LAPORAN KINERJA. Sekretariat Jenderal. Kementerian Komunikasi dan Informatika

LAPORAN KINERJA Sekretariat Jenderal

2016

Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika


2016

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal yang ditetapkan pada tahun 2016 terdiri dari 2 (dua) sasaran program dan 4 (empat) indikator kinerja program, keempat indikator tersebut telah tercapai melebihi dari target yang ditetapkan.

2Sasaran

4Indikator

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

1. Nilai hasil evaluasi RB Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Nilai hasil survey kepuasan pegawai terhadap layanan kesetjenan 3. Hasil Assessment Pegawai 4. Persentase penempatan pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sesuai kompetensi

Program

2. Meningkatnya kualitas SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kinerja Program

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016dapat disusun, sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal yang ditetapkan pada tahun 2016 terdiri dari2 (dua) sasaran program dan 4 (empat) indikator kinerja program, keempat indikator tersebut telah tercapai melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2016, berdasarkan instruksi dari Menteri Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Jenderal fokus memberikan dukungan pada upaya perbaikan terhadap pelaksanaan program dan anggaran.

Kerja keras tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan keberhasilan Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapat opini WTP untuk pertama kalinya sejak tahun 2014. Atas capaian kinerja tahun 2016, khususnya perolehan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan menjadikan laporan kinerja ini menjadi sangat bermakna dan monumental. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan sungguh-sungguh dan memberikan capaian yang maksimal atas setiap target kinerja yang ditetapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai dasar berpijak untuk perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, April 2017 Sekretaris Jenderal

FARIDA DWI CAHYARINI

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja

Daftar Isi 01

Pendahuluan

8

A

Latar Belakang

8

B

Maksud dan Tujuan

8

C

Tugas Dan Fungsi

9

D

Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal

9

E

Sistematika Pelaporan

12

02 A

B

Perencanaan Kinerja

13

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

15

03

Akuntabilitas Kinerja

A

Capaian Kinerja Organisasi

16

1. Sasaran Program 1

17

2. Sasaran Program 2

22

Kinerja Lainnya

25

B

PENUTUP

KATA PENGANTAR

3

DAFTAR ISI

4

DAFTAR GAMBAR

4

DAFTAR TABEL

5

RINGKASAN EKSEKUTIF

6

C

13

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019


16

03

1. Penyusunan Regulasi Bidang Kominfo

25

2. Penyelesaian Sengketa Informasi

27

3. Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran

28

4. Pengaduan di Bidang Pers

29

Kinerja Anggaran

30

1. Realisasi Anggaran

30

2. Belanja Negara

31

3. Belanja Pegawai

33

4. Belanja Barang

34

5. Belanja Modal

35

6. Belanja Modal Tanah

35

7. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

36

8. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

36

9. Belanja Modal Lainnya

36

Penutup

37

A.

Kesimpulan

37

B.

Saran

38

Daftar gambar G.1

Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2016

G.2

Struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal

G.3

Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2016

11

G.4

Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2016

11

4

9

10

G.5

Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Golongan Ruang Per 31 Desember 2016

G.6

Program Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika

14

G.7

Realisasi Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Pusat

27

G.8

Jumlah Pengaduan Kasus Pers Yang Masuk Ke Dewan Pers Tahun 2014 – 2016

29

G.9

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016

32

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2016

11

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja


PENUTUP

Daftar tabel T.1

Capaian Kinerja Kemkominfo Tahun 2016

6

T.2

satuan Kerja di lingkup Sekretariat Jenderal

9

T.3

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016

15

T.4

Capaian PK Sekretariat Jenderal Tahun 2016

16

T.5

Capaian Sasaran Program 1 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

17

T.6

Persentase (%) Capaian Hasil Evaluasi RB

17

T.7

Hasil Evaluasi RB Tahun 2015

17

T.8 T.9

Capaian RB 2016

19

Capaian Indikator Nilai Hasil Survey Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Kesetjenan

20

T.10

Capaian Sasaran Program 2

22

T.11

Capaian Indikator Kinerja Hasil Assesment Pegawai

23

T.12

Capaian Indikator Kinerja Persentase Penempatan Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Sesuai Kompetensi

24

T.13

Daftar Peraturan Menteri dihasilkan 2016

25

T.14

Jumlah Pengaduan Isi Siaran Berdasarkan Sumber Pengaduan Tahun 2016

28

T.15

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP TA 2016

30

T.16

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2016 dan TA 2015

30

T.17

Rincian Anggaran dan Realisasi Be;anja TA 2016

31

T.18

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per kegiatan TA 2016

31

T.19

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan TA 2015

33

Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan TA 2015

33

T.21

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan TA 2015

34

T.22

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

35

T.23

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan TA 2015

35

T.24

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

36

T.25

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

36

T.26

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya

36

T.20


5

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja

Ringkasan Eksekutif


PENUTUP

Perjanjian Kinerja ini ditetapkan kedalam 2 (dua) Sasaran Program dan 4 (empat) Indikator Kinerja Program. 3 (Tiga) indikator mencapai target, dan hanya satu indikator yang tidak mencapai target kinerja.

Perjanjian Kinerja ini ditetapkan kedalam 2 (dua) Sasaran Program dan 4 (empat) Indikator Kinerja Program. Dari hasil evaluasi terhadap target yang ditetapkan dan realisasi kinerja, diketahui bahwa satu indikator kinerja tidak mencapai 100%, yaitu Nilai hasil evaluasi RB Kementerian Komunikasi dan Informatika; Untuk indikator kinerja Nilai hasil survey kepuasan pegawai terhadap layanan kesetjenan tecapai 100%; Dua indikator kinerja lainnya yaitu Hasil Assessment Pegawai; dan Persentase penempatan pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sesuai kompetensi tercapai lebih dari 100%. Uraian dari capaian keempat indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini: Tabel 1 Capaian Kinerja Kemkominfo Tahun 2016 NO. 1.

2.

SASARAN PROGRAM Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Meningkatnya kualitas SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika

INDIKATOR KINERJA PROGRAM A. Nilai hasil evaluasi RB Kementerian Komunikasi dan Informatika B. Nilai hasil survey kepuasan pegawai terhadap layanan kesetjenan

TAHUN 2016 TARGET

REALISASI

CAPAIAN

80 (B)

72,93 (B)

91,16%

B

B

100%

A. Hasil Assessment Pegawai

90%

97,7%

108%

B. Persentase penempatan pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sesuai kompetensi

90%

95,73%

106,36 %

Dari segi anggaran, untuk Tahun Anggaran 2016, Sekretariat Jenderal memiliki DIPA anggaran sebesar Rp. 301.308.594.000,- dan sampai akhir tahun anggaran 2016 yang terealisasi adalah Rp. 250.702.400.290,- atau sebesar 83,20 %. Realisasi belanja Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 15.744.980.597,- dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya Penurunan Belanja Pegawai sebesar 15,21% sedangkan Realisasi Belanja Barang mengalami peningkatan sebesar Rp. 28.969.667.866,- atau 18,34% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

6


Ringkasan Eksekutif

Perencanaan Kinerja

Pendahuluan


PENUTUP

Tahun Anggaran 2016 Sekretariat Jenderal memiliki DIPA anggaran

Rp301.308.594.000,-

Akhir Tahun Anggaran 2016 yang

terealisasi Rp250.702.400.290,-

Penyerapan Anggaran adalah

83,20%

Realisasi Belanja Pegawai

15,21%

menurun

Realisasi Belanja Barang

18,34%

naik


7

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tugas tersebut mempunyai peran strategis melalui pemberian dukungan teknis dan manajemen guna mensinergikan seluruh sistem dan mekanisme kerja yang dibangun untuk mendorong tercapainya kinerja Kementerian. Untuk mencapai tujuan tersebut, Sekretariat Jenderal telah melakukan berbagai kegiatan guna melaksanakan target-target kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa salah satu tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dasar penilaian keberhasilan/kegagalan serta sebagai dasar untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi. Pimpinan satuan Kerja menyusun dan menyampaikan laporan

8


PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal merupakan wujud pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Tahun 20152019 dimana telah ditetah ditetapkan sasaran strategis dan indikatorindikator kinerja yang harus dicapai.

kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan dan fungsi yang dipercayakan dengan melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai atas hasil yang dicapai. Dalam Tahun 2016, Sekretariat Jenderal mempunyai dua sasaran program, yaitu: Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik, serta meningkatnya kualtas SDM Kementerian Kounikasi dan Informatika. Tercapainya kedua sasaran tersebut dapat diukur dengan masingmasing dua indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Laporan Kinerja ini menyajikan tingkat ketercapaian atas kedua sasaran tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang disertai analisisnya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Presiden atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran selama Tahun 2016 dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini adalah untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran pembangunan di bidang komunikasi dan informatika selama Tahun 2016.


Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja

Hasil dari evaluasi yang telah dilakukan kemudian dirumuskan menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

C. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika disebutkan, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Koordinasi kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika; b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika; c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

1.

PENUTUP

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika; d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

D. Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari 6 (Enam) Satuan Kerja dan mengkoordinasikan fungsi 6 (Enam) satuan kerja lainya yang secara struktural bertanggung jawab kepada Menteri dan/atau Komisioner. Sehingga jumlah satuan kerja tersebut menjadi 12, yaitu:

Tabel 2 satuan Kerja di lingkup Sekretariat Jenderal No.


Gambar 1 Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2016

Satuan Kerja Biro Perencanaan

2.

Biro Kepegawaian dan Organisasi

3.

Biro Keuangan

4.

Biro Hukum

5.

Biro Umum

6.

Biro Hubungan Masyarakat

7.

Pusat Data dan Sarana Informatika

8.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

9.

Pusat Kelembagaan Internasional

10.

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia

11.

Sekretariat Komisi Informasi Publik

12.

Sekretariat Dewan Pers

31

18

38

27 53

24 48

46 24

31

25 105 Biro Umum

Set Dewan Press

Biro Hukum

Biro Perencanaan

PDSI

Biro Kepegawaian & Org.

Puskai

Set KPI

Biro Keuangan

Pusdiklat

Biro Humas

Biro Humas


9

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja


PENUTUP

Adapun struktur organisasi Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut: Gambar 2 Struktur organisasi di lingkungan sekretariat jenderal

SEKRETARIAT JENDERAL

Pusat Data & Sarana Informatika

Pusat Kelembagaan Internasional

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Infrastruktur Informatika

Bidang Kelembagaan Multilateral

Bagian Tata Usaha

Bidang Sistem dan Data

Bidang Kelembagaan Regional

Bidang Program dan Evaluasi

Bidang Kelembagaan Bilateral

Bidang Penyelenggaraan

Biro Perencanaan

Biro Kepegawaian dan Organisasi

Biro Keuangan

Biro Hukum

Biro Umum

Biro Hubungan Masyarakat

Bagian Rencana dan Program

Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Pelaksanaan Anggaran

Bagian Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Tata Usaha Kementerian

Bagian Pelayanan Informasi

Bagian Penyusunan Anggaran

Bagian Perenc. dan Pengemb. Pegawai

Bagian Perbendaharaan dan PNBP

Bagian Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Publikasi

Bagian Kerjasama Lintas Sekotral dan Daerah

Bagian Bina Kinerja Pegawai

Bagian Verifikasi dan Akuntansi

Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Bagian Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai

Bagian Penatausahaan BMN

Bagian Persuratan dan Arsip

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

10


Ringkasan Eksekutif

Perencanaan Kinerja

Pendahuluan


PENUTUP

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika didukung oleh 470 orang pegawai dari berbagai satuan kerja (data per 31 Desember 2016) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 274 orang atau 58% dan perempuan sebanyak 196 orang atau 42% (Gambar 3).

Gambar 3 Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2016

196

274

Komposisi pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut: Laki-laki

Perempuan

Gambar 4 Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2016 14

48

2

28

90

10

189 4 85

S1

SD

SMA

S2

SLTA

DIII

S3

SLTP

DIV

JUMLAH PEGAWAI

%

S1

189

40.21%

S2

85

18.09%

S3

4

0.85%

SD

10

2.01%

SLTP

14

2.81%

SMA

48

9.64%

SLTA

90

18.07%

DIII

28

5.62%

DIV

30

6.02%

TINGKAT PENDIDIKAN

Gambar 5 Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Golongan Ruang Per 31 Desember 2016 5 22

27 8

3 8

1 3

23

14 51

86

Jika dilihat berdasarkan golongan maka komposisi pegawai Sekretariat Jenderal dapat dilihat seperti pada Gambar 5.

65 154

I/c

II/a

II/b

II/c

III/a

III/b

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c

IV/d

II/d

IV/e

Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kemkominfo, Tahun 2016


11

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja

E. Sistematika Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 disusun dengan adalah sistematika penyajian sebagai berikut:


PENUTUP

3. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

1. Bab 1 Pendahuluan Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, tugas dan fungsi.

2. Bab 2 Perencanaan Kinerja Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis Tahun 2015—2019 beserta perubahan terhadap rencana strategis tersebut berdasarkan hasil reviu dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016.

Bagian ini dibagi menjadi 3 (sub bab), yaitu: a. Sub Bab Capaian Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian kinerja Sekretariat Jenderal setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut, b. Sub Bab Kinerja Lainnya mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, dan c. Sub Bab Realisasi Anggaran, yang menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

4. Bab 4 Penutup Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Jenderal selama Tahun 2016 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

12


Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja


PENUTUP

Perencanaan Kinerja Sekretariat Jenderal pada tahun 2016 disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian, yang terdiri dari 2 (dua) sasaran program, dan 4 (empat) indikator kinerja.

A. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 Dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 disebutkan, ada empat fokus utama Kementerian Kominfo berdasarkan Nawacita dan agenda pembangunan nasional, yaitu: 1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, energi, maritim, pariwisata dan industri, infrastruktur, sumber daya manusia, serta wilayah perbatasan 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Broadband, e-Government, Digitalisasi dan Government Public Relation. 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan 4 fokus di atas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut: Sasaran Strategis I: Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan. Sasaran Strategis 2: Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman. Sasaran Strategis 4: Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.


13

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja


PENUTUP

Gambar 6 Program Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika

PARIWISATA DAN INDUSTRI

A

INFRA STRUKTUR

KEMARITIMAN

ENERGI

KEDAULATAN PANGAN

B

• Broadband/4G • Broadband/4G

• Efisiensi Industri • Efisiensi Industri

SUMBER DAYA MANUSIA

FOKUS PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN INDONESIA

PERBATASAN

Digitalisasi

• Cyber Security & Governance • E-Government • E-Commerce

Government Public Relation

C1

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (RUU) tahun 2015-2019

C2

PROGRAM INTERNAL KOMINFO TERKAIT REFORMASI DAN REVOLUSI MENTAL

Sumber: Rencana Strategis Kemkominfo Tahun 2015 – 2019

14


Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja

Dalam Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 -2019, Sekretariat Jenderal sebagai unsur pendukung organisasi mengusung program internal Kementerian terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental yaitu: 1. Merubah paradigma birokrasi dari perizinan menjadi pelayanan, dengan melakukan program change management ; 2. Melakukan Kajian Terkait Kesiapan Masyarakat dalam Penerapan Pitalebar ; 3. Menerapkan metode Risk Based Internal Audit Program. Pada tahun 2016, Sekretariat Jenderal masih fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang efektif dan efisien. Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan untuk memastikan seluruh program prioritas yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Tata kelola pemerintahan yang baik ini diindikasikan


PENUTUP

dengan terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara penuh, peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar/ dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggran. Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja. Untuk tahun 2016, Sekretariat Jenderal telah menetapkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016 NO.

SASARAN PROGRAM

1.

Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Nilai hasil evaluasi RB Kementerian Komunikasi dan Informatika

80 (B)

Nilai hasil survey kepuasan pegawai terhadap layanan kesetjenan

B

Meningkatnya kualitas SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika

Hasil Assessment Pegawai

90%

Persentase penempatan pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sesuai kompetensi

90%

2.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

TARGET


15

Ringkasan Eksekutif

Perencanaan Kinerja

Pendahuluan



PENUTUP

Pencapaian Kinerja Sekretariat Jenderal pada tahun 2016 secara keseluruhan sangat baik, dengan tercapaianya 3 (tiga) target indikator kinerja, dan 1 (satu) indikator kinerja tidak tercapai.

