Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata

2015

Sekretariat Kementerian Pariwisata

Kata Pengantar

Kata Pengantar Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas

Kinerja

Sekretariat

Kementerian

Pariwisata Tahun 2015 dapat diselesaikan. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Sekretariat

Kementerian Pariwisata Tahun 2015 disusun dalam rangka pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun 2015

ini

menjabarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Kementerian Pariwisata berdasarkan Penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2015 yang termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019. Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai media bagi Sekretariat Kementerian Kementerian

Pariwisata

untuk

menyampaikan

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Kementerian

LAK Sekretariat Kementerian Pariwisata - 2015

i

Tahun 2015 – 2019, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Sekretariat Kementerian baik keberhasilan maupun kegagalannya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian Tahun 2015 berisi capaian kinerja sepanjang tahun 2015 dan merupakan laporan kinerja tahun pertama dari periode Renstra Sekretariat Kementerian 2015 – 2019. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian Tahun 2015 ini dapat memberikan gambaran manfaat nyata yang dapat

diberikan

oleh

Sekretariat

Kementerian

kepada

pihak-pihak

yang

berkepentingan untuk memperoleh informasi yang akurat, relevan, akuntabel, dan transparan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian Tahun 2015 ini dan semoga dapat memberikan manfaat baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja pada tahun berikutnya. Jakarta,

Februari 2016

Sekretaris Kementerian,

Drs. Ukus Kuswara, M.M.


ii

Daftar Isi Kata Pengantar

KATA PENGANTAR..................................................................................................... i DAFTAR ISI ...............................................................................................................iii IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................... 1 BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 4 1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 4 1.2 Gambaran Sekretariat Jenderal .................................................................... 5 1.3 Peran dan Fungsi Sekretariat Jenderal......................................................... 5 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................................. 7 2.1 Rencana Strategis ........................................................................................ 7 Misi ..................................................................................................................... 8 Tujuan ................................................................................................................. 9 Sasaran ............................................................................................................ 10 2.2 Penetapan/Perjanjian Kinerja ..................................................................... 15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................... 17 3.1 Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................ 17 3.2 Capaian dan Analisis Kinerja 2014 ............................................................. 18 3.3 Realisasi Anggaran ..................................................................................... 58 BAB IV PENUTUP..................................................................................................... 64


iii

Ikhtisar Ekskutif Sesuai dengan rentang waktu Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun 2015 berisi informasi kinerja selama Tahun 2015 dan merupakan Laporan Kinerja pertama yang menyajikan perbandingan antara capaian kinerja (performance results) dengan Rencana Kinerja (Performance Plan). Rencana Kinerja (Performance Plan) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 merupakan kinerja yang telah dicapai selama tahun 2015 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019. Sementara itu, capaian kinerja (Performance Results) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2015 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja.


1

Pada

Tahun

2015

Sekretariat

Kementerian

Pariwisata memperoleh dua penghargaan, penghargaan pertama

dari

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan,

Kementerian Keuangan, penghargaan atas Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

dan

Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Tahun

Anggaran

2015 dengan Tingkat Akurasi Tinggi. Penghargaan kedua, dari Kementerian

Pencapaian Sekretariat Kementerian Tahun 2015

Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas prestasi yang dicapai oleh Kementerian Pariwisata dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja tahun 2015 dengan mendapat apresiasi berupa penerimaan piagam penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden pada Desember 2015. Sekretariat

Kementerian

Pariwisata secara internal telah melakukan digitalisasi program untuk pemantauan

media,

e-

procurement, e-office, Electronic Control Management Direction and Order (e-CoManDO), serta seleksi bersama masuk sekolah tinggi, akademi, dan politeknik pariwisata.


2

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa Sekretariat Kementerian Pariwisata telah memenuhi Sasaran Strategis yang ditargetkan. Realisasi pencapaian sasaran Sekretariat Kementerian Pariwisata diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, sebagai berikut : Pencapaian Sasaran dan Indikator Tahun 2015 Sekretariat Kementerian No 1.

Sasaran

2015

Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

1. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata (predikat) 2. Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (nilai)

Jumlah Anggaran Jumlah Realisasi Anggaran

: :

Target

Realisasi

%

WTP

Diclaimer

-

A

BB

-

Rp. 276.658.540.000,00. Rp. 227.921.484.932,00.

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2015, Sekretariat Kementerian Pariwisata menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam 2 (dua) program dengan alokasi anggaran sebesar Rp 276.658.540.000,00. (Dua ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) Secara keseluruhan

dapat

diinformasikan

bahwa,

hasil

capaian

kinerja

Sekretariat

Kementerian Pariwisata selama tahun 2015 telah memenuhi 1 (satu) Sasaran Strategis yang ditargetkan. Dengan demikian, tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab (core area) Sekretariat Kementerian Pariwisata yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dapat diwujudkan. Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan seluruh aparatur Sekretariat Kementerian Pariwisata, untuk memfokuskan pemanfaatan sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019, menjadi salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini.


3

BAB I PENDAHULUAN

@ indtravel www.indonesia.travel indonesia.travel @indtravel indonesia.travel theindonesiatravel

1

BAB Bab I Pendahuluan

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Memperhatikan prinsip akuntabilitas kinerja organisasi (struktur organisasi dan struktur anggaran), terdapat keterkaitan yang jelas antara tugas dan fungsi organisasi (struktur organisasi) dengan struktur program dan anggaran (struktur anggaran). Sekretariat Kementerian Pariwisata termasuk dalam program generik yaitu organisasi eselon I yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Sekretariat Kementerian Pariwisata mengampu dua program yaitu Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata.


4

1.2 Gambaran Sekretariat Kementerian Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata, Sekretariat Kementerian Pariwisata dipimpin oleh seorang Sekretaris Kementerian yang barada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sekretariat Kementerian terdiri atas 3 biro yaitu: 1) Biro Perencanaan dan Keuangan; 2) Biro Hukum dan Komunikasi Publik; 3) Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi serta Inspektorat; sebagaimana bagan dibawah ini:

1.3 Peran dan Fungsi Sekretariat Kementerian Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi: 1. Koordinasi kegiatan kementerian; 2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kementerian; 3. Pembinaan

dan

pemberian

dukungan

administrasi

yang

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,

meliputi kerjasama,

komunikasi publik, arsip, dan dokumentasi kementerian; 4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana; 5. Koordinasi

dan

penyusunan

peraturan

perundang-undangan

serta

pelaksanaan bantuan hukum;


5

6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

1.4 Inspektorat Secara organisasi, struktur dan bagan organisasi inspektorat dibawah koordinasi Sekretariat Kementerian Pariwisata baik dalam pengelolaan administrasi maupun keuangan, akan tetapi secara teknis operasional hasil pelaksanaan kegiatan inspektorat dipertanggungjawabkan langsung kepada Menteri Pariwisata melalui Sekretariat Kementerian.


6

BAB II PERJANJIAN KINERJA


BAB

2

Bab II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja

2.1 Rencana Strategis Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019 mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019 yang telah lebih dulu ditetapkan dan merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian Pariwisata. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tersebut, Sekretariat Kementerian Pariwisata tahun 2015 – 2019 menetapkan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Peningkatan kerjasama dan sinergitas internal dan eksternal pada tataran kebijakan program dan kegiatan Kementerian Pariwisata; Sekretariat Kementerian diharapkan mampu meningkatkan kerjasama dan sinergitas secara internal maupun eksternal untuk seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata baik pada tataran kebijakan program maupun kegiatan Kementerian Pariwisata dengan instansi terkait lainnya dalam rangka membangun pariwisata. 2. Optimalisasi penyelenggaraan fungsi pembantu dan pendukung Kementerian Pariwisata; Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan fungsi pembantu dan pendukungan di lingkungan Kementerian Pariwisata, Sekretariat Kementerian diharapkan mampu memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata.


7

Berdasarkan arah kebijakan Sekretariat Kementerian di atas, maka strategi yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi 2. Peningkatan efektivitas pengawasan intern dalam rangka penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pariwisata 3. Peningkatan kinerja pengelolaan administrasi keuangan; 4. Peningkatan layanan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan; 5. Peningkatan publikasi, analisis berita, layanan informasi, dan hubungan antar lembaga 6. Peningkatan layanan administrasi umum; 7. Peningkatan layanan administrasi kepegawaian dan kapasitas organisasi dan tata laksana Kebijakan pembangunan kepariwisataan Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 –2019 yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis VISI Sejalan dengan Visi Kementerian Pariwisata, maka Visi Sekretariat Kementerian Pariwisata, adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” MISI Adapun Misi yang diemban Sekretariat Kementerian Pariwisata, adalah: 1. Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum, kepegawaian dan organisasi. 2. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pengawasan akuntabilitas 3. Meningkatkan layanan umum dan kualitas informasi kepada pihak internal dan eksternal.


8

TUJUAN

Sekretariat Kementerian dalam mewujudkan visinya memiliki 8 (delapan) tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu : A. Misi 1:Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Organisasi, memiliki 3 (tiga) tujuan antara, yaitu : 1.

Peningkatan kuantitas Sumber Daya Manusia Kementerian Pariwisata,

2.

Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN),

3.

Peningkatan kualitas penataan, kapasitas dan tatalaksana organisasi,

B. Misi 2 : Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan, Perencanaan Pemantauan, dan Evaluasi dan Pengawasan Akuntabilitas, memiliki 3 (tiga) tujuan antara, yaitu : 4.

Peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program,

5.

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan,

6.

Peningkatan efektivitas pengawasan intern dalam rangka penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih dan akuntabel di lingkungan Kementerian Pariwisata,

C. Misi 3 : Meningkatkan Layanan Hukum dan Kualitas Informasi Kepada Pihak Internal dan Eksternal, memiliki 2 (dua) tujuan antara, yaitu: 7.

Peningkatan kualitas layanan informasi yang disampaikan kepada pihak internal dan eksternal,

8.

Peningkatan kualitas pengelolaan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum.


9

SASARAN STRATEGIS Berdasarkan tujuan di atas, Sekretariat Kementerian memiliki 14 sasaran strategis yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan pada periode 2015– 2019. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Kementerian pada periode 2015–2019 dapat dilihat pada bagan berikut.

Bagan Error! No text of specified style in document.-1Kerangka Strategis Sekretariat Kementerian Pariwisata

Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Sumber Daya Manusia Kemenpar Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas layanan administrasi sumber daya manusia Kemenpar, adalah : 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian, diukur dengan Indikator : Jumlah dokumen administrasi kepegawaian, seperti data pegawai, mutasi, promosi, demosi, penghargaan, dan lain-lain. Tujuan 2 : Peningkatan Kualitas Layanan Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas layanan umum dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), adalah :


10

2. Terselenggaranya layanan umum dan pengelolaan aset bmn yang akuntabel dan transparan, diukur dengan Indikator: Jumlah dokumen laporan aset BMN, yaitu dokumen laporan yang mengindikasikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama satu periode. 3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur/presentase sarana dan prasarana dalam kondisi fungsional, diukur dengan indikator: Indeks Pelayanan Umum yang tercermin melalui Jumlah peningkatan layanan sarana dan prasarana. Tujuan 3: Peningkatan Kualitas Penataan, Kapasitas, dan Tatalaksana Organisasi Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas penataan, kapasitas dan tata laksana organisasi, adalah : 4. Terwujudnya organisasi sesuai dengan kebutuhan tatalaksana sesuai dengan tugas dan fungsi, diukur dengan Indikator : Jumlah dokumen organisasi dan tatalaksana yang dihasilkan, yaitu jabaran kebijakan Kemenpar pada level operasional menjadi dokumen ketatalaksanaan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel Tujuan 4 : Peningkatan Efisiensi Dan Efektifitas Perencanaan Dan Penganggaran, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Program Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka Peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, adalah : 5. Terwujudnya Rencana Program Penganggaran, Dan Evaluasi, diukur dengan Indikator : a. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pariwisata, Tingkat keberhasilan program dan penganggaran yang tercermin dalam SAKIP Kemenpar. Instrumen yang digunakan instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu: aspek perencanaan, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, aspek evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. b. Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran, yaitu jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran terkait pariwisata yang


11

dihasilkan, yang memuat program dan hasil yang diharapkan, kegiatan dan keluaran yang diharapkan, lokasi kegiatan, pagu anggaran belanja yang dirinci menurut fungsi jenis belanja dan sumber dana untuk masing-masing kegiatan pada satuan kerja/unit pelaksana teknis, yang terdiri dari Rencana Kerja (Renja) K/L, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (PK), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan lainnya. c. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi, merupakan dokumen yang memuat kumpulan laporan, pengukuran capaian indikator kinerja, daya serap anggaran, permasalahan dan upaya yang dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pengelola dana Dekon/TP serta fokus pada proses pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target, sehingga dapat melakukan penilaian untuk perbaikan dalam perencanaan kedepan. Tujuan 5: Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, adalah : 6. Peningkatan efektivitas pengawasan intern dalam rangka penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pariwisata, diukur dengan Indikator : a. Opini Keuangan Kemenpar, yaitu opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kemenpar yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan keuangan. Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK memberikan pernyataan profesional mengenai kewajaran informasi keuangan di lingkungan Kemenpar yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern; b. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang akuntabel sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), dilaksanakan

sesuai

yaitu kinerja dengan

perencanaan

mekanisme


kegiatan

sistem

dan anggaran

perencanaan,

sistem

12

penganggaran, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem pelaporan dan pemantauan sehingga dapat mempengaruhi realisasi dan pengelolaan keuangan negara secara bertanggung jawab. Berdasarkan UU No. 1 tahun 2004, No. 17 tahun 2003 dan PP No. 8 Tahun 2006, dan No. 71 Tahun 2010, Kemenpar perlu menyerahkan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dokumen tersebut dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Tujuan 6 : Peningkatan Efektivitas Pengawasan Intern Dalam Rangka Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Di LingkunganKemenpar Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan intern dalam rangka penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Kemenpar, adalah: 7. Meningkatnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, diukur dengan indikator; prosentase rekomendasi laporan audit keuangan, sistem pengendalian internal dan kepatuhan yang ditindaklanjuti 8. Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan, diukur dengan Indikator; Jumlah SDM inspektorat yang difasilitasi untuk peningkatan kemampuan kerja dan pengetahuan terkait dengan pengawasan 9. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan kinerja kementerian pariwisata, diukur dengan indikator : a.

Jumlah unit kerja yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan yang material

b.

Jumlah unit kerja yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan aset yang material

c.

Jumlah unit kerja yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan

d.

Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B

10. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan tugas dan fungsi inspektorat, diukur dengan indikator; persentase dokumen layanan penyelenggaraan tugas dan fungsi inspektorat


13

Tujuan 7 : Peningkatan kualitas layanan informasi yang disampaikan kepada pihak internal dan eksternal Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi yang disampaikan kepada pihak internal dan eksternal, adalah : 11. Tersebarnya pemberitaan dan publikasi informasi kepada publik, diukur dengan indikator : a.

Jumlah dokumen publikasi dan pemberitaan,

b.

Jumlah dokumen layanan informasi,

c.

Jumlah dokumen hubungan antar lembaga.

12. Tersedianya layanan administrasi hukum dan komunikasi publik, diukur dengan indikator: a.

Jumlah layanan administrasi hukum dan komunikasi publik.

Tujuan 8 : Peningkatan kualitas pengelolaan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pengelolaan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum, adalah : 13. Terciptanya peraturan perundang-undangan yang harmonis, diukur dengan indikator; Jumlah naskah Peraturan Perundang-undangan, yaitu kebijakan yang mengatur dan mendukung pembangunan sektor kepariwisataan di Indonesia. Sekretariat Kementerian Pariwisata merupakan unit organisasi yang membawahi biro hukum yang bertanggungjawab untuk melakukan penelaahan dan harmonisasi secara mendalam terhadap setiap kebijakan berupa peraturan perundangan yang akan ditandatangani oleh setingkat Menteri ataupun Presiden. 14. Tersedianya Layanan Bidang Hukum, diukur dengan Indikator; Jumlah layanan bidang hukum yang diberikan oleh Sekretariat Kementerian Pariwisata melalui bagian yang membidangi hukum. Penetapan tujuan Sekretariat Kementerian pada umumnya didasarkan pada isuisu strategis. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran, program, serta kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat Kementerian dalam kurun waktu


14

satu tahun. Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang pula Indikator pencapaian Sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing. Tabel 2.1 Sasaran strategis, Indikator, dan Program Sekretariat Kementerian Tahun 2015 – 2019 No

1.

Sasaran

Indikator Kinerja


1. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata (predikat) 2. Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (nilai)

Program

Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, yang telah dijabarkan kedalam Renstra

Kementerian

Pariwisata

Tahun

2015-2019

secara

terencana

dan

berkesinambungan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya adalah Perencanaan Kinerja 2015 yang merupakan proses perencanaan kinerja yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan). Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran. Setelah anggaran 2015 ditetapkan maka disusunlah Penetapan Kinerja 2015 yang merupakan tekad dan janji disusun secara tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/tugas dan pihak yang memberi amanah/tugas dengan mempertimbangkan sumber daya dan sumber dana yang ada. Secara umum tujuan penetapan kinerja/perjanjian kinerja Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2015, antara lain: 1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur di lingkungan Kementerian Pariwisata.


15

2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan tugas yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya. 3. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah. 4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur di lingkungan Kementerian Pariwisata. 5. Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran

suatu organisasi,

sekaligus sebagai

dasar dalam pemberian

penghargaan (reward) maupun sanksi (punishment). Salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam upaya memperjelas dan menyelaraskan antara Indikator Kinerja Utama dengan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Kementerian Pariwisata, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor KM.125/UM.001/MP/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kementerian Pariwisata. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kinerja tingkat kementerian dan selanjutnya diturunkan menjadi indikator kinerja masing-masing unit kerja di bawahnya serta digunakan sebagai ukuran kinerja dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Tabel 2.2Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2015 No 1.

Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

Indikator Kinerja

Target

1. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata (predikat)

WDP

2. Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (nilai)

A


Program Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata

16

Seram Island, Maluku


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


3

BAB

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, merupakan acuan yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja, pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang. Pada tahun anggaran 2015 Kementerian Pariwisata telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan pernyataan, kesepakatan, sekaligus perjanjian kinerja antar unsur-unsur pemangku kepentingan didalam organisasi sebagai wujud tekad dan komitmen dalam pencapaian target-target yang telah direncanakan. Berikut ini akan diuraikan Target dan Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Sekretariat Kementerian tahun 2015, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, sebagai berikut :


17

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja No

Sasaran

1.


2015

Indikator Kinerja 1. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata (predikat) 2. Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (nilai)


: :

Target

Realisasi

%

WDP

Masih dalam proses audit BPK

-

A

BB

-

Rp. 276.658.540.000,00. Rp. 227.921.484.932,00.

