Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012

KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2013

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2012 telah dapat diselesaikan. LAKIP mempunyai beberapa fungsi, antara lain: merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu LAKIP merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi, tidak terkecuali di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Performance Sekretariat Jenderal diukur atas dasar penilaian capaian terhadap target indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak kinerja Sekretaris Jenderal dengan Menteri Pertanian pada Tahun 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Sekretariat Jenderal Tahun 2012 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

yang

merupakan

wujud

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi. Kinerja pada tahun 2012 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal di tahun 2013.

Jakarta, Februari 2013 Sekretaris Jenderal,

Hari Priyono NIP. 19581214 198403 1 002

Sekretariat Jenderal

i

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal Tahun 2012 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan 2012 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2012. Penyusunan LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2012 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2012. LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2012 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal serta Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014. Pada LAKIP Sekretariat Jenderal ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat Jenderal pada tahun 2012. Dalam upaya merealisasikan good governance, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014. Visi Sekretariat Jenderal adalah Menjadikan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas serta Memberikan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, misi yang harus dilaksanakan adalah: (1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada aparatur Kementerian Pertanian dan masyarakat; (2) Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan pertanian; (3) Mewujudkan organisasi, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Kementerian Pertanian yang proporsional, efektif dan efisien; (4) Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan pelayanan informasi publik; (5) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan perlengkapan serta kearsipan; (6) Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan antar lembaga dan protokol serta hubungan masyarakat; (7) Menyusun rumusan kebijakan kerjasama luar negeri pembangunan pertanian dan mensosialisasikan kerjasama luar negeri bidang pertanian; (8) Meningkatkan kualitas data dan mengembangkan sistem informasi pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian; (9) Menyelenggarakan pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian yang berkualitas. Sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Jenderal, maka tujuan yang akan dilaksanakan adalah menyelenggarakan manajemen pembangunan pertanian sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, tata penyelenggaraan dan tata


ii

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 kewenangan untuk mewujudkan Kementerian Pertanian sebagai organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Tujuan umum Sekretariat Jenderal tersebut akan diselenggarakan melalui: (1) Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian yang terpadu, berbasis kinerja dan dalam kerangka pembangunan jangka menengah; (2) Pengembangan organisasi yang sesuai dengan beban kerja (right sizing), dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, serta sumberdaya manusia aparatur pertanian yang berbasis kompetensi; (3) Penerbitan perangkat peraturan perundang-undangan dan pelayanan bantuan hukum bidang pertanian, serta pengelolaan informasi publik Kementerian Pertanian yang dapat melindungi dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pertanian; (4) Penataan dan pengelolaan administrasi keuangan dan perangkat perlengkapan Kementerian Pertanian guna mencapai penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (5) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan antar lembaga dan protokoler serta pengembangan pelayanan hubungan masyarakat yang dapat mendukung peningkatan efektivitas kinerja organisasi; (6) Penyusunan kebijakan dan pengelolaan administrasi kerjasama luar negeri bidang pertanian yang melindungi kepentingan nasional serta terintegrasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan perekonomian global; (7) Pengembangan, penataan dan pengelolaan data dan sistem informasi pertanian yang akurat, konsisten, relevan, terkini dan tepat waktu, serta menerapkan teknologi dan sistem informasi modern; dan (8) Penyelenggaraan pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian yang berkualitas internasional, cepat, tepat, akurat dan akuntabel guna mendukung terwujudnya pertanian tangguh dan dinamis. Sasaran strategis Sekretariat Jenderal tahun 2012 adalah: (1) tersusunnya dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik;(2) Meningkatnya kualitas penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengelolaan kepegawaian yang tertib serta tercapainya reformasi birokrasi; (3) Meningkatnya ketersediaan produk hukum dan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang pertanian; (4) Terkelolanya keuangan dan perlengkapan secara akuntabel dan transparan serta pengelolaan kearsipan secara tertib; (5) Meningkatnya pelayanan administrasi, perlengkapan yang akuntabel dan transparan, dan terlaksananya pemasyarakatan program pembangunan pertanian dan komunikasi pembangunan pertanian;(6) Meningkatnya intensitas dan kualitas kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral;(7) Meningkatnya kualitas data pertanian; serta (8) Meningkatnya pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian. Pada tahun 2012, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp 1.338.418.891.206,- yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) dengan realisasi anggaran mencapai Rp 1.271.121.817.000,- atau 94,97%. Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2012 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan ada sasaran strategis yang memperoleh nilai capaian lebih dari 100 persen. Namun demikian, masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masih belum


iii

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 mencapai target yang ditentukan. Beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mencapai target antara lain: (1) Dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan; (2) Dokumen peraturan Perundang-undangan bidang pertanian yang dapat dilaksanakan; (3) Kualitas layanan informasi publik bidang pertanian; (4) Predikat Indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja; (5) Dokumen di Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang dapat dilaksanakan; (6) Pengaduan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian; (7) Tingkat layanan sarana kerja kantor pusat; (8) Realisasi kegiatan kerjasama luar negeri mendukung pembangunan pertanian; (9) Ketersediaan laporan data pertanian dan sistem informasi pertanian; (10) Layanan Perizinan Bidang Pertanian; serta (11) Layanan Pemberian hak perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan antara lain: (1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian; (2) Kualitas laporan keuangan; dan (3) Ketersediaan Arsip Dinamis sebagai alat bukti yang sah. Beberapa hal yang menyebabkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut belum dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan antara lain: (1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian belum berhasil memenuhi target penilaian A (sangat baik), disebabkan masih terdapat kekurangan dalam penerapan SAKIP di Lingkungan Kementerian Pertanian seperti: dokumen PK yang belum terstruktur, kualitas rumusan indikator kinerja belum memenuhi kriteria yang baik, pengukuran kinerja yang belum sepenuhnya digunakan dalam pengendalian dan pemantauan kinerja, serta hasil evaluasi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja; (2) Kualitas laporan keuangan belum mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) disebabkan masih terdapat beberapa pengecualian dalam penyusunan laporan Keuangan Kementerian Pertanian, yaitu adanya aset tetap yang tidak ditemukan, inventarisasi atas aset yang dimanfaatkan PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) belum dapat diakui sebagai Barang Milik Negara (BMN), dan hasil koreksi penilaian aset yang belum diinput; serta (3) Ketersediaan Arsip dinamis sebagai alat bukti yang sah belum dapat memenuhi target 90% disebabkan karena belum semua unit eselon I menggunakan perangkat teknologi informasi dalam pengelolaan arsip dan belum memadainya SDM pengelola arsip Kementerian Pertanian. Untuk itu, Sekretariat Jenderal akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal. Melalui LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2012 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014.


iv

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................. RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................ DAFTAR ISI ............................................................................................. I. PENDAHULUAN ............................................................................... 1.1 Latar Belakang ........................................................................... 1.2 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ............................................ 1.3 Sumberdaya Manusia Sekretariat Jenderal ................................... 1.4 Akuntabilitas Keuangan...............................................................

i ii v 1 1 3 7 8

II.

10 10 14

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................. 2.1 Rencana Strategis....................................................................... 2.2 Penetapan Kinerja ......................................................................

III. AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN ........................................................... 3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan ....................................................... 3.2 Pencapaian Sasaran.................................................................... 3.3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ...................................................... 3.3.1 Bidang Perencanaan ....................................................... 3.3.2 Bidang Keuangan dan Perlengkapan ................................ 3.3.3 Bidang Hukum dan Informasi Publik................................. 3.3.4 Bidang Organisasi dan Kepegawaian ................................ 3.3.5 Bidang Umum dan Hubungan Masyarakat ........................ 3.3.6 Bidang Kerjasama Luar Negeri......................................... 3.3.7 Bidang Data dan Sistem Informasi Pertanian .................... 3.3.8 Bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian .......................................................................

18 18 18 20 20 23 28 34 40 42 44 49

IV. PENUTUP .........................................................................................

55

LAMPIRAN


v

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 DAFTAR TABEL Tabel 1.

Capaian Indikator Sekretariat Jenderal Tahun 2012 ................

19

Tabel 2.

Elektronisasi Registrasi Arsip Dinamis dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Registrasi Arsip pada Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian .............................................

27

Tabel 3.

Ketersediaan Arsip Dinamis pada Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian..........................................................

28

Tabel 4.

Penilaian Hasil PIAK Sekretariat Jenderal Tahun 2012 .............

38

Tabel 5.

Perbandingan Capaian Kinerja Output Tahun Anggaran 2011 dibandingkan dengan 2012 ...........................................

45

Tabel 6.

Realisasi Pelayanan Perizinan Pupuk Tahun 2012....................

51

Tabel 7.

Realisasi Pelayanan Perizinan Pestisida Tahun 2012................

52

Tabel 8.

Kinerja Pelayanan Permohonan Hak PVT Tahun 2012 .............

53

Tabel 9.

Realisasi Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman Tahun 2012..........................................................................

54

Tabel 10.

Realisasi Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura Tahun 2012..........................................................................

54

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1.

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2012 ..............

56

Lampiran 2.

Data Kepegawaian Sekretariat Jenderal Tahun 2012...............

60

Lampiran 3.

Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2012...............

64

Lampiran 4.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal TA.2012 ...............................................................................

68

Lampiran 5.

Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal TA. 2012 ............

72


vi

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian

Pertanian

tahun

2012

dimaksudkan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2012, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. LAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2012 ini disusun sebagai salah

satu

bentuk

pertanggungjawaban

Sekretariat

Jenderal

Kementerian

Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2012, dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Di samping itu, LAKIP ini juga dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi


1

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 Sekretariat

Jenderal

Kementerian

Pertanian

menuju

good

terwujudnya

governance, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian. Secara kronologis penerapan SAKIP dilakukan dengan: a) mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk mencapai tujuan, b) menyusun Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Jenderal, c) menyusun Penetapan Kinerja, d) merumuskan Indikator Kinerja Unit Kerja

dengan

berpedoman

pembangunan

pertanian

kepada pada

kebijakan

dan

upaya-upaya

pelaksanaan

mengatasi

program

permasalahan

fundamental, isu-isu aktual dan antisipasi terhadap kendala yang mungkin timbul, e) memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi secara seksama, f) melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji

kinerja

aktual

dengan

rencana/target

yang

ditetapkan

dan

membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, serta g) melakukan evaluasi secara keseluruhan. Penerapan SAKIP tahun 2012 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan dilaksanakan pada tahun ketiga pelaksanaan pembangunan pertanian berdasarkan Renstra Periode 2010-2014. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan birokrasi Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih

dari

praktek-praktek

penyimpangan.

Oleh

karena

itu,

dalam

pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen yang kuat dari para pejabat dan semua pegawai jajaran Sekretariat Jenderal didalam mengimplementasikan sistem ini dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/hambatan

dan

permasalahan

serta

upaya

pemecahannya

dalam

pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh

2

Sekretariat

Jenderal

yang

pada

gilirannya

dapat

menjadi

bentuk


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014 disusun sebagai acuan bagi unit kerja di bawahnya dalam menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Renstra Sekretariat Jenderal ini antara lain memuat visi, misi, analisis perkembangan strategik, tujuan dan sasaran, serta penjabaran program kerja setiap Biro dan Pusat di lingkup Sekretariat Jenderal setiap tahun dalam periode pembangunan tahun 2010-2014.

1.2 Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi : 1) Koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian; 2) Koordinasi

dan

penyusunan

rencana

dan

pemberian

dukungan

dan

program

Kementerian

Pertanian; 3) Pembinaan

administrasi

yang

meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian; 4) Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat; 5) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; 7) Koordinasi dan penyusunan prioritas kerjasama luar negeri di bidang pertanian; 8) Pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan data dan informasi pertanian;


3

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 9) Pengelolaan perlindungan varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian; dan 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Jenderal didukung oleh 5 (lima) Biro dan 3 (tiga) Pusat, dan berdasarkan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2010-2014 tugas pokok dan fungsi masing-masing Biro/Pusat sebagai berikut: 1.

