhadap Total Industri Manufaktur

Jumlah Perusahaan

400

-0,80%

0

Tahun Investasi Industri Manufaktur TIK Kontribusi Investasi Industri Manufaktur TIK terhadap Total Investasi Industri Manufaktur

Sumber: BPS, diolah

Gambar 1.3 Investasi Industri TIK

Gambar1.3 memperlihatkan investasi industri TIK dengan melihat kepada jumlah perusahaan. Selama periode 1998-2007, terjadi peningkatan jumlah perusahaan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1.9%. Namun demikian, data menunjukkan bahwa kontribusi industri TIK terhadap total jumlah perusahaan sektor industri manufaktur masih rendah dengan rata-rata kontribusi sebesar 1.25%. Data ini juga menunjukkan terjadinya kecenderungan penurunan kontribusi industri TIK terhadap total jumlah perusahaan industri manufaktur, khususnya semenjak tahun 2005. Meski pada tahun 2007 kontribusi industri TIK meningkat, tapi angkanya masih rendah dibanding tahun 1998.


7

Bab 1 - Tren TIK

240000

4,50%

160000

3,00%

80000

1,50%

0

0,00% 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total Tenaga Kerja Industri Manufaktur TIK Kontribusi Tenaga Kerja Industri Manufaktur TIK terhadap Total Tenaga Kerja Industri Manufaktur

Sumber: BPS, diolah

Gambar 1.4 Tenaga Kerja Industri TIK

Gambar1.4 memperlihatkan terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor industri TIK semenjak tahun 2002, sehingga mencapai kurang lebih 173 ribu tenaga kerja di tahun 2007. Pada tahun 2001, industri TIK hanya menyerap 2.11 persen dari total tenaga kerjadi industri manufaktur. Namun, setelah itu kontribusi penyerapan tenaga kerja industri TIK terus mengalami peningkatan hingga mencapai 3.75 persen di tahun 2007. Rata-rata kontribusi industri TIK terhadap total tenaga kerja industri manufaktur sebesar 3.42% Hasil analisa data ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerjadi industri TIK mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi ( PDB nominal perkapita ) dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.10 yang menunjukkan masih tergolong rendah. Gambar 1.5 memperlihatkan pertumbuhan industri TIK. Selama kurun waktu 1998 –2006, nilai tambah industri TIK cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18.12 persen. Meskipun demikian, kontribusi nilai tambah industri TIK terhadap sektor industri manufaktur cenderung mengalami penurunan. Bahkan semenjak tahun 2005 kontribusi nilai tambah industri TIK menunjukkan angka yang terus menurun. Hasil analisa data ini menunjukkan bahwa nilai tambah industri TIK ini mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan PDB riil dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.72 yang tergolong cukup tinggi.

8


Bab 1 - Tren TIK

25,00

8,00% 7,00%

20,00 6,00% 5,00%

15,00

4,00% 10,00

3,00% 2,00%

5,00 1,00% 0,00

0,00% 1998

1999

2000

2001

2002

2003

Nilai Tambah Industri Manufaktur TIK

2004

2005

2006

Tahun

Kontribusi Nilai Tambah Industri Manufaktur TIK terhadap Total Nilai Tambah Industri Manufaktur

Sumber: BPS, diolah

Gambar 1.5 Nilai tambah industri TIK dan kontribusinya

Pada kekuatan intelektual TIK berperan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kontribusinya terhadap akumulasi modal manusia. Secara khusus, modal manusia terdiri dari pengetahuan/informasi dan pendidikan sumber daya manusia. TIK berkontribusi terhadap akumulasi modal manusia melalui: (1) Pendidikan/sumber daya manusia yaitu melalui perbaikan dalam pendidikan dari penetrasi pendidikan jarak jauh dengan menggunakan TIK, sehingga angka pertisipasi/tingkat kemajuan pendidikan tinggi meningkat. (2) Pengetahuan/informasi yaitu jaringan seperti internet dll, akan mendorong sharing pengetahuan/ informasi yang dapat dilakukan dengan mudah dan dapat digunakan oleh siapa saja.


9

Bab 1 - Tren TIK

Sumber: Indikator Iptek Nasional (Pappitek, LIPI, 2009), diolah

Gambar1.6 Gambaran tingkat pengetahuan melalui indikator publikasi ilmiah

Gambar 1.6 memperlihatkan tingkat pengetahuan Indonesia terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dari semakin banyaknya jumlah publikasi ilmiah Internasional (per1 juta penduduk) yang mampu dihasilkan setiap tahunnya. Namun demikian, jumlah publikasi yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia masih sangat rendah. Data menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 1999 hingga 2008, setiap 1 juta penduduk Indonesia dalam satu tahunnya hanya mampu menghasilkan publikasi tidak lebih dari enam buah. Dari data ini, hasil analisa menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet per 100 penduduk mempunyai hubungan positif dengan jumlah publikasi per 1 juta penduduk dengan nilai koefisien korelasi yang tergolong tinggi, yaitu sebesar 0.81. Hasil analisa juga menunjukkan bahwa jumlah publikasi per 1 juta penduduk mempunyai hubungan positif yang cukup kuat dengan pertumbuhan PDB riil per kapita dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.64. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa TIK berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pengetahuan yang berhubungan positif dengan peningkatan penggunaan internet. Pada kekuatan intelektual TIK berperan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kontribusinya pada penguatan modal sosial. Modal sosial secara khusus mempertimbangkan dua bidang, yaitu rantai komunitas lokal (kepercayaan, pertukaran, jejaring) dan tata kepemerintahan (pendapat dan akuntabilitas, stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan / teroris, efektifitas kepemerintahan, kualitas regulasi, aturan, pengawasan terhadap korupsi).

10


Bab 1 - Tren TIK

Beberapa contoh bagaimana TIK berkontribusi terhadap akumulasi modal sosial misalnya adalah : (1) Rantai komunitas lokal yaitu melalui penggunaan TIK, rantai komunitas lokal akan lebih dalam dan kepercayaan serta stabilitas dalam masyarakat akan meningkat. (2) Kualitas sistem dan organisasi yaitu melalui penggunaan TIK, transparansi organisasi dan sistem akan meningkat dan aktivitas ekonomi yang tidak efisien akan dieliminasi.

Sumber : Bank Dunia, diolah

Gambar1.7 Gambaran tingkat tata kelola pemerintahan. (degree of governance)

Gambar 1.7 memperlihatkan kualitas kepemerintahan suatu negara dinilai dari degree of governance yang merupakan nilai rata-rata dari enam indikator kepemerintahan yang dikembangkan oleh World Bank yaitu voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption. Semenjak tahun 2004 degree of governance Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Jumlah pengguna internet per 100 penduduk mempunyai hubungan yang positif dengan degree of governance dengan nilai koefisien korelasi 0.59.


11

Bab 1 - Tren TIK

1.2 Tren Konvergensi Konvergensi secara harfiah berarti menuju ke satu titik atau atau terjadinya penyatuan. Secara umum istilah konvergensi saat ini merujuk kepada penyatuan berbagai layanan dan teknologi baik teknologi komunikasi, informasi maupun yang terkait dengannya. Teknologi yang tadinya terpisah seperti suara, data dan video dapat menyatu dalam satu sumber daya sehingga dapat langsung berinteraksi satu dengan yang lainnya menciptakan sinergi yang efisien. Pada saat ini, sinergi antara teknologi internet, penyiaran dan telekomunikasi merupakan contoh tren konvergensi yang sudah dirasakan secara langsung. Gambar 1.8 memperlihatkan konvergensi antara fix, wireless dan content. Disamping perkembangan teknologi yang cepat, faktor lain dapat pula menjadi pendorong terjadinya konvergensi seperti meningkatnya kompetisi, kebutuhan akan layanan baru yang lebih murah dsb.

Sumber: Morgan Stanley

Gambar1.8 Konvergensi antara Fix, Wireless dan Content

12


Bab 1 - Tren TIK

1.3 Tren Pita-Lebar

Gambar : 1.9 Roadmap dan Evolusi Teknologi Pita-lebar

Diperkirakan 60% penduduk dunia menggunakan wireless dan lapangan kompetisi akan didominasi wireless


13

Bab 1 - Tren TIK

Telekomunikasi pita lebar merupakan salah satu arus telekomunikasi dunia saat ini. Setiap negara berusaha untuk membangun infrastruktur pita lebar ini dengan harapan infrastruktur ini akan meningkatkan efisiensi negara dan juga membuka jalan munculnya industri baru. Tren tersebut bisa dilihat dengan jelas pada tabel 1.1

No.

Country Region

% above 5 Mbps

QoQ Change

YoY Change

Global

20%

-5.2 %

1.5%

1

South Korea

65%

-7,6%

25%

2

Japan

60%

0.2%

4.8%

3

Romania

48%

-4.5%

18%

4

Hongkong

45%

-9.0%

16%

5

Sweden

42%

-3.7%

-13%

6

Latvia

41%

2.9%

75%

7

Denmark

41%

0.7%

16%

8

Netherlands

40%

2.6%

10%

9

Canada

34%

0.9%

47%

10

Belgium

33%

-2.9%

-1.1%

25%

-4.3%

-2.6%

.... 14

United States

Sumber: The State of Internet, 1st Quarter 2010 Report, Akamai

Tabel 1.1 Global Broadband Status 2010

Pada tabel terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan penetrasi akses telekomunikasi pita lebar diberbagai negara. Dua negara Asia, Jepang dan Korea memimpin dalam tingginya persentase jumlah populasi yang menikmati akses pita lebar. Selain tren meningkatnya populasi yang bisa mengakses pita lebar di Dunia, terdapat tren lain yaitu cara masyarakat untuk mengakses informasi seperti diilustrasikan pada gambar 1.10.

14


Bab 1 - Tren TIK

Sumber: Morgan Stanley

Gambar 1.10 Broadband and Mobile Internet

Pada Gambar 1.10 diproyeksikan bahwa jumlah piranti yang mengakses Internet akan bergeser dari medium tradisional seperti mini computer atau desktop sebagai piranti pengolah informasi menjadi piranti-piranti mobile dan spesial untuk menampilkan atau mengakses informasi. Piranti-piranti ini seperti telepon cerdas, tablet, PDA televisi dan piranti-piranti lain yang bukan piranti komputasi. Tren piranti-piranti khusus ini yang akan mendorong pengguna internet semakin banyak dengan sebaran demografi tidak hanya untuk kalangan perkantoran maupun profesional, akan tetapi akan lebih merambah ke segmen baru seperti anak-anak, remaja, orang tua, petani dan segmen lain yang sekarang masih belum lazim untuk memakai Internet. Faktor demografi pengguna dimasa mendatang ini yang harus diperhatikan dalam perencanaan, baik dibidang kebijakan maupun infrastruktur komunikasi.


15

Bab 1 - Tren TIK

Sebagai contoh, dengan semakin banyaknya anak-anak yang mengakses informasi, maka diperlukan suatu lingkungan internet yang bisa menjauhkan unsur-unsur informasi negatif (seperti kekerasan, SARA, kebencian) dari jangkauan anak-anak yang belum matang cara berfikirnya. Contoh lain adalah, karena tren untuk mengakses Internet secara mobile akan semakin naik, maka harus lebih banyak spektrum frekuensi yang di alokasikan untuk komunikasi dua arah. Sehingga tidakkan ada masalah kapasitas frekuensi yang membatasi kemudahan warga negara untuk mengakses informasi secara nirkabel. Tren lain adalah pada persentase traffic yang lewat pada backbone Internet seperti padagambar 1.11

Sumber: Morgan Stanley, 2007

Gambar 1.11 Trend traffic di Internet

Pada gambar 1.11 terlihat bahwa pada awal Internet ada maka traffic internet didominasi Oleh FTP, email dan protokol lainnya. Pada tahun-tahun itu Internet adalah media untuk Pertukaran informasi para penelitidan akademisi. Akan tetapi semenjak tahun 1998 ketika pengguna internet semakin meluas, maka traffic Web dan Point-to-Point protocol Semakin mendominasi Internet. Dan ini menandakan bahwa deman terhadap akses Pita lebar semakin besar karena baik Web maupun P2P merupakan aplikasi yang Kaya-media (gambar,video) dan memakan banyak bandwidth.

1.4 Tren Komputasi Awan (Cloud Computing) Cloud Computing atau biasa diterjemahkan sebagai Komputasi Awan secara umum dapat dipahami sebagai teknologi pemanfaatan sumber daya komputasi yang terkoneksi secara global melalui jaringan internet (Internet cloud). Dengan memanfaatkan teknologi Cloud Computing, pengguna tidak perlu lagi menyediakan atau memiliki infrastruktur sendiri–mulai dari data center sampai ke aplikasi desktop–untuk menjalankan suatu sistem TIK yang lengkap.

16


Cloud Computing atau biasa diterjemahkan sebagai Komputasi Awan secara umum dapat dipahami sebagai teknologi pemanfaatan sumber daya komputasi yang terkoneksi secara global melalui jaringan internet (Internet cloud) 1 - Tren TIK Dengan memanfaatkan teknologi Cloud Computing, pengguna tidakBab perlu lagi menyediakan atau memiliki infrastruktur sendiri –mulai dari data center sampai ke aplikasi desktop– untuk menjalankan sistem TIK yang Komputasi awan dapatsuatu diwujudkan, misalnya denganlengkap penggunaan secara bersama data center yang Komputasi awan dapat diwujudkan –misalnya– dengan penggunaan secara bersama data bertebaran, melalui Internet. center yang bertebaran, melalui Internet. Beberapa penggerak terjadinya kembali tren komputasi awan saat ini misalnya adalah Kebutuhan akan Beberapa penggerak terjadinya kembali tren Cloud Computing saat ini misalnya adalah penghematan investasi pelanggan (investment saving), Kebutuhan akan penghematan investasi pelanggan (investment saving), Kebutuhan Efisiensi (efficient use of shared infrastructure), Peningkatan kehandalan (reliability) melalui Kebutuhan Efisiensi (efficient use of shared infrastructure), Peningkatan kehandalan ketersediaan sumberdaya secara elastis (elastic availability), mengurangi ancaman single-point-of(reliability) melalui ketersediaan sumber daya secara elastis (elastic failure dan peningkatan utilisasi. availability), mengurangi ancaman single-point-of-failure dan peningkatan utilisasi.

tipe Layanan

IsL Infrastruktur sbg layanan

PsL Platform sbg layanan

SsL Software sbg layanan

Gambar 1.12 Tipe komputasi Gambar 1.12 Tipe layanan layanan komputasi awan awam

Software-sebagai-Layanan (SsL) adalah model penyampaian aplikasi perangkat lunak oleh Software-sebagai-Layanan (SsL) adalah model penyampaian aplikasi perangkat lunak oleh suatu suatu operator yang mengembangkan Web yang dapat operator yang mengembangkan aplikasi Web aplikasi yang dapat dioperasikan untukdioperasikan digunakan olehuntuk digunakan oleh pelanggannya melalui Pelanggan tidak perlu mengeluarkan pelanggannya melalui Internet. Pelanggan tidak Internet. perlu mengeluarkan investasi untuk pengembangan investasi untuk pengembangan atau punviapembelian lisensi. Dengan berlanggan ataupun pembelian lisensi. Dengan berlangganan Web, berbagai fitur yang ada dapat langsung via Web, digunakan.fitur yang ada dapat langsung digunakan. berbagai Platform-sebagai-Layanan jasa penyediaan yang dapat Platform-sebagai-Layanan (PsL)(PsL) adalahadalah jasa penyediaan modul-modul modul-modul yang dapat digunakan untuk digunakan untuk mengembangkan aplikasi atas platform PsL tidak mengembangkan aplikasi di atas platform tersebut. PsLdi tidak memiliki kendalitersebut. terhadap sumber daya memiliki kendali terhadap sumber komputasitenaga dasaruntuk seperti penyimpanan, komputasi dasar seperti memori,daya media penyimpanan, prosesmemori, dan lain-lainmedia yang semuanya diatur oleh penyedia layanan tenaga untuk proses danini.lain-lain yang semuanya diatur oleh penyedia layanan ini Infrastruktur-sebagai-Layanan (IsL) merupakan layanan yangsumber 'menyewakan' sumber daya Infrastruktur-sebagai-Layanan (IsL) merupakan layanan yang 'menyewakan' daya informasi informasi yang meliputi: diantaranya pemroses, dasar yangdasar diantaranya media meliputi: penyimpanan,media tenagapenyimpanan, pemroses, memori,tenaga sistem operasi, memori, operasi, kapasitas dan lain-lain, yang dapat digunakan kapasitas sistem jaringan dan lain-lain, yang dapat jaringan digunakan penyewa untuk menjalankan aplikasi miliknya. penyewa untuk menjalankan aplikasi miliknya


17

Bab 1 - Tren TIK

Gambar 1.13 memperlihatkan perbedaan kategori layanan IsL, PsL dan SsL dari sudut pandang lapisan layanan dan otoritas pengelolaan. Beberapa tantangan regulasi dan isu strategis dengan adanya tren komputasi awan ini adalah : (1). Letak penyimpanan data fisik atau lokasi data center (2). Tingkat kerahasiaan (privacy) – untuk data publik maupun pemerintahan. Diperlukan sertifikasi untuk melindungi kepentingan umum (3). Keamanan data – diperlukan sertifikasi untuk menetapkan standar kemanan minimal (4). Auditing – perlunya transparansi dan akses untuk auditor pemerintah (5). Outsourcing – diperlukan aturan mengenai outsourcing infrastruktur IT (6). Menumbuh kembangkan Industri Komputasi Awan Nasional (7). Tingkat ketersediaan dan kehandalan tenaga listrik – bisa menjadi faktor penghambat bila tidak dibenahi

Software (sebagai Layanan)

Applications

Applications

Data

Application s Data

Runtime

Runtime

Runtime

Middleware

Middleware

Middleware

O/S

O/S

O/S

O/S

Virtualizatio n Servers

Virtualization

Virtualization

Virtualization

Servers

Servers

Storage

Storage

Storage

Storage

Networking

Networking

Networking

Networking

Applications Data Runtime Middleware

Dikelola pelanggan

Platform (sebagai Layanan)

Servers

Dikelola Operator

Infastruktur (sebagai Layanan)

Data

Gambar 1.13 Taksonomi Perbedaan Layanan Komputasi Awan

18


Bab 1 - Tren TIK

1.5 Tren Penyiaran Digital

Bab 1. Tren TIK

Penyiaran digital merupakan alternatif sistem penyiaran baru pengganti sistem penyiaran yang selama 1.5 Penyiaran Digital analog dengan format standar yang ditetapkan enam sampai tujuh puluh ini Tren ada yaitu sistem penyiaran tahun yang lalu yaitu antara tahun 1940-1950. Inovasi teknologi yang berkembang, sumber daya yang Penyiaran digitaldan merupakan sistem penyiaran baru pengganti semakin terbatas kebutuhanalternatif yang semakin tinggi membuat kebutuhan akansistem sistem penyiaran baru penyiaran yang selama ini ada yaitu sistem penyiaran analog dengan format standar menjadi tidak terelakkan. Sistem penyiaran digital menjanjikan solusi dan banyak kelebihan dibanding yang ditetapkan enam sampai tujuh puluh tahun yang lalu yaitu antara tahun sistem penyiaran analog. Kelebihan ituberkembang, antara lain : sumber daya yang semakin terbatas 1940-1950. Inovasi teknologi yang dan kebutuhan yang semakin tinggi membuat kebutuhan akan sistem penyiaran baru (1) Pemanfaatan spektrum menjadi lebih optimal. Hal ini karena pada sistem digital Penggunaan menjadi tidak terelakkan. adjacent channel menjadi dimungkinkan, memiliki kemampuan SFN (Single Frequency Network) yang Sistem penyiaran digital menjanjikan solusi dan banyak kelebihan dibanding sistem penyiaran analog. Kelebihan itu antara lain : dan dapat diisinya satu kanal dengan banyak program membuat penggunaan frekuensi jadi efisien (1)Pemanfaatan spektrum menjadi lebih optimal. Hal ini karena pada sistem digital dan data secara multiplex. Penggunaan adjacent channel menjadi dimungkinan, memiliki kemampuan SFN Network) yang membuat (2) (Single GambarFrequency dan suara dengan kualitas jauh lebih baikpenggunaan dan prima. frekuensi jadi efisien dan dapat diisinya satu kanal dengan banyak program dan data secara multiplex. (2) dan suara dengan kualitas jauh dan prima. (3) Gambar Tahan terhadap gangguan interferensi, (misallebih suarabaik terganggu oleh signal suara radio yang lain) (3)Tahan terhadap gangguan interferensi, (misal suara terganggu oleh signal suara yang lain) (4) radio Memberikan peluang bagi munculnya industri/bisnis baru baik dibidang telekomunikasi, media (4)Memberikan peluang munculnya elektronik maupun di bagi industri peralatan industri/bisnis dan software. baru baik dibidang telekomunikasi, media elektronik maupun di industri peralatan dan software. Standar penyiaran digital mengacu kepada dua jenis penyiaran: Siaran Radio Digital (Digital Sound Standar penyiaran digitalTVmengacu kepada dua jenis penyiaran: Siaran Radio Digital Broadcasting) dan Siaran Digital (Digital TV Broadcasting) (Digital Sound Broadcasting) dan Siaran TV Digital (Digital TV Broadcasting) Gambar 1.14memperlihatkan memperlihatkan standar ada ini saat ini kedua pada kedua jenis penyiaran ini. Gambar 1.14 standar yangyang ada saat pada jenis penyiaran ini.

Gambar 1.14 Standar Penyiaran Penyiaran Digital untuk Radio Radio dan dan TV TV Dunia. Dunia. Gambar 1.14 Standar Digital untuk


19

Bab 1 - Tren TIK

Bab 1. Tren TIK Saat ini 50% lebihlebih negara-negara di dunia di mulai beralih atauberalih mulai mengkaji peralihan sistem Saat inihampir hampir 50% negara negara dunia mulai atau mulai mengkaji penyiaran disistem negaranya masing masing menuju penyiaran sebagaimana yang diperlihatkan peralihan penyiaran di negaranya masingdigital, masing menuju penyiaran digital,di gambar 1.15. Sementara itu lebih dari 100 sudah menetapkan standar penyiaran digitalnya sebagaimana yang diperlihatkan di negara gambar 1.15 Sementara itu lebih dariTV 100 negara Sudah menetapkan standar penyiaran TV digitalnya menggunakan standar DVB-T menggunakan standar DVB-T termasuk Indonesia. termasuk Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 07/P/M.Kominfo/3/2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia, Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 07/P/M.Kominfo/ telah ditetapkan penyiaran terestrial untuk Televisi tidak bergerak di Indonesia yaitu 3/2007 tanggalstandar 21 Maret 2007digital tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk Televisi Tidak di Indonesia, telah ditetapkan standar penyiaran digital terestrial untuk Digital Bergerak Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T)

Televisi tidak bergerak di Indonesia yaitu Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T)

(sumber : wikipedia)

Gambar 1.15 Peta dunia transisi penyiaran analog ke digital.

Bab 1. Tren TIK (sumber : wikipedia)

Gambar 1.15 Peta dunia transisi penyiaran analog ke digital.

20


Bab 1 - Tren TIK

Immersive TV

More realism

Mobile

Super HDTV

Mobility

3D TV

 High image/sound quality

Interactive

 Improved realism

Interactivity

 Large screens (home cinema

HDTV

Data  Data broadcasting

Digital TV Color TV BW TV

~1935

 Digital Broadcasting system @ ~20Mb/s

 Multimedia broadcasting  IP-based applications

 More programming  Improved image/sound quality  Flexibility of digital production, distribution and transmission

Gambar 1.16 Evolusi Sistem Penyiaran TV

Teknologi TV saat ini diwarnai dengan munculnya teknologi TV Digital dan HDTV yang memberikan kualitas yang lebih baik. Tentu saja ke depan tren teknologi TV akan menuju mobile TV dengan kemampuan yang lebih canggih seperti 3D TV dan Interaktif TV. Di seluruh dunia terdapat beberapa standar siaran TV digital yakni DTV (Digital Television, standar di Amerika), DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial, standar di Eropa dan Australia) dan ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial, standar di Jepang). Indonesia sendiri melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tertanggal 21 Maret 2007 telah menetapkan standar DVB-T sebagai standar penyiaran televisi digital terestrial tidak bergerak di Indonesia. Terdapat pula standar digital DVB-H (handheld) yang ditujukan pada perangkat mobile seperti ponsel. Siaran TV di Indonesia diharapkan baru bisa seluruhnya digital tahun 2018, ada tiga tahapan menuju implementasi siaran digital, periode 2010-2014 yakni siaran simulcast yaitu siaran berbarengan antara analog dan digital. Pada tahun 2014-2017, sejumlah siaran analog di beberapa wilayah akan dimatikan sebagian. Setelah 2017, seluruh siaran analog akan dimatikan.


