PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TAHUN 2017 TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN APLIKASI DAN/ATAU KONTEN MELALUI INTERNET DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a.
bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi, media, dan internet yang semakin konvergen menghasilkan beragam jenis layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet
yang
disediakan
melalui
penyelenggara
telekomunikasi, termasuk layanan yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b.
bahwa dalam penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pengaturan agar tercipta iklim usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan industri kreatif dalam negeri di tengah iklim
usaha
global,
memberikan
kepastian
hukum,
menciptakan kompetisi yang sehat, dan memberikan perlindungan
terhadap
konsumen,
serta
menjaga
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet;
-2-
Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
36
Tahun
1999
tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3.
Undang-Undang Kementerian
Nomor
Negara
39
Tahun
(Lembaran
2008
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem
dan
Transaksi
Elektronik
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 6.
Peraturan
Presiden
Nomor
7
Tahun
2015
tentang
Organisasi Kementerian Negara; 7.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun
2016
tentang
Organisasi
dan
Kementerian Komunikasi dan Informatika;
Tata
Kerja
-3-
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG
PENYEDIAAN
LAYANAN
APLIKASI
DAN/ATAU
KONTEN MELALUI INTERNET. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
Layanan Aplikasi melalui Internet adalah penggunaan perangkat lunak yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan daring
(chatting/instant
messaging),
serta
layanan
transaksi finansial, transaksi komersial, platform digital, penyimpanan dan pengambilan data, mesin pencari, permainan (game), jejaring dan media sosial, termasuk turunannya dengan memanfaatkan jasa akses internet melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi. 2.
Layanan Konten melalui Internet adalah penyediaan informasi digital yang dapat berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa akses internet melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi.
3.
Layanan Over-The-Top yang selanjutnya disebut Layanan OTT adalah Layanan Aplikasi melalui Internet dan/atau Layanan Konten melalui Internet.
4.
Penyediaan Layanan OTT adalah pemanfaatan Layanan OTT oleh Orang, Badan Usaha, dan/atau Badan Publik.
-45.
Penyedia Layanan OTT adalah pihak yang menyediakan, mengelola,
dan/atau
mengoperasikan
Layanan
OTT
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Layanan Over-The-Top untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. 6.
Penyedia
Layanan
OTT
Asing
adalah
orang
atau
masyarakat selain Warga Negara Indonesia atau badan usaha
yang
tidak
didirikan
dan
tidak
bertempat
kedudukan di Indonesia atau Badan Publik selain Badan Publik Indonesia yang yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Layanan OTT secara sendirisendiri Layanan
maupun OTT
bersama-sama
untuk
keperluan
kepada
pengguna
dirinya
dan/atau
keperluan pihak lain. 7.
Pusat Kontak Informasi adalah layanan kontak informasi yang disediakan oleh Penyedia Layanan OTT sebagai fasilitas untuk melayani pertanyaan dan pengaduan dari pengguna serta paling sedikit dapat dihubungi melalui surat elektronik pengaduan dan situs layanan pengguna.
8.
Hak Kekayaan Intelektual adalah hak cipta, hak merk, hak paten, dan desain industri.
9.
Bandwidth Management adalah proses penjaminan yang dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi untuk mengatur trafik internet yang meliputi pembatasan trafik layanan, pemberian akses prioritas layanan tertentu pada periode tertentu, dan atau rekayasa trafik lainnya.
10. Pemblokiran Layanan OTT yang selanjutnya disebut Pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar Layanan OTT tidak dapat diakses. 11. Normalisasi adalah proses upaya yang dilakukan untuk mengeluarkan suatu Layanan OTT dari pemblokiran.
-512. Badan
Publik
yudikatif,
dan
adalah
lembaga
badan
lain
yang
eksekutif, fungsi
legislatif,
dan
tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang
sebagian
bersumber
atau
dari
seluruh
Anggaran
anggaran
Pendapatan
kegiatannya dan
Belanja
Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh anggaran kegiatannya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau bantuan luar negeri. 13. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan
dan
Belanja
Negara
(APBN)
dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan telekomunikasi. 16. Orang adalah perseorangan atau kelompok orang Warga Negara Indonesia. Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. melindungi
kepentingan
masyarakat,
penyelenggara
telekomunikasi, dan kepentingan nasional; b. mendorong
peningkatan
kemampuan
perekonomian
rakyat, mewujudkan pemerataan telekomunikasi, dan memperkuat daya saing bangsa serta kedaulatan Negara; c. mendorong kesetaraan dalam persaingan usaha yang sehat serta memberikan kepastian hukum; dan d. memberikan perlindungan kepada masyarakat, Pengguna dan/atau Pelanggan Layanan OTT, meliputi hak privasi, akurasi, dan transparansi pembebanan biaya (charging), serta hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
-6-
BAB II PENYEDIAAN LAYANAN OTT Bagian Kesatu Penyedia Pasal 3 (1)
Penyedia Layanan OTT meliputi: a. Orang; b. badan
usaha
yang
didirikan
atau
bertempat
kedudukan di Indonesia; dan c. Badan Publik (2)
Selain Penyedia Layanan OTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Layanan OTT dapat disediakan oleh Penyedia Layanan OTT Asing.
