MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
KEYNOTE SPEAKER MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pada Acara PERTEMUAN TAHUNAN BAKOHUMAS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012 Makasar, 6 November 2012
1. Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua. •
Yang kami hormati saudara Wakil Menteri Hukum dan HAM
•
Yang saya hormati saudara Wakil Menteri Pertahanan
•
Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan
•
Yang terhormat saudara Kabareskrim Polri atau yang mewakili;
•
Yang terhormat saudara Ketua PERHUMAS
•
Yang terhormat saudara Direktur Pemberitaan Metro TV
•
Yang terhormat para narsumber, sekda dan para pejabat Humas pemerintah,
Pemda,
serta
hadirin
peserta
Pertemuan
Tahunan
Bakohumas tingkat Nasional Tahun 2012 yang kami hormati.
2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga memungkinkan kita untuk bersama-sama hadir dan bersilahturahim diantara kita, para pejabat dan praktisi humas pemerintah seluruh Indonesia, dalam rangka “PERTEMUAN TAHUNAN BAKOHUMAS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012” di Makasar ini. Pertemuan silaturahim para pejabat kehumasan/praktisi humas pemerintah seluruh Indonesia yang
1
diselenggarakan selama tiga hari kedepan ini diharapkan menjadi salah satu wahana strategis dan potensial bagi para pejabat humas untuk membangun sinergitas operasional humas pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Sinerjitas “Government Public Relations/GPR” ) yang diharapkan
mampu
memberikan kontribusi bagi penciptaan citra positif pemerintah dan Kinerja Pemerintah yang Berkualitas. 3. Pertemuan tahunan yang diselenggarakan secara rutin oleh Humas-humas pemerintah Ini merupakan suatu bukti bahwa humas pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota memiliki keperdulian dan komitmen yang tinggi dalam upaya melakukan evaluasi dan sekaligus berbenah diri guna mengoptimalkan peran Humas Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tema yang diangkat dalam penyelenggaraan Pertemuan Tahunan ini adalah “OPTIMALISASI PERAN HUMAS PEMERINTAH dalam MENCIPTAKAN KINERJA PEMERINTAH yang OPTIMAL”. Tema ini
cukup penting dan
sangat relevan, dikaitkan dengan kondisi nyata dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pada umumnya, dan humas pada khususnya. Ada korelasi antara peran yang diemban humas dengan kinerja pemerintah. Semakin baik peran yang dilakukan oleh humas pemerintah, maka semakin baik pula citra pemerintah dimata publik/rakyat. Semakin baik citra pemerintah di mata publik/rakyat, maka semakin tinggi pula peran serta masyarakat
yang
diwujudkan. Hipotesis ini harus kita jawab dan buktikan kebenarannya, apakah benar bahwa peran humas memiliki kontribusi bagi terciptanya kinerja pemerintah yang optimal. Sebagai contoh, mari kita lihat salah satu aspek saja tugas dan fungsi humas dalam pengelolaan informasi publik, khusunya dalam pelayanan informasi publik di masing-masing badan publik, dalam rangka implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pertanyaan kita, apakah semua Badan Publik Negara/pemerintah saat ini sudah melaksanakan tugas dan
kewajiban
yang
diamanatkan
dalam
Undang-undang
tentang
Keterbukaan Informasi Publik ini?
2
Undang-undang yang kini sudah berumur 4 tahun 6 bulan, yang mewajibkan Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik, apakah secara operasional sudah dilaksanakan? Dari aspek kelembagaan bisa kita lihat bahwa Komisi Informasi baik pusat Pusat maupun Provinsi seharusnya sudah terbentuk semua, kenyataan yang ada baru 18 provinsi. PPID atau pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi seharusnya sudah terbentuk di semua Badan Publik, kenyataannya baru 24% yang telah membentuk. Ini tentunya akan berdampak dan berkorelasi langsung dengan kinerja humas atau satker yang membidangi informasi dan komunikasi, yang pada gilirannya akan berdampak pada kinerja pemerintah itu sendiri.