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan

rencana

menyelenggarakan

dan

tugas

program sebagaimana

Kementerian dimaksud,

Pertanian. Biro

Dalam

Perencanaan

menyelenggarakan fungsi: (1) Koordinasi dan penyiapan penyusunan kebijakan, rencana dan program pembangunan pertanian; (2) Koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian; (3) Pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

program

pembangunan

pertanian; (4) Koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian; dan (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan. 2. Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: (1) Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional, serta pengembangan budaya kerja; (2) Koordinasi dan penyempurnaan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi; (3) Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai; (4) Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian.

4


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 3.

Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara, serta arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: (1) Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP); (2) Pelaksanaan akuntansi dan verifikasi anggaran Kementerian Pertanian; (3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; (4) Pengelolaan

arsip

dan

dokumentasi

Kementerian

Pertanian,

dan

pelaksanaan administrasi keuangan Sekretariat Jenderal; (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Keuangan dan Perlengkapan. 4.

Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi: (1) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian; (2) Pengembangan sistem jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian; (3) Penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; (4) Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik bidang pertanian; dan (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum dan Informasi Publik.

5.

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pelaksanaan


hubungan

masyarakat.

Dalam

menyelenggarakan

tugas

5

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 sebagaimana

dimaksud,

Biro

Umum

dan

Hubungan

Masyarakat

menyelenggarakan fungsi: (1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan; (2) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; (3) Pelaksanaan hubungan antar lembaga dan protokol; (4) Pelaksanaan hubungan masyarakat; dan (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Umum dan Hubungan Masyarakat. 6.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian serta pelayanan data dan informasi pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud,

Pusat

Data

dan

Informasi

Pertanian

menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran; 2) Penyediaan dan pelayanan data dan informasi komoditas pertanian; 3) Penyediaan dan pelayanan data dan informasi non komoditas pertanian; 4) Pengelolaan

dan

pelaksanaan

pengembangan

sistem

informasi

Kementerian Pertanian; dan 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 7.

Pusat

Kerjasama

Luar

Negeri

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyelenggaraan kerjasama luar negeri di bidang pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: 1) Penelaahan,

penyusunan

program,

dan

penyiapan

pelaksanaan

dan

penyiapan

pelaksanaan

dan

penyiapan

pelaksanaan

kerjasama bilateral bidang pertanian; 2) Penelaahan,

penyusunan

program,

kerjasama regional bidang pertanian; 3) Penelaahan,

penyusunan

program,

kerjasama multilateral bidang pertanian; 4) Pelaksanaan urusan atase pertanian; dan

6


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Kerjasama Luar Negeri. 8.

Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. Dalam menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

Pusat

Pelindungan

Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan rencana, program dan anggaran, serta kerjasama; 2) Pemberian pelayanan permohonan hak dan pengujian perlindungan varietas tanaman, serta pendaftaran varietas dan sumber daya genetik tanaman; 3) Penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian; 4) Pelayanan penamaan, pemberian, penolakan permohonan, pembatalan hak, serta pelayanan permohonan banding, konsultasi, pertimbangan, dan perlindungan hukum perlindungan varietas tanaman; dan 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. 1.3 Sumberdaya Manusia Sekretariat Jenderal Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian pada tahun 2012 berjumlah 1.185 orang yang terdiri dari pegawai golongan I sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak 205 orang dan golongan III sebanyak 852 orang dan golongan IV sebanyak 124 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah SDSMA sebanyak 450 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 71 orang, S1 sebanyak 485 orang, S2 sebanyak 167 orang, dan S3 sebanyak 12 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar di Biro dan Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal, untuk Biro Perencanaan jumlah pegawai sebanyak 115 orang, Biro Organisasi dan Kepegawaian sebanyak 254 orang, Biro Hukum dan Informasi Publik sebanyak 70 orang, Biro Keuangan dan Perlengkapan sebanyak 159 orang, Biro Umum dan Humas sebanyak 305 orang, Pusat Kerjasama Luar Negeri sebanyak 78 orang, Pusat Data dan Informasi Pertanian sebanyak 119 orang, Pusat Perlindungan


7

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sebanyak 85 orang. Secara rinci, sebaran jumlah pegawai di Pusat/Biro Lingkup Sekretariat Jenderal seperti pada Lampiran 2. Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011 yang berjumlah 1.227 orang atau berkurang sebanyak 42 orang (3,42%). Hal ini terjadi karena adanya pensiun pegawai dan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Kementerian Pertanian yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN–Rb/2011, Nomor 800-632/Tahun 2011 dan Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berlaku mulai tanggal 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012.

1.4

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2012 sesuai Penetapan Kinerja mendapat alokasi anggaran APBN sebesar Rp. 1.338.418.891.206,-. Realisasi anggaran tersebut sampai dengan posisi 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 1.271.121.817.000,- atau terserap 94,97% dari dana yang disediakan. Anggaran tersebut tersebar di 5 (lima) Biro dan 3 (tiga) Pusat lingkup Sekretariat Jenderal. Secara rinci, sebaran anggaran di Pusat/Biro lingkup Sekretariat Jenderal seperti pada Lampiran 3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi akuntabilitas kinerja, bahwa output semua kegiatan telah terlaksana dengan kategori baik dan sasaran telah tercapai sesuai rencana. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, di mana alokasi anggaran APBN Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebesar Rp. 555.150.608.000,-, maka dapat dikatakan pada tahun 2012 Sekretariat Jenderal mengalami peningkatan jumlah anggaran yang signifikan, yaitu sebesar Rp. 783.268.283,- atau peningkatan sebesar 141,09% dari pagu anggaran tahun 2011. Hal ini terjadi karena adanya tambahan anggaran untuk tunjangan kinerja pegawai Kementerian Pertanian 8


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 dalam rangka reformasi birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian. Ditinjau dari sisi serapan anggaran, maka serapan anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2012 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011, di mana

pada

tahun

2011

jumlah

anggaran

yang

terserap

adalah

Rp. 466.521.092.654,- (84,04%).


9


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2.1.1

Visi

Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2010-2014 adalah Menjadikan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas serta Memberikan Pelayanan Prima. 2.1.2

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian 2010-2014 adalah: 1.

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada aparatur Kementerian Pertanian dan masyarakat;

2.

Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan pertanian;

3.

Mewujudkan organisasi, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Kementerian Pertanian yang proporsional, efektif dan efisien;

4.

Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan pelayanan informasi publik;

5.

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan perlengkapan serta kearsipan;

6.

Meningkatkan kualitas administrasi ketatausahaan dan protokol pimpinan, kerumahtanggaan, serta mengembangkan hubungan antar lembaga dan hubungan masyarakat;

7.

Menyusun rumusan kebijakan kerjasama luar negeri pembangunan pertanian dan mensosialisasikan kerjasama luar negeri bidang pertanian;

8.

Meningkatkan

kualitas

data

dan

mengembangkan

sistem

informasi

pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian;

10


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 9.

Menyelenggarakan pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian yang berkualitas.

2.1.3

Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Jenderal, maka tujuan yang akan dilaksanakan

oleh

Sekretariat

Jenderal

periode

2010-2014

adalah

menyelenggarakan manajemen pembangunan pertanian sejalan dengan prinsipprinsip

tata

kelola,

tata

penyelenggaraan

dan

tata

kewenangan

untuk

mewujudkan Kementerian Pertanian sebagai organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Tujuan umum dari Sekretariat Jenderal tersebut akan diselenggarakan melalui: 1. Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian yang terpadu, berbasis kinerja dan dalam kerangka pembangunan jangka menengah; 2. Pengembangan organisasi yang sesuai dengan beban kerja (right sizing), dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, serta sumberdaya manusia aparatur pertanian yang berbasis kompetensi; 3. Penerbitan

perangkat

peraturan

perundang-undangan

dan

pelayanan

bantuan hukum bidang pertanian, serta pengelolaan informasi publik yang mendorong berkembangnya usaha pertanian. 4. Penataan

dan

pengelolaan

administrasi

keuangan

dan

perlengkapan

Kementerian Pertanian guna mencapai penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 5. Penyelenggaraan kerumahtanggaan,

urusan

ketatausahaan

hubungan

antar

pimpinan

lembaga

dan

dan

kementerian,

protokoler

serta

pengembangan pelayanan hubungan masyarakat yang dapat mendukung peningkatan efektivitas kinerja organisasi; 6. Penyusunan kebijakan dan pengelolaan administrasi kerjasama luar negeri bidang pertanian yang melindungi kepentingan nasional serta terintegrasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan perekonomian global;


11

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 7. Pengembangan, penataan dan pengelolaan data dan sistem informasi pertanian yang akurat, konsisten, relevan, dan tepat waktu, serta menerapkan teknologi dan sistem informasi modern; 8. Penyelenggaraan pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian yang berkualitas, cepat, tepat, akurat dan akuntabel guna mendukung terwujudnya pertanian tangguh dan dinamis. 2.1.4

Sasaran

Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut: A. Sasaran Program Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian melalui dukungan

koordinasi

pembinaan,

kerjasama

luar

negeri

dan

penyusunan

dan

dokumen

pelayanan

administrasi dan teknis lainnya. B. Sasaran Kegiatan (1)

Meningkatnya

kualitas

kebijakan, anggaran,

pemantauan

dan

perencanaan

evaluasi, serta pelaporan

Kementerian Pertanian; (2)

Meningkatnya kualitas penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengelolaan kepegawaian yang tertib serta tercapainya reformasi birokrasi;

(3)

Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum dan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, dan informasi publik bidang pertanian;

(4)

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel dan transparan serta pengelolaan kearsipan secara tertib;

(5)

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, kerumahtanggaan, dan terlaksananya

pelayanan

pimpinan

serta

pengelolaan

Hubungan

Masyarakat yang akuntabel dan transparan; (6)

Meningkatnya kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral;

12


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 (7)

Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi pertanian;

(8)

Meningkatnya pelayanan perlindungan varietas tanaman, pendaftaran varietas dan Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman, serta perizinan pertanian yang mudah, cepat, tepat, akurat dan akuntabel.

2.1.5

Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, kebijakan yang ditempuh adalah: membangun dan mengembangkan organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan Kementerian Pertanian yang sesuai dengan asas “clean government

and good governance”. 2.1.6

Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan strategi sebagai berikut: 1. Mengembangkan sistem perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi semua pemangku kepentingan Pusat dan Daerah. 2. Meningkatkan kualitas organisasi, tatalaksana, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Kementerian Pertanian. 3. Meningkatkan kualitas produk perundang-undangan dan bantuan hukum bidang pertanian, serta pengelolaan informasi publik dilakukan secara profesional. 4. Meningkatkan

dan

menertibkan

sistem

administrasi

keuangan

dan

perlengkapan serta pengelolaan arsip Kementerian Pertanian. 5. Meningkatkan

pengelolaan

administrasi

ketatausahaan

dan

protokol

pimpinan, kerumahtanggaan, serta mengembangkan hubungan antar lembaga dan masyarakat. 6. Meningkatkan dan membina pelaksanaan dan jaringan kerjasama luar negeri bidang pertanian melalui kerjasama bilateral, regional, dan multilateral.


13

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 7. Meningkatkan penerapan Teknologi Informasi untuk pengembangan Sistem dan Jaringan Informasi Pertanian guna menyajikan data dan informasi pertanian. 8. Meningkatkan pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) melalui penguatan sistem pengelolaan PVTPP dan kepastian perlindungan hukum bagi pemegang hak PVT dan pemohon perizinan.