3.2 Capaian dan Analisis Kinerja 2015 Ditinjau dari capaian kinerja sasaran tahun 2015, Sekretariat Kementerian Pariwisata telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Berikut target dan capaian kinerja, dilihat dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. 1.Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Meningkatnya Kualitas Kinerja Organisasi Kementerian Pariwisata

I

ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Organisasi Kementerian Pariwisata adalah Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata, yang diberikan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) dan Predikat Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pariwisata, yang merupakan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian, sebagai berikut:

1.

Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,


18

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Upaya konkrit dalam mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi di lingkungan Kementerian Pariwisata selaku instansi pemerintah yang melaksanakan penggunaan dana APBN berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan negara serta melaksanakan pengintegrasian pelaporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Perpres No 8 Tahun 2006 tentang Laporan Kinerja dan Keuangan yang merupakan konsekuensi logis dari penerapan anggaran berbasis kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas pengelolaan keuangan adalah opini laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu secara berurutan dari penilaian yang paling rendah, yaitu: (1) Tidak diyakini kewajaran (Adverse); (2) Tidak memberikan pendapat (Disclaimer); (3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan (4) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian ini diukur melalui kriteria pemberian opini atas audit laporan keuangan oleh BPK yang meliputi: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Capaian indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata, adalah sebagai berikut : Tabel 3. 2 Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata No

1.

Indikator Kinerja

Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata

Target

Realisasi

Capaian (%)

WDP


-

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata pada saat penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih dalam proses audit BPK, sehingga belum dapat diukur apakah indikator kinerja ini mencapai target atau tidak. Untuk melihat perkembangan indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator di tahun 2013-2015. Perbandingannya terlihat pada tabel berikut ini:


19

Tabel 3. 3 Perbandingan Opini Laporan Keuangan Tahun 2013-2015 2015 Indikator Kinerja


Realisasi

2014

Capaian (%)


-

Realisasi

Disclaimer

2013

Capaian (%)

-

Realisasi

Disclaimer

Capaian (%)

-

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2013 dan 2014 capaian tidak mengalami peningkatan, sedangkan untuk tahun 2015 pada saat penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 2015 ini masih dalam proses audit BPK, sehingga belum dapat diketahui apakah di Tahun 2015 ini mengalami peningkatan atau penurunan. Penurunan opini laporan keuangan pada tahun 2013 dan 2014 penyebab utamanya adalah perubahan nomenklatur organisasi kementerian, semula Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan terakhir saat ini menjadi Kementerian Pariwisata. Perubahan berulang pada nomenklatur organisasi kementerian ini berakibat pada penataan dan pencatatan aset (aset tetap, peralatan, mesin dan nilai barang persediaan) mengalami dinamika perubahan yang cukup signifikan sehingga berpengaruh pada nilai transaksi yang keluar dan masuk dalam neraca baik pada sistem akuntansi keuangan maupun pada sistem manajemen akuntansi barang milik negara. Untuk meningkatkan pencapaian laporan keuangan agar tidak mendapat opini disclaimer lagi di Tahun 2015, telah ditempuh berbagai strategi, antara lain: 1.

Melakukan reinventarisasi terhadap nilai keseluruhan aset dan nilai barang persediaan yang dialihkan;

2.

Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan secara memadai melalui berbagai bimbingan teknis dan sosialisasi;

3.

Membentuk sifat dan sikap profesional dalam melaksanakan tugas dengan meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada masing-masing satuan kerja;


20

4.

Menyusun rencana kerja secara jelas dan terukur untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan;

5.

Memahami pemanfaatan laporan keuangan yang tidak hanya untuk keperluan pertanggungjawaban,

namun

juga

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

pengambilan keputusan; 6.

Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara sehingga terwujud laporan keuangan yang handal dan akuntabel;

7.

Mengupayakan pemberian reward and punishment bagi pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan yang profesional dan tekun.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya Kementerian Pariwisata dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan, Kementerian keuangan telah memberikan penghargaan sebagaimana tertuang dalam surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S22/017/PB/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang kesesuaian penyajian saldo kas Bendahara pengeluaran antara laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dengan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). “Diakhir tahun 2015 Kementerian Pariwisata mendapat penghargaan atas Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015 Dengan Tingkat Akurasi Tinggi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan”

Penghargaan atas Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Pada Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dengan Tingkat Akurasi Tinggi dari Kementerian Keuangan

Disamping itu penghargaan ini juga menjadi suatu hal yang membanggakan karena hanya 10 Kementerian/Lembaga yang mendapatkan penghargaan tersebut. Berikut ini 10 Kementerian/Lembaga dimaksud:


21

Tabel 3.4 Daftar Kementerian/Lembaga Penerima Penghargaan dari Kementerian Keuangan No

Kode BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

012 115 080 065 055 075 027 081 040 019

Nama Kementerian Negara/Lembaga Kementerian Pertahanan Badan Pengawas Pemilu Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kementerian Sosial Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kementerian Pariwisata Kementerian Perindustrian

Sumber: Kemenkeu 2015

Penghargaan atas penyajian saldo kas Bendahara pengeluaran antara laporan Pertanggungjawaban

(LPJ)

Bendahara

dengan

Laporan

Keuangan

Kementerian/Lembaga (LKKL) tersebut diharapkan dapat diikuti perbaikan melalui penataan aset, sehingga akan meningkatkan opini BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Pariwisata. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung tercapainya indikator tersebut serta percepatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas laporan keuangan, adalah sebagai berikut: 1. Penyelesaian Masalah Perbendaharaan Melakukan koordinasi dalam rangka mempercepat proses penyelesaian rekomendasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat, serta mengadakan pemantauan tindaklanjut penyelesaian tuntutan ganti rugi kepada para pengelola keuangan

baik pusat

maupun

daerah

(UPT/SKPD) sebagai dasar untuk

menyelesaikan masalah temuan, piutang dan langkah-langkah untuk meningkatkan opini laporan keuangan, dengan hasil sebagai berikut: a.

Dokumen hasil pemantauan penyelesaian masalah perbendaharaan berupa data temuan hasil pemeriksanaan Inspektorat dan BPK pada penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sejak tahun 2006 s.d. 2015.

b.

Dokumen hasil pemantauan penyelesaian masalah perbendaharaan berupa data temuan hasil pemeriksanaan Inspektorat sejak tahun 2007 s.d. 2015


22

c.

Dokumen hasil pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2004 s.d. 2014.

d.

Membuat surat-surat terkait temuan BPK tahun 2015: 1) Dalam rangka Sistem Pengendalian Internal (SPI), berupa tindak lanjut rekomendasi BPK atas SPI sebanyak 8 surat dan pemberian teguran sebanyak 7 surat; 2) Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut rekomendasi BPK dalam LHP sebanyak 9 surat dan pemberian teguran sebanyak 36 surat.

e.

Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pariwisata

melalui

Keputusan

Menteri

Pariwisata

Nomor

KM.56/KP.207/MP/2015 tanggal 5 Agustus 2015, dengan tugas membantu menteri dalam memroses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, pejabat lain di lingkungan Kementerian Pariwisata dan/atau pihak ketiga yang pembebanannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Melakukan Koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Pariwisata; Pengelolaan dan koordinasi merupakan kegiatan atau bagian yang sangat penting, terutama menyangkut proses mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi kegiatan, diperlukannya koordinasi pada lini organisasi yang merupakan bagian/mekanisme, peraturan, prosedur, cara teknik dari Pelaksanaan Anggaran, melalui antara lain : a. Melakukan Evaluasi pelaksanaan anggaran dengan melakukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi permasalahan dalam Pelaksanaan Anggaran yang ada pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pariwisata baik di Kantor Pusat mapun UPT Daerah dan memberikan solusi. b. Implementasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang berkelanjutan. c. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian

Pariwisata

serta

percepatan

penyerapan

anggaran

di

triwulan/periode berikutnya


23

d. Meningkatkan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan lembaga lain yang terkait. e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta pengembangan pelaksanaan anggaran dilingkungan Kementerian Pariwisata baik di Pusat maupun di daerah. f. Menemukenali

berbagai

permasalahan

dilapangan

yang

menjadi

faktor

penghambat pelaksanaan anggaran. g. Untuk meningkatkan jalinan kerjasama melalui koordinasi secara dinamis dengan unit kerja di pusat dan UPT-UPT yang ada di daerah. h. Melakukan pembinaan secara insentif dan kontinyu. i. Mengukur keberhasilan program dan kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan. 3. Meningkatkan pengelolaan PNBP Melalui Pemantauan laporan realisasi anggaran pendapatan secara intensif, Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP dan menetapkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2016, sehingga dapat meningkatkan penerimaan PNBP di lingkungan Kementerian Pariwisata, realisasi dimaksud dapat dilihat pada grafik berikut ini, Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2011 - 2015 14.000.000.000

12.000.000.000 10.000.000.000 BDG 8.000.000.000

BALI MDN

6.000.000.000

MKS BIRO UMUM

4.000.000.000 2.000.000.000 2011

2012

2013


2014

2015

24

4. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kementerian tahun 2014 Unaudited dan Audited, Laporan Keuangan semester I tahun 2015, Pseudo laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober dan 30 November 2015; 5. Implementasi Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual Mulai tahun 2015, Kementerian Pariwisata mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya padasaat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akunakun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, Kemenpar akan mendapatkan beberapa manfaat antara lain: a. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan penyajian laporan keuangan Kemenpar dalam rangka mewujudkan good governance, clean government. b. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada seluruh tahapan siklus anggaran antara lain dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, pengendalian defisit anggaran dan penentuan besaran biaya penyelenggaraan pemerintahan; c. Menjadi salah satu alat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Sejalan dengan tujuan Pemerintah untuk senantiasa memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban

Keuangan

Negara,

maka

akuntansi

berbasis

akrual

membutuhkan strategi dalam penerapannya. Strategi yang dilakukan Kemenpar dalam rangka implemetansi akuntansi berbasis akrual adalah: a. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan komitmen pimpinan serta pemahaman dan kemampuan SDM; b. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi SDM penyusun Laporan Keuangan;


25

c. Menyusun dan melaksanakan secara komprehensif tahapan-tahapan penerapan akuntansi berbasis akrual sejak persiapan hingga pelaksanaan; d. Menyusun Petunjuk Teknis Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Kemenpar; e. Mengoptimalkan fungsi assurance dan consulting Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai mitra kerja untuk menyelesaikan permasalahan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Pembukaan kegiatan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Kawasan Wisata Kemeterian Pariwisata

6. Pembinaan Pengelola Keuangan. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab serta memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan sehingga diharapkan dapat menciptakan

pengelolaan

keuangan yang ekonomis, efesien, efektif, transparan dan akuntabel melalui anggaran berbasis kinerja. Untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan, tertib administrasi, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam menerapkan sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan tersebut, telah dilaksanakan beberapa bimbingan teknis, antara lain: bimbingan teknis sertifikasi SAI, bimbingan teknis penguji tagihan, bimbingan teknis penyusunan kontrak dan HPS, pembekalan kemampuan teknis pengelola keuangan.


26

Kegiatan Pembekalan Kemampuan Teknis Pengelola Keuangan

7. Kegiatan Pembinaan Pengelola BMN Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pariwisata, melalui kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara, Bimbingan Teknis Persediaan, Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Pengadaan. PERMASALAHAN Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target Opini Laporan Keuangan tahun 2015, sehingga berakibat pada pencapaian yang belum maksimal, antara lain: 1. Belum optimalnya komitmen para pejabat pusat dan daerah dalam mendorong kualitas penyusunan laporan keuangan dan percepatan penyelesaian temuan sehingga terkesan lambat dalam menindaklanjuti temuan dalam LHP BPK; 2. Belum adanya penerapan reward and punishment, sehingga para pelaksana kurang termotivasi untuk meningkatkan kinerja di lingkungan unit kerja masing-masing; 3. Kualitas operator penyusun Laporan Keuangan pada masing-masing satuan kerja belum optimal, sehingga laporan keuangan belum disajikan dan diungkapkan secara lengkap (full disclosure); 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para Penanggung Jawab kegiatan belum sepenuhnya taat terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara sehingga temuan berulang pada pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan perjalanan dinas masih terjadi; 5. Opini Keuangan Disclaimer, dapat menurunkan alokasi anggaran Kementerian Pariwisata di tahun-tahun berikutnya, bahkan lebih jauh dapat berdampak pada


27

tidak meningkatnya tunjangan kinerja pegawai, yang pada akhirnya dapat menurunkan motivasi kerja pegawai; 6. Penurunan kapasitas Inspektorat, sebagai akibat bergesernya Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Klaster III, dalam hal ini Inspektur Jenderal (eselon I) menjadi Inspektorat (eselon II). Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan kecepatan proses audit internal Kementerian Pariwisata; 7. Inventarisasi

barang milik negara belum selesai. Kondisi ini

berpotensi

mempengaruhi kinerja akuntabilitas Kementerian Pariwisata khususnya opini keuangan, mengingat permasalahan barang milik negara ini merupakan penyumbang terbesar opini disclaimer yang diperoleh Kementerian Pariwisata; 8. Kompetensi SDM Auditor belum memadai, sehingga dibutuhkan percepatan peningkatan kapasitas auditor di lingkungan Kementerian Pariwisata, agar dapat menjawab tantangan audit internal yang semakin besar sebagai akibat meningkatnya anggaran Kementerian Pariwisata di tahun-tahun berikutnya secara signifikan; 9. Kompetensi SDM Pengelola Keuangan, khususnya “Penyusun Laporan Keuangan” di masing-masing satker belum sepenuhnya memahami makna dari Peraturan2 terkait tentang Penyusunan Laporan Keuangan, akibatnya sering terjadi ketidaksesuaian dari sisi penyusunan, penyajian, maupun penyampaian sehingga saat dilakukan evaluasi masih banyak Laporan Keuangan satker semesteran/tahunan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UPAYA YANG DILAKUKAN Langkah-langkah yang dilakukan dalam meminimalisir permasalahan di atas, antara lain: 1. Melaksanakan percepatan proses pengadaan barang/jasa dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara rutin dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi; 2. Menyusun petunjuk teknis Sistem Akuntansi Berbasis Akrual, petunjuk teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan petunjuk teknis lainnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA; 3. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait permasalahan yang ditemui pada saat pelaksanaan, dalam hal ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait proses pengadaan


28

barang dan jasa serta Kementerian Keuangan terkait proses pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan; 4. Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, telah dilakukan upaya, sebagai berikut : a) Membentuk Tim Pengelola Perbaikan Sistem PNBP untuk memperbaiki Sistem Pengelolaan PNBP; b) Melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk penetapan saldo aset persediaan hasil likuidasi; c) Melaksanakan pembenahan menyeluruh atas pengelolaan Aset Tetap; d) Telah dibuat laporan inventarisasi aset sebagai tindak lanjut penyelesaian temuan BPK yaitu berupa maping database SIMAK, sinkronisasi SIMAK dan SAI, sinkronisasi LK BMN dengan LK DJKN, pendampingan Inventarisasi aset rusak berat, hilang, dikuasai pihak lain, pendampingan penyusunan laporan hasil Inventarisasi aset tetap, usulan penghapusan/hibah aset tetap, pendampingan tindak lanjut usulan hasil inventarisasi aset dan perbaikan database SIMAK komprehensif; e) Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan Tim Reinvetarisir asset; f) Melakukan In House Training dan pendampingan dengan instansi terkait (Kementerian Keuangan dan BPKP); g) Agar tercapainya Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata tahun 2015 yang berkualitas, sehingga Opini Laporan Keuangan kedepan menjadi lebih baik, maka Biro Perencanaan dan Keuangan – Sekretaris Kementerian Pariwisata melakukan Bimbingan Teknis Sertifikasi SAI terutama untuk tenaga operator SAK – SIMAK BMN Satker.


29

2.

Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang terselenggara secara manual atau komputerisasi yang dirancang dan ditetapkan untuk tujuan pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif. Penentuan Predikat SAKIP adalah berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB setiap tahunnya. Evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup review dan evaluasi atas aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan aspek evaluasi kinerja internal, serta aspek capaian kinerja output dan outcome serta kinerja lainnya. Capaian Indikator Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata, adalah sebagai berikut : Tabel 3. 5 Capaian Indikator Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.


A

BB

-

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata dengan target A (Memuaskan) dapat direalisasikan dengan predikat BB (Sangat Baik). Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015, diperoleh berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB dan disampaikan kepada Kementerian Pariwisata melalui Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3986/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan surat tersebut di atas, menetapkan bahwa Kementerian Pariwisata memperoleh nilai 72,08 atau predikat BB (Sangat Baik). Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.


30

Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di lingkungan Kementerian Pariwisata sudah menunjukkan hasil yang baik. Berikut rincian kategori tingkat akuntabilitas

“Pada tahun 2015 tingkat akuntabilitas kinerja Kementerian Pariwisata berada pada urutan 19 dari 77 K/L, dengan kategori BB (Sangat Baik).”

kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2015; kategori “AA” (Sangat Memuaskan) belum ada K/L

yang

memperoleh,

kategori

“A”

(Memuaskan) sebanyak 4 K/L, Kategori “BB” (Sangat Baik) sebanyak 21 K/L(termasuk Kementerian Pariwisata), Kategori “B” (Baik) sebanyak 36 K/L, kategori “CC” (Cukup) sebanyak 16 K/L, kategori “C” (Kurang) dan kategori “D” (Sangat Kurang), sudah tidak ada.

Untuk melihat perkembangan capaian indikator Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata, bila dibandingkan Realisasi dengan Target pada Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya sejak Tahun 2013-2015, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian Tahun 2013 s.d 2015 Terhadap Perjanjian Kinerja (PK) No

1.

Indikator Kinerja Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata

2015

2014

2013

Realisasi

(%)

Realisasi

(%)

Realisasi

(%)

BB

-

B

-

B

-

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi di tahun 2015 mendapat predikat BB (Sangat Baik) meningkat bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 dan 2013 dengan predikat B (Baik). Perbedaan predikat dan penilaian antara capaian tahun 2015 dengan 2014, sebagaimana Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terjadi karena


31

perubahan terhadap sistem pembobotan dalam menentukan nilai hasil evaluasi kinerja, perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.7 Perubahan Pembobotan tahun 2015 dan tahun 2014 NO

KOMPONEN SAKIP

1. 2. 3. 4. 5.

Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja Capaian Kinerja Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja

2015

2014

BOBOT

NILAI

BOBOT

NILAI

30 25 15 10 20 100

21,57 17,6 12,42 6,28 14,21 72,08 BB

35 20 15 10 20 100

26,13 14,08 12,04 7,05 14,67 73,97 B

Sumber: Kementerian PAN & RB

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perubahan pada komponen perencanaan kinerja pada tahun 2014 dengan bobot 35 % sedangkan pada tahun 2015 menjadi 30% dan untuk komponen pengukuran kinerja pada tahun 2014 dengan bobot 20% menjadi 25% pada tahun 2015. Dari perubahan tersebut, capaian pada tahun 2015 dengan nilai sebesar 72,08 turun sebesar 1,89 dari nilai 73,97 pada tahun 2014, namun untuk predikat Kementerian Pariwisata mengalami peningkatan dari predikat B menjadi predikat BB. Disamping perubahan sistem pembobotan dalam menentukan nilai hasil evaluasi kinerja, perubahan juga dilakukan terhadap penyebutan pada predikat dan kategori, perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.8 Perubahan Penyebutan Predikat dan Kategori 2015

2014

BOBOT

RANGE NILAI

INTERPRETASI

BOBOT

RANGE NILAI

INTERPRETASI

AA

>90 -100

AA

>85-100

Memuaskan

A BB B CC

>80 – 90 >70 – 80 >60 – 70 >50 – 60

A B CC C

>75-85 >65-75 >50-65 >30-50

Sangat baik Baik Cukup Baik Agak Kurang

C D

>30 - 50 0 - 30

Sangat Memuaskan Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup (Memadai) Kurang Sangat Kurang

D -

0-30 -

Kurang -



32

“Prestasi yang dicapai oleh Kementerian Pariwisata dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja tahun 2015 mendapat piagam penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden pada Desember 2015 yang dihadiri oleh seluruh pimpinan dan perwakilan Kementerian/Lembaga serta para kepala daerah.”

Penyerahan Penghargaan oleh Wakil Presiden RI, Bapak Jusuf Kalla kepada Kementerian Pariwisata yang diterima oleh Sekretaris Kementerian, Bapak Ukus Kuswara, di Istana Wapres.

Arahan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan publikasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian adalah salah satu upaya transparansi oleh pemerintah, selain itu dikatakan bahwa penyampaian laporan kinerja akuntabilitas tahunan tersebut menyerupai penyerahan rapor siswa di sekolah, dengan harapan akan ada perbaikan bagi kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah provinsi yang mendapat predikat di bawah kategori A. "Ini menjadi cara mengevaluasi dan meningkatkan kinerja kita semua, karena apapun yang kita lakukan jika tanpa evaluasi maka tidak akan bisa diketahui penilaiannya, baik secara makro maupun mikro.” Berdasarkan peringkat nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dari seluruh Kementerian/Lembaga Tahun 2015 dan Tahun 2014, peringkat Kementerian Pariwisata dapat dilihat tabel berikut;


33

Tabel 3.9 Target dan realisasi Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata NO.

INSTANSI

NILAI/ PREDIKAT 2015

1 2 3

Kementerian Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Kelautan Perikanan Badan Pemeriksa Keuangan

A A A

Kementerian Keuangan KPK BPKP

A A A

A

A

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera Dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Kementerian Sekretaris Negara Kementerian Perindustrian Badan Pusat Statistik

BB

Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian PAN & RB

BB

BPKP

A

BB

Kementerian PPPN/Bappenas

A

BB BB BB

B B B

BB BB

18 19 20

Kementerian Pertanian Kementerian Pariwisata Lembaga Administrasi Negara

BB BB BB

Kementerian Perhubungan Kementerian Perdagangan Kementerian Hukum Dan Hak Assasi Manusia Setjen Mahkamah Konstitusi Sekretariat Kabinet Ri Badan Intelejen Negara Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan

B B B

17

Mahkamah Konstitusi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Perdagangan Kementerian Kesehatan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Kementerian Luar Negeri

Kementerian Pertahanan Kementerian Kesehatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Kehutanan Kementerian Riset dan Teknologi Kemendikbud

22

Kementerian Dalam Negeri

BB

B

23

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Badan Tenaga Nuklir Nasional

BB

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

BB

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Arsip Nasional Republik Indonesia Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Badan Kepegawaian Negara

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

24 25

BB BB BB BB BB

BB

INSTANSI


A

B B B

B B B B

B B B

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk predikat, Kementerian Pariwisata mengalami kenaikan, dari predikat B (Baik) di tahun 2014 menjadi predikat BB (Sangat Baik) di tahun 2015, namun untuk peringkat Kementerian Pariwisata mengalami penurunan,


34

berada pada peringkat 10 dari seluruh Kementerian/Lembaga di tahun 2014 menjadi peringkat 19 di tahun 2015, hal ini disebabkan karena seluruh Kementerian/Lembaga saat ini semakin termotivasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sehingga terdapat 20 Kementerian/Lembaga lain yang juga mendapat predikat BB (Sangat Baik). Berdasarkan hasil evaluasi di atas, untuk meningkatkan nilai dan predikat SAKIP Kementerian Pariwisata, Kementerian PAN & RB memberikan rekomendasi, sebagai berikut: a. Mendorong diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan

meminta seluruh unit kerja mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau outcome yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengkaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarannya (mengaitkan IKU dengan anggarannya) ; b. Melakukan monitoring, mengukur, dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang

disepakati di tiap tingkatan dan mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan (reward and recognition) atas capaian kinerja yang pantas; c. Inspektorat atau tim evaluasi agar terus mendorong dan memastikan unit kerja

untuk lebih akuntabel terhadap kinerjanya dan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja serta memberikan rekomendasi yang mampu membangun unit yang berbudaya (akuntabel terhadap) kinerja; d. Setiap penanggung jawab program agar melakukan evaluasi program dalam rangka

memastikam tersedianya jawaban terukur atas keberhasilan program-program prioritas atau unggulan yang ada di Kementerian. Penanggungjawab program harus memastikan keberhasilan maupun kekurangkeberhasilan suatu program secara nyata dan terukur, perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target grup (kelompok) tertentu yang menjadi target perubahan e. Meningkatkan transparansi dengan memastikan diunggahnya dokumen dan

informasi yang berhak (seharusnya) diketahui oleh publik (Seperti Renstra, Perjanjian Kinerja, IKU, dan Laporan Kinerja) kedalam laman (website) resmi milik Kementerian Pariwisata dan/atau milik unit kerja dan memastikan informasi yang disajikan bersifat terkini (updated).


35

f. Terus mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan Sistem

Akuntabilitas Kinerja di seluruh unit kerja, baik di pusat maupun di daerah. Dalam upaya meningkatkan capaian indikator Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata, telah dilakukan kegiatan-kegiatan, antara lain: 1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tahun 2015 – 2019 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya. Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019 disusun mengacu pada usulan Rencana Jangka Menengah yang disusun Kementerian Pariwisata, serta Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta mengemban amanat visi dan misi Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla sebagaimana tertuang dalam NAWA CITA. Renstra Kementerian Pariwisata disusun sebagai pedoman penyusunan program, kegiatan dan pelaksanaan kebijakan yang merupakan salah satu subkomponen dari komponen Perencanaan Kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan bobot 30% dalam mengevaluasi tingkat akuntabilitas kinerja. 2. Penyusunan Renja K/L Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional, penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah

(RKP)

dengan

memperhitungkan

ketersediaan

anggaran.

RKP

merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

RAPBN dan

dasar pelaksanaan

kegaitan-kegiatan

yang akan

dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan


36

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Renja K/L merupakan dokumen perencanaan yang

berisi

program

dan

kegiatan

suatu

Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana Strategis K/L (Renstra K/L) yang bersangkutan Penyusunan

dalam

satu

Renja

Kementerian/Lembaga

tahun

anggaran.

K/L

oleh

dilaksanakan

setelah

dikeluarkannya surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan

tentang

Pagu

Indikatif

Kementerian/Lembaga yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum serta Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional. Pagu Indikatif tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan kegiatan prioritas yang pendanaannya terdiri atas rupiah murni, PHLN, dan PNBP. Berkenaan dengan telah diberlakukannya penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) secara penuh yang menggunakan struktur program dan kegiatan hasil restrukturisasi, maka mekanisme penyusunan Renja K/L menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian visi dan misi Kementerian Pariwisata, Sekretariat Kementerian dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

telah

mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Kementerian (Renja K/L) Tahun 2015. Renja K/L ini merupakan pengganti fungsi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dulu menjadi salah satu subkomponen dalam mengevaluasi AKIP. Dengan adanya Renja K/L ini, diharapkan sasaran dari masing-masing program dan kegiatan akan semakin tampak dan jelas karena masing-masing telah dilengkapi dengan indikator dan rencana tingkat capaian (target) secara kuantitatif. Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015 yang bersifat indikatif.


37

3. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perbaikan governance dan sistem manajemen

merupakan

penting

dalam

agenda reformasi

pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan sekaligus

akuntabilitas peningkatan

dan kinerja

berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya secara mandiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem dan mekanisme pelaksanaan demikian perlu adanya evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melihat sampai sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerja organisasinya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Salah satu dokumen untuk mengukur kinerja perlu dilakukan perjanjian kinerja, dokumen tersebut merupakan salah satu subkomponen dari komponen Perencanaan Kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu


38

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan

tahun-tahun

sebelumnya.

Dengan

demikian

target

kinerja

yang

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 4. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Kementerian memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana

bagi

Kementerian

Pariwisata

untuk

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh

para

stakeholders

(Presiden,

Instansi

Pemerintah Pusat/Daerah, Pelaku/industri pariwisata). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sumber informasi bagi internal Kementerian Pariwisata untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam laporan akuntabilitas kinerja Kementerian tahun 2014 harus dapat memenuhi kebutuhan bagi pengguna baik eksternal dan internal. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pariwisata pada Tahun Anggaran 2015 telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang mulai dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat eselon II, eselon I, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2014. 5. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kinerja dari suatu organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan


39

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat kemajuan kinerja organisasi diperlukan suatu indikator atas keberhasilan yang diraih. Indikator

kinerja

adalah

ukuran

keberhasilan

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan, sasaran, atau kegiatan yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Diantara konsep indikator kinerja adalah konsep Indikator Kinerja Utama (IKU) atau yang dikenal dengan Key Performance Indicators (KPI). Setiap organisasi atau K/L memiliki IKU yang berbeda-beda, tergantung pada tujuan, fungsi dan strategi masing-masing organisasi. Kebijakan penyusunan IKU di lingkungan Kementerian Pariwisata pada dasarnya terintegrasi dengan berbagai dokumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang meliputi dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Perjanjian Kinerja (PK), Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP), sedangkan IKU itu sendiri merupakan subkomponen dari komponen Pengukuran Kinerja yang tidak terpisah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja. Setiap Instansi pemerintah menurut Peraturan Kemen PAN dan RB Nomor. PER/09.M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007, wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). 6. Penyempurnaan Aplikasi E-Performance Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan menindaklanjuti amanah dalam Road Map Reformasi Birokrasi, perlu adanya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi dengan tujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja, yang salah satunya melalui pemanfaatan aplikasi berbasis web yaitu e-Performance. E-Performance adalah aplikasi sistem


40

akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. aplikasi ini telah dioperasikan sejak tahun 2014, namun berkenaan dengan adanya perubahan struktur organisasi yang berdampak pada perubahan indikator kinerja, sehingga pada tahun 2015 telah dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan yang cukup signifikan terhadap aplikasi dimaksud, baik pada tampilan maupun pada menu input data. Server khusus untuk aplikasi e-Performance ditempatkan pada ruangan Billing Cabinet Server Pusat Data dan Informasi. Untuk mengakses dapat dilakukan melalui Web www:\\eperformance.kemenpar.go.id. Masuk ke web ini, langsung dapat melihat capaian kinerja kementerian sampai dengan capaian eselon II per triwulan, tanpa login melalui user name atau password. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Dokumen yang digunakan untuk menginput data: dokumen Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja, DIPA/POK dan realisasi anggaran serta realisasi kinerja, dengan aplikasi ini publik dapat melihat capaian kinerja kementerian s.d. eselon II per triwulan. Dengan adanya aplikasi e-Performance diharapkan pengukuran kinerja dapat dilakukan setiap triwulan. Ini yang diharapkan baik oleh Kementerian Pariwisata maupun oleh Kementeria PAN & RB agar dapat meningkatkan kinerja dan mendorong percepatan tercapainya target kinerja per triwulan. Diharapkan aplikasi e-Perfromance dapat dimanfaatkan secara maksimal karena berdampak pada pemenuhan kewajiban untuk meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan selanjutnya berdampak pula pada penilaian yang menjadi syarat peningkatan besaran tunjangan kinerja aparatur negara di lingkungan Kementerian Pariwisata.


41

Tampilan Aplikasi e-Performance Kementerian Pariwisata

7. Reviu desain Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Kementerian Review Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonom Kreatif, dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Sistematika penyajian belum sesuai PERKA-687/K/D4/2012; b. Indikator keberhasilan perlu dirumuskan kembali; c. Belum adanya strategi penyelenggaraan SPIP yang spesifik; d. Menambahkan metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan rencana kerja pengendalian; e. Rencana kerja informasi dan komunikasi perlu ditambahkan. Hasil review berupa Desain Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Kementerian Pariwisata dan memuat informasi tentang pemahaman bagi para pejabat dan pegawai tentang SPIP, profil lingkungan pengendalian, prioritas obyek penyelenggaraan SPIP dan rencana kerja penguatan pengendaliannya. Berdasarkan informasi yang disajikan ini, seluruh pejabat dan pegawai diharapkan mempunyai kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kementerian Pariwisata. Kegiatan Review Desain Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Kementerian Pariwisata yang pertama diselenggarakan di Hotel Alila Jakarta pada tanggal 5 November 2015 dan dilanjutkan pada tanggal 17 s.d. 19 Desember 2015 di


42

Hotel Aston Cirebon dengan peserta masing-masing berjumlah 33 orang. Peserta berasal dari Lingkungan Sekretariat Kementerian yaitu: Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi, Biro Hukum dan Komunikasi Publik serta dari Inspektorat.

Foto kegiatan Review Desain Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Kementerian Pariwisata 8. Reviu Permen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP Dalam rangka untuk mencapai hasil pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, pada tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.97/UM.001/MPEK/2011 tentang Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalaian

Intern

Pemerintah

di

lingkungan

kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif. Namun pada tahun 2015 terjadi perubahan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata. Oleh karena itu telah ditindaklanjuti dengan mereviu Peraturan Menteri tersebut dengan melibatkan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian pariwisata mealalui rapat-rapat dan konsinyering yang didampingi

oleh Badan Pemeriksa

Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


43

Diharapkan melalui Peraturan Menteri tersebut dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pertanggungjawaban, agara dapat terlaksana secara tertib, terkendali serta efektif dan efisien.

Foto Kegiatan Reviu Permen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP 9. Membentuk Tim Crisis Centre Dalam rangka pengendalian dampak bencana terhadap krisis kepariwisataan, melalui melalui Kepmen 04/UM.001/MP/2014 tanggal 29 Desember 2014, kementerian Pariwisata membentuk Pusat Pengendalian Krisis Pariwisata. Keberadaan Crisis Center pariwisata yang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata adalah bentuk kebijakan yang preventif dan responsif terhadap berbagai kondisi dan ancaman yang berpotensi berdampak pada sektor pariwisata di tanah air. Crisis Center Pariwisata ini tidak hanya berfungsi pada bentuk-bentuk tanggap darurat dengan menyiapkan serangkaian pelayanan tetapi juga mempunyai cakupan lebih luas yakni memberikan rasa optimisme bagi wisatawan dalam menghadapi situasi krisis. Pada sisi lain, Crisis Center Pariwisata ini diharapkan dapat memberikan iklim kondusif bagi dunia kepariwisataan di Indonesia dengan tetap memberikan komitmen pelayanan yang optimal pada berbagai kondisi yang ada termasuk kondisi krisis. Tujuan membentuk Tim Crisis Center Pariwisata adalah : a. Terbangunnya informasi yang memadai dalam memenuhi kebutuhan para wisatawan dan publik seperti status bencana/ krisis beserta skala dampaknya, informasi akomodasi, transportasi dan lainnya. b. Bentuk respon cepat (tanggap darurat/ emergency respon) dalam mendampingi


44

wisatawan ketika dihadapkan pada kondisi yang tidak diharapkan akibat kondisi krisis, baik menyangkut transportasi maupun akomodasi. Pada sisi lain, keberadaan Crisis Center Pariwisata ini juga mempunyai cakupan lebih luas yakni memberikan rasa optimisme bagi wisatawan dalam menghadapi situasi krisis. c. Upaya meminimalkan dampak turunnya wisatawan

serta memberikan iklim

kondusif bagi dunia kepariwisataan nasional dengan tetap memberikan komitmen pelayanan yang optimal pada berbagai kondisi yang ada termasuk kondisi krisis. d. Upaya Kementerian Pariwisata melibatkan para stakeholder terkait untuk turut membangun dan memulihkan dunia kepariwisataan di tengah terjadinya krisis. 10.

Pengelolaan Informasi Eksekutif Publikasi yang dilakukan bertumpu pada pengelolaan media sosial dengan Facebook sebagai platform utama, yang kemudian disebarkan melalui platform lain seperti Twitter, Instagram, dan Path. Upaya penyebaran tersebut didukung oleh beberapa program kegiatan, dukungan media digital, dukungan netizen secara online dan offline, serta pembuatan video youtube. Konsinyering dan temu netizen pernah dilakukan 2 kali pada tanggal 20 November di Pisa Cafe Jakarta, dan 3 Desember 2015 di Hotel Inbis Tamarin, Jakarta. Koordinasi yang telah dilaksanakan dengan Key Opinion Leader (KOL) itu telah

menghasilkan;

#WonderfulJakMar2015

dengan

8.529.183

impresi,

#LaksamanaChengHo (TTI) dengan 20.774.155 impresi, #FestivalDanauToba (TTI) dengan 13.280.501 impresi, #Borobudur10K dengan 7.724.813 impresi dan #WakatobiWafe dengan 183.099.811 impresi. 11.