21

Bab 1 - Tren TIK

1.6 TIK Hijau (Green ICT) Banyaknya emisi CO2 di dunia mengakibatkan terjadinya berbagai permasalahan lingkungan seperti terjadinya pemanasan global, perubahan cuaca dsb. Dampak-dampak ini mulai dirasakan dan menjadi kekhawatiran semua pihak karena akan mengganggu ekosistem kehidupan secara keseluruhan. Industri yang menjadi sumber penghasil emisi CO2 saat ini dituntut untuk juga lebih memperhatikan menghasilkan produk produk yang ramah lingkungan dibanding produk produk sebelumnya yang tidak memasukkan faktor ini dalam pertimbangannya. Termasuk dalam industri ini adalah Industri dibidang TIK. Dari 100 persen emisi CO2 di dunia sekitar 2 persen diketahui berasal dari industri TIK. Angka ini diprediksi akan terus meningkat mengingat penggunaan perangkat TIK di dunia memiliki kecenderungan untuk terus meningkat dengan tajam. TIK adalah salah satu industri yang mengkonsumsi energi dalam jumlah besar. Konsumsi energi oleh TIK meliputi fase: Riset dan pengembangan, Manufaktur, Distribusi, Penggunaan dan Pembuangan. TIK hijau merupakan gerakan yang menuntut industri TIK untuk lebih memperhatikan lingkungan. Tujuan dari TIK hijau adalah TIK yang ramah lingkungan, TIK yang mendukung konservasi sumberdaya dan lingkungan, dengan tujuan akhir yaitu menciptakan masyarakat pengguna TIK dengan dampak lingkungan yang kecil (low-environmental foot-print society). Konsep TIK hijau sebagaimana diperlihatkan dalam gambar 1.17 memiliki dua bagian yaitu TIK yang hijau (Green of ICT) dan hijau dengan TIK (Green by ICT). Dengan konsep ini, penggunaan TIK yang inovatif dan efisien diprediksi dapat menurunkan sekitar 20% emisi CO2 dari industri lain. Indonesia sebagai negara yang memiliki tren pengguna TIK yang terus meningkat tajam sangat memperhatikan masalah ini. Pemerintah Indonesia berhasil memasukkan dua agenda penting dalam kesepakatan pertemuan menteri menteri TIK negara ASEAN (ASEAN TELMIN) ke sembilan yang salah satunya adalah kebijakan strategis ASEAN Untuk mempromosikan TIK hijau.

Gambar 1.17 Konsep TIK Hijau

22


Bab 1 - Tren TIK

Suhu di Indonesia telah menjadi lebih hangat selama abad 20. Suhur ata-rata tahunan telah meningkat sekitar 0,3°C sejak 1900 dengan suhu tahun 1990an merupakan dekade terhangat dalam abad tersebut dan tahun 1998 merupakan tahun terhangat, hampir 1°C di atas rata-rata tahun 1961-1990. Peningkatan kehangatan ini terjadi dalam semua musim ditahun itu.

Gambar 1.18 Trend Curah Hujan dan Temperatur

Curah hujan tahunan telah turun sebesar 2 hingga 3 persen di wilayah Indonesia di abad 20 dengan pengurangan tertinggi terjdi selama perioda Desember-Februari, yang merupakan musim terbasah dalam setahun. Curah hujan di beberapa bagian di Indonesia dipengaruhi kuat oleh kejadian El Nino dan kekeringan umumnya telah terjadi selama kejadian El Nino terakhir dalam tahun 1982/1983,1986/1987. Dan 1997/1998. Pengaruh perubahan iklim ini akan berpengaruh besar pada tingkat kerawanan Bencana di Indonesia. Sebagai contoh pada tahun 2003-2005 terjadi 1.429 kali bencana alam di Indonesia.


23

Bab 1 - Tren TIK

Bencana-bencana alam ini disebabkan oleh: - 53,3 % adalah bencana terkait hidrometeorolgi (Bappenas dan Bakornas PB, 2006) - Banjir adalah bencana yang paling sering (34%) - diikuti oleh tanah longsor (16%). Sehingga efek pemanasan global tehadap hidrometeorologi Indonesia akan bisa mengakibatkan semakin banyaknya rakyat Indonesia yang terancam oleh bahaya bencana alam seperti tergambar pada gambar 1.19.

BANDAR SERI BEGAWAN

ACEH KUALA LUMPUR

Medan SUMATERA UTARA

SINGAPORE

KALIMANTAN TIMUR

Manado

RIAU KALIMANTAN BARAT

SUMATERA BARAT Palembang BENGKULU

Balikpapan

KALIMANTAN TENGAH

JAMBI

KALIMANTAN SELATAN

SUMATERA SELATAN

Jakarta Bandung Semarang

none

SULAWESI TENGAH

MALUKU

SULAWESI SELATAN IRIAN JAYA

SULAWESI TENGGARA

LAMPUNG

JAWA BARAT

SUMATERA UTARA

Surabaya

JAWA TENGAH YOGYAKARTA

BALI Dili JAWA TIMUR

NUSA TENGGARA BARAT

NUSA TENGGARA TIMUR

very high

Sumber : UNOCHA, 2006

Gambar 1.19 Peta Kerawanan Bencana Indonesia

Sehingga faktor dampak lingkungan sangat diperhatikan pada pengambilan keputusan penerapan suatu teknologi yang pada akhirnya akan mengurangi resiko Indonesia terhadap bencana yang disebabkan faktor lingkungan. Berikut adalah iIlustrasi bahwa TIK yang ramah lingkungan itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Misalkan di Indonesia terdapat 100.000 orang pengguna ponsel cerdas dan ponsel cerdas itu memakai baterai 1000 mAH @4.2V yang harus diisi satu kali setiap hari. Maka total konsumsi listrik 100.000 ponsel cerdas ini adalah ~1 Terawatt per hari. Dan ini merupakan suatu konsumsi energi yang besar (sebagai pembanding kompleks pembangkit Paiton menghasilkan kl listrik sebesar 2.5 Gwatt). Seiring dengan semakin cerdasnya piranti TIK maka biasanya akan semakin banyak energi yang diperlukan, Sehingga peran TIK sangat penting baik sebagai subyek maupun obyek konservasi alam. Ada 2 konsep mendasar TIK Hijau seperti pada gambar 1.17.

24


Bab 1 - Tren TIK

Peran TIK sebagai infrastruktur untuk mendukung masyarakat yang ramah lingkungan, atau kita sebut TIK Hijau, bisa dibagi menjadi 2 bagian besar: 1. TIK dan teknologi-teknologi pendukungnya yang ramah lingkungan (atau disebut TIK yang Hijau), 2. TIK sebagai teknologi untuk mendukung masyarakat ramah lingkungan (atau disebut Hijau Dengan TIK) TIK Yang Hijau adalah teknologi-teknologi yang terkait informasi dan komunikasi yang menekankan konservasi sumber daya dan dampak lingkungan sebagai faktor utama dalam desain, penggunaan dan pembuangannya (after use). Banyak alternatif pemilihan teknologi untuk komunikasi dan informasi untuk memecahkan masalah di masyarakat. Untuk saat ini faktor utama dalam pemilihan teknologi di masyarakat adalah biaya (selain faktor lain spesifik lain seperti kehandalan, estetika dll), walaupun pemilihan itu terkadang merugikan jika ditinjau dari segi TIK yang hijau. Sebagai contoh, sebagian besar kantor memilih untuk membeli desktop computer dibanding menggunakan, misal net-top maupun dumb-terminal, dengan alasan bahwa desktop lebih expandable dan lebih powerful. Akan tetapi pada saat pengoperasian desktop computer bisa menghabiskan minimal 100 W daya dibanding ~10 W net-top. Sehingga dirasa perlu agar pemerintah juga memberikan arahan dan himbauan ke masyarakat agar faktor lingkungan juga menjadi pertimbangan pada saat pengadaan barang TIK baik bagi perorangan, swasta maupun pemerintahan. Hijau dengan TIK didefinisikan sebagai teknologi-teknologi TIK yang dapat menghilangkan atau meminimalisir ketidak-efisienan pada penggunaan sumberdaya di masyarakat yang pada akhirnya akan menekan dampak lingkungan (pemanasan global, polusi dll) dari aktifitas masyarakat. Sebagai contoh, dengan penggunaan TIK yang tepat maka penggunaan kertas dapat diminimalisir atau dihilangkan dengan menggunakan digital media.


25

Bab 1 - Tren TIK

Gambar 1.21 memperlihatkan tentang para stake-holder TIK hijau. Pada bagan ini bisa dilihat bahwa TIK Hijau bukan hanya gerakan Nasional, tapi harus bekerjasama pula dengan masyarakat internasional. Di dalam negeri stake holder TIK Hijau adalah Pemerintah, Industri, LPND dan masyarakat pemakai. Peran sentral TIK Hiju adalah Pemerintah, karena tanpa ada arahan dan regulasi dari pemerintah biasanya pihak masyarakat dan Industri akan tidak mempunyai insentif untuk menerapkan TIK Hijau ini. Karena TIK Hijau tidak memberikan keuntungan jangka pendek maupun keuntungan individual. Sehingga untuk menghindari eksternalisasi-cost dan tragedy-of-common maka Pemerintah harus Secara bijaksana menerapkan kebijakan TIK Hijau di negaranya.

International Community

Transaksi Bisnis & Alih Teknologi

Koordinasi Regulasi & Arahan

Pemerintah

Industri Milestone

Riset & Konsultasi

Arahan & Regulasi Produk & Solusi

Akademik LPND

26

Masyarakat


Bab 1 - Tren TIK

Nama Program

Tujuan Primer

Tujuan Skunder

Amerika

Green New Deal, Energy Star

Penghematan pemakaian Energi

Keunggulan Teknologi, Lapangan kerja/industri baru

Malaysia

Green Technology Policy

Energi, Efisiensi Gedung, Transportasi, Pengelolaan sampah

Efisiensi, keunggulan teknologi, industri baru

Jepang

Gerakan Nasional Efisiensi, Green IT Forum

Efisiensi Energi, Pemasyarakatan Teknologi

Keunggulan Teknologi, industri baru

India

Energy Conservation Act

Efisiensi, standarisasi produk

Keunggulan teknologi, trade barier

Tabel 1.2 Klasifikasi TIK Hijau

Amerika Serikat TIK hijau sudah digagas oleh Pemerintah Amerika semenjak tahun 1990 dengan program Energy Star. Program Energy Star ini bertujuan untuk menekan konsumsi alat-alat TIK khususnya perangkat komputer dengan menetapkan beberapa rule konsumsi listrik. Selain itu TIK hijau mendapat dorongan lebih besar lagi dengan Green New Deal-nya pemerintah Obama. Green New Deal ini merupakan stimulus dari pemerintah untuk proyek-proyek dan manufaktur yang ramah lingkungan.


27

Bab 1 - Tren TIK

Malaysia Pada tahun 2009, Pemerintah Malaysia mengumumkan Kebijakan Green Technology yang memfokuskan pada 4 sektor: energi, gedung-gedung, pengelolaan sampah dan transportasi. Selain itu, riset dan pengembangan dibidang Green Technology juga mendapat perhatian pada kebijakan ini. Malaysia sudah mempunyai Rancangan Nasional untuk penerapan TIK Hijau. Rancangan ini berupa capaiancapaian nasional dan cara-cara untuk mencapainya.

Jepang Semenjak diratifikasinya Kyoto Protocol pada tahun 1997, Pemerintah Jepang mencanangkan gerakan nasional untuk efisiensi penggunaan energi. TIK menjadi salah satu bidang industri yang menjadi harapan untuk menambah efisiensi penggunaan energi di Jepang. Pada tahun 2009 didirikan Forum TIK Hijau yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi dan industri, yang bertujuan untuk memasyarakatkan "best practice" kepada anggota lain dan juga masyarakat internasional.

India India, mirip dengan Indonesia, adalah negara yang menghadapi krisis energi dengan adanya boom ekonomi di sana. Terkait dengan itu Pemerintah India membuat undang-undang "Energy Conservation Act 2001" yang berisi antara lain, spesifikasi manager energi, standar label, energi efisiensi di gedunggedung dan pendidikan terhadap pentingnya konservasi energi di sekolah-sekolah. Sebagai pelaksana undang-undang tersebut, Pemerintah India membuat Bureau of Energy Efficiency yang tugasnya antara lain untuk pengujian terhadap standar energi perangkat, pengawasan label dan juga pengawasan perangkat impor yang tidak sesuai dengan standar konservasi energi India. Sehingga undang-undang itu bisa menjadi suatu trade barrier bagi produk-produk yang tidak diproduksi dengan konsep yang ramah lingkungan. Gerakan TIK Hijau perlu dicanangkan secara nasional di Indonesia. Hanya perlu diperhatikan pada penggalakan TIK Hijau ini agar tidak berefek negatif pada Industri nasional. Yaitu misalkan dengan keluarnya biaya-biaya yang akhirnya akan menurunkan daya saing produk Indonesia. Sehingga diperlukan konsep TIK hijau yang cocok dengan keadaan sosio-ekonomi Indonesia. Dan ini merupakan tugas Pemerintah, Industri, Akademisi dan masyarakat untuk membuat konsep dan melaksanakannya di masa mendatang.

28


Bab 1 - Tren TIK


29

Bab 1 - Tren TIK

30


Bab 1 - Tren TIK

BAB 2

KONDISI KOMINFO INDONESIA SAAT INI


31

Bab 2 - Kondisi Kominfo Indonesia saat ini

32

2



Bab 2. Kondisi Kominfo Indonesia saat ini

2.1 INFRASTRUKTUR DAN PENGGUNAAN TIK Bab 2. Kondisi Kominfo Indonesia saat ini

TELEKOMUNIKASI 50.000.000 45.000.000 40.000.000 50.000.000 35.000.000 45.000.000 30.000.000 40.000.000 25.000.000 35.000.000 20.000.000 30.000.000 15.000.000 25.000.000 10.000.000 20.000.000 5.000.000 15.000.000 10.000.000 0 2004

5.000.000

2005

0 Tetap Kabel 2004

2005

2006

2006

Poly. (Tetap Nirkabel)

2007

2008

2009

Tetap Nirkabel

2007

2008

2009

Sumber: Buku Data Statistik POSTEL SemNirkabel II 2009 Tetap Kabel Tetap

Gambar 2.1 Jaringan Telepon Tetap Kabel dan Nirkabel Poly. (Tetap Nirkabel)

Dalam kurun 20042009, kapasitas terpasang jaringan tetap kabel Dalam kurun 2004cenderung tidak mengalami 2009, terpasang Dalamkapasitas kurun yang 2004-2009, peningkatan berarti jaringan tetap kabel kapasitas terpasang jaringan yaitu rata-rata 4% setiap cenderung tidak mengalami tetap kabel cenderung tidak tahunnya. Sedangkan peningkatan yang berarti mengalami terpasang peningkatanjaringan yang kapasitas yaitu rata-rata 4% setiap telepon nirkabel berarti yaitutetap rata-rata 4% tahunnya. Sedangkan meningkat pesat terutama setiap tahunnya. kapasitas terpasangSedangkan jaringan antara tahun 2008 dan 2009. kapasitas terpasang jaringan telepon tetap nirkabel Rata-rata peningkatan telepon tetap terutama nirkabel meningkat pesat kapasitas terpasang jaringan meningkat pesat dan terutama antara tahun 2008 2009. tetap nirkabel sebesar 41%. Rata-rata antara tahun peningkatan 2008 dan kapasitas terpasang jaringan 2009. Rata-rata peningkatan tetap nirkabel sebesarjaringan 41%. kapasitas terpasang tetap nirkabel sebesar 41%

Sumber: BukuData DataStatistik Statistik POSTEL II 2009 Sumber: Buku POSTELSem. Sem II 2009 Gambar 2.1 Jaringan Telepon Tetap Kabel danNirkabel Nirkabel Gambar 2.1 Jaringan Telepon Tetap Kabel dan

Perkembangan Pelanggan Jaringan Telepon tetap Lokal

30.000.000

Perkembangan Pelanggan Jaringan Telepon tetap Lokal

25.000.000 20.000.000 30.000.000 15.000.000 25.000.000 10.000.000 20.000.000

5.000.000 15.000.000 10.000.000 0 5.000.000

2005

2006

2007

2008

2009

0 Tetap Kabel Tetap Nirkabel 2005 2006 2007 2008 2009 Poly. (Tetap Nirkabel) TetapBuku KabelData Statistik POSTEL TetapSem Nirkabel Sumber: II 2009 Poly. (Tetap Nirkabel) Gambar 2.2

Sumber: Buku Data Statistik POSTEL Sem. II 2009

Perkembangan Jumlah Pelanggan Jaringan Telepon

Gambar 2.2Data Perkembangan Jumlah Pelanggan Jaringan Sumber: Buku Statistik Sem II 2009 Tetap Tetap Kabel dan POSTEL Jaringan Telepon Telepon Tetap Kabel dan Jaringan Telepon Tetap Gambar2005-2009 2.2 Nirkabel, Nirkabel, 2005-2009

Selama kurun 20052009, jumlah pelanggan telepon tetap kabel Selama kurun 2005-2009, 2005Selama kurun mengalami penurunan rata2009, jumlah pelanggan jumlah pelanggan rata 0,67%telepon tetap setiap telepon tetap kabel tahunnya, sedangkan kabel mengalami penurunan mengalami penurunan ratapelanggan telepon tetap rata-rata 0,67% 0,67% setiap setiap tahunrata nirkabel mengalami nya, sedangkan sedangkan pelanggan tahunnya, pertumbuhan yang cukup telepon tetap nirkabeltetap mepelanggan telepon pesat , yaitu 34%. Tren nirkabel mengalami ngalami pertumbuhan yang pertumbuhan telepon tetap pertumbuhan yang34%. cukup cukup pesat, yaitu Tren kabel menunjukkan pola pesat , yaitu 34%. Tren pertumbuhan telepon tetap pertumbuhan eksponensial. pertumbuhan telepon kabel menunjukkan polatetap perkabel menunjukkan pola tumbuhan eksponensial. pertumbuhan eksponensial.

Perkembangan Jumlah Pelanggan Jaringan Telepon Tetap Kabel dan Jaringan Telepon Tetap Nirkabel, 2005-2009 Indonesia Indonesia Communication Communication And And Information Information Technology Technology -- White White Paper Paper 2010 2010

33


Bab 2. Kondisi Kominfo Indonesia saat in

Pada tahun 2005, Jumlah desa yang memiliki fasilitas telepon kabel adalah 24.257 desa atau 34,68% dari total desa Indonesia. Tiga tahun kemudian (2008) bertambah menjadi 24.701 desa (32,76%). Desa yang berada di wilayah Jawa paling banyak memiliki infrastruktur telepon kabel, kemudian menyusul wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Papua dan Maluku.

30.000

70%

25.000

60% 50%

20.000

40%

15.000

30%

10.000

20%

5.000

10% 0%

0

Desa dengan Telepon Kabel 2005

Desa dengan Telepon Kabel 2008

Persentase 2005

Persentase 2008

Pada tahun 2005, Jumlah desa yang memiliki fasilitas telepon kabel adalah 24.257 desa atau 34,68% dari total desa Indonesia. Tiga tahun kemudian (2008) bertambah menjadi 24.701 desa (32,76%). Desa yang berada di wilayah Jawa paling banyak memiliki infrastruktur telepon kabel, kemudian menyusul wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara Timur, Kalimantan dan Papua dan Maluku.

Sumber: BPS2005, 2005,2008 2008 Sumber: PODES PODES BPS Gambar 2.3 Sebaran Desa di Wilayah Indonesia dengan fasilitas Telepon Kabel, 2005 dan 2008

Gambar2.3 Sebaran Desa di Wilayah Indonesia dengan fasilitas Telepon Kabel, 2005 dan 2008 60.000

Wilayah Jawa merupakan wilayah dengan desa penerima sinyal selular terbanyak dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, kemudian menyusul wilayah Sumatera dan Sulawesi. Peningkatan jumlah desa penerima sinyal selular yang paling signifikan terjadi di wilayah Kalimantan. Tahun 2005 persentase Desa Kalimantan yang terjangkau sinyal seluler hanya 5% dari seluruh desa di Kalimantan, kemudian pada tahun 2008 meningkat menjadi 82%.

34

100%

Wilayah Jawa merupakan 50.000 80% wilayah dengan desa penerima sinyal selular 40.000 60% terbanyak dibandingkan 30.000 dengan wilayah lain di 60.000 100% 40% Indonesia, kemudian 20.000 50.000 menyusul wilayah Sumatera 80% 20% 10.000 dan Sulawesi. Peningkatan 40.000 jumlah desa penerima sinyal 0 60% 0% 30.000 selular yang paling signifikan 40% terjadi di wilayah 20.000 Kalimantan. Tahun 2005 20% 10.000 persentase Desa Kalimantan Desa dengan sinyal selular 2005 Desa dengan sinyal selular 2008 Persentase desa 2005 Persentase desa 2008 yang terjangkau sinyal seluler 0 0% hanya 5% dari seluruh desa Sumber : PODES 2005, 2008, Badan Pusat Statistik, diolah untuk kebutuhan indikator TIK di Kalimantan, kemudian Gambar 2.4 pada tahun 2008 meningkat Sebaran Desa di Wilayah Indonesia dengan Sinyal menjadi 82%. Desa dengan sinyal selular 2005 Desa dengan sinyal selular 2008 Persentase desa 2005

Persentase desa 2008

Selular, 2005 & 2008

Sumber : PODES 2005, 2008, Badan Pusat Statistik, diolah untuk kebutuhan indikator TIK

Gambar 2.4 Sebaran Desa di Wilayah Indonesia dengan Sinyal Selular, 2005 & 2008



Distribusi telepon kabel dan telepon bergerak (HP) berdasarkan wilayah di Bab 2. Kondisi Kominfo Indonesia saat ini Indonesia memperlihatkan, sebagian besar distribusi Distribusi telepon kabel kepemilikan telepon kadan telepon bergerak (HP) bel (84,79%) berdasarkanmaupun wilayah di Indonesia(81,57%) telepon bergerak memperlihatkan, sebagi berada di wilayah Jawa an besar distribusi dan wilayah Sumatera, kepemilikan telepon kabelsisanya (84,79%) maupun tersebar di wilayah telepon bergerak Sulawesi, Kalimantan, Bali (81,57%) berada di Sumber : Susenas 2008, Badan Pusat Statistik Catatan: minimum 1, wilayah Jawa Nusa Tenggara dan Maluku HP** termasuk telepon lokal nirkabel (FWA) dan telepon selular wilayah Papua. Sumber: Susenas 2008, Badan Pusat Statistik Gambar 2.5 Distribusi Telepon Kabel dan Telepon Bergerak Catatan: minimum 1, HP** termasuk telepon lokal nirkabel berdasarkan Pulau, 2008 (FWA) dan telepon selular

Gambar 2.5 Distribusi Telepon Kabel dan Telepon Bergerak berdasarkan Pulau, 2008

Sumatera, sisanya tersebar di wilayah Sulawesi, Kalimantan, Ba li Nusa Tenggara dan Maluku Papua.

Dalam periode 2006-2007, ratarata persentase rumah tangga 14% Indonesia yang rata-rata memilki jaringan Dalam periode 2006-2007, 12% persentase rumah tangga Indonesia telepon kabel adalah 12% dari 10% yang memilki jaringan telepon kabel 8% seluruh rumah tangga adalah 12% dari seluruh rumah tanggaIndonesia. 6% Indonesia. Tahun Tahun 2007 2007terjadi terjadi peningkatan peningkatan pemilikan jaringan 4% pemilikan jaringan telepon telepon sebesar 1,5%, namun pada 2% 1,5%, namun1%. pada tahun tahun 2008sebesar menurun sebesar 0% Wilayah Jawa merupakan wilayah 2008 menurun sebesar 1%. dengan persentase rumah tangga Wilayah Jawa merupakan pemilik jaringan telepon terbesar wilayah dibandingkandengan denganpersentase wilayah lainnya. rumah tangga 2006 2007 2008 Selanjutnya pemilik disusul jaringan oleh wilayah telepon terbesar Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Sumber: Susenas 2006, 2007, 2008; Badan dibandingkan dengan wilayah Pusat Statistik Sumber: Susenas 2006, 2007, 2008; Badan Pusat Statistik Gambar 2.6 lainnya. Selanjutnya disusul oleh Distribusi Jaringan Telepon Tetap Kabel dalam wilayah Kalimantan, Sulawesi Rumah Tangga Indonesia, 2006-2008 dan Sumatera. Gambar 2.6 Distribusi Jaringan Telepon Tetap Kabel 16%

dalam Rumah Tangga Indonesia, 2006-2008

Indonesia Indonesia Communication Communication And And Information Information Technology Technology -- White White Paper Paper 2010 2010

35


Bab 2. Kondisi Kominfo Indonesia saat

Telkomsel

300.000.000 Bab 2.

Kondisi Kominfo Indonesia saat ini

250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000

2010*

2009

2008

2007

2010*

2009

2008

2010*

2009

2007

0

2008

2007

2010*

2009

Pada kurun 20072009, pertumbuhan kapasitas telepon tersambung antar provider berbeda-beda. Terpasang dan Excelkomindo Tersambung Telkomsel mengalami pertumbuhan positif Telkomsel Indosat Excelkomindo Lainnya terhadap kapasitas telepon yaitu dan Sumber: Buku Data POSTEL Sem II18% 2009 Sumber: Bukutersambung DataStatistik Statistik POSTEL Sem. II 2009 Terpasang Tersambung 21%. Gambar Selanjutnya Indosat 2.7 Kapasitasmemiliki Terpasangpertumbuhan dan Tersambungrata-rata Jaringan Gambar 2.7 Kapasitas Terpasang dan Tersambung Jaringan Indosat Excelkomindo Lainnya Telepon Bergerak sekitar 13% setahun. Telepon Bergerak 2008

2007

Pada kurun 2007-2009, pertumbuhan kapasitas telepon tersambung antar 300.000.000 provider berbeda-beda. 250.000.000 Telkomsel dan Excelkomindo 200.000.000 mengalami pertumbuhan 150.000.000 positif terhadap kapasitas 100.000.000 telepon tersambung yaitu 50.000.000 18% dan 21%. Selanjutnya 0 Indosat memiliki pertumbuhan rata-rata sekitar 13% setahun.

