Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia Gedung II BPP Teknologi - Jl. MH Thamrin 8 Jakarta 10340 Tlp. (021) 316-9119, 316-9127, Fax. (021) 310-1835

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2013 Pengarah

:

Hari Purwanto

Ketua

:

Erry Ricardo Nurzal

Wakil Ketua

:

Mujianto

Sekretaris

:

Endang Wahyudi

Anggota

:

M. Ilmi Dadit Herdikiagung Malikuz Zahar Didik Notosudjono Ophirtus Sumule Ira Nurhayati Djarot Alvini Pranoto Linda Suryani Dedy Saputra Edi Mulyono Ermalina Syafarudin Hartaya Zulfan Adrinaldi M. Samsuri Etty Tri Widyastuti Eko Kurniawan Rusnadi Fachrul Sukma Sari Refra Supriyadi Andy Suryandi Erviyanti Puteri Pertiwi Miqdad Abdullah Siddiq Robbi Prayudha

'HVDLQ*UD¿V

Boni Agusta

Kementerian Riset dan Teknologi Gedung II BPP Teknologi Lt. 18 - Jl. MH Thamrin 8 Jakarta 10340, PO.Box 3110 JKP 10031

ii

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Kementerian Riset Dan Teknologi

Laporan akuntabilitas ini disusun sebagai wujud dan

pendekatan/cara pandang yang berorientasi proses/

tekad Kementerian Riset dan Teknologi dalam melaksanakan

kegiatan (process oriented) menjadi pendekatan yang

berbagai kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam

berorientasi hasil (outcome oriented). Disamping itu, dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi

unit kerja, maupun tekad untuk menjunjung semangat

Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Reformasi Birokrasi, Kementerian Riset dan Teknologi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

terus melaksanakan secara konsisten UKM-P3 (Unit Kerja

Berbagai langkah perbaikan telah dilakukan hingga

Menteri untuk Pemantauan dan Pengendalian Program)

tahun 2013 yaitu memperhatikan secara cermat hasil

yang

berfungsi

untuk

mengendalikan

pelaksanaan

penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang difokuskan

program/kegiatan melalui pemantauan, verifikasi dan

pada hal-hal yang menjadi catatan penting dalam evaluasi

evaluasi program dan kegiatan (tengah dan akhir tahun).

yang dilakukan Kementerian PAN dan RB. Kementerian

Mulai tahun 2013 penilaian kinerja UKMP-3 dilakukan oleh

Riset dan Teknologi sejak tahun 2010, terus melaksanakan

suatu Tim yang ditetapkan oleh Menristek yang hasilnya

perbaikan dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas

dipergunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mendorong

pada tahun 2014. Disamping itu untuk mendukung

terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada

pengendalian program dan pengambilan keputusan oleh

hasil (result oriented government). Perbaikan dilakukan

pimpinan dikembangkan control room berbasis Sistem

disemua komponen, yang merupakan bagian integral dari

Informasi Manajemen (SIM).

SAKIP, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,

Sesuai amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia,

pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, fungsi,

Hal ini sejalan dengan semangat pelaksanaan program

kementerian negara serta susunan organisasi, tugas dan

Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Ristek,

fungsi eselon I Kementerian Negara menetapkan, bahwa:

dimana salah satu kriteria utamanya adalah “peningkatan

Tugas pokok Kementerian Riset dan Teknologi adalah

akuntabilitas kinerja”.

penyelenggaraan urusan di bidang riset dan teknologi

Beberapa agenda aksi yang dilakukan diantaranya

dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam

melakukan Revisi Renstra 2010-2014, mempertajam

menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalan-

Indikator Kinerja Utama (IKU), melaksanakan Workshop

kan tugas tersebut, Kementerian Riset dan Teknologi

Perencanaan Kementerian Ristek dan Rakor Perencanaan

menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan dan penetapan

Kementerian Ristek – LPNK Ristek dengan tujuan

kebijakan di bidang riset risetdan dan teknologi; teknologi; 2. Koordinasi dan

meningkatkan sinergi, refocusing program dan kegiatan,

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan

serta mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan

teknologi.

(SIRen) dalam rangka pengendalian kinerja kegiatan dan anggaran.

Terkait dengan tugas pokok tersebut, dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan, pada tahun 2013,

terus

Kementerian Riset dan Teknologi memfasilitasi penyusunan

meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penajaman hasil

Kementerian

Riset

dan pembahasan peraturan perundang-undangan yang

kerja. Untuk itu pola pikir/mind set manajemen secara

diprakarsai oleh LPNK di bawah koordinasi Kementerian

bertahap dan sistemik didorong dan disempurnakan

Riset dan Teknologi, yaitu : Undang-Undang Nomor 21

menjadi

Tahun 2013 tentang Keantariksaan, Peraturan Pemerintah

manajemen

dan

kinerja

Teknologi

(hasil

juga

kerja),

dimana


iii

(PP) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana

4), ditargetkan 0,50% dari PDB, terealisasi 0,08% dari

Tata Ruang, PP No. 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

PDB atau tercapai 16,00%. Hal ini disebabkan karena

Limbah Radioaktif, dan PP No. 2 Tahun 2014 tentang

kebijakan yang ada belum mampu memberikan insentif

Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir.

bagi industri untuk meningkatkan investasinya dalam

Adapun hasil kinerja fungsi koordinasi dan sinkronisasi

kegiatan litbang; c) Jumlah Paten Terdaftar (IKU 5),

dengan LPNK Ristek, lembaga litbang kementerian, daerah,

ditargetkan 760 Paten Terdaftar, terealisasi 1.663 Paten

perguruan tinggi dan swasta pada tahun 2013, diperlihatkan

Terdaftar, atau tercapai 218,82%.

pada Tabel 1 (Capaian Indikator Kinerja Utama). Dari capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kementerian

Indikator pencapaian sasaran menguatnya jaringan iptek

Ristek tahun 2013, secara umum berhasil memenuhi target,

meliputi : a) Kolaborasi riset lembaga litbang dengan

bahkan terdapat capaian yang berhasil melebihi target

litbang perusahaan (IKU 6), ditargetkan terbentuk 5

yang telah ditentukan. Namun, masih ada target yang

kolaborasi riset, terealisasi 7 kolaborasi riset, atau tercapai

belum dapat terpenuhi, yaitu dalam hal upaya peningkatan

140% yaitu dihasilkan : 1) Teknologi varietas sayuran

prosentase investasi litbang terhadap PDB. Adapun capaian

utama; 2) Prototipe PLTGL-SB 20 kW, pengembangan

Indikator Kinerja Utama digambarkan sebagai berikut:

lanjut prototipe sebelumnya; 3) Rancang bangun radar

1. Sasaran Menguatnya Kelembagaan Iptek

pengawas udara; 4) Prototipe Automatic Train Protection

Indikator pencapaian sasaran menguatnya kelembagaan

(ATP) skala industri; 5) Prototipe vaksin hepatitis B

iptek yaitu : a) Pengembangan Pusat Unggulan Iptek

berbasis protein rekombinan sub-unit Indonesia; 6)

(IKU 1), ditargetkan 1 lembaga, tercapai 300% yaitu

Penyempurnaan roket model RX-2020; 7) Teknologi

ditetapkannya

Tropika

pemurnian pasir zirkon; b) Kerjasama riset Internasional

(PKHT), Pusat Studi Biofarmaka (PSB) Institut Pertanian

(IKU 7), pada tahun 2013 ditargetkan 8 kerjasama riset,

Bogor (IPB) serta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao yang

terealisasi 11 kerjasama riset atau tercapai 137,50%.

Pusat

Kajian

Hortikultura

menambahkan 1 komoditas tambahan yaitu kopi

4. Sasaran Meningkatnya Relevansi

sebagai Pusat Unggulan Iptek berdasarkan Keputusan

dan Produktivitas Litbang Iptek

Menteri Negara Riset dan Teknologi (Kepmen) Nomor

Indikator pencapaian sasaran meningkatnya relevansi

284/M/Kp/XII/2013; b) Jumlah artikel Iptek di media

dan produktivitas iptek berupa Artikel Jurnal Sains dan

cetak nasional untuk mengukur tingkat kesadaran Iptek

Teknik (IKU 8), ditargetkan 40 Jurnal Sains dan Teknik,

(IKU 2), ditargetkan 2.400 artikel iptek, terealisasi 6.454

terealisasi 294 Jurnal Sains dan Teknik atau tercapai

artikel/berita iptek atau tercapai 269%.

735%.

2. Sasaran Menguatnya Sumberdaya Iptek

iv

3. Sasaran Menguatnya Jaringan Iptek

5. Sasaran Meningkatnya Pendayagunaan Iptek

Indikator pencapaian sasaran menguatnya sumberdaya

Indikator pencapaian sasaran meningkatnya pendaya-

iptek meliputi: a) Jumlah peneliti dan perekayasa per 1

gunaan iptek meliputi : a) Pemanfaatan teknologi hasil

Juta penduduk (IKU 3), ditargetkan 470 orang peneliti,

litbang nasional di industri (IKU 9), pada tahun 2013

terealisasi 529 orang peneliti atau tercapai 112,55%;

ditargetkan 2 teknologi, terealisasi 4 teknologi atau

b) Prosentase investasi litbang terhadap PDB (IKU

tercapai 200%, yaitu : 1) Teknologi Teknologi Mesin


RUSNAS 500 cc; 2) Teknologi home purifier water berbasis

(IB) pada Kambing dan 4) Teknologi Penerangan Jalan

membran dan bahan hollow fibre; 3) Teknologi Pigmen

Umum Solar Sell; c) Pemanfaatan teknologi hasil litbang

Besi Oksida dari Pasir Besi; dan 4) Teknologi Brown

nasional untuk national security (IKU 11), pada tahun

Coal; b) Pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional

2013 ditargetkan 2 teknologi, terealisasi 2 teknologi atau

di masyarakat; (IKU 10), pada tahun 2013 ditargetkan 2

tercapai 100%, yaitu: 1) Teknologi Open Source Software

teknologi, terealisasi 4 teknologi atau tercapai 200%, yaitu

(OSS) untuk pengamanan data; dan 2) Teknologi Proses

: 1) Teknologi IPAT-BO untuk tanaman padi; 2) Teknologi

Fixed Bed untuk Mendukung Desa Mandiri Energi.

Pipanisasi Air Bersih; 3) Teknologi Inseminasi Buatan

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013

No.

1

2

3

4

5

Sasaran

Menguatnya Kelembagaan Iptek

Menguatnya Sumberdaya Iptek

Menguatnya Jaringan Iptek

Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek

Meningkatnya Pendayagunaan Iptek

Indikator Kinerja Utama

Realisasi s/d 2012

Tahun 2013

Target 2010 - 2014

Target

Realisasi

%

Jumlah pusat unggulan Iptek

3 Lembaga

4

1

3

300

Jumlah artikel Iptek di media cetak nasional untuk mengukur tingkat kesadaran Iptek

11.514 Artikel Iptek

12.000

2.400

6.454

269

Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk)

518 Peneliti dan Perekayasa

500

470

529

112,55

Prosentase investasi litbang terhadap PDB

0,08 %

1.00%

0.50%

0,08 %

16,00

Jumlah paten terdaftar

2.340 Paten Terdaftar

3.800

760

1.663

218,82

13 Kolaborasi

20

5

7

140

Jumlah kerjasama riset internasional

37 Kerjasama Riset

40

8

11

137,50

Jumlah artikel jurnal sains dan teknik

376 Artikel/ Publikasi Ilmiah

200

40

294

735

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri

100 Teknologi

104

2

4

200

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat

38 Teknologi

42

2

4

200

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional untuk national security

8 Teknologi

12

2

2

100

Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan litbang perusahaan


v

Segala puji puji dan dan syukur syukurkita kitapanjatkan panjatkankehadirat kehadirat Tuhan Yang Maha Tuhan Yang Maha EsaEsa atasatas ataskarunia-Nya, karunia-Nya, sehingga sehingga Kementerian Riset dan Teknologi dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2013 guna memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Tahun 2013 ini menyajikan capaian kinerja Kementerian Riset dan Teknologi sesuai target-target yang tercantum dalam Sasaran Renstra 2010-2014 yaitu penguatan kelembagaan, sumberdaya dan jaringan Iptek, peningkatan relevansi dan produktivitas Iptek, serta peningkatan pendayagunaan Iptek, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian Riset dan Teknologi bertekad terus meningkatkan akuntabilitas kinerja, diantaranya melakukan Revisi Renstra 2010-2014, mempertajam Indikator Kinerja Utama (IKU), dan melaksanakan Workshop Perencanaan dan Rakor Perencanaan Kementerian Ristek – LPNK Ristek dengan tujuan meningkatkan sinergi, refocusing program dan kegiatan. Kementerian Riset dan Teknologi juga terus melaksanakan secara konsisten sistem pengendalian program/kegiatan UKM - P3 (Unit Kerja Menteri untuk Pemantauan dan Pengendalian Program) yang berfungsi untuk melakukan pemantauan, verifikasi serta evaluasi (triwulanan, tengah dan akhir tahun), mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan (SIRen). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program strategis berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Laporan ini disusun mengacu pada indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010–2014, serta berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja Kementerian Riset dan Teknologi. Jakarta, Maret 2014 Menteri Negara Riset dan Teknologi,

Gusti Muhammad Hatta

vi


iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

vi

KATA PENGANTAR

vii

DAFTAR ISI

viii

DAFTAR GAMBAR

x xii

DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK BAB I

1

PENDAHULUAN

2

1.1. Latar Belakang

3

1.2. Maksud dan Tujuan

3

1.3. Tugas dan Fungsi

4

1.4. Struktur Organisasi

5

1.5. Sumber Daya Manusia

6

1.6. Anggaran

7

1.7. Sistematika Penyajian BAB II

9

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

10

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

12

2.2. Rencana Strategis (Renstra)

14

2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Riset dan Teknologi

18

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2013 BAB III

21

AKUNTABILITAS KINERJA

22

3.1. Pengendalian Kinerja

23

3.2. Pengukuran Kinerja

24

3.3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

30

3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

33

3.5. Analisis Capaian Kinerja BAB IV

82

PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN

83 84

1. Formulir RS (Rencana Strategis) 2. Formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) 3. Formulir PK (Penetapan Kinerja) 4. Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) 5. Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)


vii

2

Gambar 1.1.

Fokus Area Perubahan di Kementerian Ristek

4

Gambar 1.2.

Hubungan antara Tupoksi dan Program Penguatan SINas

4

Gambar 1.3.

Bagan Struktur Organisasi Kementerian Riset dan Teknologi

11

Gambar 2.1.

Kerangka Pembangunan Iptek dalam RPJMN 2010-2014

14

Gambar 2.2.

Pola Pikir Sinergi Fungsional dalam Kerangka Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014

15

Gambar 2.3.

Inisiatif Inovasi 1-747

17

Gambar 2.4.

Operasionalisasi Sistem Inovasi Nasional

22

Gambar 3.1.

Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil (Output/Outcome)

22

Gambar 3.2.

Hirarki IKU yang bermuara pada IKU Kementerian

23

Gambar 3.3.

Pengendalian Kinerja Kegiatan dalam UKM-P3

23

Gambar 3.4.

Tahapan dalam Penyusunan Laporan UKM-P3

24

Gambar 3.5.

Penandatanganan PK 2014 oleh Menristek dan Deputi Kelembagaan Iptek

24

Gambar 3.6

Penandatanganan PK 2014 oleh Deputi dan Asdep di Lingkungan Kedeputian Sumberdaya Iptek

25

Gambar 3.7.

Danau Outcome

25

Gambar 3.8.

Linkage (coupling) antara PK, IKU dan Renstran Kementerian Riset dan Teknologi

26

Gambar 3.9.

Peta Output Lokus

26

Gambar 3.10.

Dashboard Kemenristek

27

Gambar 3.11.

Dashboard Deputi

28

Gambar 3.12.

Kalender Perencanaan

29

Gambar 3.13.

Sistem Penilaian Kinerja Individu

29

Gambar 3.14.

Tahapan Pemberlakuan SiPeKIK

29

Gambar 3.15.

Hasil Penilaian Kinerja UKMP-3

29

Gambar 3.16.

Hasil Penilaian Kinerja UKMP-3 untuk Tunjangan Kinerja

31

Gambar 3.17.

Peta IKU Kementerian Riset dan Teknologi

37

Gambar 3.18.

Penganugerahan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2013

38

Gambar 3.19.

Pelaksanaan Kegiatan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2013

42

Gambar 3.20.

Penerima Anugerah Iptek Tahun 2013

50

Gambar 3.21.

Perkembangan R&D dunia Tahun 2011

55

Gambar 3.22.

Rapat Evaluasi, Pelatihan Drafting Paten Dan Lisensi Bagi Pengelola Sentra HKI Dalam Rangka Meningkatkan Jumlah Paten Terdaftar

viii


59

Gambar 3.23.

Prototipe Varietas Sayuran Utama dan Indigenous

59

Gambar 3.24.

Pemanfaatan Limbah Biomassa Industri Kelapa Sawit untuk Produksi Bioetanol Generasi 2 dan Co- Products

59

Gambar 3.25.

Hasil Rancang Bangun Alat Apung (Ponton Tripod) Mulai dari Simulasi Lab (a), Perakitan hingga Pelepasan, (c) Penentuan Lokasi Uji, hingga (d) Uji Respon Bandulan Terhadap Alunan Ombak

60

Gambar 3.26.

Radar Pengawas Udara

60

Gambar 3.27.

Perangkat ATP yang dikembangkan : CBU dan DMI

60

Gambar 3.28.

Prototipe ATP Skala Industri

61

Gambar 3.29.

Prototipe vaksin hepatitis B; Kultivasi Hansenulla polymorpha dan pembuatan mutan untuk transformasi

62

Gambar 3.30.

Prototipe Roket Model RX-2020 Saat Diluncurkan Tanggal 27 Agustus 2013 di Pameungpeuk.

62

Gambar 3.31.

Penguasaan Teknologi Material Maju dengan Memanfaatkan Karakteristiknya Terutama Ketahanan Terhadap Temperatur Tinggi untuk Aplikasi pada Struktur Nosel Roket Pertahanan Nasional

62

Gambar 3.32.

Proses Pengolahan Pasir Zirkon

63

Gambar 3.33.

Prof. Dr. Ir. Gusti M. Hatta, MSi, Minister for Research and Technology, opened the 2nd APEC PPSTI meeting in Medan, 1 July 2013

63

Gambar 3.34.

Penandatanganan Pengaturan Iptek Indonesia - Perancis untuk Program Nusantara (Mobility Program)

71

Gambar 3.35.

Kendaraan Fungsi Khusus yang Sedang Diujicoba Menggunakan Mesin RUSNAS 500 cc

71

Gambar 3.36.

Mesin RUSNAS 500 cc

72

Gambar 3.37.

Teknologi +RPH3XUL¿HU:DWHU Berbasis Membran dan Bahan Hollow Fibre

72

Gambar 3.38.

Hasil Sintesis Pigmen Red Iron Oxide Made in Indonesia

72

Gambar 3.39.

Pabrik Cat PT Sigma Utama sebagai Off-taker Inovasi Pigmen Red Iron Oxide

73

Gambar 3.40.

Produk Turunan BrownCoal

74

Gambar 3.41.

Padi varietas Ciherang dengan IPAT-BO

74

Gambar 3.42.

Panen padi dengan IPAT-BO

75

Gambar 3.43.

Sosialisasi Teknologi Pipanisasi Air Bersih di Lombok Utara

75

Gambar 3.44.

Teknologi dan Pelatihan/Sosialisasi Diseminasi Teknologi Inseminasi Buatan di Lumajang

76

Gambar 3.45.

Teknologi Penerangan Jalan Umum Solar Sell

78

Gambar 3.46.

Kegiatan Implementasi Kebijakan Penerapan e-Goverment Berbasis OSS

79

Gambar 3.47.

Sambutan dan Arahan Menristek serta Peninjauan IPAL Percontohan Biolita 1


ix

v

Tabel 1.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013

6

Tabel 1.1.

Realisasi Anggaran Kementerian Ristek Tahun Anggaran 2013

13

Tabel 2.1.

Sasaran dan IKU Renstra Kementerian Ristek 2010-2014

19

Tabel 2.2.

Penetapan Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2013

31

Tabel 3.1.

IKU Kementerian Riset dan Teknologi

32

Tabel 3.2.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013

34

Tabel 3.3.

Pencapaian Target Kinerja

34

Tabel 3.4.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2013 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Menguatnya Kelembagaan Iptek

37

Tabel 3.5.

Progress Capaian Kinerja Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2010-2013

39

Tabel 3.6.

Capaian Akademik Pusat Unggulan Iptek Tahun 2012

40

Tabel 3.7.

Capaian Akademik Pusat Unggulan Iptek Tahun 2013

43

Tabel 3.8.

Sasaran Menguatnya Sumberdaya Iptek

43

Tabel 3.9.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2013 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Menguatnya Sumberdaya Iptek

44

Tabel 3.10.

Jumlah Peneliti dan Perekayasa Per 1 Juta Penduduk Tahun 2013

45

Tabel 3.11.

Jumlah Peneliti dan Perekayasa Tahun 2009-2013

45

Tabel 3.12.

Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional Peneliti yang Dikelola LIPI

45

Tabel 3.13.

Simulasi Pendapatan Tetap Jabatan Fungsional Peneliti

47

Tabel 3.14.

Jumlah Pegawai Kemenristek dan LPNK Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan

47

Tabel 3.15.

Capaian Kinerja Program Beasiswa S2 dan S3

48

Tabel 3.16.

Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Iptek Beasiswa Pascasarjana Tahun 2013

x


49

Tabel 3.17.

Prosentase anggaran Litbang Indonesia 2010-2013

52

Tabel 3.18.

Jumlah Paten Terdaftar

53

Tabel 3.19.

Statistik Permohonan Hak Paten

54

Tabel 3.20.

Perbandingan Jumlah Permintaan Paten antara Negara-Negara ASEAN & Jepang

55

Tabel 3.21.

Proposal & Penerima Insentif HKI, Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010 sd 2013

57

Tabel 3.22.

Sasaran Menguatnya Jaringan Iptek

57

Tabel 3.23.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2013 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Menguatnya Jaringan Iptek

58

Tabel 3.24.

Capaian Kinerja Kolaborasi Riset

66

Tabel 3.25.

Sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Libang Iptek

66

Tabel 3.26.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2013 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Libang Iptek

66

Tabel 3.27.

Artikel Jurnal Sains Dan Teknik

68

Tabel 3.28.

Peringkat Artikel Jurnal Sains dan Teknik di ASEAN

69

Tabel 3.29.

Sasaran Meningkatnya Pendayagunaan Iptek

69

Tabel 3.30.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2013 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Meningkatnya Pendayagunaan Iptek

70

Tabel 3.31.

Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang Nasional

70

Tabel 3.32.

Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang Nasional di Industri tahun 2013

74

Tabel 3.33.

Paket Teknologi yang di Diseminasikan Tahun 2013

77

Tabel 3.34.

Teknologi yang Dimanfaatkan untuk National Security Tahun 2013


xi

5

*UD¿N

3UR¿O3HJDZDL.HPHQWHULDQ5LVHWGDQ7HNQRORJL

6 52

Grafik 1.2. *UD¿N

Realisasi Anggaran Kementerian Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2013 Statistik Permohonan Paten Tahun 2013

53

*UD¿N

Perbandingan Paten Domestik dengan Paten Luar Negeri

54

*UD¿N

Aplikasi Paten Indonesia Berdasarkan Top Bidang Teknologi (1997 - 2011)

67

*UD¿N

Trend Perkembangan Artikel Jurnal Sains dan Teknologi Dampak Instrumen Kebijakan Insentif Nasionas (SINas) Kementerian Riset dan Teknologi

67

*UD¿N

67

*UD¿N

Trend Perkembangan Artikel Sains dan Teknologi Indonesia yang tercatat di SCOPUS/SCImago Journal & Country Rank Trend Perkembangan Persentase Kontribusi Artikel Sains dan Teknologi Riset Insentif SINas terhadap SCOPUS/SCImago Journal & Country Rank

xii


1.1. Latar Belakang Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Iptek Nasional maupun arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi yang menekankan pentingnya membangun Sistem Inovasi Nasional, maka Kementerian Riset dan Teknologi telah melaksanakan Programnya, yaitu “Peningkatan Kemampuan Iptek Nasional untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional”. Dalam hal ini, pembangunan iptek diarahkan untuk meningkatkan unsur-unsur Sistem Inovasi Nasional, yakni : Kelembagaan, Sumber Daya dan Jaringan Iptek, di samping penguatan core business Iptek itu sendiri, yakni Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek serta Pendayagunaan Iptek. Sebagai acuan yang mengarahkan pembangunan Iptek tersebut adalah dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) pembangunan jangka menengah yang disusun secara periodik lima tahunan. Sampai dengan tahun 2013 sebagai acuan dalam perencanaan strategis program dan kegiatan di lingkup Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu Renstra Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014 sesuai dengan Kepmen tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi No. 243b/M/Kp/IX/2011 tanggal 07 September 2011. Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2012, yaitu perlunya penyempurnaan Renstra terutama dalam hal indikator atau ukuran kinerja yang merepresentasikan tercapai atau tidaknya setiap tujuan atau sasaran yang ditetapkan, maka dilakukan perbaikan Renstra sesuai dengan Kepmen tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi No. 26/M/Kp/III/2013 tanggal 22 Maret 2013. Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunannya, Kementerian Riset dan Teknologi sebagai unit kerja Pemerintah semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut azas akuntabilitas dimana setiap penyelenggara negara dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerja dari seluruh program/ kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Riset dan Teknologi telah melaksanakan Reformasi Birokrasi yang telah berlangsung sejak tahun 2010 dalam rangka menunjang kinerja organisasi agar semakin efektif dan akuntabel. Pada hakekatnya implementasi Reformasi Birokrasi merupakan

2


langkah sistematis untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara lebih baik menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi pada hasil (result oriented government) yakni kinerja tinggi, layanan prima dan bebas KKN, sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan stakeholder lainnya. Dalam proses reformasi birokrasi, area yang terus didorong dan menjadi fokus perubahan secara berkelanjutan di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi mencakup perubahan pada pola pikir, perubahan pada sistem dan perubahan pada budaya organisasi. Perubahan pada ketiga area ini dapat diilustrasikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Fokus Area Perubahan di Kementerian Ristek

Perubahan merupakan pergeseran organisasi dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan. Dalam organisasi, perubahan tersebut meliputi pola pikir, budaya kerja dan sistem (struktur). Pola pikir (mind set), pegawai Kementerian Riset dan Teknologi diarahkan untuk mendukung organisasi yang efisien, efektif, produktif, profesional, dan memiliki pola pikir yang melayani masyarakat sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi dan berorientasi pada hasil (outcome). Budaya kerja (culture set), budaya kerja organisasi diarahkan pada perbaikan kondisi yang belum berorientasi keluar, minim pemberdayaan, cenderung lambat dalam pengambilan keputusan, masih bersifat tertutup dan belum berintegrasi.