2.2

Penetapan Kinerja

Penetapan

Kinerja

adalah

suatu

dokumen

yang

berisikan

Pernyataan

Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki suatu instansi. Terkait dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, Sekretariat Jenderal menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2012. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012. Mengacu Renstra 2010-2014, Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2012 untuk melaksanakan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Pada tahun 2012, Sekretariat Jenderal menetapkan 8 sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja. Sasaran strategis yang dimaksud adalah: 1. Dokumen

perencanaan kebijakan,

anggaran, pemantauan dan evaluasi,

serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik, dengan indikator keberhasilan: (a) dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan dengan target 100 persen; dan (b) nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian dengan target A (sangat baik). 2. Pengelolaan keuangan dan perlengkapan secara akuntabel dan transparan serta pengelolaan kearsipan secara tertib, dengan indikator keberhasilan: (a) kualitas laporan keuangan dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),

14


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 dan (b) ketersediaan arsip dinamis sebagai alat bukti yang sah dengan target 90 persen. 3. Meningkatnya ketersediaan

produk

hukum

dan

perundang-undangan,

pelayanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang pertanian, dengan indikator keberhasilan: (a) dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang dapat dilaksanakan dengan target 100 persen; dan (b) kualitas layanan informasi publik bidang pertanian dengan target 80 persen (baik). Dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik,maka sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2010, telah dibentuk unit Eselon III yang menangani Informasi Publik pada Sekretariat Jenderal. 4. Meningkatnya

kualitas

penataan

kelembagaan,

ketatalaksanaan,

dan

pengelolaan kepegawaian yang tertib serta tercapainya reformasi birokrasi, dengan indikator keberhasilan: (a) predikat Indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja dengan target baik; dan (b) dokumen di bidang organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi yang dapat dilaksanakan dengan target 80 persen. 5. Peningkatan pelayanan administrasi, perlengkapan yang akuntabel dan transparan, dan terlaksananya pemasyarakatan program pembangunan pertanian dan komunikasi pembangunan pertanian, dengan indikator keberhasilan: (a) penyelesaian pengaduan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian dengan target 100 persen; dan (b) tingkat layanan sarana kerja kantor pusat dengan target 75 persen. 6. Meningkatnya intensitas dan kualitas kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilteral, dengan indikator keberhasilan adalah realisasi kegiatan kerjasama luar negeri mendukung pembangunan pertanian dengan target 95 persen. 7. Meningkatnya kualitas data pertanian, dengan indikator keberhasilan adalah ketersediaan laporan data pertanian dan sistem informasi pertanian yang dapat diakses dengan target 75 persen.


15

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 8. Meningkatnya pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dengan indikator keberhasilan: (a) dokumen perizinan pertanian yang diterbitkan dengan target 100 persen; dan (b) pemberian hak perlindungan varietas tanaman yang diterbitkan dengan target 100 persen.

16



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

3.1

Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target dengan capaian. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan tahun 2012 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode

scoring, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian > 100%); (2) berhasil (capaian 80100%); (3) cukup berhasil (capaian 60-79%); dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap target yang telah ditetapkan.

3.2

Pencapaian Sasaran

Sekretariat Jenderal telah menetapkan indikator pencapaian target sebagai alat ukur keberhasilan. Tahun 2012 capaian target sasaran Sekretariat Jenderal di gambarkan seperti pada Tabel 1.

18


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 Tabel 1. Capaian Indikator Sekretariat Jenderal Tahun 2012 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%

100%

100%

100 93,53

Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik

1.

Dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan1)

2.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian

A (Sangat Baik)

B (Baik)

Pengelolaan keuangan dan perlengkapan secara akuntabel dan transparan serta pengelolaan kearsipan secara tertib

1.

Kualitas laporan keuangan

WTP

WDP

2.

Ketersediaan Arsip Dinamis sebagai alat bukti yang sah

90%

87,5%

97,22

Meningkatnya ketersediaan produk hukum dan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang pertanian

1.

Dokumen peraturan Perundangundangan bidang pertanian yang dapat dilaksanakan2)

100%

100%

100

2.

Kualitas layanan informasi publik bidang pertanian

80% (Baik)

80% (Baik)

100

Meningkatnya kualitas penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengelolaan kepegawaian yang tertib serta tercapainya reformasi birokrasi

1.

Predikat Indeks Penerapan Nilainilai Budaya Kerja

Baik

Baik

100

2.

Dokumen di Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang dapat dilaksanakan3) Pengaduan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian Tingkat layanan sarana kerja kantor pusat

80%

100%

125

100%

100%

100

75%

85,6%

114,13

Realisasi kegiatan kerjasama luar negeri mendukung pembangunan pertanian4)

95%

100%

105,26

Ketersediaan laporan data pertanian dan sistem informasi pertanian5)

75%

100%

133,33

Peningkatan pelayanan administrasi, perlengkapan yang akuntabel dan transparan, dan terlaksananya pemasyarakatan program pembangunan pertanian dan komunikasi pembangunan pertanian Meningkatnya intensitas dan kualitas kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral Meningkatnya kualitas data pertanian Meningkatnya pelayanan perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Keterangan: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

1. 2.

1.

Layanan perizinan bidang pertanian6)

100%

103%

103

2.

Layanan pemberian hak perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman 7)

100%

155,44%

155,44

Dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan memiliki target 74 dokumen/laporan. Dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang dapat dilaksanakan memiliki target 5 dokumen. Dokumen di Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang dapat dilaksanakan memiliki target 12 dokumen. Kegiatan kerjasama luar negeri mendukung pembangunan pertanian memiliki target 22 kegiatan. Ketersediaan laporan data pertanian dan sistem informasi pertanian memiliki target 38 dokumen. Layanan perizinan bidang pertanian memiliki target 2.000 dokumen surat izin. Layanan pemberian hak perlindungan dan pendaftaran varietas tanamanmemiliki target 285 dokumen layanan permohonan.


19

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 Sasaran Sekretariat Jenderal tahun 2012 tersebut dapat tercapai melalui pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pertanian.

3.3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran Sekretariat Jenderal. Keberhasilan kinerja Sekretariat Jenderal dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan ditunjang dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat kondusif, untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut menyangkut beberapa aspek/bidang tugas yang meliputi: 3.3.1

Bidang Perencanaan

Sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) ditetapkan sasaran strategis bidang perencanaan pemantauan

yaitu dan

berupa evaluasi,

dokumen serta

perencanaan

pelaporan

kebijakan,

Kementerian

anggaran,

Pertanian

yang

berkualitas baik. Bidang perencanaan memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu:

3.3.1.1

Dokumen Perencanaan yang Dapat Dilaksanakan

Pada tahun 2012, jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Sekretariat Jenderal adalah sebanyak 74 dokumen/laporan,yang terdiri dari: (1)

Dokumen

penyusunan

kebijakan, program, dan

wilayah

(12

dokumen), yang terdiri dari: Strategi Induk Pembangunan Pertanian 20132045, Perencanaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian 2012-2014; Panduan Pengelolaan Kegiatan Responsif Gender di Sektor Pertanian Tahun 2012; Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian Tahun 2013;Trilateral Meeting Pagu Indikatif Tahun 2013; Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kementerian Pertanian Tahun 2013; RKT Sekretariat Jenderal 2013; Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2012; Pra Musrenbang Bappenas Tahun 2012; Analisis Sosial Ekonomi Mendukung Kawasan Pengembangan Sentra Produksi; Pemetaan Pewilayahan Komoditas Mendukung Pengembangan 20


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 Kawasan

Sentra

Produksi;

serta

Pedoman

Pengembangan

Kawasan

Pertanian. (2)

Dokumen penyusunan, pembinaan, dan evaluasi anggaran (21 dokumen), yang terdiri dari: Prosiding Rapat Regional Perencanaan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2013; Penyusunan Rancangan APBN-P 2012 Lingkup Kementerian Pertanian; Penyusunan Rancangan APBN 2013

Pagu

Anggaran

Lingkup

Kementerian

Pertanian;

Penyusunan

Rancangan APBN 2013 Pagu Alokasi Anggaran; Sinkronisasi Penyusunan RKA-KL 2013; Sosialisasi Program Aplikasi RKA-KL; Penyusunan RKA-KL Lingkup Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro; Koordinasi dan Identifikasi Hasil Revisi DIPA dan POK 2012; Koordinasi Hasil Pemanfaatan PNBP Lingkup Kementerian Pertanian 2012; Koordinasi dan Identifikasi Anggaran Subsidi Kementerian Pertanian Tahun 2012; Prosiding Rapat Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian di Daerah; Identifikasi dan Validasi Data Teknis DAK Bidang Pertanian tahun 2012; Petunjuk Teknis (Juknis) DAK Bidang Pertanian Tahun 2013; Pembinaan dan Validasi

Data

Teknis

DAK

Bidang

Pertanian

2013;

Kajian

Evaluasi

Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian dalam meningkatkan Pendapatan Daerah; Prosiding Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2012; Koordinasi dan Pembinaan Administrasi Anggaran 2012; Rekapitulasi Data Base Satker DIPA Anggaran Pembangunan Pertanian 2012; Penyusunan Pedum Bansos dan Pedum Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun

2013;

Penyusunan

Nota

Keuangan

Lingkup

Kementerian

Pertanian;serta Penyusunan Kesesuaian Program, Kegiatan dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2012. (3)

Laporan pemantauan, evaluasi, dan ketatausahaan (28 laporan), yang terdiri dari: Prosiding Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan Pertanian; Prosiding Workshop dan TOT SIMONEV di 3 wilayah; Pemantauan Perkembangan

Pelaksanaan

Kegiatan

Utama

Kementerian

Pertanian;

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Program Pembangunan Pertanian per triwulan; Pemantauan dan Evaluasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) per triwulan;

Pemantauan


dan

Evaluasi

Midterm

Program

dan

Target 21

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 Pembangunan Pertanian 2010-2014; Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang Pertanian; Evaluasi Pelaksanaan Corporate

Social Responsibility (CSR) di

Sektor Pertanian; Evaluasi Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K); Pemantauan dan Evaluasi Lembaga Keuangan Mikro Pertanian; Laporan Pelayanan Penyelenggaraan Ketatausahaan (5 laporan); Pelaksanaan Kesekretariatan Fungsional Perencana, Kegiatan BMN dan SAK; Sistem Pengendalian Internal (SPI); Pembinaan Inisiatif Anti Korupsi (PIAK); Reformasi

Birokrasi;

Pengelolaan

Penilaian

Administrasi

Satker

Budaya (2

Kerja;

Penyebaran

laporan);

Layanan

informasi;

Perkantoran;

Pengadaan Kendaraan Bermotor; Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; serta Peralatan dan fasilitasi perkantoran pegawai. (4) Laporan pelaksanaan kinerja (13 laporan), yang terdiri dari: Data Base Indikator

Makro,

Produksi

Pertanian

dan

Perwilayahan

Komoditas;

Pengolahan dan Penyajian Data Pertanian; Analisis Data-Data Pertanian Terkini; Bahan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menko Perekonomian, Menko Kesejahteraan Rakyat, dan Rakor Terbatas (Rakortas); Bahan Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI); Kegiatan Rapat Pimpinan dan Tindaklanjut Rapim; Bahan Keynote Speaker; Bahan Sidang Kabinet dan Wakil Presiden; Penyusunan Laporan Kementerian Pertanian ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

(UKP4)

Perwilayahan

Komoditas;

Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 (LAKIP Kementerian

Pertanian, Sekretariat Jenderal

dan

Biro Perencanaan);

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011 (Kinerja Kementerian

Pertanian, Sekretariat Jenderal

Penyusunan

Laporan

Pimpinan

dan

Kementerian

Biro Perencanaan);

Pertanian

(Kementerian

Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan); serta Pengawasan dan Evaluasi Kementerian Pertanian dalam Mendukung Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-88 dan ke-89. Ketujuh

puluh

empat

dokumen/laporan

yang

dihasilkan

tersebut

dapat

dilaksanakan seluruhnya atau dapat dikatakan pencapaian sasaran indikator sebesar 100% (berhasil ). Dokumen/laporan yang dihasilkan telah dijadikan 22


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 acuan/feedback/input dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pada tahun 2013. Apabila dibandingkan dengan jumlah dokumen/laporan perencanaan yang dihasilkan tahun 2011 yaitu sejumlah 22 dokumen/laporan, maka jumlah dokumen perencanaan

yang

dihasilkan

tahun

2012

meningkat

sejumlah

52

dokumen/laporan atau sebesar 236,36%. Namun demikian, apabila dilihat dari segi persentase capaian tidak mengalami peningkatan dari tahun 2011 atau tetap terlaksana seluruhnya(100%).

3.3.1.2

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian

Indikator

ini

akuntabilitas

bertujuan kinerja

di

untuk

menilai

lingkungan

implementasi

Kementerian

dan

Pertanian

pengembangan dalam

rangka

mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result

oriented government). Target Indikator kinerja penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian adalah “A” (sangat baik), di mana untuk memperoleh nilai tersebut harus memiliki poin total penilaian > 75. Pada tahun 2012, capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian mendapatkan predikat “B” (baik) dengan perolehan nilai 70,19. Secara predikat, target indikator ini belum berhasil dicapai akan tetapi apabila ditinjau dari total perolehan poin, maka

tingkat

keberhasilan

capaian

sebesar

93,57%

(berhasil ).