Pada kurun 20072009, pertumbuhan kapasitas telepon tersambung antar provider berbeda-beda. Telkomsel dan Excelkomindo mengalami pertumbuhan positif terhadap kapasitas telepon tersambung yaitu 18% dan 21%. Selanjutnya Indosat memiliki pertumbuhan rata-rata sekitar 13% setahun.

Sumber: Buku Data Statistik POSTEL Sem II 2009

Gambar 2.7 180.000.000 Pada tahun 2004, Telkomsel Kapasitas Terpasang dan Tersambung Jaringan 160.000.000 memiliki pelanggan Teleponterbanyak Bergerak Pada tahun 2004, Telkomsel memiliki 140.000.000 dibandingkan dengan provipelanggan terbanyak dibandingkan dengan provider lainnya yaitu sekitar 120.000.000 der lainnya yaitu sekitar 180.000.000 16 juta pelanggan. Dalam kurun 2004100.000.000 16 juta pelanggan. Dalam 2010 semester 1, pertumbuhan 160.000.000 pelanggan Telkomsel rata-rata 23%. kurun semester Pada tahun2004-2010 2004, Telkomsel memiliki 80.000.000 140.000.000 Indosat dan Excekomindo merupakan pelanggan terbanyak dibandingkan 1, pertumbuhan pelanggan 60.000.000 provider kedua dan ketiga yang paling dengan provider lainnya yaitu sekitar 120.000.000 Telkomsel rata-rata 23%. 40.000.000 banyak dipilih pelanggan. Selama lima 16 juta pelanggan. Dalam kurun 2004tahun terakhir, walaupun jumlah 100.000.000 Indosat dan Excelkomindo 2010 semester 1, pertumbuhan 20.000.000 pelanggan Indosat menurun terutama pelanggan Telkomsel rata-rata 80.000.000 merupakan provider kedua23%. 0 pada tahun 2009, tetapi Indosat tetap Indosat dan Excekomindo merupakan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 mengalami pertumbuhan dengan ratadan ketiga yang paling 60.000.000 provider kedua dan ketiga yang paling rata 19%. Selanjutnya, jumlah banyak pelanggan. 40.000.000 banyak dipilihdipilih pelanggan. Selama lima pelanggan Excelkomindo mengalami Telkomsel Indosat Excelkomindo tahun terakhir, walaupun jumlah Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan setiap tahunnya dengan 20.000.000 Sumber: Buku Data Statistik POSTEL Sem II 2009 pelanggan Indosat menurun terutama rata-rata 21%. walaupun jumlah pelanggan Gambar 2.8 0 pada tahun 2009, tetapi Indosat tetap Perkembangan Pelanggan Jaringan Telepon Indosat menurun terutama 2004 2005 2006 2007 2008 2009 mengalami pertumbuhan dengan ratabergerak pada tahun 2009, tetapi rata 19%. Selanjutnya, jumlah pelanggan mengalami Indosat Excelkomindo tetap mengalami Telkomsel Indosat Excelkomindo pertumbuhan setiap tahunnya dengan Sumber: Buku Data Statistik POSTEL Sem II 2009 pertumbuhan dengan ratarata-rata 21%. Gambar 2.8Sem. II 2009 Sumber: Buku Data Statistik POSTEL rata 19%. Selanjutnya, jumlah Perkembangan Pelanggan Jaringan Telepon pelanggan Excelkomindo mebergerak ngalami pertumbuhan setiap Gambar 2.8 Perkembangan Pelanggan Jaringan Telepon tahunnya dengan rata-rata bergerak 21%.

36



70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2006

2007

2008

Sumber: Susenas 2006, 2007, 2008; Badan Pusat Statistik

Gambar 2.9 Distribusi Jaringan Telepon Selular dalam Rumah Tangga Indonesia, 2006-2008

1,9 1,85 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6

2007

1,55

2008

1,5 1,45 1,4

Sumber: Susenas 2006, 2007, 2008; Badan Pusat Statistik

Berbeda dengan telepon tetap kabel, perkembangan telepon selular dalam rumah tangga di Indonesia dalam kurun 2006-2008 memperlihatkan peningkatan. Rasio RT dengan telepon selular terhadap seluruh RT di Indonesia meningkat dari 24,60% pada tahun 2006 menjadi 52,60% pada tahun 2008. Hal ini juga terjadi di seluruh wilayah. Wilayah Kalimantan merupakan wilayah dengan rasio tertinggi sejak tahun 2006 hingga 2008, diikuti wilayah Sumatera dan Jawa.

Pada tahun 2007-2008, setiap RT Indonesia memiliki lebih dari satu nomor telepon selular (GSM/CDMA) yaitu dengan rata-rata 1,65. Kepemilikan nomor telepon selular terus meningkat, hal tersebut terjadi di RT diseluruh wilayah Indonesia. Wilayah Maluku dan Papua adalah wilayah yang mempunyai jumlah nomor telepon selular per rumah tangga tertinggi diikuti oleh pulau Kalimantan, Jawa dan sumatera.

Gambar 2.10 Distribusi kepemilikan nomor telepon selular Rumah Tangga Indonesia, 2007-2008


37



100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Target terhadap total Desa

On air terhadap total desa

Papua

Irjabar

Maluku

Maluku Utara

Sulut

Gorontalo

Sultra

Sulteng

Sulsel

Sulbar

Kalsel

Kaltim

Kalteng

NTT

Kalbar

Bali

NTB

Jatim

DI Yogyakarta

Jabar

Jateng

Banten

Sumsel

Lampung

Babel

Bengkulu

Jambi

Riau

Kepri

Sumbar

NAD

Sumut

0%

Pencapaian Target

sumber: POSTEL dari Telkomsel dan ICON+ ; per Juli 2010

Sumber: POSTEL dari Telkomsel dan ICON+ ; per Juli 2010

Gambar 2.11 Sebaran Desa Berdering (USO) di seluruh propinsi di Indonesia

USO (Universal merupakan penyediaan akses Gambar 2.11 Service SebaranObligation) Desa Berdering (USO) program di seluruh propinsi dijasa Indonesia telekomunikasi dan informatika pedesaan. Program tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dengan tujuan mengatasi ketersediaan telekomunikasi pedesaan untuk ribuan desa di seluruh Indonesia. Gambar 2.11 menunjukkan perkembangan program tersebut hingga kuartal 2 tahun USO (Universal Service Obligation) merupakan telekomunikasi 2010. Target terhadap total desa merupakan program persentasepenyediaan jumlah desa jasa targetakses terhadap total desa pedesaan. di setiap provinsi. Desatersebut on air merupakan desa yang sudah tersambung dan informatika Program dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri dengan akses telepon dan garis pada grafik menunjukkan pencapaian target yang Kominfomerupakan No.32/PER/M.KOMINFO/10/2008 Pelayanan persentase desa yang sudah on tentang air terhadapKewajiban desa target. Pada gambar Universal tersebut dengan terlihat bahwa desa berdering telekomunikasi masih belum merata di seluruhuntuk ribuan Telekomunikasi tujuanperkembangan mengatasi ketersediaan pedesaan wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Hal ini disebabkan persentase desa diseluruh Indonesia. Gambar 2.11terhadap menunjukkan perkembangan program tersebut hingga pencapaian target desa berdering total desa masih sangat rendah. Keadaan tersebut juga terjadi di Kepulauan Riau dan provinsi Sumatera Selatan. kuartal 2 tahun 2010. Target terhadap total desa merupakan persentase jumlah desa target

terhadap total desa disetiap propinsi. Desa on air merupakan desa yang sudah tersambung dengan akses telepon dan garis pada grafik menunjukkan pencapaian target yang merupakan persentase desa yang sudah on air terhadap desa target. Pada gambar tersebut terlihat bahwa perkembangan desa berdering masih belum merata diseluruh wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Hal ini disebabkan persentase pencapaian target desa berdering terhadap total desa masih sangat rendah. Keadaan tersebut juga terjadi di Kepulauan Riau dan provinsi Sumatera Selatan.

38



USO USO (Universal Service Obligation) adalah program penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika pedesaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No.32/ PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi. Program tersebut akan mengatasi ketersediaan telekomunikasi pedesaan untuk ribuan desa di seluruh Indonesia. Pelaksanaan program USO akan mencakup berdering (berbasis voice) untuk 31.800 desa (untuk desa berdering / berbasis suara), dan 5.748 desa ibukota kecamatan (untuk desa pintar / berbasis internet). Sebagai informasi, capaian desa pintar dengan target sebanyak 4.218; September 2010 sebesar 1.400; Oktober 2010 sebesar 2.109; Nopember 2010 sebesar 4.218; dan Desember 2010 sebesar 5.748 atau 136 %. Sedangkan desa berdering pada September 2010 sebesar 26.039 desa; Oktober 27.364 desa; Nopember 29.510 desa; dan Desember 31.800 desa atau 100%. Program USO ini sepenuhnya dilakukan oleh sejumlah penyelenggara telekomunikasi yang telah dinyatakan sebagai pemenang tender secara terbuka, obyektif dan transparan. USO sangat bermanfaat untuk: Memungkinkan adanya ketersediaan dan keterhubungan akses telekomunikasi bagi seluruh pelosok daerah di Indonesia, baik untuk layanan telekomunikasi berbasis suara (voice) maupun berbasis internet. Ketersediaan fasilitas dan akses telekomunikasi di seluruh daerah akan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, investasi dan perdagangan. USO juga merupakan bentuk penyediaan fasilitas dan akses telekomunikasi juga akan berkontribusi bagi program E-Government, E-Education, E-Health dan berbagai layanan publik lainnya.

Gambar 2.12 Sebaran Rencana Proyek USO


39


Sumber: POSTEL

Gambar2.13 2.13Infrastruktur Infrastruktur Backbone serat optik di Indonesia Gambar Backbone serat optik di Indonesia


Gambar 2.14 memperlihatkan bahwa infrastruktur backbone serat optik masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. 65,2% dari total infrastruktur menjangkau wilayah Ring Jawa, diikuti oleh wilayah Sumatera (20,31%) dan Kalimantan (6,13%). Palapa Sedangkan padaadalah suatu proyek pembangunan wilayah Indonesia timur (Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) masih belum terjangkau jaringan serat optik infrastrutur ini, makaPapua Depkominfo telah melaksanakan program Palapa nasional Ring pada tahun yang akan menjangkau Maluku jangkauan backbone serat optik di wilayah tersebut. 2010 untuk meningkatkan sebanyak 33 provinsi, 440 Sulawesi kota/kabiupaten di seluruh Indonesia Kalimantan dengan total panjang kabel laut NTT mencapai 35.280 kilometer dan kabel di Jawa daratan adalah 21.807 kilometer. Sumatra

Panjang FO (KM)

0 Sumber : ITU

5000

10000

15000

Gambar 2.14 Panjang FO Tiap Wilayah Gambar 2.14 Panjang FO Tiap Wilayah

Pada tahun 2008 sudah dimulai pembangunan serat optik di kawasan Indonesia timur sep[anjang 10.000 kilometer dan menelan biaya Rp. 4 triliun

Gambar 2.14 memperlihatkan bahwa infrastruktur backbone serat optik masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. 65,2% dari total infrastruktur menjangkau wilayah Jawa, diikuti oleh wilayah Sumatera (20,31%) dan Kalimantan (6,13%). Sedangkan pada wilayah Indonesia timur (Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) masih belum terjangkau infrastruktur ini, maka Depkominfo telah melaksanakan program Palapa Ring pada tahun 2010 untuk meningkatkan jangkauan backbone serat optik di wilayah tersebut. Palapa Ring adalah suatu proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau sebanyak 33 provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer dan kabel di daratan adalah 21.807 kilometer. Pada tahun 2008 sudah dimulai pembangunan serat optik di kawasan Indonesia timur sepanjang 10.000 kilometer dan menelan biaya Rp. 4 triliun

40



Panjang FO (KM) Papua Maluku Sulawesi Kalimantan NTT Jawa Sumatra 0 Sumber : ITU

5000

10000

Gambar 2.14 Panjang FO Tiap Wilayah

15000

Palapa Ring adalah suatu proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau - Kondisi Kominfo Indonesia sebanyakBab 233 provinsi, 440 kota/kabiupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer dan kabel di daratan adalah 21.807 kilometer. Pada tahun 2008 sudah dimulai pembangunan serat optik di kawasan Indonesia timur sep[anjang 10.000 kilometer dan menelan biaya Rp. 4 triliun

saat ini

Sumber: Telkom

Gambar 2.15 Backbone jaringan satelit yang diselenggarakan oleh PT TELKOM

Secara umum2.15 backbone jaringan satelit telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia Gambar Backbone jaringan satelit yang diselenggarakan oleh PT TELKOM baik di wilayah Indonesia bagian barat maupun Indonesia bagian timur.

Secara umum backbone jaringan satelit telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia baik di wilayah Indonesia bagian barat maupun Indonesia bagian timur.


41


Palapa Ring Palapa Ring adalah jaringan cincin serat optik kabel bawah laut dan darat yang dibangun sebagai tulang punggung (backbone) yang menyambungkan pulau-pulau besar dan utama di seluruh Indonesia.Jaringan ini akan mengatasi ketersediaan koneksi komunikasi, sekaligus solusi bagi kecepatan akses data. Proyek Palapa Ring telah selesai sepanjang 42.470km, yang menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB dan NTT. Kemudian akan diteruskan ke Maluku dan Papua (sisa 10.000 km lagi). Pembangunan Palapa Ring dilakukan oleh suatu konsorsium swasta. Untuk mengatasinya, sedang disusun kebijakan stimulus Dana TIK, yang harus disusun sesuai Inpres No. 1 Tahun 2010, dengan sumber pendanaan dari kontribusi USO.

Gambar 2.16 Sebaran perencanaan program Palapa Ring

Dana TIK dimanfaatkan untuk mempercepat perwujudan Indonesia Connected, dimana Palapa Ring akan bermanfaat bagi peningkatan prosentasi daerah yang terakses telepon dan internet pedesaan, ibukota provinsi dengan akses FO (Fiber Optic), NIX (National Internet Exchange) serta IIX (International Internet Exchange), dan keterhubungan seluruh ibukota kabupaten/ kota dengan fasilitas pita-lebar. Palapa Ring merupakan program unggulan penyediaan infrastruktur telekomunikasi, yang sejalan dengan program USO, BWA dan desa informasi. Seperti halnya pembangunan infrastruktur lainnya, Palapa Ring akan berdampak konstruktif bagi pertumbuhan ekonomi.

42


Bab Kominfo Indonesia saat ini Bab 2. 2 -Kondisi Kondisi Kominfo Indonesia saat ini 200


180 160 140

Gambar 2.17, menunjukkan bahwa

200 180

120 160 100 140 80 120 60 100 40 80 20 0

60 40 20

02005

2005 ISP ISP

2006

2007

2006 NAP NAP

2008

2007 2008 ITKP ITKP

2009 2009 SKD SKD

Sumber: Buku Data Statistik POSTEL Sem II 2009 Sumber: Buku Data Statistik2.17 POSTEL Sem II 2009 Gambar

Sumber: Buku DataGambar Statistik 2.17 POSTEL Sem. II 2009 Jumlah Penyelenggara Multimedia Jumlah Penyelenggara Multimedia berdasarkan jenis ijin 2008-2009 berdasarkan ijin 2008-2009 Gambar 2.17 Jumlah jenis Penyelenggara Multimedia

Gambar 2.17, menunjukkan bahwa total penerbitan ijin ijin jasa jasa multimedia multimedia total penerbitan meningkatrata-rata rata-rata2,8% 2,8%per pertahun. meningkat Gambar 2.17, menunjukkan bahwa tahun. Terdapat empat empat kelompok jasa Terdapat kelompok jasa total penerbitan ijin jasa multimedia meningkat rata-rata 2,8%Penyedia per tahun.layanan multimedia yaitu layanan multimedia yaitu Penyedia Terdapat empat kelompokakses jasajaringan internet (ISP), Penyedia internet (ISP), Penyedia akses jaringan multimedia yaitu Penyedia layanan untuk (NAP), Internet Teleponi (NAP), Internet akses Teleponi internet (ISP), Penyedia jaringan untuk Keperluan Publik (ITKP) dan Sistem (NAP),Keperluan Internet Publik Teleponi (ITKP) untuk dan Sistem Komunikasi Data (Siskomdat/SKD). Keperluan Publik (ITKP) dan Sistem Komunikasi Data (Siskomdat/SKD). Jumlah penyelenggara jasa komunikasi Komunikasi Data (Siskomdat/SKD). Jumlah penyelenggara jasa komunikasi masih didominasi jasa olehkomunikasi ISP diikuti oleh Jumlah penyelenggara masih oleh ISP diikuti masih didominasi oleh ISP diikuti oleh oleh NAP dandidominasi ITKP. Jumlah penyelenggara NAP dan Jumlah penyelenggara ketiganya signifikan sejak NAPITKP. danmeningkat ITKP. Jumlah penyelenggara ketiganya meningkat signifikan sejak tahun 2008. ketiganya meningkat signifikan sejak tahun 2008.

tahun 2008.

berdasarkan jenis ijin 2008-2009

100% 100% 90% 90% 80% 70% 80% 60% 70% 50% 60% 40% 50% 30% 40% 20% 30% 10% 20% 0%

Total penerbitan ijin jasa multimedia

Total penerbitan ijin jasa multimedia meningkat rata-rata 2,8% per tahun Total penerbitan ijin jasa multimedia meningkat rata-rata 2,8% perempat tahun (POSTEL, rata-rata 2010). 2,8% Terdapat meningkat pertahun (POSTEL, 2010). Terdapat empat kelompok jasa multi media yaitu (POSTEL, Terdapat empat Penyedia2010). internet kelompok jasa layanan multi media yaitu kelompok jasa layanan multimedia yaitu (ISP), Penyedia akses jaringan Penyedia internet (NAP),Penyedia Internet internet Teleponi jaringan untuk (ISP), akses Penyedia layanan (ISP), Keperluan Publik (ITKP) dan Sistem (NAP), akses Internet Teleponi untuk Penyedia Internet Komunikasi jaringan Data (NAP), (Siskomdat/SKD). Keperluan Publik (ITKP)2.16, danPublik Sistem Teleponi untuk Keperluan Berdasarkan gambar terlihat Komunikasi Data (Siskomdat/SKD). 65,4% dari Komunikasi seluruh Dataijin (ITKP) dan Sistem Berdasarkan gambarjasa2.16, terlihat penyelenggaraan multimedia (Siskomdat/SKD). Berdasarkan gambar 65,4% dari2009 adalah seluruh ijin pada tahun ISP murni. 2.16, terlihat 65,4% dari seluruh ijin Dan sebagian ISP juga memiliki ijin penyelenggaraan jasa multimedia jasatahun penyelenggaraan lainnya, penyelenggaraan multimedia pada 2009jasa adalah ISP seperti murni. dikombinasikan dengan NAP dan Jasa pada tahun 2009ISPadalah murni. Dan sebagian juga ISP memiliki ijin Multimedia lainnya. jasa penyelenggaraan lainnya, seperti Dan sebagian ISP juga memiliki ijin dikombinasikan dengan NAP seperti dan Jasa jasa penyelenggaraan lainnya, Multimedia lainnya. dikombinasikan dengan NAP dan Jasa Multimedia lainnya.

Jasmul dan JarTap/JarBer

10% 0%

2008

2009

16,30% 2008

15,90%

2009

Jasmul ISP dan Jasa dan Mutimedia lain JarTap/JarBer

4,60% 16,30%

4,30%

15,90%

ISP danISP NAP dan Jasa

5,10%

4,80%

Mutimedia lain 1,00% Siskomdat

4,60%

1,40%

4,30%

ITKP ISP dan NAP

3,10% 5,10%

2,90%

4,80%

NAP Siskomdat

5,10% 1,00% 64,80%

5,30%

1,40%

ISP

ITKP

3,10%

65,40%

2,90%

NAPBuku Data Statistik5,10% Sumber: POSTEL Sem II 2009 5,30%

Gambar 2.18 Komposisi Penyelenggara 65,40% ISP 64,80% Multimedia berdasarkan jenis ijin 20082009 Sumber: Buku Data Statistik POSTEL Sem II 2009 Sumber: Buku Data Statistik POSTEL Sem. II 2009 Gambar 2.18 Komposisi Penyelenggara

Multimedia berdasarkan jenis ijin 20082009 Gambar 2.18 Komposisi Penyelenggara Multimedia berdasarkan jenis ijin 2008-2009


43


Bab 2. Kondisi Komin

Jumlah pelanggan ISP pada tahun 2009 meningkat 12% dibanding tahun sebelumnya. Wilayah Jawa merupakan wilayah dengan jumlah pelanggan ISP paling banyak, yaitu mencapai 1,3 juta pelanggan. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 32% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian diikuti oleh wilayah Sumatera dengan 270 ribu pelanggan. Secara total pada tahun 2009, jumlah pelanggan ISP mencapai 1,9 juta pelanggan.

2000000 1800000

Jumlah pelanggan ISP pa 2009 meningkat 12% d tahun sebelumnya. Wila merupakan wilayah jumlah pelanggan ISP banyak, yaitu mencapai Jumlah pelanggan ISP pada tahun Angka ini m 2009 pelanggan. meningkat 12% dibanding sebesar tahunkenaikan sebelumnya. Wilayah32% Jawad merupakan wilayah dengan tahun sebelumnya. K jumlahdiikuti pelanggan palingS oleh ISP wilayah banyak, yaitu mencapai 1,3 juta dengan 270 ribu pe pelanggan. Angka ini mengalami Secara pada kenaikan sebesar total 32% dibanding jumlah Kemudian pelang tahun2009, sebelumnya. mencapai 1,9 juta pelang diikuti oleh wilayah Sumatera

1600000

Bab 2. Kondisi Kominfo Indone

1400000 1200000 2000000 1000000 1800000 800000 1600000

600000

1400000

400000

1200000

200000 1000000 0 800000 600000 400000 200000

20080

2009

Sumber: Buku Data Statistik POSTEL Sem II 2009 Sumber: Buku Data Statistik POSTEL Sem. II 2009

Gambar 2.19 Jumlah Pelanggan ISPpelanggan menurut ISP wilayah Gambar 2.20 Komposisi berdasarkan 2008 2009 Tahun 2008-2009 teknologi akses akses disetiap wilayah

dengan 270 ribu pelanggan. Secara total pada tahun 2009, jumlah pelanggan ISP mencapai 1,9 juta pelanggan.


Gambar 2.19 Jumlah Pelanggan ISP menurut wilayah Tahun 2008-2009

Sebagian besar (65%) pelanggan ISP Indonesia menggunakan teknologi akses dengan DSL, kecuali di wilayah Maluku dan Papua mayoritas menggunakan teknologi Dial up.

100% 90% 80% 100% 70% 90% 60% 80% 50% 70% 60% 40% 50% 30% 40% 20% 30% 10% 20% 0% 10%

Sebagian besar (65%) ISP Indonesia me Sebagian besar (65%) akses pelangga teknologi ISP DSL, Indonesia kecualimenggunaka di wilaya teknologi akses denga dan Papua DSL, kecuali di wilayah Maluk teknolog dan menggunakan Papua mayorita menggunakan teknologi Dial up.