A. Capaian Kinerja Organisasi Capaian kinerja organisasi dapat diukur dari kesesuaian antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi sampai dengan akhir tahun. Pengukuran capaian kinerja dilakukan setiap tiga bulan (triwulanan) berdasarkan data yang disampaikan oleh pengelola data dari setiap satuan kerja. Pengukuran capaian kinerja tersebut menjadi sarana monitoring dan evaluasi kinerja yang terakumulasi hingga akhir tahun. Secara rinci, capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2016 dapat disampaikan sebagai berikut: Tabel 4 Capaian PK Sekretariat Jenderal Tahun 2016 NO.

SASARAN PROGRAM

1.

Terwujudnya Reformasi


TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

80 (B)

72,93 (B)

91,16%

B

B

100%

90%

97,7%

108%

90%

95,73%

106,36 %

Nilai hasil evaluasi

Birokrasi dan tata kelola RB Kementerian yang baik di lingkungan Komunikasi dan Kementerian

Informatika

Komunikasi dan

Nilai hasil survey

Informatika

kepuasan pegawai terhadap layanan kesetjenan

2.

Meningkatnya kualitas

Hasil Assessment

SDM Kementerian

Pegawai

Komunikasi dan

Persentase

Informatika

penempatan pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sesuai kompetensi

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa empat indikator dari dua sasaran program hanya satu indikator yang capaiannya tidak optimal, yaikni 91,16% sementara tiga indikatornya tercapai 100% bahkan dua diantaranya melebih target yang ditetapkan. Adapun penjelasan capaian dari masing-masing program dapat disampaikan sebagai berikut:

16


Ringkasan Eksekutif

Perencanaan Kinerja

Pendahuluan


PENUTUP

1. Sasaran Program 1:

Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam pencapaian sasaran program ini diukur melalui dua indikator, yaitu: 1. Nilai hasil evaluasi RB Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan 2. Nilai hasil survey kepuasan pegawai terhadap layanan Kesetjenan.

Adapun capaian target kedua indikator tesebut dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian Sasaran Program 1 Berdasarkan Indikator Kinerjanya SASARAN PROGRAM Terwujudnya Reformasi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1.1

yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi

REALISASI

CAPAIAN (%)

80 (B)

72,93 (B)

91,16%

B

B

100%

Nilai hasil evaluasi RB Kementerian Komunikasi

Birokrasi dan tata kelola

TARGET

dan Informatika 1.2.

dan Informatika

Nilai hasil survey kepuasan pegawai terhadap layanan kesetjenan

Dari tabel di atas diketahui bahwa Sasaran Program Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dari dua indikator yang ditetapkan, tidak semuanya mencapai target 100%. Persentase capaian masing-masing indikator diuraikan secara rinci sebagai berikut: 1.1 Nilai hasil evaluasi RB Kementerian Komunikasi dan Informatika Pengukuran capaian indikaor kinerja ini didasarkan pada nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2016 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tetuang dalam Surat Kemen PAN & RB Nomor: B/41/M.RB.06/2017 tanggal 16 Februari 2016 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Persentase hasil capaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 6 Persentase (%) Capaian Hasil Evaluasi RB NO 1.

INDIKATOR KINERJA SASARAN Nilai hasil evaluasi RB Kementerian Komunikasi dan Informatika

TARGET

REALISASI

%

80 (B)

72,93 (B)

91,16%

Berdasarkan tabel di atas, capaian hasil evaluasi RB Kementerian Kominfo adalah 91,16% atau memperoleh nilai 72,93 dari nilai target yang ditetapkan yaitu 80. Secara rinci hasil evaluasi tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: Tabel 7 Hasil Evaluasi RB Tahun 2015 NO

NILAI

KOMPONEN PENILAIAN

MAKSIMAL

NILAI 2015

NILAI 2016

A

Komponen Pengungkit

1

Manajemen Perubahan

5,00

3,37

3,55

2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

5,00

3,34

3,34

3

Penataan dan Penguatan Organisasi

6,00

3,84

4,01


17

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

NO

Perencanaan Kinerja

NILAI

KOMPONEN PENILAIAN

4

Penataan Tatalaksana

5 6


MAKSIMAL

NILAI 2015

PENUTUP

NILAI 2016

5,00

3,93

3,96

Penataan Sistem Manajemen SDM

15,00

11,35

12,20

Penguatan Akuntabilitas

6,00

4,35

3,92

7

Penguatan Pengawasan

12,00

5,06

7,04

8

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6,00

4,05

4,17

Sub Total Komponen Pengungkit

60,00

30,72

42,19

14,00

9,30

9,01

B

Komponen Hasil

1

Nilai Akuntabilitas Kinerja

2

Survei Internal Integritas Organisasi

6,00

4,17

4,97

3

Survei Eksternal Persepsi Korupsi

7,00

4,30

6,16

4

Opini BPK

3.00

1.50

2,00

5

Survei Eksternal Pelayanan Publik

10.00

7,58

8,60

Sub Total Komponen Hasil

40,00

26,85

30,74

Indeks Reformasi Birokrasi

100,00

66,14

72,93

Sumber: Kementerian PAN & RB, Tahun 2016 Data tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan RB belum optimal. Dari dua komponen penilaian, pada komponen pengungkit hanya penguatan akuntabilitas yang mengalami penurunan. Begitupun pada komponen hasil, nilai akuntabilitas kinerja juga nilainya turun. Penurunan nilai ini sebetulnya sudah diketahui beberapa sub komponen yang memperlihatkan adanya nilai peningkatan sementara beberapa sub komponen lain menurun nilainya. Permasalahan ini tidak terlepas dari sejarah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dibangun dari beberapa unit kerja dari organisasi yang berbeda, antara lain eks Kementerin Penerangan, Kementerin Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan lembaga lainnya. Sehingga budaya kerjanya belum terbangun secara utuh dan sempurna. Seperti diketahui, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah dimulai Tahun 2010, yaitu sejak diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025. Agar perubahan

18

yang dilakukan lebih terarah dan terukur, telah disusun pedoman yang berfungsi untuk menetapkan dan menjalankan program makro, meso dan mikro, serta memberikan kesamaan pemahaman bagi seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Komunikasi. Untuk memudahkan koordinasinya, telah dibenuk Kelompok Kerja (pokja) RB sesuai area perubahan yang diamanatkan dalam Perpres tersebut. Kemudian, pada tahun 2016 telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 yang menjadi acuan bagi pelaksanaan implementasi tahapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Road Map tersebut, fungsi Sekretaris Jenderal sebagai Sekretariat pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai pendorong dan fasilitator dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.


Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja

Beberapa strategi utama yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk dapat mencapai penilaian 80 sebagaimana yang ditargetkan dalam Rencana Strategis Kementerian 2015-2019 adalah sebagai berikut: a. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika; b. Penerapan Budaya Organisasi reformasi birokrasi dan pelayanan Kementerian Komunikasi dan Informatika; c. Penerapan peraturan perundang undangan tentang pelayanan publik Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendorong ASN Kementerian Komunikasi dan Informatika agar berorientasi pelayanan; d. Penerapan sistem dan mekanisme partisipasi publik dalam hal kebijakan dan anggaran; e. Mempercepat proses perijinan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; f. Mengubah paradigma birokrasi yang berorientasi pada pelayanan.


PENUTUP

Rapat penilaian sementara PMPRB oleh Kemenpan & RB

Berdasarkan hasil evaluasi sementara terhadap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2016 diperoleh skor penilaian 69.99. Dari hasil identifikasi dan evaluasi terdapat beberapa capaian dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk perbaikan capaian pelaksanaan RB ditahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

Kemenpan & RB melakukan pengecekan terhadap dokumen data dukung PMPRB yang diajukan

Tabel 8 Capaian RB 2016 AREA

CAPAIAN

PERUBAHAN

TAHUN 2016

Manajemen Peubahan

• Telah disahkannya Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika No 5 Tahun 2016 tantang Roadmap RB tahun 2015 – 2019 • Telah dilaksanakannya workshop change leader • Telah dibentuk agen perubahan kominfo dan agen perubahan satuan kerja • Telah dilaksanakan monitoring program perubahan unit kerja yang akan ditindaklanjuti oleh agen perubahan • Telah dilaksanakannya diklat manajemen perubahan untuk 100 orang


19

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja


AREA

CAPAIAN

PERUBAHAN

TAHUN 2016

PENUTUP

• Kebijakan tentang penanganan gratifikasi, Whistle Blowing System, Pengaduan

Penguatan Pengawasan

masyarakat, dan Benturan Kepentingan telah ditetapkan • Kemkominfo sudah menetapkan 5 (lima) unit kerja sebagai pilot project ZI • Maturitas SPIP dan Kapabilitas Inspektorat masih lemah (level 2) • Opini BPK menjadi WDP

Penguatan

• Reviu Renstra Kominfo Tahun 2015 – 2019

akuntabilitas

• Pembangunan sistem PMO

Kelembagaan

• Telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi organisasi sebagai bahan perubahan terhadap struktur yang masih berlaku dengan memperhatikan aspek ketetapan fungsi dan ukuran organisasi.