Apresiasi Media Cetak dan Elektronik 2015 Perkembangan perjalanan pariwisata di dalam negeri menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini sejalan dengan upaya mensukseskan program Wonderful Indonesia. Berbagai daerah tujuan wisata selain Bali, sudah mulai menjadi bagian dari pemberitaan dalam rangka menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah-daerah tersebut. Untuk itu guna membangkitkan minat pers, jurnalis/penulis baik yang profesional maupun amatir dalam menulis keindahan dan kekayaan yang tersembunyi dari daerah – daerah tersebut, Kementerian Pariwisata memandang perlu untuk melakukan penilaian terhadap


45

tulisan/liputan TV dan Radio yang mampu menggugah minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata di dalam negeri. Untuk memberikan apresiasi kepada para jurnalis dan stasiun televisi juga radio atas tulisan dan program tayangan tentang promosi pariwisata, Menteri Pariwisata memberikan penghargaan “Anugerah Pewarta Wisata Indonesia Bagi Media Cetak dan Elektronik“ bagi karya tulisan dan liputan televisi juga radio terbaik. Kegiatan ini yang telah berlangsung sejak tahun 2003, dan memperoleh sambutan yang sangat positif dari berbagai media cetak, stasiun TV, Radio dan Media On-Line dan perwakilan Media Asing di Indonesia juga dari perusahaan penerbangan dan Asosiasi industri pariwisata. Oleh karena itu ”APRESIASI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK” perlu dilanjutkan dalam bentuk pemberian penghargaan untuk katagori tulisan di media cetak serta online dan liputan berita di televisi dan radio. Maksud dari kegiatan ini adalah Adanya kerjasama timbal balik yang seimbang dalam bentuk penghargaan/ apresiasi terhadap pers, jurnalis dan televisi. 12.

Peningkatan Pemahaman Bidang Pariwisata Bagi Jurnalis dan Pers Tahun 2015 Media massa memiliki peran penting dalam pengembangan pembangunan pariwisata di Indonesia. Melalui pemberitaan dan penulisan di berbagai media baik cetak, online maupun elektronik, dapat memberikan dampak yang cukup besar

dalam

pembentukan

opini

publik.

Sesuai

konsep

pembangunan

kepariwisataan yang meletakan pemerintah, swasta dan kalangan media massa sebagai pilar utama, memiliki saling keterkaitan sekaligus juga saling mendukung dan menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya ini telah memperoleh tanggapan yang positif dari kalangan pers. Komunikasi

Publik,

Kementerian

Oleh karena itu maka Biro Hukum dan Pariwisata

merasa

optimis

penyelenggaraan ”Peningkatan Pemahaman Bidang Pariwisata

bahwa

Bagi Jurnalis

Tahun 2015” adalah langkah dan upaya strategis dalam rangka membina kemitraan dan sarana efektif dan efisien.


46

Maksud dari kegiatan ini adalah Meningkatkan kerjasama antara Kementerian dengan

kalangan

pers

dalam

upaya

menyamakan

persepsi

mengenai

pembangunan di bidang pariwisata dan Meningkatkan pengetahuan serta pemahaman wartawan bidang Pariwisata sehingga diperoleh hasil tulisan dan liputan yang selaras dengan kebijakan Kementerian. Adapun Lingkup pelaksanaan kegiatan antar lain : Orientasi Dan Outbound Bidang Pariwisata Bagi Jurnalis Dan Pers akan dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan pokok, yakni : a. Orientasi Kegiatan ini meliputi pemberian pembekalan tentang kebijakan, program dan kegiatan yang disampaikan dalam bentuk paparan oleh Menteri Pariwisata dan para Pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata

maupun Instansi lain

terkait, dilanjutkan diskusi dengan para peserta orientasi. b. Out-bound Kegiatan outbound meliputi : 1) Pengenalan destinasi dan pemahaman akan potensi serta daya tarik. 2) Melakukan Team Building untuk semakin memantapkan kebersamaan. 13.

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataan; Capaian pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataan berupa Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataan sebagaimana terlampir, yang telah disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 11 Desember 2015 untuk dilakukan proses Harmonisasi.

14.

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Insentif kepada Pengusaha dan/ atau Masyarakat di Pulau Kecil. Capaian pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pemberian Insentif Kepada Pengusaha dan/atau Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil berupa draft terakhir Rancangan Peraturan Presiden dimaksud,

sebagaimana

terlampir,

yang

kegiatan

penyusunannya

akan

dilanjutkan pada tahun anggaran 2016.


47

15.

Penelaahan Hukum Bidang Pariwisata Pada tahun 2015 telah menelaah sebanyak 16 produk hukum termasuk Peraturan Menteri Pariwisata, Keputusan Menteri Pariwisata dan Perjanjian Kerjasama. Penelaahan yang dimaksud adalah untuk mendapatkan informasi/data yang akurat dari instansi terkait di lapangan untuk dilakukan telaah/kajian dalam rangka penyiapan materi sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam membuat kebijakan. Dengan tujuan dalam rangka penyiapan/penyediaan bahan/data peraturan perundang-undangan secara rinci sebagai bahan untuk merevisi peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pariwisata.

16.

Advokasi Hukum Pada tahun 2015 telah melaksanakan 11 (sebelas) pemberian bantuan hukum, dari kesepuluh perkara yang telah dilakukan pemberian bantuan hukumnya, 1 (satu) perkara telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 4 (empat) masih dalam proses di tingkat peradilan, 6 (enam) perkara di luar proses peradilan. Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu perkara Akademi Pariwisata Makassar dengan perkara Nomor : 129/Pdt.G/2011/PN.Mks objek perkara sertifikat Hak Pakai dengan Nomor 20008/ Kelurahan Tanjung Merdeka, Gambar Situasi Nomor 09/1999 posisi Perkara dimenangkan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incraht).

17.

Penataan Organisasi Dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata, telah dilakukan penataan organisasi, tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Pariwisata dengan menetapkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata. Ditetapkannya Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata, maka penjabaran tugas dan fungsi pada unit kerja dapat dilaksanakan dengan tepat fungsi dan tepat sasaran sehingga kegiatan dapat dicapai dengan efektif, efisien, terbuka, responsif, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan kepariwisataan.


48

18.

Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Sekretariat Kementerian Pariwisata Kegiatan Anjab bertujuan untuk mendapatkan data jabatan yang kemudian diolah menjadi informasi jabatan. Sedangkan ABK bertujuan untuk memetakan beban kerja setiap jabatan fungsional maupun struktural yang ada di lingkungan Sekretariat Kemenpar. Hasil dari Anjab dan ABK disajikan untuk kepentingan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pengawasan di organisasi Kementerian Pariwisata.

19.

Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam peraturan presiden tersebut, juga diatur mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai unit kerja K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mengeluarkan dengan Keputusan

Menteri

Pariwisata

dan

Ekonomi

Kreatif

Nomor

KM.05/KH.001/MPEK/2012 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Secara

Elektronik,

keputusan

tersebut

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut di atas, Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) kepada anggota tim pokja Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Kementerian Pariwisata di Jawa Barat. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis tersebut adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan petugas pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah agar lebih memahami, serta menerapkannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya secara elektronik.


49

Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dilaksanakan di Jawa Barat, dengan jumlah peserta 47 orang dari anggota/Tim Pokja ULP di lingkungan Kementerian Pariwisata, pada tanggal 13 s.d. 15 November 2015 di New Ayuda Hotel Cipayung Bogor

20. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Untuk melihat capaian peningkatan 8 (delapan) Bidang area Perubahan, Tahun 2015 Inspektorat melakukan PMPRB yang dilakukan oleh masing-masing Bidang di Lingkungan Kementerian Pariwisata, maka dilakukan penilaian, adapun hasilnya adalah sebagai berikut : 1. Hasil Evaluasi Tahun 2014 Hasil PMPRB yang disubmit ke Kementerian PAN dan RB sebesar 74,08. Berdasarkan Surat Menpan RB Nomor B/3466/MPANRB-UPRBN/9/2014 tanggal 22 September 2014, Hasil Penilaian Kesiapan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah 60,23. 2. Penilaian Mandiri (PMPRB) Tahun 2015 Hasil PMPRB yang disubmit ke Kementerian PAN dan RB sebesar 83,93, dan Berdasarkan Surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/50/D.I.PANRBUPRBN/1/2016 tanggal 29 Januari 2016

Hasil Penilaian Tim Evaluator

Kementerian PAN dan RB kesiapan RB Kementerian Pariwisata Tahun 2015 sebesar 65,23 21.

Probity Audit. Probity diartikan sebagai integritas ( integrity), kebenaran ( uprightness), dan kejujuran (honesty) konsep probity tidak hanya digunakan untuk mencegah


50

terjadinya atau ketidakjujuran tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik, seperti proses pengadaan barang / jasa, dan mengacu pada pengertian di atas, probity diartikan sebagai ‘ good process’ yaitu proses pengadaan barang / jasa dilakukan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian dimaksud, probity dapat didefinisikan sebagai kegiatan penilaian (Independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Dalam pelaksanaan Probity Audit di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaan Festival kuliner di Bandung ada kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi yaitu belum adanya izin keramaian yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian setempat. Hasil Probity Audit ini sebagaimana acuan pelaksanaan kegiatan berikutnya dimasing-masing setker sehingga diharapkan tercapainya pelaksanaan secara efektif dan efisien. 22.

Reviu Laporan Keuangan unaudited Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2015. Untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh Kementerian Pariwisata tahun 2015, telah dilaksanakan reviu. Dalam melaksanakan reviu laporan keuangan dibentuk Tim Reviu melalui Surat Tugas dari Inspektur dan bekerja sama dengan Tim dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Reviu laporan keuangan dilaksanakan pada semester I dan semester II terhadap (enam) Laporan Keuangan, sebagai berikut : a. Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata; b. Laporan Keuangan Sekretariat Kementerian; c. Laporan Keuangan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara; d. Laporan Keuangan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pemasaran


51

Pariwisata Nusantara; e. Laporan Keuangan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata; f. Laporan

Keuangan

Deputi

Bidang

Pengembangan

Kelembagaan

Kepariwisataan. Pada semester II tahun 2015 dilaksanakan pula reviu terhadap Laporan Keuangan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali. Dengan dilaksanakannya reviu diharapkan dapat meningkatkan penyajian Laporan Keuangan Kementerian dan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I (Satker) pada Kementerian Pariwisata sesuai SAP dan Penyelenggaraan Akuntansi sesuai SAI sehingga memberikan manfaat kearah peningkatan kualitas opini dari BPK-RI. Pada pelaksanaan reviu menguraikan serangkaian tahapan dalam pelaksanaan reviu, yang mencakup pemahaman atas reviu, pengukuran dan pengklasifikasian serta penyajian angka di Neraca, LPE, LRA dan LO, pengungkapan angka di CaLK. 23. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pengembangan SIMPEG, migrasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

menjadi

Kementerian

Pariwisata.

Kegiatan

Pengembangan

dan

Pengamanan SIMPEG dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran pengelolaan data kepegawaian untuk memperkuat sistem keamanan dan jaringan SIMPEG dengan tujuan; menjaga operasional SIMPEG, mencegah serangan virus, mencegah aksi hacker, meningkatkan legalitas software, menyediakan back up data dan aplikasi SIMPEG. Peningkatan kualitas sistem keamanan (security system) dan jaringan SIMPEG pada Server SIMPEG Kementerian Pariwisata serta pembuatan back up data dan aplikasi SIMPEG.


52

Tampilan Aplikasi SIMPEG Kementerian Pariwisata

24.

Sosialisasi Kode Etik Kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat dan terhadap diri sendiri serta sesama PNS. PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral dibuat secara tertulis oleh pejabat pembina kepegawaian dengan disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan. PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan atas rekomendasi majelis kode etik. Majelis kode etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan. Setiap pimpinan unit kerja, sesuai dengan jenjang jabatannya, berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik oleh pegawai yang berada di bawahnya. Pimpinan pegawai, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik namun tidak mengambil tindakan pengenaan sanksi atas pelanggaran tersebut atau membantu pegawai melakukan pelanggaran kode etik, dikenakan sanki atau hukuman sesuai dengan tingkat penyelenggaraannya.


53

25. Sosialisasi TASPEN. Dalam rangka menambah pengetahuan dan pemahaman Pejabat dan Staf Kementerian Pariwisata tentang ke-TASPEN-an. Pada Hari Rabu tanggal 22 April 2015 bertempat di Balairung Soesilo Soedarman - Gd.Sapta Pesona, dilaksanakan Sosialisasi TASPEN, dilaksanakan dalam bentuk "Talk Show" dengan nara sumber dari PT. TASPEN. Disamping itu diadakan pula presentasi dari Bank Mandiri Syariah (kerjasama PT. TASPEN - Bank Mandiri Syariah). 26. Sosialisasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden R.I. No. 109 Tahun 2013 tentang

Penahapan

Kepersertaan

Program Jaminan Sosial,

Sekretariat

KORPRI

Pariwisata

Kementerian

bekerjasama Ketenagakerjaan

dengan

BPJS

mengadakan

Sosialisasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 di Balairung Soesilo Soedarman - Gd Sapta Pesona - Kementerian Pariwisata. Pada kegiatan tersebut diserahkan Kartu Kepesertaan Program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan. Dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan seluruh Pejabat dan Staf di Kementerian Pariwisata. 27. Sosialiasi BPJS Kesehatan Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 70 Tahun 2015, Sekretariat KORPRI Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan BPJS Kesehatan telah melaksakan Sosialisasi Kesehatan - Kanker Serviks pada Hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 bertempat di Balairung Soesilo Soedarman Gd.Sapta Pesona.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Kesehatan ini

adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan mengajak khususnya wanita untuk selalu hidup sehat dan mencegah Kanker Serviks. Dilaksanakan dalam bentuk "Talk Show" dengan dokter spesialis dan nara sumber dari PT.Glaxo Smieth Kline, PT Teguhsindo, dan PT Indocore. Diakhir kegiatan dibagikan "Door Prize" berupa


54

aneka produk kepada undangan.

Kegiatan dibuka oleh Ibu HENGKI

HERMANTORO - Sekretaris Dharma Wanita Unit Kementerian Pariwisata, dihadiri oleh + 300 undangan, terdiri dari Pejabat dan Staf Kementerian Pariwisata, Pengurus dan Anggota Dharma Wanita Unit Kementerian Pariwisata, dan pegawai wanita di Kementerian Pariwisata. 28. Sosialisasi BAPERTARUM - PNS Dalam rangka pengadaan rumah pegawai Kementerian Pariwisata, maka Sekretariat KORPRI Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan BAPERTARUM & Bank BTN telah mengadakan Sosialisasi BAPERTARUM - PNS dan Program Kring Batara - Bank BTN pada hari Senin tanggal 14 September 2015 bertempat di Balairung Soesilo Soedarman - Gd.Sapta Pesona. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi ini adalah untuk menambah pengetahuan pegawai di Kementerian Pariwisata. Nara sumber pada kegiatan ini, adalah LINDA HERAWATI - Sekretaris Pelaksana - BAPERTARUM, dan RAHMAT PRIYANTO - MCLU Head Kantor Cabang Jakarta Harmoni.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris KORPRI Kementerian

Pariwisata, dihadiri oleh + 50 undangan, terdiri dari Pejabat dan Staf Kementerian Pariwisata. 29. Sosialisasi Program Pengadaan Kompleks Perumahan "Graha Pesona Indonesia" Dalam rangka pengadaan rumah pegawai Kementerian Pariwisata, maka Sekretariat KORPRI Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan PT. Berlian Land mengadakan Sosialisasi Program Pengadaan Kompleks Perumahan "Graha Pesona Indonesia" pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 di Balairung Soesilo Soedarman Kegiatan

-

Gd.Sapta

dibuka

oleh

Pesona. Sesmen

Kementerian Pariwisata, selaku Ketua DP KORPRI Kementerian Pariwisata, dihadiri oleh + 100 undangan, terdiri dari Pejabat dan Staf Kementerian Pariwisata.


55

PERMASALAHAN Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2015 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal antara lain: 1. Praktek pengukuran kinerja pihak yang sudah menyepakati perjanjian atau Kesepakatan Kinerja, belum sepenuhnya dikaitkan dengan sistem penghargaan dan pengakuan (reward and recognition), sehingga berpotensi mengurangi makna dan semangat pihak-pihak yang berjanji dan bersepakat. 2. Evaluasi kinerja internal belum sepenuhnya dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi atau sesuai yang dianjurkan Kementerian PAN & RB berupa aplikasi e-Performance. 3. Penurunan kapasitas Inspektorat, sebagai akibat bergesernya Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Klaster III, dalam hal ini Inspektur Jenderal (eselon I) menjadi Inspektorat (eselon II). Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan kecepatan proses audit internal Kementerian Pariwisata. 4. Kementerian Pariwisata masih dalam proses transisi menuju digitalisasi, jika tidak segera melewati fase transisi, maka hal ini dapat berdampak pada berkurangnya efektivitas dan efisiensi, karena selama proses transisi proses manual dan proses digital masih harus tetap dijalankan. 5. Belum adanya mekanisme standar untuk koordinasi perencanaan dan program lintas deputi. Kondisi ini akan secara langsung mempengaruhi kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kementerian menjadi kurang valid. UPAYA YANG DILAKUKAN Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam meminimalisir permasalahan di atas antara lain: 1. Menetapkan target penyerapan dan pencapaian output untuk memenuhi kinerja yang telah ditetapkan 2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan proses pertanggungjawaban anggaran.


56

3. Menjadikan APIP sebagi mitra dalam proses pelaksanaan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan anggaran sehingga tidak berdampak pada pertanggungjawaban. 4. Mengimplementasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh agar dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Kementerian Pariwisata dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. 5. Menyediakan sistem informasi berbasis teknologi, e-Government dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target kinerja Kementerian Pariwisata 6. Telah dilaksanakan workshop tentang tata cara input data ke aplikasi e-Performance di akhir tahun 2015, dengan peserta seluruh operator dan admin yang telah ditunjuk oleh masing-masing satuan kerja, termasuk dari UPT Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung,

Bali,

serta

Akpar

Medan

dan


Politeknik

Pariwisata

Makassar.