0%

DSL DSL

Dial DialUp Up

Broadband Leased Broadband lainlain Leased line line

Sumber:Buku Buku Data Statistik POSTEL II 2009 Sumber: Data Statistik POSTEL Sem. Sem II 2009 Gambar2.20 2.20 Komposisi ISP ISP Gambar Komposisipelanggan pelanggan berdasarkan teknologi akses akses di setiap Gambar 2.19 Jumlah Pelanggan ISP menurut berdasarkan teknologi akses akses diwilayah setiap Tahun wilayah 2008-2009 Sumber: Buku Data Statistik POSTEL Sem II 2009

wilayah

44




9.000.000

8.171.257

8.000.000 7.000.000

Bab 6.682.280 2. Kondisi Kominfo Indonesia saat ini

6.000.000 5.000.000 8.171.257

4.000.000

Gambar 2.21 menunjukkan jumlah pelanggan ITKP (Internet Teleponi Komunikasi Publik). 2.000.000 Secara total 975.015 terdapat sekitar 8 1.000.000 juta pelanggan304.724 di Indonesia, ¾ 135.161 42.192 31.885 dari total pelanggan berada di 0 wilayah Jawa, yaitu sekitar 6,6 juta pelanggan, diikuti oleh wilayah Sumatera, Kalimantan kemudian Sulawesi. Sedangkan itkp 2009 42.192 31.885 Maluku dan Papua serta wilayah Sumber : Postel Bali dan Nusa Tenggara Sumber :Gambar Postel 2.21 Jumlah Pelanggan ITKP merupakan wilayah dengan menurut wilayah TahunITKP 2009 pelanggan ITKP yangwilayah Gambar 2.21jumlah Jumlah Pelanggan menurut paling sedikit. Tahun 2009 3.000.000

6.682.280

975.015 304.724

135.161

itkp 2009

Gambar 2.21 2.21 menunjukkan menunjukkan Gambar jumlah pelanggan jumlah pelangganITKP ITKP(Internet (Internet Teleponi Komunikasi Publik). Teleponi Komunikasi Publik). Secara total terdapat sekitar 8 Secara total terdapat sekitar juta pelanggan di Indonesia, ¾ juta pelanggan Indonesia, dari8 total pelanggandiberada di ¾ dariJawa, total yaitu pelanggan wilayah sekitarberada 6,6 jutadi wilayah pelanggan, oleh Jawa,diikuti yaitu sekitar wilayah Sumatera, Kalimantan 6,6 juta pelanggan, diikuti oleh kemudian Sulawesi. Sedangkan wilayah Sumatera, Kalimantan Maluku dan Papua serta wilayah Balikemudian dan Sulawesi. Nusa Sedangkan Tenggara Maluku dan Papuadengan serta merupakan wilayah jumlah pelanggan ITKP yang wilayah Bali dan Nusa Tenggara paling sedikit. wilayah dengan merupakan jumlah pelanggan ITKP yang paling sedikit.

: Postel

mbar 2.21 Jumlah Pelanggan ITKP menurut wilayah Tahun 2009

a 2005-2010, rata-rata mbuhan domain.id sekitar Dalam kurun waktu but sub domain yang signifikan mbuhannya adalah co.id sebesar 20%. Domain d yang merupakan sub n tertinggi kedua alami fluktuasi dalam mbuhannya. Sedangkan merupakan sub domain sangat kecil mbuhannya selama lima terakhir

25.000

Selama 2005-2010, rata-rata pertumbuhan domain.id sekitar 12%. Dalam kurun waktu tersebut sub domain yang 25.000 paling signifikan pertumbuhannya adalah co.id yaitu sebesar 20%. Domain 20.000 web.id yang merupakan sub domain tertinggi kedua 15.000 mengalami fluktuasi dalam pertumbuhannya. Sedangkan mil.id merupakan sub domain 10.000 yang sangat kecil pertumbuhannya selama lima 5.000 tahun terakhir

20.000 co.id

web.id Selama 2005 - 2010, rata-rata sch.id pertumbuhan domain .id sekitar or.id 12%. Dalam kurun waktu go.id co.id10.000 tersebut subdomain yang paling web.id ac.id signifikan pertumbuhannya sch.id net.id adalah co.id yaitu sebesar or.id 5.000 mil.id go.id 20%. Domain web.id yang ac.id merupakan subdomain tertinggi 0 net.id 2005 2006kedua 2007 2008 2009 2010 mengalami fluktuasi mil.id Sumber: PANDI, 2010 dalam pertumbuhannya. Sedangkan mil.id Gambar 2.22 Perkembangan Jumlahmerupakan domain.id 0 subdomain yang sangat kecil 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sumber: PANDI, 2010 pertumbuhannya selama lima Sumber: PANDI, 2010 tahun terakhir Gambar 2.22 Perkembangan Jumlah domain.id

15.000

Gambar 2.22 Perkembangan Jumlah domain.id


45


INTERNET DAN KOMPUTER

Bab 2. Kondisi Kominfo Indo

Sejak tahun 2006 - 2008, kepemilikan komputer di rumah tangga Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2006 kepemilikan komputer di rumah tangga Indonesia sekitar 4% kemudian mengalami kenaikan menjadi 6% pada tahun 2007 dan 8% di tahun 2008. Bila dibandingkan berdasarkan wilayah diseluruh Indonesia, tingkat kepemilikan komputer dalam RT di wilayah Jawa paling tinggi, diikuti oleh wilayah Kalimantan. Sedangkan wilayah timur Indonesia memiliki tingkat kepemilikan yang paling kecil.

Selama kurun 2007-2008, akses Internet dalam rumah tangga Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2007, persentase rumah tangga Indonesia yang sudah memiliki akses internet adalah 5,58%. Selanjutnya pada tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi 8,56%. Tercatat sejak tahun 2007, Jawa masih memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 6,65% dan meningkat menjadi 9,95% pada tahun 2008. Peningkatan ini juga terjadi di wilayah lainnya, termasuk di wilayah Maluku dan Papua.

46

10%

Bab Kominfo Indo Sejak2. Kondisi tahun 2008, kepemilikan kompu rumah tangga Ind mengalami peningkatan Sejak tahun signifikan. Pada kompu tahun 2008, kepemilikan kepemilikan tangga komputer Ind di rumah tangga Indonesia sekita mengalami peningkatan kemudian mengalami signifikan. Pada tahun ke menjadi 6% pada tahundi20 kepemilikan komputer tangga Indonesia sekitar 8% di tahun 2008. kemudian mengalamiberda ke Bila dibandingkan menjadi 6% pada tahun 200 wilayah di 8% di tahun 2008. Indonesia, tingkat kepe Bila dibandingkan berda komputer dalam RT di wilaya wilayah di paling tinggi, diikuti oleh s Indonesia, kepem Kalimantan. tingkat Sedangkan komputer dalam RT di wilaya timur Indonesia memiliki paling tinggi,yang diikuti oleh kepemilikan paling keciw Kalimantan. Sedangkan w timur Indonesia memiliki t kepemilikan yang paling kecil

9% 8% 7% 10% 6% 9% 5% 8% 4% 7% 3% 6% 2% 5% 1% 4% 0% 3% 2% 1% 0%

2006

2007

2008

Sumber: SUSENAS 2006-2008, Badan Pusat Statistik

Sumber: SUSENAS 2006-2008, Badan2008 Pusat Statistik 2006 2007

Gambar 2.23 Kepemilikan komputer dalam RT Indonesia Sumber: Gambar SUSENAS 2006-2008, Badan Pusatkomputer Statistik 2.23 Kepemilikan dalam Rumah Tangga Indonesia Gambar 2.23 Kepemilikan komputer dalam RT Indonesia

12% 10% 12% 8% 10% 6% 8% 4% 6% 2% 4% 0% 2% 0% 2007

2008

Sumber: SUSENAS 2006-2008, Badan Pusat Statistik 2007 2008

Selama kurun 2007-2008, Internet dalam rumah Indonesia mengalami kenaik Selama kurun 2007-2008, cukup signifikan. Pada Internet dalam rumah 2007, persentase rumah Indonesia mengalami kenaika Indonesiasignifikan. yang sudah Pada memil cukup internet adalah 5,58%. Sela 2007, persentase rumah pada tahun 2008 me Indonesia yang sudah memilik peningkatan menjadi 8,56%. internet adalah 5,58%. Sela sejak tahun pada tahun 2007, 2008 Jawa me memiliki persentase tertingT peningkatan menjadi 8,56%. sebesartahun 6,65% m sejak 2007,danJawa menjadi persentase 9,95% padatertingg tahun memiliki Peningkatan ini jugadan terjadime di sebesar 6,65% lainnya, termasuk di wilayah menjadi 9,95% pada tahun Peningkatan dan Papua. ini juga terjadi di lainnya, termasuk di wilayah dan Papua.

Gambar 2.24 Statistik Sumber: SUSENAS 2006-2008, Badan Pusat Sumber: SUSENAS 2006-2008, Badan Pusatyang Statistik Sebaran Rumah Tangga Indonesia memiliki akses

Internet, 2007-2008 Gambar 2.24 Gambar 2.24 Sebaran Rumah Tangga Indonesia yang Sebaran Rumah Tangga Indonesia yang memiliki akses memiliki akses Internet, 2007-2008 Internet, 2007-2008



Sumber: SUSENAS 2008, Badan Pusat Statistik

Gambar 2.25 Distribusi Rumah Tangga yang memiliki Komputer dan Akses Internet, 2008

Pada tahun 2008, distribusi komputer dan akses Internet masih terkonsentrasi di wilayah Jawa. Diikuti oleh wilayah Sumatera yaitu sekitar16,58% dari total rumah tangga dengan komputer dan 16,77% dari total rumah tangga dengan akses internet. Sedangkan selebihnya berada di wilayah lainnya.

Ranking

Site

Kategory

1

Facebook

Jejaring Sosial

2

google.co.id

Mesin Pencarian

3

Google

Mesin Pencarian

4

Blogger.com

Blog

5

Yahoo!

Portal

6

Kaskus -Komunitas Indonesia

Komunitas

7

YouTube -Broadcast yourself

Komunitas

8

WordPress.com

Blog

9

Detik.com

Berita

10

4shared

File Sharing

11

Twitter

Jejaring Sosial

12

KOMPAS.com

Berita

13

Wikipedia

Ensiklopedia

14

VIVAnews.com

Berita

15

Detiknews

Berita

16

Clicksor

Bisnis

17

angege.com

Portal

18

KlikBCA

E-Banking

19

Ziddu

Berbagi Berkas

20

KapanLagi.com

Entertainment

Situs jejaring sosial Facebook masih menduduki peringkat pertama berdasarkan pemantauan lalu lintas internet yang dilakukan oleh Alexa. Google.co.id, google.com dan Yahoo.com berada pada posisi selanjutnya. Situs blog seperti blogger dan wordpress juga cukup popular dan menduduki posisi ke-5 dan ke-8. Sedangkan situs komunitas terbesar di Indonesia kaskus menduduki peringkat ke-6. Sumber: Alexa (23 Nov 2010)

Tabel 2.1 20 Situs tertinggi di Indonesia


47


No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Instansi Kementerian Pertanian Kementerian ESDM Kementerian Pendidikan Nasional Bank Indonesia Kementerian Perdagangan Kementerian Keuangan Kementerian Perhubungan Kementerian PU Badan Pusat Statistik Kementerian Kehutanan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kesehatan Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Pemeriksa Keuangan Bappenas Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Luar Negeri Kementerian Agama Kementerian Riset dan Teknologi Badan Kepegawaian Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Sosial Dewan Perwakilan Rakyat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kementerian Pertahanan Kementerian Lingkungan Hidup Sekretariat Negara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian BUMN Bapepam Mahkamah Konstitusi Kejaksaan Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Perumahan Rakyat Lembaga Administrasi Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Kementerian Perindustrian Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Kementerian Pembagunan Daerah Tertinggal

Rangking trafik dunia

Rangking trafik Indonesia

37,156 40,628 41,291 46,910 53,260 53,368 60,787 62,467 65,878 68,966 70,013 73,936 80,235 90,996 93,078 94,542 105,140 106,564 108,797 120,689 130,250 141,271 163,912 173,011 175,674 176,381 177,871 180,683 220,753 229,839 240,299 240,577 254,191 295,503 381,781 401,668 576,809 641,516 716,146 720,499 836,424 1,131,570 1,199,453

436 (2) 306 (1) 607 (3) 730 (5) 962 756 1,026 1,041 860 1,174 616 (4) 1,111 1,742 1,014 1,617 2,956 2,982 1,765 2,438 2,339 2,422 3,800 4,030 3,109 5,270 2,604 2,753 4,977 3,990 4,589 3,624 5,848 9,590 8,969 7,140 9,991 7,713 14,502 33,019 15,030 31,973 43,130 22,656

Sumber: Alexa (23Nov2010)

Tabel 2.2 Daftar rangking trafik akses terhadap situs kementerian dan Lembaga Pemerintahan

48



World traffic rank merupakan rangking trafik yang diukur oleh Alexa berdasarkan akses terhadap situs tersebut dari seluruh dunia, sedangkan IDN Trafic rank merupakan rangking trafik berdasarkan trafik akses yang berasal dari Indonesia. Terlihat bahwa Kementerian Pertanian merupakan situs kementerian yang paling populer di trafik dunia, sedangkan untuk akses dari Indonesia masih kalah dengan kementerian ESDM. Hal ini menunjukkan kementerian ESDM paling populer di Indonesia. Sedangkan kementerian Komunikasi dan Informatika menduduki peringkat ke 4 paling popular di Indonesia, setelah kementerian ESDM, kementerian Pertanian dan kementerian Pendidikan Nasional. Bank Indonesia menduduki peringkat ke 5 terpopular di Indonesia.


49


Open Source Open source software adalah software yang membuka/membebaskan source codenya untuk dilihat oleh orang lain dan membiarkan orang lain mengetahui cara kerja software tersebut dan sekaligus memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada software tersebut dan dapat diperoleh tanpa membayar lisensi. Open source ini ditujukan untuk mengatasi ketergantungan pada lisensi software tertentu. Sebagai salah satu cara untuk menggalakkan penggunaan open source, Kementerian Kominfo telah menyelenggarakan Global Conference on Open Source (GCOS) 2009 pada tanggal 26 s/d 27 Oktober 2009 diikuti oleh 12 negara. Hadir juga perwakilan Open Document Format (ODF) yang akan diadopsi menjadi SNI untuk pertukaran dokumen pemerintah agar mandiri dan tidak berpihak/tergantung pada sebuah software saja. Di sela-sela kegiatan ini, diselenggarakan pula Indonesia Open Source Award (IOSA) 2010, yang merupakan ajang penghargaan kepada instansi Pemerintah Pusat, Lembaga Negara lainnya, Pemerintah Prov/Kab/Kota yang telah melakukan migrasi ke piranti lunak legal dengan pilihan utama Open Source Software (OSS). Tujuan kegiatan ini untuk terus menekan tingkat pembajakan software di Indonesia serta penghematan devisa negara. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman publik terhadap program-program pemerintah. Kegiatan ini sudah mulai berdampak positif, yaitu sudah mulai munculnya kesadaran dari pihak pemerintah daerah mengenai penggunaan perangkat lunak legal di lingkungan instansi pemerintahan. Banyaknya undangan yang hadir menunjukkan minat yang cukup besar dari pemerintah daerah untuk turut menyukseskan program pemerintah mengenai pemanfaatan open source di lingkungan instansi pemerintah.

Gambar 2.26 Kementerian Kominfo telah menyelenggarakan Global Conference on Open Source (GCOS) 2009

50



SePP • SePP (sistem elektronik pengadaan barang dan jasa) suatu Indonesia sistem elektronik Bab merupakan 2. Kondisi Kominfo saat ini untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo.

SePP

• Selain untuk tujuan praktis, SePP ini dimaksudkan untuk secara obyektif, transparan dan real-time menggantikan sistem pengadaan konvensional. • SePP (sistem elektronik pengadaan barang dan jasa) merupakan suatu sistem elektronik untuk

• kegiatan Sepanjang tahun 2010, khususnya terhitung hingga awal bulan Oktober 2010, di pengadaan barang dan jasa yang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo. Kominfo terdapat paket pengadaan jasa senilai Rp •Kementerian Selain untuk tujuan praktis, SePP ini219 dimaksudkan untuk secarabarang obyektif,dan transparan dan realtime menggantikan sistem pengadaan konvensional. 389.745.505.305,- yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja pusat dan UPT di daerah• Sepanjang tahun 2010, khususnya terhitung hingga awal bulan Oktober 2010, di Kementerian daerah dengan menggunakan SePP (sistem elektronik pengadaan barang dan jasa). Kominfo terdapat 219 paket pengadaan barang dan jasa senilai Rp 389.745.505.305,- yang telah

• dilaksanakan Instansi-instansi lain pengguna Kementerian Perhubungan, Kementerian oleh satuan kerja pusatSePP dan adalah UPT di daerah-daerah dengan menggunakan SePP (sistem elektronik pengadaan barang dan jasa). Pertanian, Pemda NTB dan PT Taspen dengan total 625 paket pengadan barang/jasa senilai • Instansi-instansi lain pengguna SePP adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Rp2.158.763.984.579,-. yangdengan disebutkan diatas, juga turut menggunakannya Pertanian, Pemda NTB danSelain PT Taspen total 625 paketyang pengadan barang / jasa senilai Rp adalah KementerianSelain Ristek, BATAN, KPK, PTTdiatas, aspenyang dan juga BKKBN. 2.158.763.984.579,-. yang disebutkan turut menggunakannya adalah Ristek, BATAN, KPK, PT Taspen dan BKKBN. • Kementerian SePP ini dikembangkan oleh Kementerian Kominfo dan mulai diresmikan pada tanggal 17 • SePP ini dikembangkan oleh Kementerian Kominfo dan mulai diresmikan pada Desember 2008 setelah menerima bagian dari pengakuan tanggal 17 Desember 2008 setelah ISO9001 menerimasebagai ISO 9001 sebagai bagian dari internasional pengakuan internasional sistem manajemen mutu (ISO 9001). untuk sistemuntuk manajemen mutu (ISO9001).

Gambar 2.27 Sistem e-pengadaan Pemerintah Gambar 2.27 Sistem e-pengadaan Pemerintah

• Fitur-fitur yang tersedia didalam SePP adalah: e-Lelang (e-Tendering) untuk lelang barang, jasa pemborongan dan jasa lainnya, e-Pembelian (e-Purchasing) untuk pengadaan secara • Fitur-fitur yang tersedia di dalam SePP adalah: e-Lelang (e-Tendering) untuk lelang barang, jasa langsung, e-Selection untuk lelang jasa konsultansi, dan e-Katalog, yaitu untuk sistem pemborongan dan jasa lainnya, e-Pembelian (e-Purchasing) untuk pengadaan secara langsung, emanajemen barang/jasa sistem manajemen barang/jasa Selection untukpenyedia lelang jasa konsultansi,(vendor), dan e-Katalog, yaitu untuk sistempengguna manajemen penyedia barang/jasa (vendor), sistem manajemen pengguna barang/jasa (instansi pemerintah), sistem (instansi pemerintah), sistem daftar hitam (blacklist) dan sistem jejak data (audit trail). daftar hitam (black list) dan sistem jejak data (audit trail).

• •Dengan sistemSePP, SePP, Kementerian Kominfo sudah melakukan dalam Dengan sistem Kementerian Kominfo sudah melakukan transparansitransparansi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dengan sistem ini sistem pula, telah banyak diperoleh pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa.online Dengan online ini pula, telah penghematan yang dipelopori oleh Kementerian Kominfo. banyak diperoleh penghematan yang dipelopori oleh Kementerian Kominfo.


51


Bab 2. Kondisi Komin

Penggunaan open source software di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari total 497 kabupaten/kota di Indonesia, baru ada 38 kab/kota yang sampai pada tahap memiliki kebijakan OSS di instansinya dan 31 kab/kota yang sudah menggunakan OSS. Sejak dideklarasikan pertamakali pada tahun 2004, pelaksanaan penggunaan OSS di instansi pemerintah cenderung lambat.

31; 6%

Penggunaan open sour Indonesia masih sanga Belum memiliki ini Kominfo terlihatIndonesia dari s kebijakan OSS Bab 2. Kondisi kabupaten/kota di In Sudah memiliki ada 38 kab/kota yang kebijakan OSS tahap memiliki kebij Sudah 31; 6% open source software instansinya dan 31di k 38; 8% menerapkan Penggunaan OSS Indonesia masih sangat rendah. Hal sudah menggunakan O Belum memiliki ini terlihat dari total 497 kebijakan OSS 428; 86% Sejak dideklarasikan kabupaten/kota di Indonesia, baru Sudah memiliki pada yang tahun ada 38 kab/kota sampai2004, pada kebijakan OSS penggunaan OSS tahap memiliki kebijakan OSS di Sumber: Ditjen APTEL 2010 Sudah Sumber: Ditjen APTEL 2010 instansinya dan 31 kab/kota yang menerapkan OSS pemerintah cenderung Gambar 2.28 Tingkat Penggunaan Open 38; 8%

sudah menggunakan OSS. sumber di instansiOpen pemerintah Gambar 2.28Software Tingkat Penggunaan Source Sejak dideklarasikan pertama kali 428; 86% Software di instansi pemerintah pada tahun 2004, pelaksanaan penggunaan OSS di instansi Sumber: Ditjen APTEL 2010 pemerintah cenderung lambat. Gambar 2.28 Tingkat Penggunaan Open sumber Software di instansi pemerintah 0

Tercatat 24 dari 33 propinsi di Indonesia telah menerapkan sistem e-Pengadaan yang sejauh ini belum teroptimalkan secara merata. Seluruh wilayah Jawa telah menunjukkan perkembangan implementasi e-Pengadaan yang baik. Wilayah Riau dan Kep.Riau juga telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam sistem e-Pengadaan, bahkan mengalahkan perkembangan di Jawa Barat.

DKI Jakarta Riau dan Kep.Riau 0 Jawa Barat Jawa Timur DKI Jakarta Banten Riau dan Kep.Riau DI Yogyakarta Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah96 Banten Lampung81 DI Yogyakarta 62 Jawa TengahSulSel 62 SumBar Lampung 60 SumSel SulSel 28 SumBar 14 SumUt SumSel Bali 13 SumUt 12 Papua Bali 6 Papua NAD 6 NADBaBel 5 BaBel 4 Maluku Maluku NTT 4 NTT 2 JambiJambi 1 KalBar KalBar 1 KalSelKalSel 1 KalTim 1 KalTim SulUt 1 SulUt

500

500

96 81 449 430 62 62 60 28 14 13 12 6 6 5 4 4 2 1 1 1 1 1

1000

449 1000 4301500

1500

2000

2132 2000

2500 2132

Sumber: Ditjen Postel 2010

Sumber: Ditjen APTELPostel 2010 Sumber: Ditjen Gambar 2.29. Penerapan 2010 sistem e-Pengadaan Pemerintah Gambar 2.29. Penerapan sistem e-Pengadaan

Pemerintah Gambar2.29. Penerapan sistem e-Pengadaan Pemerintah

52


2500

Tercatat 24 dar Indonesia tela sistem e-Pen Tercatat 24 dari 33 propinsi di sejauh Indonesia telah menerapkanin sistem e-Pengadaan yangs teroptimalkan

sejauh ini belum teroptimalkan secara merata.

Seluruh wilaya menunjukkan Seluruh wilayah Jawa telah menunjukkanimplementasi perkembangan implementasiyange-Pengadaan baik. Wil yang baik. Wilayah Riau dan Kep.Riau Kep.Riau juga telah menunjukkanmenunjukkan perkembangan yang sangatyang pesatsangat dalam sistem e-Pengadaan, bahkan sistem e-Penga mengalahkanmengalahkan perkembangan di Jawa Barat. di Jawa Barat.