Tatalaksana

• Sudah memiliki konsep peta proses bisnis • SOP berdasarkan SOTK Permen Kominfo nomor 17/KOMINFO/10.2010 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja kominfo dilakukan evaluasi dan disesuaikan dengan SOTK yang baru yaitu Permen Kominfo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata kerja Kominfo • Pemanfaatan e-govt dalam pelayanan dan keterbukaan informasi publik sudah baik dan masih perlu ditingkatkan. • Assessment baru terhadap sebagian kecil pegawai Kementerian Kominfo

SDM

• Cascading penetapan kinerja sudah dilaksanakan belum sampai individu • SKP Online sedang dalam pengembangan Penguatan PUU

• Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ sinkron. Beberapa kebijakan yang tidak sinkron sudah direvisi, namun ada yang masih dalam proses revisi

Pelayanan Publik

• Telah terdapat SOP Pengaduan untuk berbagai jenis pelayanan Kominfo • Akan dibuat sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan • Mulai dibangunnya sistem layanan perijinan terintegrasi untuk semua layanan.

1.2 Nilai hasil survey kepuasan pegawai terhadap layanan Kesetjenan Capaian indikator kinerja ini adalah 100%, atau realisasinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana dapat di lihat pada gambar di bawah ini: Tabel 9 Capaian Indikator Nilai Hasil Survey Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Kesetjenan NO 1.

INDIKATOR KINERJA SASARAN Nilai hasil survey kepuasan pegawai terhadap layanan kesetjenan

TARGET

REALISASI

%

B

B

100%

Pelaksanaan survey kepuasan pegawai terhadap layanan kesetjenan ini dilaksanakan dengan tujuan: a. Memperoleh masukan dan umpan balik dari pengguna layanan Sekretariat Jenderal. b. Mengidentifikasi posisi keutamaan dan kekurangan layanan Sekretariat Jenderal sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu layanan Sekretariat Jenderal. c. Menyukseskan reformasi birokrasi melalui assesmen kepuasan pengguna.

20


Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja


PENUTUP

Survei dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan satuan kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal periode Januari sampai dengan Oktober 2016.

Setjen. Nilai tertinggi adalah terkait sikap dan kompetensi petugas/pegawai dan nilai dengan tingkat kepuasan terendah adalah kejelasan prasyarat dan prosedur pelayanan.

Pertanyaan meliputi range yang luas. Skala yang digunakan mengukur interval jawaban dengan bentangan skor 6-5-4-32-1, dengan notasi 6 = sangat memuaskan, 5 = memuaskan, 4 = cukup memuaskan, 3 = kurang memuaskan, 2 = tidak memuaskan, 1 = sangat tidak memuaskan.

2. Indikator penilaian terhadap layanan Biro Umum didominasi oleh layanan-layanan jasa dan informasi seperti layanan persuratan, kegiatan keprotokoleran, hingga pada layanan kebersihan dan keamanan. Berdasarkan hasil survei, layanan persuratan Biro Umum dinilai paling memuaskan oleh responden jika dibandingkan dengan layanan-layanan lainnya.

Variabel yang diukur dalam survey tersebut adalah: 1. Sikap & Kompetensi Petugas; 2. Kecepatan Penanganan Pengaduan; 3. Kenyamanan Sarana & Prasarana; 4. Spesifikasi Layanan; 5. Kejelasan Informasi; dan 6. Kejelasan Prasyarat & Prosedur selain itu survei ini juga mengukur Indeks Kepuasan pengguna. Survei ini merupakan hasil penilaian dari 485 orang responden, yang merupakan pegawai Kementerian Kominfo dari berbagai satuan kerja. Seluruh responden yang memberikan penilaian adalah mereka yang pernah menerima langsung bentuk pelayanan jasa, informasi, maupun fasilitas sarana dan prasarana dari bagian Sekretariat Jenderal, dan sebagian besar responden dalam penelitian ini merupakan pegawai yang memiliki masa kerja dalam kurun waktu 4 – 10 tahun. Dari hasil survey didapatkan skor rata-rata 65, artinya layanan Setjen masih dalam kategori Baik (B). Ada beberapa hal yang menjadi poin perbaikan bagi layanan Setjen di masa mendatang, yaitu sebagai berikut: 1. Secara umum tingkat kepuasan atas layanan Setjen yang dinilai dalam survei ini adalah baik dengan nilai 65. Nilai tersebut mengindikasikan masih banyak peluang perbaikan di setiap lini layanan

3. Hasil survei ini juga menunjukan Biro Perencanaan dinilai responden memiliki hubungan yang baik dengan seluruh satuan kerja, serta upaya peningkatan kinerja terutama terkait dengan kegiatan revisi anggaran Kementerian Kominfo. 4. Indikator penilaian Biro Keuangan lebih menekankan pada seluruh layanan jasanya terkait dengan pembayaran gaji, tunjangan kinerja, laporan keuangan, hingga pada sosialisasi aplikasi keuangan. Penilaian kepuasan tertinggi ada pada layanan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, namun perlu menjadi perhatian khusus terkait dengan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 5. Dengan indikator penilaian terbanyak diantara unit kerja lainnya, hasil penilaian responden terhadap layanan Biro Kepegawaian dinilai cukup memuaskan, terutama pada layanan terkait dengan kenaikan pangkat. 6. Sama halnya dengan Biro Perencanaan, indikator layanan Biro Hukum terfokus pada layanan jasanya. Berdasarkan hasil survei, responden paling puas terhadap layanan informasi dan dokumentasi hukum serta layanan bantuan/ advokasi hukum dari unit kerja ini.


21

Ringkasan Eksekutif

7.

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja

Sementara itu, Biro Hubungan Masyarakat memasukan fasilitas sarana dan prasarana yang dimilikinya sebagai bagian dari indikator layanan. Beberapa diantaranya adalah ruang perpustakaan, PPID, dan press room yang dinilai memuaskan oleh responden, namun perlu menjadi perhatian khusus adalah efektivitas Biro Humas dalam menyebarkan seluruh informasi yang ada.

8. Pusat Data dan Informasi pada dasarnya memberikan pelayanan yang memuaskan bagi responden dalam menanggapi seluruh keluhan-keluhan yang ada. Namun demikian, kecepatan serta kelancaran jaringan internet di setiap unit kerja masih menjadi sorotan dan salah satu keluhan setiap unit kerja hingga survei ini dilakukan.


PENUTUP

9. Penilaian responden terhadap tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Pusat Kelembagaan Internasional pada dasarnya memuaskan, bahkan layanan terkait penyelenggaraan kegiatan internasional menjadi indikator paling memuaskan responden dari unit ini. 10. Penilaian terhadap Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada dasarnya memuaskan responden terutama terkait dengan keberfungsian Pusdiklat, tetapi masih perlu menjadi perhatian khusus adalah terkait dengan kebersihan dan keteraturan sarana prasarana di Pusdiklat. Nilai terendah untuk butir pelayanan di Setjen adalah layanan pengurusan passport/ visa (3.57). Hal ini perlu mendapat perhatian tersendiri. Namun demikian masih menjadi catatan terkait layanan pengurusan passport dan visa, pengadministrasian untuk kepengurusan passport dan visa masih menjadi pertanyaan bagi beberapa responden.

2. Sasaran Program 2: 2.1 Meningkatnya kualitas SDM Kementerian Komunikasi dan Infomatika. Dalam pencapaian sasaran program ini diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu: a. Hasil Assessment Pegawai; dan b. Persentase penempatan pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sesuai kompetensi dengan target capaian sesuai yang telah ditetapkan. Adapun realisasi capaian indikator tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: Tabel 10 Capaian Sasaran Program 2 SASARAN PROGRAM


Meningkatnya kualitas

2.1

Hasil Assessment Pegawai

SDM Kementerian

2.2.