57

3.3 Realisasi Anggaran Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun 2015 mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan berubahnya nomenklatur dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-876/MK.02/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Alokasi Tambahan Anggaran Dalam RAPBN-P 2015, Kementerian Pariwisata mendapatkan alokasi tambahan sebesar Rp 1.060.000.000.000,00 (satu triliun enam puluh miliar rupiah), dan realokasi ke Badan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 360.090.648.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar sembilan puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga total RAPBN-P TA 2015 Kementerian Pariwisata menjadi Rp 2.415.781.240.000,00 (dua triliun empat ratus lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), sebagaimana tercantum pada tabel berikut : TABEL 3.10 Rincian Perubahan Belanja Kementerian Pariwisata Pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 (dalam ribu rupiah) NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

APBN TA 2015

PERUBAHAN

RAPBNP TA 2015

1

Kementerian Pariwisata

1.355.781.240

1.060.000.000

2.415.781.240

2

Badan Ekonomi Kreatif

360.090.648

(360.090.648)

-

1.715.871.888

699.909.352

2.415.781.240

Total

Selanjutnya Kementerian Pariwisata mendapatkan tambahan dari BA-BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), melalui Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP-SABA) 999.08, dengan rincian sebagai berikut : 1. SP-SABA

Nomor

STAP-013/AG/2015

tanggal

14

April

2015,

sebesar

Rp 3.550.865.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk Dukungan Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (Side Event Asian African Parade); 2. SP-SABA Nomor STAP-019/AG/2015 tanggal 11 Juni 2015 dari Menteri Keuangan

sebesar Rp 10.770.658.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta


58

penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Badan Ekonomi Kreatif; 3. SP-SABA

NomorSTAP-028/AG/2015

tanggal

6

Juli

2015

sebesar

Rp 42.566.915.000,00 (empat puluh dua miliar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran eks Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif. Sehingga Pagu Kementerian Pariwisata Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut: Tabel 3.11 REKAPITULASI APBN KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2015 (ribuan rupiah)

NO

SATUAN KERJA

DIPA 2015

1

Sekretariat Kementerian

300.167.843

2

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

3

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara

4

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara

5

Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Total

SP SABA

SP SABA

14 APRIL 2015 11 JUNI 2015 10.770.658

351.535.245

6 JULI 2015 42.566.915

353.505.416

1.015.154.740

3.550.865

348.262.225

404.212.052

2.415.781.240

JUMLAH

351.535.245

1.015.154.740

344.711.360

SP SABA

404.212.052

3.550.865


10.770.658

42.566.915 2.472.669.678

59

Usulan anggaran belanja tambahan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) TA 2015 yang pertama melalui surat pada tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp 33.489.251.000 lalu Bekraf mengirimkan surat kembali pada tanggal 23 Oktober 2015 perihal perubahan usulan anggaran belanja tambahan Bekraf sebesar Rp 21.231.767.200 kepada Menteri Pariwisata. Menindaklanjuti surat dimaksud, Menteri Pariwisata mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan pada tanggal 28 Oktober 2015. Lalu Kementerian Keuangan melakukan penelitian/penelahaan terhadap usulan dimaksud pada tanggal 23 November 2015, dari usulan semula Rp 21.231.767.200 setelah ditelaah bersama Direktorat Anggaran III disetujui sebesar Rp 6.670.913.500 dan ditetapkan melalui SPSABA nomor STAP-049/AG/2015 tanggal 3 Desember 2015. Dengan ditetapkannya surat tersebut maka total anggaran Kementerian Pariwisata adalah sebesar Rp.2.479.340.591.000 . Realisasi anggaran Kementerian Pariwisata Tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 3.12 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2015

NO

SATKER

PAGU

REALISASI

%

1

SATKER KANTOR PUSAT

1.899.341.225.000

1.588.978.235.745

83,66%

310.362.989.255

2

SATKER UPT

224.664.726.000

190.160.318.260

84,64%

34.504.407.740

3

SATKER DEKONSENTRASI (DK)

85.714.720.000

72.975.373.778

85,14%

12.739.346.222

4

SATKER TUGAS PEMBANTU (TP)

87.093.642.000

67.954.686.339

78,02%

19.138.955.661

5

SATKER YANG SUDAH CUTOFF

182.526.278.000

182.267.605.810

99,86%

258.672.190

2.479.340.591.000

2.102.336.219.932

84,79%

377.004.371.068

TOTAL


SISA ANGGARAN

60

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pagu anggaran Kementerian Pariwisata sebesar Rp.2.479.340.591.000,- sampai dengan akhir Desember 2015 telah terserap sebesar Rp.2.102.336.219.932,-

atau

sebesar

84,79%.

Terdapat

sisa

dana

sebesar

Rp.377.004.371.068,- atau sebesar 15,21%, yang merupakan hasil efisiensi dan optimalisasi dari kegiatan-kegiatan di lingkungan Kementerian Pariwisata. Pada

tahun

2015,

Sekretariat

Kementerian

memperoleh

alokasi

anggaran

Rp.353.505.416.000,- pada perjalanannya terjadi beberapa kali revisi sehingga pagu akhir menjadi sebesar Rp.276.658.540.000,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus lima puluh

Belanja Modal 11%

Belanja Pegawai 41%

delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan terbagi dalam jenis belanja, sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai : Rp 104.235.716.000 2. Belanja Barang

: Rp 134.845.373.000

3. Belanja Modal

: Rp

37.577.451.000

4. Belanja Bansos

: Rp

-

Belanja Barang 48%

Dari pagu per jenis belanja di atas secara rinci dijabarkan kedalam 16 jenis akun, sebagai berikut: Belanja Pegawai

: Rp

104.235.716.000

a. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

: Rp

65.193.410.000

b. Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara

: Rp

425.208.000

c. Belanja Honorarium

: Rp

2.925.323.000

d. Belanja Lembur

: Rp

323.476.000

e. Belanja Transito

: Rp

34.368.299.000

Belanja Barang

: Rp

134.845.373.000

f. Belanja Barang Operasional

: Rp.

19.425.545.000

g. Belanja Barang Non Operasional

: Rp.

22.613.733.000

h. Belanja Jasa

: Rp.

20.831.100.000

i.

Belanja Pemeliharaan

: Rp.

18.773.029.000

j.

Belanja Barang Persedian

: Rp

10.075.163.000

k. Belanja Perjalanan Dalam Negeri

: Rp.

37.213.015.000

l.

: Rp.

5.913.788.000

: Rp

37.577.451.000

Belanja Perjalanan Luar Negeri

Belanja Modal


61

m. Belanja Modal Tanah

: Rp.

400.000.000

n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

: Rp.

26.707.451.000

o. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

: Rp

10.000.000.000

p. Belanja Modal Lainnya

: Rp.

470.000.000

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Biro sebagai penanggung jawab kegiatan diperlukan adanya dukungan dana untuk menunjang tercapainya target yang telah ditentukan. Berikut ini rincian alokasi anggaran pada masing-masing kegiatan beserta realisasi daya serapnya: Matriks realisasi anggaran Sesmen 2015 No

1.

2.

3.

4.

Satuan Kerja & Kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi Publik (Peningkatan Layanan Hukum dan Komlik) Biro Perencanaan dan Keuangan (Pengembangan Perencanaan dan Keuangan) Biro Umum, kepegawaian dan Organisasi (Peningkatan Layanan Administrasi umum, Kepegawaian, dan Organisasi) Inspektorat (Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas)

JUMLAH

Pagu

Realisasi

%

9.553.903.000

9.025.222.402

94,47

18.361.318.000

17.593.962.476

95,82

235.636.932.000

191.310.987.856

81,19

13.106.387.000

9.525.151.374

72,68

276.658.540.000

227.455.324.108

82,22

Sumber : Online Manajemen Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara

Sehubungan dengan realiasi penyerapan anggaran sebagaimana digambarkan di atas, beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi, adalah antara lain: 1.

Perubahan Organisasi/ Nomenklatur berakibat pada penyesuaian kembali atas program dan anggaran, sehingga DIPA awal Tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sehubungan dengan perubahan tersebut;

2.

DIPA Kementerian Pariwisata yang disesuaikan dengan struktur organisasi baru, ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2015. (dilakukan CUT OFF bulan Mei – Juni 2015).


62

3.

DIPA awal Tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya mengingat dengan dikeluarkannya surat Kementerian Keuangan, antara lain ; Surat Menteri Keuangan Nomor S-762/MK.02/2014 tanggal 14 November 2014,

tertulis

“Kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur, anggaran yang dapat dicairkan hanya komponen 001 (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)”; 4.

Surat Dirjen Perbendaharaan S-3047/PB/2015 tanggal 16 April 2015, bahwa DIPA APBNP dapat dilaksanakan setelah Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Struktural ditetapkan

5.

Pelantikan Pejabat Struktural dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2015

6.

Rencana penyerapan anggaran yang telah disusun mengalami perubahan sehingga perlu disesuaikan kembali dengan organisasi baru;

Upaya yang dilakukan 1.

Menyusun petunjuk teknis yang diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA

2.

Menginstruksikan agar setiap satuan kerja segera menyelesaikan proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya

3.

Meningkatkan koordinasi dengan Instansi lain terkait permasalahan yang ditemui pada saat pelaksanaan, dalam hal ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait proses pengadaan barang dan jasa serta Kementerian Keuangan terkait proses pelaksanaan anggaran

4.

Menjadikan APIP sebagi mitra dalam proses pelaksanaan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan anggaran sehingga tidak berdampak pada pertanggungjawaban.


63



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


3

BAB

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, merupakan acuan yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja, pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang. Pada tahun anggaran 2015 Kementerian Pariwisata telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan pernyataan, kesepakatan, sekaligus perjanjian kinerja antar unsur-unsur pemangku kepentingan didalam organisasi sebagai wujud tekad dan komitmen dalam pencapaian target-target yang telah direncanakan. Berikut ini akan diuraikan Target dan Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Sekretariat Kementerian tahun 2015, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, sebagai berikut :


17

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja No

Sasaran

1.


2015

Indikator Kinerja 1. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata (predikat) 2. Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (nilai)


: :

Target

Realisasi

%

WDP


-

A

BB

-

Rp. 276.658.540.000,00. Rp. 227.921.484.932,00.

3.2 Capaian dan Analisis Kinerja 2015 Ditinjau dari capaian kinerja sasaran tahun 2015, Sekretariat Kementerian Pariwisata telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Berikut target dan capaian kinerja, dilihat dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. 1.Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Meningkatnya Kualitas Kinerja Organisasi Kementerian Pariwisata

I

ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Organisasi Kementerian Pariwisata adalah Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata, yang diberikan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) dan Predikat Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pariwisata, yang merupakan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian, sebagai berikut:

1.

Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,


18

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Upaya konkrit dalam mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi di lingkungan Kementerian Pariwisata selaku instansi pemerintah yang melaksanakan penggunaan dana APBN berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan negara serta melaksanakan pengintegrasian pelaporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Perpres No 8 Tahun 2006 tentang Laporan Kinerja dan Keuangan yang merupakan konsekuensi logis dari penerapan anggaran berbasis kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas pengelolaan keuangan adalah opini laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu secara berurutan dari penilaian yang paling rendah, yaitu: (1) Tidak diyakini kewajaran (Adverse); (2) Tidak memberikan pendapat (Disclaimer); (3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan (4) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian ini diukur melalui kriteria pemberian opini atas audit laporan keuangan oleh BPK yang meliputi: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Capaian indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata, adalah sebagai berikut : Tabel 3. 2 Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata No

1.

Indikator Kinerja


Target

Realisasi

Capaian (%)

WDP


-

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata pada saat penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih dalam proses audit BPK, sehingga belum dapat diukur apakah indikator kinerja ini mencapai target atau tidak. Untuk melihat perkembangan indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator di tahun 2013-2015. Perbandingannya terlihat pada tabel berikut ini:


19

Tabel 3. 3 Perbandingan Opini Laporan Keuangan Tahun 2013-2015 2015 Indikator Kinerja


Realisasi

2014

Capaian (%)


-

Realisasi

Disclaimer

2013

Capaian (%)

-

Realisasi

Disclaimer

Capaian (%)

-

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2013 dan 2014 capaian tidak mengalami peningkatan, sedangkan untuk tahun 2015 pada saat penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 2015 ini masih dalam proses audit BPK, sehingga belum dapat diketahui apakah di Tahun 2015 ini mengalami peningkatan atau penurunan. Penurunan opini laporan keuangan pada tahun 2013 dan 2014 penyebab utamanya adalah perubahan nomenklatur organisasi kementerian, semula Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan terakhir saat ini menjadi Kementerian Pariwisata. Perubahan berulang pada nomenklatur organisasi kementerian ini berakibat pada penataan dan pencatatan aset (aset tetap, peralatan, mesin dan nilai barang persediaan) mengalami dinamika perubahan yang cukup signifikan sehingga berpengaruh pada nilai transaksi yang keluar dan masuk dalam neraca baik pada sistem akuntansi keuangan maupun pada sistem manajemen akuntansi barang milik negara. Untuk meningkatkan pencapaian laporan keuangan agar tidak mendapat opini disclaimer lagi di Tahun 2015, telah ditempuh berbagai strategi, antara lain: 1.

Melakukan reinventarisasi terhadap nilai keseluruhan aset dan nilai barang persediaan yang dialihkan;

2.

Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan secara memadai melalui berbagai bimbingan teknis dan sosialisasi;

3.

Membentuk sifat dan sikap profesional dalam melaksanakan tugas dengan meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada masing-masing satuan kerja;


20

4.

Menyusun rencana kerja secara jelas dan terukur untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan;

5.

Memahami pemanfaatan laporan keuangan yang tidak hanya untuk keperluan pertanggungjawaban,

namun

juga

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

pengambilan keputusan; 6.

Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara sehingga terwujud laporan keuangan yang handal dan akuntabel;

7.

Mengupayakan pemberian reward and punishment bagi pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan yang profesional dan tekun.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya Kementerian Pariwisata dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan, Kementerian keuangan telah memberikan penghargaan sebagaimana tertuang dalam surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S22/017/PB/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang kesesuaian penyajian saldo kas Bendahara pengeluaran antara laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dengan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). “Diakhir tahun 2015 Kementerian Pariwisata mendapat penghargaan atas Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015 Dengan Tingkat Akurasi Tinggi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan”

Penghargaan atas Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Pada Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dengan Tingkat Akurasi Tinggi dari Kementerian Keuangan

Disamping itu penghargaan ini juga menjadi suatu hal yang membanggakan karena hanya 10 Kementerian/Lembaga yang mendapatkan penghargaan tersebut. Berikut ini 10 Kementerian/Lembaga dimaksud:


21

Tabel 3.4 Daftar Kementerian/Lembaga Penerima Penghargaan dari Kementerian Keuangan No

Kode BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

012 115 080 065 055 075 027 081 040 019

Nama Kementerian Negara/Lembaga Kementerian Pertahanan Badan Pengawas Pemilu Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kementerian Sosial Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kementerian Pariwisata Kementerian Perindustrian

Sumber: Kemenkeu 2015

Penghargaan atas penyajian saldo kas Bendahara pengeluaran antara laporan Pertanggungjawaban

(LPJ)

Bendahara

dengan

Laporan

Keuangan

Kementerian/Lembaga (LKKL) tersebut diharapkan dapat diikuti perbaikan melalui penataan aset, sehingga akan meningkatkan opini BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Pariwisata. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung tercapainya indikator tersebut serta percepatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas laporan keuangan, adalah sebagai berikut: 1. Penyelesaian Masalah Perbendaharaan Melakukan koordinasi dalam rangka mempercepat proses penyelesaian rekomendasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat, serta mengadakan pemantauan tindaklanjut penyelesaian tuntutan ganti rugi kepada para pengelola keuangan

baik pusat

maupun

daerah

(UPT/SKPD) sebagai dasar untuk

menyelesaikan masalah temuan, piutang dan langkah-langkah untuk meningkatkan opini laporan keuangan, dengan hasil sebagai berikut: a.

Dokumen hasil pemantauan penyelesaian masalah perbendaharaan berupa data temuan hasil pemeriksanaan Inspektorat dan BPK pada penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sejak tahun 2006 s.d. 2015.

b.

Dokumen hasil pemantauan penyelesaian masalah perbendaharaan berupa data temuan hasil pemeriksanaan Inspektorat sejak tahun 2007 s.d. 2015


22

c.

Dokumen hasil pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2004 s.d. 2014.

d.

Membuat surat-surat terkait temuan BPK tahun 2015: 1) Dalam rangka Sistem Pengendalian Internal (SPI), berupa tindak lanjut rekomendasi BPK atas SPI sebanyak 8 surat dan pemberian teguran sebanyak 7 surat; 2) Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut rekomendasi BPK dalam LHP sebanyak 9 surat dan pemberian teguran sebanyak 36 surat.

e.

Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pariwisata

melalui

Keputusan

Menteri

Pariwisata

Nomor

KM.56/KP.207/MP/2015 tanggal 5 Agustus 2015, dengan tugas membantu menteri dalam memroses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, pejabat lain di lingkungan Kementerian Pariwisata dan/atau pihak ketiga yang pembebanannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Melakukan Koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Pariwisata; Pengelolaan dan koordinasi merupakan kegiatan atau bagian yang sangat penting, terutama menyangkut proses mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi kegiatan, diperlukannya koordinasi pada lini organisasi yang merupakan bagian/mekanisme, peraturan, prosedur, cara teknik dari Pelaksanaan Anggaran, melalui antara lain : a. Melakukan Evaluasi pelaksanaan anggaran dengan melakukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi permasalahan dalam Pelaksanaan Anggaran yang ada pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pariwisata baik di Kantor Pusat mapun UPT Daerah dan memberikan solusi. b. Implementasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang berkelanjutan. c. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian

Pariwisata

serta

percepatan

penyerapan

anggaran

di

triwulan/periode berikutnya


23

d. Meningkatkan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan lembaga lain yang terkait. e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta pengembangan pelaksanaan anggaran dilingkungan Kementerian Pariwisata baik di Pusat maupun di daerah. f. Menemukenali

berbagai

permasalahan

dilapangan

yang

menjadi

faktor

penghambat pelaksanaan anggaran. g. Untuk meningkatkan jalinan kerjasama melalui koordinasi secara dinamis dengan unit kerja di pusat dan UPT-UPT yang ada di daerah. h. Melakukan pembinaan secara insentif dan kontinyu. i. Mengukur keberhasilan program dan kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan. 3. Meningkatkan pengelolaan PNBP Melalui Pemantauan laporan realisasi anggaran pendapatan secara intensif, Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP dan menetapkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2016, sehingga dapat meningkatkan penerimaan PNBP di lingkungan Kementerian Pariwisata, realisasi dimaksud dapat dilihat pada grafik berikut ini, Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2011 - 2015 14.000.000.000

12.000.000.000 10.000.000.000 BDG 8.000.000.000

BALI MDN

6.000.000.000

MKS BIRO UMUM

4.000.000.000 2.000.000.000 2011

2012

2013


2014

2015

24

4. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kementerian tahun 2014 Unaudited dan Audited, Laporan Keuangan semester I tahun 2015, Pseudo laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober dan 30 November 2015; 5. Implementasi Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual Mulai tahun 2015, Kementerian Pariwisata mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya padasaat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akunakun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, Kemenpar akan mendapatkan beberapa manfaat antara lain: a. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan penyajian laporan keuangan Kemenpar dalam rangka mewujudkan good governance, clean government. b. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada seluruh tahapan siklus anggaran antara lain dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, pengendalian defisit anggaran dan penentuan besaran biaya penyelenggaraan pemerintahan; c. Menjadi salah satu alat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Sejalan dengan tujuan Pemerintah untuk senantiasa memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban

Keuangan

Negara,

maka

akuntansi

berbasis

akrual

membutuhkan strategi dalam penerapannya. Strategi yang dilakukan Kemenpar dalam rangka implemetansi akuntansi berbasis akrual adalah: a. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan komitmen pimpinan serta pemahaman dan kemampuan SDM; b. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi SDM penyusun Laporan Keuangan;


25

c. Menyusun dan melaksanakan secara komprehensif tahapan-tahapan penerapan akuntansi berbasis akrual sejak persiapan hingga pelaksanaan; d. Menyusun Petunjuk Teknis Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Kemenpar; e. Mengoptimalkan fungsi assurance dan consulting Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai mitra kerja untuk menyelesaikan permasalahan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Pembukaan kegiatan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Kawasan Wisata Kemeterian Pariwisata

6. Pembinaan Pengelola Keuangan. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab serta memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan sehingga diharapkan dapat menciptakan

pengelolaan

keuangan yang ekonomis, efesien, efektif, transparan dan akuntabel melalui anggaran berbasis kinerja. Untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan, tertib administrasi, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam menerapkan sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan tersebut, telah dilaksanakan beberapa bimbingan teknis, antara lain: bimbingan teknis sertifikasi SAI, bimbingan teknis penguji tagihan, bimbingan teknis penyusunan kontrak dan HPS, pembekalan kemampuan teknis pengelola keuangan.