3,33 3,2 3,05 3,22 3,25 1-Jatim 3,29 3,07 2,76 3,26 2,92 2-DIY 3,24 3,22 2,83 3-Jabar 2,58 3,13 2,75 2,87 3,1 2,59 3,08 4-DKI 2,79 2,93 2,76 2,37 3,17 5-Kaltim 6-Jateng 2,54 2,27 2,76 2,59 2,58 2,79 2,6 2,48 2,59 2,25 7-NTT 8-Riau 2,29 2,4 2,1 2,48 2,25 9-Banten 2,13 2,2 1,86 2,11 2,75 10-Papua 2,08 2,07 2,43 1,7 2,5 11-Sumsel 1,83 1,9 2,57 1,9 2,5 12-Bali 1,96 2,27 1,86 2,67 1,33 13-… 1,96 2,47 1,71 2,37 1,5 14-… 2 2,2 2 2,22 1,5 15-Sumbar 2,13 2,2 1,67 2,7 1 16-Jambi 2,38 2,33 1,81 2,04 1 17-Sumut 1,71 1,93 2,14 2,19 1,08 18-NTB 1,92 1,87 1,86 1,7 1 19-Sulsel 1,38 1,87 1,9 1,411,33 20-Sultra 1,75 2 1,331,151,67 21-NAD 1,58 1,2 1,67 1,56 1,83 22-… 1,71 1,87 1,52 1,67 1 23-… 1,13 1,8 1,52 1,89 1 24-Kepri 1,421,271,381,591,25 25-Kalsel 1,08 1,8 1,431,52 1 26-Sulbar 1,291,671,241,3 1 27-Babel 1,08 1 1,57 1,561,08

0

5

10

15

Sumber: DitjenKebijakan APTEL 2010

Kelembagaan Sumber: Ditjen Postel 2010

20

Infrastruktur

Gambar 2.30. Pemeringkatan e-Gov berdasarkan provinsi

Gambar 2.30. Pemeringkatan e-Gov. berdasarkan provinsi 1-DEPDIKNAS 2-DEPKEU 3-DEPPU 4-DEPHAN 5-DEPPERIN 6-BAPPENAS 7-DEPNAKERTRANS 8-DEPSOS 9-DEPESDM 10-KEMENRISTEK 11-DEPHUB 12-DEPKOMINFO 13-DEPKUMHAM 14-KEMENEGKOPUKM 15-DEPTAN 16-DEPDAG 17-DEPKES 18-DEPAG 19-KEMENEGBUMN 20-KEMENEGPAN 21-KEMENEGKLH 22-DEPBUDPAR 23-DEPDAGRI 24-DEPHUT 25-KEMENEGPDT 26-KEMENPERA 27-KEMENPORA

3,41 3,25 3,39 3,25 3,56 3,38 2,92 3,57 3,25 3,47 3,58 3,29 3,13 3,05 3,46 3,5 2,83 2,84 3,14 2,86 3,25 3,07 2,67 3,33 2,33 2,71 2,67 2,81 3,08 3,08 2,84 2,7 2,57 2,59 3,06 3 1,92 2,83 2,8 3,05 2,46 3,07 2,57 2,92 2,5 2,54 2,6 2,86 3,42 2,08 2,63 2,8 2,43 2,63 2,92 3 2,42 2,63 2,67 2,62 3,02 2,65 2,29 2,56 2,75 3 2,08 2,25 2,6 2,62 2,42 2,6 2,67 2,56 2,17 1,93 2,08 2,69 2,8 2,4 2,44 2,4 2,68 2,72 1,63 2,29 2,47 2,33 3,08 1,58 1,58 2 2,24 3,38 1,92 1,63 1,9 2,57 2,57 1,88 1,88 2,13 2,51 1,891,83 1,8 1,93 2,43 1,921,75 1,97 1,85 2,32 2 1,56 1,54 2 2,14 2,21 1,5 1,51,531,81 2,15 2 1,381,87 2 2,381,33 1,542,071,571,881,58

0 Kebijakan

Kelembagaan

5 Infrastruktur

10 Aplikasi

15

20

Perencanaan

Sumber: Ditjen Postel 2010

Sumber: Ditjen APTEL 2010 Gambar 2.31 Pemeringkatan e-Gov berdasarkan

kementerian Gambar 2.31 Pemeringkatan e-Gov berdasarkan kementerian

Gambar 2.30 2.30 menunjukkan Gambar menunjukkan beragamnya tingkattingkat penerapan beragamnya penerapan egovernment di Indonesia dalam e-government di Indonesia dalam aspek aspek kebijakan, kelembagaan, kebijakan, kelembagaan, infrastrukt infrastruktur, aplikasi dan ur, aplikasi dan perencanaaan. perencanaaan. Umumnya daerahUmumnya daerah-daerah di wilayah daerahJawa di wilayah Jawadalam lebih memberi lebih maju maju pelayanan dalam memberi pelayanan kepada publik dengan e-government. kepadapenerapan publik dengan penerapan Masih e-government. Masih minimnya minimnya kebijakan, kelembagaan dan kebijakan, kelembagaan dan perencanaan e-government perencanaan e-government memmembuat infrastruktur yang buat infrastruktur dibangun dibangun yang belum memberikan belummanfaat memberikan yangmanfaat optimal yang kepada publik optimal kepada publik karena aplikasi yangkarena dikembangkan belum memberikan belum manfaat secara aplikasi yang dikembangkan maksimal. memberikan manfaat secara maksimal.

2010 Penerapan e-government Penerapan Instansi di Instansie-government pusat terlihatdi lebih pusat terlihatkeseluruhan lebih baik jika secara baik secara keseluruhan jika dibandingkan dibandingkan dengan penerapan dengan penerapan e-government e-government pada daerah. pemerintah pada pemerintah Secara daerah. Secara umum, Kementerian umum, Kementerian Diknas, Keuangan, Keuangan,Pertahanan, Pertahanan,Perin Diknas, dustrian dan Bappenas merupakan Perindustrian dan Bappenas intansi pusat yang penerapan merupakan instansi pusat yang egovernmentnya lebih baik penerapan e-government-nya ledibandingkan instansi lainnya. bih baik dibandingkan instansi Sedangkan Kominfo yang merupakan lainnya. institution Sedangkan dalam Kominfopenerapan yang leading merupakan leading e-government masih institution belum menggunakan aplikasi e-government dalam penerapan e-government secara maksimal karena masih belum menggunakan institusi aplikasi ini tergolong baru dari sisi kelembagaan. e-government secara maksimal karena institusi ini tergolong baru dari sisi kelembagaan.


53


TELEVISI

ITTS

Improvement on Television Transmitting Stations (ITTS) adalah suatu program kegiatan untuk melakukan rehabilitasi atau penggantian peralatan pemancar di 30 lokasi satuan transmisi TVRI. Seperti diketahui bahwa kondisi peralatan pemancar TVRI saat ini sebagian besar tidak dapat beroperasi secara optimal sehingga mengakibatkan kualitas penerimaan siaran dan jangkauan siaran sangat menurun. Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 8 Juni 2010 di Semarang telah meresmikan pengoperasian pemancar proyek peningkatan stasiun pemancar TVRI untuk sejumlah satuan transmisi TVRI. Program peningkatan stasiun televisi ini didanai melalui pinjaman lunak dari Pemerintah Spanyol (dengan nilai total untuk 30 pemancar sebanyak Rp 239,51 milyar). Peningkatan jangkauan siaran TVRI dilaksanakan dengan mengganti perangkat pemancar televisi yang sudah tidak layak, berupa pengadaan untuk tahap pertama sebanyak 30 pemancar televisi, sistem antena dan kelengkapan lainnya, yang tersebar di 32 lokasi pada 18 provinsi.

Gambar 2.32 Improvement on Television Transmitting Stations (ITTS) Project

Melalui peresmian pemancar televisi ini, diharapkan para pemirsa TV di sejumlah daerah dapat menikmati siaran TVRI dengan kualitas yang lebih baik, dan siaran yang diterima dapat sebagai penyeimbang informasi lainnya yang diterima melalui stasiun televisi swasta. Setelah selesainya program peningkatan ini, TVRI dapat menjangkau 50% wilayah Indonesia. Kedepan, diharapkan juga daya jangkau yang dahulu TVRI pernah mencapai 82% wilayah Indonesia dapat diwujudkan kembali.

54




400

376

350 300 250 200 150 100 50

49

28 20

47 40

23 26 30 27

52

Dari 11 11 stasiun stasiun TV nasional, TV Dari nasional, TVRI memiliki jumlah TVRI memiliki jumlah stasiun transmisi terbanyak stasiun transmisi terbanyak yaitu sebanyak 376, diikuti oleh Metro sebanyak yaitu TV sebanyak 376, 52 diikuti stasiun, oleh RCTI MetroTV sebanyak sebanyak 49 stasiun transmisi dan Global sebanyak5247stasiun, stasiun. RCTI sebanyak 49 stasiun transmisi

dan Global sebanyak 47 stasiun.

0

sumber : Diolah dari data JICA-Kominfo 2008 sumber : Diolah dari data JICA-Kominfo 2008

Gambar 2.33 Jumlah Stasiun Transmisi TV analog Gambar 2.33 Jumlah Stasiun Transmisi TV analog terrestrial terrestrial

1960

1965

1970 1975 1980 1985 1990

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

1995 2000 2005

2010

2010

sumber: Pusat Data diolah dari berbagai Sumber

Perkembangan pertelevisian Indonesia mengalami peningkatan pesat sejak tahun 1990-an dan terus meningkat sampai tahun 2000an dengan munculnya stasiun-stasiun lokal. Sedangkan terjadi kesenjangan yang sangat lama sejak berdirinya TVRI pada tahun 1962 hingga munculnya stasiun TV swasta nasional pertama yaitu RCTI pada tahun 1988.

sumber: Pusat Data diolah dari Gambar berbagai 2.34 Sumber Perkembangan Industri Televisi

Gambar 2.34 Perkembangan Industri Televisi

Perkembangan pertelevisian Indonesia mengalami peningkatan pesat sejak tahun 1990-an dan terus meningkat sampai tahun 2000an dengan munculnya stasiun-stasiun lokal. Sedangkan terjadi kesenjangan yang sangat lama sejak berdirinya TVRI pada tahun 1962 hingga munculnya stasiun TV swasta nasional pertama yaitu RCTI ada tahun 1988. Indonesia Indonesia Communication Communication And And Information Information Technology Technology -- White White Paper Paper 2010 2010

55


Uji Coba Digital Uji coba digital adalah suatu rangkaian kegiatan uji coba terhadap rencana penerapan teknologi digital siaran televisi. Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 29 Januari 2010 telah meresmikan uji coba lapangan penyiaran televisi digital di wilayah Bandung dan sekitarnya. Acara tersebut merupakan suatu rangkaian seremoni serupa oleh pemerintah pada tanggal 13 Agustus 2008 di Studio TVRI Jakarta dalam peresmian soft launching uji coba siaran televisi digital di Indonesia, dan kemudian berlanjut pada tanggal 20 Mei 2009 di Studio SCTV Jakarta melalui uji coba siaran digital untuk penerimaan televisi bergerak (Mobile TV) yang dilakukan oleh Konsorsium Tren Mobile TV dan Konsorsium Telkom -Telkomsel -Indonusa. Sebelum adanya peresmian di Bandung ini sejumlah kegiatan telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo, yaitu antara lain uji coba siaran di wilayah Jabodetabek, talkshowtentang rencana implementasi televisi digital di beberapa stasiun televisi dari berbagai narasumber terkait, penayangan advetorialdan iklan layanan masyarakat tentang televisi digital di beberapa Broadcast and Multimedia Show (BMS) di JCC bulan November 2009.

Gambar 2.35 Perbedaan teknologi analog dan digital pada industri pertelevisian

Manfaat uji coba antara lain memungkinkan pemerintah mengkaji setiap aspek teknis dan non teknis berupa kinerja perangkat dan sistem, model penyelenggaraan siaran televisi digital, model regulasi dan kelembagaan, serta fitur layanan televisi digital yang diharapkan mayarakat. Out put yang diharapkan dari uji coba tersebut adalah berupa: sosialisasi tentang siaran digital khususnya tentang kualitas penerimaan siaran digital; kerjasama antar lembaga penyiaran dalam pemanfaatan infrastruktur sistempenyiaran televisi digital; mendorong masyarakat untuk memiliki STB; dan adanya produksi STB dalam negeri dengan harga terjangkau.

56



IPTV

Gambar 2.36 Skema IPTV (Internet Protokol Television)

IPTV (Internet Protocol Television) adalah sistem penyiaran dimana televisi digital menggunakan internet protokol melalui infrastruktur yang mencakup pengiriman pita-lebar dalam mekanisme penyiarannya. IPTV direncanakan diadakan, karena IPTV dapat memberikan layanan yang ekonomis namun dengan tidak mengorbankan kualitas layanan. Ini karena teknologi bandwidth transmisi yang efisien, yaitu IP multicasting. Menteri Tifatul Sembiring pada tanggal 30 Juli 2010 telah mengesahkan Peraturan Menteri Kominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/7/2010 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet sebagai pengganti Peraturan Menteri Kominfo No. 30/PER/M.KOMINFO/8/2009. Untuk merealisasikan IPTV ini, Kementerian Kominfo membuka peluang bagi para penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi serta penyiaran untuk berpartisipasi melalui mekanisme seleksi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Di dalam peraturan ini diantaranya disebutkan, bahwa penyelenggaraan layanan IPTV bertujuan: mendorong investasi untuk memacu penggelaran infrastruktur jaringan telekomunikasi pita lebar secara luas; meningkatkan efisiensi pemanfaatan jaringan tetap lokal kabel eksisting; memacu pertumbuhan industri konten, perangkat keras, dan perangkat lunak dalam negeri; meningkatkan kontrol sosial dan partisipasi masyarakat melalui layanan interaktif yang disediakan; mempercepat pertumbuhan layanan transaksi elektronik. Dalam penyelenggaraan layanan IPTV, penyelenggara wajib: melindungi kepentingan dan keamanan negara; menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; memajukan kebudayaan nasional; mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa; mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global; mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat.


57


Bab 2. Kondisi Kominfo

POS Dalam kurun 2004-2010* infrastruktur pos tidak berubah secara signifikan. Jumlah kantor terbanyak adalah kantor pos cabang (luar kota) diikuti oleh kantor pos cabang (dalam kota) kemudian kantor pos cabang (kabupaten). Pada tahun 2009 terdapat kenaikan jumlah kantor pos cabang (kabupaten). Hal ini terkait dengan kebijakan pembenahan infrastruktur pos, namun demikian total kenaikannya hanya 1,37% dibandingkan jumlah pada tahun sebelumnya.

3000 2500 2000 15003000 10002500 2000

500

1500

0

1000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

500 0

Kantor Pos Kantor Cabang (Kabupaten) 2004 2005Pos2006 2007 2008 2009 2010* Kantor Pos Cabang (DalamKota) Kantor Pos

Kantor Pos Cabang (LuarKota)

Kantor Pos Cabang (Kabupaten)

*data sampai 20Kantor JuniPos 2010 Cabang (DalamKota) Sumber: Buku Data Statistik POSTEL II 2009 Kantor Pos Cabang (LuarKota) Sumber: Buku Data Statistik POSTEL Sem.Sem II 2009

Gambar 2.3720Perkembangan Jumlah Kantor *data sampai Juni 2010 Gambar 2.37 Perkembangan Jumlah Kantor Pos Pos menurut jenisnya Sumber: Buku Data Statistik POSTEL Sem II 2009

Dalam kurun 20 infrastruktur pos tidak Bab 2. Kondisi Kominfo Indone secara signifikan. Jumla terbanyak adalah kan cabangkurun (luar kota) diik Dalam 2004-201 kantor pos cabang (dal infrastruktur pos tidak berub secara signifikan.kantor Jumlah kant kemudian pos terbanyak adalah Pada kantor tahp (kabupaten). cabang (luar kenaikan kota) diikuti ole terdapat jumla kantor pos cabang (dalam kot pos cabang (kabupaten) kemudian kantor pos caba terkait Pada dengan (kabupaten). tahun 200 pembenahan in terdapat kenaikan jumlah kant demikia pos pos, cabang namun (kabupaten). Hal terkait dengan kebijaka kenaikannya hanya pembenahan infrastrut dibandingkan jumlah pa pos,sebelumnya. namun demikian tot

kenaikannya hanya 1,37 dibandingkan jumlah pada tahu sebelumnya.

menurut jenisnya

Gambar 2.37 Perkembangan Jumlah Kantor Pos menurut jenisnya 2000

Jumlah kantor pos menurut wilayah tidak mengalami perubahan yang signifikan. Wilayah Jawa merupakan wilayah dengan jumlah kantor pos paling banyak, diikuti oleh wilayah Sumatera kemudian Sulawesi. Penambahan jumlah kantor pos lebih didasarkan pada kebutuhan pelayanan publik di wilayah tersebut dan bukan pada luas area yang harus dilayani.

18002000 16001800 1600

1400

1400

58

Jawa

Sumatera

1200

Sumatera

1000

Kalimantan

1200 1000

800 800 600 600

Kalimantan

Sulawesi Sulawesi

400 400

Bali dan Bali dan Nustra Nustra

200 200

Maluku dandan Maluku Irian Jaya

0


Jawa

Irian Jaya

0

*data sampai 20 Juni 2010

*data sampai 20 Data Juni Statistik 2010 POSTEL Sem II 2009 Sumber: Buku Gambar Jumlah Sumber: Buku2.38 DataPerkembangan Statistik POSTEL Sem IIKantor 2009 Pos Gambar 2.382.38 Perkembangan KantorKantor Pos menurut menurutJumlah wilayah Gambar Perkembangan Jumlah Pos wilayah menurut wilayah


Jumlah kantor pos menur

Jumlah kantor pos menurut wilay tidak mengalami perubah tidak mengalami perubahan yang signifikan. Wilayah Jawa m signifikan. Wilayah Jawa merupa wilayah dengan jumlah ka wilayah dengan jumlah kantor po paling banyak, diikuti oleh paling banyak, diikuti oleh wilaya Sumatera kemudian Sulaw Sumatera kemudian Sulawesi. Penambahan Penambahan jumlahjumlah kantor kant pos didasarkan pada keb lebihlebih didasarkan pada kebutuhan pelayanan publikpublik di wilayah pelayanan di wilay tersebut dan bukan pada luas are tersebut dan bukan pada yangyang harusharus dilayani. dilayani.


Terdapat

1400

1000 800

400 200 0

1400 1200 1000 800 600 400 200

Kantor Pos 0 Kantor Pos Cabang (Kabupaten) Kantor Pos Cabang (Dalam Kota) Kantor Pos Cabang (Luar Kota) Kantor Pos 2010 *data sampai 20 Juni Kantor Pos Cabang (Kabupaten) Sumber: Buku Data Statistik POSTEL Sem II 2009

Kantor Pos Cabang (Dalam Kota) Gambar 2.39 Sebaran Jumlah Kantor Pos menurut Pos Cabang (Luar Kota) Gambar2.39Kantor Sebaran Kantor Pos menurut Jenis JenisJumlah dan Wilayah *data sampai 20 JuniWilayah 2010 dan

350.000 300.000 250.000 200.000 150.000

komposisi

Jawa merupakan dengan Terdapat perbedaan wilayah komposisi infrastruktur terbanyak jumlah kantor pospos di tiap wilayah.tapi Jawamemiliki merupakan komposisi wilayah dengan berbeda infrastruktur terbanyak Bab 2. Kondisi pos Kominfo Indonesiatapi saat ini dengan yang lain. Perbedaan memiliki komposisi berbeda Terdapat perbedaan komposisi tersebut ada lain. pada jumlah kantor dengan yang Perbedaan jumlah kantor pos di tiap wilayah. tersebut pada (kabupaten) jumlah kantor pos ada cabang yang Jawa merupakan wilayah dengan pos cabang (kabupaten) yang lebih lebih sedikit dibandingkan dengan infrastruktur pos terbanyak tapi sedikit dibandingkan dengan memiliki komposisi berbeda kantor pos. ini berbeda dengan kantor pos.yang Hal Hal inilain. berbeda dengan dengan Perbedaan komposisi pada wilayah lainnya. komposisi pada wilayah lainnya. tersebut ada pada jumlah kantor Wilayah Maluku dan dan Papua selain posWilayah cabang (kabupaten) yang lebih Maluku Papua selain sedikit jumlah dibandingkan memiliki infrastruturdengan paling memilikiHal jumlah infrastruktur kantor pos. ini berbeda dengan sedikit, juga memiliki komposisi palingpada sedikit, juga memiliki komposisi pada wilayah lainnya. berbeda jumlah kantor pos Wilayah Maluku dan Papua selain komposisi berbeda pada jumlah cabang (dalam kota).

1200

600

perbedaan

Bab 2.jumlah Kondisi Kominfo saat ini kantor pos Indonesia di tiap wilayah.


4.541 Gambar 2.39 Sebaran Jumlah Kantor Pos menurut Jenis dan Wilayah 4.541

350.000 300.000

1.761

250.000

100.000 200.000 50.000 150.000 66

683

590

0 100.000 Jawa 50.000 0

memiliki jumlah infrastrutur paling kantorjuga pos cabang kota). sedikit, memiliki (dalam komposisi berbeda pada jumlah kantor pos Sumber: cabang (dalam kota). Buku Data Statistik POSTEL Sem. II 2009*

Sumatera 66

590

Sulawesi

351 683

1.761

Bali dan351 Maluku dan Kalimantan Nustra Irian Jaya

*data sampai 20 Juni 2010 Sulawesi Sumber: Buku DataJawa StatistikSumatera POSTEL Sem II 2009Bali dan Maluku dan Kalimantan Nustra

5.000 4.500 4.000 3.500 5.000 3.000 4.500 2.500 4.000 2.000 3.500 1.500 3.000 1.000 2.500 500 2.000 0 1.500 1.000 500 0

Cakupan penduduk per kantor pos Cakupan

penduduk per Rata-rata kantor pos jangkauan luas pelayanan per kantor pos Rata-rata (km2) jangkauan luas pelayanan per kantor pos (km2)

Irian Jaya

Gambar 2.40 *data Jumlah sampai 20penduduk Juni 2010 yang dilayani per satu kantor pos dan jangkauan luas wilayah per satu kantor pos, menurut Sumber: Buku Data Statistik POSTEL Sem II 2009 Sumber:Wilayah Buku Data Statistik POSTEL Sem. II 2009* Gambar 2.40 Jumlah penduduk yang dilayani per satu kantor pos dan jangkauan luas wilayah perpenduduk satu kantoryang pos, menurut Gambar 2.40 Jumlah dilayaniWilayah per satu kantor pos dan

Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kantor pos untuk wilayah Jawa adalah jangkauan luas satu wilayah per pos satumelayani kantor pos, menurut Wilayah 309.646Rasio yangjumlah berarti untuk kantor 309.646 penduduk. penduduk terhadap jumlah kantor pos untuk wilayah Jawa adalah Selanjutnya untuk Sumatera memiliki 183.594, diikuti oleh wilayah 309.646 yangwilayah berarti untuk satu kantor posrasio melayani 309.646 penduduk. Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara dan Maluku dan Irian Jaya. Wilayah dengan rasio Selanjutnya untuk wilayah Sumatera memiliki rasio 183.594, diikuti wilayah Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kantor pos untuk wilayah Jawaoleh adalah 309.646 yang paling sedikit adalah Kalimantan dengan rasio 42.985. Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara dan Maluku dan Irian Jaya. Wilayah dengan rasio berarti untuk satu kantor pos melayani 309.646 penduduk. Selanjutnya untuk wilayah Sumatera sedikit dengan rasio 42.985. Sedangkan jika dilihat dariKalimantan jangkauan luas pelayanan satu kantor pos, wilayah memiliki rasiopaling 183.594, diadalah ikuti oleh wilayah Sulawesi, Baliper dan Nusa Tenggara dan Maluku dan 2 artinya Sedangkan jika dilihat dari jangkauan luas pelayanan per satu kantor pos,walaupun wilayah Jawa memiliki jangkauan luas pelayanan paling kecil yaitu 66 km Irian Jaya. Wilayah dengan rasio paling sedikit adalah Kalimantan dengan rasio 42.985. 2 artinya walaupun Jawaluas memiliki jangkauansudah luas pelayanan paling kecil yaitu 66 km jangkauan pelayanannya cukup sempit, tetapi rasio penduduk terhadap jangkauan luas pelayanannya sudah cukup sempit, tetapi rasio penduduk Sedangkan jika dilihat dari jangkauan luas pelayanan per satu kantor pos, wilayah Jawa jumlah kantor pos di Jawa masih terlalu besar. Hal yang kebalikan terjadi diterhadap wilayah 2 kebalikan jumlah kantor pos di Jawapaling masih terlalu besar.66 Halkm yang terjadi di wilayah memiliki jangkauan luas pelayanan kecil yaitu artinya walaupun jangkauan luas Maluku dan Irian Jaya, dimana cakupan penduduk per kantor posnya sedikit tetapi Maluku dan Iriansempit, Jaya, dimana cakupan penduduk per kantor posnya sedikit tetapi pelayanannya sudah cukup tetapi rasio penduduk terhadap jumlah kantor pos di Jawa jangkauan luas pelayanan per satu kantor posnya paling luas dibanding wilayah pelayanan perterjadi satu kantor posnya Maluku paling luas dibanding wilayah masih lainnya. terlalu jangkauan besar. Halluas yang kebalikan di wilayah dan Irian Jaya, dimana cakupan lainnya.

penduduk per kantor posnya sedikit tetapi jangkauan luas pelayanan per satu kantor posnya paling luas dibanding wilayah lainnya. Indonesia Indonesia Communication Communication And And Information Information Technology Technology -- White White Paper Paper 2010 2010

59



Secara umum terjadi penurunan yang signifikan dalam produksi surat biasa. Sejak tahun 2006 hingga 2009 tercatat penurunan produksi surat biasa mencapai 56%. Kecenderungan penurunan produksi juga terjadi pada surat kilat dan surat kilat khusus.

450.000 400.000

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2004

2005

Surat Biasa


Secara umum terjadi penurunan yang signifikan dalam produksi surat biasa. Sejak tahun 2006 hingga 2009 tercatat penurunan produksi surat biasa mencapai 56%. Kecenderungan penurunan produksi juga terjadi pada surat kilat dan surat kilat khusus.

350.000

2006 Surat Kilat

2007

2008

2009

Surat Kilat Khusus

*data sampai 20 Juni 2010 Sumber: Buku Data Statistik POSTEL Sem II 2009

Gambar 2.41 Komposisi produksi surat dalam negeri

Gambar 2.41 Komposisi produksi surat dalam negeri 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000

Dalam kurun 2004-2007, jumlah produksi paket dalam negeri cenderung meningkat, namun terjadi penurunan drastis di tahun 2008 sebesar 76% dan terus berlanjut di tahun 2009. Hal ini terkait dengan munculnya pesaing pada bisnis kurir dan pengiriman.