Perubahan sistem (system set), mendorong berfungsinya sistem informasi kinerja secara optimal, mengharuskan sistem beradaptasi dengan perubahan lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Sebagai wujud pertanggungjawaban formal atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2013, maka Kementerian Riset dan Teknologi menyusun laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Riset dan Teknologi ini. Laporan akuntabilitas kinerja ini juga dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) ; b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; d. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP; e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar hal-hal di atas tersebut, Kementerian Riset dan Teknologi sebagai instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja 2013 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan LAKIP Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2013 ini sebagai wujud dari mandat yang diemban. 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan LAKIP Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2013 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Riset dan Teknologi kepada Presiden atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Kementerian Riset dan Teknologi. 1.3. Tugas dan Fungsi Sesuai amanah dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 4 ayat (2) huruf (c) mengenai urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah; serta Pasal 8 ayat (3) huruf (a) dan (b) mengenai fungsi Kementerian yaitu perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya; dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;

maka Kementerian Riset dan Teknologi bertugas untuk melakukan penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan secara outcome base, fokus dan sinergi dengan stakeholder iptek lainnya. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), maka Menteri Negara Riset dan Teknologi mengkoordinasikan LPNK sebagai berikut : Badan Informasi Geospasial (BIG); Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN); Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN); Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Badan Standardisasi Nasional (BSN); Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN); dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Menteri Riset dan Teknologi selain melaksanakan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pemerintah di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi (Riptek), juga mempunyai kewenangan, diantaranya menyusun rencana nasional secara makro di bidang riset dan teknologi, pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional di bidang Riptek, penerapan sistem informasi nasional di bidang Riptek, serta membangun sistem inovasi dan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Pelaksanaan tugas Kementerian Riset dan Teknologi dilandasi oleh peraturan dan perundangan yang berlaku, yaitu: 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 5; 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 20102014; dan 3) Kebijakan Strategis Nasional Iptek (Jakstra Ipteknas) 2010-2014 yang ditetapkan sesuai Kepmen Ristek No. 193/M/Kp/IV/2010. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan teknologi; b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi; c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Riset dan Teknologi; dan d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. Tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi


3

sebagaimana disebutkan di atas dijalankan dalam rangka memperkuat Sistem Inovasi Nasional (SINas). Keterkaitan antara tugas dan fungsi dengan penguatan SINas adalah seperti dideskripsikan pada Gambar 1.2. Satu hal penting yang menjadi kata kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga-lembaga publik adalah implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, Kementerian Riset dan Teknologi menyadari

sepenuhnya bahwa aspek tata kelola kepemerintahan yang baik merupakan landasan awal bagi kesuksesan tercapainya visi dan misi organisasi. Harus diakui pula, tantangan yang dihadapi organisasi sangatlah berat seiring dengan perkembangan lokal dan global yang menuntut organisasi harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan dan trend baru yang terjadi.

Gambar 1.2. Hubungan antara Tupoksi dan Program Penguatan SINas

1.4. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Kementerian Riset dan Teknologi ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 03/M/PER/VI/2010, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi, organisasinya Kementerian Riset dan Teknologi meliputi : a. Sekretariat Kementerian; b. Deputi Bidang Kelembagaan Iptek; c. Deputi Bidang Sumberdaya Iptek; d. Deputi Bidang Jaringan Iptek; e. Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek;

f. g. h. i. j. k. l.

Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek; Staf Ahli Bidang Pangan dan Pertanian; Staf Ahli Bidang Energi dan Material Maju; Staf Ahli Bidang TIK dan Transportasi; Staf Ahli Bidang Kesehatan dan Obat; Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan; Inspektorat. Struktur Organisasi Kementerian Riset dan Teknologi ini dapat dilihat dalam bagan pada Gambar 1.3.

Gambar Bagan StrukturOrganisasi OrganisasiKementerian KementerianRiset Risetdan danTeknologi Teknologi Gambar 1.3. 1.3. BaganStruktur

4


1.5. Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian Riset dan Teknologi didukung oleh SDM sejumlah 801 orang pegawai yang berada di Kantor Pusat Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat dan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) Serpong. Dilihat dari profilnya, 4% dari total SDM aparatur di

Kementerian Riset dan Teknologi berlatar belakang jenjang pendidikan S3, sedangkan 12,98 % tercatat sebagai lulusan S2, 33,71% merupakan lulusan S1 dan sisanya merupakan SDM yang berlatar belakang non sarjana, sebagaimana terlihat pada grafik 1.1.

Grafik 1.1. Profil Pegawai Kementerian Riset dan Teknologi

Dilihat dari jenis tugas dan fungsi yang dilaksanakan, 71% SDM di Kementerian Riset dan Teknologi (Non Puspiptek) bekerja di unit teknis/Deputi (347 orang) sedangkan sisanya (136 orang) bekerja di unit Sekretariat Kementerian. Sementara itu, berdasarkan kelompok struktural dan non struktural, 30% SDM di Kementerian Riset dan Teknologi menduduki jabatan struktural, sedangkan sisanya tersebar di beberapa Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum. Apabila dilihat dari komposisi SDM yang berbasis Ilmu Kebijakan Publik S2/S3, maka terdapat 14% atau 70 orang dimana 44 orang diantaranya berada di Unit Teknis/Deputi. Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Riset dan Teknologi telah menyampaikan Proposal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2011, yang dilanjutkan dengan verifikasi lapangan oleh Kementerian PAN & RB pada bulan Oktober 2011. Tujuan Reformasi Birokrasi di Kementerian Riset dan Teknologi adalah dalam rangka peningkatan Kinerja Tinggi, Pelayanan Prima dan Integritas Tinggi. Pada tahun 2012, Kementerian Riset dan Teknologi telah melaksanakan rencana-rencana aksi Program Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam 8 (delapan) area perubahan. Diantara rencana-rencana aksi yang dilaksanakan, beberapa diantaranya memiliki nilai ungkit dan berperan strategis dalam menggerakkan reformasi di Kementerian Riset dan Teknologi yaitu :

Revisi Renstra dan IKU Kementerian Riset dan Teknologi, Penyusunan Permen Ristek tentang Pelayanan Publik, Pelaksanaan inisiatif anti korupsi, Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, dan penyusunan pengukuran kinerja individu. Dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 102 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. Untuk itu, Kementerian Ristek telah mengeluarkan/menetapkan aturan pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja yaitu : a. Permenristek No. 7/M/PER/XII/2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Kementerian Riset dan Teknologi. b. Permenristek No. 9 Tahun 2012 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. c. Permenristek No. 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penilaian Kinerja Individu Kementerian Ristek, yang mengatur kinerja individu melalui komponen: Kehadiran, Kinerja dan Integritas. d. Kepmenristek No. 191/M/KP/XII/2012 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Kepmenristek No. 196/M/KP/XII/2012.


5

e. Kepmenristek No. 192/M/Kp/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Penghitungan Sistem Penilaian Kinerja Individu, sebagaimana telah diubah dengan Kepmenristek No. 22/M/Kp/III/2013. Dalam pelaksanaan penghitungan pembayaran tunjangan kinerja pegawai, untuk komponen Kehadiran telah diaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), sedangkan untuk pengukuran Kinerja dilakukan penilaian melalui sistem yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perencanaan (SIRen). Adapun komponen Integritas penilaiannya dilakukan oleh Inspektorat. Pada tahun 2013 penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi menggunakan instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Nilai PMPRB Kementerian Ristek adalah 68%, sehingga belum dapat

mendapatkan remunerasi 70%. Untuk meningkatkan besaran tunjangan kinerja menjadi 70%, nilai PMPRB Kementerian Ristek harus minimal 80%. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai nilai tersebut, telah disusun Rencana Aksi RB pada komponen pengungkit Rencana Strategis, Kemitraan dan Sumber Daya, serta komponen Proses. 1.6. Anggaran Pagu anggaran Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2013 sebesar Rp. 944,87 Miliar terealisasi sebesar Rp. 800,89 Miliar ( 84,76%). Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) secara rinci disampaikan sebagaimana Tabel 1.1 dan Gambar 1.4.

Tabel 1.1. Realisasi Anggaran Kementerian Ristek Tahun Anggaran 2013

Program

Pagu

Realisasi

Tingkat Penyerapan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

198,785,563,000

179,137,136,990

90.12

Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas)

746,086,636,000

621,755,815,215

83.34

944,872,199,000

800,892,952,205

84.76

Jumlah

83.34%

90.12%

Grafik 1.4. 1.2. Realisasi Anggaran Kementerian Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2013 Gambar

6


1.7. Sistematika Penyajian Laporan kinerja ini melaporkan capaian kinerja Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2013 sesuai Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010-2014. Analisis Capaian Kinerja (performance result) diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, yang memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyajian LAKIP Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan pencapaian kinerja Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2013. 2. Bab. I - Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, tugas dan fungsi, serta sumber daya. 3. Bab. II - Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014, Rencana Strategis, arah kebijakan dan strategi Kemenristek, dan Penetapan Kinerja 2013. 4. Bab. III - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013, menjelaskan tentang pengendalian, pengukuran dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis pada tahun 2013. 5. Bab. IV - Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.


7


9

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Pembangunan Iptek nasional secara keseluruhan tertuang dalam politik negara melalui amanat UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke 4 Pasal 31 ayat 5. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut disebutkan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Secara operasional, pentingnya peran Iptek dirumuskan dalam Undang-undang No. 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (Sisnas P3 Iptek). Selanjutnya dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mengamanatkan bahwa kebijakan iptek diarahkan untuk : 1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang dan lembaga pendukung untuk mendukung proses transfer dari ide menjadi prototipe laboratorium, kemudian menuju prototipe industri sampai menghasilkan produk komersial (penguatan Sistem Inovasi Nasional); 2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan produktivitas litbang yang berdayaguna bagi sektor produksi dan meningkatkan budaya inovasi serta kreativitas nasional; 3. Mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti di lingkup nasional maupun internasional untuk mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan pendayagunaan litbang nasional; 4. Meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang untuk ketersediaan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat serta menumbuhkan budaya kreativitas masyarakat; 5. Meningkatkan pendayagunaan Iptek dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap Iptek dalam negeri.

10


Selaras dengan amanat dan arah kebijakan di atas, pembangunan iptek nasional diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan profesionalisme individu, dan akhirnya memajukan perekonomian bangsa. Kemajuan iptek diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan, perubahan iklim, ketahanan pangan, penanganan bencana, peningkatan pertahanan dan keamanan, dll. Dengan arah kebijakan Iptek tersebut, maka pembangunan Iptek dilaksanakan melalui 2 (dua) program pembangunan yaitu : 1. Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang meliputi aspek kelembagaan, sumberdaya dan jaringan, yang berfungsi sebagai wahana pembangunan iptek menuju visi pembangunan iptek dalam jangka panjang. 2. Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang digariskan dalam RPJMN 2010-2014. Oleh karena itu, pembangunan iptek mencakup dua prioritas utama yakni : (1) pembangunan untuk memperkuat unsur-unsur Sistem Inovasi Nasional (SINas) agar mampu menjadi wahana pembangunan Iptek yang efektif dan efisien, serta (2) pembangunan untuk meningkatkan dukungan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek bagi pembangunan nasional. Penguatan Sisnas Iptek tersebut adalah meliputi 5 (lima) program utama yang terdiri dari : penguatan kelembagaan Iptek, penguatan sumber daya Iptek, penguatan jaringan Iptek, peningkatan relevansi dan produktifitas iptek, serta pendayagunaan Iptek. Adapun implementasi dari 5 program utama penguatan Sinas Iptek ini meliputi 7 (tujuh) bidang fokus yaitu : pangan, energi, teknologi informasi dan telekomunikasi, transportasi, pertahanan, kesehatan dan obat, serta material maju. Program pembangunan Iptek ini dilaksanakan dalam kerangka RPJMN tahun 2010-2014 yang disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Kerangka Pembangunan Iptek dalam RPJMN 2010-2014

Kita menyadari bahwa pembangunan Iptek masih belum memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional. Di satu sisi, kita melihat telah banyak hasil-hasil litbang dari lembaga-lembaga litbang nasional maupun perguruan tinggi. Akan tetapi di lain pihak, kita juga masih dihadapkan pada kenyataan bahwa hasil-hasil litbang tersebut belum memberikan kemanfaatan atau nilai tambah yang maksimal bagi masyarakat. Secara umum masalah mendasar yang dihadapi meliputi : (1) kemampuan sisi litbang menyediakan solusisolusi teknologi; (2) kemampuan sisi pengguna dalam menyerap teknologi baru yang tersedia; serta (3) integrasi sisi penyedia dan pengguna teknologi belum terbangun dengan baik. Dengan kata lain, masih perlu peningkatan sinergi iptek di antara penyedia dan pengguna. Oleh karena itu fokus kebijakan dan program Pembangunan Iptek diarahkan untuk : (1) menciptakan ruang yang berfungsi sebagai “panggung inovasi”, agar terjadi interaksi dan kolaborasi yang baik antar aktor-

aktor inovasi nasional dalam suasana yang kondusif; (2) mempercepat koordinasi dan intermediasi antara penyedia dan pengguna teknologi, (3) mendorong pemanfaatan hasil litbang guna menyelesaikan permasalahan pembangunan, meningkatkan daya saing, memberikan layanan kepada masyarakat serta mencapai kemandirian bangsa. Selama periode 5 tahun (2010-2014), program Kementerian Riset dan Teknologi adalah Peningkatan Kemampuan Iptek Untuk Penguatan SINas, yang secara garis besar pelaksanaannya meliputi tahapan : t 5BIVO 1FNCBOHVOBO %BTBS 4JTUFN *OPWBTJ Nasional yaitu melalui Penyusunan Renstra 2010-2014, Reorganisasi Kementerian Riset dan Teknologi, Program insentif penelitian, Program implementasi Sistem Inovasi Nasional dan Daerah, Program penguatan dan peningkatan mutu infrastruktur penelitian, Program pengembangan SDM, Program gerakan inovasi teknologi bagi pemuda dan mahasiswa, serta Program penggalakan perolehan HAKI.


11

t 5BIVO *NQMFNFOUBTJ4JTUFN*OPWBTJ/BTJPOBM melalui program-program realisasi secara nasional dan daerah secara masif di seluruh tanah air dengan memanfaatkan potensi daerah yang terintegrasi dengan inovasi teknologi, terus mengokohkan pembangunan SDM dan infrastruktur inovasi seperti Science and Technology Park, serta program bersama lintas kementerian untuk mendukung Sistem Inovasi Nasional. t 5BIVO 1FOHPLPIBO 4JTUFN *OPWBTJ /BTJPOBM melalui program-program realisasi secara nasional dan daerah yang semakin nyata dengan indikasi terwujudnya proyek inovasi bersama melibatkan secara aktif pemasok Iptek (perguruan tinggi dan lembaga litbang) dan pengguna Iptek (pemerintah, industri, masyarakat) untuk pemenuhan kebutuhan National Security (Hankam, Pangan dan Energi), peningkatan daya saing (industri) dan layanan masyarakat. Tahapan tersebut tercermin dalam Renstra Kementerian Riset dan Teknologi yang meliputi 5 (lima) program utama sebagaimana disebutkan diatas yang diturunkan dari RPJP, RPJMN, Visi, Misi, Agenda dan 11 program Prioritas Nasional KIB II, serta Kontrak Kinerja Menristek. 2.2. Rencana Strategis (Renstra) Sampai dengan tahun 2013 sebagai acuan dalam perencanaan strategis program dan kegiatan di lingkup Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu Renstra Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014 sesuai dengan Kepmenristek No. 243b/M/Kp/IX/2011. Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2012, yaitu perlunya penyempurnaan Renstra terutama dalam hal indikator atau ukuran kinerja yang merepresentasikan tercapai atau tidaknya setiap tujuan atau sasaran yang ditetapkan, maka dilakukan perbaikan Renstra sesuai dengan Kepmenristek No.26/M/Kp/III/2013. a. Visi Dalam rangka menyatukan langkah dalam pembangunan iptek nasional, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi dilandasi suatu Visi dan Misi yang ingin diwujudkan. Visi dan Misi tersebut merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan

12


dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran. Visi Kementerian Riset dan Teknologi dalam Pembangunan Iptek 2010 - 2014 adalah : “IPTEK UNTUK KESEJAHTERAAN DAN KEMAJUAN PERADABAN” Deskripsi iptek untuk kesejahteraan dimaksudkan dengan kemajuan iptek nasional yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan profesionalisme individu, dan meningkatkan pendapatan individu dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memajukan perekonomian bangsa. Kemajuan iptek diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan, perubahan iklim, ketahanan pangan, penanganan bencana, peningkatan pertahanan dan keamanan, dan lain-lain, yang pada akhirnya meningkatkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Deskripsi iptek untuk kemajuan peradaban dimaksudkan dengan kemajuan iptek nasional yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial dan budaya. Hasil-hasil litbang harus mencerminkan academic excellence, mempunyai economic value, dan memberikan social impact yang positif bagi kehidupan bangsa dan negara. Hal ini akan tercermin dari meningkatkan jumlah penduduk yang memasuki perguruan tinggi, jumlah S3 per tahun yang dihasilkan Perguruan Tinggi dalam negeri, jumlah publikasi ilmiah internasional dan indek sitasi, dominasi teknologi lokal pada belanja teknologi, nasionalisme akan produk dalam negeri, dan kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan iptek yang maju menempatkan Indonesia menjadi negara yang bermartabat, yang berdiri sama tinggi, dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain di dunia. Kemajuan iptek nasional juga akan menempatkan Indonesia menjadi negara dengan peradaban maju, hasil akumulasi kemajuan budaya material dan non-material buah dari penelitian, pengembangan dan pemanfaatan Iptek.

b. Misi Dalam upaya mewujudkan Visi Kementerian Riset dan Teknologi, maka disusunlah Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan Iptek sebagai basis dalam membangun daya saing, kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional, serta mencapai kemajuan peradaban bangsa. 2. Memperkuat daya dukung Iptek untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; turut serta menjaga ketertiban dunia. Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan Iptek saat ini dan masa mendatang dalam aspek : kelembagaan Iptek, sumber daya Iptek, jaringan Iptek, relevansi dan produktifitas Iptek, dan pendayagunaan Iptek. Misi tersebut juga merupakan pernyataan tentang hal-hal yang harus dicapai oleh organisasi untuk pihakpihak yang berkepentingan pada kurun waktu 5 tahun. Sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk pencapaian visi tersebut. c. Tujuan Untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian Riset dan Teknologi di atas, maka Visi dan Misi harus dirumuskan ke dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional.

Untuk meningkatkan kontribusi teknologi yang nyata terhadap upaya-upaya mensejahterakan masyarakat dan memajukan peradaban, maka tujuan yang harus dicapai adalah : 1. Meningkatkan kemampuan litbang nasional. 2. Meningkatkan kontribusi iptek bagi pembangunan nasional. d. Sasaran Tujuan di atas akan dicapai apabila tercapai penguatan dalam unsur-unsur Sistem Inovasi Nasional di sisi supply yakni : Kelembagaan, Sumberdaya dan Jaringan Iptek, di samping penguatan core business iptek itu sendiri, yakni Relevansi dan Produktivitas Iptek serta penguatan Pendayagunaan Iptek di kalangan pengguna baik masyarakat, pemerintah maupun dunia industri. Karena itulah, sasaran pembangunan iptek adalah : 1. Menguatnya Kelembagaan Iptek; 2. Menguatnya Sumber Daya Iptek; 3. Menguatnya Jaringan Iptek; 4. Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Iptek; 5. Meningkatnya Pendayagunaan Iptek. Integrasi vertikal untuk mencapai sinergi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Iptek tahun 2010 - 2014 dibangun dengan pola pikir yang diilustrasikan pada Gambar 2.2. Sasaran tersebut tertuang dalam Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010 - 2014 yang hingga kini telah memasuki revisi ke-3 dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran dan IKU Renstra Kementerian Ristek 2010-2014

No 1.

2.

Sasaran Tercapainya Penguatan Kelembagaan Iptek

Tercapainya Penguatan Sumber Daya Iptek

3.

Tercapainya Penguatan Jaringan Iptek

4.

Meningkatkan Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek

5.

Meningkatkan Pendayagunaan Iptek

IKU Peringkat dunia kualitas lembaga penelitian

Target 2014 Peringkat dunia ke 45

Prosentase investasi anggaran litbang terhadap PDB

1%

Jumlah peneliti dan perekayasa (orang per 1 juta penduduk)

500

Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan industri

20


3.800

Jumlah publikasi ilmiah

90

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang di industri, masyarakat dan untuk national security

158


13

Gambar 2.2. Pola Pikir Sinergi Fungsional dalam Kerangka Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014

2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Riset dan Teknologi a. Arah Kebijakan Urgensi untuk pembangunan Sistem Nasional Iptek memberikan stimulasi dan fasilitasi, dan menciptakan tidak dapat lagi ditampik, karena hanya ada satu pilihan iklim yang kondusif guna terwujudnya SINas melalui: untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih [1] Kelembagaan Iptek yang efektif, [2] Sumberdaya maju, yakni meningkatkan kemampuan, penguasaan Iptek yang kuat, [3] Jaringan antar-kelembagaan Iptek dan kemandirian iptek nasional. Iptek dimaksud adalah yang saling memperkuat (mutualistik), [4] Relevansi dan Iptek yang tepat bagi solusi permasalahan nasional di produktivitas Iptek yang tinggi, dan [5] Pendayagunaan segala bidang. Iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti disebutkan sebelumnya, kontribusi teknologi Sistem Inovasi adalah jaringan antar institusi publik yang nyata terhadap upaya-upaya mensejahterakan dan swasta dalam lingkup wilayah nasional (SINas) atau masyarakat dan memajukan peradaban akan terdaerah (SIDa) di dalamnya terjadi interaksi secara koheren wujud apabila terbangun sebuah sistem yang kegiatan memproduksi pengetahuan, menerapkan dan mengatur hubungan antara unsur-unsur yang mampu mendiseminasikan sehingga menghasilkan manfaat menyediakan iklim yang mendorong inovasi di tanah nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Para aktor air yang dikenal sebagai sebuah Sistem Inovasi Nasional utama yang menggerakkan Sistem Inovasi Nasional (SINas). Karena itulah arah kebijakan Kementerian Riset adalah perguruan tinggi, industri, dan lembaga litbang; dan Teknologi adalah menumbuhkembangkan motivasi, sedangkan aktor pendukung terdiri dari pemerintah

14


(nasional dan daerah), lembaga pembiayaan (pendanaan ventura), konsumen (end user), lembaga intermediasi, lembaga paten dan sertifikasi, lembaga diklat dan lainlain. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menempatkan “penguatan kemampuan SDM dan Iptek Nasional” sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Adanya kebijakan MP3EI ini lebih menegaskan lagi betapa penguatan sistem inovasi menjadi penting lagi diterapkan dalam proses pembangunan. Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu: (1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) Koridor Ekonomi; (2) memperkuat konektivitas nasional; (3) memperkuat kemampuan SDM dan Iptek nasional, dengan fokus utamanya peningkatan nilai tambah, mengintegrasikan pendekatan sektoral dan Regional; memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai kebutuhannya dan mendorong inovasi.

Selanjutnya dalam kerangka MP3EI, percepatan pembangunan kemampuan iptek dilakukan melalui 6 prakarsa utama yakni: 1. Inisiatif Inovasi : 1-747 Untuk mewujudkan peningkatan produktivitas, maka direkomendasikan usulan Inisiatif Inovasi 1-747 sebagai pendorong utama terjadinya proses transformasi sistem ekonomi berbasis inovasi melalui penguatan sistem pendidikan (human capital) dan kesiapan teknologi (technological readiness). Proses transformasi tersebut memerlukan input pendanaan R&D sebesar 1% dari GDP yang terus ditingkatkan secara bertahap sampai dengan 3% GDP menuju 2025. Pelaksanaannya dilakukan melalui 7 langkah perbaikan ekosistem inovasi, sedangkan prosesnya dilakukan dengan menggunakan 4 wahana percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai model penguatan aktor-aktor inovasi yang dikawal dengan ketat. Dengan demikian diharapkan 7 sasaran MP3EI di bidang SDM & Iptek akan dapat tercapai sehingga menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Gambar 2.3. Inisiatif Inovasi 1-747


15

2. Pengembangan Klaster Inovasi Solusi untuk 6 Koridor Ekonomi Pengembangan 6 koridor ekonomi harus diiringi dengan penguatan klaster inovasi dalam kerangka meningkatkan keunggulan bersaing dan berinovasi. Keunggulan bersaing industri untuk berinovasi ditentukan oleh beberapa kondisi, antara lain faktor produksi, permintaan, industri pendukung, dan strategi & struktur perusahaan. Keempat faktor di atas satu sama lain membentuk suatu lingkungan nasional yang kondusif dimana perusahaan-perusahaan unggul dapat dilahirkan untuk berkompetisi. 3. Revitalisasi PUSPIPTEK sebagai Science & Technology Park Merevitalisasi PUSPIPTEK sebagai S&T Park bertujuan untuk melahirkan IKM/UKM berbasis inovasi dalam berbagai bidang strategis yang mampu mengoptimalkan interaksi dan pemanfaatan sumber daya universitas, lembaga litbang, dan dunia industri/ usaha sehingga dapat menghasilkan produk inovatif. Untuk menjaga sustainabilitas pengelolaan S&T Park tersebut perlu dilakukan : t .FOKBEJLBO 1641*15&, TFCBHBJ #BEBO -BZBOBO Umum (BLU) dengan manajemen profesional sehingga tercipta link antara bisnis dan riset. t .FOKBEJLBO 1641*15&, TFCBHBJ QVTBU VOHHVMBO riset berteknologi tinggi. 4. Pembentukan Klaster Inovasi Daerah untuk Pemerataan Pertumbuhan MP3EI akan mendorong dan mengikutsertakan upaya masyarakat/pelaku usaha/pemerintah provinsi/ daerah yang relatif sudah memiliki inisiatif untuk menumbuhkembangkan potensi inovasi pada produk dan program unggulan daerah. Sebagai contoh antara lain sebagai berikut : t .PEFM 1FOHFNCBOHBO ,BXBTBO *OPWBTJ "HSP industri, Gresik Utara, Pemprov. Jawa Timur seperti mangga dan tanaman hortikultura lainnya. t .PEFM QFOHFNCBOHBO LBXBTBO JOEVTUSJ JOPWBTJ produk-produk hilir yang terintegrasi, antara lain kelapa sawit, kakao, dan perikanan. t .PEFM 1FOHFNCBOHBO ,BXBTBO *OPWBTJ &OFSHJ Kalimantan Timur sebagai model pengembangan kawasan industri inovasi energi terkemuka berbasis non-renewable dan renewable energy meliputi minyak, gas, batubara, bioenergy/ CPO. 5. Penguatan Aktor Inovasi Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan MP3EI tergantung pada upaya cerdas dan efektif para aktor

16


inovasi dari unsur akademisi/peneliti, dunia usaha/ industri, masyarakat, legislator, dan pemerintah. Beberapa pemikiran harus diupayakan dalam perencanaan dan pemanfaatan secara cerdas potensi anak bangsa dalam rangka membangun Indonesia maju dan bermartabat, antara lain : t .FODJQUBLBO 4%. ZBOH NFNJMJLJ LPNQFUFOTJ berkepribadian luhur, berharkat dan bermartabat melalui pendidikan sains teknologi, pranata sosial dan humaniora yang berkualitas. t 0QUJNBMJTBTJ TVNCFS EBZB NBOVTJB CFSQFOEJEJLBO S2 dan S3 yang telah ada, dan menambah 7.00010.000 Ph.D di bidang sains dan teknologi secara bertahap dan terencana sampai tahun 2014. t 1FOHBEBBO MBCPSBUPSJVN CFSTUBOEBS JOUFSOBUJPOBM baik di bidang ilmu-ilmu dasar maupun terapan di perguruan tinggi, lembaga litbang LPK dan LPNK serta pusat riset swasta, untuk kepentingan kemakmuran bangsa. t ,FSKBTBNB JOUFSOBTJPOBM ZBOH NFOEPSPOH pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan berbagai best practices yang sudah dikembangkan di berbagai negara. 6. Memperkuat Operasionalisasi Sistem Inovasi Nasional (SINas) Pengembangan inovasi produk suatu invensi melibatkan 3 pelaku utama dalam Sistem Inovasi Nasional yaitu: pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha/industri sebagai pengguna hasil invensi, dan lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai penghasil produk invensi. Seluruh aliran pengetahuan ini perlu diperkuat dan diupayakan konsensus nasional untuk menggunakan skema usulan ini sebagai dasar pengembangan produk inovasi. Pemerintah dalam hal ini akan memberikan tax insentif kepada industri, BUMNIS dan perusahaan dari luar negeri yang hendak melakukan investasi foreign direct investment (FDI) yang nantinya akan menggunakan teknologi dalam negeri atau mentransfer teknologi dari luar negeri ke Indonesia. Kepada pelaku inovasi pemerintah akan memberikan insentif penelitian berupa peningkatan dana penelitian dengan syarat utama bahwa pihak industri sudah berminat menggunakan teknologi yang dikembangkan. Insentif dapat diberikan oleh pemerintah jika produk invensi sudah pasti memiliki nilai pasar yang tinggi melalui persyaratan yang ketat seperti telah memiliki feasibility studies dan return of investment yang jelas. Persyaratan ini menjadi penting sebagai awal terjadinya inovasi di dalam sebuah

negara. Selain itu industri diminta untuk menjadi penggerak utama inovasi dengan memberikan state of the art kebutuhan invensi teknologi yang memiliki nilai pasar yang baik. Kebijakan pembangunan Iptek hingga tahun 2014 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan iptek nasional mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Dukungan ini akan berwujud dalam bentuk peningkatan produktivitas menuju keunggulan kompetitif yang akan dicapai

seiring dengan upaya memperkuat kemampuan sumber daya manusia berbasis inovasi. Warisan ekonomi berbasis sumber daya alam yang bertumpu pada labor intensive perlu ditingkatkan secara bertahap menuju skilled labor intensive dan kemudian menjadi human capital intensive. Peningkatan kemampuan modal manusia yang menguasai iptek sangat diperlukan ketika Indonesia memasuki tahap innovation-driven economies.