Apabila

dibandingkan dengan perolehan nilai pada tahun 2011 yaitu 65,61 (predikat B), maka perolehan nilai tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 4,58 poin. Nilai LAKIP tahun 2012 sebagaimana di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Beberapa kekurangan yang masih ditemui dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian, adalah: dokumen PK yang belum terstruktur, kualitas rumusan indikator kinerja belum memenuhi kriteria yang baik, pengukuran kinerja yang belum sepenuhnya digunakan dalam pengendalian dan pemantauan kinerja, serta hasil evaluasi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperbaiki


23

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 kekurangan dalam penerapan dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain: (1)

Mengimplementasikan

rencana

aksi

pencapaian

kinerja

sebagai

alat

monitoring pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja; (2)

Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja, terutama di tingkat unit kerja agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;

(3)

Memanfaatkan

hasil

pengukuran

kinerja

untuk

pengendalian

dan

pemantauan secara berkala; (4)

Menyempurnakan penyajian informasi dalam LAKIP unit kerja mengenai evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis dan pembandingan data kinerja;

(5)

Memanfaatkan informasi kinerja dalam LAKIP dan hasil evaluasi internal untuk meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian secara keseluruhan; serta

(6)

Meningkatkan kapasitas SDM dalam akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Kementerian Pertanian untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

3.3.2

Bidang Keuangan dan Perlengkapan

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal yang berkaitan dengan pencapaian kinerja kegiatan bidang koordinasi pengelolaan keuangan dan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja memiliki sasaran pengelolaan keuangan dan perlengkapan secara akuntabel dan transparan serta pengelolaan kearsipan secara tertib dievaluasi melalui 2 indikator yaitu: 1. Kualitas laporan keuangan dengan target yang ingin dicapai adalah mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Ketersediaan arsip dinamis sebagai alat bukti yang sah dengan target 90%

24



3.3.2.1

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun 2006 dan 2007, diberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemudian pada tahun 2008, 2009, dan 2010 BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tahun 2010 Laporan Keuangan Kementerian Pertanian memperoleh

opini

WDP

yaitu

dengan

pengecualian

aset

tetap

senilai

Rp. 598,21 miliar, pengelolaan hibah belum tertib, dan lemahnya pengendalian internal. Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun 2011 masih tetap mendapatkan opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga target yang telah ditetapkan pada tahun 2012 yaitu memperoleh opini WTP belum dapat tercapai. Pengecualian capaian opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun 2011 dengan nilai temuan Rp. 394,19 miliar terdiri dari: (1)

Aset tetap yang tidak ditemukan (BA.04) dengan nilai Rp. 188,71 miliar, di mana Rp. 2,5 miliar diantaranya merupakan barang yang tidak ditemukan namun tidak termasuk dalam BA.04.

(2)

Hasil koreksi penilaian aset belum diinput atau dibukukan senilai Rp. 69,11 miliar, belum di Inventarisasi dan dilakukan Penilaian senilai Rp. 52,5 miliar dan hasil Inventarisasi dan Penilaian tahun 2005 – 2007 belum dibukukan senilai Rp. 60,1 miliar.

(3)

Inventarisasi atasaset yang dimanfaatkan PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) belum dapat diakui sebagai Barang Milik Negara (BMN) karena belum ada data dukungnya sebesar Rp. 23,77 miliar.

Sementara untuk pengecualian Capaian Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun 2010 dengan Nilai temuan Rp. 755,84 miliar terdiri dari: (1) Aset tetap senilai Rp. 598,21 miliar belum dilakukan penilaian kembali. (2) Aset tetap senilai Rp. 60,15 miliar belum dilakukan inventarisasi. (3) Aset tetap senilai Rp. 76,68 miliar belum ditemukan. (4) Pengelolaan hibah minimal senilai Rp. 20,80 miliar diluar mekanisme DIPA APBN.


25

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 Apabila dibandingkan, maka nilai temuan tahun 2011 sudah mengalami penurunan dari segi jumlah yaitu sebesar Rp. 361,65 miliar (47,85%) bila dibandingkan tahun 2010.

3.3.2.2

Ketersediaan Arsip Dinamis Sebagai Alat Bukti yang Sah

Selama Tahun 2012 Unit Kearsipan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu penyediaan arsip dinamis sebagai alat bukti yang sah. Ketersediaan arsip dinamis yang dimaksud disini dibatasi pada arsip periode tahun 2011 dan 2012 yang dibatasi pada jenis arsip Surat Masuk, Surat Keluar dan Surat Keputusan pada Sekretariat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Pengelolaan arsip dinamis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 meliputi kegiatan: (a) penciptaan arsip, (b) penggunaan arsip, (c) pemeliharaan arsip, dan (d) penyusutan arsip. Indikator capaian kinerja pengelolaan arsip adalah ketersediaan arsip dinamis sebagai alat bukti yang sah dengan target 90% tercapai sebesar 87,5%, sehingga untuk target indikator capaian ini belum dapat tercapai. Namun demikian, apabila dilihat atau dapat dikatakan persentase capaian ukuran keberhasilannya adalah 97,22% (berhasil ). Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena belum semua unit eselon I menggunakan perangkat teknologi informasi dalam pengelolaan arsip, seperti pada Tabel 2. Disamping itu, SDM pengelola arsip Kementerian Pertanian masih kurang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang dimiliki.

26


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 Tabel 2.

Elektronisasi Registrasi Arsip Dinamis dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Registrasi Arsip pada Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian

NO

UNIT KERJA

ELEKTRONISASI

KET

%

1


√

SIKD

100

2

Inspektorat Jenderal

X

-

0

3

Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian

√

MS EXCEL

100

4

Ditjen Tanaman Pangan

√

SIMAR

100

5

Ditjen Hortikultura

√

SIKD

100

6

Ditjen Perkebunan

X

-

0

7

Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan

√

SIMAS

100

8

Ditjen Pengolahan Dan Pemasaran Hasil

√

E-AGENDA

Pertanian

100

9

Badan Litbang Pertanian

√

SIMOTO

100

10

Badan Penyuluhan Dan Pengembangan

√

MS EXCEL

Sumber Daya Manusia Pertanian

100

11

Badan Ketahanan Pangan

X

-

0

12

Badan Karantina Pertanian

√

MS EXCEL

100

TOTAL

75

Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan

Dari Tabel 2 diatas maka dapat dilihat bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap 12 Unit Eselon I, hanya 9 unit Eselon I (75%) yang telah menggunakan aplikasi komputer

dalam

proses

registrasi

arsip.

Untuk

menentukan

persentase

ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah di lingkungan Kementerian Pertanian digunakan dua parameter yaitu registrasi arsip dinamis dan elektronisasi registrasi arsip dinamis dengan asumsi bahwa proses registrasi merupakan proses penting dalam menjamin ketersediaan arsip, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses registrasi akan menjamin ketersediaan dan kecepatan akses arsip. Berdasarkan dua parameter tersebut dapat diukur persentase ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah seperti yang tertuang pada Tabel 3 berikut ini.


27

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 Tabel 3.

Ketersediaan Arsip Dinamis pada Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian

NO

URAIAN

BOBOT

CAPAIAN

TOTAL

(%)

(%)

(%)

1

Registrasi Arsip Dinamis

50

100

50

2

Elektronisasi Registrasi Arsip

50

75

37.5

Dinamis TOTAL

87.5


3.3.3

Bidang Hukum dan Informasi Publik

Hukum pertanian bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan isu dan tuntutan yang berkembang di masyarakat, karena itu pembangunan hukum di bidang pertanian harus berwawasan holistik, sistemik dan dapat mengantisipasi pergeseran paradigma pembangunan, menjamin kelestarian dan perlindungan fungsi lingkungan hidup, mendukung Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mendorong penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), pengembangan otonomi daerah, privatisasi, globalisasi serta menjadi landasan pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Pembangunan pertanian yang tangguh dan efisien dengan orientasi pada sistem agribisnis, akan terwujud apabila dilengkapi dengan peraturan perundangundangan sebagai landasan kerja (legal standing) yang kuat dan lengkap serta didukung oleh pelaksanaan advokasi dan bantuan hukum serta pengelolaan informasi publik yang baik. Hal tersebut juga harus diperkuat dengan penyediaan sumberdaya manusia sebagai aparatur pertanian yang profesional. Oleh karena itu pembinaan,

bantuan

hukum

dan

pengelolaan

informasi

publik

dalam

penyelenggaraan pembangunan pertanian menjadi sangat fundamental dan tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan pembangunan pertanian. Pengukuran kinerja kegiatan bidang hukum dan informasi publik tahun 2012 memiliki indikator dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang dapat dilaksanakan dengan target 100%, serta kualitas layanan informasi publik bidang pertanian dengan target 80% (baik).

28



3.3.3.1 Dokumen Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanian yang Dapat Dilaksanakan Dalam

melaksanakan

perencanaan

dalam

program penyusunan

kegiatan peraturan

dibidang

pertanian

diperlukan

perundang-undangan.

Program

Legislasi Pertanian (Prolegtan) merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan di Kementerian Pertanian mulai Undang-Undangsampai Peraturan Menteri Pertanian sebagai pelaksanaannya yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pada pelaksanaan tahun 2012, capaian terhadap indikator dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang dapat dilaksanakan dengan target 100% tercapai seluruhnya (100%) atau secara persentase capaian ukuran keberhasilan sebesar 100% (berhasil ), di mana seluruh dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian tersebut sudah diterbitkan dan dimasukan kedalam

berita

negara.

Dokumen

peraturan

perundang-undangan

bidang

pertanian yang dapat dilaksanakan terdiri dari 5 (lima) dokumen, antara lain: (1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Tanaman; Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional termasuk didalamnya pembangunan pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum, pemandu, rambu-rambu, dan piranti pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang pertanian yang sekaligus sebagai pedoman perilaku masyarakat pertanian Indonesia dalam penyelenggaraan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian sumberdaya pertanian. Kebijakan di bidang pertanian khususnya di bidang tanaman telah banyak ditetapkan mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri sebagai pelaksanaannya. Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dimaksud, setiap tahun banyak peraturan perundang-undangan

bidang

tanaman

yang

perlu

diterbitkan.

Dalam

penyusunan peraturan perundang-undangan bidang tanaman dimaksud,


29

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 diperlukan keterlibatan semua pihak baik lingkup Kementerian Pertanian maupun antar Kementerian yang berkompeten untuk memperkaya substansi dan mempersamakan persepsi/pemahaman terhadap substansi yang akan diatur. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah 18 (delapan belas) Peraturan Menteri Pertanian dan 50 (lima puluh) Keputusan Menteri Pertanian. (2) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional termasuk didalamnya pembangunan pertanian (Sarana dan Prasarana Pertanian dan Ketahanan Pangan) telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum, pemandu, rambu-rambu, dan piranti pengambilan

kebijakan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

bidang

pertanian yang sekaligus sebagai pedoman perilaku masyarakat pertanian Indonesia

dalam

penyelenggaraan,

pemanfaatan,

pengelolaan,

dan

pelestarian sumberdaya pertanian. Kebijakan di Bidang Pertanian khususnya di bidang Sumberdaya, Sarana dan Prasarana telah banyak ditetapkan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan

Presiden,

dan

Peraturan

Menteri

sebagai

pelaksanaannya. Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dimaksud, setiap tahun banyak peraturan perundang-undangan bidang Sumber Daya, Sarana dan Prasarana yang perlu diterbitkan. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Sumberdaya, Sarana dan Prasarana dimaksud, diperlukan keterlibatan semua pihak baik lingkup Kementerian Pertanian maupun antar Kementerian yang berkompeten untuk memperkaya substansi dan mempersamakan persepsi/pemahaman terhadap substansi yang akan diatur. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah 3 (tiga) Peraturan Pemerintah, 10 (sepuluh) Peraturan Menteri Pertanian, dan 29 (dua puluh sembilan) Keputusan Menteri Pertanian.