40.000 450.000 400.000 30.000 350.000 20.000 300.000 10.000 250.000 0 200.000 150.000

2004

2005 Paket Biasa

100.000

2007

2008

2009

Paket Kilat Khusus

sumber: Data Semester 1 2010 - PT Pos Indonesia 50.000

Gambar 2.42 Jumlah produksi paket dalam negeri 0 2004

2005

Surat Biasa

sumber: Data Semester 1 2010 PT Pos Indonesia

2006

2006 Surat Kilat

2007

2008

2009

Dalam kurun 20042007, jumlah produksi paket Bab 2. Kondisi Kominfo Indonesia saat ini dalam negeri cenderung meningkat, namun terjadi penurunan drastis di tahun 2008 sebesar 76% dan terus berlanjut di tahun 2009. Hal ini terkait dengan munculnya Secara umum terjadi pesaing pada bisnis kurir dan penurunan yang signifikan pengiriman. dalam produksi surat biasa. Sejak tahun 2006 hingga 2009 tercatat penurunan produksi surat biasa mencapai 56%. Kecenderungan penurunan produksi juga terjadi pada surat kilat dan surat kilat khusus.

Surat Kilat Khusus

*data sampai 20 Juni 2010 Sumber: Buku Data Statistik POSTEL Sem II 2009

Gambar 2.41 Komposisi produksi surat dalam negeri

Gambar 2.42 Jumlah produksi paket dalam negeri 90.000 80.000

60

70.000

Komunikasi dan Informatika Indonesia - Buku Putih 2010 60.000 50.000 40.000 30.000

Dalam kurun 20042007, jumlah produksi paket dalam negeri cenderung meningkat, namun terjadi penurunan drastis di tahun 2008 sebesar 76% dan terus


2.2 SDM TIK

Bab 2. Kondisi Kominfo Indonesia saat ini Terdapat 840 perguruan tinggi yang menyelenggara pendidikan di bidang TIK (27,25%), dengan 1.812 Terdapat 840 perguruan tinggi program studi TIK (11,58%) yang menyelenggara dari total 15.649 seluruh TIK Terdapat 840 perguruan tinggi pendidikan di bidang yang menyelenggara program studidengan di Indonesia. (27,25%), 1.812 pendidikan di bidang TIK program studi TIK (11,58%) bidang TIK TIK (27,25%),Mahasiswa dengan 1.812 dari total 15.649 seluruh yang pada tahun studi terdaftar TIK (11,58%) Nonprogram TIK program studi di Indonesia. dari total 15.649 seluruh 2008/2009 berjumlah program studi di Indonesia. Mahasiswa bidang TIK yang 386.092 sebesar Mahasiswa bidang TIKatau yang terdaftar pada tahun terdaftar 11,95% padadari total tahun mahasiswa 2008/2009 berjumlah 2008/2009 berjumlah yang terdaftar pada tahun 386.092 atau sebesar 11,95% 386.092 atau sebesar 11,95% dari total mahasiswa yang dari totaltersebut. mahasiswa yang terdaftar pada tahun tersebut. terdaftar pada tahun tersebut.

Bab 2. Kondisi Kominfo Indonesia saat ini dosen dosen

15.165

15.165

mahasiswa mahasiswa

251.297

251.297

386.092

386.092

2.844.986 2.844.986

TIK

program studi 1.812

13.837

program studi 1.812

perguruan perguruan tinggitinggi 840

0%

Non TIK

13.837

840

20%

0%

40%

20%

2.243

60%

40%

2.243

80% 100%

60%

80% 100%

sumber: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen

Gambar 2.43 Profil Pendidikan Tinggi Bidang TIK(Ditjen dan Non-TIK, sumber: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Dikti), Kementerian Pendidikan Nasionai (Depdiknas) Dikti), Kementerian Pendidikan Nasionai (Depdiknas) Tahun Ajaran 2008/2009 Gambar 2.43 Profil Pendidikan Tinggi Bidang TIK dan Non-

sumber : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan Nasional (Depdiknas)

TIK,Profil TahunPendidikan Ajaran 2008/2009 Gambar 2.43 Tinggi Bidang TIK dan NonTIK, Tahun Ajaran 2008/2009 Ilmu Komunikasi

Secara S2 S1

Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Komunikasi Teknik Informasi Teknik Komputer Kontrol Komunikasi

Nama Program Studi

Nama Program Studi

Ilmu Jurnalistik/Komunikasi Jurnalistik Ilmu Komunikasi Teknik Elektro dan Komunikasi Ilmu Jurnalistik/Komunikasi Teknik Informasi Jurnalistik Komunikasi

D3 D2 D1

Ilmu Komputer

Teknologi Informasi

S2 S1 D3

Teknik Komputer

Teknik Komputer Kontrol

D2

Ilmu Komputer

D1

Teknik Informatika Sistem Komputer

Komputer SistemTeknik Informasi Manajemen Teknik Informatika Informatika

Sumber: BANPT

Sistem Komputer 0 70 140 210

Sistem Informasi Gambar 2.44 Jumlah Perguruan Tinggi bidang TIK yang terakreditasi Manajemen Informatika

0

umum,

ilmu

Secara umum, ilmuteknik inforkomunikasi, komunikasi, teknik informasi informatika, sistem matika, informasi sistem dan Secara umum, ilmu manajemen informatika merupakan dan manajemen informatika komunikasi, teknik bidang dengan jumlah perguruan merupakan bidang dengan informatika, sistem informasi dan tinggi terakreditasi paling banyak. jumlah tinggi Jenjang S1 merupakan jenjangperguruan yang merupakan manajemen informatika paling banyak, pada jumlah bidangpaling bidangkecuali dengan perguruan terakreditasi banyak. teknik komputer dan manajemen tinggi terakreditasi paling banyak. Jenjang S1 merupakan informatika yang lebih didominasi Jenjang S1 merupakan jenjangbanyak, yang oleh jenjang D3. jenjang yang paling

70 140 210

Sumber: BANPT Gambar 2.442.44 Jumlah Perguruan Tinggi Gambar Jumlah Perguruan Tinggibidang bidangTIK TIKyang terakreditasi yang terakreditasi

paling banyak, kecuali pada bidang kecuali pada bidang teknik teknik komputer dan manajemen dan didominasi manajemen informatikakomputer yang lebih informatika yang lebih oleh jenjang D3. didominasi oleh jenjang D3. Sumber: BANPT


61



Tabel 2.3 Jumlah Mahasiswa Aktif Bidang TIK Menurut Strata Pendidikan Tabel 2.3 Jumlah Mahasiswa Aktif Bidang TIK Menurut Strata Pendidikan TAHUN AJARAN

TAHUN AJARAN 2006/2007

D1

D1

1,402

2006/2007

1,402

2008/2009 2007/2008

1,708 1,849

2007/2008

1,849

D2

D3

D2 62

62

137

226 137

D3

114,880

11 4 ,88 0

D4

SI

D4

649

S2

S1

S2

188,685

2,423

139 220

2,423

S3

S3

139

127,680

649

1,157

188,685 226,999

3,355

127131,514 ,68 0

1,563 1,157

246,914 226,999

3,871 3,355 296

220

sumber: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DitjenDikti), Kementerian Pendidikan Nasional (Depdiknas)

2008/2009

1,708

226

131,514

1,563

246,914

3,871

296

sumber: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan Nasionai (Depdiknas)

Dalam tahun ajaran 2006/2007-2008/2009, terjadi peningkatan jumlah mahasiswa aktif dalam bidang TIK terutama mahasiswa program diploma D3 dan Sarjana S1 dengan persentase Dalam tahun ajaran 2006/2007 -2008/2009, terjadi peningkatan jumlah mahasiswa peningkatan sebesar 1,13%. aktif dalam bidang TIK terutama mahasiswa program diploma D3 dan Sarjana S1 dengan persentase peningkatan sebesar 1,13%.

4% 30%

SI

S2 66%

S3

sumber: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen

Gambar 2.45 DosenPendidikan Tetap Bidang TIK (Depdiknas) Tahun Ajaran 2008/2000 Dikti),Jumlah Kementerian Nasionai Gambar 2.45 Jumlah Dosen Tetap Bidang TIK Tahun Ajaran 2008/2000

Komposisi dosen tetap dalam bidang TIK pada tahun ajaran 2008/2009 didominasi dosen berpendidikan S1. Selanjutnya diikuti dosen berpendidikan S2 dan hanya sebagian kecil yang Komposisi dosen tetap dalam bidang TIK pada tahun ajaran 2008/2009 didominasi berpendidikan S3. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pengajarS2perguruan tinggi di dosen berpendidikan S1. Selanjutnya diikuti dosen kualitas berpendidikan dan hanya kecilideal, yangjumlah berpendidikan S3. pendidikan Hal ini menunjukkan masih rendahnya bidangsebagian TIK. Secara dosen dengan S3 harus lebih banyak dibanding S2, kualitas pengajar perguruan tinggi di bidang TIK. Secara ideal, jumlah dosen dan tidak ada dosen berpendidikan S1. dengan pendidikan s3 harus lebih banyak dibanding S2, dan tidak ada dosen berpendidikan S1.

62



2.3 PERBANDINGAN INTERNASIONAL Bab 2. Kondisi Kominfo Indonesia saat ini

50 45

Singapore

40

Vietnam

35 50

Brunei Darussalam Malaysia

30 45

Indonesia Singapore

25 40

ASEAN Vietnam

20 35

Thailand Brunei Darussalam Phippiness Malaysia

15 30

Lao P.D.R. Indonesia

10 25

Myanmar ASEAN

5 20

Kamboja Thailand

0 15

Phippiness 2004

10

2005

2006

2007

2008

2009

Lao P.D.R.

sumber: International Telecommunication Union Myanmar

Gambar 2.46 Teledensitas Telepon TetapKamboja Kabel dan telepon Tetap Nirkabel Indonesia dan Negara Gambar 2.46 ASEAN lainnya

5 0

Teledensitas Telepon Kabel2008 dan 2009 telepon Tetap Nirkabel 2004 2005 Tetap 2006 2007 Indonesia dan Negara ASEAN lainnya 160 sumber: International Telecommunication Union

140 120

Gambar 2.46 Teledensitas Telepon TetapSingapore Kabel dan telepon Tetap Nirkabel Indonesia danThailand Negara ASEAN lainnya Malaysia

100 160 80 140 60 120 40 100 20 80 0 60 40 20 0

2005

2006

2007

2008

2009

Brunei Darussalam Viet Nam Singapore Philippines Thailand ASEAN Malaysia Indonesia Brunei Darussalam Lao P.D.R. Viet Nam Kamboja Philippines Myanmar ASEAN Indonesia

sumber: International Telecommunication Union Lao P.D.R.

Gambar 2.47 Teledensitas Telepon Bergerak Kamboja Indonesia dan Negara ASEAN lainnya

Myanmar

2005

2006

2007

2008

2009

sumber: International Telecommunication Union

Gambar 2.47 Teledensitas Telepon Bergerak Gambar 2.47 ASEAN lainnya Indonesia dan Negara

Teledensitas Telepon Bergerak Indonesia dan Negara ASEAN lainnya

Dalam kurun 2004-2009, perkembangan teledensitas Dalam kurun 2004Bab 2.telepon Kondisi tetap Kominfo Indonesia saat ini kabel dan telepon 2009, perkembangan tetap telepon nirkabel Indonesia teledensitas tetap kabel dan di teleponIndonesia tetap nirkabel tertinggal Indonesia di Indonesia dibandingkan dengan negaratertinggal dengan Dalam dibandingkan kurun 2004negara ASEAN, tetapi cenderung negara-negara ASEAN, tetapi 2009, perkembangan cenderung meningkat sehingga teledensitas telepon tetap kabel meningkat sehingga pada tahun pada 2009tetap beradanirkabel di atas dan tahun telepon 2009 berada di. atas teledensitas teledensitas Hal yang Indonesia ASEAN di Indonesia berbeda terjadi padayang Negara ASEAN. Hal berbeda tertinggal dibandingkan dengan lain seperti Singapura, Brunei negara-negara ASEAN, tetapi terjadi pada negara lain seperti Darussalam dan cenderung meningkat sehingga Brunei dipada Darussalam Malaysia, padaSingapura, tahun teledensitas 2009 berada atas negara teledensitas ASEAN . Haljustru yang dan tersebut Malaysia, teledensitas mengalami penurunan. berbeda pada Negara justru padaterjadi negara tersebut lain seperti Singapura, Brunei mengalami penurunan. Darussalam dan Malaysia, teledensitas pada sumber: negara tersebut justru International Telecommunication Union mengalami penurunan. Dalam kurun 20052009, teledensitas telepon bergerak Indonesia masih berada Dalam kurundibawah 2005-2009, teledensitas ASEAN. teledensitas telepon bergerak Teledensitas Dalam kurun Indonesia 2005hanya mengungguli negara Indonesia masih berada di 2009, teledensitas telepon Laos, Kamboja dan bergerak Indonesia masih bawah teledensitas ASEAN. Myanmar. Selama dibawah kurun berada Teledensitas Indonesia tersebut, kecenderungan teledensitas ASEAN. hanya teledensitas telepon Teledensitas mengungguli Indonesia negara Laos, bergerak di Negara hanya mengungguli ASEAN negara Kamboja dan Myanmar. meningkat, bahkan di Selama Laos, Kamboja dan Vietnam telah terjadi kurun tersebut, Myanmar. Selama kecenderungan kurun peningkatan drastis tersebut, kecenderungan teledensitas telepon bergerak mencapai hampir 200% di teledensitas telepon di 2008. negara ASEAN meningkat, tahun bergerak di Negara ASEAN meningkat, bahkan telah di terjadi bahkan di Vietnam Vietnam telah terjadi peningkatan drastis mencapai peningkatan drastis hampir hampir 200% di200% tahun mencapai di 2008. tahun 2008. sumber: International Telecommunication Union


63


Bab 2. Kondisi Kominfo Indonesia sa

Selama kurun 2005-2009, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki penetrasi internet yang paling tinggi diantara negara ASEAN. Perkembangan penetrasi internet di Indonesia masih dibawah penetrasi internet ASEAN. Indonesia hanya unggul dengan negara Filipina, Laos P.D.R dan Kamboja. sumber: International Telecommunication Union

90 Brunei Darussalam Singapore

80 70 90 60 80 50 70 40 60 30 50 20 40 10 30 0 20

Malaysia Brunei Viet Nam Darussalam Singapore Thailand Malaysia ASEAN Viet Nam Indonesia Thailand Philippines ASEAN Lao P.D.R. Indonesia Kamboja Philippines Myanmar 2005

2006

2007

2008

2009

10 sumber: International Telecommunication Union 0

Lao P.D.R. Kamboja

Myanmar Gambar Penetrasi Internet Indonesia dan Gambar2.48 2.48 Penetrasi Internet Indonesia dan 2005 2006 2007 2008 2009 Negara ASEAN lainnya negara ASEAN lainnya

Bab 2. Kondisi Kominfo Indonesia sa Selama kurun 20052009, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam merupakan negara yang Selama penetrasi kurun internet 2005memiliki 2009, Singapura, Malaysia dan yang paling tinggi diantara Brunei ASEAN. Perkembangan Darussalam negara merupakan internet negara yang penetrasi di memiliki penetrasi internet Indonesia masih dibawah yang palinginternet tinggi diantara penetrasi ASEAN. negara ASEAN. Perkembangan Indonesia hanya unggul penetrasinegarainternet di dengan Filipina, Laos Indonesia masih dibawah P.D.R dan Kamboja. penetrasi internet ASEAN. Indonesia hanya unggul dengan negara Filipina, Laos P.D.R dan Kamboja.

sumber: International Telecommunication Union

Gambar Internet Indonesia dan Tabel 2.42.48 ICTPenetrasi Development Index dan Rangking Negara ASEAN lainnya

untuk Indonesia dan negara lainnya.

Secara umum nilai rata-rata IDI ditahun 2002 adalah 2.48 sedangkan nilai rata-rata IDI pada tahun 2007 adalah 3.40. Terjadi perubahan 0.92 sejak tahun 2002 ke tahun 2007. Indonesia sendiri naik satu peringkat di tahun 2007 menjadi peringkat 108 dengan nilai IDI 2.13, angka ini mengalami peningkatan sebesar 0.59. Indonesia sendiri masih berada dibawah negara-negara ASEAN, Indonesia hanya mengungguli Lao P.D.R, Myanmar dan Kamboja. sumber: The ICT Development Index 2009 International Telecommunication Union

64

Rank Rank Tabel 2.4 ICT Development Index2002 dan Rangking 2007 IDI 2007 IDI 2002 untuk Korea Indonesia dan 2 negara 7.26 lainnya. 3 5.83 Japan 12 6.64 18 4.82 Rank Rank Singapore 15 6.57 16 4.83 2007 IDI 2007 2002 IDI 2002 Brunei Korea 2 7.26 3 5.83 Darussalam 41 4.8 41 3.27 Japan 12 6.64 18 4.82 Malaysia 52 3.79 50 2.74 Singapore 15 6.57 16 4.83 Thailand 63 3.44 70 2.17 Brunei Philippines 91 2.63 79 2.07 Darussalam 41 4.8 41 3.27 VietNam 92 2.61 107 1.59 Malaysia 52 3.79 50 2.74 Indonesia 108 2.13 109 1.54 Thailand 63 3.44 70 2.17 Lao P.D.R 117 1.6 125 1.08 Philippines 91 2.63 79 2.07 Myanmar 119 1.57 104 1.64 VietNam 92 2.61 107 1.59 Cambodia 121 1.53 126 1.07 Indonesia 108 2.13 109 1.54 sumber: The ICT Development International Lao P.D.R 117 Index 1.6 2009;125 1.08 Telecommunication Union Myanmar 119 1.57 104 1.64 Cambodia 121 1.53 126 1.07 sumber: The ICT Development Index 2009; International Telecommunication Union

Tabel 2.4 Indeks Pengembangan TIK dan Rangking untuk Indonesia dan negara lainnya.


Secara umum nilai rata-rata IDI ditahun 2002 adalah 2.48 sedangkan nilai rata-rata IDI pada tahun 2007 adalah 3.40. Terjadi Secara umum nilai rata-rata perubahan 0.92 sejak tahun IDI 2002 ditahun 2.48 sendiri ke tahun2002 2007.adalah Indonesia sedangkan nilai rata-rata IDI 2007 pada naik satu peringkat di tahun tahun 2007 adalah108 3.40. Terjadi menjadi peringkat dengan perubahan 0.92 sejak nilai IDI 2.13, angka initahun 2002 ke tahun 2007. Indonesia sendiri mengalami peningkatan sebesar naik satu peringkat di tahun 0.59. Indonesia sendiri masih2007 menjadidibawah peringkat 108 dengan berada negara-negara nilai IDI Indonesia 2.13, angka ini ASEAN, hanya mengalami peningkatan sebesar mengungguli Lao P.D.R, Myanmar 0.59.Kamboja. Indonesia sendiri masih dan berada dibawah negara-negara ASEAN, Indonesia hanya mengungguli Lao P.D.R, Myanmar dan Kamboja.



Secara umum, IDI indeks untuk Secara umum, IDI indeks penggunaan (IDI use) lebih rendah Japan Kamboja untuk penggunaan (IDI use) dibanding yang lainnya, lebih rendah indeks dibanding indeks Singapore Myanmar diikuti oleh IDI Access danIDIindeks yang lainnya, diikuti oleh Access dan indeks tertinggi tertinggi adalah IDI Skill. Dan pola Brunei adalah IDI Skill. Dan pola ini Lao P.D.R ini terjadi diseluruh negara kecuali Darussalam Bab 2. Kondisi Kominfo Indonesia saat ini negara terjadi diseluruh pada Singapore yang memiliki kecuali pada Singapore yang IDI access lebih Malaysia Indonesia memiliki IDI tinggi accessdibandingkan lebih Korea (Rep) tinggi dibandingkan IDI Skill.masih Secara umum, IDI indeks IDI Skill. Indonesia sendiri, 10 Kamboja Japan untuk penggunaan (IDI use) Thailand VietNam 8 Indonesia sendiri, masih sangat rendah lebih rendah dibanding indeks pada IDI use dan 6 sangat rendah di IDI use dan Myanmar Singapore Philippines yang lainnya, diikuti oleh IDI 4 IDIaccess, access, sedangkan IDI skill IDI sedangkan IDI skill Access dan indeks tertinggi 2 IDI access IDI use IDI skill Brunei Indonesia masih tidak terlalu adalah IDI Skill. Dan pola ini tidak Indonesia masih terlalu Lao P.D.R 0 Darussalam terjadi diseluruh negara tertinggal terutamajika dijika tertinggal terutama dibanding kecuali pada Singapore yang sumber: Development Index 2009; sumber: TheThe ICT ICT Development Index 2009; International dibanding Malaysia Indonesia Malaysia memiliki Malaysia IDI access dan lebih negara dan ASEAN International Telecommunication Union Telecommunication Union tinggi dibandingkan IDI Skill. negara ASEAN lainnya, Thailand Indonesia lainnya, sendiri, masih Gambar 2.49 IDIVietNam Sub-Index Indonesia dan negara Korea (Rep)

10 8 6 4 2 0

Gambar 2.49lainnya. IDIPhilippines Sub-Index Indonesia dan negara lainnya. IDI access

100000

IDI use

IDI skill

sumber: The ICT Development Index 2009; International Telecommunication Union

Gambar 2.49 IDI Sub-Index Indonesia dan negara lainnya.

Database publikasi ilmiah Scopus tahun 2000-2009 JEPANG menunjukkan bahwa selama Database publikasi ilmiah Scopus INDIA kurun 10 tahun, di antara TAIWAN tahun 2000-2009 menunjukkan Databasenegara publikasi ilmiah ASEAN, Indonesia tahun 2000-2009 KOREA SELATAN Scopus bahwa selama peringkat kurun 10 tahun, JEPANG menduduki ke di menunjukkan bahwa selama INDIA SINGAPURA empat dalam jumlah publikasi kurun 10antara tahun, negara di antaraASEAN, Indonesia TAIWAN MALAYSIA dike atas negara ilmiah ASEAN, internasional Indonesia menduduki peringkat empat KOREA SELATAN menduduki peringkat ke Filipina dan di bawah THAILAND SINGAPURA empat dalam jumlah publikasi dalam jumlah publikasi ilmiah Thailand. INDONESIA MALAYSIA ilmiah internasional di atas internasional di atas Filipina dengandan Filipina Bila dan dibandingkan di bawah THAILAND FILIPINA Thailand.negara Asia terpilih, Indonesia INDONESIA di bawah Thailand. MYANMAR Bila dibandingkan dengan FILIPINA menempati urutan kedelapan negara Asia terpilih, Indonesia BRUNEI DARUSALLAM MYANMAR Bila dibandingkan negara dalam publikasidengan ilmiah menempati urutan kedelapan BRUNEIKAMBOJA DARUSALLAM dalam internasional. publikasi ilmiah Asia terpilih, Indonesia menempati KAMBOJA internasional. LAOS LAOS urutan kedelapan dalam publikasi ilmiah internasional.

10000 100000

1000

100

10000

1000

100

10 10

1

sangat rendah di IDI use dan IDI access, sedangkan IDI skill Indonesia masih tidak terlalu tertinggal terutama dijika dibanding Malaysia dan negara ASEAN lainnya,

1

SCOPUS sumber:sumber: SCOPUS

Gambar 2.50 Publikasi Ilmiah ICT di Indonesia dan Gambar 2.50 Publikasi Ilmiah ICT di Indonesia dan Negara Asia lainnya Gambar 2.50 Publikasi Ilmiah TIK di Indonesia dan Negara Asia lainnya negara Asia lainnya

sumber: SCOPUS


65


66



BAB 3

KEBIJAKAN DAN RENCANA KE DEPAN


67

Bab 3 - Kebijakan dan Rencana ke Depan

68

3



5 SUKSES KOMINFO

Sebagai pilar penting penggerak pembangunan

Sebagai pembangkit dan penyerap tenaga kerja

Sebagai sumber devisa baru

Sebagai pilar penting pencerdasan bangsa

Sebagai alat demokrasi dan pemersatu bangsa


69


LANDASAN HUKUM PEMBANGUNAN TIK

Pasal 28 f UUD RI 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Muatan Regulasi Penyelenggara Telekomunikasi

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Muatan Regulasi Penyelenggaraan Penyiaran

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Muatan Regulasi

Muatan Regulasi :

Informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik

Hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik

Komisi Penyiaran Indonesia

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik & Sistem Elektronik

Jasa Penyiaran

Transaksi Elektronik

Perijinan

Lembaga Penyiaran

Interkoneksi dan biaya hak penyelenggaraan

Stasiun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan Siaran

Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi

Perangkat telekomunikasi

Perijinan Penyelenggaraan Penyiaran

Larangan Praktek Monopoli

Spektrum frekuensi radio

Pelaksanaan Penyiaran

Orbit Satelit.