Gambar 2.4. Operasionalisasi Sistem Inovasi Nasional

b. Strategi Kebijakan Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kementerian Riset dan Teknologi diarahkan untuk menjalankan peran intermediasi dalam pembangunan Sistem Inovasi Nasional (SINas), yakni : 1. Mengkoordinir kebersamaan lembaga penelitian dalam aspek perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan di bidang litbang Iptek (supply-push technology). 2. Mempromosikan hasil litbang iptek untuk didayagunakan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menyerap kebutuhan masyarakat (termasuk pasar) dalam rangka mengarahkan aktivitas litbang Iptek (demand-driven approach). Peranan intermediasi ini penting untuk dilaksanakan dengan pendekatan manajemen yang efektif dan efisien, karena ditengarai adanya beberapa permasalahan di lapangan seperti adanya tumpang tindih program dan anggaran, Agenda Riset Nasional (ARN) yang masih belum diacu secara penuh oleh stakeholders pembangunan Iptek, efek sinergi yang lemah, sehingga pembangunan Iptek nasional menjadi lambat, marjinal,

dan tidak terkoordinasi dengan baik. Strategi yang dijalankan oleh Kementerian Riset dan Teknologi dalam menjalankan peran intermediasi dan fungsi “koordinasi” dan “sinkronisasi” kelembagaan litbang (LPNK, LPD, Pemda, Swasta / Industri / Badan Usaha, dan Perguruan Tinggi) dan program litbang adalah dengan menjalankan sinergi fungsional, yaitu sinergi yang mengedepankan kebersamaan antar berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsi-fungsi kelitbangan Iptek. Pendekatan koordinasi dan sinkronisasi secara sinergi fungsional diharapkan mampu menerobos kebuntuan struktural melalui upaya membangun kebersamaan dalam menjalankan tupoksi di antara pemangku kepentingan Iptek. Dengan sinergi fungsional yang baik, maka hasil litbang dan penemuan Iptek yang dikembangkan lembaga penelitian baik di lembaga riset pemerintah maupun perguruan tinggi dapat diupayakan mampu melintasi “Lautan Kemubaziran“ untuk didayagunakan memenuhi kebutuhan industri maupun masyarakat pengguna lain.


17

c. Program Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Iptek Nasional maupun arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi yang menekankan pentingnya membangun sebuah Sistem Inovasi Nasional (SINas), maka Program Kementerian Riset dan Teknologi selama periode 5 tahun adalah “Peningkatan Kemampuan Iptek Nasional untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional”. Pembangunan iptek diarahkan untuk meningkatkan unsur-unsur Sistem Inovasi Nasional, yakni : Kelembagaan, Sumber Daya, dan Jaringan Iptek, di samping penguatan core business iptek, yakni Relevansi dan Produktivitas Iptek serta Pendayagunaan Iptek. Dengan demikian, maka 5 pilar program pembangunan Iptek tahun 2010 - 2014, yaitu : 1) Penguatan Kelembagaan Iptek, diarahkan bagi meningkatkan kualitas kelembagaan Iptek, antara lain dicapai melalui kegiatan arah pengembangan kelembagaan Iptek, penataan kelembagaan Iptek, penguatan kompetensi lembaga Iptek, pengembangan sistem legislasi iptek, pengembangan budaya dan etika Iptek. 2) Penguatan Sumber Daya Iptek, diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya Iptek, yang dicapai melalui kegiatan peningkatan SDM Iptek, peningkatan sarana dan prasarana Iptek, peningkatan investasi Iptek, pengembangan data dan informasi Iptek, peningkatan kekayaan intelektual dan standardisasi. 3) Penguatan Jaringan Iptek, diarahkan untuk penguatan jaringan Iptek yang dicapai melalui kegiatan penguatan jaringan antar penyedia Iptek, pengembangan jaringan antar penyedia dengan pengguna Iptek, penguatan hubungan penyedia Iptek dengan lembaga regulasi, penguatan jaringan pusat dan daerah, penguatan jaringan Iptek internasional. 4) Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek, diarahkan untuk menyelaraskan antara kapasitas Iptek, dengan kebutuhan pengguna dan meningkatkan

18


produktivitas Iptek yang dicapai melalui kegiatan pemetarencanaan Riptek nasional, pengembangan Riptek prioritas, peningkatan produktivitas Riptek strategis, peningkatan produktivitas Riptek masyarakat, peningkatan produktivitas riptek industri. 5) Pendayagunaan Iptek, diarahkan untuk meningkatkan pendayagunaan hasil litbangyasa nasional yang dicapai melalui kegiatan analisis kebutuhan Iptek nasional, pendayagunaan Iptek masyarakat, pendayagunaan Iptek strategis, pendayagunaan Iptek industri kecil menengah, dan pendagunaan Iptek industri besar 2.4. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013 Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kementerian Riset dan Teknologi menindaklanjuti dengan menyusun Penetapan Kinerja (PK). Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah : meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Kementerian Riset dan Teknologi telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2013 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada, berbasis pada Renstra Kementerian Ristek 2010 - 2014. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2013

No

1

2

Sasaran Menguatnya Kelembagaan Iptek


Indikator Kinerja Utama Jumlah pusat unggulan Iptek Jumlah artikel Iptek di media cetak nasional untuk mengukur tingkat kesadaran Iptek Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk) Prosentase investasi litbang terhadap PDB Jumlah paten terdaftar

Target 2013

Program

Anggaran (Rp)

Lembaga Litbang

1

11,148,461,000

Artikel

2400

2,518,613,000

Peneliti dan perekayasa

470

88,042,994,000

%

0.50%

2,020,415,000 Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional

Paten Terdaftar

760


Kolaborasi

5


Kerjasama Riset Internasional

8

4



Artikel

40

122,247,630,000

5


Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional (industri, masyarakat, national security)

Teknologi

6

90,723,750,000

3


2,151,649,000 136,571,579,000 3,094,596,000


19


21

3.1. Pengendalian Kinerja Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasilhasil kerja Kementerian Riset dan Teknologi, maka pola pikir/mind set manajemen program berupa : perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan disempurnakan menjadi manajemen kinerja (hasil kerja) berupa: perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengendalian kinerja dan pelaporan kinerja sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.1. Penyempurnaan ini dilakukan, agar kerja kementerian berubah dari pendekatan/cara pandang yang berorientasi proses/kegiatan (process oriented) menuju manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja (output/outcome oriented). Untuk itu, hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti tujuan, sasaran, target, capaian, indikator kinerja utama (IKU) menjadi titik-tolak manajemen, yang dirumuskan secara seksama, jelas dan akurat serta ditetapkan. Dengan kata lain, langkah strategis utama yang penting dilakukan manajemen adalah perencanaan kinerja/hasil kerja, bukan sekedar perencanaan program/ kegiatan. Untuk pengendalian kinerja, Kementerian Riset dan Teknologi terus melakukan perbaikan. Dari PK 2014 yang telah ditandatangani, maka telah dibuat penjabaran lebih lanjut dokumen PK ke dalam suatu rencana aksi yang lebih detail dan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan kinerja secara periodik (semesteran). Penilaian tersebut akan dilakukan oleh tim UKMP-3 (Unit Kerja Menteri Untuk Pemantauan dan Pengendalian Program) untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Gambar 3.1. Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil (Output/Outcome)

22


Kementerian Riset dan Teknologi melaksanakan perencanaan kinerjanya secara lima tahunan dan tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK). Untuk menjaga konsistensi, keterpaduan dan keselarasan sasaran kinerja dalam masing-masing dokumen, maka dilakukan harmonisasi, reformulasi dan kodefikasi IKU antara IKU level Kementerian, Deputi, Asdep sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Hirarki IKU yang bermuara pada IKU Kementerian

Pengendalian kinerja dalam rangka menjaga agar arah program/kegiatan on the track menyasar langsung ke IKU, sesuai dengan perencanaan kinerja. Untuk itu, maka dilaksanakan. t .POJUPSJOH EBO FWBMVBTJ NPOFW UJOHLBU LFNFOUFSJBO (UKM-P3); Monitoring dan evaluasi (tingkat deputi/unit kerja); Pengendalian internal (melalui unit Inspektorat). t 1BEB UBIVO EJMBLVLBO NPOFW BXBM UBIVO VOUVL menajamkan arah dan target kegiatan, tengah tahun untuk memastikan program kegiatan sesuai arah dan target yang telah ditetapkan, dan akhir tahun untuk mengevaluasi target capaian kegiatan. t 1FOHFNCBOHBOSVBOHLPOUSPM(Control Room), sehingga pelaksanaan kinerja dapat dengan mudah dipantau oleh Menteri. t .FNQSFTFOUBTJLBOMBQPSBOQFOHFOEBMJBOTFDBSBUSJ UJHB bulanan dalam Rapim kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi, agar mendapat perhatian penuh pimpinan dan unit kerja terkait. t .FNBTUJLBO IBTJM FWBMVBTJ 6,.1 EJUJOEBLMBOKVUJ dimanfaatkan oleh unit kerja terkait untuk perbaikan pelaksanaan kinerja (intervensi).

Gambar 3.3. Pengendalian Kinerja Kegiatan dalam UKM-P3

Terkait dengan laporan pengendalian kegiatan tri bulanan UKM-P3, tahapan dan metodologi penyusunan laporan diperlihatkan pada Gambar 3.4, yakni : t %PLVNFO1,ZBOHUFMBIEJUBOEBUBOHBOJEJKBCBSLBOMFCJI lanjut kedalam rencana aksi lebih detil (matrik 8 kolom) yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan kinerja secara periodik. t 1SPHSBNZBOHEJVLVSUFSVUBNBBEBMBIQSPHSBNTUSBUFHJT kementerian, yang telah didefinisikan/ditetapkan. Kuantifikasi besaran kinerja melalui pengisian matriks 8 kolom dengan bingkai waktu (tri bulanan). t 1FOJMBJBO LJOFSKB LFHJBUBO USJ CVMBOBO # TE # oleh suatu Tim Penilai yang ditetapkan oleh Menristek yang hasilnya dipergunakan sebagai salah satu dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai disamping komponen kehadiran dan integritas. t 1FOJMBJBO LJOFSKB LFHJBUBO 6,.1 TFDBSB USJ CVMBOBO dilakukan oleh Tim Penilai melalui sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Perencanaan (SIRen) Kementerian Riset dan Teknologi. t .POJUPSJOHEBOWFSJöLBTJMBQBOHBO(sampling). t &WBMVBTJ UFOHBI EBO BLIJS UBIVO PMFI 5JN 1BLBS VOUVL memberikan keyakinan yang memadai dan rekomendasi bahwa arah dan target kinerja dapat tercapai. t 1FOZVTVOBO MBQPSBO IBTJM FWBMVBTJ USJ CVMBOBO UFOHBI tahun dan akhir tahun.

Selain itu, sebagai tindak lanjut amanat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang antara lain menyatakan bahwa Setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana kerja tahunan instansi, Kementerian Riset dan Teknologi telah melaksanakan langkah-langkah pelaksanaan antara lain : a. Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja terutama penyusunan Sasaran Kerja Pegawai yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2013. b. Focus Group Discussion (FGD) penyusunan butir-butir kegiatan Sasaran Kerja Pegawai pada tanggal 29 dan 30 Oktober 2013. c. Penyusunan Peraturan Menteri tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Kementerian Riset dan Teknologi (dalam proses penetapan). d. Pembuatan Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja PNS yang dinamakan “SIPEKIK”. Keempat langkah tersebut diharapkan mampu memperlancar proses pembuatan dan penilaian Prestasi Kerja Pegawai. Penilaian Prestasi Kerja yang dilakukan melalui penyusunan dan penilaian SKP dan perilaku kerja pegawai sangat penting dalam upaya menciptakan sistem penilaian prestasi yang lebih obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Disamping itu, Penilaian Prestasi Kerja merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi khususnya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. 3.2. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja financial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut :

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana kegiatan, maka dapat dilihat jumlah prosentase pencapaian pada masing masing indikator kinerja kegiatan. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan Gambar 3.4. Tahapan dalam Penyusunan Laporan UKM-P3


23

realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Untuk mengukur capaian masing-masing IKU dilakukan secara umum yakni melalui data statistik nasonal dan internasional yang ada, survei secara khusus, data kegiatan. Disamping itu dibentuk Tim Pengukuran IKU serta dibuat buku saku IKU tentang definisi dan cara mengukur IKU. Sedangkan analisis capaian masing-masing IKU disampaikan secara jelas/rinci dengan cara mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU, cara mengukurnya, menjelaskan capaian kinerjanya yang membandingkan dengan tahun sebelumnya, pencapaian secara nasional dan/atau internasional disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, news dan data pendukung lainnya. 3.3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian melaksanakan Riset dan Teknologi pada tahun 2013 terus melaksana-kan berbagai upaya perbaikan, dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi kepada hasil (result oriented government). Implementasi dan pengembangan sistem akuntabilitas dilakukan di semua komponen yang merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), yang meliputi aspek: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Dengan memperhatikan secara cermat hasil penilaian akuntabilitas kinerja Kementerian Riset dan Teknologi di tahun sebelumnya, pada tahun 2013 perbaikan dan penguatan diantaranya difokuskan pada hal-hal yang menjadi catatan penting dalam evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN dan RB. Beberapa perbaikan yang dilakukan dalam SAKIP Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2013 sesuai rekomendasi Kementerian PAN dan RB adalah hal-hal sebagai berikut : a. Perencanaan Kinerja 1. Mempertajam danau outcome menjadi Peta Strategi dan IKU Kemenristek berbasis Balanced Score Card (BSC), serta Revisi Renstra, agar IKU yang ada lebih relevan dan terukur berbasis BSC. Perumusan ulang IKU (Indikator Kinerja Utama)

24


2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015. 3. Menyusun Penetapan Kinerja (PK) tahun 2014. Adapun untuk penandatanganan PK 2014 telah dilakukan pada tanggal 6 Februari 2014 oleh Menristek, Para Deputi dan Asisten Deputi (Asdep), yang sebelumnya didahului masing-masing Deputi mempresentasikan program, kegiatan dan target kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2014.

Gambar 3.5. Penandatanganan PK 2014 oleh Menristek dan Deputi Kelembagaan Iptek

Gambar 3.6. Penandatanganan PK 2014 oleh Deputi dan Asdep di Lingkungan Kedeputian Sumberdaya Iptek

4. Menyusun penjabaran lebih lanjut dokumen PK 2014 ke dalam suatu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (semesteran). Selain pada dokumen-dokumen perencanaan diatas, Kementerian Ristek juga melakukan beberapa agenda aksi dalam kerangka peningkatan perencanaan kinerja yaitu : 1) Mempertajam danau outcome menjadi Peta Strategi dan IKU Kementerian Ristek berbasis Balanced Score Card (BSC), agar IKU yang ada lebih relevan dan terukur berbasis BSC. Perumusan ulang IKU (Indikator Kinerja Utama) Kementerian Ristek (sebagai unsur utama akuntabilitas kinerja), agar lebih akuntabel, relevan dan terukur berbasis hasil (ultimate outcome oriented).

2) Mengimplementasikan danau outcome, agar terjadi seleksi, re-grouping, focusing dan sinergi program dalam perencanaan kinerja. Program/kegiatan yang tidak menunjang/bersinergi bagi pencapaian IKU Kementerian akan mengotori “Danau Outcome”, karenanya harus digunting dalam tahap perencanaan program. Harus dapat dipastikan, hanya program/ kegiatan yang menunjang IKU saja yang didanai APBN.

Gambar3.7. Danau Outcome

3) Linkage (coupling) antara PK, IKU dan Renstra, agar perencanaan program dan perencanaan kinerja solid terintegrasi sejak awal.

4) Melaksanakan Workshop Perencanaan Kementerian Ristek Perencanaan Kementerian Ristek-LPNK Ristek dan danRaker Raker Perencanaan Kementerian Ristek Ristek, dengandengan tujuantujuan untukuntuk sinergi, program dan -LPNK Ristek, sinergi, program kegiatan, dan implementasi arahan Pimpinan. dan kegiatan, dan implementasi arahan Pimpinan. 5) Arahan Pimpinan melalui Peraturan Bersama (Perber) Kemenristek dan Mendagri dalam mendukung kegiatan riset di daerah melalui pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dimana pelaksana Peraturan Bersama ini adalah Badan Penelitian Pengembangan Daerah (BPPD) dibawah Struktur Kementerian Dalam Negeri. Perber ini akan diarahkan untuk mengembangkan Aktor-aktor di daerah meliputi Universitas, Pemda dan Perusahaan Daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hasil penelitian dan produksi berbasis sumber daya lokal sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah. 6) Implementasi Sistem Informasi Perencanaan (SIRen). SIRen dikembangkan dengan tujuan untuk efisiensi dan efektifitas dalam sistem perencanaan program di Kementerian Riset dan Teknologi. Sistem ini dikembangkan secara online, namun mempunyai sistem keamanan yang berjenjang melalui penggunaan password. Kegiatan yang sudah direncanakan tidak bisa diubah sewaktu-waktu. Perlu ijin prinsip secara berjenjang. Salah satu keunggulan SIRen ini adalah penyerapan anggaran dapat diketahui secara online. Pada perkembangannya, kebutuhan konten sistem informasi untuk sistem perencanaan terus bertambah, terutama kebutuhan informasi dan konten monitoring dan evaluasi program dan kegiatan. Pada tahun 2013 Pengembangan SIRen sudah pada tahap pengembangan untuk penilaian kinerja kegiatan tribulanan UKMP-3 oleh Tim Penilai dan pembuatan control room yang menampilkan dashboard rencana dan realisasi kegiatan secara fisik dan anggaran, hasil penilaian kinerja tribulanan dan output lokus.

Gambar 3.8. Linkage (coupling) antara PK, IKU dan Renstra Kementerian Riset dan Teknologi


25

Gambar 3.9. Peta Output Lokus

Gambar 3.10. Dashboard Kemenristek

26


Gambar 3.11. Dashboard Deputi

7) Kalender Perencanaan Kemenristek Untuk mendukung Perencanaan yang baik dan akurat di Kementerian Riset dan Teknologi, telah dibuat Kalender Perencanaan. Kalender ini menerangkan agenda-agenda penting dalam penyusunan Anggran DIPA dan tahapan yang harus dilakukan baik secara internal Kementerian maupun agenda penting terkait dengan instansi Bappenas, DPR dan DJA. Dalam kalender perencanaan juga mencakup agenda pengendalian kinerja atas pelaksanaan kegiatan setelah keluarnya DIPA.

8) Pedoman Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran Buku Pedoman ini dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan RKA-K/L yang dilandasi perencanaan berbasis kinerja sehingga evaluasi kegiatan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Pedoman perencanaan masih dalam proses legalisasi untuk ditetapkan dalam Permenristek.


27

Gambar 3.12.Kalender Perencanaan

b. Pengukuran Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi mengupayakan pengukuran atas target-target yang direncanakan dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berorientasi pada hasil (outcome) dan diformalkan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) No. 243a/M/Kp/IX/2011. IKU Kementerian Riset dan Teknologi adalah : 1) Jumlah pusat unggulan Iptek. 2) Jumlah artikel Iptek di media cetak nasional untuk mengukur tingkat kesadaran Iptek. 3) Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk). 4) Prosentase investasi litbang terhadap PDB. 5) Jumlah paten terdaftar. 6) Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan litbang perusahaan. 7) Jumlah kerjasama riset internasional. 8) Jumlah artikel jurnal sains dan teknik. 9) Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri. 10) Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat. 11) Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional untuk national security. Pada tahun 2013, untuk lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Kementerian Riset dan Teknologi telah mereviu kembali IKU tersebut sesuai Kepmenristek No. 279/M/Kp/X/2013 yang diberlakukan sebagai

28


indikator kinerja utama pada kegiatan Kementerian Ristek tahun 2014, yaitu : 1) Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang di industri, masyarakat dan untuk national security. 2) Jumlah paten terdaftar. 3) Jumlah publikasi ilmiah. 4) Peringkat dunia kualitas lembaga penelitian. 5) Presentase investasi anggaran litbang terhadap PDB. peneliƟ dan dan perekayasa perekayasa(orang (orang/1 6) Jumlah peneliti / 1 juta penduduk). penduduk). 7) Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan industri. Dalam hal pengukuran kinerja 2014, Kementerian Riset dan Teknologi berupaya untuk menetapkan target semesteran dari IKU. Target IKU tersebut akan diukur dan dimonitor secara semesteran. Pengukuran dilakukan dengan mengambil data statistik nasional, internasional, survey khusus, dan data kegiatan. Sementara itu, dalam hal pengukuran kinerja individu, Kementerian Riset dan Teknologi telah menetapkan Si PeKIK (Sistem Penilaian Kinerja Individu Kemenristek), dengan komponen penilaian : Kehadiran (bobot 20%, diukur harian Sistem Absensi); Capaian Kinerja (bobot 50%, diukur semesteran dari Pencapaian Kinerja Output); Integritas (bobot 30%, diukur semesteran berdasarkan Temuan BPK/Inspektorat).

Gambar 3.13.Sistem Penilaian Kinerja Individu

Pemberlakuan SI PeKIK diatur sebagai berikut :

Gambar 3.14. Tahapan Pemberlakuan SiPeKIK

Pada tahun 2013 untuk komponen capaian, telah oleh Tim Tim Penilai terhadap dilakukan penilaian kinerja kinerjaoleh target-target tribulanan (B3 s/d B12) yang tercantum dalam UKMP-3. Landasan yang dipergunakan adalah SK Menegristek No. 192/M/Kp/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Penghitungan Sistem Penilaian Kinerja Individu dan SK Menegristek No. 14/M/Kp/II/2013 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Kementerian Ristek. Pola pelaksanaannya telah dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Perencanaan (SIRen).

Gambar 3.15. Hasil Penilaian Kinerja UKMP-3

Gambar 3.16. Hasil Penilaian Kinerja UKMP-3 untuk Tunjangan Kinerja

c. Pelaporan Kinerja Penyajian informasi dalam LAKIP Kementerian dan Unit Kerja secara terus menerus diperbaiki dan ditingkatkan antara lain melalui Capaian Kinerja dari unit kerja dengan IKU yang terukur. Dalam Laporan LAKIP ini juga terus ditingkatkan kualitasnya diantaranya menggambarkan pembandingan kinerja yang memadai, mencakup tidak hanya antara realisasi kinerja dengan target, tetapi pembandingan dengan tahun sebelumnya, tren kinerja selama 3-5 tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra maupun kontribusinya terhadap pencapaian nasional dan pembandingan dengan Internasional, serta dampak yang ditimbulkan dari capaian kinerja IKU. Disamping itu LAKIP yang disusun sudah dimanfaatkan dalam proses manajemen dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP oleh Menteri PAN dan RB ditindaklanjuti dengan Revisi Renstra Kementerian Ristek 2010-2014 dan IKU Kementerian Riset dan Teknologi berbasis Balanced Score Card (BSC). d. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja internal terhadap LAKIP Eselon I dilakukan oleh Inspektorat. Disamping itu dalam rangka pemantauan dan pengendalian program dan kegiatan, Kementerian Riset dan Teknologi melaksanakan evaluasi secara berkala dan konsisten melalui Unit Kerja Menteri Untuk Pemantauan dan Pengendalian Program (UKM-P3) pada Tengah dan Akhir Tahun. Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi pimpinan atas pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan serta untuk mengetahui hasil-hasil yang dicapai dilakukan Monitoring Lapangan, dimana unsur yang dominan adalah Inspektorat dan Bagian Humas, serta Biro Perencanaan. Kementerian Ristek juga telah melakukan evaluasi kebijakan diantaranya evaluasi Jakstranas Iptek 20102014. Hasil evaluasi menunjukan bahwa Jakstranas Iptek 2010-2014 masih belum optimal. Hal ini karena kebijakan litbangrap cenderung masih bersifat sektoral


29

yang seharusnya sudah mengacu pada Jakstranas Iptek 2010-2014 yang menjadi arah dan prioritas kegiatan Litbangrap Iptek sampai tahun 2014. Untuk penyusunan Jakstranas Iptek periode berikutnya peran DRN sebagaimana disebutkan dalam UU No. 18/2002 secara bertahap perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kesepakatan bersama secara lintas sektor. Arah dan prioritas kebijakan Jakstranas Iptek agar diintegrasikan dalam kebijakan perencanaan pembangunan (RPJMN). Revitalisasi DRN agar difokuskan pada penyusunan Jakstranas Iptek sesuai Pasal 19 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2002. Pada tahun 2013 Kementerian Ristek juga melakukan evaluasi legislasi Iptek, yang hasilnya antara lain: 1) Terdapat sekitar 17 pasal dari UU No. 18/2002 dan turunannya yang memerlukan penyusunan 17 pedoman teknis pelaksanaan. Ketiadaan pedoman menyebabkan implementasi kebijakan Iptek tidak optimal. 2) Sebagian besar dimensi kebijakan Iptek masih berupa dokumen kebijakan, belum dilengkapi dengan aransemen dan rencana aksi yang dapat diimplementasikan. 3) Dari 174 pasal yang ditetapkan, telah dijalankan sebanyak 164 pasal, atau sebanyak 6 % tidak dapat dijalankan. 4) Perlu dilaksanakan evaluasi kinerja kebijakan terhadap kelompok sasaran dan penerima manfaat kebijakan, sehingga secara komprehensif dapat diketahui kinerja kebijakan Iptek nasional. Selain itu Kementerian Riset dan Teknologi juga telah melakukan evaluasi instrumen kebijakan yang terdiri dari Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (SINas), Insentif Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Insentif Lembaga Intermediasi (BIC/BTC), Program Pengembangan Pusat Penelitaian Ilmu Pengtahuan dan Teknologi (Puspiptek), dan Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa (PKPP), yaitu: a) Hasil evaluasi Insentif Riset SINas ditindaklanjuti dengan pembentukan dan pelaksanaan Konsorsium Riset, yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi diantara Industri, Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan Pemerintah. b) Hasil Evaluasi atas pelaksanaan SIDa ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Bersama antara Kementerian Ristek dan Kementerian Dalam Negeri. c) Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Insentif BIC/BTC, telah dirancang pemberian insentif BIC/BTC sebagai lembaga intermediasi iptek di daerah. d) Evaluasi Program Pengembangan Puspiptek ditindaklanjuti dengan menyusun Masterplan Revitalisasi

30


Puspiptek. e) Evaluasi Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa (PKPP), ditindaklanjuti dengan upaya pengusulan pemberian tunjangan kinerja pegawai serta peningkatan tunjangan fungsional peneliti. e. Capaian Kinerja Untuk mendapatkan capaian Output dan Outcome yang terukur telah tersusun Peta Strategi dan IKU Kemenristek berbasis Balanced Score Card (BSC). Dari hasil evaluasi kinerja output dan outcome secara umum semua sasaran yang ditetapkan Kementerian Riset dan Teknologi meliputi 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) berhasil dicapai (100 %) dan bahkan beberapa diantaranya berhasil melebihi yang ditargetkan, sedangkan adanya target yang belum dapat terpenuhi yaitu dalam hal upaya meningkatkan prosentase investasi litbang terhadap PDB. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang ada belum mampu memberikan insentif bagi industri untuk meningkatkan investasinya dalam kegiatan litbang. Untuk meningkatkan capaian-capaian indikator outcome yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK), maka Kementerian Riset dan Teknologi berupaya meningkatkan fungsi koordinasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian outcome bisa disinergikan dengan kebijakan dan program dari Kementerian terkait. Selain itu, dalam upaya peningkatan capaian indikator outcome, maka Kementerian Riset dan Teknologi berupaya untuk meningkatkan efektivitas kinerja instrumen kebijakan yang ada. Disamping capaian kinerja output dan outcome, capaian kinerja lainnya yang diraih Kementerian Ristek yaitu Juara I Pemanfaatan Aset tahun 2012, Juara I Inventarisasi Aset tahun 2012; kinerja atas laporan keuangan yang mendapat opini WTP dari BPK mulai dari tahun 2010 s/d tahun 2012; dan penghargaan ISO 9001:2008 untuk PP-Iptek (2011), Perijinan Asing dan LPSE (2012), dan PPID (2013). 3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Riset dan Teknologi merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang menjadi tanggungjawabnya. Dari indikator-indikator yang telah ditetapkan dan agar pemangku kepentingan mudah dalam mengukur dan menganalisa keberhasilan kinerja Kementerian Riset dan Teknologi, maka ditentukan indikator yang menjadi indikator utama. IKU Kementerian Kementerian Riset dan Teknologi disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) Tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Ristek Tahun 2010-2014

sesuai dengan Kepmenristek No. 26/M/Kp/III/2013. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam IKU Kementerian Riset dan Teknologi dapat dilhat pada table 3.1. dibawah ini.