30


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 (3) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penelitian, Penyuluhan dan Pengembangan SDM; Untuk

mendukung

penyelenggaraan

penelitian,

penyuluhan,

serta

pengembangan sumberdaya manusia telah diterbitkan Undang-undang sektor pertanian, meliputi: Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pembangunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Undang-undang sektor pertanian tersebut telah ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian dalam suatu skenario pengaturan yang lebih operasional sebagai acuan bagi aparatur dan pelaku usaha bidang pertanian. Dengan demikian peraturan perundangundangan dapat diterapkan sehingga menjamin kepastian hukum dan keadilan. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah 1 (satu) undangundang, 14 (empat belas) Peraturan Menteri Pertanian, dan 23 (dua puluh tiga) Keputusan Menteri Pertanian. (4) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak dan Kesehatan hewan; Sesuai dengan tugas dan fungsi, penyusunan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan penyiapan bahan evaluasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang ternak dan kesehatan hewan. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang ternak dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh eselon I terkait

berdasarkan


Undang-undang

Nomor

18

Tahun

2009

tentang

31

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri maupun bersifat Keputusan Menteri. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah 2 (dua) Peraturan Pemerintah, 4 (empat) Peraturan Menteri Pertanian dan 17 (tujuh belas) Keputusan Menteri Pertanian. (5) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Karantina Pertanian. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap sumberdaya alam hayati tersebut salah satu cara yang dilakukan yaitu melalui pencegahan masuknya ke dalam, dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia hama dan penyakit hewan, dan organisme pengganggu tumbuhan yang memiliki potensi merusak kelestarian sumberdaya alam hayati. Pencegahan masuknya ke dalam, dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia hama dan penyakit hewan, dan organisme pengganggu tumbuhan dimaksud dilakukan melalui pelaksanaan karantina hewan dan karantina tumbuhan. Untuk lebih meningkatkan pengawasan atas risiko masuk dan menyebarnya penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dan dengan adanya perubahan kepelabuhanan dan kebandarudaraan nasional maka Kementerian Pertanian pada tahun 2012 mengeluarkan 6 (enam) Peraturan Menteri Pertanian dan 3 (tiga) Keputusan Menteri Pertanian. Peraturan

perundang-undangan

bidang

pertanian

tersebut

diatas

telah

dilaksanakan beserta sosialisasinya untuk peraturan perundang-undangan bidang penelitian, penyuluhan, dan pengembangan SDM; bidang sumberdaya, sarana dan prasarana; serta bidang karantina pertanian. Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang dapat dihasilkan pada tahun 2012 sama dengan jumlah dokumen yang dihasilkan pada tahun 2011 yaitu 5 dokumen.

3.3.3.2 Kualitas Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2008 dan baru berlaku dua tahun kemudian setelah

32


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 disahkan, yaitu tahun 2010, tuntutan akan keterbukaan dalam memperoleh informasi

semakin

mendesak.

Keterbukaan

Informasi

Publik

bertujuan

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good

governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik dalam rangka Open Government. Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2008, Badan Publik seperti Kementerian Pertanian wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Kementerian Pertanian perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik pada Kementerian Pertanian. Indikator kualitas layanan informasi publik bidang pertanian memiliki 5 kegiatan, yaitu: (1)

Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik.

(2)

Penyediaan Informasi Publik dan Multimedia Pendukung, serta Pengelolaan Perpustakaan Digital

(3)

Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi.

(4)

Sosialisasi Pembangunan Pertanian.

(5)

Dukungan Pengelolaan Pusat Informasi Agribisnis.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator kualitas layanan informasi publik bidang pertanian dengan target 80% (baik) untuk tahun 2012, telah tercapai


33

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 seluruhnya (80%) atau secara persentase capaian ukuran keberhasilan sebesar 100% (berhasil ).

3.3.4

Bidang Organisasi dan Kepegawaian

Pada tahun anggaran 2012, Bidang Organisasi dan Kepegawaian mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu predikat indeks penerapan nilai-nilai budaya kerja dengan target nilai baik serta dokumen di bidang organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi yang dapat dilaksanakan dengan target capaian sebesar 80%.

3.3.4.1 Predikat Indeks Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja Untuk mengetahui capaian indikator kinerja Predikat Indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja (IPNBK), maka pada tahun 2012, telah dilakukan pengukuran kualitas budaya kerja aparatur melalui survei IPNBK Lingkup Kementerian pertanian dengan hasil sebagai berikut: (1)

Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Dasar Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian. Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja

Aparatur

Negara,

setelah

melalui

proses

pembahasan

yang

melibatkan eselon I dan UPT Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian telah menetapkan nilai dasar budaya kerja melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 24/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Dasar Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian. (2)

Pengukuran

Kualitas

Budaya

Kerja

Lingkup

Sekretariat

Jenderal

Kementerian Pertanian Tahun 2012 dan Pelaksanaan Ekspose Kualitas Budaya Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2012. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengukuran kualitas budaya kerja lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2012 antara lain pelaksanaan Ekspose Kualitas Budaya Kerja sebagai hasil dari

34


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 pengukuran kualitas IPNBK Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2012. Ekspose tersebut dihadiri oleh semua unit kerja Biro dan Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal sebagai narasumber dan unit kerja lingkup Eselon

I

sebagai

pembahas.

Pada

tahun

ini

Sekretariat

Jenderal

Kementerian Pertanian memperoleh indeks sebesar 3,52 dengan nilai kualitas budaya kerja 70,40 masuk kedalam klasifikasi kualitas budaya kerja BAIK. (3)

Pengukuran kualitas budaya kerja Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2012 dan pelaksanaan ekspose kualitas budaya kerja Kementerian Pertanian Tahun 2012 Sesuai Permentan Nomor: 24/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Dasar Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian, telah dilakukan Ekspose Hasil Pengukuran Kualitas Budaya Kerja dan untuk tahun 2012. Hasil penilaian IPNBK Kementerian Pertanian mendapatkan nilai 3,55 dan nilai kualitas budaya kerja sebesar 71,00 dengan predikat “baik ”.

Capaian indikator predikat indeks penerapan nilai-nilai budaya kerja secara persentase capaian ukuran keberhasilan sebesar 125% (sangat berhasil ) sesuai dengan yang ditargetkan. Hasil pada tahun 2012 ini mampu mempertahankan nilai predikat indeks penerapan nilai-nilai budaya kerja seperti yang didapatkan pada tahun 2011.

3.3.4.2

Dokumen di Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang Dapat Dilaksanakan

Pada tahun 2012, output dokumen di bidang organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi yang dapat dilaksanakan memiliki target kinerja sebanyak 12 dokumen. Dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat tercapai secara efisien dan efektif. Target indikator yang ditetapkan sebesar 80% dokumen di bidang organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi yang dapat dilaksanakan, telah terlaksana seluruhnya(100%) atau secara persentase capaian ukuran keberhasilan sebesar 125% (sangat berhasil ).


35

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 Dokumen di bidang organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi yang dapat dilaksanakan, adalah sebagai berikut :

(1) Dokumen Penataan Organisasi KementerianPertanian Memperhatikan kebutuhan reformasi birokrasi di bidang kelembagaan, dan masukan dari unit kerja eselon I atas respon surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: 1743/OT.210/A/06/2012 tanggal 14 Juni 2012 perihal Rancang Bangun Organisasi, telah dilakukan telaahan oleh bidang Organisasi dan Kepegawaian tentang konsep penataan organisasi eselon I dan II Kementerian Pertanian.

(2) Dokumen Penataan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada tahun 2012 telah dilakukan penataan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Kementan agar lebih efisien dan efektif. Penataan UPT meliputi seluruh Eselon I yang ada.

(3) Forum Komunikasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Pertanian Forum Koordinasi UPT diselenggarakan pada tanggal 9-11 Juli 2012 di Denpasar dan dihadiri oleh Kepala UPT Kementerian Pertanian dan utusan yang mewakili Kepala UPT Kementerian Pertanian, serta utusan dari unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian.

(4) Peningkatan Efektifitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Pertanian. Penyempurnaan Indikator Variabel Draft PP Pengganti PP Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri telah

ditindaklanjuti

melalui

surat

Sekretaris

Jenderal

Kementerian

Pertanian kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 598/HK.030/A/03/2012 tanggal 5 Maret 2012 perihal Usulan Revisi PP 41 Tahun 2007.

36



(5) Penyusunan dan Penyempurnaan Sistem, Prosedur, dan Tata Hubungan Kerja Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menunjang terwujudnya Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian, kegiatan penyusunan Sistem dan Prosedur merupakan salah satu aspek kegiatan dalam

upaya

Penataan

Ketatalaksanaan.

Di

samping

itu

akibat

perkembangan dan perubahan organisasi lingkup Kementerian Pertanian maka harus dilakukan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan guna menyelaraskan dengan pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

(6) Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur. Perubahan Tatalaksana merupakan salah satu dari 8 (delapan) area perubahan

utama

dalam

Reformasi

Birokrasi

sistem

manajemen

Pemerintahan. Perubahan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud, pada hakekatnya diarahkan untuk melakukan penataan tatalaksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tatalaksana diwujudkan

dalam

bentuk

penyusunan

dan

implementasi

Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

(7) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis di Bidang Manajemen. Kegiatan ini dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan

Kementerian

Pertanian.

Kegiatan

Bimbingan

Teknis

ini

diselenggarakan dengan materi pelaksanaan Manajemen Perubahan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada tanggal 12 Agustus 2012 bertempat di Hotel Royal Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan seluruh Eselon I Lingkup Kementan dan UPT-UPT di wilayah Jabodetabek sebanyak 120 orang.

(8) Desiminasi Pelaksanaan Peningkatan Capacity Building Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyebarluasan informasi tentang organisasi dan kepegawaian kepada masyarakat luas maupun unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian.


37


(9) Fasilitasi Reformasi Birokrasi Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian pada tahun 2012 ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang dibentuk

berdasarkan

Keputusan

Menteri

Pertanian

Nomor

589/Kpts/OT.160/2/2012 tanggal 20 Pebruari 2012. Selain itu, seluruh penanggung jawab program dan kegiatan reformasi birokrasi telah melaksanakan kegiatannya dengan mengacu pada rencana aksi yang sudah ditetapkan dalam revisi road map reformasi birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014.

(10) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Sekretariat Jenderal Kegiatan PIAK yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2012 antara lain: (a) Rapat Koordinasi Tim PIAK Sekretariat Jenderal 2012, (b) Penyusunan dan Finalisasi Kuesioner PIAK Sekretariat Jenderal 2012, dan (c) Penyusunan dan penyempurnaan data dukung dalam rangka pengisian kuesioner PIAK Tahun 2012. Adapun hasil PIAK Sekretariat Jenderal Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 4. Penilaian Hasil PIAK Sekretariat Jenderal Tahun 2012 NO

INDIKATOR

NILAI

Indikator Utama (85.10)

6.89

1

Kode Etik Khusus

9.32

2

Transparansi dalam Manajemen SDM

3.98

3

Transparansi Penyelenggara Negara

6.78

4

Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

4.48

5

Mekanisme Pengaduan Masyarakat

5.56

6

Akses Publik dalam Memperoleh Informasi

9.67

7

Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan Oleh KPK/BPK/APIP

8

Kegiatan Promosi Anti Korupsi

10.00 4.99

Indikator Inovasi (14.90) 9

7.73

Kecukupan dan efektivitas inisiatif antikorupsi lainnya

7.73

JUMLAH RATA-RATA

7.01

Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian

38



(11) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi Kementerian Pertanian Acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dimulai dari laporan Ketua Unit Penggerak Integritas (UPI) yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal, dilanjutkan dengan deklarasi dan komitmen pelaksanaan Zona Integritas yang disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian disaksikan Menteri PAN dan RB, perwakilan dari Ombudsman RI, dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. Acara ini juga dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I, pejabat eselon II, dan kepala UPT di lingkungan Kementerian Pertanian berjumlah + 600 orang.