4. Hasil survey dari beberapa LSM dan Kominfo sendiri juga menindikasikan bahwa dari aspek kelembagaan dan pelayanan informasi oleh Badan Publik masih belum berjalan secara maksimal. Dari sini sudah dapat diambil suatu gambaran, bahwa dalam hal pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja Humas atau satuan kerja yang menangani informasi dan komunikasi, baik tingkat pusat, Dinas, Badan, maupun Kantor Informasi dan Komunikasi, kiranya perlu mendapat perhatian. Dengan
tema
pertemuan
tahunan
ini
tentunya
diharapkan,
para
pejabat/praktisi humas, dan seluruh peserta pertemuan tahunan, disamping tentunya mendapatkan kesegaran kognitif dibidang pelayanan informasi publik,
juga
diharapkan
peningkatan/optimalisasi
mampu
peran
humas
memberikan di
kontribusi
masing-masing
bagi instansi
pemerintah.
5. Ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan dan pertimbangkan masak-masak daalam upaya kita meningkatkan kinerja kehumasan pemerintah, yakni “suprastruktur”,”Infrastruktur”,dan “infostrukturnya”. Dari aspek suprastruktur Badan Publik, yang perlu diperhatikan adalah berkait dengan masalah “goodwill” pimpinan/kebijakan pimpinan, penyediaan SDM dan legalitas pengelola layanan informasinya.
3
Aspek infrastruktur, yang terkait dengan sarana dan prasarana kerja dalam mengoptimalkan layanan informasi; dan aspek ke tiga adalah bagaimana informasi yang dimiliki oleh Badan Publik dapat distruktur sedemikian rupa, dapat dikemas dengan baik sehingga informasi yang disampaikan kepada publik memberi nilai tambah bagi kehidupan masyarakat
Pertanyaan sederhana kita adalah, sudah sejauhmana Pimpinan Badan Publik telah berkomitmen untuk melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ini. Pertanyaan berikutnya adalah, sudah sejauhmana pula kualitas layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Badan Buplik. Pertanyaan ini sengaja dimunculkan, untuk :
(1)
mengingatkan
kembali
kepada
seluruh
Badan
Publik
pemerintah/negara, bahwa aspek kelembagaan pengelolaan informasi publik di setiap Badan Publik Pemerintah/Negara atau yang kita kenal sebagai PPID merupakan keniscayaan yang perlu segera diwujudkan; (2)
menyikapi beberapa hasil survey, monitoring dan evaluasi yang telah dan sedang dilakukan terhadap pelaksanaan UU ini sebagaimana data tersebut dimuka, serta berbagai masukan, kritikan yang sering muncul, baik dari masyarakat, LSM, maupun pemerhati transparansi informasi, bahwa Badan Publik Pemerintah/Negara, baik pusat maupun daerah, harus memaksimalkan dan meningkatkan kualitas layanan informasi publiknya, sebagai bentuk komitmen Badab Publik dalam menjalankan amanat UU tentang Keterbukaan Informasi Publik;
(3)
memberikan motivasi atau dorongan kepada Badan Publik dalam upaya mencari solusi dari berbagai persoalan menyangkut lambatnya pengimplementasian UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang antara lain terkait persoalan: “political will” atau komitmen pimpinan Badan Publik, terkait dengan kelembagaan pengelolaan informasi
4
publik, terkait dengan mind-set/culture/kualitas SDM, sarana dan prasarana, anggaran serta kualitas layanan informasi publik.
6. Untuk itu, maka Badan Publik dalam kerangka pelaksanaan amanat UU tentang Keterbukaan Informasi Publik ini, dan sekaligus dalam upaya komitmen Pemerintah Indonesia sebagai salah satu Ketua “OGI” di Tahun 2013 (Open Government Inisiative), atau “OGP” (Open Government Partnership), dituntut untuk mengejawantahkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini selaras
dengan
komitment
Bapak
Presiden
dalam
pelaksanaan
Pemerintahan yang terbuka. Bapak Presiden menyatakan bahwa : “… Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik meniscayakan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, publik memiliki hak untuk mengetahuinya. Inilah ciri-ciri dari open government yang menjadi salah satu nilai dalam negara demokrasi.” “Open Government mengaktualisasikan secara praktis pengertian pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat” “Open Government
pada
dasarnya
adalah
pemerintahan
yang
terbuka/transparan, mengundang elemen masyarakat berpartisipasi, dan mengajak
segenap
unsur
masyarakat
berkolaborasi
memecahkan
pelbagai masalah demi kesejahteraan rakyat”
7. Untuk itulah, pejabat Humas perlu memperhatikan, bahwa dalam menjalankan aktivitas tugas dan fungsinya, hendaknya berposisi mampu memelihara nama baik institusi, (sebagai “value indicator”), mampu melakukan pelayanan atau services yang memadai, atau berperan sebagai “value enhancer”, mampu menjalankan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan khalayak akan informasi, atau sebagai “value enabler”. Dengan demikian, setiap informasi yang dikelola oleh Humas, disamping mampu menjadi wahana “to enrich the value”, juga, yang lebih penting lagi adalah sebagai institusi yang mampu “to create the
5
value”. Humas, disamping sebagai “image building institution” juga sekaligus sebagai “public information service institution”
8. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa dewasa ini “access to government records and information” sudah merupakan fenomena global, dan era keterbukaan informasi telah dikenal di hampir seluruh negara. Artinya, dengan menyikapi perkembangan situasi yang terjadi, khususnya dalam pengelolaan informasi, maka Humas : a. harus sudah mulai membuka diri terhadap informasi-informasi yang sangat diperlukan oleh publik (masyarakat) untuk dapat diakses, kecuali terhadap informasi yang memang berdasarkan undangundang dikecualikan.