(3)
Bentuk
Penyedia
Layanan
OTT
Asing
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib berupa: a. tempat tetap yang dimiliki, disewa, atau dikuasai oleh Penyedia Layanan OTT Asing atau pihak lain yang berada
di
Indonesia
secara
permanen,
yang
digunakan oleh Penyedia Layanan OTT Asing; atau b. keberadaan pegawai Penyedia Layanan OTT Asing atau pihak lain yang berada di Indonesia secara permanen, yang
bertindak
untuk
dan
atas
nama
Penyedia
Layanan OTT Asing. (4) Penyedia Layanan OTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang melaksanakan usaha atau kegiatan serta
menerima
atau
memperoleh
penghasilan
dari
pengguna Layanan OTT di Indonesia, dalam bentuk: a. Penjualan dan pemasaran Layanan OTT; b. Pemasangan iklan di dalam layanan OTT; c. pengumpulan data pelanggan Layanan OTT; dan/atau d. Transaksi Elektronik melalui layanan OTT. (5)
Penyedia Layanan OTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas layanan yang disediakan.
-7-
Bagian Kedua Pendaftaran Pasal 4
(1) Penyedia Layanan OTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib melakukan pendaftaran sebelum menyediakan Layanan OTT di Indonesia. (2)
Pendaftaran
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diajukan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen yang yang terkait dengan bentuk dan kegiatan usahanya. (3)
Dokumen yang wajib dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Orang dan Badan Publik yang bertindak sebagai Penyedia Layanan OTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c, paling sedikit berupa:
(4)
a.
salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
b.
jenis Layanan OTT yang disediakan; dan
c.
pusat kontak informasi.
Dokumen yang wajib dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh badan usaha yang bertindak sebagai Penyedia Layanan OTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, paling sedikit berupa: a. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. untuk Penanaman Modal Asing (PMA) maka wajib melampirkan Izin Prinsip atau Izin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); c.
jenis Layanan OTT yang disediakan; dan
d. pusat kontak informasi.
-8(5)
Dokumen yang wajib dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Penyedia Layanan OTT Asing paling sedikit berupa: a.
bentuk Penyedia Layanan OTT Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), beserta dokumen penunjangnya
dan
salinan
surat
penunjukkan
sebagai agen atau perwakilan Penyedia Layanan OTT Asing; b.
salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agen atau perwakilan Penyedia Layanan OTT sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.
jenis Layanan OTT yang disediakan; dan
d.
pusat kontak informasi. Bagian Ketiga Kewajiban Penyedia Layanan OTT Paragraf 1 Umum Pasal 5
(1)
Penyedia Layanan OTT wajib: a.
menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang: 1) larangan
praktek
monopoli
usaha tidak sehat; 2) perdagangan; 3) perlindungan konsumen; 4) hak kekayaan intelektual; 5) penyiaran; 6) perfilman; 7) periklanan; 8) anti pornografi; 9) anti terorisme; 10) perpajakan; 11) perhubungan dan logistik; 12) pariwisata dan perhotelan; 13) keuangan;
dan
persaingan
-914) kesehatan; dan/atau 15) ketentuan peraturan perundang-undangan lain. b. melakukan perlindungan data (data protection) dan kerahasiaan data pribadi (data privacy); c. melakukan filtering konten dan mekanisme sensor; d. menggunakan
gerbang
pembayaran
nasional
(national payment gateway), khusus untuk Layanan OTT berbayar; e. menjamin akses untuk penyadapan informasi secara sah (lawful interception) dan pengambilan alat bukti untuk
keperluan
penyidikan
atau
penyelidikan
perkara pidana oleh aparat penegak hukum; f.