Peranserta masyarakat

Perbuatan yang Dilarang Penyelesaian Sengketa Peran Pemerintah dan Masyarakat Penyidikan Ketentuan Pidana

Sumber : Data Statistik Postel 2010

70


Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan Informasi yang dikecualikan Mekanisme memperoleh informasi Komisi Informasi Keberatan dan penyelesaian sengketa melalui komisi informasi Hukum Acara Komisi Gugatan ke Pengadilan dan Kasasi Ketentuan Pidana


VISI DAN MISI

"Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI

Indonesia Informatif

Masyarakat sejahtera

Pembangunan berkelanjutan

Kominfo yang merakyat

Ramah Lingkungan

NKRI Misi 1

Misi 2 Misi 3

Misi 4 Misi 5

Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia Informatif dalam kerangka NKRI Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi

Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa

Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan

Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global


71


TUJUAN Bidang Komunikasi dan Informasi

Bidang Infrastruktur Informasi dan Komunikasi 1) Tersedianya akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia (mengecilnya kesenjangan digital); 2) Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah blank spot; 3) Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern; 4) Tercapainya layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial; 5) Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio;

9) Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan penyiaran; 10) Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi sertifikasi sistem elektronik, jasa aplikasi dan konten; 11) Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran; 12) Tercapainya tingkat eliterasi masyarakat Indonesia menjadi 50 persen pada tahun 2014

1) Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan masyarakat dalam kerangka NKRI; 2) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik; 3) Penyediaan dan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik.

13) Tersedianya informasi dan layanan publik yang dapat diakses secara online; 14) Berkembangnya industri (manufaktur) penunjang TIK dengan indikator dampak .

6) Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum; 7) Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos ; 8) Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi;

72



SASARAN STRATEGIS M1 Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI • Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia • Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien

M2 Mewujudkan birokrasi layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi • Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal • Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi

• Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI

• Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika

M3 Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa

M4 Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan

• Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat

• Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika

• Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat

• Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika

• Tercapainya peran-serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat • Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air

• Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan • Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal

M5 Memperjuangkan kepentingan nasional komunikasi dan informatika dalam sistem pasar global • Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional • Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika • Meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang komunikasi dan informatika • Membangun pencitraan positif negara Indonesia di mata Internasional


73


PROGRAM PRIORITAS Sasaran pembangunan pada akhir periode 2010-2014 yang telah dirumuskan akan dicapai melalui program-program pembangunan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, antara lain meliputi: • Perumusan kebijakan dan regulasi agar tercipta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana komunikasi dan informatika seoptimal mungkin. • Penciptaan kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan penyiaran. • Pembangunan sarana dan prasarana telematika yang berbasis pada efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya. • Peningkatan standarisasi dan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi secara aktif dalam menjaga terlaksananya kewajiban interkoneksi dan interoperabilitas secara berkesinambungan.

74



Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Telekomunikasi dan Penyiaran), antara lain meliputi: • Perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin. • Perwujudan iklim persaingan sehat, yang memenuhi standar kualitas layanan prima, serta mampu memiliki daya saing di tingkat global • Harmonisasi peraturan jaringan telekomunikasi inter operator untuk mendorong partisipasi aktif sektor swasta dalam meningkatkan ketersediaan layanan dasar komunikasi dan informatika di seluruh penjuru Indonesia. • Menciptakan peluang usaha yang menarik minat investor untuk membangun infrastruktur dan menyediakan kebutuhan premium seperti layanan pita lebar untuk aplikasi dan konten yang lebih canggih. • Menciptakan persaingan usaha sedemikian rupa sehingga interkoneksi jaringan dan interoperabilitas layanan dapat terlaksana dalam usaha mencapai efisiensi nasional. • Mendorong pembangunan dan pemerataan komunikasi dan informatika, baik melalui penguatan infrastruktur, layanan, dan kandungan informasi untuk dapat menjangkau seluruh pelosok Nusantara • Program pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika untuk peningkatan e-literacy masyarakat dan pembentukan komunitas informasi dan peningkatan kapabilitas masyarakat dalam bidang TIK • Program pembangunan desa informatif (Information Villages), Penyusunan Grand Design dan road map sistem penyiaran Indonesia, serta pembangunan stasiun TVRI dan RRI Program Pengembangan Aplikasi Informatika, meliputi: • Program penguatan sumber daya manusia dibidang komunikasi dan informatika dan penguatan rantai pasok industri penunjang. • Pembangunan sistem layanan kepemerintahan (e-Government) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas untuk meningkatkan pelayanan pubik • Program peningkatan sistem keamanan komunikasi dan informatika nasional. • Program peningkatan pengembangan industri TIK berbasis lokal termasuk industri konten yang berkualitas dengan didukung oleh iklim industri yang sehat dengan kemampuan promosi serta pemasaran yang tepat. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik, meliputi: • Program pembentukan masyarakat informasi melalui: • Penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi bermanfaat untuk dapat diakses secara merata oleh seluruh elemen masyarakat. • Penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pengembangan kapabilitas masyarakat dan peningkatan implementasi e-government sampai tingkat daerah. • Pemberdayaan masyarakat termasuk penguasaan teknologi yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan


75


• Penguatan kapasitas layanan informasi publik yang berkualitas dan penggunaan sumber daya yang seefisien mungkin melalui sinergi program dan integasi proses komunikasi dan informatika pada berbagai sektor. • Penyediaan layanan informasi publik yang berkualitas, mudah dan cepat diakses yang merupakan salah satu ciri khas masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing. • Menjamin agar ruang privat masyarakat tidak dipergunakan untuk lalulintas informasi yang tidak dikehendakinya.

Program Penelitiandan Pengembangan SDM Kominfo, antara lain meliputi: • Program penelitian dan pengembangan pada aspek-aspek regulasi, teknologi dan pasar. • Program pengembangan SDM Kominfo untuk penciptaan SDM unggul • Program pengembangan standar kompetensi kerja & kurikulumnya • Pengembangan pusat pelatihan TIK, fasilitasi sertifikasi TIK SDM TIK dan upaya menjembatani lulusan perguruan tinggi TIK agar dapat bekerja di industri TIK. • Pengembangan kerjasama regional yang memungkinkan tenaga kerja TIK nasional bisa bekerja lintas negara & lintas regional

76



Bab 3. Kebijakan dan Rencana ke Depan

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Memanfaatkan sumber daya komunikasi dan informatika secara optimal Membentuk iklim penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan informatika Menentukan standar alat, layanan dan menjaga kepatuhan penggunaan.

Menyediakan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Meratakan layanan informasi dan memberdayakan masyarakat. Mengembangkan kemampuan SDM dan litbang komunikasi dan informatika Mendorong industri TIK dalam negeri


77


GAMBARAN KESELURUHAN

Gambar 3.1 Gambaran Keseluruhan

78



ROADMAP PENGEMBANGAN TIK


79

ROADMAP TIK INDONESIA 2010-2020

80


RPJMN –KOMINFO 2010-2014 Target penetrasi 2014 : Internet : 50% Pita-lebar: 30% Siaran TV Digital: 35%

LAYANAN AKSES TIK DI WILAYAH NON-KOMERSIAL


81

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TIK (NATIONAL FLAGSHIP)

Program Prioritas Nasional adalah program yang ditentukan oleh Dewan TIK Nasional (DeTIKNas) dimana semua Kementerian ikut terlibat dan menjadi penangggung jawab keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

82


DeTIKNas

DeTIKNas

DeTIKNas atau Dewan Teknologi Nasional adalah lembaga koordinasi eksekutif yang dibentuk dan diketuai oleh Presiden Republik Indonesia atau Dewan Teknologi Nasional adalah lembaga koordinasi eksekutif yang dibentuk dan melalui SuratDeTIKNas Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 2006. DeTIKNas sengaja dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan teknologi diketuai oleh Presiden Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia secara efisien dengan membuat Tahun 2006. DeTIKNas sengaja dibentuksinkronisasi untuk mempercepat pertumbuhan teknologi informasi dan di kebijakan TIK20secara nasional melalui program-program TIK seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). Yang terlibat dalam kegiatan komunikasi (TIK) di Indonesia secara efisien dengan membuat kebijakan TIK secara nasional melalui DeTIKNas ini adalah terbuka untuk instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Usaha Milik sinkronisasi program-program TIK di Negara/Badan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). Yang terlibat dalam kegiatan Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi DeTIKNas ini adalah terbuka untuk instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/ informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi berkesinambungan Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dandan komunitas teknologi informasi dan setiap tahun.

komunikasi, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan

Sesuai dengan Keppres No. 20 Tahun DeTIKNas mengimplementasikan komunikasi dan berkesinambungan setiap 2006, tahun. programnya diambil satu dari tiap komponen blueprint TIK. Meskipun demikian, bukan berarti program yang lain tidak berjalan, namun program Sesuai dengan Keppres No. 20 Tahun 2006, DeTIKNas mengimplementasikan programnya diambil satu Flagship ini nantinya akan menjadi dasar dari pengembangan programprogram TIK lainnya sehingga terarah dan berdaya guna. dari tiap komponen blueprintlebih TIK. Meskipun demikian, bukan berarti program yang lain tidak berjalan,

namun program Flagship ini nantinyasejumlah akan menjadi dasar dari pengembangan program-program TIK Meskipun DeTIKNas telah memiliki program Flagship (program prioritas: National Single Window, e-Education, Palapa Ring, Software lainnya sehingga lebih terarah dan berdaya guna. Legal, e-Procurement, e-Anggaran, Single Identity Number, e-Health, eCultural Heritage dan e-Agriculture), namun sepanjang tahun 2010 ini tetap Meskipun DeTIKNas telah memiliki sejumlah program Flagship (program prioritas: National Single memberi perhatian cukup banyak kegiatan DeTIKNas yang sifatnya sosialisasi, yaitu die-Education, antaranya strategi TIKe-Anggaran, nasional diIdentity Kalimantan Window, Palapasosialisasi Ring, Software Legal, e-Procurement, Single Number, Selatan, Riau dan Sumatera Utara. Manfaat yang diperoleh adalah e-Health, e-Cultural Heritage dan e-Agriculture), namun sepanjang tahun 2010 ini tetap memberi bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai strategi TIK nasional. Selain itu, cukup intensitas kegiatan tersebut perhatian banyak kegiatan DeTIKNassosialisasi yang sifatnya sosialisasi, yaitu diharapkan di antaranya sosialisasi mendorong strategi TIK bisa dikembangkan secara lebih baik guna TIK nasional di Kalimantan Selatan, Riau dan Sumatera Utara. Manfaat yang diperoleh adalah mewujudkan strategi tata kelola informasi dan komunikasi yang mendatangkan kebaikan bagibertujuan masyarakat dan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan. untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai strategi TIK nasional. Selain itu, intensitas kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan mendorong strategi TIK bisa dikembangkan secara lebih baik 80 guna mewujudkan tata kelola informasi dan komunikasi yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat dan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.


83

PERUBAHAN SKEMA PERIZINAN PADA ERA TV DIGITAL Bab 3. Kebijakan dan Rencana ke Depan

PERUBAHAN SKEMA PERIZINAN PADA ERA TV DIGITAL ANALOG

DIGITAL

Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran

Penyelenggara Program Siaran


Pemegang Hak ANALOG Frekuensi Penyelenggara Lembaga Infrastruktur/Tx

Lembaga Penyiaran

Penyiaran Penyedia


Penyedia Menara

Pemegang Hak Frekuensi DIGITAL

Penyedia Menara

Penyelenggara Penyelenggara Infrastruktur/Tx Multipleksing

Penyedia Menara

Pemegang Hak Frekuensi

Penyedia Menara

Menara

Penyelenggara Program Siaran Pemegang Hak Lisensi Vertikal Frekuensi Penyelenggara Infrastruktur/Tx PenyediaGambar Menara Lisensi Vertikal

Penyelengga ra Program Siaran

Lisensi Horisontal

Penyelenggara Infrastruktur/Tx

3.3 Perubahan Skema Perizinan Era TV Digital Lisensi Horisontal

Gambar 3.3 Perubahan Skema Perizinan Era TV Digital

Perubahan skema perizinan dari Lisensi Vertikal menjadi Lisensi Horizontal diharapkan membuka Perubahan skema perizinan dari Lisensi Vertikal menjadi Lisensi Horizontal diharapkan peluang-peluang usaha baru dan menciptakan kompetisi yang membuka peluang-peluang usaha baru iklim dan menciptakan iklim sehat kompetisi yang sehat

ARSITEKTUR LAYANAN TV DIGITAL ARSITEKTUR LAYANAN TV DIGITAL PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK

PS

PMx

Kanal Frekuensi

PS PS

PM PMx

Kanal Frekuensi

PMx

Kanal Frekuensi

PS PS

Gambar 3.4 Arsitek Layanan TV Digital

PK = PS

PK = Penyedia Gambar Konten 3.4 Arsitek Layanan TV Digital PS = Penyelenggara Program Siaran PM = Penyedia Menara Penyedia PMx Konten = Penyelenggara Multipleksing

= Penyelenggara Program Siaran

PM = Penyedia Menara PMx = Penyelenggara Multipleksing

84


PM

ROADMAP MIGRASI TV ANALOG KE TV DIGITAL

PERUBAHAN BAND PLAN


85


Roadmap Infrastruktur TV ROADMAP INFRASTRUKTUR Digital TV DIGITAL

Gambar 3.5 Roadmap Infrastruktur TV Digital

Gambar 3.5 Roadmap Infrastruktur TV Digital Proses migrasi dari TV Analog ke TV Digital di Indonesia dimulai tahun 2009, dan telah dilakukan mulai dari proses perizinan dan pengimplementasinya akan dilakukan secara bertahap untuk disetiap zona. Dan direncanakan setelah tahun 2018, seluruh siaran TV Analog akan dimatikan.

Proses migrasi dari TV Analog ke TV Digital di Indonesia dimulai tahun 2009, dan telah dilakukan mulai dari proses perizinan dan pengimplementasinya akan dilakukan secara bertahap untuk disetiap zona. Dan direncanakan setelah tahun 2018, seluruh siaran TV Analog akan dimatikan.

86



ROADMAPIPV6 IPV6 ROADMAP

Gambar 3.6 Roadmap IPV6

Makin kecilnya kapasitas dari IPV4 dan untuk mendukung layanan konvergensi yang mana seluruh layanan berbasis IP, pemerintah berencana akan menerapkan penggunaan IPv6 pada tahun 2012. Proses migrasi yang dilakukan adalah dua mode untuk setiap peralatan elektronik khususnya komputer.

Gambar 3.6 Roadmap IPV6

Makin kecilnya kapasitas dari IPV4 dan untuk mendukung layanan konvergensi yang mana seluruh layanan berbasis IP, pemerintah berencana akan menerapkan penggunaan IPv6 pada tahun 2012. Proses migrasi yang dilakukan adalah dua mode untuk setiap peralatan elektronik khususnya komputer.


87

Roadmap INTERNET (IPv6)

Timeline Roadmap Penerapan IPv6

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

2010

2011

2012

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Intansi Pemerintah Pemahaman dan Investasi kebutuhan IP Revisi ketentuan tender Pemanfaatan layanan IPv6 Pemesanan alamat IPv6 Penggunaan alamat IPv6 Operator Utama Persiapan Infrastruktur Perencanaan pemasaran Penerapan strategi Penyediaan layanan IPv6 Rekomendasi best practice Perbaikan kualitas layanan IPv6 Endorsement penggunaan IPv6 Persiapan phasing out IPv4 Medium small operator Pemahaman urgensi peralihan dan peluang Perencanaan peralihan Tahap akhir perencanaan Revisi prosedur life cycle perangkat Akselerasi penerapan Vendor / Manufaktur perangkat Pemahaman adanya penerapan IPv6 Persiapan antisipasi Peredaran perangkat Revisi harga retail Penyedia Aplikasi dan Konten Pemahaman penerapan IPv6 Peersiapan antisipasi Pembaruan SDM Pergeseran Orientasi basis pengembangan Perluasan lahan bisnis End User Pengentahuan Roadmap peralihan ke IPv6 Meningkatkan pengetahuan Penggunaan IPv6 oleh early adapters Penggunaan IPv6 meluas Pengguna Internet meningkat

88


Q1

Q2

Q3

Q4


ROADMAP SATELIT ROADMAP SATELIT

Gambar 3.7 Roadmap Satelit Gambar 3.7 Roadmap Satelit

Roadmap 2008-2011 1. 2008 – 2009: Perencanaan terinci mengenai jenis dan jumlah satelit yang Roadmap 2008-2011 harus didaftarkan (filing) yang disesuaikan dengan jadwal peluncurannya, dengan mempertimbangkan pertumbuhan rendah dan tinggi, termasuk 1. 2008 – 2009: Perencanaan terinciR&D mengenai jenis dandan jumlah satelit yangteknologi harus didaftarkan rencana pendirian pusat penelitian pengembangan dan (filing) yang disesuaikan jadwal SATNAS); peluncurannya, dengan mempertimbangkan aplikasi satelitdengan nasional (PUSLITpertumbuhan rendah dan tinggi, termasuk rencana pendirian R&D pusat penelitian dan 2. 2008 – 2010 : Konsolidasi dan pembentukan konsorsium satelit nasional ; pengembangan teknologi dan aplikasi satelit nasional (PUSLIT- SATNAS); 3. 2009 – 2010: Pendaftaran semua satelit yang harus diluncurkan dalam 2. 2008 – 2010 : Konsolidasi dan2 –pembentukan konsorsium satelit nasional ; jangka waktu 7 tahun; 4. Pendaftaran 2010 : Peluncuran dan LAPAN 3. 2009 – 2010: semuaPALAPA-D satelit yang harus A2; diluncurkan dalam jangka waktu 2 – 7 tahun; 5. Penentuan perangkat sistem satelit yang dapat dibuat oleh industri untukA2; jangka pendek (1-3 tahun), jangka menengah (54. 2010 : Peluncuranmanufaktur PALAPA-Dnasional dan LAPAN 7 tahun) dan jangka panjang (lebih dari 10 -15 tahun); 5. Penentuan6.perangkat sistem satelit dibuat oleh industri manufaktur nasional Selama jangka waktuyang tiga dapat (3) tahun ini dibuat pentahapan-pentahapan serta untuk jangka pendek (1-3 tahun), jangka menengah (5-7 tahun) dan jangkasatelit panjang (lebih dari 10 -15 kajian menyeluruh mengenai penyediaan infrastruktur nasional secara tahun); lebih terinci hingga tahun 2021. 6. Selama jangka waktu tiga (3) tahun ini dibuat pentahapan-pentahapan serta kajian menyeluruh mengenai penyediaan infrastruktur satelit nasional secara lebih terinci hingga tahun 2021.


89


ROADMAP SATELIT

ROADMAP SATELIT a. Penambahan Kapasitas Dalam Negeri ROADMAP SATELIT a. Penambahan Kapasitas Dalam Negeri


2021

2020

2019

2018

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021


2020

Pendaftaran NGSO

2018

Optimalisasi pita terencana

2018

Koordinasi NGSOEESS Pendaftaran NGSO

2019

Pendaftaran baru pita-Ka Optimalisasi pita terencana

2017

2016

2015

2014

2013

Pendaftaran baru pita-Ku Koordinasi NGSOEESS

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Pendaftaran Ulang Satelit Pendaftaran baru pita-Ka

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Slot Orbit dan Spektrum Pendaftaran Ulang Satelit Refiling 150.5E, 113E, 107.7E Pendaftaran baru pita-Ku

90

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

Refiling 150.5E, 113E, 107.7E

2009

2008

2007

Slot Orbit dan Spektrum

Slot Orbit Orbit dan Spektrum b. Slot dan Spektrum

2010

2009

2008

Total kebutuhan, baseline 138 154 176 211 210 224 232 237 243 253 264 276 288 301 315 (XPDR) Ketersediaan Transponder Kebutuhan Ketersedian Dalam Negeri Total kebutuhan, baseline 95154 95 176 101211 101210 149224 197232 197237 197243 197253 197264 197276 221288 221301 245315 245 138 (XPDR) (XPDR) Sisa kebutuhan, termasuk Ketersediaan Transponder 43 59 75 110 61 27 35 40 46 56 67 55 67 56 70 ketersediaan asing (XPDR) Ketersedian Dalam Negeri 95 95 101 101 149 197 197 197 197 197 197 221 221 245 245 Penambahan Kapasitas (XPDR) Peluncuran Palapa D, Sisa kebutuhan, termasuk tambahan kapasitas 6 xpdr 43 59 75 110 61 27 35 40 46 56 67 55 67 56 70 ketersediaan asing (XPDR) Peluncuran Telkom 3, Penambahan Kapasitas tambahan kapasitas 48 Peluncuran Palapa D, xpdr tambahan kapasitas 6 xpdr Peluncuran sat-PSN, Peluncuran Telkom 3, tambahan kapasitas 48 tambahan kapasitas 48 xpdr xpdr Peluncuran Satelit Peluncuran sat-PSN, Indonesia pita-Ku, 24 xpdr tambahan kapasitas 48 Peluncuran Satelit xpdr Indonesia pita-Ka, 24 xpdr Peluncuran Satelit Indonesia pita-Ku, 24 xpdr b. Slot Orbit dan Spektrum Peluncuran Satelit Indonesia pita-Ka, 24 xpdr

2007

b.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Kebutuhan a. Penambahan Kapasitas Dalam Negeri

Bab 3. Kebijakan dan Rencana ke Depan Bab 3. Kebijakan dan Rencana ke Depan

c.

Penelitian dan Pengembangan (R&D) c. Penelitian dan c. Penelitian danPengembangan Pengembangan(R&D) (R&D) 2018 2017

2018 2019

2019 2020

2020 2021

2021

2017 2016

2018 2017

2019 2018

2019 2020

2020 2021

2017 2016

2016 2015

2015 2014

2014 2013

2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 2009 2008 2008 2007

2007

Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Propagasi Ku-band Propagasi Ku-band Propagasi Ka-band Propagasi Ka-band Sistem dan Sistem dan Aplikasi Aplikasipita-Ku pita-Ku Sistem dan dan Aplikasi Aplikasipita-Ka pita-Ka Sistem dan dan Aplikasi Aplikasipita-X/L pita-X/L Sistem Tele-Kesehatan Tele-Kesehatan Sistem Tele-Pendidikan Tele-Pendidikan Aplikasi-aplikasi pendidikan Aplikasi-aplikasi pendidikan Aplikasi-aplikasi kesehatan Aplikasi-aplikasi kesehatan Pembentukan PUSLITBANG-TEKAPPembentukan PUSLITBANG-TEKAPSATNAS SATNAS

2021

2016 2015 2015 2014

Lingkungan Usaha Lingkungan Usaha Konsolidasi Operator Satelit Konsolidasi Operator Satelit Konsorsium Satelit Nasional Konsorsium Satelit Nasional Konsolidasi Operator VSAT Konsolidasi Operator VSAT Produk Unggulan di Stasiun Bumi Produk Unggulan di Stasiun Bumi Antenna Antenna Komponen RF Komponen RF Modem

2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 2009 2008 2008 2007 2007

d. Usaha d. Lingkungan Lingkungan Usaha d. Lingkungan Usaha

0

0

Modem Ekspor Produk Unggulan Ekspor Unggulan ProdukProduk Aplikasi Pita-Ku Produk ProdukAplikasi AplikasiPita-Ku Pita-Ka Produk Aplikasi Pita-Ka


91



e.

20082008

20092009

20102010

20112011

20122012

20132013

20142014

20152015

20162016

20172017

20182018

20192019

20202020

20212021

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kebijakan Finansial & Go Internasional Regulasi dukungan finansial bagi program Kebijakan & Go Internasional LITBANGFinansial satelit Indonesia

20072007

Kebijakan Finansial dan Go-International e. Kebijakan Finansial dan Go-International e. Kebijakan Finansial dan Go-International

Regulasi dukungan finansial bagi program LITBANG satelit Indonesia Regulasi Insentif pajak dan non Pajak bagi Industri satelit Indonesia

Regulasi Insentif pajak dan non Pajak bagi Industri satelit Indonesia Ekspor softskill dan industri satelit indonesia ke luar negeri

Ekspor softskill dan industri satelit indonesia ke luar negeri

f.

f. Strategi dan Regulasi Strategi dan Regulasi f. Strategi dan Regulasi Regulasi

Pengaturan Frekuensi Satelit

Regulasi Pengaturan pengelolaan orbit FrekuensiMSS/BSS/FSS Satelit Pengaturan tentang Pengaturan penggunaan pengelolaan satelit orbit untuk komersial dan non komersial

Pengaturan tentang MSS/BSS/FSS

Pengaturan kompetisi VSAT

Pengaturan penggunaan satelit untuk komersial dan non komersial Pengaturan kompetisi VSAT

92


LAMPIRAN


93

Laboratorium ID SIRTII

LAMPIRAN

Laboratorium ID SIRTII

ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet) adalah suatu lembaga yang diberi tugas untuk menjaga keamanan jaringan internet nasional. Pembentukan ID-SIRTII dilakukan oleh Mastel, APJII, Awari dan Ditjen Postel berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 26/PER/M. KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringanadalah Telekomunikasi berbasis ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet) suatu lembaga yang Protokol diberiID-SIRTII tugas untuk menjaga keamanan jaringan internet nasional. Pembentukan ID-SIRTII Internet. dimaksudkan untuk mengatasi penyalahgunaan pemanfaatan jaringan internet, dilakukan oleh Mastel, APJII, Awari dan Ditjen Postel berdasarkan Peraturan Menteri Nomor mengingat tujuan pengamanan tersebut adalah mendukung terlaksananya dukungan proses penegakan 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi hukum; terciptanya jaringan telekomunikasi berbasis penyalahgunaan protokol internet yang aman dan berbasis Protokolpemanfaatan Internet. ID-SIRTII dimaksudkan untuk mengatasi pemanfaatan jaringan dengan internet,pihak-pihak mengingat tujuan tersebut adalah terlaksananya koordinasi terkaitpengamanan baik di dalam maupun luarmendukung negeri. terlaksananya dukungan proses penegakan hukum; terciptanya pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol yang di aman dantanggung-jawab terlaksananya koordinasi dengan ID-SIRTII yang berlokasi di suatu area internet perkantoran bawah Ditjen Postel ini pada tahun pihak-pihak terkait baik di dalam maupun luar negeri.