Persentase penempatan

Komunikasi dan

pegawai Jabatan

Infomatika

Fungsional Tertentu (JFT)

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

90%

97,7%

108%

90%

95,73%

106,36 %

sesuai kompetensi

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa ke dua indikator kinerja yang digunakan sebagai alat pengukur pencapaian sasaran program tersebut, tercapai dengan realisasinya mencapai lebih dari seratus persen dari target yang telah ditetapkan. Penjelasan atas capaian tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

22


Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja

2.2 Hasil Assessment Pegawai Dalam rangka membentuk SDM yang sesuai dengan kebutuhan dan keberhasilan organisasi, Sekretariat Jenderal telah melakukan pemetaan secara menyeluruh, yaitu pemetaan standar dan tujuan organisasi, pemetaan ketersediaan pegawai baik dari sisi potensi dan kompetensi maupun dari sisi bukti kinerjanya. Kebijakan ini diambil karena pada dasarnya secara operasional organisasi harus selalu mengacu pada efisiensi dan efektivitas. Melalui pemetaan, maka upaya operasional yang dikeluarkan bagi peningkatan kinerja serta pengembangan pegawai dalam rangka mencapai tujuan akan lebih tepat metode dan tepat sasaran.

PENUTUP

Selain itu, hasil talent pool ini juga akan menjadi bahan pengambilan keputusan terkait kepegawaian, yaitu: 1. Perencanaan pegawai (dasar penempatan pegawai kedalam jabatan tertentu yang sesuai dengan potensi dan kompetensinya); 2. Pengembangan pegawai (dasar perencanaan program pengembangan bagi pegawai sesuai kekurangan dan kelebihan pegawai); 3. Mutasi pegawai (dasar rotasi, promosi bahkan sampai pada pemberhentian pegawai).

Pelaksanaan penyusunan Talent Pool merupakan langkah awal bagi penyediaan database profil kompetensi para PNS di lingkungan Kominfo yang tahun ini khusus mengukur para pejabat struktural Eselon II (JPT Pratama) dan Eselon III (Pejabat Administrator). Hasil pengukuran dan pemetaan dalam Talent Pool tersebut nantinya juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait kepegawaian, dasar kaderisasi jabatan dan penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit.


Assesmen Kompetensi untuk penyusunan Talent Pool di laksanakan pada tanggal 24 – 27 Oktober 2016 untuk Eselon II dan 28 Oktober – 4 November 2016 untuk Eselon III bertempat di LPT UI, Jalan Salemba Raya No.4 – Jakarta 10430. Jumlah peserta Eselon II sebanyak 38 orang yang dibagi ke dalam dua batch dengan masing – masing pelaksanaan selama 2 hari. Peserta Eselon III sebanyak 134 orang yang dibagi ke dalam enam batch. Hasil assesment tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Hasil Assesment Pegawai INDIKATOR KINERJA PROGRAM Hasil Assessment Pegawai

TARGET

REALISASI

PROSENTASE CAPAIAN (%)

90%

97,7%

108%

Dari gambar di atas diketahui bahwa realisasi capaian indikator kinerja ini adalah 97,7% atau dari total peserta sebanyak 172 peserta, sebanyak 168 orang mengikuti assesment kompetensi ini. Dari jumlah tersebut, Eselon II sebanyak 37 orang dan Eselon III sebanyak 131 orang. Terdapat 4 orang peserta yang tidak hadir, dikarenakan sakit, meninggal dunia dan telah mengundurkan diri dari jabatan. Adapun capaian kinerja berdasarkan realisasi tersebut adalah 108%.


23

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja

2.3 Persentase penempatan pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sesuai kompetensi Penataan Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016 dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu Analisa Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penempatan/ distribusi pegawai sesuai kompetensi dan formasi.

Analisa jabatan dilaksanakan ke semua jabatan yang ada dan menghasilkan informasi jabatan yang terdiri dari nomenklatur jabatan dan uraian tugas setiap jabatan. Hasil analisa jabatan ditindaklanjuti dengan analisis beban kerja untuk setiap jabatan sehingga menghasilkan peta jabatan untuk setiap satuan kerja yang menggambarkan jumlah pegawai eksisting dan jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2016.

Untuk menghasilkan peta jabatan yang ideal maka dilakukan validasi dan evaluasi jabatan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara. Peta jabatan hasil validasi dan evaluasi jabatan akan menjadi acuan penempatan/distribusi pegawai sesuai kompetensi dan formasi.


PENUTUP

Salah satu jabatan yang menjadi fokus penataan pada tahun 2016 adalah jabatan fungsional. Jumlah calon pejabat dan pejabat fungsional tertentu per 31 Desember 2016 adalah 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) yang terdiri dari 862 (delapan ratus enam puluh dua) orang. 22 (dua puluh dua) orang dari jumlah tersebut merangkap jabatan struktural dan terdapat 75 (tujuh puluh lima) pejabat fungsional yang belum sesuai penempatannya dengan kompetensi jabatan sehingga terkendala dalam pembinaan karirnya.

Pejabat fungsional aktif sejumlah 862 (delapan ratus enam puluh dua) orang sudah sesuai dengan penempatan dan kompetensinya karena pejabat fungsional tersebut dapat bekerja dan mengumpulkan angka kredit di satuan kerja penempananya.

Dari 75 (tujuh puluh lima) pejabat fungsional yang penempatannya belum sesuai kompetensi dan formasinya, telah dilakukan penataan terhadap 35 (tiga puluh lima) orang dengan mekanisme pengangkatan ke dalam jabatan fungsional, perpindahan kedalan jabatan fungsional umum, perpindahan satuan kerja dan pemberhentian sementara dari jabatan fungsional. Mekanisme tersebut dilakukan agar pegawai dapat berkontribusi lebih optimal sesuai tugas sehingga mendorong kinerja organisasi.

Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Persentase Penempatan Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Sesuai Kompetensi INDIKATOR KINERJA PROGRAM Persentase penempatan pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sesuai kompetensi

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

90%

95,73%

106,36 %

Realisasi penataan jabatan fungsional pada tahun 2016 adalah 95,73% (Sembilan puluh lima koma tujuh tiga) dari target penataan jabatan fungsional tertentu adalah 90 % (Sembilan puluh persen) atau dapat dikatakan dari total 937 pejabat fungsional terdapat 897 pejabat fungsional yang telah sesuai penempatan. Sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 106,36%.

24


Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja

B. Kinerja lainnya Disamping melaksanakan program reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal dalam menjalankan fungsi dukungan manajemen juga menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi target satuan kerja di bawahnya. Capaian target tersebut diukur melalui indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Adapun capaian atas kinerja lainnya dapat disampaikan sebagai berikut:


PENUTUP

1. Penyusunan Regulasi Bidang Kominfo

Sasaran kegiatan bidang regulasi tahun 2016 adalah Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan, Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum dan Bantuan Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan indikator kinerja Persentase (%) penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai ketentuan hukum.

Capaian indikator tersebut adalah 100%, artinya semua regulasi yang diusulkan dapat disetujui dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri. Adapun daftar Peraturan Menteri yang selesai diproses adalah:

Tabel 13 Daftar Peraturan Menteri dihasilkan 2016 TANGGAL

NO

JUDUL REGULASI

1.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2016 tentang

DIUNDANGKAN

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan

20 Januari 2016

Informatika 2.

PEMRA-KARSA ROWAI dan Organisasi

Peraturan Menteri Kominfo tentang Nomor 2 Tahun 2016 Penyampaian Informasi Kebencanaan melalui

27 Januari 2016

Ditjen PPI

24 Maret 2016

Ditjen SDPPI

11 April 2016

Ditjen Aptika

11 April 2016

Ditjen PPI

26 April 2016

Ditjen PPI

9 Mei 2016

Ditjen Aptika

Jaringan Bergerak Seluler 3.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio

4.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi

5.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika dan Penyiaran

6.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum

7.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

8.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Terhadap Pihak Tertentu atas Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai

1 Juli 2016

Balitbang SDM

Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cikarang *)


25

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

NO 9.

Perencanaan Kinerja

JUDUL REGULASI


TANGGAL DIUNDANGKAN

PENUTUP

PEMRA-KARSA

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014

1 Juli 2016

Ditjen PPI

15 Juli 2016

Ditjen PPI

20 Juli 2016

Ditjen Aptika

4 Agustus 2016

Ditjen PPI

Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos 10.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat

11.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik

12.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

13.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Komunikasi dan Informatika

14.