Tabel 3.1.IKU Kementerian Riset dan Teknologi

Tujuan 1 : Meningkatkan kemampuan litbang nasional Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1. Menguatnya Kelembagaan Iptek

Jumlah pusat unggulan Iptek Jumlah artikel Iptek di media cetak nasional untuk mengukur tingkat kesadaran Iptek

2. Menguatnya Sumber Daya Iptek

Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk) Prosentase investasi litbang terhadap PDB Jumlah paten terdaftar

3. Menguatnya Jaringan Iptek

Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan litbang perusahaan Jumlah kerjasama riset internasional

Tujuan 2 : Meningkatkan kontribusi iptek bagi pembangunan nasional Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

4. Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek


5. Meningkatnya Pendayagunaan Iptek

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat

onal security Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional untuk naƟ national

Kaitan masing-masing IKU dalam bentuk Peta IKU Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.17 berikut :

Peta IKU Kemenristek 2 Kesadaran Iptek

Social impact Economic Benefit

Academic Excellence

Manfaat Teknologi Industri

9

impact

10 Manfaat Teknologi Nat. Sec

11

Manfaat Teknologi Masyrakat

5

PAPER ilmiah

PATENT

8

outcome

Intermediate outcome

1 PUSAT unggulan

Input

3 SDM Iptek

4 INVESTASI Iptek

6 KOLABORASI Riset Industri

7 KERJASAMA Riset Int.

Input

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Riset dan Teknologi ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 243a/M/Kp/IX/2011. Alasan yang mendasari penetapan IKU di atas adalah karena Kementerian Riset dan Teknologi bersungguhsungguh ingin “mewujudkan Iptek sebagai kekuatan utama kesejahteraan berkelanjutan dan peradaban bangsa”, sehingga akan mampu memberikan solusi permasalahan Iptek mengenai keterbatasan sumberdaya Iptek, rendahnya kontribusi Iptek nasional di sektor produksi dan lemahnya sinergi kebijakan Iptek. Dari masing-masing indikator kinerja di atas telah ditetapkan target-target yang hendak dicapai. Target dan keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2013 dirinci sebagaimana Tabel 3.2.

Gambar 3.17. Peta IKU Kementerian Riset dan Teknologi


31

2

1

No.

3

4

5

SASARAN






Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013


Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk)



37 Kerjasama Riset

13 Kolaborasi

2.340 Paten Terdaftar

0,08 %

518 Peneliti dan Perekayasa

11.514 Artikel Iptek

3 Lembaga

200

40

20

3.800

1.00%

500

12.000

4

2

40

8

5

760

0.50%

470

2.400

1

TARGET

4

4

294

11

7

1.663

0,08 %

529

6.454

3

REALISASI

100

200

200

735

137,50

140

218,82

16,00

112,55

269

300

%

TAHUN 2013


376 Artikel/ Publikasi Ilmiah

104

2

2

TARGET 2010 - 2014


100 Teknologi

42

2

REALISASI S/D 2012


38 Teknologi

12

INIDIKATOR KINERJA UTAMA

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat

8 Teknologi





32

3.5. Analisis Capaian Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi telah menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam periode 2010 - 2014 yaitu penguatan dalam unsur-unsur Sistem Inovasi Nasional (SINas) di sisi supply yakni : Kelembagaan, Sumber Daya, dan Jaringan Iptek, di samping penguatan core business iptek itu sendiri, yakni Relevansi dan Produktivitas Iptek, serta Pendayagunaan Iptek di kalangan pengguna baik masyarakat, industri maupun untuk national security. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kementerian negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I Kementerian Negara menetapkan, bahwa Tugas : Kementerian Riset dan Teknologi mempunyai tugas penyelenggarakan urusan di bidang riset dan teknologi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Riset dan Teknologi menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan teknologi; 2.Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi. Dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan, pada tahun 2013 Kementerian Riset dan Teknologi menetapkan

Dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas), pembangunan Kelembagaan Iptek, perlu dilaksanakan secara berkesinambungan pada periode tahun 20102014. Penguatan kelembagaan Iptek dalam SINas Iptek dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kemampuan Iptek nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa untuk mempercepat pencapaian tujuan negara. Pembangunan kemampuan Iptek nasional diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dalam penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan Iptek yang dibutuhkan bagi peningkatan daya saing industri nasional dan kesejahteraan bangsa. Untuk penguatan kelembagaan Iptek tersebut, maka sistem insentif, penghargaan dan peningkatan budaya masyarakat

kebijakan dan memfasilitasi penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh LPNK di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu: a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. c. PP No. 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif. d. PP No. 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir. Dalam hal koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi, beberapa capaian kinerja Kementerian Riset dan Teknologi tercermin pada capaian indikator kinerja utama (IKU). Dari tabel 3.1. diatas menunjukkan capaian IKU Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2013 bahwa secara umum target berhasil dipenuhi, bahkan terdapat capaian yang melebihi target yang telah ditentukan. Secara lebih detil dari masing-masing sasaran telah ditetapkan indikator kinerja utama yang hendak dicapai. Capaian indikator kinerja dijelaskan dalam analisis capaian kinerja sebagai berikut :

yang kondusif dalam pengembangan Iptek perlu diberikan. Penetapan sasaran ‘Menguatnya Kelembagaan Iptek’ diimplementasikan dengan menetapkan indikator kinerja utama yaitu Jumlah Pusat Unggulan Iptek dan Jumlah Artikel Iptek di media cetak nasional untuk mengukur tingkat kesadaran Iptek. Penetapan indikator tersebut sebagai IKU merupakan upaya Kementerian Riset dan Teknologi dalam rangka memperkuat kelembagaan dan daya dukung Litbang Iptek, meningkatkan kemampuan absorsi dunia usaha serta meningkatkan kesadaran Iptek di masyarakat. Pencapaian target kinerja terhadap sasaran ini pada tahun 2013 digambarkan pada Tabel 3.3 berikut :


33

Tabel 3.3. Pencapaian Target Kinerja

Sasaran Strategis


Realisasi Indikator Kinerja

Target Kinerja


1


2.400

Anggaran (Rp.) Kinerja

(%)

Anggaran (Rp.)

(%)

11.148.461.000

3

300

11.112.652.592

99,68

2.518.613.000

6.454

269

2.368..191.643

94,03

Sasaran Strategis Menguatnya Kelembagaan Iptek, capaiannya didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja, keseluruhannya capaian realisasi fisiknya dapat terealisasi bahkan melebihi 100% yaitu : Capaian kinerja IKU 1 Pusat Unggulan Iptek pada tahun 2013 telah mencapai 300% dengan ditetapkannya 3 lembaga litbang menjadi Pusat Unggulan Iptek. Sementara untuk capaian kinerja IKU 2 Jumlah artikel Iptek di media cetak nasional untuk mengukur tingkat kesadaran Iptek, diperoleh capaian sebesar 269% dengan dicapainya 6.454 buah artikel dari target semula berupa 2.400 artikel di media cetak nasional. Tercapainya target IKU ini didapatkan karena dukungan sumberdaya baik berupa dukungan anggaran yang memadai, SDM yang kompeten, dukungan kebijakan dari pimpinan, maupun efektivitas instrumen kebijakan yang ada.

Adapun dana yang dialokasikan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah: Pengembangan Pusat Unggulan Iptek dan Pranata Litbang Terakreditasi Rp. 12.261.886.000,telah dilakukan revisi karena adanya program penghematan anggaran pemerintah menjadi Rp. 11.148.461.000,terealisasi sebesar Rp. 11.112.652.592,- (99,68%); Apresiasi Budaya Iptek dan Lemlitbang yang mengadopsi pedoman penyusunan kode etik penelitian anggaran semula Rp. 3.178.342.000,- setelah revisi menjadi Rp. 2.518.613.000,terealisasi sebesar Rp. 2.368.191.643,- (94,03 %). Perbandingan dengan tingkat capaian tahun 2012 dan target dalam Renstra 2010-2014 menunjukkan adanya peningkatan, hal ini dapat diilustrasikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2013 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Menguatnya Kelembagaan Iptek Tahun 2012 Indikator Kinerja

Capaian Target sampai 2014

Jumlah Pusat Unggulan Iptek

Lembaga Litbang

Jumlah artikel Iptek di media cetak nasional untuk mengukur tingkat kesadaran

Artikel Iptek

T

R

%

T

R

%

T

R

%

1

2

200

1

3

300

4

6

150

2.400

5.314

221

2.400

6.454

269

12.000

11.768

98

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas terlihat bahwa capaian IKU jumlah Pusat Unggulan Iptek pada tahun 2013 sebesar 300% hal ini lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 200%. Sedangkan bila melihat sasaran jangka menengah sampai dengan tahun 2014, telah dicapai sebesar 150% yaitu telah ditetapkannya 6 (enam) lembaga litbang menjadi Pusat Unggulan Iptek. Adapun untuk capaian IKU jumlah artikel Iptek pada tahun 2013 juga

34

Tahun 2013

Satuan


mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 269% sedangkan tahun 2012 hanya meningkat sebesar 221%. Bila melihat prosentase capaian indikator kinerja sasaran jangka menengah sampai dengan tahun 2014, maka capaian IKU jumlah artikel iptek telah mencapai sekitar 98%. Beberapa informasi terkait capaian kinerja IKU dideskripsikan sebagai berikut :

IKU 1. Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Dalam The Global Competitiveness Report 2013-2014 yang didalamnya memuat Growth Competitive Index (GCI), daya saing Indonesia ditempatkan pada peringkat ke38 dari 144 negara yang disurvey. Posisi ini merupakan peningkatan dibandingkan pada survey di tahun 2013 menempakan Indonesia pada peringkat 50. Meski mampu menggungguli empat dari lima negara BRICS, yakni Brasil, Rusia, India, dan Afrika Selatan, namun posisi tersebut belum mampu menandingi Singapura, Malaysia dan Thailand. Salah satu pilar daya saing yang dipakai WEF untuk melakukan penilaian adalah indeks inovasi di mana posisi Indonesia (peringkat ke-33), masih tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia (peringkat ke-25) dan Singapura (peringkat ke-9). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi indeks inovasi yaitu kapasitas inovasi (peringkat ke-24); kualitas lembaga litbang yang rendah (peringkat ke-46); proporsi pendanaan riset oleh industri yang masih kecil (peringkat ke-23); ketersediaan peneliti dan perekayasa (peringkat ke 40); kolaborasi antara universitas, lembaga litbang, dan industri yang masih perlu dibangun (peringkat ke-30); dan penggunaan paten sebagai alat perlindungan hak cipta penemu dan sekaligus alat untuk diseminasi teknologi yang perlu dibangun lebih baik (peringkat ke-103). Kendala lain yang penting adalah dukungan pemerintah dalam bentuk pembelian teknologi canggih hasil litbang dalam negeri yang masih rendah (peringkat ke-25). Untuk meningkatkan indeks inovasi Indonesia, khususnya kualitas lembaga litbang tersebut, pada tahun 2010 Kementerian Riset dan Teknologi menyelenggarakan program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek. Program ini bertujuan untuk menstimulasi lembaga litbang untuk menghasilkan produk dan teknologi yang dapat digunakan oleh industri dan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya. Dalam perspektif yang lebih luas, program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga litbang nasional dalam kerangka penguatan SINas agar dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Kegiatan ini sesuai dengan amanat Jakstranas Iptek 2010-2014 yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan perlu dikembangkan Pusat Unggulan Iptek (Center Of Excellence) pada bidang yang spesifik yang bertaraf nasional dan internasional melalui restrukturisasi program, kelembagaan dan manajemen, optimalisasi lembaga litbang yang ada dan pendirian lembaga litbang yang baru dengan didasarkan pada studi kelayakan yang valid dan memadai. Sejak tahun 2011 kegiatan ini ditujukan juga untuk mendukung salah satu inisiatif strategi dalam pelaksanaan kegiatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 (Perpres No. 32 Tahun 2011) yaitu “Pengembangan center of excellence di setiap koridor ekonomi, yang didorong melalui pengembangan SDM dan Iptek, yang sesuai untuk peningkatan daya saing”. Pengembangan Pusat Unggulan Iptek, dimulai dengan penyusunan konsepsi pengembangan Pusat Unggulan Iptek di Indonesia yang mendefinisikan bahwa Pusat Unggulan Iptek yang dimaksud adalah suatu organisasi baik berdiri sendiri maupun berkolaborasi dengan organisasi lainnya (konsorsium) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan riset bertaraf nasional dan internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna Iptek. Penyusunan konsepsi tersebut juga menghasilkan kerangka umum berupa Pedoman Pengembangan Pusat Unggulan Iptek yang menyebutkan bahwa untuk menjadi Pusat Unggulan Iptek sebuah lembaga litbang harus memenuhi empat kriteria, yaitu : (1) yaitu kemampuan lembaga litbang untuk menyerap informasi dan teknologi dari luar (sourcing/absorptive capacity), (2) kemampuan lembaga litbang untuk mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development capacity), (3) kemampuan lembaga litbang untuk mendiseminasikan hasil-hasil riset (disseminating capacity), dan (4) kemampuan lembaga litbang untuk mengembangkan potensi sumber daya lokal (local resources development capacity).


35

Selanjutnya, lembaga litbang pengusul harus melewati tahapan seleksi maupun pembinaan sebagai Pusat Unggulan Iptek. Lembaga litbang yang telah mampu memenuhi persyaratan berupa empat kriteria yang merupakan penilaian atas kemampuan lembaga litbang seperti terlihat pada gambar di atas dan mendapatkan hasil penilaian > 850 (skala 0-1.000), maka lembaga tersebut direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek. Apabila nilai lembaga litbang tersebut 700-850, maka lembaga litbang tersebut akan direkomendasikan untuk dibina/dikembangkan menjadi Pusat Unggulan Iptek. Selain itu, salah satu prasyarat yang menjadi pertimbangan dalam penilaian Pusat Unggulan Iptek adalah lembaga litbang pengusul tersebut harus sudah mendapatkan akreditasi pranata litbang dari Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP). Sebagaimana diketahui, KNAPPP merupakan lembaga non struktural yang berfungsi memberikan pengakuan atas kinerja lembaga litbang nasional berdasarkan Pedoman KNAPPP 02:2007. Selanjutnya, terkait dengan MP3EI dan upaya pemerataan pengembangan Pusat Unggulan Iptek di setiap Koridor Ekonomi, Kementerian Riset dan Teknologi mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan lembaga yang dikembangkan berdasarkan usulan terbaik di koridor ekonomi berdasarkan kegiatan ekonomi utama di masing-masing koridor. Sementara itu, lembaga litbang yang ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek dari hasil pembinaan, penilaian didasarkan pada capaian output yang dihasilkan lembaga dan didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Tim Monev. Sampai dengan tahun 2013, kegiatan pengembangan Pusat Unggulan Iptek telah memasuki tahun keempat. Setelah empat tahun perjalanan, pelaksanaan Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek telah banyak capaian yang didapatkan, baik oleh Kementerian Riset dan Teknologi sebagai penyelenggara Pusat Unggulan Iptek, lembaga litbang yang dibina dan dikembangkan sebagai Pusat Unggulan Iptek, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dimulai sejak tahun 2010 dimana pada tahun tersebut telah dihasilkan Konsepsi Pengembangan Pusat Unggulan Iptek. Kemudian pada tahun 2011 telah dilakukan seleksi

36


terhadap lembaga litbang yang ada di Indonesia dan telah didapatkan 4 lembaga litbang hasil seleksi dimana salah satunya yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit telah ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek. Pada tahun 2012 juga telah dikembangkan 8 lembaga litbang baru yang tersebar di 6 koridor ekonomi MP3EI dan telah ditetapkan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia sebagai Pusat Unggulan Iptek. Selain itu pada tahun yang sama, berdasarkan hasil pembinaan terhadap Pusat Unggulan Iptek juga telah ditetapkan Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga sebagai Pusat Unggulan Iptek. Pada tahun 2013, setelah dilakukan seleksi ketat terhadap lembaga litbang yang mengajukan untuk dikembangkan sebagai Pusat Unggulan Iptek telah terpilih 3 lembaga baru yaitu Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT), Pusat Studi Biofarmaka (PSB) Institut Pertanian Bogor (IPB)serta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao yang menambahkan 1 komoditas tambahan yaitu kopi untuk ditetapkan juga sebagai Pusat Unggulan Iptek. Ditetapkannya Pusat Kajian Hortikultura sebagai Pusat Unggulan Iptek karena dinilai berhasil dalam mengemban misi terkait peningkatan daya saing hortikultura tropika melalui pengembangan varietas unggul, penyediaan teknologi produksi dan pengolahan, pengembangan jaringan pemasaran, serta pembentukan agrotechnological cluster. Selain itu, PKHT IPB bertekad mewujudkan Indonesia menjadi produsesn holtikultura terbesar dunia pada 2020. Hal yang sama juga dilakukan oleh PSB IPB yang banyak memanfaatkan pengetahuan dan kekayaan alam untuk digunakan sebagai biofarmaka dan nutrasetika. Sementara itu, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) sendiri dinilai berperan penting bagi pengembangan industri kopi mulai dari hulu, hilir, hingga rantai pasoknya melalui penyediaan bibit unggul, teknologi budaya hingga teknologi paskapanen dan pengolahan kopi. Dengan begitu industri dan UKM dapat menghasilkan produk kopi bermutu tinggi. Ketiga lembaga litbang yang ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek pada tahun 2013 ini kemudian ditetapkan oleh Kepmenristek No. No. 284/M/Kp/XII/2013. 284/M/Kp/XII/2013. Adapun Adapun oleh Kepmenristek progress capaian kinerja pengembangan pusat unggulan iptek tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5. Progress Capaian Kinerja Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2010-2013

No.

Tahun

Pusat Unggulan Iptek

Keterangan

1.

2010

Penyusunan konsepsi pengembangan Pusat Unggulan Iptek

Draft Buku Pedoman Pengembangan Pusat Unggulan Iptek

2.

2011

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan

Kepmenristek No.314/M/Kp/XII/2011

Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jember

Kepmenristek No. 189/M/Kp/XI/2012

3.

2012

4.

2013

Lembaga Penyakit Tropis (InsƟ (Institute tute of Tropical Disease) Universitas Airlangga Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jember (Kopi) Pusat Studi Biofarmaka – IPB

Kepmenristek No.284/M/Kp/XII/2013

Pusat Kajian Hortikultura Tropika – IPB

Dengan demikian, capaian kinerja program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek sampai dengan tahun 2013 ini telah dibina 19 lembaga litbang dimana 6 diantaranya telah ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek. Penetapan Pusat Unggulan Iptek tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Ir. Hatta Rajasa didampingi oleh Menteri Riset dan Teknologi, Prof. Dr. Gusti Muhammad Hatta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkesempatan hadir pada acara penganugerahan Pusat Unggulan Iptek menyambut positif program Pusat

Unggulan yang diinisiasi oleh Kemenristek yang sejalan dengan implementasi inisiatif strategi pembangunan nasional dalam MP3EI. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Masterplan oleh 6 (enam) lembaga litbang/konsorsium riset baru yang akan dikembangkan tahun 2014. Selain itu juga digelar pameran produk teknologi hasil 17 lembaga litbang yang dikembangkan sebagai Pusat Unggulan Iptek, mitra industri strategis dari Pusat Unggulan Iptek dan stakeholder terkait.

Gambar 3.18. Penganugerahan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2013


37

Lembaga litbang yang telah terpilih dan ditetapkan untuk dikembangkan menjadi Pusat Unggulan Iptek tahun 2013 akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari penyelenggara Pusat Unggulan Iptek (Kementerian Riset dan Teknologi). Kegiatan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan berupa kegiatan supervisi serta monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan Pusat Unggulan Iptek yang dilakukan oleh lembaga litbang terpilih sesuai dengan rencana strategis (masterplan) pengembangan Pusat Unggulan Iptek yang

telah disusun sebelumnya. Selain itu, juga dilakukan workshop dalam rangka penguatan kelembagaan Pusat Unggulan Iptek. Selain kegiatan pembinaan tersebut, Kementerian Riset dan Teknologi juga memberikan insentif bagi pengembangan kelembagaan Pusat Unggulan Iptek berupa insentif sumber daya manusia, insentif fasilitas jaringan internasional, dan insentif riset. Insentif ini diberikan maksimal tiga tahun dan akan dievaluasi setiap tahunnya.

Gambar 3.19. Pelaksanaan Kegiatan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2013

Lembaga litbang yang ditetapkan menjadi Pusat Unggulan Iptek di bidangnya masing-masing diharapkan selain mempunyai capaian akademik yang baik (academic excellence) juga harus dapat mendukung terwujudnya

38


industri yang berdaya saing, meningkatkan produksi dan kualitas produk dalam rangka kemandirian, serta meningkatkan nilai tambah dan jumlah ekspor. Lembaga litbang yang dipersiapkan menjadi Pusat Unggulan Iptek

akan diupayakan untuk terus meningkat jumlahnya, sehingga diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tiap koridor ekonomi, yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan konektivitas/infrastruktur antar koridor dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mewujudkan visi MP3EI yaitu menjadi 12 negara besar dunia pada tahun 2025 dan 7 negara besar dunia pada tahun 2050. Kebijakan Pengembangan Pusat Unggulan Iptek diharapkan tidak saja meningkatkan kinerja penelitian, tetapi juga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, terdapat 3 (tiga) dampak positif terkait dengan pembinaan maupun penetapan sebagai Pusat Unggulan Iptek yaitu : dampak akademik (academic impact), dampak ekonomi (economic impact) maupun dampak sosial. Dampak akademik (academic impact), merupakan dampak yang terkait dengan peningkatan kinerja akademik baik bagi lembaga litbang yang ditetapkan dan dibina sebagai Pusat Unggulan Iptek. Indikasinya bisa diukur dengan adanya peningkatan kinerja akademik (academic excellence) baik aktifitas maupun output berupa publikasi ilmiah, jumlah riset dan paten yang dihasilkan, partisipasi dalam kegiatan ilmiah, serta jumlah staf yang menyelesaikan pendidikan. Sebagai contoh adalah kinerja dari Lembaga Penyakit Tropis (LPT) UNAIR yang dalam dua tahun terakhir undangan kepada staf/penelitinya untuk

menjadi pemakalah internasional mengalami peningkatan yang cukup pesat. Sementara itu, untuk dampak ekonomi (economic impact) diperoleh secara langsung oleh lembaga litbang yang ditetapkan maupun yang dibina sebagai Pusat Unggulan Iptek. Indikasinya adalah peningkatan kerjasama dengan lembaga lainnya akibat dari peningkatan kepercayaan lembaga litbang lainnya yang memberikan dampak ekonomis. Selain itu, dampak ekonomi juga didapat sebagai akibat dari peningkatan kualitas produkproduk dan sebaran penggunaaan produk inovatif hasil kegiatan penelitian dan pengembangan baik berupa sarana produksi, layanan/jasa dan juga produk-produk yang dihasilkan. Sebagai contoh, PKHT IPB yang dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan terkait dengan kontrak pelatihan dan pengembangan, transfer teknologi, jasa konsultasi, dan lain-lain dengan industri, masyarakat, dan pemerintah. Dampak lainnya berupa dampak sosial (social impact), yaitu peningkatan peran lembaga dalam pengembangan sosial masyarakat sesuai dengan tema riset yang dikembangkan. Sebagai contoh, keberhasilan

konsorsium yang merupakan salah satu lembaga lembaga konsorsium pariwisata parwisata yang litbang yang dibina sebagai pusat unggulan iptek dalam mengembangkan konsep wisata berbasis sumberdaya lokal. Konsep ini berhasil merubah paradigma masyarakat seperti di Padanggaling, Bali dalam mengembangkan potensi wisata di daerahnya, sehingga menjadi tujuan wisata alternatif.

Tabel 3.6. Capaian Akademik Pusat Unggulan Iptek Tahun 2012

No

Output

Hasil Yang dicapai

Jumlah Minimal

PPKS

LPT-Unair

PKHT IPB

PUR-PLSO

1.

Publikasi ilmiah pertahun dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi

20

18

4

21

6

2.

Publikasi ilmiah pertahun dalam jurnal ilmiah internasional

5

1

7

7

4

3.

Paten terdaftar

1

1

1

5

2

4.

Produk yang dilisensikan

1

1

1

-

2

5.

Undangan untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional

3

6

8

6

2

6.

Undangan sebagai pemakalah internasional

5

6

31

9

14

7.

Kunjungan lembaga internasional ke Pusat Unggulan Iptek

3

10

28

8

3

8.

Kontrak kerjasama riset pada tingkat nasional

3

4

36

12

7

9.

Kontrak kerjasama riset pada tingkat internasional

1

2

11

5

5

10.

Kontrak pelatihan dan pengembangan, transfer teknologi, jasa konsultasi, dan lain-lain dengan industri, masyarakat, dan pemerintah

15

124

16

19

26


39

Tabel 3.7. Capaian Akademik Pusat Unggulan Iptek Tahun 2013

No

Output

Hasil Yang dicapai

Jumlah Minimal

PPKS

LPT-Unair

PKHT IPB

PUR-PLSO

Academic Excellent (40%) 1.

Undangan untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional

3

3

25

4

3

2.

Undangan sebagai pemakalah internasional

5

7

15

7

7

3.

Kunjungan lembaga internasional ke Pusat Unggulan Iptek

3

10

59

12

3

4.

Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi

20

6

0

20

11

5.

Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah internasional

5

1

10

8

9

6.

Paten terdaftar

1

1

0

3

4

7.

Lulusan S2/S3 pertahun berbasis riset

2

1

13

15

17

Komersialisasi & Pemanfaatan Hasil Litbang (60%) 8.

Kontrak kerjasama riset pada tingkat nasional

3

4

14

16

5

9.

Kontrak kerjasama riset pada tingkat internasional

1

0

8

5

3

10.

Produk yang dilisensikan

1

1

0

1

2

11.

Kontrak pelatihan dan pengembangan, transfer teknologi, jasa konsultasi, dan lain-lain dengan industri, masyarakat, dan pemerintah

15

78

7

34

7

12.

Produk berbasis sumberdaya lokal

1

1

3

2

5

IKU 2. Jumlah Artikel Iptek di Media Cetak Nasional untuk Mengukur Tingkat Kesadaran Iptek Kesadaran iptek mempunyai arti yang sangat siginifikan dalam menciptakan dan mengembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat baik komunitas iptek itu sendiri maupun masyarakat luas. Dari kesadaran iptek itu pulalah dapat diharapkan partisipasi intens dari masyarakat dalam mendorong penelitian, pengembangan dan penerapan iptek. Upaya-upaya peningkatan kesadaran iptek mendapat perhatian yang serius dengan mengintegrasikan kegiatan di lingkungan Kementerian Ristek, antara lain: 1. Penataan Kelembagaan 2. Sistem Apresiasi Budaya Iptek 3. Sistem Insentif Riset 4. Diseminasi Teknologi 5. Peningkatan Produktivitas Iptek Masyarakat 6. Pengenalan Iptek Dini oleh PP IPTEK Indikator keberhasilan dari peningkatan kesadaran iptek yang dianggap mewakili begitu banyak dan beragam antara lain jumlah lomba iptek di masyarakat dan lembaga pendidikan, pemanfaatan teknologi di masyarakat, jumlah

40


pengunjung pada lembaga pengenalan iptek (PP IPTEK, Rumah Pintar dan sebagainya), serta jumlah tulisan terkait iptek melalui media massa baik berupa artikel maupun berita (news). Namun diantara indikator-indikator tersebut, yang dianggap paling akuntabel secara efektif dan efisien adalah jumlah artikel/news di media massa. Semakin tinggi tingkat kesadaran iptek, semakin marak kegiatan iptek di masyarakat. Artinya, semakin meningkat hasil kegiatan litbang yang dimanfaatkan dan mendorong kreativitas masyarakat, semakin banyak pula informasi seputar iptek yang dapat diangkat menjadi artikel/news dan di muat media massa. Capaian indikator kinerja pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 269% dengan telah terpublikasikannya artiket iptek di media dari target semula yang hanya menetapkan 2.400 publisitas. Selain itu, bila melihat prosentase capaian indikator sasaran jangka menengah sampai dengan tahun 2014, maka sampai dengan tahun 2013 ini telah dicapai sekitar 98 % yaitu telah diterbitkannya sekitar 11.768 publisitas iptek di media.

Jumlah artikel atau berita iptek yang dimuat, diukur dengan monitoring/menghitung jumlah artikel atau berita iptek yang di muat di media cetak, media elektronik TV dan media online. Pada tahun 2013 artikel Iptek dimuat 12 media cetak, 7 media elektronik TV, dan 7 media elektronik online, sedangkan jumlah artikel/berita iptek di media massa pada tahun 2013 sebanyak 6.454 artikel/liputan iptek, yang terdiri atas : t +VNMBIBSUJLFMJQUFLTFCBOZBLBSUJLFM t +VNMBIMJQVUBOJQUFLEJNFEJBFMFLUSPOJL57TFCBOZBL liputan t +VNMBIBSUJLFMEJNFEJBonline sebanyak 3.109 artikel Berdasarkan capaian jumlah artikel/news di tahun 2013 diatas, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2012, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran Iptek di masyarakat telah meningkat secara signifikan, terlihat dari pencapaian IKU publisitas iptek di media cetak dan online yang meningkat cukup besar. Peningkatan ini jika ditelaah lebih dalam terjadi selain oleh kegiatan-kegiatan yang disebut di atas, juga karena didukung oleh kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Ristek seperti pemberian penghargaan Iptek, Ritech Expo dan kegiatan Iptek Voice untuk mempromosikan hasil Iptek melalui media radio. Disamping itu, adanya kegiatan Direktif Presiden mengenai kendaraan massal berbasis listrik yang sosialisasi dan pemberitaannya sangat massive sampai ke daerah yang melibatkan seluruh stakeholders Iptek. Dalam upaya mendorong peningkatan kesadaran Iptek, Kementerian Riset dan Teknologi juga melakukan pemberian penghargaan untuk para peneliti dan perekayasa yang sangat berprestasi dan produktif di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemimpin dari untaian ABG, akademisi (Academician) sebagai penghasil iptek, swasta (Business) sebagai pengguna iptek dan pemerintah (Government) yang bertanggung jawab dalam menumbuhkan budaya inovasi. Dengan keberhasilan yang telah dicapai bermodalkan semangat untuk terus maju dalam mengembangkan teknologi dan untuk lebih menyemangati menunjukkan bahwa pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknologi di masyarakat sangatlah penting untuk peningkatan kemandirian bangsa Indonesia. Penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Propinsi (Budhipura) berdasarkan penilaian atas upaya pemerintah propinsi dalam meningkatkan kemajuan

pembangunan Iptek di daerah, melalui penguatan kompetensi kelembagaan Iptek dan sumberdaya Iptek. Penghargaan ini merupakan aktualisasi atas prestasi yang telah menunjukkan kontribusi optimal dalam pembangunan Iptek, sebagai dasar ilmiah dalam penyelesaian masalah-masalah aktual yang dihadapi daerah guna mendorong daya saing daerah. Kontribusi ini ditunjukkan pada kebijakan pembangunan Iptek yang memberikan dukungan fasilitas, stimulasi dan penciptaan iklim kondusif serta aksi nyata dalam mensinergikan perkembangan kelembagaan dan sumberdaya Iptek yang dimilikinya dengan berbagai faktor lainnya. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada masyarakat umum sebagai warga Negara Indonesia secara individu/kelompok masyarakat yang telah berhasil sebagai penggali, penemu, dan pengembang yang hasil karyanya secara nyata berhasil memajukan teknologi terterapkan, teruji dan terbukti kemanfaatannya dalam meningkatkan kesejahteraan. Penghargaan ini juga untuk mendorong terbentuknya budaya kreatif dan inovatif, serta meningkatkan daya saing masyarakat. Setiap tahunnya diberikan 5 kategori penghargaan yaitu kepada pemerintah provinsi, pranata litbang, masyarakat yang kreatif dan inovatif, peneliti yang berprestasi dan tokoh panutan dibidang Iptek. Pada saat seleksi penghargaan tokoh panutan Iptek tidak ada yang memenuhi kriteria penilaian sehingga penghargaan ini tidak diberikan. Secara lengkap penghargaan yang diberikan pada tahun 2013 adalah sbb : t #VEIJQVSB 1FNFSJOUBI 1SPWJOTJ EJCFSJLBO LFQBEB Pemprov Jawa Tengah, (bidang Kelembagaan), Pemprov Sumatera Selatan, (bidang Jaringan) dan Pemprov Sulawesi Selatan, (bidang Sumberdaya) t 1SBZPHBTBMB 1SBOBUB -JUCBOH EJCFSJLBO LFQBEB Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga, Surabaya, Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi - BATAN, Jakarta, dan Balai Besar Pulp dan Kertas, Kementerian Perindustrian, Bandung t -BCEIB ,SFUZB ,SFBUJWJUBT EBO *OPWBTJ .BTZBSBLBU diberikan kepada : I Gusti Agung Prana (bidang Lingkungan), Subiyanto (Pertanian), dan Sudiyanto (Energi) t 8JEZBTJMQBXJKBOB %VUB *QUFL EJCFSJLBO LFQBEB 1SPG Achmad Subagyo, Ph.D, bidang pangan, Universitas Jember


41

Gambar 3.20. Penerima Anugerah Iptek Tahun 2013

42

Anugerah dan apresiasi terhadap kreasi dan inovasi bangsa diserahkan pada saat perayaan puncak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-18 Tahun 2013 yang dilaksanakan di TMII Jakarta, pada tanggal 29 Agustus 2013 yang dihadiri oleh Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, kegiatan lainnya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah : t RITECH EXPO, yaitu ajang promosi iptek dengan cara menunjukkan produk hasil lembaga litbang kepada publik dengan tujuan memberikan pengalaman handson kepada penggunanya. Pada tahun 2013 Ritech Expo diselenggarakan di TMII Jakarta sebagai bagian dari acara puncak Hakteknas.

t *15&,VOICE, yaitu program siaran dialog interaktif yang mengangkat topik tertentu dengan narasumber yang ahli dibidangnya. Program ini disiarkan setiap hari Senin sampai Kamis dengan durasi 30 menit (pukul 8.30 - 9.00 WIB), bertempat di gedung BPPT II lantai 8 dan bekerja sama dengan RRI Pro4 melalui frekuensi FM 92,8 MHz, MW 1332 KHz, SW 9680 KHz. Iptek Voice menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, upaya-upaya untuk lebih meningkatkan kesadaran iptek melalui berbagai program Kementerian Ristek perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga iptek dapat betul-betul dirasakan sebagai sebuah solusi bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan Sumberdaya Iptek, seperti pengelolaan SDM Iptek, sarana dan prasarana Iptek, data dan informasi Iptek, kekayaan intelektual dan standardisasi Iptek, dan besarnya anggaran investasi di bidang Iptek dirasakan masih harus terus ditingkatkan, agar dapat mengokohkan sistem nasional iptek dan berkontribusi bagi percepatan pencapaian tujuan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kementerian Riset dan Teknologi menetapkan Sasaran Menguatnya Sumberdaya Iptek adalah dalam kerangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Iptek yang handal.

Hal tersebut diwujudkan dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama adalan Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk), Prosentase investasi litbang swasta terhadap PDB, dan Jumlah paten terdaftar. Indikator tersebut ditetapkan sebagai IKU dalam rangka dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Iptek, investasi litbang serta kualitas hasil riset. Hal ini merupakan salah satu upaya Kementerian Riset dan Teknologi dalam mendorong sumber daya Iptek. Indikator kinerja, target dan realisasinya pada tahun 2013 dapat digambarkan pada Tabel 3.8 berikut :


Tabel 3.8. Sasaran Menguatnya Sumberdaya Iptek

Realisasi

Sasaran Strategis


Indikator Kinerja

Target Kinerja

Anggaran (Rp.) Kinerja

(%)

Anggaran (Rp.)

(%)

Jumlah peneliti & perekayasa (orang/1 juta penduduk)

470

88.042.994.000

529

112,55

51.328.639.773

58,30


0,50 %

2.020.415.000

0,08 %

16,00

1.998.660.601

98,92


760

2.151.649.000

1.663

218,82

2.012.794.200

93,55

Sasaran Strategis Menguatnya Sumberdaya Iptek, capaian realisasinya didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja, 2 (dua) indikator kinerja capaian realisasi fisiknya dapat terealisasi bahkan melebihi 100% yaitu : Capaian kinerja IKU 3, Jumlah Peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk) pada tahun 2013 mencapai 112,55% dari target 470 terealisasi 529 Peneliti dan Perekayasa. Sementara untuk capaian kinerja IKU 4, Prosentase investasi litbang terhadap PDB diperoleh capaian sebesar 16% yaitu dari target 0,50% terealisasi 0,08%. Tidak tercapainya target IKU ini dikarenakan kebijakan yang ada belum mampu memberikan insentif bagi industri untuk meningkatkan investasinya untuk melakukan kegiatan litbang. Hal ini karena insentif pajaknya tidak lebih besar dari pada anggaran litbang yang dikeluarkannya. Adapun untuk capaian kinerja IKU 5, Jumlah Paten Terdaftar capaian

kinerja adalah 218,82%, dari target 760 Paten Terdaftar terealisasi 1.663 Paten Terdaftar. Dana yang dialokasikan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah : kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Iptek semula Rp. 98.464.891.000,- setelah revisi Rp.88.042.994.000,- terealisasi sebesar Rp. 51.328.639.773,(58,30%); Peningkatan Investasi Litbang semula Rp. 2.500.000.000,- setelah revisi Rp. 2.020.415.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.998.660.601,- (98,92%); Fasilitasi Proses Hak Paten dan Kepemilikan HKI Produk Teknologi dan Produk Kreatif semula Rp. 2.465.309.000,- setelah revisi Rp.2.151.649.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.012.794.200,(93,55%). Perbandingan dengan tingkat capaian tahun 2012 dan target dalam Renstra 2010-2014 dapat diilustrasikan dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2013 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Menguatnya Sumberdaya Iptek Tahun 2012 Indikator Kinerja

Tahun 2013

Capaian Target sampai 2014

Satuan T

R

%

T

R

%

T

R

%

Peneliti dan Perekayasa

435

518

119,8

470

529

112,55

500

529

105,80


Prosentase

025%

0,08%

32,00

0,50%

0,08%

16,00

1%

0,08%

8,00


Paten Terdaftar

760

823

108,29

760

1.663

218,82

3.800

4.003

105,34

Jumlah peneliti & perekayasa (orang/1 juta penduduk)

Berdasarkan Tabel 3.9 di atas terlihat bahwa capaian IKU Jumlah peneliti & perekayasa (orang/1 juta penduduk) sampai dengan tahun 2013 sebanyak 529 orang meningkat bila dibandingkan tahun 2012 yaitu 518 orang. Bila melihat sasaran jangka menengah sampai dengan tahun 2014, capaian IKU telah mencapai sebesar 105,80% dari yang ditargetkan sebanyak 500 peneliti & perekayasa / 1 juta penduduk. Sementara itu, untuk capaian IKU Prosentase investasi litbang terhadap PDB pada tahun 2013 sebesar 16% menurun dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 32,00%. Bila melihat prosentase capaian indikator kinerja

sasaran jangka menengah sampai dengan tahun 2014, maka capaian IKU tersebut adalah 8,00%. Dalam hal upaya mendorong peningkatan jumlah Paten Terdaftar, pada tahun 2013 terjadi peningkatan capaian kinerja IKU sebesar 218,82% bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 108,29%. Sementara itu, hingga tahun 2013 telah terealisasi sebesar 4.003 atau 105,34% dari yang ditargetkan sampai dengan tahun 2014 sebanyak 3.800 Paten Terdaftar. Beberapa informasi terkait capaian kinerja IKU dideskripsikan sebagai berikut :


43

IKU 3. Peneliti dan Perekayasa (Orang/1 Juta Penduduk) Jumlah peneliti dan perekayasa per 1 juta penduduk (IKU 3), pada tahun 2013 ditargetkan 470 orang, terealisasi 529 orang atau tercapai 112,55%. Tabel 3.10. Jumlah Peneliti dan Perekayasa Per 1 Juta Penduduk Tahun 2013

Fungsional Perekayasa

Fungsional Peneliti

Pemula

587

Pemula

2.538

Asisten ahli

39.123

Muda

527

Muda

2.365

Lektor

44.049

Madya

1.135

Madya

2.704

Lektor kepala

31.677

Utama

73

Utama

1.042

Guru besar

5.643

2.322

8.912

Total Peneliti

Peneliti Per 1 Juta penduduk Tahun 2013

Istilah peneliti dan perekayasa di sini memiliki pengertian yang sama dengan researcher (peneliti) yang disebutkan dalam dokumen internasional OECD Frascati Manual. Peneliti adalah para profesional yang terlibat dalam pembuatan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metoda, dan sistem serta profesional yang terlibat dalam pengelolaan proyek penelitian dan pengembangan (litbang). Keberadaan peneliti ini bisa di public sector (litbang kementerian/lembaga, perguruan tinggi negeri), business enterprises (litbang perusahaan, litbang perguruan tinggi swasta) dan private non-profit (NGO dan lainnya). Data jumlah peneliti yang ditampilkan dalam laporan ini dikumpulkan dari sektor publik/pemerintahan (jumlah pegawai negeri yang terlibat dalam jabatan fungsional peneliti dan fungsional perekayasa) dan perguruan tinggi (jabatan fungsional dosen negeri maupun swasta). Sementara itu, jumlah peneliti pada litbang perusahaan dan sektor private non-profit secara lengkap sampai saat ini belum ada data yang terbaru. Berdasarkan data dari Buku Indikator Iptek : Indonesia yang diterbitkan LIPI tahun 2009 disebutkan bahwa peneliti yang bekerja full-time pada industri manufaktur berjumlah 7.588 orang yang terdiri dari 19 orang berpendidikan S3, 4.374 orang S1 atau yang setara, sedangkan 3.195 orang tanpa gelar. Namun data ini tidak dimasukkan dalam laporan ini karena sampai saat ini masih belum ada survey baru untuk memperoleh data baru dan memverifikasi data yang telah diperoleh. Pada Tabel 3.10 disampaikan pengukuran secara rinci


120.492 131.463

Jumlah Penduduk 2013 (proyeksi) dengan tingkat pertumbuhan 1,49%/tahun

44

Fungsional Dosen

248.334.138 529,38

jumlah peneliti dan perekayasa per 1 juta penduduk pada tahun 2013 sebagaimana telah disebutkan di atas melalui data yang diperoleh dari LIPI sebagai pengelola jabatan fungsional peneliti, BPPT sebagai pengelola jabatan fungsional perekayasa dan DIKTI sebagai pengelola jabatan fungsional dosen serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam sebagai pengelola jabatan fungsional dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIS). Selain itu, untuk menjaga konsistensi perhitungan jumlah fungsional dosen di perguruan tinggi, masih dimasukkan jumlah fungsional dosen tidak tetap yang diperoleh dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan mulai tahun 2013 berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, jabatan akademik dosen tidak tetap dikelola oleh masing-masing perguruan tinggi, sehingga data jumlah fungsional dosen tidak tetap tidak dapat diperoleh dari Dirjen Dikti. Untuk meningkatkan akurasi penghitungan jumlah peneliti dan perekayasa ini masih perlu dikaji keberadaan jabatan fungsional lain yang ada di LPNK Ristek yang mempunyai fungsi litbang seperti jabatan fungsional Pranata Nuklir yang dikelola BATAN, Pengawas Radiasi (BAPETEN), Surveyor Pemetaan (Badan Informasi Geospasial) dan lainnya, serta data peneliti sektor swasta dan private non-profit. Untuk melihat dinamika perkembangan jumlah peneliti dan perekayasa, pada tabel berikut ini ditampilkan jumlah peneliti dan perekayasa berdasarkan jabatan fungsional dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Tabel 3.11. Jumlah Peneliti dan Perekayasa Tahun 2009-2013

Jabatan Fungsional Peneliti Fungsional Perekayasa Fungsional Dosen

2009

2010

2011

2012

2013

7.886

7.502

7.605

8.085

8.912

471

1.967

2.176

1.649

2.322

97.447

108.116

120.065

117.058

120.492

Jumlah Peneliti Perekayasa

105.804

117.663

129.846

126.792

131.463

Jumlah per 1 juta penduduk

-

455

538

518

529

Jumlah jabatan fungsional peneliti secara hitungan headcount cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah ini tersebar pada 39 kementerian dan lembaga. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional peneliti sekitar 10,23% dibandingkan tahun 2012. Jumlah fungsional perekayasa untuk tahun 2013 ini meningkat jika dibandingkan tahun 2012 dan juga tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 sebesar 1.649 perekayasa dan ditahun 2013 ini sebesar 2.322 perekayasa atau meningkat sebesar 40,81%. Kenaikan jumlah fungsional peneliti dan perekayasa memperlihatkan adanya pengaruh positif peningkatan kesejahteraan para peneliti melalui kenaikan tunjangan fungsional peneliti dan atau adanya tunjangan kinerja

pada beberapa kementerian dan lembaga. Meningkatnya minat menjadi peneliti di lembaga litbang pemerintah salah satunya disebabkan semakin meningkatnya apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada peneliti dengan adanya kenaikan tunjangan fungsional peneliti yang kemudian direalisasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Peneliti, diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tabel 3.12. Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional Peneliti yang Dikelola LIPI

Perpres No.30/2007

Perpres No.100/2012

Kenaikan

Peneliti Utama

Jabatan

Rp. 1,400,000,-

Rp. 5,200,000,-

271,4%

Peneliti Madya

Rp. 1,200,000,-

Rp. 3,000,000,-

150,0 %

Peneliti Muda

Rp. 750,000,-

Rp. 1,750,000,-

133,3%

Peneliti Pemula

Rp. 325,000,-

Rp. 1,100,000,-

238,5%

Dalam tabel di atas diperlihatkan perubahan tunjangan fungsional peneliti dalam regulasi sebelumnya yang pernah diterbitkan (Perpres No.30 Tahun 2007). Dalam Perpres terbaru ini (Perpres No.100 Tahun 2012), Peneliti utama mengalami kenaikan jabatan fungsional sebesar 271,4%, peneliti madya 150%, peneliti muda 133,3%, dan peneliti pemula 238,5% dibandingkan Perpres sebelumnya tahun

2007. Pada tahun 2012 juga, BPPT sebagai pengelola jabatan fungsional perekayasa melalui Menteri Riset dan Teknologi telah mengajukan permohonan kenaikan tunjangan jabatan fungsional kepada Kementerian Keuangan. Simulasi pendapatan tetap bagi karyawan kementerian dan lembaga yang memiliki jabatan fungsional peneliti dapat dilihat pada tabel 3.13.

Tabel 3.13. Simulasi Pendapatan Tetap Jabatan Fungsional Peneliti

Jenis pendapatan Gaji pokok

Peneliti Pertama (Rp)

Peneliti Muda (Rp)

Peneliti Madya (Rp)

Peneliti Utama (Rp)

Terendah

2.186.400

2.375.300

2.580.500

2.922.000

Tertinggi

3.742.800

4.066.100

4.504.200

5.002.000

1.100.000

1.750.000

3.000.000

5.200.000

Tunjangan fungsional Tunjangan kinerja Total

2.535.000

2.915.000

3.855.000

6.023.000

Terendah

5.821.400

7.040.300

9.435.500

14.145.000

Tertinggi

7.377.800

8.731.100

11.359.200

16.225.000

Catatan : dengan asumsi bahwa Peneliti Pertama diberikan tunjangan kinerja dengan grade 8, peneliti muda grade 9, peneliti madya grade 11 dan peneliti utama grade 13.


45

Hal lain yang menyebabkan peningkatan jumlah peneliti ini adalah adanya program reformasi birokrasi dari pemerintah yang menuntut profesionalitas dan peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas, menyebabkan pegawai harus memilih jenjang karir yang akan dijalani apakah melalui jabatan struktural atau fungsional. Karena hal ini juga terkait dengan tunjangan kinerja yang akan diperoleh pegawai tersebut. Beberapa LPNK Ristek dan Kementerian yang memiliki proporsi jumlah peneliti yang cukup banyak telah menerima tunjangan kinerja pada tahun 2012 ini seperti LIPI, BATAN, BPPT dan Kementerian Pertanian. Pada tahun 2013 beberapa kementerian dan lembaga yang memiliki jabatan fungsional peneliti juga telah mendapatkan remunerasi antara lain LAPAN, BSN, Bapeten, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, dan BMKG. Adapun ditahun 2012, terjadi penurunan pada fungsional perekayasa dan fungsional dosen. Menurunnya jumlah perekayasa ini karena banyaknya perekayasa yang memasuki usia pensiun. Fenomena ageing di LPNK Ristek merupakan permasalahan bersama saat ini. Dari data jumlah pegawai Kemenristek dan 7 LPNK saat ini, sekitar 35% pegawai saat ini akan dan telah memasuki masa persiapan pensiun. Sementara itu, jumlah jabatan fungsional dosen pada tahun 2012 berjumlah 117.058 orang dibandingkan dengan jumlah Dosen ditahun 2011 yaitu 129.846, mengalami penurunan, karena banyak dari jumlah dosen tersebut yang pensiun dan beralih menduduki jabatan struktural di pemerintahan. Dalam menghitung jumlah peneliti, ada metode lain yang biasanya digunakan, yakni dengan memperhitungkan jumlah waktu kerja yang dialokasikan untuk kegiatan litbang (Full Time Equivalent, FTE) dengan satuan orangtahun. Hasil survey Litbang sektor Pemerintahan tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi memperlihatkan jumlah peneliti di Kementerian dan lembaga riset pemerintah berdasarkan hitungan FTE adalah sekitar 4.841, dimana dari hitungan headcount sekitar 9.467, sehingga rasio FTE peneliti di sektor litbang pemerintah adalah sekitar 0,51. Data ini menunjukkan bahwa para peneliti di sektor pemerintah menggunakan setengah dari waktu kerjanya untuk melaksanakan penelitian. Adapun rasio FTE peneliti di perguruan tinggi berdasarkan survey Litbang sektor Perguruan Tinggi tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu

46


Pengetahuan Indonesia lebih rendah yakni sekitar 0,33. Hal ini dapat dipahami karena dosen memiliki tugas Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat). Sebagai perbandingan dengan negara lain, data jumlah peneliti di beberapa negara yang diambil dari Unesco Institute for Statistics berdasarkan hitungan headcount (HC) dan FTE pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: Turki memiliki jumlah peneliti secara HC:1.730 dan FTE:892 peneliti per satu juta penduduk, sehingga rasio FTE adalah 0,52; Cina HC:1.285 dan FTE:890 peneliti per satu juta penduduk, sehingga rasio FTE adalah 0,69; Jepang HC:7.021 dan FTE:5.151 peneliti per satu juta penduduk, sehingga rasio FTE adalah 0,73; Malaysia HC:2.384 dan FTE:1.459 peneliti per satu juta penduduk sehingga rasio FTE adalah 0,61; Singapura HC:7.199 dan FTE:6.307 peneliti per satu juta penduduk sehingga rasio FTE adalah 0,87; dan Brazil HC:1203 dan FTE:710 peneliti per satu juta penduduk sehingga rasio FTE adalah 0,59. Data yang disampaikan di atas memperlihatkan bahwa rasio jumlah peneliti per 1 juta penduduk Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan Negara maju seperti Korea Selatan baik dengan perhitungan headcount maupun FTE. Namun, kecenderungan data per tahun memperlihatkan adanya peningkatan minat SDM di kementerian, lembaga dan perguruan tinggi untuk melakukan pekerjaan di bidang litbangrap Iptek. Kementerian Riset dan Teknologi dalam hal ini terus menerus secara intensif membangun miliu/ekosistem inovasi yang kondusif bagi pelaksanaan litbangrap Iptek, sehingga semakin banyak SDM Iptek di berbagai sektor yang akan menjadi peneliti dan bergelut di dalam kegiatan litbang. Persoalan serius yang dihadapi saat ini adalah masalah kaderisasi dan peningkatan kompetensi dari para Peneliti Muda dalam membangun miliu/ekosistem inovasi yang kondusif bagi pelaksanaan litbangrap Iptek. Persoalan lainnya adalah sebagian besar Peneliti Senior akan memasuki masa persiapan pensiun. Dengan demikian tanpa adanya peningkatan kompetensi dari para Peneliti muda (usia < 35 tahun), maka akan mempengaruhi kualitas penelitian, produktivitas, inovasi, dan kinerja, salah satunya di LPNK Kemenristek untuk masa mendatang. Pada tabel 3.14 di bawah ini diperlihatkan demografi pegawai dari Kemenristek dan 7 LPNK Kemenristek berdasarkan tingkat pendidikan dan usia.