mencantumkan
informasi
dan/atau
petunjuk
penggunaan layanan dalam Bahasa Indonesia; dan g. memberikan surat keterangan/informasi/data dalam Penyediaan Layanan OTT jika diminta oleh Menteri. (2)
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai
dengan
huruf
f
dilaksanakan
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Dalam hal muatan layanan tidak disediakan langsung oleh penyedia
Layanan
menginformasikan terkait
dengan
OTT, atau
Penyedia
Layanan
mensosialisasikan
kewajiban
muatan
OTT
wajib
hal-hal
yang
konten
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada mitra atau penyedia langsung muatan Layanan OTT. Pasal 7 Dalam menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, Penyedia Layanan OTT wajib melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. penutupan kontrak, penjualan atau penyerahan jasa, dan penagihan,
dalam
hal
Penyedia
Layanan
melakukan pembebanan biaya (berbayar);
OTT
Asing
- 10 b. memiliki
rekening
bank
yang
menjadi
sarana
penampungan hasil penjualan atau penyerahan jasa pada bank yang ada di Indonesia; dan c. penyediaan layanan hukum internal, pelayanan purna jual, dan pusat kontak informasi.
Paragraf 2 Pusat Kontak Informasi Pasal 8 (1) Penyedia Layanan OTT wajib menyediakan pusat kontak informasi. (2) Pusat kontak informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
wajib
memiliki
fasilitas
untuk
melayani
pertanyaan dan pengaduan dari pengguna. (3) Setiap pertanyaan dan/atau pengaduan dari pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggapi paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam setelah pertanyaan dan/atau pengaduan diterima. Paragraf 3 Penyimpanan Data Pasal 9 (1) Penyedia Layanan OTT wajib menyimpan data rekaman transaksi dan trafik Layanan OTT paling sedikit selama 3 (tiga) bulan. (2) Dalam hal terdapat permintaan penegak hukum untuk proses peradilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, Penyedia Layanan OTT wajib menyimpan data rekaman
yang
terkait
langsung
dengan
permintaan
dimaksud sampai dengan proses peradilan dihentikan dan/atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- 11 Bagian Keempat Kerja Sama Penyediaan Layanan OTT Pasal 10 (1) Penyedia Layanan OTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerjasama dengan Penyelenggara Telekomunikasi dalam rangka penyediaan Layanan OTT di Indonesia. (2) Penyedia Layanan OTT Asing dapat bekerjasama dengan Penyelenggara Telekomunikasi setelah Penyedia Layanan OTT Asing memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
harus
dituangkan
dalam
perjanjian
tertulis
dan
dilaporkan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perjanjian kerja sama ditandatangani. (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. lingkup kerja sama; b. hak dan kewajiban para pihak; c. batas tanggung jawab para pihak kepada Pengguna dan/atau Pelanggan; d. jenis dan layanan yang disediakan; e. skema bisnis; f.
struktur tarif;
g. perjanjian tingkat layanan (service level agreement); dan h. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12 BAB III GANTI RUGI Pasal 11 (1) Pengguna berhak mengajukan ganti rugi kepada Penyedia Layanan OTT atas kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh penyedia Layanan OTT yang menimbulkan kerugian terhadap Pengguna. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas kepada kerugian langsung yang diderita oleh pengguna atas kesalahan dan/atau kelalaian penyedia Layanan OTT.
BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 12 (1) Pengawasan
dan
pengendalian
atas
pelaksanaan
Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Menteri. (2) Menteri melakukan mediasi terhadap perselisihan terkait pembebanan
biaya
(charging),
kepatuhan
regulasi,
dan/atau Layanan OTT berdasarkan permintaan para pihak. Pasal 13 (1) Penyedia Layanan OTT harus menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala setiap tahun. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. jumlah pelanggan di Indonesia; dan/atau b. statistik trafik layanan yang diakses oleh pengguna di Indonesia. (3) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
format
pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- 13 BAB V FORUM NASIONAL KEBIJAKAN LAYANAN OTT Pasal 14 (1) Menteri dapat membentuk Forum Nasional Kebijakan Layanan OTT yang membantu Menteri dalam menentukan kebijakan terkait penyediaan Layanan OTT di Indonesia. (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. wakil pemerintah; b. wakil masyarakat (3) Wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diwakili oleh para Praktisi, Akademisi, dan/atau Asosiasi. (4) Susunan keanggotaan Forum Nasional Kebijakan Layanan OTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. Dewan Pakar; b. Ketua Forum; dan c. Anggota (5) Dewan Pakar Forum Nasional Kebijakan Layanan OTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari perwakilan K/L/D/I yang memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi namun tidak terbatas pada bidang: a. pengawasan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; b. perdagangan; c. perlindungan konsumen; d. hak kekayaan intelektual; e. penyiaran; f. perfilman; g. periklanan; h. anti pornografi; i. anti terorisme; j. perpajakan; k. perhubungan dan logistik; l. pariwisata dan perhotelan; m. keuangan; n. kesehatan; dan/atau
- 14 o. komunikasi dan informatika. (6) Ketua
Forum
Nasional
Kebijakan
Layanan
OTT
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah Direktur Jenderal yang merangkap sebagai Anggota. (7) Anggota Forum Nasional Kebijakan Layanan OTT diwakili oleh unsur: a. Pemerintah,
dalam
hal
ini
adalah
Kementerian
Komunikasi dan Informatika berjumlah 1 (satu) orang; b. Praktisi berjumlah 2 (dua) orang; c. Akademisi berjumlah 2 (dua) orang; d. Asosiasi
Penyelenggara
Telekomunikasi
Seluruh
Indonesia (ATSI) berjumlah 1 (satu) orang; e. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) berjumlah 1 (satu) orang; dan f. Yayasan
Lembaga
Konsumen
Indonesia
(YLKI)
berjumlah 1 (satu) orang. (8) Dewan Pakar dan Anggota Forum Nasional Kebijakan Layanan OTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. (9) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berakhir pada saat penetapan Dewan Pakar dan Anggota Forum Nasional Kebijakan Layanan OTT yang baru. (10) Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Dewan Pakar dan Anggota Forum Nasional Kebijakan Layanan OTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri. (11) Menteri
menetapkan
pemberhentian Layanan
OTT
Anggota
pengangkatan Forum
berdasarkan
Nasional
usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
Direktur
dan/atau Kebijakan Jenderal
- 15 Pasal 15 (1) Forum Nasional Kebijakan Layanan OTT mempunyai tugas: a. membantu
melakukan
kajian-kajian
berhubungan
dengan arah kebijakan Layanan OTT di Indonesia; b. membantu merumuskan kebijakan umum Layanan OTT; c. membantu
melakukan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan kewajiban Penyedia Layanan OTT; d. menindaklanjuti
pengaduan
terkait
pelaksanaan
kebijakan Layanan OTT; e. melakukan mediasi penyelesaian perselisihan antara Penyedia
Layanan
Telekomunikasi
OTT
dan
dengan
Penyelenggara
Pengguna
Layanan
OTT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); f.
mewakili
Indonesia
dalam
forum-forum
atau
lembaga/organisasi internasional yang terkait dengan kebijakan Layanan OTT; g. melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan kebijakan Layanan OTT h. memberikan
rekomendasi
kepada
Menteri
terkait
pemberian sanksi terhadap pelanggaran kebijakan Layanan OTT; dan i.
menyampaikan laporan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Menteri.
(2) Forum
Nasional
Kebijakan
Layanan
OTT
dalam
melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat (3) Sekretariat
sebagaimana
dimaksud
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
pada
ayat
(2)
- 16 Pasal 16 (1) Forum Nasional Kebijakan Layanan OTT melaksanakan pemeriksaan
terhadap
dugaan
pelanggaran
dalam
Penyediaan Layanan OTT berdasarkan: a. pengawasan terhadap pelaksanaan layanan OTT yang dilakukan oleh Forum Nasional Kebijakan Layanan OTT; atau b. pengaduan
oleh
Penyelenggara
Telekomunikasi
dan/atau Pemerintah. (2) Forum
Nasional
Kebijakan
Layanan
OTT
wajib
menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. (3) Dalam
hal
terbukti
terjadinya
pelanggaran
dalam
Penyediaan Layanan OTT, Forum Nasional Kebijakan Layanan OTT memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait pengenaan sanksi Bandwidth Management. Pasal 17 (1) Setiap pengambilan rekomendasi dalam Forum Nasional Kebijakan Layanan OTT dilakukan dalam bentuk rapat pleno. (2) Dalam
hal
tidak
tercapai
kesepakatan
musyawarah
mufakat terkait pengambilan rekomendasi, keputusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara (voting). (3) Masing-masing
Anggota
Forum
Nasional
Kebijakan
Layanan OTT sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (7) memiliki 1 (satu) hak suara. (4) Rekomendasi yang telah disepakati sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Forum Nasional Kebijakan Layanan OTT untuk disampaikan kepada Menteri.