1 September 2016

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah

1 September 2016

Bidang Komunikasi dan Informatika 15.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

16.

ROWAI dan Organisasi ROWAI dan Organisasi

26 September

ROWAI dan

2016

Organisasi

13 September 2016

Ditjen SDPPI

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Near Field Communication

17.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas PNBP Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal

26 September 2016

Ditjen PPI

Service Obligation 18.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan

5 November 2016

Ditjen PPI

8 November 2016

Ditjen PPI

1 Desember 2016

Ditjen Aptika

Penyelenggaraan Penyiaran 19.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas PNBP Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation

20.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

26


Ringkasan Eksekutif

NO 21.

Perencanaan Kinerja

Pendahuluan


TANGGAL

JUDUL REGULASI

DIUNDANGKAN

PENUTUP

PEMRA-KARSA

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana

7 Desember 2016

ROCAN

Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 22.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian

29 Desember 2016

Komunikasi dan Informatika 23.

ROWAI dan Organisasi

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer

29 Desember 2016

Ditjen SDPPI

Tablet *) PM ini sedang dalam proses untuk digabungkan dengan RPM tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan jenis dan tarif atas Jenis PNBP untuk Mahasiswa Berprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu dan/atau Mahasiswa yang Terkena Bencana Alam pada Sekolah Tinggi Multimedia (RPM STMM Yogyakarta)

Disamping itu, sesuai dengan kebijakan dalam Reformasi Regulasi Sekretariat jenderal telah melakukan upaya simplikasi regulasi atau penyederhanaan regulasi dengan mengidentifikasi beberapa regulasi untuk disederhanakan. Hasilnya selama tahun 2016 terdapat 48 Peraturan Menteri Kominfo yang disimplifikasi menjadi 22 Peraturan Menteri.

2. Penyelesaian Sengketa Informasi Gambar 7 Realisasi Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Pusat 3000 2500

2684

2620

2000 1500 870

1000 500

870

816

0 2015

2016

Jumlah Permohonan Pengaduan Sengketa Jumlah Penyelesaian Sengketa Sumber: Sekretariat KIP, 2016

Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Sekretariat Jenderal memberikan dukungan manajemen dan administrasi terhadap Komisi Informasi Pusat yang salah satu tugasnya menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik. Selama tahun 2016 Komisi Informasi Pusat telah menyelesaikan 870 kasus diajukan masyarakat. dari 2.684 kasus atau 32,41%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan atau sebesar 60%, maka capaian indikator kinerja hanya 54,02%. Jumlah capaian tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di samping ini:


27

Ringkasan Eksekutif

Perencanaan Kinerja

Pendahuluan

Meski terdapat peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan, namun belum menunjukkan adanya peningkatan signifikan sehingga masih diperlukan berbagai langkah terobosan untuk memperbaiki kinerjanya. Dengan langkah tersebut, upaya percepatan penyelesaian sengketa diharapkan dapat lebih optimal. Ada beberapa hal yang selama ini dianggap menjadi kendala terhadap permasalahan terbut, antara lain: a. Ketidaksiapan Badan Publik dalam membenahi dan menata sistem layanan informasi publik sehingga menimbulkan ketidakpuasan pemohonan informasi (masyarakat) dan kemudian mengajukan permohonan/pengaduan sengketa kepada Komisi Informasi Pusat. Hal ini mengakibatkan jumlah permohonan/ pengaduan penyelesaian sengketa terus meningkat secara signifikan; b. Proses penyelesaian 1 (satu) sengketa bisa mengalami beberapa kali persidangan sehingga membutuhkan waktu yang panjang;


c. Proses persidangan penyelesaian sengketa melibatkan 4 Komisioner sebagai Majelis sehingga tidak memungkinkan menggelar 2 (dua) persidangan secara paralel oleh 7 (tujuh) Komisioner yang ada; d. Belum diperkenalkannya Pendelegasian Wewenang kepada Komisi Informasi Provinsi dalam proses penyelesaian sengketa yang berlokasi di luar Jakarta sehingga menyita waktu Komisioner; e. Target Capaian Kinerja yang sangat tinggi dan terus mengalami peningkatan.

3. Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran

Capaian Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia diukur dengan indikator kinerja Persentase (%) pengaduan masalah konten siaran yang terselesaikan dengan target 90%. Selama Tahun 2016, Komisi Penyiaran Indonesia telah menerima 11.775 pengaduan isi siaran dari masyarakat yang bersumber dari pengaduan isi siaran dari masyarakat yang bersumber dari email, sms, telepon, Twitter, surat, dan Facebook. Jumlah masing-masing pengaduan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14 Jumlah Pengaduan Isi Siaran Berdasarkan Sumber Pengaduan Tahun 2016 NO.

SUMBER PENGADUAN Email

5.041

2.

Sms

3.078

3.

Telepon Twitter

5.

Surat

6.

Facebook

58 2.660 69

Total

869 11.775

Sumber: Sekretariat KPI Tahun 2016

28

JUMLAH

1.

4.

PENUTUP


Ringkasan Eksekutif

Perencanaan Kinerja

Pendahuluan

Pengaduan yang berasal dari masyarakat, ditindaklanjuti dari hasil verifikasi KPI kemudian dijatuhkan sanksi. Seluruh pengaduan yang masuk diseleksi secara berjenjang oleh tim fasilitasi pengaduan Isi Siaran yang kelanjutannya pengaduan tersebut akan dikaji oleh para Tenaga Ahli sebelum dibahas dalam rapat internal bidang pengawasan Isi Siaran. Hasil rapat bidang isi pengawasan isi siaran tersebut selanjutnya dibawa dalam Rapat Pleno Komisioner KPI.


PENUTUP

pengaduan yang masuk di akhir Tahun 2015. Sampai dengan akhir Tahun 2016 jumlah pengaduan bidang Pers yang terselesaikan adalah sebanyak 489 kasus (92%). Sisanya sebanyak 41 kasus (8%) akan diselesaikan pada Tahun 2017. Kasus pengaduan umumnya disebabkan di dalam pemberitaan muncul opini yang cenderung menghakimi namun, berita tersebut tidak dikonfirmasi ke narasumber dan tidak ada klarifikasi sehingga berakibat pada pencemaran nama baik. Dengan tidak adanya konfirmasi dan klarifikasi tersebut, seorang wartawan dapat dinyatakan melanggar kote etik wartawan pasal 1 dan pasal 3.

Dari 11.775 pengaduan tersebut, semua pengaduan ditinjaklanjuti oleh Komisi Penyiaran Indonesia, dengan keputusan 175 pengaduan mendapatkan sanksi administratif berupa 162 teguran tertulis. Sisanya sebanyak 13 pengaduan dengan melalui proses analisis program dinyatakan tidak melanggar, sehingga capaian Pengaduan masalah konten siaran yang terselesaikan mencapai 100%.

Adapun bentuk penyelesaian dari kasus pengaduan tersebut yaitu 46 kasus dengan cara Risalah Penyelesaian, 388 kasus melalui surat-menyurat, 2 kasus dengan Berita Acara Penanganan Pengaduan, dan 43 kasus diselesaikan dengan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).

4. Pengaduan di Bidang Pers

Di bidang Pers yang diselenggarakan oleh Dewan Pers salah satu indikator kinerjanya adalah Persentase (%) Pengaduan Bidang Pers Selama Tahun 2016 dengan target capaian 90%. Selama tahun 2016, Dewan Pers menerima 530 pengaduan, 496 pengaduan merupakan kasus yang diterima pada Tahun 2016 dan sejumlah 34 kasus merupakan

PPR dikeluarkan oleh Dewan Pers apabila proses penyelesaian kasus tersebut tidak berhasil diselesaikan melalui proses mediasi. Penyelesaian sengketa kasus pers ke daerah dilaksanakan sebanyak 6 kali, yaitu ke Bandung, NTT, Batam, Pekanbaru dan ke Surabaya sebanyak 2 kali.

Gambar 8 Jumlah Pengaduan Kasus Pers Yang Masuk Ke Dewan Pers Tahun 2014 – 2016 600 500

555

530

523

489

400

397 356

300 200 100 0 Pengaduan Masuk

41

32 2015 2015 Pengaduan Terselesaikan

41 2015 Pengaduan yang Belum Terselesaikan


29

Ringkasan Eksekutif

Perencanaan Kinerja

Pendahuluan


PENUTUP

C. kinerja anggaran 1. Realisasi Anggaran

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.849.675.874,00 atau mencapai 187,70 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.051.025.000,00 Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah lingkup Eselon I Sekretariat Jenderal adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya masing-masing satuan kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Eselon I Sekretariat Jenderal TA 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 15 Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP TA 2016 NO

SATUAN KERJA

1

Sekretariat Jenderal

3

ESTIMASI PENDAPATAN

REALISASI

PERSENTASE (%)

2.051.025.000,00

3.818.124.434,00

186,16%

Sekretariat Dewan Pers

0,00

1.717.257,00

0,00%

4

Sekretariat KPI

0,00

24.216.316,00

0,00%

5

Sekretariat KIP

0,00

5.617.867,00

0,00%

2.051.025.000,00

3.849.675.874,00

187,70%

Jumlah

Perbandingan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2016 dan Tahun 2015 pada Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika disajikan dalam tabel di bawah ini : Tabel 16 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2016 dan TA 2015 NO

URAIAN

1

Pendapatan dari Pengelolaan BMN

2

Pendapatan Jasa

3

Pendapatan Iuran dan Denda

4

Pendapatan Lain-Lain

Jumlah

TA 2016 488.173.406,00

TA 2015

KENAIKAN / (PENURUNAN) Rp

%

345.731.708,00

142.441.698,00

41,20%

2.012.500.000,00

0,00

2.012.500.000,00

0,00%

83.773.468,00

71.773.500,00

11.999.968,00

16,72%

1.265.229.000,00

895.912.957,00

369.316.043,00

41,22%

3.849.675.874,00

1.313.418.165,00

2.536.257.709,00

193,10%

Realisasi PNBP pada Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp2.536.257.709,00 atau 193,10 persen dibandingkan TA 2015 yang disebabkan oleh: 1. Adanya kenaikan realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN sebesar 41,20 persen jika dibandingkan TA 2015. 2. Adanya realisasi pendapatan jasa yang sangat signifikan di TA 2016 yang berasal dari pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi. pelatihan dan teknologi. 3. Adanya kenaikan pendapatan yang berasal dari iuran dan denda serta pendapatan lain-lain masing-masing sebesar 16,72 persen dan 41,22 persen dibandingkan dengan TA 2015.

30


Ringkasan Eksekutif

Perencanaan Kinerja

Pendahuluan

Pendapatan iuran dan denda tersebut merupakan pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dan pendapatan lain-lain terdiri dari: a. Pendapatan penyelesaian tuntutan ganti rugi non bendahara b. Pendapatan penyelesaian tuntutan perbendaharaan c. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu d. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu e. Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji


PENUTUP

2. Belanja Negara

Realisasi Belanja lingkup Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp250.702.400.290,00 atau sebesar 83,20 persen dari anggarannya setelah dikurangi dengan pengembalian belanja. Sedangkan Anggaran Belanja lingkup Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 adalah sebesar Rp301.308.594.000,00 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 17 Rincian Anggaran dan Realisasi BeLanja TA 2016 KODE JENIS BELANJA

URAIAN JENIS BELANJA

51

Belanja Pegawai

52

Belanja Barang

53

Belanja Modal

Total Belanja Kotor

ANGGARAN

PERSENTASE (%)

69.191.347.000,00

58.250.444.051,00

84,19%

224.815.689.000,00

187.089.417.283,00

83,22%

7.301.558.000,00

5.915.387.414,00

81,02%

301.308.594.000,00

251.255.248.748,00

83,39%

Pengembalian Belanja Jumlah

REALISASI BELANJA

-

(552.848.458,00)

0,00%

301.308.594.000,00

250.702.400.290,00

83,20%

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per kegiatan adalah berikut ini : Tabel 18 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per kegiatan TA 2016 KODE KEG

URAIAN KEGIATAN

3011

Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan bantuan Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika

3012

Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

3013

Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika

3014

3015

ANGGARAN 5.112.130.000,00

REALISASI BELANJA (NETTO)

% REALISASI TERHADAP ANGGARAN

4.213.025.851,00

82,41%

10.231.975.941,00

93,82%

60.171.647.000,00

50.673.071.323,00

84,21%

Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran, Lintas Sektoral dan Daerah Serta Evaluasi dan Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika

11.043.948.000,00

10.866.315.879,00

98,39%

Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa Serta Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika

65.291.682.000,00

64.326.678.892,00

98,52%

10.905.662.000,00


31

Ringkasan Eksekutif

KODE KEG

Perencanaan Kinerja

Pendahuluan

URAIAN KEGIATAN

3016

Pelayanan, Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Serta Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika

3017

Pelayanan Informasi, Promosi, Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

3018

Pelayanan Ketatalaksanaan dan Administrasi Kerjasama Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika

3019

Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika

3020

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat

3021

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

3022

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dewan Pers

3023

Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jumlah

ANGGARAN


REALISASI BELANJA (NETTO)

PENUTUP

% REALISASI TERHADAP ANGGARAN

6.792.794.968,00

75,24%

6.733.584.662,00

64,12%

4.631.472.002,00

92,08%

32.850.581.000,00

15.078.945.808,00

45,90%

21.823.239.000,00

16.247.043.483,00

74,45%

44.016.568.729,00

91,35%

16.792.215.752,00

78,96%

98.707.000,00

98,71%

301.308.594.000,00 250.702.400.290,00

83,20%

9.028.430.000,00

10.501.371.000,00

5.030.104.000,00

48.182.400.000,00 21.267.400.000,00

100.000.000,00

Komposisi anggaran dan realisasi belanja lingkup Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika disajikan dalam grafik, sebagai berikut:

Gambar 9 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 250.000.000.000,00 200.000.000.000,00 150.000.000.000,00 100.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai

Belanja Barang Anggaran

32


Realisasi

Belanja Modal

Ringkasan Eksekutif

Perencanaan Kinerja

Pendahuluan


PENUTUP

Perbandingan realisasi belanja Tahun 2016 dan Tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 19 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan TA 2015 REALISASI BELANJA

URAIAN JENIS BELANJA

TA 2016

Belanja Pegawai Belanja Barang

TA 2015

RP

%

57.854.347.414,00

68.234.869.072,00

(10.380.521.658,00)

-15,21%

186.932.665.462,00

157.962.997.596,00

28.969.667.866,00

18,34%

5.915.387.414,00

40.249.514.219,00

(34.334.126.805,00)

-85,30%

250.702.400.290,00

266.447.380.887,00

(15.744.980.597,00)

-5,91%

Belanja Modal Jumlah

NAIK/(TURUN)

Realisasi belanja Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp15.744.980.597,00 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya Penurunan Belanja Pegawai dan Belanja Modal dibandingkan TA 2015 masing-masing sebesar 15,21 persen dan 85,30 persen.

3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp57.854.347.414,00 dan Rp68.234.869.072,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perbandingan rincian realisasi pegawai disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 20 Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan TA 2015 KODE

URAIAN

5111

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

5115

REALISASI TA 2016

REALISASI TA 2015

NAIK/ (TURUN)

%

34.872.207.633,00

36.336.174.348,00

(1.463.966.715,00)

-4,03%

Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS

118.125.000,00

83.125.000,00

35.000.000,00

42,11%

5121

Belanja Honorarium

3.821.560.000,00

12.413.893.550,00

(8.592.333.550,00)

-69,22%

5122

Belanja Lembur

30.618.000,00

32.588.000,00

(1.970.000,00)

-6,05%

5124

Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito

19.407.933.418,00

19.884.520.961,00

(476.587.543,00)

-2,40%

58.250.444.051,00

68.750.301.859,00

(10.499.857.808,00)

-15,27%

(396.096.637,00)

(515.432.787,00)

(119.336.150,00)

23,15%

57.854.347.414,00

68.234.869.072,00

(10.380.521.658,00)

-15,21%

Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika TA 2016 mengalami penurunan sebesar Rp10.380.521.658,00 atau 15,21 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya penurunan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Honorarium, Belanja Lembur, Belanja Tunjangan Khusus dan belanja Pegawai Transito.