Tabel 3.14. Jumlah pegawai Kemenristek dan LPNK Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan

magister (S2) dan doktoral (S3), program non-gelar berupa training, pemagangan riset, kursus di dalam dan luar negeri, serta program pendukung meliputi pembiayaan untuk publikasi ilmiah, pendaftaran konferensi/seminar/ training, dan pelatihan untuk karyasiswa. Untuk program gelar, bidang studi yang diambil terkait dengan 7 (tujuh) bidang fokus Kementerian Riset dan Teknologi yaitu bidang Ketahanan Pangan, Sumber Energi Baru dan Terbarukan, Teknologi dan Manajemen Transportasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Teknologi Pertahanan dan Keamanan, Teknologi Kesehatan dan Obat, Teknologi Material Maju, di tambah dengan kebijakan publik. Kegiatan beasiswa Pascasarjana melalui program gelar S2/S3 dalam dan luar negeri dan program non-gelar berupa kegiatan pemagangan riset. Pada tahun 2013 target karyasiswa yang telah ditetapkan adalah untuk S2 sebesar

Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan adanya peningkatan kemampuan SDM Iptek. Tanpa upaya tersebut dikhawatirkan pengembangan dan kesinambungan pembangunan Iptek di Indonesia akan terhambat dan kurang efektif lagi. Melalui proyek pendidikan dan pengembangan SDM Iptek yang terencana diharapkan Kemenristek dan LPNK Ristek dapat segera memenuhi kebutuhan SDM profesionalnya, sekaligus memperkuat kelembagaan dan meningkatkan produktivitas kegiatan penelitian dan pengembangan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Untuk membangun ekosistem inovasi yang kondusif, Kementerian Riset dan Teknologi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Iptek dan Peneliti serta membangun jejaring riset menyelenggarakan program beasiswa. Program Beasiswa Pascasarjana (S-2 dan S-3) Kementerian Riset dan Teknologi merupakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Iptek yang secara spesifik ditujukan kepada civitas di lingkungan Kementerian Ristek dan LPNK Ristek, dan telah berjalan guna meningkatkan kualitas sumberdaya para peneliti sejak tahun 2003. Program Beasiswa Pascasarjana bertujuan menyediakan tenaga Magister dan Doktoral yang berbasis riset, menciptakan jejaring riset antara Kementerian Riset dan Teknologi - LPNK Ristek dan Perguruan Tinggi (PT) dalam dan luar negeri guna meningkatkan kinerja serta sebagai upaya mendorong optimalisasi kualitas Perguruan Tinggi pada level global. Program Beasiswa Pascasarjana ini meliputi program gelar

385 karyasiswa dan S3 sebesar 105 dengan realisasinya untuk S2 sebesar 424 karyasiswa dan S3 sebesar 147 karyasiswa. Adapun rincian capaian kinerjanya adalah sebagai berikut: t Program Gelar : (1) Telah lulus 7 orang program S3 dan 120 orang program S2; (2) Jumlah karyasiswa yang kuliah S2 dan S3 Dalam Negeri Angkatan Tahun 2013 Beasiswa Pascasarjana sebanyak 104 orang, berasal dari Kemenristek, LPNK Ristek (LIPI, Batan, BPPT, Lapan, Bapeten, BSN, Bapeten), Koridor Ekonomi (Kalimantan Selatan, Aceh, NTT, Sulawesi Tenggara dan Jawa Barat), dan tersebar di perguruan tinggi ITB, UI, IPB, UGM, ITS, Unsyiah, Universitas Padjajaran dan Universitas Haluoleo; (3) Jumlah karyasiswa yang kuliah S3 Luar Negeri sebanyak 1 orang di Negara Jerman dan kuliah S2 di Inggris sebanyak 1 orang; (4) Jumlah karyasiswa pascasarjana yang sedang melanjutkan kuliah dari angkatan-angkatan sebelumnya dan masih dibiayai sebanyak 264 orang baik dalam maupun luar negeri. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 program beasiswa telah meluluskan karyasiswa sebanyak 192 orang yang terdiri dari 175 karyasiswa S2 dan 17 karyasiswa S3. Bila dihitung sejak tahun 2003 dimulainya program beasiswa telah meluluskan sebanyak 227 karyasiswa sebagaimana tabel 3.15 berikut :

Tabel 3.15. Capaian Kinerja Program Beasiswa S2 dan S3

Program

S/D 2009

2010

2011

2012

2013

Jumlah

S2

12

12

6

37

120

187

S3

23

1

7

2

7

40

Total

35

13

13

39

127

227


47

t Program Non-Gelar : (1) Program pemagangan/training/ kerjasama riset di luar negeri sebanyak 40 orang. Sebagian program ini ditujukan untuk mendukung kegiatan Pusat Unggulan Iptek, konsorsium riset, kerjasama bilateral; (2) Kursus English for Academic Purpose di Inggris sebanyak 1 orang; (3) Kursus English for Academic Purpose di IALF Bali sebanyak 20 orang; (4) Kursus bahasa Jerman di Jerman sebanyak 1 orang, dan (5) Pelatihan teknis bagi peneliti Puspiptek sebanyak 100 orang. Untuk mendukung SDM Koridor ekonomi dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama antara Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri No 3; tahun 2012 dan No. 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), telah diadakan pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Balitbangda untuk Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) berupa kegiatan pelatihan intermediasi Teknologi Indonesia-Jerman 2013/2014 di Puspiptek Serpong yang diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri dari Provinsi Papua, Prov. Maluku, Prov NTT, Prov. Sulawesi Tenggara, Prov Sulawesi Tengah, Prov Sulawesi Utara, Prov. Kalbar, Prov Kaltim, Prov. Yogyakarta, Prov. Banten, Prov, Jambi,

Prov. Sumbar, Prov. NTB, Prov. Sumut, Prov. Sulsel, Prov. Kalsel, Prov. Jatim, Prov. Jateng, Prov. Jabar, dan Prov Sumsel. t Program Pendukung : (1) Penerbitan Jurnal sebanyak 11 orang, (2) Presentasi makalah di konferensi/seminar nasional atau internasional sebanyak 78 orang untuk dalam negeri dan 27 orang untuk luar negeri. Hal yang masih patut menjadi perhatian Kementerian Riset dan Teknologi ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja IKU ini diantaranya adalah perlunya menghadirkan kebijakan implisit terkait peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang merupakan konsensus semua pemangku kepentingan; melakukan penataan pengorganisasian SDM Iptek secara nasional; dan peningkatan produktivitas peneliti yang masih rendah yang tercermin dari jumlah peneliti dari perhitungan FTE. Data Indonesia memperlihatkan bahwa hanya separuh waktu saja dalam setahun yang digunakan oleh peneliti untuk mengerjakan litbang, sedangkan di Korea hampir seluruh waktunya (90%) digunakan untuk litbang terutama di litbang pemerintah di sektor bisnis.

Tabel 3.16. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Iptek Beasiswa Pascasarjana Tahun 2013

Realisasi

Persentase Realisasi dari Target (%)

Kegiatan Program Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target Program Gelar

Jumlah Karyasiswa baru S2 dan S3 DN dan LN

Karyasiswa

103

104

100,97

Jumlah Karyasiswa S2 dan S3 yang masih dibiayai

Karyasiswa

264

264

100,00

Jumlah Karyasiswa S2 dan S3 lulus

Orang

210

160

76,19

Program Non Gelar Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan sistem Inovasi Nasional

Peningkatan kapasitas SDM Iptek (Beasiswa Pascasarjana)

Peserta pemagangan luar negeri

Karyasiswa

38

41

107,89

Jumlah peserta Kursus bahasa (English for Academic Purposes bahasa Jerman)

Orang

30

32

106,67

Pelatihan intermediasi Teknologi Indonesia – Jerman

Orang

9

9

100,00

Program Pendukung

48

Jumlah peserta konferensi DN

Orang

20

78

390,00

Jumlah peserta konferensi LN

Orang

20

27

135,00

Orang

20

9

45,00


IKU 4. Prosentase Investasi Litbang Terhadap PDB Prosentase investasi litbang swasta terhadap PDB (IKU 4) pada tahun 2013 adalah 0,08%, dengan demikian belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 0,50% dari PDB sehingga prosentase realisasinya sebesar 16%. Hal ini disebabkan kebijakan yang ada belum mampu memberikan

insentif bagi industri untuk meningkatkan investasinya untuk melakukan kegiatan litbang. Hal ini karena insentif pajaknya tidak lebih besar dari pada anggaran litbang yang dikeluarkannya.

Tabel 3.17. Prosentase anggaran Litbang Indonesia 2010-2013

TAHUN

R&D of GDP

SUMBER

2010

0,07%

Jakarta Post

2011

0.08%

UNESCO-Jakarta Post

2012

0,08 %

-

2013

0,08 %

-

Lemahnya investasi Litbang juga dipicu dari kebijakan perpajakan yang belum kondusif terhadap inovasi. Pengaturan insentif perpajakan dan kepabeanan dalam PP 35/2007 tidak bersifat mandiri, tetapi sangat tergantung pada regulasi perpajakan dan kepabeanan, sebagaimana disebut dalam pasal 6 ayat (3) PP 35/2007. Menurut Badan Kebijakan Fiskal, sebagian pengaturan mengenai insentif perpajakan dan kepabeanan yang disebut dalam PP 35/2007 sebenarnya telah diakomodasi dalam peraturan perpajakan dan kepabeanan. Beberapa regulasi tersebut antara lain : 1. PP No. 93/2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto; 2. PMK 231/KMK.03/2001 s.t.d.d. PMK 70/PMK.011/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk; 3. KMK 143/KMK.05/1997 s.t.d.d. PMK 51/PMK.04/2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan; dan 4. PMK 103/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan. Akan tetapi insentif perpajakan dan kepabeanan tersebut di atas, tidak dilaksanakan oleh pihak industri, karena dianggap tidak menarik oleh industri. UndangUndang 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan dan Penerapan Iptek juga belum dapat memberikan dampak siginifikan terhadap Penguatan Investasi Litbang. Disamping itu, Budaya Inovasi juga belum sepenuhnya tumbuh dikalangan masyarakat. Belanja litbang per PDB Indonesia tersebut diatas masih di bawah 1% jauh di bawah rata-rata Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) yang sudah di atas 2 %. Disamping itu bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik pada umumnya, investasi Iptek yang berasal dari dunia usaha di Indonesia terutama pihak swasta atau industri besar untuk kegiatan Research and Development (R & D) lebih rendah. Investasi Iptek dari sektor swasta atau industri besar yang masih sangat terbatas tersebut mengakibatkan kemampuan industri dalam menghasilkan inovasi teknologi masih rendah. Bahkan beberapa industri besar dan industri yang merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia mempunyai ketergantungan yang besar pada teknologi yang berasal dari industri induknya atau dari negara asing. Akibatnya, ketergantungan semakin besar pada negara asing penghasil teknologi dan kurangnya pemanfaatan teknologi hasil litbang dalam negeri. Ketergantungan industri pada teknologi impor antara lain disebabkan oleh kelemahan lembaga litbang nasional dalam menyediakan teknologi yang tepat. Di negara-negara maju, perkembangan perekonomiannya sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan iptek. Melalui proses inovasi dibidang Iptek inilah suatu bangsa akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dalam negerinya termasuk daya saingnya. Iptek diyakini merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi. Dengan berpegang pada keyakinan tersebut, sejumlah negara industri baru, yaitu : Korea Selatan, Taiwan, China, Thailand, Singapura, dan Malaysia, secara konsisten menginvestasikan sejumlah besar dana untuk memajukan


49

Iptek di negaranya. Negara-negara tersebut telah berhasil menciptakan invensi dan inovasi secara signifikan, kemudian diterapkan di sektor industri. (Anonimous. 2004. Visi Iptek 2025, Fondasi Ekonomi Masa Depan). Oleh karena itu, investasi Iptek merupakan hal yang mutlak untuk terus dikembangkan. Guna mewujudkan peningkatan investasi litbang, perlu upaya untuk memberikan insentif bagi industri yang mengeluarkan anggarannya untuk kegiatan litbang. Insentif tersebut dapat berupa double tax deduction untuk kegiatan litbang. Dengan insentif tersebut, maka diharapkan prosentase anggaran litbang/PDB akan meningkat dan proporsi anggaran litbang industri akan lebih besar dibanding dengan anggaran litbang pemerintah. Akibatnya, peluang-peluang untuk menghasilkan produk yang kompetitif akan makin besar. Pada negara maju, pengeluaran pembiayaan untuk penelitian dan pengembangan sudah dianggarkan secara berkelanjutan oleh pemerintah serta mendorong pihak swasta untuk membiayai pengeluaran pembiayaan penelitian dan pengembangan lebih besar karena sangat berpengaruh terhadap pengembangan investasinya. Amerika Serikat, berdasarkan laporan yang dirilis oleh Badan Sains Nasional Amerika Serikat pada Januari 2013 (National Science Foundation, 2013), telah mencapai 2.74%, dimana sektor bisnis memberikan kontribusi

terbesar dalam alokasi pengeluaran penelitian dan pengembangan, yaitu sebesar 60.1% sedangkan kontribusi pihak pemerintah sebesar 32.3%. Sementara itu, di China, besarnya dukungan penelitian dan pengembangan dari pihak swasta merupakan hasil dari beberapa kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah China, yang diantaranya adalah adanya kebijakan insentif pajak baru bagi sektor swasta. Lebih lanjut, pada tahun 2010, pemerintah China telah mulai menjalankan kebijakan pengurangan pajak bagi perusahaan pelaksana penelitian dan pengembangan dan kebijakan untuk mempercepat depresiasi atas investasi peralatan penelitian dan pengembangan. Pemerintah China juga serius mengajak masyarakat (individu atau perusahaan) untuk melahirkan inovasi-inovasi lewat pemberian insentif yang amat menarik, dan ini terbukti mampu meningkatkan jumlah paten. India, pada tahun 2011, telah mencapai 0.9% dari total PDBnya (Department of Scence and Technology, Govt. Of India, 2013). Rasio pengeluaran penelitian dan pengembangan antara pihak swasta dan pemerintah masih sekitar 1:3. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun Bangalore Science Park sebagai hub IT terpenting dan terdepan di benua Asia dan dunia. Tak kurang dari 150 ribuan tenaga ahli bidang IT, berikut 220-an perusahaan multinasional Fortune, berkumpul di kawasan ini. Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

Gambar 3.21. Perkembangan R&D dunia Tahun 2011Sumber : Battelle Magazine, International Monetary Fund, World Bank,CIA World Factbook, OECD

50


Untuk menggambarkan dan membandingkan tingkat intensitas R&D dalam suatu perekonomian selama jangka waktu tertentu, penggunaan indikator yang paling tepat adalah GERD as % GDP (Gross Domestic Expenditure on R&D as % GDP). Kementerian Ristek di tahun 2013 membuat Roadmap Pengeluaran Pembiayaan Litbang 1 % dari PDB untuk memperoleh gambaran berapa besaran prosentase investasi litbang terhadap PDB, dengan mengkaji dan menganalisis perkembangan investasi litbang baik nasional maupun internasional. Kondisi pengeluaran pembiayaan litbang nasional saat ini masih sebesar 0,08% dari PDB (Indikator Iptek Indonesia 2009-2011). Dari 0,08%, proporsi pembiayaan litbang nasional masih didominasi oleh anggaran pemerintah sebesar 81,3% dan swasta sebesar 18,7%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan negara-negara maju. Di luar negeri, pembiayaan riset tidak semua berasal dari pemerintah. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan proporsi belanja litbang swasta, sehingga swasta dapat dilibatkan dan memiliki peluang untuk meningkatkan anggaran litbangnya. Hal ini sesuai dengan konsep Sistem Inovasi Nasional dimana inovasi teknologi harus berorientasi pada kebutuhan pasar atau persoalan nyata (demand-driven) dan peran pemerintah/lembaga litbang hanya sebagai supporting dalam pembentukan environment. Anggaran litbang nasional dalam 5 tahun kedepan diprediksi masih akan mengandalkan APBN sebagai sumber pendanaannya namun dengan strategi-strategi yang tepat diharapkan proporsinya akan semakin menurun. Strategi

yang mungkin dilakukan dalam rangka peningkatan pengeluaran pembiayaan litbang tertuang dalam Roadmap Pengeluaran Pembiayaan Litbang 1 % dari PDB yaitu 1) meningkatkan sinergitas dan efektifitas anggaran litbang pemerintah, dan 2) mendorong peningkatan peran serta litbang sektor swasta. Dengan mendorong peningkatan pembiayaan litbang di lembaga litbang, perguruan tinggi, dan industri besar pada periode 2014 - 2017 diharapkan pada tahun 2017 proporsi swasta dapat mencapai 25% dan pembiayaan litbang terhadap PDB mencapai 0,2%. Kemudian pada periode 2018 - 2021, diharapkan terjadi peningkatan pembiayaan litbang di lembaga litbang, perguruan tinggi, industri besar dan IKM, sehingga pada tahun 2021 proporsi swasta dapat mencapai 40% dan pengeluaran pembiayaan litbang terhadap PDB mencapai 0,5%. Pada jangka waktu lima tahun berikutnya (periode 2022 – 2025), dengan mendorong peningkatan pembiayaan litbang di lembaga litbang, perguruan tinggi, industri besar, IKM, dan masyarakat diharapkan pada tahun 2025 terjadi peningkatan pembiayaan litbang sebesar 1% dari PDB dengan kontribusi pendanaan swasta sebesar 60%. Untuk mencapai target tersebut diperlukan 3 program yang saling mendukung yaitu 1) program peningkatan efektifitas kebijakan dan instrumen kebijakan peningkatan investasi litbang, 2) program penguatan sinergitas Academic Business Government and Community (ABG+C) pusat dan daerah serta kerjasama riset internasional, dan 3) program peningkatan kualitas sumberdaya iptek.

IKU 5. Kekayaan Intelektual (Paten Terdaftar) Paten Terdaftar adalah permohonan paten yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yang dihasilkan dari invensi dalam negeri, baik yang difasilitasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Dengan demikian lingkup kinerja yang diukur adalah pendaftaran paten yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang dan/atau mendapat dukungan dari Kementerian Riset dan Teknologi. Hal tersebut dapat berupa insentif langsung dari Kementerian Riset dan Teknologi, baik sepenuhnya maupun sebagian, maupun pendaftaran paten yang tidak langsung dibiayai oleh Kementerian Riset dan Teknologi, tetapi menjadi bagian dari pengembangan lembaga intermediasi, terutama sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang. Pendaftaran paten merupakan syarat untuk memperoleh paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi,

untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 ayat (1) UU No.14/2001 tentang Paten). Sementara itu, Paten sederhana adalah setiap invensi berupa produk atau proses yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, kontruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana (Pasal 6 No.14/2001 tentang Paten). Disamping itu, selain paten di dalam negeri para peneliti juga mengajukan paten di luar negeri yang dilindungi dengan perjanjian kerjasama internasional berupa Patent Cooperation Treaty (PCT). Patent Cooperation Treaty (PCT) adalah Perjanjian Kerjasama Internasional yang memfasilitasi kebutuhan permohonan paten secara internasional. Hadirnya PCT dalam dunia paten semakin memberi kemudahan untuk mendapatkan perlindungan


51

hukum atas paten secara internasional. Peranan PCT dalam permohonan paten menjadi solusi untuk pendaftaran paten dibanyak negara, karena lebih menghemat dari segi waktu dan biaya. Bukan hanya itu, dalam PCT, kepentingan inventor juga dilindungi, yaitu dengan dibuatnya ketentuan untuk menyelesaikan sengketa terhadap perkara dalam permohonan paten melalui PCT.

Jumlah Paten Terdaftar (IKU 5), pada tahun 2013 ditargetkan 760 Paten Terdaftar, terealisasi 1.663 Paten Terdaftar, atau tercapai 218,82%. Capaian kinerja hingga tahun 2013 adalah 4.003 Paten Terdaftar atau 105,34% dari yang ditargetkan hingga tahun 2014 sebanyak 3.800 Paten Terdaftar.

Tabel 3.18. Jumlah Paten Terdaftar


No.

Tahun

Target

Realisasi

%

1

2010

760

748

98,42

2

2011

760

769

101,18

3

2012

760

823

108,29

4

2013

760

1.663

218,82

Sumber : Ditjen HKI.

Dari tabel di atas, Jumlah pendaftaran permohonan paten Indonesia untuk tahun 2013 meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1.663 yang terdiri dari 1.315 permohonan paten dan 348 permohonan paten sederhana yang rinciannya dapat dilihat pada grafik 3.1 di bawah ini. Meningkatnya jumlah pendaftaran paten disebabkan karena Kementerian Riset dan Teknologi telah melakukan

sosialisasi di berbagai wilayah Indonesia baik Lembaga Litbang maupun Perguruan Tinggi yang telah memiliki sentra HKI serta melakukan sosialisasi secara terpusat yang melibatkan 38 sentra HKI dari seluruh Indonesia, terdiri dari 30 sentra HKI yang berasal dari perguruan tinggi, 7 sentra HKI berasal dari balitbangda dan 1 berasal dari LSM.

Grafik 3.1. Statistik Permohonan Paten Tahun 2013

Di lain pihak, peraturan dan perundang-undangan yang berfungsi mendorong dan memfasiltasi kemajuan hak paten dan HKI belum memiliki hubungan linier dan signifikan dengan perkembangan jumlah permohonan hak paten dan HKI secara nasional dibandingkan jumlah permohonan hak paten dan HKI dari luar negeri yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI. Hal ini dapat

52


diindikasikan dari catatan masih relatif rendahnya angka permohonan HKI dalam negeri, khususnya paten. Statistik permohonan paten dapat dilihat dalam tabel 3.19. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa paten domestik Indonesia belum mencapai 10% dari paten yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI. Indonesia hanya sedikit unggul dalam pendaftaran paten sederhana yaitu sekitar 0,782 %.

Tabel 3.19. Statistik Permohonan Hak Paten

PATEN TAHUN

PATEN SEDERHANA

PCT

NON PCT

JUMLAH

DN

LN

23872

782

465

3.0497

813

197

24

4.147

228

633

157

48

4.048

201

479

163

29

3.492

2.989

226

452

177

32

3.877

3.536

234

533

163

32

4.498

6

3.805

282

519

242

26

4.880

5

4.357

279

493

209

34

5.377

12

4.278

375

469

214

34

5.382

2

3.761

413

342

247

38

4.803

2010

19

4.596

497

401

251

38

5.794

2011

8

4839

533

458

236

56

6.130

DN

LN

DN

LN

1991-2000

1

4.628

749

2001

4

2.901

208

2002

6

2.976

2003

-

2.620

2004

1

2005

1

2006 2007 2008 2009

2012

10

5471

601

680

219

51

7.032

Jumlah

67

10350

4826

30144

3257

907

48580

(Sumber: Laporan Statistik Paten, 2013)

Sekitar 90% permohonan hak Paten yang mendaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI merupakan Paten dari luar negeri dan sisanya sekitar 10% merupakan Paten domestik Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sampai saat ini, Indonesia masih tergantung dan dikuasai oleh teknologi dari luar dibandingkan dari dalam negeri.

Pendaftaran Paten Domestik Indonesia, jika dilihat pada grafik 3.2, dari Tahun 2001 sampai dengan tahun 2013 semakin bertambah, akan tetapi jumlah pendaftaran paten domestik tersebut sangat jauh sekali dari jumlah pendaftaran paten dari luar negeri yang mengajukan ke Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan HAM.

Grafik 3.2. Perbandingan Paten Domestik dengan Paten Luar Negeri


53

Berdasarkan tabel di bawah ini, jumlah paten internasional Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan 2011 masih jauh di bawah Malaysia dan Singapura dan hampir mendekati angka yang diperoleh negara Filipina.

Sementara itu, paten domestik Indonesia pada tahun 2009 dan tahun 2010 hanya separuh dari jumlah paten domestik Malaysia. Dalam hal ini Indonesia hanya satu level dengan Filipina.

Tabel 3.20. Perbandingan Jumlah Permintaan Paten antara Negara-Negara ASEAN & Jepang

International Patent No

Domestic Patent

Negara 2009

2010

2011

2009

2010

2011

1

Indonesia

7

16

13

684

795

777

2

Malaysia

224

350

263

1.263

1.275

1.136

3

Filipina

21

14

21

668

759

822

4

Singapura

593

641

661

750

895

1.056

5

Thailand

20

72

67

2.441

2.452

2.161

6

Vietnam

5

9

18

524

521

493

7

Jepang

29.802

32.150

3.875

303,114

296,970

293,885

Sumber: WIPO dan Kantor Paten Negara Bersangkutan, 2013.

Seperti halnya di Indonesia, secara umum jumlah paten internasional dan paten domestik di negara-negara ASEAN masih tergolong rendah, bahkan apabila jumlah paten internasional dan paten domestik negara-negara ASEAN secara akumulatif dihitung pertahunnya masih lebih rendah dibandingkan dengan Jepang.

Dari data yang ada diperoleh fakta bahwa aplikasi paten yang termasuk rendah, didominasi oleh barangbarang konsumen lainnya, teknik sipil dan furniture, permainan (games). Adapun daftar aplikasi paten Indonesia berdasarkan bidang teknologi yang paling dominan dapat di lihat dalam grafik 3.3 berikut ini.

Grafik3.3. Aplikasi Paten Indonesia Berdasarkan Top Bidang Teknologi (1997 - 2011) Sumber: WIPO Statistic Database, last update 05/2013

54


Rendahnya paten internasional dan paten domestik Indonesia sangat berkaitan dengan beberapa masalah yang dialami dalam pembangunan Iptek di Indonesia. Beberapa masalah tersebut antara lain : keterbatasan sumber daya Iptek, belum berkembangnya budaya Iptek, belum optimalnya media mekanisme intermediasi Iptek, lemahnya sinergi kebijakan Iptek, belum terkaitnya kegiatan riset dengan kegiatan nyata, belum maksimalnya kelembagaan litbang serta masih rendahnya aktivitas riset di perguruan tinggi. Dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan paten domestik Indonesia (Jumlah Paten Terdaftar), Kementerian Riset dan Teknologi memfasilitasi program insentif HKI baik sentra HKI maupun raih HKI tetapi peningkatannya belum signifikan. Dalam mendukung IKU ini, pada tahun 2013, Kementerian Riset dan Teknologi menerima pengajuan proposal sebanyak 22 (dua puluh dua) proposal insentif sentra HKI yang terdiri atas 13 (tiga belas) sentra HKI dalam status pembentukan baru, dan

9 (sembilan) sentra HKI dalam status penguatan. Dari keseluruhan pengusul terdiri dari 19 (sembilan belas) proposal dari perguruan tinggi/universitas baik negeri maupun swasta, 2 (dua) dari lembaga pemerintah non perguruan tinggi/balitbangda serta 1 (satu) berasal dari LSM. Dari 22 (dua puluh dua) proposal tersebut terjaring 10 (sepuluh) pemenang insentif pembentukan sentra HKI dan 5 (lima) pemenang insentif penguatan sentra HKI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 180 /M/Kp/V/2013 tanggal 3 Mei 2013. Sementara itu, untuk insentif Raih HKI, pada tahun 2013 ini terjaring 25 (dua puluh lima) proposal insentif raih HKI, dan yang dinyatakan lolos oleh Tim Penilai adalah sebanyak 15 proposal dengan kategori 13 (tiga belas) rezim paten dan 2 (dua) rezim hak cipta yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 180 /M/Kp/V/2013 tanggal 3 Mei 2013.

Tabel 3.21. Proposal & Penerima Insentif HKI, Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010 sd 2013

Kegiatan

2010

2011

2012

2013

Usulan

Penerima

Usulan

Penerima

Usulan

Penerima

Usulan

Penerima

Insentif Raih HKI

18

12

33

15

40

15

25

15

Insentif Pembentukan Sentra HKI

4

4

15

10

15

10

13

10

Insentif Penguatan Sentra HKI

5

5

10

6

10

5

9

5

Berdasarkan tabel diatas terlihat jelas bahwa tidak terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah pengusul. Hanya insentif raih HKI yang paling banyak diminati pengusul. Sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), memang setiap

tahunnya untuk insentif pembentukan sentra HKI ditetapkan sebanyak 8 (delapan) sentra HKI, sedangkan untuk penguatan sentra HKI ditetapkan sebanyak 5 (lima) sentra HKI. Oleh karena itu, ada hubungan antara jumlah proposal yang difasilitasi dengan jumlah pengusul.

Gambar 3.22. Rapat Evaluasi, Pelatihan Drafting Paten Dan Lisensi Bagi Pengelola Sentra HKI Dalam Rangka Meningkatkan Jumlah Paten Terdaftar


55

56

Tercapainya tingkat peminatan yang baik dari para pengelola hak kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi dan lembaga litbang untuk mengajukan permohonan insentif. Hal ini dapat terlihat dari kualitas proposal yang diajukan oleh para pemohon insentif sentra HKI, baik untuk pembentukan sentra HKI maupun untuk penguatan sentra HKI yang menunjukkan keseriusan pada upaya pembangunan hak kekayaan intelektual. Akan tetapi, keberadaan pengelola HKI di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi belum merefleksikan peran sentra HKI yang diharapkan sebagaimana diamanatkan oleh UU No.18 Th. 2002 pasal 13 dan Peraturan Pelaksanaannya. Mayoritas organisasi induk sentra HKI belum memberikan komitmen untuk menjadikan sentra HKI sebagai bagian yang penting, sehingga menyebabkan delegitimasi bagi pengelola HKI dalam rangka mencapai tujuan organisasinya. Fungsi manajemen HKI belum diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang berorientasi pada pemanfaatan HKI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena mayoritas sentra HKI tidak memiliki wawasan dan kapasitas yang memadai untuk melaksanakan fungsi tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen HKI di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi diperlukan regulasi dan kebijakan yang operasional, sehingga sentra HKI dapat berfungsi optimal. Sementara itu, hasil kualitatif untuk insentif raih HKI adalah tercapainya tingkat peminatan yang cukup tinggi dari kalangan inventor terhadap perolehan insentif, khususnya guna memperoleh perlindungan hukum atas invensi yang dihasilkan para inventor pemohon melalui program insentif hak kekayaan intelektual. Dalam upaya meningkatkan jumlah pendaftaran paten domestik Indonesia, Kementerian Riset dan Teknologi mendorong agar sistem royalti bagi inventor berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diterapkan, sehingga men-

dorong perkembangan jumlah hak paten dan HKI secara nasional. Pemberian penghargaan dalam bentuk royalti kepada inventor adalah hal yang lumrah mengingat suatu karya intelektual lahir atas kerja keras seorang atau sekelompok orang yang mengabdikan dirinya pada ilmu pengetahuan. Dalam konteks inventor berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka terlepas apakah kemampuan yang dimiliki seorang inventor itu adalah berkat pendidikan yang dibiayai oleh negara atau bukan, adalah merupakan hal yang lumrah jika yang bersangkutan dapat menerima imbalan (royalti) dari hasil komersialisasi atas hasil karya penelitiannya. Tentunya sepanjang dapat memberi manfaat ekonomi dan bahkan sangat mungkin menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sistem royalti akan lebih mendorong para peneliti atau perekayasa fokus pada kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi industri. Dengan demikian sekaligus akan mendorong industri pada pemanfaatan hasil-hasil litbang dalam negeri hingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pendapatan pajak negara. Kebutuhan mendesak yang dirasakan oleh lembagalembaga penelitian dan perguruan tinggi negeri adalah turunnya kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang dapat mengakomodasi suatu gagasan tentang perlunya sistem royalti HKI. Dengan demikian akan menjawab tantangan riil yang sedang dihadapi negara dan bangsa Indonesia ketika memasuki era persaingan global. Penerapan sistem royalti, sejatinya bukan saja menyangkut soal peningkatan remunerasi saja, tetapi jauh lebih dari itu sebagai pengakuan dan penghargaan atas hak moral dan ekonomi peneliti/perekayasa/inventor. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut keuangan dan perbendaharaan negara sejatinya harus mengikuti arah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi, dalam hal ini iptek (baca: kekayaan intelektual), bukan sebaliknya.