- 17 BAB VI SANKSI Pasal 18 (1)
Penyedia
Layanan
OTT
yang
melanggar
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dikenai sanksi dalam bentuk Bandwidth Management. (2)
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
(3)
Menteri
menetapkan
Pengenaan
Sanksi
Keputusan
Bandwidth
Menteri
perihal
Management
untuk
ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Telekomunikasi. (4)
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup: a. nama Penyedia Layanan OTT; b. jenis pelanggaran; c. jenis Layanan OTT yang dikenakan sanksi Bandwidth Management; dan d. mekanisme pengenaan sanksi Bandwidth Management kepada Penyedia Layanan OTT.
(5)
Penyelenggara
Telekomunikasi
wajib
melaksanakan
sanksi terhadap Penyedia Layanan OTT dalam bentuk Bandwidth Management sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak
tanggal
memberikan
penetapan
pemberitahuan
surat
keputusan
(notifikasi)
serta
pelaksanaan
Bandwidth Management kepada Menteri. (6)
Dalam
hal
Penyelenggara
Telekomunikasi
tidak
melaksanakan Bandwidth Management sesuai dengan Keputusan Menteri, Penyelenggara Telekomunikasi dapat dikenakan sanksi.
- 18 (7)
Penyedia Layanan OTT dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Menteri atas pengenaan sanksi Bandwidth Management paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Keputusan Menteri perihal Pengenaan Sanksi
Bandwidth
Management
ditetapkan,
yang
dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat. (8)
Keberatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan
sesuai
jenis
pelanggarannya
dengan
melampirkan dokumen pendukung. (9)
Keberatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diverifikasi oleh Forum Nasional Kebijakan Layanan OTT paling
lambat
7
(tujuh)
hari
kalender
terhitung
diterimanya keberatan tertulis yang dibukikan dengan tanda pengiriman surat. (10) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(9),
Forum
memberikan menerima
Nasional
Kebijakan
rekomendasi atau
menolak
kepada
Layanan Menteri
keberatan
OTT untuk
tertulis
yang
disampaikan oleh Penyedia Layanan OTT. (11) Dalam hal keberatan tertulis diterima oleh Menteri, maka Penyedia Layanan OTT dibebaskan dari pengenaan sanksi Bandwith Management dan dilakukan normalisasi pada Layanan OTT. (12) Dalam hal keberatan tertulis ditolak oleh Menteri, maka Penyedia Layanan OTT dikenakan sanksi Bandwidth Management sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). (13) Penolakan
keberatan
oleh
Menteri
sebagaimana
dimaksud pada ayat (12) bersifat final dan mengikat. (14) Forum Nasional Kebijakan Layanan OTT melakukan evaluasi terhadap kepatuhan Penyedia Layanan OTT setelah sanksi Bandwidth Management dikenakan selama 14 (empat belas) hari kalender.
- 19 (15) Dalam hal Penyedia Layanan OTT tetap belum memenuhi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Nasional Kebijakan Layanan OTT dapat memberikan penambahan
rekomendasi beban
perpanjangan
Bandwidth
sanksi
Management
dan
untuk
ditetapkan oleh Menteri. (16) Rekomendasi perpanjangan sanksi dan penambahan beban Bandwidth Management sebagaimana dimaksud pada ayat (15) ditindaklanjuti dengan proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (14). (17) Dalam hal Penyedia Layanan OTT telah 3 (tiga) kali mendapatkan Keputusan Menteri tentang perpanjangan sanksi dan penambahan beban Bandwith Management maka dilakukan pemblokiran terhadap Layanan OTT yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri. (18) Dalam hal Penyedia Layanan OTT telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Nasional Kebijakan Layanan OTT dapat memberikan rekomendasi pencabutan sanksi Bandwidth Management untuk ditetapkan oleh Menteri. (19) Menteri
menetapkan
Pencabutan Normalisasi
Sanksi
Keputusan Bandwidth
Penyediaan
Menteri
perihal
Management
Layanan
OTT
dan untuk
ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Telekomunikasi. Pasal 19 Pelanggaran
terhadap
ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi kepada Penyedia Layanan OTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 20 Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (6) dikenakan sanksi administratif kepada Penyelenggara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 20 -
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 Penyedia Layanan OTT wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Ttd RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal
2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR
