KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
USAHA PEMBANGUNAN PRIVATE CLOUD DI PEMERINTAHAN oleh direktur eGovernment kementerian komunikasi dan informatika
bogor, 12 juli 2012
““PERMASALAHAN” PERMASALAHAN” “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik yang mengoperasikan pusat data wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana yang dioperasikannya di wilayah Indonesia” (RPP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik)
CATATAN: diolah dari www.depkumham.go.id
DEFINISI CLOUD COMPUTING Komputasi awan (cloud computing) adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer ('komputasi') dan pengembangan berbasis Internet ('awan'). (WIKIPEDIA) Cloud Computing adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server di internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna (client) termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer tablet, notebook, komputer tembok, handheld, sensor-sensor, monitor dan lain-lain (Publikasi IEEE Internet Computing ) CATATAN: diolah dari www.depkumham.go.id
LAYANAN CLOUD COMPUTING 1. Infrastructure as service virtualized server, storage, network 2. Platform as a service sistem operasi, infrastructure scaling, load balancing 3. Software as a service aplikasi dengan Webbased interface yang diakses melalui Web Service dan Web 2.0
MANFAAT CLOUD COMPUTING 1. Efisiensi biaya investasi dan pemeliharaan 2. Hemat waktu implementasi 3. Kemudahan operasional
KEKURANGAN aksesibilitas bisa lambat, tergantung penyedia layanan
KARAKTERISTIK CLOUD COMPUTING 1. On-Demand Self-Services 2. Aksesibilitas tinggi 3. Layanan terpusat 4. Mengikuti kebutuhan pengguna 5. Terukur
GOVERNMENT PRIVATE CLOUD? TANPA JALUR INTERNET?
CATATAN: diolah dari www.depkumham.go.id
TANTANGAN PRESIDEN WAKIL PRESIDEN
SEK. NEGARA
PEREKONOMIAN
SEK.KABINET
KPUD
POLHUKAM DPRD PENGADILAN
KESRA
33 Pemprov 497 Pemda
28 LPNK
KOMISI/DEWAN
Perwakilandi LN
VISI INDONESIA TERSAMBUNG (Palapa Ring, NIX,PLIK, MPLIK, dll) Integrated GOVERNMENT
9
LATAR BELAKANG Duplikasi data kerap terjadi di setiap pengelola dan penyelenggara sistem informasi pemerintah (Sumber daya yang overlap atau tidak terkoordinasi) Sulitnya melakukan sinergi informasi digital antar instansi pemerintah (Tidak adanya peristilahan yang standar sebagai acuan) Validasi data secara elektronis tidak dapat dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat Keamanan terhadap kerusakan data digital belum terjamin Lemahnya tingkat kepercayaan terhadap informasi pemerintahan karena agregasi Informasi tidak tercapai
KOMPONEN Tersedianya Sistem Manajemen Database Terhubungnya Aplikasi dan Database pada suatu Jaringan Komputer Pemetaan/Ontologi Metadata Interkoneksi Layanan Aplikasi berbasis Web (Web Services) Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data Antar Instansi Pemerintah dalam bentuk Government Service Bus (GSB)
KESIAPAN DIREKTORAT eGOV
KESIAPAN DIREKTORAT eGOV
Interkoneksi Jaringan Pemerintah menggunakan PNS Box yang memungkinkan terjadinya Interkoneksi Jaringan Publik melalui Tunneling, Enkripsi, Autentikasi, kompresi, IDS, Manitoring Jaringan, dll tanpa harus membangun jaringan baru (memanfaatkan eksisting infrastruktur) Penyediaan GSB yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antar K/L/Prov/Kab/Kota tanpa “mengganggu” basis data pemilik Interkoneksi Layanan Aplikasi berbasis Web (Web Services) Pemanfaatan eGovernment Data Center dengan konsep Private Cloud, yang menyediakan Virtual Server, Hosting, Colocation, Back-up Data, DRC
JARINGAN TERTUTUP PEMDA
BATAM
DRC
ON pusat kendali jaringan
JARINGAN TERTUTUP K/L
JARINGAN TERTUTUP K/L DASHBOARD / LAPORAN RINGKAS
PUBLIK SGSB-MANTRA BNP2TKI
ADMINDUK
PNSBox
PNSBox SePP
LKPP PAJAK
Back Office
: JARINGAN TERTUTUP
VPN vs PNSBox VPN
1. Jalur khusus 2. Biaya tergantung lebar pita 3. Keamanan, relatif 4. Kendali ada di operator
PNSBox
1. Jalur publik yang di-tunneling 2. Tidak ada investasi, karena menggunakan jalur yang ada 3. Lebar pita minimal 38 Kbps, lebar maksimal tergantung jalur yang ada elastis 4. Keamanan, relatif 5. Kendali di pemerintah
CAPAIAN SAAT INI: K/L/PEMDA Jaringan tertutup 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Otorita Batam Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Banyuasin Kota Malang Kota Surakarta Kabupaten Kudus Kabupaten Demak Kabupaten Lamongan
9. Provinsi Jawa Barat 10. Provinsi Jawa Timur 11. Prov. DI Jogyakarta 12. Prov. Sumatera Selatan 13. Prov. Jambi 14. Kementerian Kelautan dan Perikanan 15. Kantor Menko Polhukam
Jaringan tertutup dan + MANTRA (integrator data) antara: 1. 2. 3. 4. 5.
SePP (data vendor) Ditjen Pajak (NPWP) LKPP (data vendor) Ditjen Adminduk (data kependudukan) BNP2TKI (data tenagakerja)
TARGET 2012: MODEL DESAIN INTEGRASI DATA
TARGET 2012: MODEL DESAIN INTEGRASI DATA
Login pengguna menentukan elemen data yang ditampilkan
TARGET 2012: MODEL DESAIN INTEGRASI DATA
“Pemilihan kolom data yang akan ditampilkan"
TARGET 2012: MODEL DESAIN INTEGRASI DATA Hasil Join-tabel data kependudukan, kepegawaian, dan kesehatan
Pengelompokkan data berdasarkan kolom “JABATAN” dan “PENYAKIT”
TARGET 2012: MODEL DESAIN INTEGRASI DATA
sekilas NETWORK OPERATIONS CENTRE (NOC(NOC-Pusat Kendali Jaringan)
gedung b, lantai 2 kementerian kominfo – jl. mmb 9
DENAH RUANG NOC
FASILITAS NOC • Jumlah Rak: 12buah • Jumlah Server :
– 7 server IBM X-series (@48GB RAM) – 7 Xserve – 1 Blade dengan 5 server
• Jumlah Storage : > 40 TB • Link : – Internet : 20 Mbps – Lokal : 1 Gbps
NETWORK MONITORING
INTRUSION DETECTION SYSTEM (IDS) SERANGAN 24 JAM TERAKHIR
IDS MONITORING (signature of attacks)
terima kasih
[email protected]
DATA PENYAJI NAMA : Herry Abdul Aziz JABATAN
Direktur eGovernment Kementerian Komunikasi dan Informatika
PENDIDIKAN
Master dalam System Engineering, Nagoya Institute of Technology, Jepang
RIWAYAT PEKERJAAN
- BPPT - Kementerian Komunikasi dan Informatika
PENGALAMAN
- Pemasar TIK - Narasumber, Pengajar Diklat Pemerintah - Pelatihan TIK dan Pengembangan Usaha
KONTAK: 0812 8595 224