26

Kegiatan Pembekalan Kemampuan Teknis Pengelola Keuangan

7. Kegiatan Pembinaan Pengelola BMN Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pariwisata, melalui kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara, Bimbingan Teknis Persediaan, Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Pengadaan. PERMASALAHAN Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target Opini Laporan Keuangan tahun 2015, sehingga berakibat pada pencapaian yang belum maksimal, antara lain: 1. Belum optimalnya komitmen para pejabat pusat dan daerah dalam mendorong kualitas penyusunan laporan keuangan dan percepatan penyelesaian temuan sehingga terkesan lambat dalam menindaklanjuti temuan dalam LHP BPK; 2. Belum adanya penerapan reward and punishment, sehingga para pelaksana kurang termotivasi untuk meningkatkan kinerja di lingkungan unit kerja masing-masing; 3. Kualitas operator penyusun Laporan Keuangan pada masing-masing satuan kerja belum optimal, sehingga laporan keuangan belum disajikan dan diungkapkan secara lengkap (full disclosure); 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para Penanggung Jawab kegiatan belum sepenuhnya taat terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara sehingga temuan berulang pada pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan perjalanan dinas masih terjadi; 5. Opini Keuangan Disclaimer, dapat menurunkan alokasi anggaran Kementerian Pariwisata di tahun-tahun berikutnya, bahkan lebih jauh dapat berdampak pada


27

tidak meningkatnya tunjangan kinerja pegawai, yang pada akhirnya dapat menurunkan motivasi kerja pegawai; 6. Penurunan kapasitas Inspektorat, sebagai akibat bergesernya Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Klaster III, dalam hal ini Inspektur Jenderal (eselon I) menjadi Inspektorat (eselon II). Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan kecepatan proses audit internal Kementerian Pariwisata; 7. Inventarisasi

barang milik negara belum selesai. Kondisi ini

berpotensi

mempengaruhi kinerja akuntabilitas Kementerian Pariwisata khususnya opini keuangan, mengingat permasalahan barang milik negara ini merupakan penyumbang terbesar opini disclaimer yang diperoleh Kementerian Pariwisata; 8. Kompetensi SDM Auditor belum memadai, sehingga dibutuhkan percepatan peningkatan kapasitas auditor di lingkungan Kementerian Pariwisata, agar dapat menjawab tantangan audit internal yang semakin besar sebagai akibat meningkatnya anggaran Kementerian Pariwisata di tahun-tahun berikutnya secara signifikan; 9. Kompetensi SDM Pengelola Keuangan, khususnya “Penyusun Laporan Keuangan” di masing-masing satker belum sepenuhnya memahami makna dari Peraturan2 terkait tentang Penyusunan Laporan Keuangan, akibatnya sering terjadi ketidaksesuaian dari sisi penyusunan, penyajian, maupun penyampaian sehingga saat dilakukan evaluasi masih banyak Laporan Keuangan satker semesteran/tahunan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UPAYA YANG DILAKUKAN Langkah-langkah yang dilakukan dalam meminimalisir permasalahan di atas, antara lain: 1. Melaksanakan percepatan proses pengadaan barang/jasa dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara rutin dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi; 2. Menyusun petunjuk teknis Sistem Akuntansi Berbasis Akrual, petunjuk teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan petunjuk teknis lainnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA; 3. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait permasalahan yang ditemui pada saat pelaksanaan, dalam hal ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait proses pengadaan


28

barang dan jasa serta Kementerian Keuangan terkait proses pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan; 4. Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, telah dilakukan upaya, sebagai berikut : a) Membentuk Tim Pengelola Perbaikan Sistem PNBP untuk memperbaiki Sistem Pengelolaan PNBP; b) Melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk penetapan saldo aset persediaan hasil likuidasi; c) Melaksanakan pembenahan menyeluruh atas pengelolaan Aset Tetap; d) Telah dibuat laporan inventarisasi aset sebagai tindak lanjut penyelesaian temuan BPK yaitu berupa maping database SIMAK, sinkronisasi SIMAK dan SAI, sinkronisasi LK BMN dengan LK DJKN, pendampingan Inventarisasi aset rusak berat, hilang, dikuasai pihak lain, pendampingan penyusunan laporan hasil Inventarisasi aset tetap, usulan penghapusan/hibah aset tetap, pendampingan tindak lanjut usulan hasil inventarisasi aset dan perbaikan database SIMAK komprehensif; e) Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan Tim Reinvetarisir asset; f) Melakukan In House Training dan pendampingan dengan instansi terkait (Kementerian Keuangan dan BPKP); g) Agar tercapainya Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata tahun 2015 yang berkualitas, sehingga Opini Laporan Keuangan kedepan menjadi lebih baik, maka Biro Perencanaan dan Keuangan – Sekretaris Kementerian Pariwisata melakukan Bimbingan Teknis Sertifikasi SAI terutama untuk tenaga operator SAK – SIMAK BMN Satker.


29

2.


Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang terselenggara secara manual atau komputerisasi yang dirancang dan ditetapkan untuk tujuan pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif. Penentuan Predikat SAKIP adalah berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB setiap tahunnya. Evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup review dan evaluasi atas aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan aspek evaluasi kinerja internal, serta aspek capaian kinerja output dan outcome serta kinerja lainnya. Capaian Indikator Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata, adalah sebagai berikut : Tabel 3. 5 Capaian Indikator Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.


A

BB

-

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata dengan target A (Memuaskan) dapat direalisasikan dengan predikat BB (Sangat Baik). Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015, diperoleh berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB dan disampaikan kepada Kementerian Pariwisata melalui Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3986/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan surat tersebut di atas, menetapkan bahwa Kementerian Pariwisata memperoleh nilai 72,08 atau predikat BB (Sangat Baik). Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.


30

Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di lingkungan Kementerian Pariwisata sudah menunjukkan hasil yang baik. Berikut rincian kategori tingkat akuntabilitas

“Pada tahun 2015 tingkat akuntabilitas kinerja Kementerian Pariwisata berada pada urutan 19 dari 77 K/L, dengan kategori BB (Sangat Baik).”

kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2015; kategori “AA” (Sangat Memuaskan) belum ada K/L

yang

memperoleh,

kategori

“A”

(Memuaskan) sebanyak 4 K/L, Kategori “BB” (Sangat Baik) sebanyak 21 K/L(termasuk Kementerian Pariwisata), Kategori “B” (Baik) sebanyak 36 K/L, kategori “CC” (Cukup) sebanyak 16 K/L, kategori “C” (Kurang) dan kategori “D” (Sangat Kurang), sudah tidak ada.

Untuk melihat perkembangan capaian indikator Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata, bila dibandingkan Realisasi dengan Target pada Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya sejak Tahun 2013-2015, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian Tahun 2013 s.d 2015 Terhadap Perjanjian Kinerja (PK) No

1.

Indikator Kinerja Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata

2015

2014

2013

Realisasi

(%)

Realisasi

(%)

Realisasi

(%)

BB

-

B

-

B

-

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi di tahun 2015 mendapat predikat BB (Sangat Baik) meningkat bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 dan 2013 dengan predikat B (Baik). Perbedaan predikat dan penilaian antara capaian tahun 2015 dengan 2014, sebagaimana Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terjadi karena


31

perubahan terhadap sistem pembobotan dalam menentukan nilai hasil evaluasi kinerja, perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.7 Perubahan Pembobotan tahun 2015 dan tahun 2014 NO

KOMPONEN SAKIP

1. 2. 3. 4. 5.

Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja Capaian Kinerja Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja

2015

2014

BOBOT

NILAI

BOBOT

NILAI

30 25 15 10 20 100

21,57 17,6 12,42 6,28 14,21 72,08 BB

35 20 15 10 20 100

26,13 14,08 12,04 7,05 14,67 73,97 B


Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perubahan pada komponen perencanaan kinerja pada tahun 2014 dengan bobot 35 % sedangkan pada tahun 2015 menjadi 30% dan untuk komponen pengukuran kinerja pada tahun 2014 dengan bobot 20% menjadi 25% pada tahun 2015. Dari perubahan tersebut, capaian pada tahun 2015 dengan nilai sebesar 72,08 turun sebesar 1,89 dari nilai 73,97 pada tahun 2014, namun untuk predikat Kementerian Pariwisata mengalami peningkatan dari predikat B menjadi predikat BB. Disamping perubahan sistem pembobotan dalam menentukan nilai hasil evaluasi kinerja, perubahan juga dilakukan terhadap penyebutan pada predikat dan kategori, perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.8 Perubahan Penyebutan Predikat dan Kategori 2015

2014

BOBOT

RANGE NILAI

INTERPRETASI

BOBOT

RANGE NILAI

INTERPRETASI

AA

>90 -100

AA

>85-100

Memuaskan

A BB B CC

>80 – 90 >70 – 80 >60 – 70 >50 – 60

A B CC C

>75-85 >65-75 >50-65 >30-50

Sangat baik Baik Cukup Baik Agak Kurang

C D

>30 - 50 0 - 30

Sangat Memuaskan Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup (Memadai) Kurang Sangat Kurang

D -

0-30 -

Kurang -



32

“Prestasi yang dicapai oleh Kementerian Pariwisata dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja tahun 2015 mendapat piagam penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden pada Desember 2015 yang dihadiri oleh seluruh pimpinan dan perwakilan Kementerian/Lembaga serta para kepala daerah.”

Penyerahan Penghargaan oleh Wakil Presiden RI, Bapak Jusuf Kalla kepada Kementerian Pariwisata yang diterima oleh Sekretaris Kementerian, Bapak Ukus Kuswara, di Istana Wapres.

Arahan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan publikasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian adalah salah satu upaya transparansi oleh pemerintah, selain itu dikatakan bahwa penyampaian laporan kinerja akuntabilitas tahunan tersebut menyerupai penyerahan rapor siswa di sekolah, dengan harapan akan ada perbaikan bagi kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah provinsi yang mendapat predikat di bawah kategori A. "Ini menjadi cara mengevaluasi dan meningkatkan kinerja kita semua, karena apapun yang kita lakukan jika tanpa evaluasi maka tidak akan bisa diketahui penilaiannya, baik secara makro maupun mikro.” Berdasarkan peringkat nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dari seluruh Kementerian/Lembaga Tahun 2015 dan Tahun 2014, peringkat Kementerian Pariwisata dapat dilihat tabel berikut;


33

Tabel 3.9 Target dan realisasi Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata NO.

INSTANSI


1 2 3

Kementerian Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Kelautan Perikanan Badan Pemeriksa Keuangan

A A A

Kementerian Keuangan KPK BPKP

A A A

A

A

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera Dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Kementerian Sekretaris Negara Kementerian Perindustrian Badan Pusat Statistik

BB

Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian PAN & RB

BB

BPKP

A

BB

Kementerian PPPN/Bappenas

A

BB BB BB

B B B

BB BB

18 19 20

Kementerian Pertanian Kementerian Pariwisata Lembaga Administrasi Negara

BB BB BB

Kementerian Perhubungan Kementerian Perdagangan Kementerian Hukum Dan Hak Assasi Manusia Setjen Mahkamah Konstitusi Sekretariat Kabinet Ri Badan Intelejen Negara Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan

B B B

17

Mahkamah Konstitusi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Perdagangan Kementerian Kesehatan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Kementerian Luar Negeri

Kementerian Pertahanan Kementerian Kesehatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Kehutanan Kementerian Riset dan Teknologi Kemendikbud

22

Kementerian Dalam Negeri

BB

B

23

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Badan Tenaga Nuklir Nasional

BB

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

BB

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Arsip Nasional Republik Indonesia Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Badan Kepegawaian Negara

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

24 25

BB BB BB BB BB

BB

INSTANSI


A

B B B

B B B B

B B B

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk predikat, Kementerian Pariwisata mengalami kenaikan, dari predikat B (Baik) di tahun 2014 menjadi predikat BB (Sangat Baik) di tahun 2015, namun untuk peringkat Kementerian Pariwisata mengalami penurunan,


34

berada pada peringkat 10 dari seluruh Kementerian/Lembaga di tahun 2014 menjadi peringkat 19 di tahun 2015, hal ini disebabkan karena seluruh Kementerian/Lembaga saat ini semakin termotivasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sehingga terdapat 20 Kementerian/Lembaga lain yang juga mendapat predikat BB (Sangat Baik). Berdasarkan hasil evaluasi di atas, untuk meningkatkan nilai dan predikat SAKIP Kementerian Pariwisata, Kementerian PAN & RB memberikan rekomendasi, sebagai berikut: a. Mendorong diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan

meminta seluruh unit kerja mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau outcome yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengkaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarannya (mengaitkan IKU dengan anggarannya) ; b. Melakukan monitoring, mengukur, dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang

disepakati di tiap tingkatan dan mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan (reward and recognition) atas capaian kinerja yang pantas; c. Inspektorat atau tim evaluasi agar terus mendorong dan memastikan unit kerja

untuk lebih akuntabel terhadap kinerjanya dan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja serta memberikan rekomendasi yang mampu membangun unit yang berbudaya (akuntabel terhadap) kinerja; d. Setiap penanggung jawab program agar melakukan evaluasi program dalam rangka

memastikam tersedianya jawaban terukur atas keberhasilan program-program prioritas atau unggulan yang ada di Kementerian. Penanggungjawab program harus memastikan keberhasilan maupun kekurangkeberhasilan suatu program secara nyata dan terukur, perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target grup (kelompok) tertentu yang menjadi target perubahan e. Meningkatkan transparansi dengan memastikan diunggahnya dokumen dan

informasi yang berhak (seharusnya) diketahui oleh publik (Seperti Renstra, Perjanjian Kinerja, IKU, dan Laporan Kinerja) kedalam laman (website) resmi milik Kementerian Pariwisata dan/atau milik unit kerja dan memastikan informasi yang disajikan bersifat terkini (updated).


35

f. Terus mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan Sistem

Akuntabilitas Kinerja di seluruh unit kerja, baik di pusat maupun di daerah. Dalam upaya meningkatkan capaian indikator Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata, telah dilakukan kegiatan-kegiatan, antara lain: 1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tahun 2015 – 2019 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya. Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019 disusun mengacu pada usulan Rencana Jangka Menengah yang disusun Kementerian Pariwisata, serta Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta mengemban amanat visi dan misi Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla sebagaimana tertuang dalam NAWA CITA. Renstra Kementerian Pariwisata disusun sebagai pedoman penyusunan program, kegiatan dan pelaksanaan kebijakan yang merupakan salah satu subkomponen dari komponen Perencanaan Kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan bobot 30% dalam mengevaluasi tingkat akuntabilitas kinerja. 2. Penyusunan Renja K/L Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional, penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah

(RKP)

dengan

memperhitungkan

ketersediaan

anggaran.

RKP

merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

RAPBN dan

dasar pelaksanaan

kegaitan-kegiatan

yang akan

dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan


36

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Renja K/L merupakan dokumen perencanaan yang

berisi

program

dan

kegiatan

suatu

Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana Strategis K/L (Renstra K/L) yang bersangkutan Penyusunan

dalam

satu

Renja

Kementerian/Lembaga

tahun

anggaran.

K/L

oleh

dilaksanakan

setelah

dikeluarkannya surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan

tentang

Pagu

Indikatif

Kementerian/Lembaga yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum serta Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional. Pagu Indikatif tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan kegiatan prioritas yang pendanaannya terdiri atas rupiah murni, PHLN, dan PNBP. Berkenaan dengan telah diberlakukannya penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) secara penuh yang menggunakan struktur program dan kegiatan hasil restrukturisasi, maka mekanisme penyusunan Renja K/L menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian visi dan misi Kementerian Pariwisata, Sekretariat Kementerian dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

telah

mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Kementerian (Renja K/L) Tahun 2015. Renja K/L ini merupakan pengganti fungsi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dulu menjadi salah satu subkomponen dalam mengevaluasi AKIP. Dengan adanya Renja K/L ini, diharapkan sasaran dari masing-masing program dan kegiatan akan semakin tampak dan jelas karena masing-masing telah dilengkapi dengan indikator dan rencana tingkat capaian (target) secara kuantitatif. Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015 yang bersifat indikatif.


37

3. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perbaikan governance dan sistem manajemen

merupakan

penting

dalam

agenda reformasi

pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan sekaligus

akuntabilitas peningkatan

dan kinerja

berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya secara mandiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem dan mekanisme pelaksanaan demikian perlu adanya evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melihat sampai sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerja organisasinya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Salah satu dokumen untuk mengukur kinerja perlu dilakukan perjanjian kinerja, dokumen tersebut merupakan salah satu subkomponen dari komponen Perencanaan Kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu


38

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan

tahun-tahun

sebelumnya.

Dengan

demikian

target

kinerja

yang

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 4. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Kementerian memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana

bagi

Kementerian

Pariwisata

untuk

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh

para

stakeholders

(Presiden,

Instansi

Pemerintah Pusat/Daerah, Pelaku/industri pariwisata). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sumber informasi bagi internal Kementerian Pariwisata untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam laporan akuntabilitas kinerja Kementerian tahun 2014 harus dapat memenuhi kebutuhan bagi pengguna baik eksternal dan internal. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pariwisata pada Tahun Anggaran 2015 telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang mulai dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat eselon II, eselon I, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2014. 5. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kinerja dari suatu organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan


39

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat kemajuan kinerja organisasi diperlukan suatu indikator atas keberhasilan yang diraih. Indikator

kinerja

adalah

ukuran

keberhasilan

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan, sasaran, atau kegiatan yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Diantara konsep indikator kinerja adalah konsep Indikator Kinerja Utama (IKU) atau yang dikenal dengan Key Performance Indicators (KPI). Setiap organisasi atau K/L memiliki IKU yang berbeda-beda, tergantung pada tujuan, fungsi dan strategi masing-masing organisasi. Kebijakan penyusunan IKU di lingkungan Kementerian Pariwisata pada dasarnya terintegrasi dengan berbagai dokumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang meliputi dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Perjanjian Kinerja (PK), Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP), sedangkan IKU itu sendiri merupakan subkomponen dari komponen Pengukuran Kinerja yang tidak terpisah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja. Setiap Instansi pemerintah menurut Peraturan Kemen PAN dan RB Nomor. PER/09.M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007, wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). 6. Penyempurnaan Aplikasi E-Performance Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan menindaklanjuti amanah dalam Road Map Reformasi Birokrasi, perlu adanya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi dengan tujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja, yang salah satunya melalui pemanfaatan aplikasi berbasis web yaitu e-Performance. E-Performance adalah aplikasi sistem


40

akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. aplikasi ini telah dioperasikan sejak tahun 2014, namun berkenaan dengan adanya perubahan struktur organisasi yang berdampak pada perubahan indikator kinerja, sehingga pada tahun 2015 telah dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan yang cukup signifikan terhadap aplikasi dimaksud, baik pada tampilan maupun pada menu input data. Server khusus untuk aplikasi e-Performance ditempatkan pada ruangan Billing Cabinet Server Pusat Data dan Informasi. Untuk mengakses dapat dilakukan melalui Web www:\\eperformance.kemenpar.go.id. Masuk ke web ini, langsung dapat melihat capaian kinerja kementerian sampai dengan capaian eselon II per triwulan, tanpa login melalui user name atau password. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Dokumen yang digunakan untuk menginput data: dokumen Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja, DIPA/POK dan realisasi anggaran serta realisasi kinerja, dengan aplikasi ini publik dapat melihat capaian kinerja kementerian s.d. eselon II per triwulan. Dengan adanya aplikasi e-Performance diharapkan pengukuran kinerja dapat dilakukan setiap triwulan. Ini yang diharapkan baik oleh Kementerian Pariwisata maupun oleh Kementeria PAN & RB agar dapat meningkatkan kinerja dan mendorong percepatan tercapainya target kinerja per triwulan. Diharapkan aplikasi e-Perfromance dapat dimanfaatkan secara maksimal karena berdampak pada pemenuhan kewajiban untuk meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan selanjutnya berdampak pula pada penilaian yang menjadi syarat peningkatan besaran tunjangan kinerja aparatur negara di lingkungan Kementerian Pariwisata.


41

Tampilan Aplikasi e-Performance Kementerian Pariwisata

7. Reviu desain Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Kementerian Review Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonom Kreatif, dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Sistematika penyajian belum sesuai PERKA-687/K/D4/2012; b. Indikator keberhasilan perlu dirumuskan kembali; c. Belum adanya strategi penyelenggaraan SPIP yang spesifik; d. Menambahkan metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan rencana kerja pengendalian; e. Rencana kerja informasi dan komunikasi perlu ditambahkan. Hasil review berupa Desain Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Kementerian Pariwisata dan memuat informasi tentang pemahaman bagi para pejabat dan pegawai tentang SPIP, profil lingkungan pengendalian, prioritas obyek penyelenggaraan SPIP dan rencana kerja penguatan pengendaliannya. Berdasarkan informasi yang disajikan ini, seluruh pejabat dan pegawai diharapkan mempunyai kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kementerian Pariwisata. Kegiatan Review Desain Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Kementerian Pariwisata yang pertama diselenggarakan di Hotel Alila Jakarta pada tanggal 5 November 2015 dan dilanjutkan pada tanggal 17 s.d. 19 Desember 2015 di


42

Hotel Aston Cirebon dengan peserta masing-masing berjumlah 33 orang. Peserta berasal dari Lingkungan Sekretariat Kementerian yaitu: Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi, Biro Hukum dan Komunikasi Publik serta dari Inspektorat.

Foto kegiatan Review Desain Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Kementerian Pariwisata 8. Reviu Permen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP Dalam rangka untuk mencapai hasil pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, pada tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.97/UM.001/MPEK/2011 tentang Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalaian

Intern

Pemerintah

di

lingkungan

kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif. Namun pada tahun 2015 terjadi perubahan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata. Oleh karena itu telah ditindaklanjuti dengan mereviu Peraturan Menteri tersebut dengan melibatkan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian pariwisata mealalui rapat-rapat dan konsinyering yang didampingi

oleh Badan Pemeriksa

Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


43

Diharapkan melalui Peraturan Menteri tersebut dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pertanggungjawaban, agara dapat terlaksana secara tertib, terkendali serta efektif dan efisien.

Foto Kegiatan Reviu Permen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP 9. Membentuk Tim Crisis Centre Dalam rangka pengendalian dampak bencana terhadap krisis kepariwisataan, melalui melalui Kepmen 04/UM.001/MP/2014 tanggal 29 Desember 2014, kementerian Pariwisata membentuk Pusat Pengendalian Krisis Pariwisata. Keberadaan Crisis Center pariwisata yang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata adalah bentuk kebijakan yang preventif dan responsif terhadap berbagai kondisi dan ancaman yang berpotensi berdampak pada sektor pariwisata di tanah air. Crisis Center Pariwisata ini tidak hanya berfungsi pada bentuk-bentuk tanggap darurat dengan menyiapkan serangkaian pelayanan tetapi juga mempunyai cakupan lebih luas yakni memberikan rasa optimisme bagi wisatawan dalam menghadapi situasi krisis. Pada sisi lain, Crisis Center Pariwisata ini diharapkan dapat memberikan iklim kondusif bagi dunia kepariwisataan di Indonesia dengan tetap memberikan komitmen pelayanan yang optimal pada berbagai kondisi yang ada termasuk kondisi krisis. Tujuan membentuk Tim Crisis Center Pariwisata adalah : a. Terbangunnya informasi yang memadai dalam memenuhi kebutuhan para wisatawan dan publik seperti status bencana/ krisis beserta skala dampaknya, informasi akomodasi, transportasi dan lainnya. b. Bentuk respon cepat (tanggap darurat/ emergency respon) dalam mendampingi


44

wisatawan ketika dihadapkan pada kondisi yang tidak diharapkan akibat kondisi krisis, baik menyangkut transportasi maupun akomodasi. Pada sisi lain, keberadaan Crisis Center Pariwisata ini juga mempunyai cakupan lebih luas yakni memberikan rasa optimisme bagi wisatawan dalam menghadapi situasi krisis. c. Upaya meminimalkan dampak turunnya wisatawan

serta memberikan iklim

kondusif bagi dunia kepariwisataan nasional dengan tetap memberikan komitmen pelayanan yang optimal pada berbagai kondisi yang ada termasuk kondisi krisis. d. Upaya Kementerian Pariwisata melibatkan para stakeholder terkait untuk turut membangun dan memulihkan dunia kepariwisataan di tengah terjadinya krisis. 10.

Pengelolaan Informasi Eksekutif Publikasi yang dilakukan bertumpu pada pengelolaan media sosial dengan Facebook sebagai platform utama, yang kemudian disebarkan melalui platform lain seperti Twitter, Instagram, dan Path. Upaya penyebaran tersebut didukung oleh beberapa program kegiatan, dukungan media digital, dukungan netizen secara online dan offline, serta pembuatan video youtube. Konsinyering dan temu netizen pernah dilakukan 2 kali pada tanggal 20 November di Pisa Cafe Jakarta, dan 3 Desember 2015 di Hotel Inbis Tamarin, Jakarta. Koordinasi yang telah dilaksanakan dengan Key Opinion Leader (KOL) itu telah

menghasilkan;

#WonderfulJakMar2015

dengan

8.529.183

impresi,

#LaksamanaChengHo (TTI) dengan 20.774.155 impresi, #FestivalDanauToba (TTI) dengan 13.280.501 impresi, #Borobudur10K dengan 7.724.813 impresi dan #WakatobiWafe dengan 183.099.811 impresi. 11.

Apresiasi Media Cetak dan Elektronik 2015 Perkembangan perjalanan pariwisata di dalam negeri menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini sejalan dengan upaya mensukseskan program Wonderful Indonesia. Berbagai daerah tujuan wisata selain Bali, sudah mulai menjadi bagian dari pemberitaan dalam rangka menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah-daerah tersebut. Untuk itu guna membangkitkan minat pers, jurnalis/penulis baik yang profesional maupun amatir dalam menulis keindahan dan kekayaan yang tersembunyi dari daerah – daerah tersebut, Kementerian Pariwisata memandang perlu untuk melakukan penilaian terhadap


45

tulisan/liputan TV dan Radio yang mampu menggugah minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata di dalam negeri. Untuk memberikan apresiasi kepada para jurnalis dan stasiun televisi juga radio atas tulisan dan program tayangan tentang promosi pariwisata, Menteri Pariwisata memberikan penghargaan “Anugerah Pewarta Wisata Indonesia Bagi Media Cetak dan Elektronik“ bagi karya tulisan dan liputan televisi juga radio terbaik. Kegiatan ini yang telah berlangsung sejak tahun 2003, dan memperoleh sambutan yang sangat positif dari berbagai media cetak, stasiun TV, Radio dan Media On-Line dan perwakilan Media Asing di Indonesia juga dari perusahaan penerbangan dan Asosiasi industri pariwisata. Oleh karena itu ”APRESIASI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK” perlu dilanjutkan dalam bentuk pemberian penghargaan untuk katagori tulisan di media cetak serta online dan liputan berita di televisi dan radio. Maksud dari kegiatan ini adalah Adanya kerjasama timbal balik yang seimbang dalam bentuk penghargaan/ apresiasi terhadap pers, jurnalis dan televisi. 12.

Peningkatan Pemahaman Bidang Pariwisata Bagi Jurnalis dan Pers Tahun 2015 Media massa memiliki peran penting dalam pengembangan pembangunan pariwisata di Indonesia. Melalui pemberitaan dan penulisan di berbagai media baik cetak, online maupun elektronik, dapat memberikan dampak yang cukup besar

dalam

pembentukan

opini

publik.

Sesuai

konsep

pembangunan

kepariwisataan yang meletakan pemerintah, swasta dan kalangan media massa sebagai pilar utama, memiliki saling keterkaitan sekaligus juga saling mendukung dan menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya ini telah memperoleh tanggapan yang positif dari kalangan pers. Komunikasi

Publik,

Kementerian

Oleh karena itu maka Biro Hukum dan Pariwisata

merasa

optimis

penyelenggaraan ”Peningkatan Pemahaman Bidang Pariwisata

bahwa

Bagi Jurnalis

Tahun 2015” adalah langkah dan upaya strategis dalam rangka membina kemitraan dan sarana efektif dan efisien.


46

Maksud dari kegiatan ini adalah Meningkatkan kerjasama antara Kementerian dengan

kalangan

pers

dalam

upaya

menyamakan

persepsi

mengenai

pembangunan di bidang pariwisata dan Meningkatkan pengetahuan serta pemahaman wartawan bidang Pariwisata sehingga diperoleh hasil tulisan dan liputan yang selaras dengan kebijakan Kementerian. Adapun Lingkup pelaksanaan kegiatan antar lain : Orientasi Dan Outbound Bidang Pariwisata Bagi Jurnalis Dan Pers akan dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan pokok, yakni : a. Orientasi Kegiatan ini meliputi pemberian pembekalan tentang kebijakan, program dan kegiatan yang disampaikan dalam bentuk paparan oleh Menteri Pariwisata dan para Pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata

maupun Instansi lain

terkait, dilanjutkan diskusi dengan para peserta orientasi. b. Out-bound Kegiatan outbound meliputi : 1) Pengenalan destinasi dan pemahaman akan potensi serta daya tarik. 2) Melakukan Team Building untuk semakin memantapkan kebersamaan. 13.

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataan; Capaian pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataan berupa Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataan sebagaimana terlampir, yang telah disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 11 Desember 2015 untuk dilakukan proses Harmonisasi.

14.

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Insentif kepada Pengusaha dan/ atau Masyarakat di Pulau Kecil. Capaian pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pemberian Insentif Kepada Pengusaha dan/atau Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil berupa draft terakhir Rancangan Peraturan Presiden dimaksud,

sebagaimana

terlampir,

yang

kegiatan

penyusunannya

akan

dilanjutkan pada tahun anggaran 2016.


47

15.

Penelaahan Hukum Bidang Pariwisata Pada tahun 2015 telah menelaah sebanyak 16 produk hukum termasuk Peraturan Menteri Pariwisata, Keputusan Menteri Pariwisata dan Perjanjian Kerjasama. Penelaahan yang dimaksud adalah untuk mendapatkan informasi/data yang akurat dari instansi terkait di lapangan untuk dilakukan telaah/kajian dalam rangka penyiapan materi sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam membuat kebijakan. Dengan tujuan dalam rangka penyiapan/penyediaan bahan/data peraturan perundang-undangan secara rinci sebagai bahan untuk merevisi peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pariwisata.

16.

Advokasi Hukum Pada tahun 2015 telah melaksanakan 11 (sebelas) pemberian bantuan hukum, dari kesepuluh perkara yang telah dilakukan pemberian bantuan hukumnya, 1 (satu) perkara telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 4 (empat) masih dalam proses di tingkat peradilan, 6 (enam) perkara di luar proses peradilan. Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu perkara Akademi Pariwisata Makassar dengan perkara Nomor : 129/Pdt.G/2011/PN.Mks objek perkara sertifikat Hak Pakai dengan Nomor 20008/ Kelurahan Tanjung Merdeka, Gambar Situasi Nomor 09/1999 posisi Perkara dimenangkan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incraht).

17.

Penataan Organisasi Dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata, telah dilakukan penataan organisasi, tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Pariwisata dengan menetapkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata. Ditetapkannya Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata, maka penjabaran tugas dan fungsi pada unit kerja dapat dilaksanakan dengan tepat fungsi dan tepat sasaran sehingga kegiatan dapat dicapai dengan efektif, efisien, terbuka, responsif, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan kepariwisataan.


48

18.

Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Sekretariat Kementerian Pariwisata Kegiatan Anjab bertujuan untuk mendapatkan data jabatan yang kemudian diolah menjadi informasi jabatan. Sedangkan ABK bertujuan untuk memetakan beban kerja setiap jabatan fungsional maupun struktural yang ada di lingkungan Sekretariat Kemenpar. Hasil dari Anjab dan ABK disajikan untuk kepentingan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pengawasan di organisasi Kementerian Pariwisata.

19.

Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam peraturan presiden tersebut, juga diatur mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai unit kerja K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mengeluarkan dengan Keputusan

Menteri

Pariwisata

dan

Ekonomi

Kreatif

Nomor

KM.05/KH.001/MPEK/2012 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Secara

Elektronik,

keputusan

tersebut

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut di atas, Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) kepada anggota tim pokja Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Kementerian Pariwisata di Jawa Barat. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis tersebut adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan petugas pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah agar lebih memahami, serta menerapkannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya secara elektronik.


49

Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dilaksanakan di Jawa Barat, dengan jumlah peserta 47 orang dari anggota/Tim Pokja ULP di lingkungan Kementerian Pariwisata, pada tanggal 13 s.d. 15 November 2015 di New Ayuda Hotel Cipayung Bogor

20. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Untuk melihat capaian peningkatan 8 (delapan) Bidang area Perubahan, Tahun 2015 Inspektorat melakukan PMPRB yang dilakukan oleh masing-masing Bidang di Lingkungan Kementerian Pariwisata, maka dilakukan penilaian, adapun hasilnya adalah sebagai berikut : 1. Hasil Evaluasi Tahun 2014 Hasil PMPRB yang disubmit ke Kementerian PAN dan RB sebesar 74,08. Berdasarkan Surat Menpan RB Nomor B/3466/MPANRB-UPRBN/9/2014 tanggal 22 September 2014, Hasil Penilaian Kesiapan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah 60,23. 2. Penilaian Mandiri (PMPRB) Tahun 2015 Hasil PMPRB yang disubmit ke Kementerian PAN dan RB sebesar 83,93, dan Berdasarkan Surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/50/D.I.PANRBUPRBN/1/2016 tanggal 29 Januari 2016

Hasil Penilaian Tim Evaluator

Kementerian PAN dan RB kesiapan RB Kementerian Pariwisata Tahun 2015 sebesar 65,23 21.

Probity Audit. Probity diartikan sebagai integritas ( integrity), kebenaran ( uprightness), dan kejujuran (honesty) konsep probity tidak hanya digunakan untuk mencegah


50

terjadinya atau ketidakjujuran tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik, seperti proses pengadaan barang / jasa, dan mengacu pada pengertian di atas, probity diartikan sebagai ‘ good process’ yaitu proses pengadaan barang / jasa dilakukan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian dimaksud, probity dapat didefinisikan sebagai kegiatan penilaian (Independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Dalam pelaksanaan Probity Audit di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaan Festival kuliner di Bandung ada kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi yaitu belum adanya izin keramaian yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian setempat. Hasil Probity Audit ini sebagaimana acuan pelaksanaan kegiatan berikutnya dimasing-masing setker sehingga diharapkan tercapainya pelaksanaan secara efektif dan efisien. 22.

Reviu Laporan Keuangan unaudited Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2015. Untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh Kementerian Pariwisata tahun 2015, telah dilaksanakan reviu. Dalam melaksanakan reviu laporan keuangan dibentuk Tim Reviu melalui Surat Tugas dari Inspektur dan bekerja sama dengan Tim dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Reviu laporan keuangan dilaksanakan pada semester I dan semester II terhadap (enam) Laporan Keuangan, sebagai berikut : a. Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata; b. Laporan Keuangan Sekretariat Kementerian; c. Laporan Keuangan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara; d. Laporan Keuangan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pemasaran


51

Pariwisata Nusantara; e. Laporan Keuangan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata; f. Laporan

Keuangan

Deputi

Bidang

Pengembangan

Kelembagaan

Kepariwisataan. Pada semester II tahun 2015 dilaksanakan pula reviu terhadap Laporan Keuangan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali. Dengan dilaksanakannya reviu diharapkan dapat meningkatkan penyajian Laporan Keuangan Kementerian dan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I (Satker) pada Kementerian Pariwisata sesuai SAP dan Penyelenggaraan Akuntansi sesuai SAI sehingga memberikan manfaat kearah peningkatan kualitas opini dari BPK-RI. Pada pelaksanaan reviu menguraikan serangkaian tahapan dalam pelaksanaan reviu, yang mencakup pemahaman atas reviu, pengukuran dan pengklasifikasian serta penyajian angka di Neraca, LPE, LRA dan LO, pengungkapan angka di CaLK. 23. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pengembangan SIMPEG, migrasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

menjadi

Kementerian

Pariwisata.