2010 telah selesai membangun laboratorium simulasi ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response TeamID-SIRTII on Internet) untuk dandisimulasi jaringan internet bagiPostel instansi yangsebagai berlokasitempat di suatu area pelatihan perkantoran bawah tanggung-jawab Ditjen ini pemerintah pada tahun 2010 telah selesai membangun laboratorium simulasi ID-SIRTII (Indonesia Security maupun bagi penyelenggara jasa internet. Penyediaan laboratorium simulasi ini merupakan perwujudan Incident Response Team on Internet) sebagai tempat untuk pelatihan dan simulasi jaringan dari salah satu tugas dan fungsibagi ID-SIRTII. Dalam jasa pelaksanaannya, laboratorium simulasi internet bagipelaksanaan instansi pemerintah maupun penyelenggara internet. Penyediaan laboratorium simulasi ini merupakan perwujudan dari salah pelaksanaan dan fungsi ID-SIRTII yang dikelola langsung oleh ID-SIRTII bersama Ditjensatu Postel ini untuktugas membantu penanganan ID-SIRTII. Dalam pelaksanaannya, laboratorium simulasi ID-SIRTII yang dikelola langsung oleh masalah penyalahgunaan pemanfaatan jaringan internet dengan metode simulatif . ID-SIRTII bersama Ditjen Postel ini untuk membantu penanganan masalah penyalahgunaan pemanfaatan jaringan internet dengan metode simulatif .

Gambar L.1 Laboratorium ID SIRTII

Gambar L.1 Laboratorium ID SIRTII Manfaat dari adanya laboratorium simulasi ini bagi pemerintah, sebagai sarana untuk mengetahui berbagai kejahatan terhadap jaringan internet, sedangkan untuk industri/penyelenggara jasa internet maupun pengguna jasa internet adalah secara dini dapat Manfaat dari adanya laboratorium simulasi ini bagi mengantisapasi kemungkinan kejahatan di dunia mayapemerintah, sebagai sarana untuk mengetahui

berbagai kejahatan terhadap jaringan internet, sedangkan untuk industri/penyelenggara jasa internet maupun pengguna jasa internet adalah secara dini dapat mengantisapasi kemungkinan kejahatan di dunia maya.

94


Komponen Lokal Komponen lokal adalah penggunaan material / perangkat telekomunikasi dengan pendukungnya, rancang bangun dan perekayasaan dengan menggunakan jasa dan tenaga ahli serta perangkat dalam negeri. Penekanan penggunaan komponen lokal ini secara proporsional ditujukan untuk mengatasi semakin tinggi penggunaan komponen telekomunikasi asing. Penerapan penggunaan komponen lokal berlaku untuk setiap penyelenggara telekomunikasi di Indonesia dan diatur secara bertahap sejak adanya layanan 3G tahun 2006, akses USO tahun 2010 dan layanan BWA tahun 2010. Penilaian tingkat pencapaian komponen lokal dilakukan oleh Ditjen Postel, yang dalam pelaksanaan penggunaan komponen lokalnya mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo No. 14/PER/M.KOMINFO/9/2010 dan Peraturan Menteri Kominfo No. 41/PER/M.KOMINFO/10/2009. Berdasarkan Peraturan Menteri ini, setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memenuhi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) belanja operasional sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan adanya Peraturan Menteri tersebut diharapkan akan cukup efektif dalam menjadi rujukan penilaian TKDN yang dilakukan di dalam negeri dan dengan menggunakan jasa dan tenaga ahli dalam negeri, sehingga tingkat kepatuhan penyelenggara telekomunikasi dalam penggunaan TKDN dapat diketahui secara efektif. Yang pada akhirnya melindungi kepentingan nasional tanpa melanggar komitmen internasional.

No.

Komponen Opex (a)

Nilai Opex (Rp) Opex KDN (Rp) Opex KLN (Rp)

% TKDN

(b)

(c)

(d)

(e)=(c)/(b) atau (b-d)/(b)

1

Beban Operasi dan Pemeliharaan

b1

c1

d1

e1=c1/b1 atau (b1-d1)/b1

2

Beban Administrasi dan Umum

b2

c2

d2


3

Beban Pemasaran

b3

c3

d3


4

Beban Telekomunikasi Lainnya

b4

c4

d4


∑b=b1+..+b4

∑c=c1+..+c4

∑d=d1+..+d4

∑e=∑c/∑b

Jumlah

atau (∑b-∑d)/ ∑b

Tabel L.1 Tingkat Kandungan Dalam Negeri


95

BWA BWA merupakan teknologi akses nirkabel yang dapat menawarkan akses data/internet berkecepatan tinggi. Kebijakan penerapan layanan BWA ini dimaksudkan untuk turut membantu mempercepat pembangunan akses telekomunikasi data. Sebagai komitmen pemerintah untuk segera merealisasikan penggelaran layanan BWA, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada awal bulan November 2009 telah menerbitkan izin prinsip kepada 8 penyelenggara telekomunikasi yang telah berhasil memenangkan seleksi penyelenggaraan telekomunikasi Broadband Wireless Access (BWA) di pita frekuensi 2.3 GHz pada pertengahan 2009 untuk menggelar layanan BWA di seluruh Indonesia. Pemenang Seleksi mendapatkan hak penggunaan spektrum frekuensi BWA 2.3 GHz selama 10 tahun yang dapat diperpanjang selama 10 tahun lagi, dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan. Dalam perkembangannya dan didasarkan atas evaluasi, didapatkan 3 buah perusahaan pemenang seleksi lelang yang tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan terpaksa dicabut izinnya. Penggelaran jaringan dan layanan BWA akan dilakukan beberapa penyelenggara BWA yang tidak dicabut izin prinsipnya. Para penyelenggara tersebut sedang melalui tahap uji laik operasi sebelum penggelaran jaringan dan layanansecara komersial. Penggelaran BWA adalah suatu upaya meningkatkan teledensitas TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melalui penggelaran jaringan serta layanan yang lebih kompetitif. BWA ini juga akan membuka peluang bangkitnya industri dalam negeri yaitu antara lain: manufaktur, aplikasi dan konten, dengan menggalang potensi baik industri maupun perguruan tinggi.

Gambar L.2 Broadband Wireless Access (BWA)

96


Menuju 4G

LAMPIRAN

Menuju 4G

Layanan 4G merupakan solusi IP yang komprehensif dimana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan dimana saja pada rata-rata pengiriman data lebih tinggi dari Layanan 4G merupakan solusi IP yang komprehensif dimana suara, data, dan arus multimedia generasi sebelumnya. Setiap handset 4G akan langsung mempunyai nomor IP v6 dilengkapi dengan dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan dimana saja pada rata-rata pengiriman data kemampuan berinteraksi internet Setiap telephony yang berbasis Session Initiation (SIP). lebihuntuk tinggi dari generasi sebelumnya. handset 4G akan langsung mempunyai nomor Protocol IP Untuk mempersiapkan regulasinya, mulai Agustus 2010,internet Study Group 4Gyang Ditjen PostelSession mulai membahas v6 dilengkapi dengan kemampuan untuk berinteraksi telephony berbasis Initiation (SIP). mempersiapkan regulasinya, mulaidan Agustus 2010, Study optimalisasi serat Protocol optik (FO) danUntuk microwave link sebagai backhaul backbone. StudiGroup akan dilanjutkan Ditjenini. Postel mulai membahas optimalisasi fiber optic optimalisasi (FO) dan microwave link sebagai s/d akhir 4G tahun Kementerian Kominfo juga melakukan spectrum eksisting yang telah backhaul dan backbone. Studi akan dilanjutkan s/d akhir tahun ini. Kementerian Kominfo juga diberikan izinnya kepada para penyelenggara selular eksisting dengan tetap menyusun refarming melakukan optimalisasi spectrum eksisting yang telah diberikan izinnya kepada para frekuensi,penyelenggara yang saat iniselular sedang dikajidengan oleh Ditjen Postel, termasuk pengkajian permohonan trial LTE di eksisting tetap menyusun refarming frekuensi, yang saat ini pita frekuensi oleh Ditjen Postel bersama berbagai trial instansi ini penting sebagai sedangeksisting. dikaji olehKajian Ditjen Postel, termasuk pengkajian permohonan LTE di terkait pita frekuensi oleh Ditjen Postel bersama4G. berbagai instansi terkait ini penting sebagaikemungkinan para persiapaneksisting. menujuKajian rencana realisasi regulasi Program kajian juga melibatkan persiapan menuju rencana realisasi regulasi 4G. Program kajian juga melibatkan kemungkinan operator untuk melakukan soft trial terhadap layanan 4G. para operator untuk melakukan soft trial terhadap layanan 4G.

Gambar L.3 Metamorfosis Perkembangan Teknologi Informasi Gambar L.3 Metamorfosis Perkembangan Teknologi Pengkajian terhadap layanan 4G ini memungkinkan Kementerian KominfoInformasi untuk memiliki kajian yang komprehensif sebelum akhirnya memutuskan untuk menyusun regulasi dan Pengkajian terhadap layanan 4G ini Kementerian Kominfokemungkinan untuk memiliki kebijakan mengenai layanan 4G.memungkinkan Antisipasi Kementerian Kominfo terhadap akan kajian yang dikembangkannya layanan 4G adalah hal yang penting dan strategis, karena tidak ada pilihan komprehensif sebelum akhirnya memutuskan untuk menyusun regulasi dan kebijakan mengenai layanan lain, bahwasannya atau lambat layanan tersebut akanakan banyak diterapkan di 4G. Antisipasi Kementeriancepat Kominfo terhadap kemungkinan dikembangkannya layanan 4G adalah Indonesia, sehingga Pemerintah akan memiliki dasar kebijakan yang komprehensif. hal yang penting dan strategis, karena tidak ada pilihan lain, bahwasannya cepat atau lambat layanan tersebut akan banyak diterapkan di Indonesia, sehingga Pemerintah akan memiliki dasar kebijakan yang komprehensif.


97

INAICTA dan APICTA Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2010 telah berhasil meraih Winner APICTA 2010 yang diadakan di Kuala Lumpur pada kelompok Secondary Student Project. Prestasi dari APICTA tersebut merupakan salah satu dampak positif dari kontinuitas dan konsistensi penyelenggaraan Indonesia Information and Communication Technology Award (INAICTA) yang merupakan suatu ajang kompetisi dan demo bagi para inovator dan kreator TIK Indonesia, yang berlangsung sejak tahun 2007. Tujuan INAICTA untuk memfasilitasi kiprah potensi para inovator dan kreator TIK Indonesia dalam berbagai segmentasi dan jenis kreasi yang dihasilkan. Pada tanggal 24 Juli 2010 malam telah berlangsung penutupan INAICTA 2010. Setelah pembukaannya pada tanggal 23 Juli 2010 pagi dilakukan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, maka pada penutupan tersebut, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring memberikan apresiasi kepada para nominator yang telah memperoleh ICT Award 2010. INAICTA melombakan 21 kategori, peserta sebanyak 1.333 pendaftar. Karya TIK (termasuk Robotika) yang dijurikan sebanyak 745 karya. Pemenang: 21 Winner, 10 Merit, dan 4 Special Mention.

Gambar L.4 penyelenggaraan Indonesia Information and Communication Technology Award (INAICTA)

Prestasi INAICTA 2010 tersebut dapat mengimbangi sisi negatif penggunaan TIK yang sempat marak beberapa waktu terakhir ini. INAICTA 2010 yang bertema “Membangun Kreativitas Digital Untuk Kemakmuran Bangsa” diharapkan terus berfungsi sebagai salah satu faktor pendorong (driver) bagi kemajuan bangsa yang didasarkan pada peningkatan dan pertumbuhan industri kreatif berbasis TIK. Harapan ini wajar, karena peranan industri TIK memberikan kontribusi yang tidak kecil besarnya bagi Product National Brutto. Untuk INAICTA tahun berikutnya, Menteri Kominfo berpesan agar ada kriteria penjurian untuk pemenang inovasi dan kreasi TIK untuk bidang bloking konten internet yang bermuatan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

98


Trust Positif TRUST+positif merupakan suatu sistem filtering konten internet dimana terdapat dua kategori database yaitu Daftar Putih (Positif/Terpercaya) dan Daftar Hitam (Negatif/Tersaring). Berdasarkan hasil monitoring, portal Trust Positif ini telah banyak dikunjungi tidak hanya pengunjung dari Indonesia tetapi juga pihak asing yang tertarik dari Australia, Amerika Serikat, Swaziland, Ukraina, Jepang, Kanada, Hongkong, Perancis, dan lain-lain. Ditjen Aptel telah membuat suatu program TRUST+positif yang bertujuan memberikan akses internet yang aman dan sehat dengan perlindungan berdasarkan daftar informasi sehat dan terpercaya (TRUST+List). Sistem Trust Positif menerapkan mekanisme kerja adanya server pusat yang akan menjadi acuan dan rujukan kepada seluruh layanan akses informasi publik (fasilitas bersama), serta menerima informasi dari fasilitas akses informasi publik untuk menjadi alat analisa dan profiling penggunaan internet di Indonesia, dan akan terus di up date setiap saat secara berkala. Untuk meringankan beban koneksi antara server (Trust Positif Center) dengan pusat layanan akses informasi publik, maka daftar informasi terpercaya dan positif ditempatkan secara distributif dan merata di seluruh server layanan akses informasi publik. Trust Positif memberikan sejumlah manfaat: perlindungan pada masyarakat terhadap nilai-nilai etika, moral dan kaidah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam arti, bahwa dengan adanya proteksi ini, dapat diupayakan untuk diperkecil akses memperoleh situs internet yang bertentangan dengan ketentuan, etika dan pesan moral yang ada. Trust Positif juga memberikan perlindungan terhadap domain, URL dan konten. Setiap orang dapat melakukan pencarian terhadap data domain ataupun URL yang telah terdaftar dalam database Trust Positif . Pencarian ini diharapkan dapat membantu siapapun untuk mengetahui apakah domain atau URL yang dimaksud telah terdaftar dalam databse Trust Positif sebelum diakses.

Gambar L.5 Skema Trust Positif


99

Desa Informasi Desa informasi ini merupakan paket kesatuan layanan yang lebih lengkap dari desa berdering dan desa pintar, karena dilengkapi juga dengan lembaga penyiaran komunitas, kelompok masyarakat informasi perbatasan (KIMTAS), kelompok pertunjukan rakyat tradisional, media center, M-CAB, dan kelompok masyarakat mampu menyiapkan dan mengakses informasi Desayang Informasi melalui ICT termasuk televisi. Sebagai salah satu wujud kepedulian pemerintah pusat terhadap pembangunan masyarakatpaket di daerah-daerah terpencil, khususnya yang berada di wilayahDesa informasi ini merupakan kesatuan layanan yang lebih lengkap dari desa berdering dan desa negara-negara makakomunitas, Menteri Kominfo Tifatul Sembiringinformasi pintar,wilayah karenaperbatasan dilengkapidengan juga dengan lembagatetangga, penyiaran kelompok masyarakat perbatasan (KIMTAS), kelompok2009 pertunjukan rakyat pencanangan tradisional, media center, M-CAB, pada tanggal 17 Desember telah melakukan desa Informasi Di Desa dan kelompok masyarakat yang mampu menyiapkan dan mengakses melalui TIKBarat. termasuk televisi. Sebagai Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas,informasi Provinsi Kalimantan salah satu wujud kepedulian pemerintah pusat terhadap pembangunan masyarakat di daerah-daerah terpencil, yangdicanangkan berada di wilayah-wilayah perbatasan dengan Desakhususnya informasi yang di Kabupaten Sambas ini adalah desanegara-negara informasi yang tetangga, maka Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal Desember 2009Program telah melakukan pencanangan desa menjadi salah satu prioritas program 100 hari17Menteri Kominfo. desa informasi ini Informasi Di Desakomitmen Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Kalimantan merupakan pemerintah dalam rangka pemerataanSambas, informasi,Provinsi utamanya di daerah-Barat.

daerah terpencil, tertinggal, terluar dan lokasinya di perbatasan, untuk tahap awalmenjadi salah Desa informasi yang dicanangkan di Kabupaten Sambas ini adalahdimana desa informasi yang akan dilaksanakan desa untuk tahun 2010Program dan sampai dengan akhir tahun 2014 komitmen satu prioritas program bagi 100 15 hari Menteri Kominfo. desa informasi ini merupakan diharapkan akan mencapai 500 desa,informasi, dengan perincian sebagai target tahun 2010: 15tertinggal, pemerintah dalam rangka pemerataan utamanya di berikut: daerah-daerah terpencil, tahun 2011: lokasi; tahun 2012:untuk 200 lokasi; tahun lokasi; dan tahun 2014: terluarlokasi; dan lokasinya di 76 perbatasan, dimana tahap awal2013: akan350 dilaksanakan bagi 15 desa untuk tahun 500 2010 danMelalui sampaiprogram dengandesa akhir tahun masyarakat 2014 diharapkan akan mencapai desa, dengan lokasi. informasi, di daerah-daerah terpencil,500 khususnya perincian sebagai berikut: target tahun 2010: 15 lokasi; 2011: 76cukup lokasi;memadai tahun 2012: di daerah-daerah perbatasan akan memperoleh aksestahun informasi yang untuk200 lokasi; tahun mengimbangi 2013: 350 lokasi; dan tahundi 2014: 500 lokasi. Melalui program desadengan informasi, masyarakat di akses informasi negara-negara tetangga sekitar Indonesia berbagai daerah-daerah terpencil, khususnya di daerah-daerah perbatasan akan memperoleh akses informasi multi dampaknya. yang cukup memadai untuk mengimbangi akses informasi di negara-negara tetangga sekitar Indonesia dengan berbagai multi dampaknya.

Gambar L.6 Gambar L.6Sembiring Menteri Kominfo Tifatul Sembiring mencanangkan desa Informasi Menteri Kominfo Tifatul mencanangkan desa Informasi Di Desa Aruk, Kabupaten Sambas

Di Desa Aruk, Kabupaten Sambas

100


LAMPIRAN LAMPIRAN

PaktaAnti Anti Korupsi Pakta Pakta AntiKorupsi Korupsi

Gambar L.7 Pakta integritas anti korupsi

Gambar L.7 Pakta integritas anti korupsi Gambar L.7 Pakta integritas anti korupsi Pakta Integritas tersebut tidak hanya bersifat slogan, tetapi langsung dipraktekkan dalam aktivitas kedinasan.anti Untuk memudahkan kontrolsuatu internal dan eksternal, maka beberapa di PaktaPakta integritas merupakan komitmen moral danpada yuridis untuktempat tidak strategis integritaskorupsi anti korupsi merupakan suatu komitmen moral dan yuridis untuk tidak perkantoran Kementerian Kominfo dipasang beberapa standing-banner peringatan yang harus ditaati melakukan tindakan yang yang berpotensi koruptif. Sebagai wujud komitmennya, Menteri Kominfo melakukan tindakan berpotensi koruptif. Sebagai wujud komitmennya, Menteri Kominfo oleh pihak internal maupun eksternal. Mengingat Pakta Integritas ini sangat penting sebagai bagian Tifatul Sembiring pada pada tanggal 10 Mei telah telah menanda-tangani Surat Edaran No. No. Tifatul Sembiring tanggal 102010 Mei 2010 menanda-tangani Surat Edaran untuk turut serta mewujudkan tata penyelenggaraan negara yang bersih, berkualitas dan profesional, 1/SE/M/KOMINFO/5/2010 tentang Pakta Integritas Kementerian Kominfo Dalam Rangka 1/SE/M/KOMINFO/5/2010 tentang Pakta Integritas Kementerian Kominfo Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Yang Baik dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. maka Kementerian Kominfo berkomitmen untuk melaksanakannya secara konsisten. Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Yang Baik dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

PaktaPakta Integritas tersebut dilatar-belakangi oleh buruknya hasil penilaian tim survey KPK KPK Integritas tersebut dilatar-belakangi oleh buruknya hasil penilaian tim survey Pakta integritas anti korupsi merupakan suatuKominfo komitmensepanjang moral dantahun yuridis2009, untuk yang tidak melakukan terhadap kualitas pelayanan publik Kementerian terhadap kualitas pelayanan publik Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2009, yang tindakanpada yang akhir berpotensi Sebagai wujud komitmennya, Kominfo Tifatul Sembiring dipublikasikan tahunkoruptif. 2009.2009. Seluruh pimpinan dan karyawan Kementerian Kominfo dipublikasikan pada akhir tahun Seluruh pimpinan danMenteri karyawan Kementerian Kominfo pada tanggal 10 Mei 2010 telah untuk menanda-tangani Surat Edaran No. 1/SE/M/KOMINFO/5/2010 tentang sesungguhnya sudah berkomitmen mendukung program pemberantasan korupsi, baik sesungguhnya sudah berkomitmen untuk mendukung program pemberantasan korupsi, baik Pakta Integritas Kementerian Kominfo Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Yang dalam berkinerja, pengadaan barang dan jasa, pemberian perizinan dan kegiatan dinas dalam berkinerja, pengadaan barang dan jasa, pemberian perizinan dan kegiatan dinas lainnya. Baik dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Pakta Integritas tersebut dilatar-belakangi oleh buruknya lainnya. hasil penilaian tim survey KPK terhadap kualitas pelayanan publik Kementerian Kominfo sepanjang

PaktaPakta Integritas tersebut tidak tidak hanyahanya bersifat slogan, tetapi langsung dipraktekkan dalam tahun 2009, yang dipublikasikan pada akhir tahunslogan, 2009. Seluruh pimpinan dan karyawan Kementerian Integritas tersebut bersifat tetapi langsung dipraktekkan dalam aktivitas kedinasan. Untuk memudahkan kontrol internal dan eksternal, maka pada beberapa aktivitas Untuk memudahkan kontrol internal dan eksternal, maka pada beberapa Kominfokedinasan. sesungguhnya sudah berkomitmen untuk mendukung program pemberantasan korupsi, baik tempat strategis di perkantoran Kementerian Kominfo dipasang beberapa standing-banner tempat perkantoran Kementerian Kominfo dipasang standing-banner dalam strategis berkinerja,dipengadaan barang dan jasa, pemberian perizinan dan beberapa kegiatan dinas lainnya. peringatan yang yang peringatan harusharus ditaati oleh pihak internal maupun eksternal. Mengingat Pakta Pakta Integritas ini sangat ditaati oleh pihak internal maupun eksternal. Mengingat Integritas ini sangat penting sebagai bagian untuk turut serta mewujudkan tata penyelenggaraan negara yang penting sebagai bagian untuk turut serta mewujudkan tata penyelenggaraan negara yang bersih, berkualitas dan profesional, makamaka Kementerian Kominfo berkomitmen untuk untuk bersih, berkualitas dan profesional, Kementerian Kominfo berkomitmen melaksanakannya secara konsisten. melaksanakannya secara konsisten. Indonesia Communication And Information Technology - White Paper 2010

101

TIM BUKU PUTIH 2010 Editor : 1. Dr Rudi Lumanto (Kementerian Komunikasi dan Informatika) 2. Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA (Kementerian Komunikasi dan Informatika) 3. Dr. Ir. Ashwin Sasongko, M.Sc (Kementerian Komunikasi dan Informatika) 4. Ir. Cahyana Ahmadjayadi (Kementerian Komunikasi dan Informatika) 5. Drs. Freddy H.Tulung, MUA (Kementerian Komunikasi dan Informatika) 6. Dr. Yan Rianto, M.Eng (Kementerian Komunikasi dan Informatika)

Tim Penyusun : 1. Prof. Dr-Ing Kalamullah Ramli, M.Eng (Kementerian Komunikasi dan Informatika) 2. Sarwoto (Kementerian Komunikasi dan Informatika) 3. Udi Rusadi (Kementerian Komunikasi dan Informatika) 4. Baringin Batubara (Kementerian Komunikasi dan Informatika) 5. Akman Amir (Kementerian Komunikasi dan Informatika) 6. Yudhistira Nugraha (Kementerian Komunikasi dan Informatika) 7. Kunti Pratiwi (Kementerian Komunikasi dan Informatika) 8. Dr. Hasyim Gautama (Kementerian Komunikasi dan Informatika) 9. Dr. Khamami Herusantoso (Kementerian Keuangan) 10. Dr. Eko Fajar M. Eng 11. Dra. Siti Meiningsih M.Sc (LIPI) 12. Dra. Nani Grace Berliana M.Hum (LIPI) 13. Drs. Budi Triyono M.Si (LIPI) 14. Chichi Shintia Laksani S.E, M.E (LIPI) 15. Irene Muflikh N S. Si (LIPI)

102


KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INDONESIA WHITEPAPER 2010

Recommend Documents