Penguatan Jaringan Iptek secara berkesinambungan terus dilaksanakan dalam periode waktu 2010-2014. Penguatan jaringan iptek diarahkan untuk memperkokoh Sistem Inovasi Nasional dan Sistem Inovasi Daerah, yang menuntut sinergi antar aktor inovasi, yaitu penyedia Iptek (lembaga litbang dan perguruan tinggi), pengguna Iptek (IKM dan industri), lembaga regulasi (pemerintah pusat dan daerah), serta lembaga penunjang. Jaringan Iptek yang

diperkuat bukan hanya pada level daerah dan nasional, namun juga pada level internasional. Untuk mendorong Sasaran Menguatnya Jaringan Iptek ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang hendak dicapai adalah Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan litbang perusahaan dan Jumlah kerjasama riset internasional. Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan litbang perusahaan ditetapkan sebagai IKU dengan


alasan bahwa kolaborasi riset lembaga litbang dengan litbang perusahaan menunjukkan terwujudnya jaringan serta sinergi antara penyedia dengan pengguna Iptek serta terlaksananya riset bersama. Sementara itu, jumlah kerjasama riset internasional dijadikan sebagai IKU dengan alasan bahwa kemajuan Iptek nasional tidak terlepas dari kontribusi/dukungan komunitas ilmiah internasional.

Oleh karena itu, disadari bahwa untuk meningkatkan kemampuan iptek nasional perlu memperluas jaringan Iptek di level internasional melalui kerjasama riset dengan pihak asing agar terjadi sharing and transfer of knowledge antara peneliti mancanegara dengan peneliti Indonesia. Indikator kinerja, target dan realisasinya pada tahun 2013 dapat digambarkan pada Tabel 3.22 berikut :

Tabel 3.22. Sasaran Menguatnya Jaringan Iptek

Sasaran Strategis Menguatnya Jaringan Iptek

Realisasi

Target Kinerja

Anggaran (Rp.)

Kinerja

(%)

Anggaran (Rp.)

(%)

Jumlah Kolaborasi Riset Lembaga Litbang dengan Litbang Perusahaan

5

136.571.579.000

7

140

133.360.479.555

97,65

Jumlah Kerjasama Riset Internasional

8

3.094.596.000

11

137,50

2.776.311.222

89,71

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis Menguatnya Jaringan Iptek, capaiannya didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja, capaian fisiknya dapat terealisasi bahkan melebihi 100% yaitu: Capaian kinerja IKU 6, Jumlah Kolaborasi riset lembaga litbang dengan litbang perusahaan pada tahun 2013 mencapai 140% dari target 5 terealisasi 7 Kolaborasi Riset. Sementara untuk capaian kinerja IKU 7, Jumlah Kerjasama Riset Internasional diperoleh capaian sebesar 137,50% yaitu dari target 8 terealisasi 11 Kerjasama Riset Internasional. Tercapainya target ini karena Kementerian Riset dan Teknologi terus mendorong kolaborasi riset dalam rangka reduksi tumpang tindih riset dan agar hasilhasil riset dimanfaatkan oleh pengguna. Kementerian

Ristek juga mendorong kerjasama riset internasional untuk meningkatkan jejaring internasional. Adapun dana yang dialokasikan Adapun dialokasikan untuk pencapaian pencapaian kinerja tersebut adalah : kegiatan Pengembangan Jaringan Penyedia dengan Pengguna Iptek semula Rp. 137.284.129.000,setelah revisi menjadi Rp.136.571.579.000,- terealisasi sebesar Rp. 133.360.479.555,- (97,65 %); Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek dengan Internasional semula Rp. 3.813.438.000,- setelah revisi menjadi Rp. 3.094.596.000,terealisasi sebesar Rp. 2.776.311.222,- (89.71%). Perbandingan tingkat capaian tahun 2013 dan target dalam Renstra 2010-2014 dapat diilustrasikan dalam Tabel 3.23.

Tabel 3.23. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2013 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Menguatnya Jaringan Iptek

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2012

Tahun 2013

Capaian Target s/d 2014

T

R

%

T

R

%

T

R

%

Jumlah Kolaborasi riset lembaga litbang dengan litbang perusahaan

Kolaborasi Riset

5

6

120

5

7

140

20

19

95,00

Jumlah Kerjasama Riset Internasional

Kerjasama Riset

8

9

112,50

8

11

137,50

40

48

120,00

Berdasarkan Tabel 3.23 di atas terlihat bahwa capaian IKU Jumlah Kolaborasi riset lembaga litbang dengan litbang perusahaan pada tahun 2013 meningkat sebesar 140% bila dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2012 sebesar 120%. Sementara itu, sampai dengan tahun 2013, bila melihat sasaran jangka menengah sampai dengan tahun 2014, telah dicapai sebesar 95% yaitu 19 dari yang ditargetkan 20 Kolaborasi Riset. Untuk capaian IKU

Kerjasama Riset Internasional, pada tahun 2013 meningkat sebesar 137,50% bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 112,50%. Bila melihat prosentase capaian indikator kinerja sasaran jangka menengah sampai dengan tahun 2014, maka capaian IKU tersebut adalah120%, yaitu sebesar 48 dari yang ditargetkan 40 Kerjasama Riset. Beberapa informasi terkait capaian kinerja IKU dideskripsikan sebagai berikut :


57

IKU 6. Kolaborasi Riset Lembaga Litbang dengan Litbang Perusahaan Kolaborasi riset didefinisikan sebagai bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, dan saling memberikan manfaat. Dengan demikian, kolaborasi riset yang dimaksudkan merupakan kerjasama dan interaksi antara lembaga litbang dalam menjalankan aktivitas riset untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu tujuan kolaborasi agar penggunaan sumberdaya (manusia, sarana-prasarana dan pembiayaan) dapat dilakukan secara efisien dan juga mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kolaborasi riset ini mengindikasikan kerjasama yang berpotensi untuk memberi nilai ekonomi, dan khususnya daya saing industri nasional. Selain itu, lembaga litbang juga semakin profesional dalam mendukung kebutuhan teknologi yang nyata. Bentuk kolaborasi riset adalah berupa konsorsium riset. Kementerian Riset dan Teknologi sesuai dengan fungsi dan kewenangannya berperan aktif dalam membentuk konsorsium. Pembangunan konsorsium riset antara perguruan tinggi dan lembaga litbang dengan litbang perusahaan/industri, merupakan sebuah langkah

lanjutan atau bentuk lain dari langkah nyata memadukan kegiatan riset yang ada di perguruan tinggi dan lembaga litbang yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna teknologi. Keberadaan konsorsium akan menunjang pembentukan sinergi antara Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, dan Industri. Kegiatan ini mendukung salah satu dari tiga konsep strategi utama MP3EI yakni Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek Nasional. Selain itu, terbentuknya konsorsium ini dapat mengatasi permasalahan yang sering diduga sebagai penyebab kurangnya output penelitian, seringnya terjadi duplikasi penelitian dan rendahnya resources sharing antara peneliti maupun lembaga litbang, serta hasil riset yang tidak dimanfaatkan oleh pengguna. Pengokohan konsorsium riset “7 bidang fokus” dan penajaman produk target serta pengikut-sertaan industri/BUMN atau daerah menjadi kunci keberhasilan kolaborasi riset ini yang penting untuk terus dikembangkan. Data jumlah capaian kolaborasi riset lembaga litbang dengan litbang perusahaan dikontribusikan dari berbagai kegiatan pengembangan Pusat Unggulan, Relevansi dan Produktivitas Iptek, dan penguatan jaringan Iptek. Berikut diuraikan rincian jenis kolaborasi/konsorsium yang terbentuk :

Tabel 3.24. Capaian Kinerja Kolaborasi Riset

Bidang Fokus

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Pangan

-

-

-

Energi

-

-

Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut – Sistem Bandulan (PLTGLSB) di Kab. Bangkalan

Prototipe PLTGL-SB 20kW, pengembangan lanjut prototipe sebelumnya.

TIK

-

-

System on chip (SoC) sistem smartcard

Rancang bangun radar pengawas udara

Teknologi varietas sayuran utama

Transportasi

Integrasi teknologi pengembangan Computer Based Interlocking (CBI).

Prototipe CBI yang merupakan bagian terpenting dari sistem persinyalan listrik kereta api.

Prototype CBU dan DMI untuk Automatic Train Protection (ATP) berskala laboratorium Kendaraan multiguna pedesaan

Prototipe Automatic Train Protection (ATP) skala industri

Kesehatan dan Obat

Pengembangan teknik DNA Forensik.

Riset vaksin untuk penyakit influenza H1N1 dan H5N1.

Vaksin hepatitis B, vaksin dengue dan vaksin TB

Protoipe vaksin hepatitis B berbasis protein rekombinan sub-unit Indonesia

Hankam

Perencanaan (roadmapping) roket peluru kendali, rekayasa dan peluncuran Roket D-230 (Dirgantara berjarak tembak 20-30 km).

Roket D-230 kaliber 122 mm, RX-1220 dan RKX-2020 berhasil diluncurkan dengan menggunakan sistem peluncur buatan dalam negeri Truk Gaz.

Prototipe Roket D-230 RX-1220 dan Roket D-230 RX-2020

Penyempurnaan roket model RX-2020

Material Maju

58

2013

-


-

-

Teknologi pemurnian pasir zirkon

Dalam upaya meningkatkan sinergi antar Lembaga Litbang, Perguruan Tinggi dan dunia usaha, meningkatkan produktifitas dan efisiensi litbang serta mengurangi tumpang tindih riset, Kementerian Riset dan Teknologi mendorong pengembangan konsorsium riset/inovasi dengan capaian kinerja yaitu : t1BOHBO Pada bidang ketahanan pangan telah dihasilkan beberapa teknologi, diantaranya pengembangan varietas dan teknologi sayuran utama dan indigenous untuk mendukung ketahanan pangan. Pada bidang fokus pangan tersebut telah dihasilkan proses pengembangan produk turunan sawit, teknologi bibit unggul (padi, kedelai, jagung), teknologi pemanfaatan lahan sub-optimal, teknologi budidaya perikanan (ikan nila, udang), teknologi pakan ternak dan ikan, teknologi penangkapan ikan, teknologi pengembangan pupuk, teknologi pengolahan kelapa sawit, teknik pengawetan makanan, pengendalian hama tanaman, pengembangan sentra kopi, inseminasi sapi, pengembangan model kawasan industri kakao terpadu, pengembangan makroalga dan sebagainya.

Gambar 3.23. Prototipe varietas sayuran utama dan indigenous

Konsorsium pangan ini melibatkan Kementerian Riset & Teknologi, IPB, Kementerian Pertanian, Universitas Negeri Riau, Universitas 45 Makasar dan PT. Mulia Bintang Utama. t&OFSHJ Berbagai riset dan pengembangan dalam bidang energi baru dan terbarukan (EBT) juga telah dilakukan, diantaranya energi angin, energi surya, energi biogas, biofuel, dan sebagainya. Salah satu yang menarik adalah riset dan pengembangan sumber energi dari alga. Pengembangan produksi bioetanol generasi 2 dari Biomassa lignoselulosa yang ramah lingkungan dan tidak bersaing dengan bahan pangan Integrasi. Riset ini dilakukan oleh konsorsium pengembangan produk bioetanol generasi 2 sebagai bahan bakar terbarukan dan co-produk.

Gambar 3.24. Pemanfaatan Limbah Biomassa Industri Kelapa Sawit untuk Produksi Bioetanol Generasi 2 dan Co- Products

Sebagai solusi persoalan kelangkaan listrik di pulau kecil terpencil Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL) yang dapat mengkonversi energi laut (arus, gelombang, gradien suhu permukaan-dasar) menjadi alternatif yang sangat logis. Dengan memanfaatkan hasil inovasi dalam negeri, yaitu sistem konversi energi gelombang sistem bandulan (PLTGL-SB), ITS bersamasama BPPT telah memulai perekayasaan dan penelitian yang semakin menguat untuk menghasilkan prototipe yang dapat membangkitkan listrik. Kegiatan sebelumnya telah berhasil mendemonstrasikan gerakan turun naik gelombang menjadi ayunan bandul bolak-balik. Dengan sentuhan inovasi, gerakan bola-balik bandul tersebut kemudian dikonversikan menjadi gerakan memutar dua roda yang saling bersinergi menjadi putaran satu arah. Sistem ini masih menyisakan kelemahan, yaitu kecepatan rotasi yang dihasilkan tidak konstan dan mengalami titik terendah pada saat titik balik ayunan. Untuk mengatasi hasil tersebut, diuji sistem bandulan horizontal yang memanfaatkan kemiringan platform yang diombangambingkan gelombang sebagai sumber energi potensial terhadap beban bandul yang didesain sedemikian rupa sehingga lengan bandul dapat berputar satu arah sepanjang mendapat goyangan ombak. PLTGL-SB ini bahkan dapat menghasilkan energi dari ombak yang terjadi sepanjang hari di hampir semua pantai. a

b

c

d

Gambar 3.25. Hasil rancang bangun alat apung (ponton tripod) mulai dari simulasi lab (a), perakitan hingga pelepasan, (c) penentuan lokasi uji, hingga (d) uji respon bandulan terhadap alunan ombak


59

Konsorsium EBT ini melibatkan Kementerian Riset & Teknologi, BPPT, LIPI, ITS, ASELI, P.T. GEI, UNSRI, UI, dan BATAN. t5*, Dibidang TIK, juga telah dilakukan riset dan pengembangan terkait radar pengawas udara. Penyediaan radar pengawas udara yang akan diaplikasikan di bandarabandara di Indonesia dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan. Membangun kemampuan dalam negeri dalam pembuatan Radar pengawas udara melalui sinergi antar lembaga/institusi/pihak yang terkait. Konsorsium TIK ini melibatkan Kementerian Riset & Teknologi, LIPI (RCS), ITB, dan PT. INTI.

Gambar 3.27. Perangkat ATP yang dikembangkan : CBU dan DMI

Pada gambar di atas ditunjukkan perangkat ATP yang telah berhasil dikembangkan, yaitu CBU dan DMI skala laboratorium. Komponen-komponen CBU ditempatkan dalam suatu subrack dan pada implementasinya di lapangan akan diletakkan di lokomotif. DMI, sebagai modul interface antara masinis-ATP pada implementasinya akan diletakkan di ruang deskboard kereta. Untuk ATP skala industri, dengan kelengkapan fisik yang dikembangkan adalah : Pengontrol utama ATP atau CBU (Controller on Board Unit), dan Driver Machine Interface (DMI) sebagai media interaksi masinis dengan ATP dan Alarm (Horn). Gambar 3.26. Radar Pengawas Udara

t5SBOTQPSUBTJ Dalam bidang transportasi Kementerian Riset dan Teknologi mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan ATP skala industri yang teruji. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan teknologi Automatic Train Protection (ATP) melalui pendekatan konsorsium untuk mendukung penguatan sistem inovasi teknologi. Diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan peralatan yang dapat membantu industri angkutan transportasi kereta api dalam mengurangi kecelakaan. ATP berfungsi sebagai sistem proteksi pada saat terjadi pelanggaran sinyal yang disebabkan oleh kesalahan masinis dalam merespon isyarat yang disampaikan oleh sinyal atau rambu. Pada saat terjadi pelanggaran tersebut, sistem ATP akan mendeteksi aspek sinyal yang diisyaratkan dan membaca kecepatan kereta api aktual serta membandingkannya dengan kecepatan yang seharusnya sesuai yang dimaksud oleh rambu. Pada saat kecepatan kereta api melebihi batas yang seharusnya, maka ATP akan berfungsi dan melakukan tindakan pengereman secara otomatis.

60


Gambar 3.28.Prototipe ATP Skala Industri

Pada tahun 2013 telah berhasil dikembangkan ATP tahap II, yaitu model inovasi teknologi ATP skala industri yang teruji. Pencapaian fisik model inovasi teknologi ATP skala industri yang teruji yaitu berupa prototipe sistem ATP skala industri. Pengembangan teknologi keselamatan kereta api dilakukan secara konsorsium yang melibatkan Kementerian

Ristek, Kemenhub, PT.LEN, ITB, ITS dan BPPT. Untuk pengembangan ATP ini difokuskan pada peralatan CBU (Central Board Unit) dan DMI (Driver Machine Interface). t,FTFIBUBOEBO0CBU Konsorsium bidang kesehatan dan obat dimaksudkan untuk mencari solusi permasalahan peningkatan kesehatan nasional melalui riset dan pengembangan teknologi yaitu : 1) pengembangan vaksin hepatitis B, 2) vaksin dengue, dan 3) vaksin TB. Dalam roadmap Riset Vaksin TB, tahun 2012-2013 ditekankan tentang kegiatan riset dasar untuk penyiapan antigen dan uji imunogenitas. Dalam riset vaksin TB telah berhasil dilakukan identifikasi isolat klinik M.tuberculosis Beijing dan Non-Beijing yang selanjutnya digunakan sebagai dasar (template) pembuatan antigen. Antigen yang telah berhasil diproduksi dalam skala laboratorium berbagai antigen terkait (Esat6, Cfp10, Rv2430, Rv1734, dan fusi Esat6 - Mtb32c) yang siap melewati uji imunogenitas. Pada tahun 2013 konsorsium bidang kesehatan dan obat menghasilkan desain dan konstruksi gen pengkode protein subunit rekombinan yang telah dirintis sejak tahun 2012. Fokus penelitian dititikberatkan pada beberapa hal sebagai berikut: 1) Tahap deteksi, isolasi, dan karakterisasi molekuler gen Pre-S2 Hepatitis B dalam rangka persiapan target gen untuk vaksin Hepatitis B generasi ketiga, 2) Konstruksi rekombinan M dan L-HbsAg pada pAO815 di Escherichia coli, 3) Produksi S-HBsAg dalam Pichia pastoris melalui optimasi ekspresi dan kultivasi, 4) Purifikasi S-HBsAg hasil ekspresi di Pichia pastoris dan karakteristik awal dari protein yang dihasilkan dan 5) Konstruksi mutan delesi Hansenula polymorpha untuk ekspresi rekombinan HBsAg. Sasaran luaran yang ditargetkan adalah tersedianya konstruksi gen pengkode protein subunit rekombinan kandidat vaksin Hepatitis B yang siap diserap oleh industri. Vaksin yang dikembangkan akan meningkatkan kemandirian Indonesia dalam menghadapi Hepatitis. Selain itu, produksi vaksin Hepatitis B memiliki potensi keuntungan ekonomi karena dapat dipasarkan di dalam dan luar negeri.

Gambar 3.29. Prototipe vaksin hepatitis B; Kultivasi Hansenulla polymorpha dan pembuatan mutan untuk transformasi

Konsorsium kesehatan & obat ini melibatkan Kementerian Riset dan Teknologi, UGM, UI, UNPAD, ITB, UNAIR, UNHAS, Balitbangkes, P.T. Biofarma, LBM Eijkman, LIPI, BPPT, dan Universitas Al-Azhar. t)BOLBN Kegiatan konsorsium di bidang hankam ini merupakan kegiatan tahun jamak. Sesuai dengan tugas pokok fungsinya, Kementerian Riset dan Teknologi melakukan koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi pertahanan dan keamanan, melalui kerja sinergi dengan Kementerian Pertahanan, Lembaga penelitian pengembangan yaitu BPPT dan Lapan, Perguruan Tinggi (ITB, ITS, PENS, UGM), serta BUMN yaitu PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad. Konsorsium diarahkan sebagai bentuk dukungan teknologi untuk revitalisasi pertahanan, pembiayaan pembuatan RX-1220 (RHan-122B) sudah dialokasikan di Balitbang Kementerian Pertahanan. Pada tahun 2013 dilakukan penyempurnaan roket model RX-2020 dan upgrade alutsista dengan mengadopsi perangkat lunak radar tracking untuk Combat Management System (CMS), Remote Controlled Weapon System (RCWS), roket EDF RXEDF-100, ballistic Computer, serta freeze design roket 3-digit menjadi fokus konsorsium. Saat ini melalui Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), ada 5 (lima) program nasional yang telah ditetapkan untuk dikembangkan, yaitu roket/rudal, pesawat tempur, kapal selam, radar, dan industri propelan. Pengembangan teknologi alutsista, di antaranya roket, pesawat tempur, dan kapal selam, dapat memberikan beberapa keuntungan di antaranya sebagai berikut : - Kemandirian penyebaran dan pemerataan informasi antar wilayah Republik Indonesia, pertahanan nasional dan pemanfaatan pemeliharaan sumber daya alam melalui pengembangan roket pengorbit satelit (RPS) untuk satelit komunikasi, satelit penginderaan jarak jauh dan satelit untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional. - Kemandirian pertahanan nasional melalui aplikasi roket untuk persenjataan, baik roket balistik maupun roket kendali. - Dukungan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemanfaatan potensi industri dalam negeri dan diseminasi teknologi roket serta pemanfaatan sumber daya yang memiliki kemampuan dalam pengembangan pesawat tempur dan kapal selam ke industri. - Percepatan pengembangan bidang-bidang selain roket melalui pemanfaatan roket dan diseminasi teknologi peroketan untuk keperluan ilmiah, sipil dan yang lainnya


61

Gambar 3.32. Proses Pengolahan Pasir Zirkon

Gambar 3.30. Prototipe roket model RX-2020 saat diluncurkan tanggal 27 Agustus 2013 di Pameungpeuk. Roket ini memiliki daya jangkau lebih jauh daripada prototipe sebelumnya RX-1202

t.BUFSJBM.BKV Riset dan pengembangan juga dilakukan dalam bidang material maju, diantaranya adalah bahan magnet, material piezo elektrik, nano partikel, dan sebagainya. Salah satu yang menarik adalah pengembangan nano partikel untuk pemanfaatan pasir zirkon. Seperti diketahui, pasir zirkon yang termasuk kategori mineral gelas ini telah menemukan tempatnya dalam berbagai aplikasi untuk industri di seluruh dunia. Mulai dari keramik dan ubin tahan api untuk berbagai aplikasi teknologi tinggi. Pengembangan material maju ini melibatkan Kementerian Riset dan Teknologi, UNS, BPPT, BATAN, dan ITB.

Dengan terwujudnya kolaborasi riset lembaga litbang dengan litbang perusahaan, dampak yang dihasilkan adalah terjadinya sinergi antara lembaga litbang dengan industri, sehingga menciptakan riset yang sesuai kebutuhan pasar dan langsung menjawab permasalahan yang dihadapi oleh industri, serta terjadinya optimalisasi sumberdaya riset (biaya, peralatan dan SDM) karena terjadinya resource sharing diantara pihak-pihak yang telibat dalam kolaborasi tersebut. Dampak dari dihasilkannya produk riset oleh konsorsium antara lain adalah : meningkatnya kapasitas lembaga litbang nasional (academic excellent), terwujudnya kemandirian nasional dalam teknologi strategis (social impact), serta meningkatnya TKDN dalam produk industri yang menguasai hajat hidup orang banyak dan Penghematan devisa dengan menurunnya impor teknologi (economic impact).

Gambar 3.31. Penguasaan teknologi material maju dengan memanfaatkan karakteristiknya terutama ketahanan terhadap temperatur tinggi untuk aplikasi pada struktur nosel roket pertahanan nasional

IKU 7. Kerjasama Riset Internasional Salah satu Indikator Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi adalah jumlah kerjasama riset internasional lemlitbang secara nasional, dimana kerjasama penelitian yang dilakukan dengan pihak asing dimaksudkan untuk meningkatkan jejaring internasional dan berkolaborasi dalam melakukan penelitian dan publikasi penelitian pada jurnal yang bereputasi internasional. Pada saatnya diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas penelitian dan jumlah publikasi hasil penelitian para peneliti Indonesia dalam jurnal ilmiah internasional. Manfaat yang diharapkan adalah terjalinnya jejaring penelitian (network) yang lebih luas dan komunikasi yang lebih intens antara para pakar Indonesia dengan pakar di

62


luar negeri. Selain itu, kerjasama internasional ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah publikasi para peneliti Indonesia dalam jurnal ilmiah bereputasi internasional secara signifikan, sehingga dapat meningkatkan reputasi Indonesia dan para intelektual Indonesia di dunia internasional. Selama tahun 2013, Kementerian Riset dan Teknologi telah berhasil memfasilitasi berbagai kegiatan kerjasama riset internasional. Terdapat 11 kerjasama riset internasional yang dilakukan sepanjang tahun 2013, dari 8 kerjasama yang ditargetkan, baik yang bersifat baru maupun lanjutan. Kerjasama riset tersebut meliputi :

1. 2 (dua) buah kerjasama riset antara dengan Jepang, yakni : a. Integrated Study on Mitigation of Multimodal Disaster caused by Ejection of Volcanic Products yang merupakan kerjasama antara Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral dengan Sakurajima Volcano Observatory, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, Jepang. Kolaborasi riset akan berlangsung selama 6 (enam) tahun, dan bertujuan untuk mengembangkan sistem yang terintegrasi dalam rangka mengurangi bencana yang diakibatkan oleh letusan gunung api. b. Development of a Model System for Fluidized Bed Catalytic Gasification of Biomass Wastes and Following Liquid Fuel Production in Indonesia, yang merupakan kerjasama antara Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan Environmental and Chemical Engineering Division, Graduate School of Engineering, Gunma University, Jepang. Kolaborasi riset akan berlangsung selama 5 (lima) tahun, dan bertujuan untuk mengembangkan sistem model gasifikasi biomassa katalitik yang terbuang dan memproduksi bahan bakar cair yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia. 2. 1 (satu) kerjasama riset antara Indonesia dengan China, yakni kerjasama ilmiah dalam hal “Peningkatan Persentase Buah dan Kandungan Minyak Jarak Pagar (Jatropha Curcas) melalui Mutasi Gen dan Pemetaan Gen (QTL) Pengendali Produksi Buah dan Minyak”, antara Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan Yunan Academy of Forestry of China. Kerjasama ini didukung dari insentif riset SINas selama 1 (satu) tahun, yang bertujuan untuk meningkatkan kandungan minyak pada jarak pagar yang berguna untuk produksi biogas. 3. 1 (satu) kerjasama E-Asia Joint Research Program. Forum e-Asia adalah forum yang diusulkan oleh Jepang, yaitu oleh MEXT bekerjasama dengan Japan Science and Technology (JST) guna mempertemukan para peneliti di negara-negara Asia khususnya ASEAN dengan Australia, Selandia Baru, India, dan Jepang sendiri. Kedepannya akan mengikutsertakan Amerika Serikat, Perancis dan China. Forum ini bertujuan membentuk kerjasama iptek yang solid di wilayah Asia Timur dan menjadikan regional Asia Timur sebagai Science and Innovation Area yang mampu menjawab tantangan serta permasalahan global. Bidang kerjasama penelitian dalam e-Asia ada 4 (empat) yaitu: Plant Science, Disaster Prevention, Nanotechnology & Material Sciences, dan

Infectious Deseases. Pada tahun 2013, telah terjalin kerjasama di bidang Disaster Prevention dengan judul : “Aplikasi Wireless Sensor Network untuk Deteksi Longsor dan Banjir Bandang serta Sistem Monitoring Data Berbasis Satelit”, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University Department of Architecture, Yangon Technological University, Myanmar. Kerjasama ini juga didukung dari insentif SINas selama 1 (satu) tahun, yang bertujuan untuk mengembangkan alat sensor guna peringatan dini terhadap longsor dan banjir bandang.