(12) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Dalam

rangka

mensukseskan

pelaksanaan

reformasi

birokrasi

di

Kementerian Pertanian dan mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional, serta menjaga agar tidak terjadi domotivasi pegawai, maka telah dilaksanakan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada tataran kantor pusat dan UPT di lingkungan Kementerian Pertanian. Pada tahun 2011, dokumen bidang organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi yang dapat dilaksanakan memiliki target kinerja sebanyak 12 dokumen dengan capaian 15 dokumen atau mencapai 125%. Apabila dilihat dari jumlah dokumen yang dapat dihasilkan pada tahun 2012, memang mengalami penurunan sebesar 25% dibandingkan dengan jumlah dokumen yang dihasilkan pada tahun 2011, akan tetapi secara pencapaian sasaran, seluruh dokumen yang dihasilkan dapat dilaksanakan seluruhnya.


39

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 3.3.5

Bidang Umum dan Hubungan Masyarakat

Sasaran indikator bidang ini adalah penyelesaian pengaduan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian dengan target 100% dan tingkat layanan sarana kerja kantor pusat dengan target mencapai 75%.

3.3.5.1 Penyelesaian

Pengaduan

Ketidakpuasan

Masyarakat

atas

Kinerja

Kementerian Pertanian Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menurunnya persentase pengaduan ketidakpuasan

masyarakat

karena

meningkatnya

pelayanan

dan

kinerja

Kementerian Pertanian. Sekretariat Jenderal memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan baik. Dalam upaya mencapai tujuan dimaksud, pada tahun 2012 dilaksanakan 2 (dua) bidang pelayanan dengan masing-masing 4 kegiatan, sebagai berikut:

(1) Bidang Pelayanan Hubungan Masyarakat, dengan capaian kegiatan yang dihasilkan : a) Pemberitaan dan Publikasi. Kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan penyebarluasan informasi pembangunan pertanian, konferensi pers, dan pemberitaan liputan pimpinan. b) Pelaksanaan

Komunikasi

Publik.

Kegiatan

ini

dilakukan

untuk

menghasilkan pelaksanaan komunikasi publik pada Kementerian Pertanian. c) Analisis Pendapat Umum. Kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan analisis publik berupa kliping, analisis, resume, kompilasi pernyataan Pimpinan Kementerian Pertanian serta telaahan isu pertanian. d) Paket Pemasyarakatan Program Pembangunan Pertanian. Kegiatan ini

dilakukan

untuk

menyebarluaskan

informasi

kebijakan

dan

memasyarakatkan kebijakan program, antara lain melalui blockingtime di media televisi nasional maupun daerah, blocking space di media cetak, Iklan Layanan Masyarakat di televisi dan media cetak, variety show dan Apresiasi Program pembangunan Pertanian. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan kebijakan dan kinerja hasil pembangunan pertanian secara komprehensif, dengan dilengkapi semua informasi dan aspek yang terkait dan akurat.

40


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 Capaian indikator penyelesaian pengaduan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian yang dilakukan dalam bidang hubungan masyarakat tercapai seluruhnya (100%) atau secara persentase capaian ukuran keberhasilan sebesar 100% (berhasil ). Hasil pada tahun 2012 ini mampu mempertahankan capaian pada tahun 2011 dengan pencapaian/realisasi target indikator yang ditetapkan adalah 100%.

(2) Bidang Pelayanan Hubungan Antar Lembaga dan Protokol, dengan capaian kegiatan yang dihasilkan sebagai berikut: a) Hubungan Antar Lembaga, kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan pelayanan prima dalam rangka penyiapan bahan hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara dan Pemerintahan, organisasi profesi dan asosiasi yang bergerak di bidang pertanian b) Protokol, kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan pelayanan dan urusan keprotokolan yang profesional, tanggap dan sesuai dengan aturan yang berlaku. c) Tata Usaha Menteri, kegiatan ini untuk menghasilkan dukungan, fasilitasi dan layanan urusan ketatausahaan Menteri. d) Kegiatan Kesekretariatan Hubungan Antar lembaga dan Protokol, yaitu mendukung kelancaran semua tugas yang terkait dengan pelayanan pimpinan maupun institusi kementerian Pertanian. Capaian indikator pengaduan kinerja Kementerian Pertanian yang dilakukan dalam bidang hubungan antar lembaga dan protokol dengan keluaran 4 dokumen, tercapai seluruhnya (100%) atau secara persentase capaian ukuran keberhasilan kurang lebih sebesar 100% (berhasil ). Hasil pada tahun 2012 ini mampu mempertahankan capaian pada tahun 2011 dengan pencapaian/realisasi seluruh target indikator yang ditetapkan adalah 100%.

3.3.5.2

Tingkat Layanan Sarana Kerja Kantor Pusat

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah terfasilitasi dan terlayaninya sarana kerja di kantor pusat Kementerian Pertanian baik dari aspek administrasi ketatausahaan maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya. Dalam upaya mencapai tujuan dimaksud, maka di Sekretariat Jenderal pada tahun 2012 dilaksanakan 2 (dua) bidang

pelayanan

mendukung

sasaran

tersebut

yaitu

Bidang

Penataan

Ketatausahaan dan Bidang Kerumahtanggaan.


41


(1) Bidang Penataan Ketatausahaan Capaian indikator tingkat layanan sarana kerja kantor pusat pada bidang penataan ketatausahaan yang dilakukan dengan keluaran 11 dokumen, tercapai seluruhnya (100%) atau secara persentase capaian ukuran keberhasilan sebesar 100% (berhasil ). Hasil pada tahun 2012 ini mampu mempertahankan capaian pada tahun 2011 dengan pencapaian/realisasi seluruh target indikator yang ditetapkan adalah 100%.

(2) Bidang Kerumahtanggaan Sasaran indikator tingkat layanan sarana kerja kantor pusat di bidang Kerumahtanggaan meliputi 6 kegiatan, yaitu: a) Kegiatan Pengamanan Kantor dan Perawatan Kendaraan. b) Kegiatan Kesekretariatan Rumah Tangga. c) Kegiatan Pelayanan Pimpinan. d) Kegiatan Pemeliharaan Perkantoran. e) Kegiatan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. f)

Renovasi Gedung.

Capaian indikator tingkat layanan sarana kerja kantor pusat dengan target 75% pada tahun 2012 adalah sebesar 85,6% atau secara persentase capaian ukuran keberhasilan sebesar 114,13% (sangat berhasil ). Dibandingkan capaian pada tahun

2011 yang terdiri

dari

(1) pemeliharaan

sarana dan

prasarana,

(2) pengamanan kantor dan perawatan gedung, (3) pelayanan kerumahtanggaan pimpinan, di mana seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan 100%, maka secara persentase dapat dikatakan capaian tahun 2012 melebihi capaian tahun 2011.

3.3.6

Bidang Kerjasama Luar Negeri

Pembinaan kerjasama luar negeri merupakan fungsi yang strategis dalam rangka meningkatkan dan membangun kerjasama dibidang pertanian dalam kerangka bilateral, regional, multilateral dan Badan PBB untuk pangan pertanian yang tidak terpisahkan dari kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bidang Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2012 telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk menunjang program pembangunan pertanian dengan keberhasilan terjalinnya kerjasama luar negeri saling menguntungkan dan

42


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 berkelanjutan dalam bidang teknis dan ekonomi pertanian. Sasaran indikator bidang kerjasama luar negeri adalah realisasi kegiatan kerjasama luar negeri mendukung pembangunan pertanian dengan target 95%. Kerjasama luar negeri dilaksanakan meliputi: (1)

Kerjasama Pertanian dalam Kerangka Bilateral.

(2)

Kerjasama Pertanian dalam Kerangka Regional.

(3)

Kerjasama Pertanian dalam Kerangka Multilateral.

(4)

Tata Usaha dan Atase Pertanian.

Untuk mencapai sasaran indikator ini, dilaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan, yaitu: (1) Peningkatan Kerjasama Internasional melalui kerangka Bilateral, (2) Penyusunan bahan perjanjian dan posisi kerjasama bilateral, (3) Kegiatan Sekretariat Tim nasional SKR, (4) Operasional Sekretariat Nasional Program SKR, (5) Workshop Program Pembangunan Pertanian kerjasama Selatan – selatan, (6) Penyelenggaraan Sidang Bilateral, (7) Peningkatan kerjasama Internasional melalui kerangka multilateral, (8) Kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah,

(9)

Pelaksanaan

Hari

Pangan

Sedunia

Ke-32

tahun

2012,

(10) Pemantauan, sosialisasi dan pelaksanaan PHLN, (11) Sosialisasi Pemanfaatan PHLN dan BLN, (12) Kegiatan perubahan iklim, (13) Peningkatan kerjasama internal melalui kerangka bidang regional, (14) Pengembangan kerjasama intra kawasan, (15) Pengembangan kerjasama dalam kerangka ASEAN dan Dialog

Partner, (16) Pengembangan forum Kerjasama Non ASEAN, (17) Sidang Special SOM AMAF ke—33 dan Special Som AMAF +3 ke-11, (18) Sidang Working Group ASEAN-GCC, (19) Sidang D-8 On Food Security Ke-3 Tahun 2012, (20) Sidang

Working Group ASEAN-India, (21) Fasilitasi perjalanan dinas luar negeri Lingkup Kementerian Pertanian dan instansi terkait, dan (22) Sidang–sidang internasional. Seluruh kegiatan tersebut diatas telah dapat dilaksanakan, sehingga capaian indikator kegiatan kerjasama luar negeri mendukung pembangunan pertanian, dari target 95% telah tercapai seluruhnya (100%) atau secara persentase mencapai 105,26% (sangat berhasil ). Hasil pada tahun 2012 ini mampu melebihi capaian pada tahun 2011, di mana pada tahun 2011 pencapaian realisasi indikator hanya 83%.


43


Bidang Data dan Sistem Informasi Pertanian

Pada tahun anggaran 2012, bidang data dan sistem informasi pertanian mempunyai indikator kinerja yaitu ketersediaan laporan data pertanian dan sistem informasi pertanian dengan target capaian sebesar 75%. Indikator tersebut terdiri dari: (a) Kegiatan Pengembangan Statistik Pertanian yang meliputi Laporan Data Pertanian (hulu, onfarm dan hilir) dari target 20 laporan terealisasi 20 laporan, (b) laporan analisis data pertanian dari target 7 laporan telah terealisasi 7 laporan, serta (c) pengembangan sistem dan teknologi informasi pertanian dari target 11 laporan telah terealisasi sebesar 11 laporan.Di samping ketiga output tersebut untuk aksesibilitas data maka diperlukan teknologi informasi, untuk itu perlu adanya sosialisasi, advokasi dan refreshing serta penyediaan baik buku pedoman maupun manual aplikasi sistem untuk pengelola data di Pusat maupun di daerah. Capaian indikator kinerja ketersediaan laporan data pertanian dan sistem informasi pertanian yang memiliki target capaian sebesar 75%, terdiri dari 38 laporan dapat tercapai seluruhnya (100%) atau secara persentase capaian ukuran keberhasilan sebesar 133,33% (sangat berhasil ). Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2011, maka capaian kinerja 2012 sama optimalnya dengan 2011 dan tercapai seluruhnya, akan tetapi dari segi jumlah dokumen laporan yang dihasilkan terdapat peningkatan yang signifikan sebanyak 15 dokumen laporan atau meningkat sebesar 65,22%, dengan rincian seperti tabel berikut.

44


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 Tabel

5.

Perbandingan Capaian Kinerja dibandingkan dengan 2012

Output

Tahun

Anggaran

2011

KINERJA OUTPUT Indikator output

Sasaran Meningkatnya ketersediaan data komoditas pertanian dan non komoditas pertanian layanan sistem informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi bagi seluruh stakeholders di pusat dan daerah Sumber: Pusat

3.3.7.1

Tahun Anggaran 2011

Tahun Anggaran 2012

Vol

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Jumlah Laporan data pertanian (hulu, onfarm dan hilir)

18

18

100

20

20

100

Lap

Jumlah Laporan analisis data pertanian

1

1

100

7

7

100

Lap

Jumlah Laporan Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Pertanian

4

4

100

11

11

100

Lap

Data dan Sistem Informasi Pertanian

Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi

Penyusunan, pengkajian dan pengembangan data dan informasi memiliki target sebanyak 20 laporan yang dihasilkan melalui 9 kegiatan dengan perincian:

(1) Upaya Percepatan Penyediaan Data dan Kualitas Data Tanaman Pangan Berkesinambungan pada Skala Nasional Hasil yang telah dicapai meliputi: database SP-TP, buletin situasi pertanaman padi, jagung dan kedelai, rekap data SP-TP (luas tanam, luas panen dan luas puso) untuk bahan diseminasi ke instansi terkait (Direktorat Teknis Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi), serta Buku Petunjuk Administrasi Teknis Kegiatan.