Kegiatan

Pengembangan

dan

Pengamanan SIMPEG dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran pengelolaan data kepegawaian untuk memperkuat sistem keamanan dan jaringan SIMPEG dengan tujuan; menjaga operasional SIMPEG, mencegah serangan virus, mencegah aksi hacker, meningkatkan legalitas software, menyediakan back up data dan aplikasi SIMPEG. Peningkatan kualitas sistem keamanan (security system) dan jaringan SIMPEG pada Server SIMPEG Kementerian Pariwisata serta pembuatan back up data dan aplikasi SIMPEG.


52

Tampilan Aplikasi SIMPEG Kementerian Pariwisata

24.

Sosialisasi Kode Etik Kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat dan terhadap diri sendiri serta sesama PNS. PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral dibuat secara tertulis oleh pejabat pembina kepegawaian dengan disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan. PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan atas rekomendasi majelis kode etik. Majelis kode etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan. Setiap pimpinan unit kerja, sesuai dengan jenjang jabatannya, berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik oleh pegawai yang berada di bawahnya. Pimpinan pegawai, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik namun tidak mengambil tindakan pengenaan sanksi atas pelanggaran tersebut atau membantu pegawai melakukan pelanggaran kode etik, dikenakan sanki atau hukuman sesuai dengan tingkat penyelenggaraannya.


53

25. Sosialisasi TASPEN. Dalam rangka menambah pengetahuan dan pemahaman Pejabat dan Staf Kementerian Pariwisata tentang ke-TASPEN-an. Pada Hari Rabu tanggal 22 April 2015 bertempat di Balairung Soesilo Soedarman - Gd.Sapta Pesona, dilaksanakan Sosialisasi TASPEN, dilaksanakan dalam bentuk "Talk Show" dengan nara sumber dari PT. TASPEN. Disamping itu diadakan pula presentasi dari Bank Mandiri Syariah (kerjasama PT. TASPEN - Bank Mandiri Syariah). 26. Sosialisasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden R.I. No. 109 Tahun 2013 tentang

Penahapan

Kepersertaan

Program Jaminan Sosial,

Sekretariat

KORPRI

Pariwisata

Kementerian

bekerjasama Ketenagakerjaan

dengan

BPJS

mengadakan

Sosialisasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 di Balairung Soesilo Soedarman - Gd Sapta Pesona - Kementerian Pariwisata. Pada kegiatan tersebut diserahkan Kartu Kepesertaan Program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan. Dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan seluruh Pejabat dan Staf di Kementerian Pariwisata. 27. Sosialiasi BPJS Kesehatan Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 70 Tahun 2015, Sekretariat KORPRI Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan BPJS Kesehatan telah melaksakan Sosialisasi Kesehatan - Kanker Serviks pada Hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 bertempat di Balairung Soesilo Soedarman Gd.Sapta Pesona.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Kesehatan ini

adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan mengajak khususnya wanita untuk selalu hidup sehat dan mencegah Kanker Serviks. Dilaksanakan dalam bentuk "Talk Show" dengan dokter spesialis dan nara sumber dari PT.Glaxo Smieth Kline, PT Teguhsindo, dan PT Indocore. Diakhir kegiatan dibagikan "Door Prize" berupa


54

aneka produk kepada undangan.

Kegiatan dibuka oleh Ibu HENGKI

HERMANTORO - Sekretaris Dharma Wanita Unit Kementerian Pariwisata, dihadiri oleh + 300 undangan, terdiri dari Pejabat dan Staf Kementerian Pariwisata, Pengurus dan Anggota Dharma Wanita Unit Kementerian Pariwisata, dan pegawai wanita di Kementerian Pariwisata. 28. Sosialisasi BAPERTARUM - PNS Dalam rangka pengadaan rumah pegawai Kementerian Pariwisata, maka Sekretariat KORPRI Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan BAPERTARUM & Bank BTN telah mengadakan Sosialisasi BAPERTARUM - PNS dan Program Kring Batara - Bank BTN pada hari Senin tanggal 14 September 2015 bertempat di Balairung Soesilo Soedarman - Gd.Sapta Pesona. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi ini adalah untuk menambah pengetahuan pegawai di Kementerian Pariwisata. Nara sumber pada kegiatan ini, adalah LINDA HERAWATI - Sekretaris Pelaksana - BAPERTARUM, dan RAHMAT PRIYANTO - MCLU Head Kantor Cabang Jakarta Harmoni.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris KORPRI Kementerian

Pariwisata, dihadiri oleh + 50 undangan, terdiri dari Pejabat dan Staf Kementerian Pariwisata. 29. Sosialisasi Program Pengadaan Kompleks Perumahan "Graha Pesona Indonesia" Dalam rangka pengadaan rumah pegawai Kementerian Pariwisata, maka Sekretariat KORPRI Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan PT. Berlian Land mengadakan Sosialisasi Program Pengadaan Kompleks Perumahan "Graha Pesona Indonesia" pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 di Balairung Soesilo Soedarman Kegiatan

-

Gd.Sapta

dibuka

oleh

Pesona. Sesmen

Kementerian Pariwisata, selaku Ketua DP KORPRI Kementerian Pariwisata, dihadiri oleh + 100 undangan, terdiri dari Pejabat dan Staf Kementerian Pariwisata.


55

PERMASALAHAN Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2015 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal antara lain: 1. Praktek pengukuran kinerja pihak yang sudah menyepakati perjanjian atau Kesepakatan Kinerja, belum sepenuhnya dikaitkan dengan sistem penghargaan dan pengakuan (reward and recognition), sehingga berpotensi mengurangi makna dan semangat pihak-pihak yang berjanji dan bersepakat. 2. Evaluasi kinerja internal belum sepenuhnya dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi atau sesuai yang dianjurkan Kementerian PAN & RB berupa aplikasi e-Performance. 3. Penurunan kapasitas Inspektorat, sebagai akibat bergesernya Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Klaster III, dalam hal ini Inspektur Jenderal (eselon I) menjadi Inspektorat (eselon II). Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan kecepatan proses audit internal Kementerian Pariwisata. 4. Kementerian Pariwisata masih dalam proses transisi menuju digitalisasi, jika tidak segera melewati fase transisi, maka hal ini dapat berdampak pada berkurangnya efektivitas dan efisiensi, karena selama proses transisi proses manual dan proses digital masih harus tetap dijalankan. 5. Belum adanya mekanisme standar untuk koordinasi perencanaan dan program lintas deputi. Kondisi ini akan secara langsung mempengaruhi kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kementerian menjadi kurang valid. UPAYA YANG DILAKUKAN Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam meminimalisir permasalahan di atas antara lain: 1. Menetapkan target penyerapan dan pencapaian output untuk memenuhi kinerja yang telah ditetapkan 2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan proses pertanggungjawaban anggaran.


56

3. Menjadikan APIP sebagi mitra dalam proses pelaksanaan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan anggaran sehingga tidak berdampak pada pertanggungjawaban. 4. Mengimplementasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh agar dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Kementerian Pariwisata dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. 5. Menyediakan sistem informasi berbasis teknologi, e-Government dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target kinerja Kementerian Pariwisata 6. Telah dilaksanakan workshop tentang tata cara input data ke aplikasi e-Performance di akhir tahun 2015, dengan peserta seluruh operator dan admin yang telah ditunjuk oleh masing-masing satuan kerja, termasuk dari UPT Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung,

Bali,

serta

Akpar

Medan

dan


Politeknik

Pariwisata

Makassar.

57

3.3 Realisasi Anggaran Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun 2015 mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan berubahnya nomenklatur dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-876/MK.02/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Alokasi Tambahan Anggaran Dalam RAPBN-P 2015, Kementerian Pariwisata mendapatkan alokasi tambahan sebesar Rp 1.060.000.000.000,00 (satu triliun enam puluh miliar rupiah), dan realokasi ke Badan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 360.090.648.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar sembilan puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga total RAPBN-P TA 2015 Kementerian Pariwisata menjadi Rp 2.415.781.240.000,00 (dua triliun empat ratus lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), sebagaimana tercantum pada tabel berikut : TABEL 3.10 Rincian Perubahan Belanja Kementerian Pariwisata Pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 (dalam ribu rupiah) NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

APBN TA 2015

PERUBAHAN

RAPBNP TA 2015

1

Kementerian Pariwisata

1.355.781.240

1.060.000.000

2.415.781.240

2

Badan Ekonomi Kreatif

360.090.648

(360.090.648)

-

1.715.871.888

699.909.352

2.415.781.240

Total

Selanjutnya Kementerian Pariwisata mendapatkan tambahan dari BA-BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), melalui Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP-SABA) 999.08, dengan rincian sebagai berikut : 1. SP-SABA

Nomor

STAP-013/AG/2015

tanggal

14

April

2015,

sebesar

Rp 3.550.865.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk Dukungan Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (Side Event Asian African Parade); 2. SP-SABA Nomor STAP-019/AG/2015 tanggal 11 Juni 2015 dari Menteri Keuangan

sebesar Rp 10.770.658.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta


58

penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Badan Ekonomi Kreatif; 3. SP-SABA

NomorSTAP-028/AG/2015

tanggal

6

Juli

2015

sebesar

Rp 42.566.915.000,00 (empat puluh dua miliar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran eks Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif. Sehingga Pagu Kementerian Pariwisata Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut: Tabel 3.11 REKAPITULASI APBN KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2015 (ribuan rupiah)

NO

SATUAN KERJA

DIPA 2015

1

Sekretariat Kementerian

300.167.843

2

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

3

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara

4

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara

5

Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Total

SP SABA

SP SABA

14 APRIL 2015 11 JUNI 2015 10.770.658

351.535.245

6 JULI 2015 42.566.915

353.505.416

1.015.154.740

3.550.865

348.262.225

404.212.052

2.415.781.240

JUMLAH

351.535.245

1.015.154.740

344.711.360

SP SABA

404.212.052

3.550.865


10.770.658

42.566.915 2.472.669.678

59

Usulan anggaran belanja tambahan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) TA 2015 yang pertama melalui surat pada tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp 33.489.251.000 lalu Bekraf mengirimkan surat kembali pada tanggal 23 Oktober 2015 perihal perubahan usulan anggaran belanja tambahan Bekraf sebesar Rp 21.231.767.200 kepada Menteri Pariwisata. Menindaklanjuti surat dimaksud, Menteri Pariwisata mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan pada tanggal 28 Oktober 2015. Lalu Kementerian Keuangan melakukan penelitian/penelahaan terhadap usulan dimaksud pada tanggal 23 November 2015, dari usulan semula Rp 21.231.767.200 setelah ditelaah bersama Direktorat Anggaran III disetujui sebesar Rp 6.670.913.500 dan ditetapkan melalui SPSABA nomor STAP-049/AG/2015 tanggal 3 Desember 2015. Dengan ditetapkannya surat tersebut maka total anggaran Kementerian Pariwisata adalah sebesar Rp.2.479.340.591.000 . Realisasi anggaran Kementerian Pariwisata Tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 3.12 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2015

NO

SATKER

PAGU

REALISASI

%

1

SATKER KANTOR PUSAT

1.899.341.225.000

1.588.978.235.745

83,66%

310.362.989.255

2

SATKER UPT

224.664.726.000

190.160.318.260

84,64%

34.504.407.740

3

SATKER DEKONSENTRASI (DK)

85.714.720.000

72.975.373.778

85,14%

12.739.346.222

4

SATKER TUGAS PEMBANTU (TP)

87.093.642.000

67.954.686.339

78,02%

19.138.955.661

5

SATKER YANG SUDAH CUTOFF

182.526.278.000

182.267.605.810

99,86%

258.672.190

2.479.340.591.000

2.102.336.219.932

84,79%

377.004.371.068

TOTAL


SISA ANGGARAN

60

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pagu anggaran Kementerian Pariwisata sebesar Rp.2.479.340.591.000,- sampai dengan akhir Desember 2015 telah terserap sebesar Rp.2.102.336.219.932,-

atau

sebesar

84,79%.

Terdapat

sisa

dana

sebesar

Rp.377.004.371.068,- atau sebesar 15,21%, yang merupakan hasil efisiensi dan optimalisasi dari kegiatan-kegiatan di lingkungan Kementerian Pariwisata. Pada

tahun

2015,

Sekretariat

Kementerian

memperoleh

alokasi

anggaran

Rp.353.505.416.000,- pada perjalanannya terjadi beberapa kali revisi sehingga pagu akhir menjadi sebesar Rp.276.658.540.000,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus lima puluh

Belanja Modal 11%

Belanja Pegawai 41%

delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan terbagi dalam jenis belanja, sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai : Rp 104.235.716.000 2. Belanja Barang

: Rp 134.845.373.000

3. Belanja Modal

: Rp

37.577.451.000

4. Belanja Bansos

: Rp

-

Belanja Barang 48%

Dari pagu per jenis belanja di atas secara rinci dijabarkan kedalam 16 jenis akun, sebagai berikut: Belanja Pegawai

: Rp

104.235.716.000

a. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

: Rp

65.193.410.000

b. Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara

: Rp

425.208.000

c. Belanja Honorarium

: Rp

2.925.323.000

d. Belanja Lembur

: Rp

323.476.000

e. Belanja Transito

: Rp

34.368.299.000

Belanja Barang

: Rp

134.845.373.000

f. Belanja Barang Operasional

: Rp.

19.425.545.000

g. Belanja Barang Non Operasional

: Rp.

22.613.733.000

h. Belanja Jasa

: Rp.

20.831.100.000

i.

Belanja Pemeliharaan

: Rp.

18.773.029.000

j.

Belanja Barang Persedian

: Rp

10.075.163.000

k. Belanja Perjalanan Dalam Negeri

: Rp.

37.213.015.000

l.

: Rp.

5.913.788.000

: Rp

37.577.451.000

Belanja Perjalanan Luar Negeri

Belanja Modal


61

m. Belanja Modal Tanah

: Rp.

400.000.000

n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

: Rp.

26.707.451.000

o. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

: Rp

10.000.000.000

p. Belanja Modal Lainnya

: Rp.

470.000.000

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Biro sebagai penanggung jawab kegiatan diperlukan adanya dukungan dana untuk menunjang tercapainya target yang telah ditentukan. Berikut ini rincian alokasi anggaran pada masing-masing kegiatan beserta realisasi daya serapnya: Matriks realisasi anggaran Sesmen 2015 No

1.

2.

3.

4.

Satuan Kerja & Kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi Publik (Peningkatan Layanan Hukum dan Komlik) Biro Perencanaan dan Keuangan (Pengembangan Perencanaan dan Keuangan) Biro Umum, kepegawaian dan Organisasi (Peningkatan Layanan Administrasi umum, Kepegawaian, dan Organisasi) Inspektorat (Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas)

JUMLAH

Pagu

Realisasi

%

9.553.903.000

9.025.222.402

94,47

18.361.318.000

17.593.962.476

95,82

235.636.932.000

191.310.987.856

81,19

13.106.387.000

9.525.151.374

72,68

276.658.540.000

227.455.324.108

82,22

Sumber : Online Manajemen Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara

Sehubungan dengan realiasi penyerapan anggaran sebagaimana digambarkan di atas, beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi, adalah antara lain: 1.

Perubahan Organisasi/ Nomenklatur berakibat pada penyesuaian kembali atas program dan anggaran, sehingga DIPA awal Tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sehubungan dengan perubahan tersebut;

2.

DIPA Kementerian Pariwisata yang disesuaikan dengan struktur organisasi baru, ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2015. (dilakukan CUT OFF bulan Mei – Juni 2015).


62

3.

DIPA awal Tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya mengingat dengan dikeluarkannya surat Kementerian Keuangan, antara lain ; Surat Menteri Keuangan Nomor S-762/MK.02/2014 tanggal 14 November 2014,

tertulis

“Kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur, anggaran yang dapat dicairkan hanya komponen 001 (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)”; 4.

Surat Dirjen Perbendaharaan S-3047/PB/2015 tanggal 16 April 2015, bahwa DIPA APBNP dapat dilaksanakan setelah Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Struktural ditetapkan

5.

Pelantikan Pejabat Struktural dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2015

6.

Rencana penyerapan anggaran yang telah disusun mengalami perubahan sehingga perlu disesuaikan kembali dengan organisasi baru;

Upaya yang dilakukan 1.

Menyusun petunjuk teknis yang diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA

2.

Menginstruksikan agar setiap satuan kerja segera menyelesaikan proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya

3.

Meningkatkan koordinasi dengan Instansi lain terkait permasalahan yang ditemui pada saat pelaksanaan, dalam hal ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait proses pengadaan barang dan jasa serta Kementerian Keuangan terkait proses pelaksanaan anggaran

4.

Menjadikan APIP sebagi mitra dalam proses pelaksanaan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan anggaran sehingga tidak berdampak pada pertanggungjawaban.


63

BAB IV PENUTUP


BAB

4

Sesuai

dengan

Penutup Renstra

Kementerian

Pariwisata

2015-2019,

Sekretariat

Kementerian mempunyai tanggung jawab terhadap sasaran meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata, Tahun 2015 Sekretariat Kementerian telah berupaya melaksanakannya dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja sebagai alat ukur untuk mencapai sasaran tersebut yaitu Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata dan Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata. Dengan demikian tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dapat diwujudkan.


64

Realisasi dari indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata pada saat penyusunan Laporan Kinerja ini, masih dalam proses audit BPK. Namun penyampaianLaporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015, Kementerian Pariwisata mendapat penghargaan atas Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran dengan Tingkat Akurasi Tinggi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Capaian atas indikator kinerja Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata Tahun 2015, berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB memperoleh nilai akuntabilitas kinerja 72,08 atau dengan predikat BB (Sangat Baik). Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Kementerian Pariwisata sudah menunjukkan hasil yang baik. Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, Sekretariat Kementerian pada tahun 2015 memperoleh anggaran sebesar Rp276.658.540.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu

rupiah)

sampai

dengan

akhir

tahun,

telah

terealisasi

sebesar

Rp.227.921.484.932,00 (Dua ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) atau sebesar 82,22%.


65

LAMPIRAN


Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

5

Rp

Rp

Jakarta,

September 2015

UKUS KUSWARA

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata

4

Rp

9.553.903.000

35.078.903.000

13.106.387.000

18.361.318.000

196.334.772.000

ARIEF YAHYA

Pengembangan Perencanaan dan Keuangan

3

Rp

SEKRETARIS KEMENTERIAN

Peningkatan Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Organisasi

2

Rp

Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (nilai)

2

Anggaran

Opini keuangan Kementerian Pariwisata (predikat)

A

WDP

(4)

(3) 1

TARGET

INDIKATOR KINERJA

MENTERI PARIWISATA

Peningkatan Layanan Hukum dan Komunikasi Publik

1

Kegiatan


(2)

(1)

1

SASARAN STRATEGIS

NO

SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Lampiran IB / 2- 3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata

Recommend Documents