33

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja


PENUTUP

4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp186.932.665.462,00 dan Rp157.962.997.596,00. Perbandingan realisasi Belanja Barang Tahun 2016 dan 2015 disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 21 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan TA 2015 KODE

URAIAN

REALISASI TA 2016

REALISASI TA 2015

NAIK/ (TURUN)

%

5211

Belanja Barang Operasional

27.349.546.470,00

21.654.938.181,00

5.694.608.289,00

26,30%

5212

Belanja Barang Non Operasional

43.716.728.350,00

41.488.753.480,00

2.227.974.870,00

5,37%

5218

Belanja Barang Persediaan

4.083.242.639,00

2.516.838.605,00

1.566.404.034,00

62,24%

5221

Belanja Jasa

37.161.318.491,00

28.337.364.942,00

8.823.953.549,00

31,14%

5231 5241 dan 5242

Belanja Pemeliharaan

18.985.488.868,00

15.266.381.995,00

3.719.106.873,00

24,36%

Belanja Perjalanan

55.793.092.465,00

48.828.035.751,00

6.965.056.714,00

14,26%

187.089.417.283,00

158.092.312.954,00

28.997.104.329,00

18,34%


(156.751.821,00)

(129.315.358,00)

(27.436.463,00)

21,22%

186.932.665.462,00

157.962.997.596,00

28.969.667.866,00

18,34%

Realisasi Belanja Barang mengalami peningkatan sebesar Rp28.969.667.866,00 atau 18,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh : 1. Adanya peningkatan Belanja Barang Operasional sebesar 26,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 2. Adanya peningkatan Belanja Barang Non Operasional sebesar 5,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

34

3. Adanya keaikan Belanja Barang Persediaan secara signifikan sebesar 62,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 4. Adanya peningkatan Belanja Jasa sebesar 31,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 5. Adanya peningkatan Belanja Pemeliharaan sebesar 24,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 6. Adanya peningkatan Belanja Perjalanan baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri sebesar 14,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.


Ringkasan Eksekutif

Perencanaan Kinerja

Pendahuluan


PENUTUP

5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.915.387.414,00 dan Rp40.249.514.219,00 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mmeberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 22 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 KODE

URAIAN

REALISASI TA 2016

REALISASI TA 2015

NAIK/ (TURUN)

%

5311

Belanja Modal Tanah

0,00

156.315.125,00

(156.315.125,00)

-100,00%

5321

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.587.840.414,00

21.240.527.710,00

(15.652.687.296,00)

-73,69%

5331

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

98.707.000,00

(18.161.564.500,00)

-99,46%

5361

Belanja Modal Lainnya

228.840.000,00

593.273.884,00

(364.433.884,00)

-61,43%

5.915.387.414,00

40.250.388.219,00

(34.335.000.805,00)

-85,30%


18.260.271.500,00

-

(874.000,00)

874.000,00

-100,00%

5.915.387.414,00

40.249.514.219,00

(34.334.126.805,00)

-85,30%

Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami penurunan sebesar Rp34.334.126.805,00 dibandingkan TA 2015 yang disebabkan oleh penurunan Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belaja Modal Lainnya secara signifikan.

6. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp156.315.125,00 Realisasi TA 2016 mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat realisasi belanja yang digunakan untuk pengadaan tanah pada TA 2016. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel halaman selanjutnya. Tabel 23 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan TA 2015 URAIAN

REALISASI TA 2016

REALISASI TA 2015

NAIK/TURUN (%)

Belanja Modal Tanah

0,00

156.315.125,00

-100,00%

Total Belanja Modal Kotor

0,00

156.315.125,00

-100,00%

Pengembalian Belanja

0,00

0,00

0,00%

Jumlah Belanja Modal Tanah Netto

0,00

156.315.125,00

-100,00%


35

Ringkasan Eksekutif

Perencanaan Kinerja

Pendahuluan


PENUTUP

7. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 adalah sebesar Rp 5.587.840.414,00 mengalami penurunan sebesar 73,69 persen bila dibandingkan dengan realisasi belanja Peralatan dan Mesin TA 2015 sebesar Rp21.239.653.710,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 24 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 dan TA 2015 URAIAN

REALISASI TA 2016

REALISASI TA 2015

Peralatan dan Mesin

5.587.840.414,00

21.240.527.710,00

-73,69%


5.587.840.414,00

21.240.527.710,00

-73,69%

0,00

(874.000,00)

-100,00%

5.587.840.414,00

21.239.653.710,00

-73,69%

Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Modal peraatan dan Mesin Netto

NAIK/TURUN (%)

8. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp98.707.000,00 dan Rp18.260.271.500,00. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel pada halaman selanjutnya. Tabel 25 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 dan TA 2015 URAIAN

REALISASI TA 2016

REALISASI TA 2015

NAIK/TURUN (%)

Gedung dan Bangunan

98.707.000,00

18.260.271.500,00

-99,46%


98.707.000,00

18.260.271.500,00

-99,46%

0,00

0,00

0,00%

98.707.000,00

18.260.271.500,00

-99,46%


9. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp228.840.000,00 dan Rp593.273.884,00. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami penurunan sebesar 61,43 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2015. Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 26 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan TA 2015 URAIAN

REALISASI TA 2016

REALISASI TA 2015

NAIK/TURUN (%)

Belanja Modal Lainnya

228.840.000,00

593.273.884,00

-61,43%


228.840.000,00

593.273.884,00

-61,43%


36

0,00

0,00

0,00%

228.840.000,00

593.273.884,00

-61,43%


Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja

PENUTUP


PENUTUP

Untuk tahun anggaran 2016, pencapaian penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal adalah sebesar 83,20%. Dari 4 (empat) indikator kinerja, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang tercapai dengan baik, yaitu: Nilai Hasil Survey Kepuasan Pegawai; Nilai Assessment Pegawai; dan Persentase Penempatan Pegawai pada Jabatan Fungsional tertentu (JFT).

A. Kesimpulan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan program kerja dalam rangka pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, serta disusun untuk memenuhi amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dilaksanakan sesuai dengan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu, Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang dijabarkan pencapaiannya melalui 4 (empat) indikator kinerja. Keempat indikator kinerja tersebut telah tercapai dengan baik, yaitu Nilai Hasil Survey Kepuasan Pegawai, Nilai Assessment Pegawai, dan Persentase Penempatan pegawai pada jabatan fungsional tertentu (JFT), sementara 1 (satu) indikator lainnya tidak tercapai yaitu Nilai hasil Evaluasi RB.

Selain itu terdapat kinerja lainnya yang mendukung terlaksananya kualitas pelayanan teknis dan administrasi, yang diselenggarakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal. Targettarget capaian kinerja lainnya juga terpenuhi dengan baik walaupun ada beberapa capaian yang tidak terpenuhi. Untuk Tahun Anggaran 2016, pencapaian penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal adalah sebesar 83,20%. Dengan kesimpulan seperti diatas, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu sebagai berikut: 1. Penetapan Kinerja di Satuan kerja perlu dievaluasi kembali, karena dari hasil capaian kinerja satuan kerja, masih terdapat indikator kinerja yang sulit diukur dan dianalisa pencapaiannya, sehingga pada saat periode pelaporan sulit dilakukan evaluasi. 2. Perlu dilakukan internalisasi penyelenggaraan SAKIP yang lebih intensif, karena perencanaan dan penetapan kinerja hingga pelaporan kinerja masih berlangsung kurang efektif.


37

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja

3. Diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk mendapatkan hasil kinerja yang optimal kedepannya, baik internal maupun eksternal organisasi. Dari internal diperlukan komitmen pimpinan untuk memanfaatkan seluruh potensi baik SDM, sumber dana maupun sumber-sumber pendukung, sedangkan dari eksternal perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang aktif dengan para stakeholder terkait upaya pencapaian target kinerja.

B. Saran Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja secara transparan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait agar pencapaian kinerja pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan dan dioptimalkan. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini juga menjadi dasar dalam melakukan melaksanakan penyesuaian indikator kinerja dan penetapan kinerja tahun berikutnya, agar benar-benar selaras dengan sasaran strategis kementerian dan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga peran Sekretariat Jenderal di Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat semakin dirasakan dan optimal memberikan dukungan layanan administrasi.

38



PENUTUP

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja


PENUTUP

LAMPIRAN


39

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan Kinerja

LAMPIRAN

40



PENUTUP


2016

Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat, 10110 www.kominfo.go.id

LAPORAN KINERJA. Sekretariat Jenderal. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Recommend Documents