(2) Penyusunan Data PDB Hasil yang telah dicapai berupa: database PDB sektor pertanian, hasil pengolahan TITO (transfer in transfer out), buku analisis PDB, buletin PDB sektor pertanian, analisis PDB sektor pertanian, PDB industri berbasis pertanian dan PDB perdagangan berbasis pertanian 2009-2011.


45


(3) Survei Kesejahteraan Petani 2011 Indikator kesejahteraan petani yang sering digunakan saat ini adalah NTP (Nilai Tukar Petani) yang merupakan hasil publikasi BPS bulanan dan merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani secara makro. Untuk melengkapi ketersediaan data dan informasi secara mikro dapat diperoleh melalui

pendekatan

tipe

agroekosistem

tertentu

ditinjau

dari

aspek

pendapatan dan aspek pengeluaran rumah tangga pertanian di perdesaan yang dilaksanakan melalui survei kesejahteraan petani dengan hasil berupa: Buku pedoman survei, Laporan pelaksanaan sosialisasi, dan Analisis hasil survei.

(4) Pengukuran Produktivitas Hortikultura Pengembangan metodologi pengukuran produktivitas hortikultura dengan menyusun model produksi untuk mengurangi frekuensi pengamatan produksi cabe

sebagai

bahan

pendukung

dalam

penyempurnaan

metodologi

pengukuran produktivitas hortikultura yang sudah ada. Hasil yang telah dicapai berupa Buku Pedoman Pengukuran Produktivitas cabe.

(5) Penyusunan Metodologi Area Frame Untuk Pengukuran Hasil ubinan metodologi listing frame/regular yang dilakukan oleh BPS dan hasil ubinan area frame yang sedang dikembangkan oleh Pusdatin, menunjukkan hasil yang tidak berbeda secara signifikan. Hal ini karena BPS pada tahun yang sama (2012) melakukan penyempurnaan metodologi listing

frame,

sehingga

sebaran

sampel

ubinan

terpilih

lebih

representatif

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hasil yang telah dicapai berupa:buku pedoman, kerangka survei, kuesioner, cetak peta, pengolahan dan analis data ubinan.

(6) Pengumpulan,Pengolahan dan Penyajian Data Pertanian Level Kabupaten/Kota Hasil yang telah dicapai berupa: Pengumpulan Data ke 6 Provinsi, Pengolahan dan Penyajian Data Pertanian Level Kabupaten/Kota, Inventarisasi dan Verifikasi Data pertanian Kab/Kota, Entri data 4 subsektor melalui BDSP, EIS dan IP.

46



(7) Publikasi Data Statistik Pertanian Hasil yang telah dicapai berupa: Buku Statistik Pertanian 2012 (seri data 5 tahunan), Buku Statistik Pertanian (format PDF), Buku Saku (seri data 3 tahun), CD (interaktif) Buku Statistik Pertanian.

(8) Penyusunan Outlook Komoditas Tanaman Pangan dan Peternakan Pendekatan model ekonometrik digunakan sebagai alat dalam rangka membuat peramalan data, dengan hasil yang telah dicapai berupa: Buku Publikasi Outlook tahun 2012-2014 untuk Komoditas: Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Daging Sapi, Daging Ayam, Telur, Susu (9 judul buku).

(9) Penyusunan Outlook Komoditas Perkebunan dan Hortikultura Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan pertanian yang berkaitan dengan hal tersebut di atas, dukungan data dan informasi komoditas pertanian strategis beserta perkembangannya disertai analisis dan proyeksi ke depan sangat diperlukan, agar kebijakan yang diambil tepat dan terarah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Hasil yang telah dicapai berupa Buku Outlook

Komoditas Perkebunan (Kelapa

Sawit, Kelapa, Kakao, Cengkeh, Tembakau, Tebu/6 judul buku) dan Buku

Outlook Komoditas Hortikultura (Cabe, Bawang Merah, Bawang Putih, Pisang, Jahe, Anggrek/6 judul buku).

3.3.7.2

Pembinaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Analisis Data dan Informasi

Pembinaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Analisis Data dan Informasi dengan target sebanyak 7 kegiatan yang terdiri:


47

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 (1) Analisis Harga dan Kinerja Perdagangan Komoditas Hasil yang telah dicapai berupa: Buletin Analisis Harga Internasional sektor Pertanian Triwulan I, II, III, IV; Database Harga Komoditas Pertanian Tahun 2012; serta Buku Statistik Harga Komoditas Pertanian Tahun 2012. (2) Analisis Indikator Makro Sektor Pertanian Hasil yang telah dicapai berupa: Buletin Bulanan Edisi Januari-Desember 2012; Buku saku Triwulan I, II, III, IV Tahun 2012; Buletin Triwulan Ekspor Impor Komoditas Pertanian Triwulan I, II, III, IV Tahun 2012;Database Ekspor Impor; dan Buku Statistik Makro 2012. (3) Analisis dan Penataan Data Konsumsi Hasil yang telah dicapai berupa: Buletin Konsumsi Pangan Triwulan I II, III, IV Tahun 2012; Database Konsumsi Pangan; dan Laporan Hasil Kajian perhitungan NBM. (4) Analisis dan penataan Data Iklim, OPT, dan Bencana Alam Hasil yang telah dicapai berupa: buku analisis dan penataan data OPT dan bencana alam, buletin analisis (4 buletin), dan buku statistik iklim. (5) Analisis dan Penataan Data Sarana Pertanian Data sarana pertanian mempunyai arti strategis dalam rangka menopang informasi bagi pengambilan kebijakan, untuk itu penataan data sarana pertanian seperti luas baku lahan sawah, luas tanam, rekomendasi penggunaan benih per hektar, rekomendasi penggunaan tiap jenis pupuk bersubsidi per hektar sangat diperlukan sebagai variabel pendukung. Hasil yang telah dicapai berupa: Buku

Statistik Sarana Pertanian, CD Statistik

Sarana Pertanian, dan Analisis Data Sarana Pertanian. (6) Analisis dan Penataan Data SDM Pertanian, Penduduk, Kemiskinan dan Kelembagaan Petani Hasil yang telah dicapai berupa: Buku Daftar Alamat Kementan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkup Pertanian, Kelembagaan Petani (Bakorluh),

48


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 Buku Analisis SDM, Kemiskinan Penduduk Sektor Pertanian dan Kelembagaan Petani. (7) Analisis dan penataan Data Tenaga Kerja Pertanian Hasil yang telah dicapai: buku statistik tenaga kerja pertanian tahun 20092011 dan buku analisis proyeksi tenaga kerja pertanian tahun 2012-2014.

3.3.7.3

Pembuatan/Pengembangan Sistem Informasi Pertanian

Pembuatan/Pengembangan Sistem Informasi Pertanian dilaksanakan melalui 9 kegiatan yang terdiri dari: (1)

Pengembangan dan Penataan Sistem Jaringan Informasi Pertanian

(2)

Penataan Data Center dan Network Operating Center

(3)

Penyusunan dan Penerapan SOP Penyelenggaraan TIK

(4)

Perancangan dan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Kolaborasi

(5)

Pengawalan Unit Pelayanan Informasi Pertanian di Daerah

(6)

Pengembangan dan Pengawalan Sistem Informasi Manajemen

(7)

Pengembangan dan Pengawalan Sistem Informasi Pertanian

(8)

Pengembangan dan Pengawalan Website, serta

(9)

Penyelenggaraan Lomba Web Lingkup Kementerian Pertanian

Pelaksanaan kegiatan di bidang data dan sistem informasi pertanian didukung pula oleh kegiatan Bimbingan Teknis Statistik dan Komputer, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memudahan aksesibilitas data dari daerah ke pusat dan sebaliknya. Kegiatan Bimbingan Teknis Statistik dan Komputerdilaksanakan melalui: implementasi, sosialisasi, advokasi dan refreshing perstatistikan maupun teknologi informasi baik buku pedoman maupun manual aplikasi sistem untuk pengelola data di Pusat maupun di daerah.


49


Bidang

Perlindungan

Varietas

Tanaman

dan

Perizinan

Pertanian Pada tahun anggaran 2012, bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian

mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu layanan perizinan bidang

pertanian dengan target sebesar 100% dan layanan pemberian hak perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman dengan target sebesar 100%.

3.3.8.1

Layanan Perizinan Bidang Pertanian

Indikator kinerja layanan perizinan bidang pertanian memiliki 2 (dua) kegiatan utama yaitu pelayanan perizinan pupuk dan pelayanan perizinan pestisida, di mana kedua kegiatan tersebut memiliki target sebanyak 2.000 surat izin yang diterbitkan dengan target indikator sebesar 100%. Dari target 2.000 surat izin yang diterbitkan, pada tahun 2012, bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian berhasil menerbitkan surat izin sebanyak 2.060 surat izin atau secara persentase capaian ukuran keberhasilan mencapai 103% (sangat

berhasil ). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011, jumlah surat izin yang berhasil diterbitkan sebanyak 2.260 surat izin, atau mengalami penurunan sebesar 200 surat izin (-9,71%). Hal ini terjadi karena banyaknya permohonan 2012 yang yang diajukan pada akhir tahun sehingga masih memerlukan proses penyelesaian pada tahun berikutnya. (1)

Pelayanan Perizinan Pupuk Pelayanan perizinan pupuk pada tahun 2012, diterima sebanyak 817 permohonan, dibandingkan izin yang terbit tahun 2011 diterima sebanyak 784, maka terjadi peningkatan sebesar 4%. Dari jumlah permohonan tersebut, telah diterbitkan izin sebanyak 385 izin atau 47% dari jumlah permohonan yang diterima. Penerbitan izin pupuk tahun 2012 turun 51,20% dibandingkan izin yang dikeluarkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan banyaknya permohonan 2012 yang diajukan pada akhir tahun sehingga masih memerlukan proses penyelesaian pada tahun berikutnya. Permohonan perizinan pupuk tahun 2012 terdiri dari pendaftaran pupuk anorganik sebanyak 331 permohonan (195 diterbitkan izin), pendaftaran pupuk

50


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 organik 412 permohonan (139 diterbitkan izin), rekomendasi impor 48 permohonan (36 diterbitkan izin), perubahan nama dagang 9 (5 diterbitkan izin), dan perubahan pemegang pendaftaran sebanyak 17 permohonan (10 diterbitkan izin). Secara lengkap ditampilkan pada Tabel 6. Tabel 6. Realisasi Pelayanan Perizinan Pupuk Tahun 2012 No

JENIS PERMOHONAN IZIN

Permohonan

Penrbitan Izin

2011 (Penerbitan Izin)

2012

1

Pendaftaran pupuk an-organik

331

195

411

2

Pendaftaran pupuk organik

412

139

271

3

Surat rekomendasi impor pupuk

48

36

79

4

Permohonan perubahan nama dagang

9

5

14

10

14

385

789

Permohonan perubahan pemegang 17 pendaftaran Jumlah 817 Sumber: Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 5

(2)

Pelayanan Perizinan Pestisida Pada tahun 2012 diterima permohonan perizinan pestisida sebanyak 1.965 permohonan. Apabila dibandingkan izin yang terbit tahun 2011 (1.471 permohonan) terjadi peningkatan 14%. Dari jumlah permohonan tersebut, telah diterbitkan izinnya sebanyak 1.675 izin, 85% dari permohonan yang diterima, sisanya masih dalam proses verifikasi di Direktorat Jenderal teknis. Jenis

permohonan

perizinan

pestisida

dan

jumlah

permohonannya

sebagaimana Tabel 7.