b. Untuk itu, humas pemerintah perlu meningkatkan kinerjanya melalui minimal 10 aktivitas kehumasan, antara lain : (1) melakukan perencanaan, penyusunan, pembuatan serta pelayanan informasi publik berbasis web 2.0; (2) melakukan perencanaan, penyusunan, pembuatan informasi publik tercetak; (3) membuat pres-release/news yang berkualitas (“fit to print”), artinya apa yang dimuat di media massa, adalah sama apa yang direlease oleh humas; (4) membina hubungan antar lembaga/sektor, hubungan interpersonal internal, hubungan dengan media secara sinerjitas dan harmonis; (5) meningkatkan qualitas pelayanan informasinya; (6) mampu menjaga nama baik institusinya/institution identity; (7) menyediakan bahan publikasi baik cetak, audio, maupun audiovideo;
(8)
mampu
menjadi
event
organizer
dlilingkungan
instansinya; (9) mampu mengatur ritme antara “supply” informasi dengan “demand” masyarakat; oleh karena itu (10) dituntut untuk bisa
mengetahui
sasarannya
karakter melalui
dan
sifat
berbagai
demografis cara,
khalayak seperti
6
survey/penelitian/monitoring
khalayak.
Intinya
dalam
bekerja
Humas Pemerintah harus memedomi Kebenaran Bekerja (do the things right and do the right things); dan “tell the truth but not all the trurth” humas tahu bagaimana menerjemahkan istilah ini.
c. Fungsinya sebagai agen pembentuk opini publik, Humas harus mampu berperan sebagai agen yang menghubungkan organisasi dengan publiknya. Komponen yang harus dibangun oleh Humas Pemerintah
adalah
citra
lembaga/institusinya
melalui
pendiseminasian elemen visual, verbal dan perilaku sebagai cerminan
aktualisasi
dari
visi
pemimpin
organisasi,
yang
terintegrasi dengan misi dan rencana strategik lembaga/institusi itu sendiri. Sehingga citra positif organisasi juga merupakan cerminan identitas lembaga/institusi, yang pada gilirannya akan membangun pula nama baik lembaga/institusi. Intinya Humas Pemerintah dituntut untuk mampu mengemas agenda setting kebijakan instansi, untuk disampaikan ke media sebagai agenda setting media, dan diterima oleh publik sebagai agenda settingnya publik atau masyarakat. Kemampuan pembentukan opini publik melalui kemasan agenda setting kebijakan yang didistribusikan melalui berbagai media, baik media tradisional, media konvensional dan media
baru
inilah,
kini
telah
menjadi
keniscayaan
bagi
pejabat/petugas/praktisi humas pemerintah di seluruh lembaga pemerintahan Indonesia. Melalui penciptaan Agenda Setting Kebijakan oleh semua Humas Pemerintah, saya yakin, kedepan publik akan mendapatkan informasi ALTERNATIF dan benar adanya, sehingga masyarakat tidak lagi terbelenggu oleh “anomali” informasi yang setiap detik membanjiri ranah publik, bahkan ranah privasi seseorang. d. Disinilah pentingnya koordinasi dan sinerjitas. Koordinasi dalam hal “information resources” nya; koordinasi yang diwujudkan dalam
7
“link function” setiap simpul-simpul satuan kerja humas, baik di tingkat Pusat, provinsi, maupun Kab/Kota dalam mengelola informasi, khususnya informasi yang bersifat “short cut issues” yang perlu segera ditangani. Sinerjitas perlu dibangun dalam hal pendistribusian informasi-informasi dimaksud.melalui potensi media yang sesuai dengan sifat-sifat demografis masyarakat/publiknya. Untuk itu, BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Humas Pemerintah), baik yang berkedudukan di Pusat maupu di Daerah, perlu segera membangun sinerjitas ini melalui aktivitas nyata; membangun mekanisme aliran informasi dari pusat ke daerah atau sebaliknya, dan sudah waktunya kita perlu membangun “SISTIM INFORMASI NASIONAL”,