51

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 Tabel 7. Realisasi Pelayanan Perizinan Pestisida Tahun 2012 No

Jenis Permohonan Izin

2012 Permohonan

Penerbitan

2011 (Penerbitan)

899

733

692

Trend 2012/2011 (Penerbitan) 5,9%

1

Izin Tetap

2

Izin Sementara

8

7

2

250,0%

3

Izin Percobaan

477

438

226

93,8%

4

Pestisida Untuk Ekspor

91

59

27

118,5%

5

Izin Tetap Bahan Teknis

46

51

72

-29,2%

6

137

112

147

-23,8%

7

Perubahan Pemegang Nomor Pendaftaran Perluasan Penggunaan

192

201

150

34,0%

8

Perubahan Kadar bahan aktif

5

7

9

-22,2%

9

Perubahan Bentuk Formulasi

15

9

70

-87,1%

10

Perubahan Dosis/Konsentrasi

6

6

6

0,0%

11

Perubahan Nama Formulasi

89

52

70

-25,7%

JUMLAH

1965

1675

1471

13,9%

Sumber: Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

3.3.8.2

Layanan Pemberian Hak Perlindungan dan Pendaftaran Varietas Tanaman

Indikator kinerja pemberian hak perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman memiliki 2 (dua) kegiatan utama yaitu pelayanan permohonan hak perlindungan varietas tanaman dan pendaftaran varietas tanaman, di mana kedua kegiatan tersebut memiliki target sebanyak 285 pelayanan permohonan dengan target indikator sebesar 100%. Dari target 285 pelayanan permohonan, pada tahun 2012 bidang

perlindungan

varietas

tanaman

dan

perizinan

pertanian

berhasil

melaksanakan sebanyak 443 pelayanan permohonan atau mencapai 155,44% (sangat berhasil ). (1) Pelayanan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman Pada tahun 2012 pelayanan permohonan hak perlindungan varietas tanaman berjumlah 77 permohonan (varietas), secara keseluruhan jumlah permohonan tersebut mencapai 154% dari target yang ditetapkan (50 permohonan). Apabila dibandingkan dengan realisasi permohonan tahun sebelumnya,

52


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 realisasi permohonan tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 8,5%. Peningkatan permohonan hak PVT menunjukan semakin meningkatnya kesadaran pemilik varietas tanaman untuk melindungi/mengamankan hak kekayaan intelektual varietas yang dimilikinya. Tabel 8. Kinerja Pelayanan Permohonan Hak PVT tahun 2012 No

JENIS TANAMAN

Tahun 2011

TAHUN 2012

Permohonan

Sertifikat

Permohonan

Sertifikat

1

Tan.Pangan

37

11

14

18

2

Tan. Perkebunan

2

4

1

0

3

Tan. Hias

0

1

3

0

4

Tan. Sayuran

30

7

54

20

5

Tan. Buah

2

7

5

1

6

Tan. Obat

0

0

0

0

71

30

77

39

Jumlah


(2) Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman Pelayanan pendaftaran varietas tanaman terdiri dari pendaftaran varietas tanaman dan pendaftaran varietas hortikultura. a) Pendaftaran Varietas Tanaman Pada tahun 2012 pendaftaran varietas tanaman mengalami penurunan sebesar 38% dibandingkan dengan capaian tahun 2011, dengan realisasi pendaftaran sebanyak 134 pendaftaran (99% dari target sebesar 135 varietas).

Penurunan

ini

disebabkan

karena

belum

seluruh

daerah

kabupaten/kota menyadari pentingnya kegiatan pendaftaran varietas oleh pemilik varietas, terutama untuk varietas lokal di mana pemiliknya adalah Kepala Daerah (Bupati/walikota, Gubernur) sebagai upaya inventarisasi dan dokumentasi kekayaan alam asli Indonesia. Hal ini terbukti dari besarnya potensi kekayaan varietas Indonesia secara kumulatif sampai 2012 baru terdaftar sebanyak 1.186 varietas. Melihat kenyataan tersebut, maka upaya sosialisasi pentingnya pendaftaran varietas


53

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 tanaman, khususnya varietas lokal, akan terus ditingkatkan pada waktu-waktu mendatang. Secara rinci realisasi pendaftaran varietas tanaman tahun 2012 sebagaimana Tabel 9. Tabel 9. Realisasi Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman Tahun 2012 No.

Realisasi

Jenis Varietas

Trend

Kumulatif

2011

2012

2012/2011

2004-2012

1.

Lokal

84

24

-71%

368

2.

Hasil Pemuliaan

133

110

-17%

818

217

134

-38%

1186

Total


b) Pelayanan Pendaftaran Varietas Hortikultura Pelayanan

pendaftaran

varietas

tanaman

hortikultura

dimaksudkan

sebagai pengganti “pelepasan varietas”. Kegiatan pendaftaran varietas hortikultura didasarkan

pada Keputusan

Menteri

Pertanian

Nomor

38/Permentan/OT.140/7/2011 tanggal 14 Juli 2011dan secara efektif baru dilaksanakan pada tahun 2012. Pada

tahun

2012,

Permohonan

Pendaftaran

Varietas

Hortikultura

ditargetkan sebanyak 100 permohonan, sedangkan realisasinya mencapai 232 permohonan (232% dari target), sebagian besar (77%) adalah tanaman sayuran, 21% tanaman buah dan sisanya berupa tanaman hias dan tanaman rempah/obat. Dari jumlah permohonan tersebut, telah diterbitkan Tanda Daftar

sebanyak 66 varietas

(28%) dengan rincian

seperti tercantum pada Tabel 10. Tabel 10.Realisasi Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura Tahun 2012. No

Komoditas

Target

Permohonan

Tanda Daftar

1

Tan. Buah

25

49

19

2

Tan. Sayuran

60

178

44

3

Tan. Hias

15

4

3

4

Tan. Rempah & Obat

0

1

100

232

Jumlah

0 66


54


| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 BAB IV PENUTUP

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung terlaksananya program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pertanian, menetapkan sasaran sebagai berikut: (1) meningkatnya kualitas dari dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian; (2) Akuntabel dan transparannya pengelolaan keuangan dan perlengkapan serta tertibnya pengelolaan kearsipan; (3) Meningkatnya ketersediaan produk hukum dan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang

pertanian;

(4)

Meningkatnya

kualitas

penataan

kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan tertibnya pengelolaan kepegawaian serta tercapainya reformasi birokrasi; (5) Meningkatnya pelayanan administrasi, perlengkapan yang akuntabel

dan

pembangunan

transparan, pertanian

dan dan

terlaksananya komunikasi

pemasyarakatan pembangunan

program pertanian;

(6) Meningkatnya intensitas dan kualitas kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral; (7) Meningkatnya kualitas data pertanian; (8) Meningkatnya pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Sekretariat Jenderal tahun 2012, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja, bahkan beberapa kegiatan telah dapat diselesaikan melebihi target yang ditetapkan. Terlaksananya seluruh kegiatan di Sekretariat Jenderal sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Kementerian Pertanian, sesuai tugas fungsi Sekretariat Jenderal sebagai fasilitasi dan koordinasi lingkup Kementerian Pertanian. Walaupun demikian masih ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian kecil kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input untuk perbaikan kegiatan Sekretariat Jenderal ke depan.


55


LAMPIRAN 1 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2012


56

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2012

Sekretaris Jenderal

Biro Perencanaan

Biro Organisasi dan Kepegawaian

Pusat Kerjasama Luar Negeri


Biro Hukum dan Informasi Publik

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Biro Keuangan dan Perlengkapan

Biro Umum dan Humas

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

58


LAMPIRAN 2 DATA KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2012


60

Sekretariat Jenderal 0 0 0 0 0 0

3 BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK

4 BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

5 BIRO UMUM DAN HUMAS

6 PUSAT KERJASAMA LUAR NEGERI

7 PUSAT DATA DAN INFORMASI PERTANIAN

8 PUSAT PVT DAN PERIJINAN PERTANIAN

Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian

4

3

2 BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

JUMLAH

1

1 BIRO PERENCANAAN

205

12

17

5

67

18

2

76

8

852

65

78

63

225

131

58

152

80

124

8

24

10

13

10

10

23

26

450

12

38

12

188

68

18

91

23

71

4

3

3

16

9

1

30

5

20

26

17

17

14

9

40

24

1

3

2

1

5

485 167 12

49

51

43

82

68

41

93

58

727

44

56

45

230

95

35

154

68

458

41

63

33

75

64

35

100

47

1.185

85

119

78

305

159

70

254

115

DAFTAR PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN MENURUT GOLONGAN, JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2012 PENDIDIKAN JENIS KELAMIN NO ESELON II GOL I GOL II GOL III GOL IV JMLH SD-SLTA DIPLOMA S1 S2 S3 L P


62

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010


LAMPIRAN 3 REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2012


64


Biro Perencanaan Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Hukum dan IP Biro Keuangan dan Perlengkapan Biro Umum dan Humas Pusat KLN PUSDATIN Pusat PVTPP Atani Roma Atani Brussel Atani Tokyo Atani Washington TOTAL SETJEN

UNIT KERJA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No PAGU 41.258.270 22.692.997 17.563.044 813.137.516 352.101.660 24.357.234 43.954.500 17.268.699 1.447.298 1.312.600 1.445.773 1.879.300 1.338.418.891

TOTAL REALISASI 38.616.723 21.045.414 14.400.925 792.582.345 313.569.688 27.030.008 42.626.443 16.580.579 1.282.335 204.998 1.370.224 1.812.134 1.271.121.817

REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2012 DATA s/d 31 DESEMBER 2012

93,60 92,74 82,00 97,47 89,06 110,97 96,98 96,02 88,60 15,62 94,77 96,43 94,97

%

(Rp. 000)


66


LAMPIRAN 4 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIAT JENDERAL TA. 2012


68

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN Unit Organisasi Eselon I

: Sekretariat Jenderal

Tahun Anggaran

: 2012

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

TARGET


1. Dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian

100%


1. Kualitas laporan keuangan

WTP

2. Elektronisasi arsip dan dokumentasi

60%


1. Dokumen peraturan Perundangundangan bidang pertanian yang dapat dilaksanakan 2. Kualitas layanan informasi publik bidang pertanian

100%


1. Predikat Indeks Penerapan Nilainilai Budaya Kerja

Baik

2. Dokumen di Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang dapat dilaksanakan

80%

Peningkatan pelayanan administrasi, perlengkapan yang akuntabel dan transparan, dan terlaksananya pemasyarakatan program pembangunan pertanian dan komunikasi pembangunan pertanian Meningkatnya intensitas dan kualitas kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilteral Meningkatnya kualitas data pertanian

1. Pengaduan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian

100%

Meningkatnya pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan perizinan pertanian

B (Baik)

80% (Baik)

Realisasi kegiatan kerjasama luar negeri mendukung pembangunan pertanian

95%

Ketersediaan laporan data pertanian dan sistem informasi pertanian

75%

1. Dokumen perizinan pertanian yang diterbitkan

100%

2. Pemberian hak perlindungan varietas tanaman

100%

Jumlah Anggaran

: Rp. 677.335.207.000,-

Program

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian


70


LAMPIRAN 5 PENETAPAN KINERJA (PK) SEKRETARIAT JENDERAL TA. 2012


72

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN Unit Organisasi Eselon I

: Sekretariat Jenderal

Tahun Anggaran

: 2012

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

TARGET


1. Dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian

100%


1. Kualitas laporan keuangan

WTP

2. Ketersediaan Arsip Dinamis sebagai alat bukti yang sah

90%


1. Dokumen peraturan Perundangundangan bidang pertanian yang dapat dilaksanakan 2. Kualitas layanan informasi publik bidang pertanian

100%


1. Predikat Indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja

Baik

2. Dokumen di Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang dapat dilaksanakan

80%

Peningkatan pelayanan administrasi, perlengkapan yang akuntabel dan transparan, dan terlaksananya pemasyarakatan program pembangunan pertanian dan komunikasi pembangunan pertanian Meningkatnya intensitas dan kualitas kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilteral Meningkatnya kualitas data pertanian

1. Pengaduan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian

100%

2.

75%

Meningkatnya pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan perizinan pertanian

A (Sangat Baik)

80% (Baik)

Tingkat Layanan sarana kerja kantor pusat

Realisasi kegiatan kerjasama luar negeri mendukung pembangunan pertanian

95%

Ketersediaan laporan data pertanian dan sistem informasi pertanian

75%

1. Layanan Perizinan Bidang Pertanian

100%

2. Layanan Pemberian hak perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman

100%

Jumlah Anggaran

: Rp. 677.335.207.000,-

Program

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Pertanian


74

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012

Recommend Documents