yang
mampu
mengelola
informasi
kebijakan
pemerintah dan kepentingan publik, menjadi informasi yang memiliki nilai tambah, yakni: informasi yang mampu memberikan pencerahan (enlightment), yang mampu memberikan kontribusi bagi pendidikan publik (education), dan mampu memotivasi dan mendorong masyarakat menjadi berdaya (empowerment).Itulah sebenarnya makna Informasi, sebagai pencerahan, pendidikan, dan pemberdayaan dalam kerangka NKRI. Hal ini selaras dengan makna hakiki informasi itu sendiri sebagai pemenuhan kebutuhan eksistensi
manusia,
warga
negara
Indonesia,
sebagaimana
diamanatkan dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
9. Dengan demikian eksistensi kehumasan pemerintah, banyak tergantung seberapa besar humas pemerintah mampu mengejawantahkan 10 aktivitas tersebut di atas, secara sungguh-sungguh. Dengan layanan informasi yang prima, dengan kontent yang berkualitas, didistribusikan melalui media yang sesuai dengan karakter masyarakat, memanfaatkan kemajuan TIK, serta mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku, diharapkan humas menjadi garda terdepan dalam membangun citra positif
8
instansinya/pemerintah.
Output
aktivitasnya
diharapkan
disamping
memberikan pencerahan ( englightment), pendidikan (education), juga mampu
memberikan
kontribusi
bagi
pemberdayaan
publiknya
(empowerment). Sehingga apa yang kita kerjakan kiranya bermanfaat bagi masyarakat, Dan dapat lebih mendorong masyarakat menuju kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa
dan
bernegara
yang
lebih
demokratis dan berkualitas.
Membangun masyarakat demokratis berkualiatas melalui kemudahan aksesibilitas informasi yang juga berkualitas. Informasi berkualitas dapat lahir jika aspek kelembagaan pengelola informasinya memiliki legalitas, kontennya memiliki kredibilitas, dan layanan informasinya memiliki sinerjitas,
ketiganya
kita
kenal
sebagai
pengembangan
dan
pemberdayaan “ICIS”, yakni Institution,Content, Infrastructure, dan Services. Dengan kelembagaan humas pemerintah yang memiliki legalitas, konten yang kredibel dan penyampaian pesan yang sesuai dengan kondisi publiknya, diharapkan humas pemerintah mampu menjawab segala persoalan yang mendominasi perkehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui suguhan informasi yang benar dan utuh, tindak komunikasi yang lancar dan santun oleh seluruh komponen kekuatan humas pemerintah, mudah-mudahan isueisue yang berkembang di masyarakat tentang radikalisme, terorisme, korupsi, persatuan dan kesatuan, konflik-konflik horizontal dll, dapat dieliminis dan dihilangkan. Insyaallah Humas pemerintah komitment dan bekerja secara nyata untuk bangsa dan negara tercinta, Indonesia :
MEMBANGKITKAN SUKMA YANG TERLUKA KETIKA KITA SEMUA SULIT MENGEJA INDONESIAKU TERCINTA, TERSEBAB KESALAH PAHAMAN, TUTUR KATA TAMAK, DAN LUPA DIRI. KITA PUN TAK TAHU PINTU JALAN SOLUSINYA. ADALAH SUATU HARAPAN BESAR BAGI BANGSA, KETIKA KITA HUMAS PEMERINTAH MAMPU BERKARYA DALAM SURYA YANG MEMANCAR, UNTUK INDONESIA BERJAYA.
9
Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini, semoga penyelenggaraan Pertemuan BAKOHUMAS Tingkat Nasional Tahun 2012 ini bermanfaat bagi insan kehumasa pemerintah, bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia.
Terimakasih Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TIFATUL SEMBIRING
10