Gambar 3.33. Prof. Dr. Ir. Gusti M. Hatta, MSi, Minister for Research and Technology, opened the 2nd APEC PPSTI meeting in Medan, 1 July 2013

4. 1 (satu) kerjasama APEC PPSTI.Kementerian Ristek sebagai vocal point Policy Partnership on Science, Technology and Innovation pada forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC PPSTI) telah berhasil mendorong terjadinya kerjasama penelitian tentang “Development of Bioenergy Crops as Renewable Energy Sources for APEC Economies (PPSTI 07 2013A)” antara Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Indonesia dengan 7 (tujuh) negara Ekonomi, yaitu Australia, China, Malaysia, Philippines, Korea, Thailand and Viet Nam. Kerjasama proyek APEC ini akan akan diimplementasikan pada periode Januari 2014 – Desember 2014 dan bertujuan untuk mengembangkan pemuliaan tanaman dan agronomi yang cocok untuk meningkatkan bioenergi di negara masing-masing.

Gambar 3.34. Penandatanganan Pengaturan Iptek Indonesia - Perancis untuk Program Nusantara (Mobility Program) Program)


63

5. Sebanyak 6 (enam) kerjasama riset Program Nusantara antara Indonesia dengan Perancis, yakni: a. Kerjasama antara UGM dengan CIRAD, TA A17/A Campus International de Baillarguet UMR Intertryp (UMR 17 dengan topik riset , “Characterizing Emerging Mosquito-borne Infectious Diseases cemid (CEMID)” Riset ini memfokuskan penelitian pada nyamuk yang membawa penyakit khususnya penyakit lymphatic filariasis dan chikungunya. Tujuan dasarnya adalah untuk memahami dinamika evolusi populasi pathogen dan populasi insekta yang berhubungan dengan evolusi lingkungan hidup manusia pada area yang endemik. Kegiatan riset ini akan mengoleksi, menganalisis dan mengidentifikasi microfilaria dari nyamuk pembawa penyakit dan identifikasi dari populasi nyamuk yang terlibat dalam penyebarannya dan untuk mengkarakteristik mekanisme yang terlibat dalam penyebaran virus chikungunya oleh nyamuk. b. Kerja sama antara UNS dengan University of Limoges, dengan tema riset, “Why are loans to micro, small, and medium enterprises in Indonesia so expensive? Do regional characteristics matter?” Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam memperoleh kredit dari institusi keuangan formal dan non-formal. Penelitian ini juga mencari pemicu tingginya tingkat bunga kredit yang dibebankan kepada UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis terkait dengan; (1) faktor-faktor yang menjadi penentu tingkat bunga pinjaman ke UMKM baik dari perspektif debitur maupun kreditur, (2) menguji apakah faktor kepemilikan bank, dan karakteristik bank mempengaruhi tingkat bunga pinjaman kepada UMKM, (3) menginvestigasi pengaruh karakteristik daerah (yang terdiri dari tingkat kompetisi bank daerah, kondisi ekonomi daerah, stabilitas politik, lokasi dan tata kelola pemerintah daerah) terhadap tingkat bunga pinjaman kepada UMKM. c. Kerjasama antara (IPB) dengan Universite Pierre et Marie Curie (UPMC) - Paris 6 dengan topik riset “Turbulent mixing generated by the internal tide in the Indonesian Archipelago and its impact on regional climate” bekerjasama dengan Penelitian dimaksudkan untuk mempelajari dampak dari keadaan cuaca yang tidak menentu (turbulent) yang diakibatkan oleh gelombang laut di kepulauan Indonesia terhadap keadaan iklim di sekitarnya sehingga akan sangat bermanfaat untuk memprediksi iklim bagi kepentingan kegiatan pertanian. d. Kerjasama antara Univ. Muhammadyah Purwokerto

64


dengan IRD-CIRAD-INRA-SUPAGRO Universite Montpellier II dengan topik riset “Development of molecular early detection technique to support seedling production and germplasm conservation of Indonesian elite coconut type ‘kopyor”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan bibit dengan cara mengeksplorasi komplementari pendekatan DNA untuk menganalisa mekanisme molecular yang mengatur penurunan bibit (mutants) kopyor dalam kelapa. Seperti diketahui, Kelapa Kopyor sangat sulit tumbuh atau sulit diperoleh dibandingkan dengan kelapa yang biasa, padahal secara ekonomis usaha penanaman kelapa kopyor sangat menguntungkan bagi petani karena harganya sangat mahal. e. Kerjasama riset antara UGM dengan Biologie, médecine, santé, LCC-CNRS dengan topik riset “Antimalarial and anticancer natural molecule” . Tujuan dari riset ini adalah untuk mengisolasi kompoun aktif alami dari tanaman obat hutan tropis yang secara tradisional dipakai sebagai obat malaria dan kanker oleh suku Dayak di Kalimantan Barat. Penelitian ini menjadi sangat penting karena Malaria dan kanker terus menerus menjadi problem kesehatan di dunia. Problem dalam penanganan malaria adalah resistensi malaria parasit terutama plasmodium falciparum terhadap obat antimalaria yang ada, sedangkan masalah dalam penanganan kanker adalah resistensi terhadap molekul antikanker, disamping efek samping dari obat-obatan. f. Kerja sama antara Puslit Kopi & Kakao Jember dengan Department Performance of Tropical Production and Processing systems, CIRAD. Topik kerjasama dari riset ini “Study on Vascular Streak Dieback Disease in Cocoa Using Nanotechnology Instrument as a Base Component to Control”. Saat ini masalah utama yang sering dihadapi tanaman coklat (cacao) adalah penyakit vascular streak dieback (VSD) yang disebabkan oleh Oncobasidium theobromae. VSD berpotensi untuk merusak produksi cacao Indonesia jika tidak diawasi (dikontrol) secara serius. Karena itu, dari riset ini diharapkan dapat diketahui karakteristik morfologi dan fisiologi dari tanaman yang resisten terhadap VSD sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk menyeleksi bibit yang resisten. Secara umum Kementerian Riset dan Teknologi telah berhasil melaksanakan dan mengembangkan Diplomasi Internasional bidang Iptek dan Inovasi secara intensif sejak satu dekade terakhir. Tantangan global, perubahan iklim, dinamika perkembangan lingkungan Iptek dan Inovasi di Indonesia telah mendorong komunitas Iptek dan Inovasi (IPTEKIN) Indonesia untuk meningkatkan kerjasamanya

dengan mitra asing dengan berbasis pada minat bersama dan ‘mutualunderstanding’, serta penyusunan mitra comprehensive (comprehensive partnership), yang menekankan equal treatment dalam segala aspek. Kerjasama Internasional yang dicapai baik dalam lingkup bilateral, regional dam multilateral, pada tahun 2013 ini juga tidak terlepas dari adanya dukungan insentif SINas dan program Mobility yaitu program untuk pertukaran/kunjungan para peneliti baik dari luar negeri atau peneliti Indonesia ke luar negeri melalui kerjasama ilmiah. Program Mobility ini dimaksudkan hanya sebagai sarana awal untuk membuka akses internasional bagi para peneliti atau ilmuwan Indonesia dalam forum-forum ilmiah internasional. Setelah kegiatan berlangsung, diharapkan kerjasama antara peneliti atau ilmuwan Indonesia dengan mitranya di luar negeri akan terus berlanjut dan berkembang. Keuntungan dari kerjasama internasional yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Proses transfer of technology, exchange of expertise, dan networking establishment yang pada akhirnya terjadi peningkatan capacity building para peneliti Indonesia. 2. Ikut berkontribusi dalam publikasi internasional melalui tulisan-tulisan peneliti baik secara individu maupun secara tim (joint publication). Sebagai contoh kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan

Penguasaan iptek melalui riset dan pengembangan (litbang), perekayasaan serta pemanfaatan iptek nasional telah dan terus akan digulirkan pemerintah,meskipun jika dibandingkan dengan laju peningkatan litbang negara lain, harus diakui bahwa capaian kita masih lemah. Oleh karena itu, kontribusi litbang iptek bagi percepatan pencapaian tujuan negara masih harus ditingkatkan. Tuntutan masyarakat agar kegiatan penelitian di lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) dapat menghasilkan kontribusi yang konkrit bagi masyarakat khususnya dunia usaha menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan iptek saat ini. Namun, tidak mudah untuk mendorong perkembangan iptek sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan globalisasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi permasalahan pokok, antara lain masih rendahnya produktivitas Iptek di kalangan industri. Hal ini diindikasikan oleh masih lemahnya minat dan kontribusi kalangan industri dalam pembangunan iptek nasional, baik keterlibatan dalam riset

IRD-CIRAD-INRA-SUPAGRO I R D - C I R A D - I N R A - S U PAGR OUniversite Universite Montpellier Montpellier II. Ditargetkan hingga 2014, dua buah paper akan dipublikasikan di Jurnal Internasional salah satunya dengan judul “Ex vitro root induction to support seedling production and germplasm conservation of Kopyor coconut” yang kini dalam proses editing. 3. Terjadinya pertukaran informasi dan pengalaman dalam penyelesaian masalah masalah global dan nasional serta pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan daya saing masyarakat dalam bidang/topik yang dikerjasamakan. 4. Kolaborasi Penyedia teknologi (dalam dan luar negeri) dapat berkontribusi dalam membantu pengguna teknologi dalam mewujudkan teknologi tepat guna (TTG). Sebagai contoh membantu petani dalam penyediaan bibit kelapa kopyor yang dihasilkan dari kerjasama riset antara Universitas Muhammadyah Purwokerto dengan Universite Montpellier II. Secara spesifik hasil kerjasama ini telah menghasilkan bibit kelapa kopyor yang unggul dan sudah dibudidayakan sebagai calon induk kelapa Kopyor yang unggul oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong, Papua Barat. Di Purwokerto sendiri, telah tersedia kebun bibit sebanyak 400 pohon dimana diharapkan akan mulai menghasilkan buah untuk tujuan komersial.

maupun pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi ditujukan pada upaya untuk menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Inovasi Nasional (SINas) serta meningkatkan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Salah satu bukti keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini adalah terlaksanananya kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, industri dan masyarakat serta terbentuknya keunggulan akademik (academic excellence) dengan dihasilkannya Artikel Jurnal Sains dan Teknik/Publikasi Ilmiah.Oleh karena itu, artikel Jurnal Sains dan Teknik/Publikasi Ilmiah ditetapkan sebagai IKU untuk menggambarkan peningkatan produktivitas litbang. Indikator kinerja, target dan realisasinya pada tahun 2013 dapat digambarkan pada Tabel 3.25 berikut:


65

Tabel 3.25. Sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


Artikel Jurnal Sains dan Teknik

Target Kinerja 40

Anggaran (Rp.) 122.247.630.000

Sasaran Strategis Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Libang Iptek, capaiannya didukung oleh indikator kinerja IKU 8, Artikel Jurnal Sains dan Teknik pada tahun 2013 mencapai 735% dari target 40 terealisasi 294 Artikel. Adapun dana yang dialokasikan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah: kegiatan Insentif Riset SINas dan

Realisasi Kinerja 294

(%)

Anggaran (Rp.)

735

119.608.843.168

(%) 97,84

Peningkatan Litbang Iptek Unggulan bidang Kesehatan semula Rp. 125.658.022.000,- setelah revisi menjadi Rp. 122.247.630.000,- terealisasi sebesar Rp. 119.608.843.168,(97,84 %). Perbandingan dengan tingkat capaian tahun 2013 dan target dalam Renstra 2010-2014 dapat diilustrasikan dalam Tabel 3.26.

Tabel 3.26. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2013 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014Meningkatnya Relevansi dan ProduktivitasLibang Iptek

Indikator Kinerja Artikel Jurnal Sains dan Teknik

Satuan Artikel/ Publikasi Ilmiah

Tahun 2012

Tahun 2013


T

R

%

T

R

%

T

R

%

40

157

393

40

294

735

200

670

335

Berdasarkan Tabel 3.26 di atas terlihat bahwa target kinerja tahun 2013 untuk Publikasi Ilmiah dengan target 40 publikasi terealisasi 294 publikasi atau 735% dari target yang telah ditentukan, meningkat bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2012 sebesar 393%. Prosentase Tingkat Capaian Kumulatif 2010 s.d 2013 terhadap Target 2014 adalah 335%. Kinerja ini dicapai dari sasaran strategis

paket Insentif Riset SINas. Jumlah Artikel Jurnal Sains dan Teknik ini telah mendorong peningkatan jumlah Publikasi Ilmiah secara nasional dan internasional yang dilakukan oleh peneliti dari Indonesia. Beberapa informasi terkait capaian kinerja IKU dideskripsikan sebagai berikut :

IKU 8. Artikel Jurnal SAINS dan Teknik Dalam rangka mendorong produktivitas iptek, Kementerian Riset dan Teknologi mendorong terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, industri, dan masyarakat, serta terbentuknya keunggulan akademik (academic excellence) dengan dihasilkannya Artikel Jurnal Sains dan Teknik.

Sejalan dengan itu, Kementerian Riset dan Teknologi menetapkan kebijakan iptek nasional, serta mewujudkan pencapaian sasaran meningkatnya relevansi dan produktivitas iptek dengan menetapkan indikator kinerja utama yang hendak dicapai berupa “Jumlah Artikel Jurnal Sains dan Teknik”.

Tabel 3.27.Artikel Jurnal Sains Dan Teknik

No

66

Artikel Jurnal

1.

Artikel Jurnal Sains Dan Teknik (hasil Insentif SINas Ristek)

2.

Artikel Jurnal Sains Dan Teknik Nasional (yang tercatat di SCImago)

3.

Kontribusi IKU Ristek terhadap nasional (%)


2010

2011

2012

2013

78

141

157

294

2.196

2.910

3.132

-

3,6

4,8

5,0

-

Grafik 3.4. Trend Perkembangan Artikel Jurnal Sains dan Teknologi Dampak Instrumen Kebijakan Insentif Nasionas (SINas) Kementerian Riset dan Teknologi

Kontribusi publisitas hasil Insentif Sinas Kementerian Riset dan Teknologi terhadap publisitas artikel jurnal sains dan teknik nasional yang tercatat dalam data SCImago Journal & Country Rank (citable documents) pada tahun 2010, 2011, dan 2012 masing-masing sebesar 3,6%, 4,8%, dan 5,0%. Untuk tahun 2013, belum dapat diukur

karena data pembanding resmi SCOPUS/SCImago belum diterbitkan (publikasi data survey SCImago selalu mundur setahun). Pada kurun waktu 2010-2012 kenaikan publisitas artikel sebagai dampak langsung IKU Kementerian Ristek sejalan dengan publisitas artikel jurnal sains & teknik secara nasional yang mengalami kenaikan.

Grafik 3.5. Trend Perkembangan Artikel Sains dan Teknologi Indonesia yang tercatat di SCOPUS/SCImago Journal & Country Rank

Grafik 3.6. Trend Perkembangan Persentase Kontribusi Artikel Sains dan Teknologi Riset Insentif SINas terhadap SCOPUS/SCImago Journal & Country Rank

Trend kenaikan artikel jurnal sains & teknik yang dihasilkan dari kebijakan insentif SINas Kementerian Ristek merupakan dampak langsung dari kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi yang mewajibkan setiap penerima dana Insentif SINas untuk mempublikasikan hasil riset terkait di jurnal baik tingkat nasional maupun internasional yang tertuang kontrak Kerjasama antara Kementerian Riset dan Teknologi dengan Lembaga Pelaksana Insentif sebagai amanah dalam PP No. 20 tahun 2005. Diharapkan kebijakan

serupa dapat diimplementasikan di institusi litbang secara nasional, sehingga terjadi peningkatan publisitas yang signifikan dengan indikator kenaikan tercatat di SCOPUS/ SCImago atau sumber lainnya yang terakreditasi seperti terlihat pada tabel dibawah ini, dimana peringkat artikel jurnal sains dan teknik Indonesia di tingkat ASEAN pada tahun 2010-2012 masih dibawah Malaysia, Singapura dan Thailand.


67

Tabel 3.28. Peringkat artikel jurnal sains dan teknik di ASEAN

Negara

2010

2011

2012

Jumlah

Rangking

Jumlah

Rangking

Jumlah

Rangking

Malaysia

14.871

28

19.431

23

20.134

23

Singapura

13.853

33

14.441

33

15.085

32

Thailand

9.071

40

17.810

41

10.213

42

Indonesia

2.196

58

2.910

56

3.132

57

Vietnam

1.950

63

2.155

62

2.720

59

Filipina

1.138

70

1.432

69

1.327

70

Kamboja

171

123

184

124

212

122

Laos

120

131

146

129

184

126

Brunei

99

135

124

128

184

124

Myanmar

106

139

156

126

103

143

Sumber: SCImago Journal & Country Rank (Data 2013 belum dipublikasi)

68

Publikasi ilmiah ini dimanfaatkan untuk penyebaran informasi hasil kegiatan riset iptek yang diharapkan diacu oleh pemangku kepentingan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas riset iptek di bidang yang terkait. Dengan adanya publikasi ilmiah dapat dihindari duplikasi penelitian. Peningkatan jumlah publikasi

mengindikasikan secara langsung terjadinya peningkatan aktivitas riset iptek di seluruh institusi litbang secara Nasional. Publikasi ini akan dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk penyusunan Jakstranas Iptek 2015-2019 dan ARN 2015-2019.

Pendayagunaan iptek dalam berbagai bidang pembangunan ditujukan untuk percepatan pencapaian tujuan nasional, yakni dalam bidang hankam, kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan pengokohan daya saing ekonomi. Kita menyadari bahwa pembangunan iptek masih belum menampilkan kinerja yang maksimal dalam proses pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan litbang tidak dapat dipisahkan dari pendayagunaannya ke dalam pembangunan nasional secara riil. Kemampuan litbang kita akan meningkat apabila hasilnya didayagunakan secara maksimal, dan sebaliknya pendayagunaan hasil litbang juga akan mengalami stagnasi apabila kemampuan litbang kita tidak meningkat. Upaya pendayagunaan hasil riset secara optimal menjadi kunci terintegrasinya iptek ke dalam proses pembangunan nasional. Pada kondisi ini makna Sistem Inovasi Nasional (SINas) menjadi penting dan strategis. Kementerian Riset dan Teknologi menetapkan Sasaran “Meningkatnya Pendayagunaan Iptek” dengan indikator

yang hendak dicapai yaitu 1) Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri, 2) Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat, 3) Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional untuk national security. Penetapan indikator tersebut sebagai upaya Kementerian Riset dan Teknologi mendorong hasilhasil riset lembaga litbang iptek dan perguruan tinggi agar dimanfaatkan oleh pengguna yaitu industri, masyarakat dan untuk national security. Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri, masyarakat, dan national security diukur berdasarkan pemanfaatan teknologi di industri, masyarakat dan national security. Adapun indikator kinerja diukur dengan membandingkan antara target dan hasil capaian kegiatan, serta melihat dampak sosial maupun ekonomi bagi pengguna teknologi. Indikator kinerja, target dan realisasinya pada tahun 2013 dapat digambarkan pada Tabel 3.29 berikut :


Tabel 3.29. Sasaran Meningkatnya Pendayagunaan Iptek

Sasaran Strategis Meningkatnya Pendayagunaan Iptek

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Anggaran (Rp.)

6

90.723.750.000

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri, masyarakat dan national security

Sasaran Strategis Meningkatnya Pendayagunaan Iptek, capaiannya didukung oleh indikator kinerja Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri, masyarakat dan national security, yang realisasi fisiknya dapat terealisasi bahkan melebihi 100% yaitu 166,67%, dari target 6 terealisasi 10 Teknologi. Adapun dana yang dialokasikan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah kegiatan Pendayagunaan

Realisasi Kinerja

(%)

Anggaran (Rp.)

(%)

10

166,67

55.549.677.549

61,23

dan Kebutuhan Iptek Masyarakat, Iptek Strategis dan Iptek Industri Kecil dan Menegah (IKM) semula Rp. 50.983.106.000,- setelah revisi menjadi Rp. 90.723.750.000,(termasuk APBN-P) terealisasi sebesar Rp. 55.549.677.548,(61,23 %). Bila dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2013 dan target dalam Renstra 2010-2014 dapat diilustrasikan dalam Tabel 3.30.

Tabel 3.30. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2013 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Meningkatnya Pendayagunaan Iptek

Indikator Kinerja

Tahun 2012

Satuan

Tahun 2013


T

R

%

T

R

%

T

R

%


Teknologi

2

2

100

2

4

200

104

104

100

Jumlah Pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat

Teknologi

2

2

100

2

4

200

42

42

100

Jumlah Pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional untuk national security

Teknologi

2

2

100

2

2

100

12

10

83,33

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk Indikator Kinerja Utama sasaran Meningkatnya Pendayagunaan Iptek yaitu : 1. Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 200%, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 100%. Sementara itu, bila dilihat secara kumulatif sampai dengan tahun 2013 capaian kinerja IKU sudah mencapai 104 teknologi atau 100% bila dibandingkan target tahun 2014; 2. Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 200%, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 100%. Secara kumulatif sampai dengan tahun 2013 capaian kinerja IKU sudah mencapai 42 teknologi

atau 100% bila dibandingkan dengan target tahun 2014; 3. Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional untuk national security capaian kinerja tahun 2013 sebesar 100%, sama dengan capaian kinerja tahun 2012. Sedangkan secara kumulatif, sampai dengan tahun 2013 sudah mencapai 10 teknologi atau 83,33% bila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 12 teknologi. Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam kaitan pencapaian sasaran antara lain intermediasi iptek, konsorsium riset, insentif riset, peningkatan inovasi dan kreativitas pemuda, diseminasi teknologi spesifik lokasi serta berbagai kegiatan lainnya. Kinerja capaian tersebut sebagai berikut:


69

Tabel 3.31. Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang Nasional

No.

Pemanfaatan Hasil Riset

2011

2012

2013

1.

Industri

Teknologi Alat Penghancur Jarum Suntik Pengembangan Bibit Sapi Unggul Nasional

Teknologi Pengembangan Bibit Sapi Unggul Nasional Mesin Nano Partikel

Teknologi Mesin RUSNAS 500 cc Teknologi home purifier water berbasis membran dan bahan hollow fibre Teknologi Pigmen Besi Oksida dari Pasir Besi Teknologi Brown Coal

2.

Masyarakat

Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid, Pandansimo Teknologi Perangkat Lunak Berbasis OSS

Teknologi pengembangan kawasan peternakan terpadu Teknologi alternatif untuk mengatasi kesulitan air di Tepus, Gunung Kidul

Teknologi IPAT-BO untuk tanaman padi Teknologi Pipanisasi Air Bersih Teknologi Inseminasi Buatan (IB) pada Kambing Teknologi Penerangan Jalan Umum Solar Sell

3.

National Security

PLTS dan PLTB di Pulau Marampit National Security (e-KTP)

Teknologi Roket untuk bidang Hankam Teknologi Mitigasi Bencana Banjir dan Longsor

Teknologi Open Source Software (OSS)untuk pengamanan data Teknologi Proses Fixed Bed untuk Mendukung Desa Mandiri Energi

IKU 9. Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang Nasional di Industri Pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di Industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, mendorong tumbuhnya industri nasional serta meningkatkan kontribusi iptek nasional dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini ada anggapan di kalangan calon pengguna (industri) bahwa teknologi baru yang dikembangkan lembaga litbang belum teruji dengan baik, kesenjangan pengetahuan (knowledge gap), biaya terlalu tinggi, risiko permintaan, kemitraan, risiko ekonomi, serta kurangnya personil yang berkualitas. Permasalahan lain adalah kesesuaian antara ilmu dan teknologi yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga litbang dengan

ilmu dan teknologi yang dibutuhkan oleh pengguna masih rendah. Untuk itu, Kementerian Riset dan Teknologi berinisiatif mengembangkan suatu lembaga intermediasi yaitu Business Technology Center (BTC) yang tersebar di berbagai daerah dan Business Innovation Center (BIC). Keberadaan lembaga intermediasi ini dimaksudkan untuk menjembatani komunikasi dan intermediasi antara lembaga litbang dengan dunia industri dengan harapan agar terjadi komunikasi timbal balik antara para peneliti dan pelaku industri. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2013 terkait dengan pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri adalah :

Tabel 3.32. Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang Nasional di Industri tahun 2013

No.

70

Teknologi

Penghasil Teknologi

Industri Pengguna

1.

Pemanfaatan Mesin RUSNAS 500 cc

BPPT

CV. RAM

2.

Teknologi home purifier water berbasis membran dan bahan hollow fibre

ITB

PT. IFA

3

Teknologi Teknologi Pigmen Besi Oksida dari Pasir Besi

LIPI, BATAN

PT Sigma Utama,

4

Teknologi Brown Coal

CV Asri Keramik

PT. Baramulti Suguh Sentosa


t5FLOPMPHJ.FTJO364/"4DD Kegiatan trial production untuk mendifusikan teknologi hasil rancang bangun mesin RUSNAS pada mitra industri terpilih yaitu PT. NEFA di Kabupaten Tegal telah dimulai tahun 2010. Target kegiatan trial production adalah menghasilkan mesin RUSNAS yang kualitasnya sama dengan hasil uji kinerja sebelumnya dan mempunyai harga murah. Difusi teknologi ini menghasilkan prototipe mesin RUSNAS yang telah diaplikasikan pada beberapa prototipe kendaraan seperti GEA yang dibuat dan didanai PT. INKA, dan Silent Genset atas pendanaan Pemda Kabupaten Tegal. Pada tahun 2011 BPPT mempunyai kegiatan untuk menginkubasi pembuatan mesin RUSNAS di Kabupaten Tegal melalui perusahaan baru. Kegiatan ini menghasilkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPPT dengan CV. Rejeki Abadi Mandiri (RAM) sebagai salah satu nama perusahaan baru setelah PT. NEFA memberikan hak memproduksi dan menjual mesin RUSNAS pada CV. RAM. Pada tahun 2013 kegiatan ini difokuskan pada penguatan kemampuan CV. RAM dalam memproduksi mesin 500 cc, khususnya dibidang permesinan, setelah teknologi pengecoran dikuasai oleh CV. RAM melalui program-program sebelumnya. Uji kinerja prototipe mesin RUSNAS di dyno test BTMP Puspiptek Serpong telah menghasilkan daya mesin yang sangat mendekati daya hasil perhitungan teoritis desain. Pengembangan lanjutan setelah proses prototyping adalah kegiatan difusi ke industri mitra. Saat ini mesin RUSNAS sudah memasuki fase awal komersialisasi melalui proses trial production di CV RAM Tegal. Proses komersialisasi ini dilakukan untuk menyiapkan dan memantapkan fasilitas produksi menghasilkan mesin yang kualitasnya tidak berbeda dengan spesifikasi hasil prototyping dan harga produk yang bersaing. Dalam rangkaian pengujian kendaraan produk baru untuk mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Perhubungan salah satu kriterianya adalah lolos uji EURO-2 dengan persyaratan emisi yang semakin ketat mengharuskan mesin menggunakan Electronic Fuel Injection (EFI). Riset awal penggunaan EFI untuk engine RUSNAS sudah dilakukan. Modifikasi volume ruang bakar dengan memanfaatkan EFI akan meningkatkan kemampuan kapasitas produksi mesin RUSNAS CV. RAM sehingga mampu menghasilkan mesin RUSNAS dengan kinerja yang lebih baik dan emisi yang lolas persyaratan EURO-2. Dengan kemampuan industri nasional menguasai teknologi permesinan khususnya Mesin RUSNAS 500 cc, hasilnya dapat dimanfaatkan bagi : - Pemanfaatan mesin RUSNAS 500 cc pada kendaraan fungsi khusus atau peralatan yang membutuhkan mesin sejenis (generator set, dll). - Sebagai starting point dalam melakukan studi yang lebih mendalam tentang proses produksi engine ringan.

- Pengembangan industri mesin dan komponen terkait. Dampak kemampuan industri nasional menguasai teknologi permesinan khususnya Mesin RUSNAS 500 cc : Kemampuan industri permesinan di Tegal untuk memproduksi mesin Rusnas meningkat dan produksi massal, karena lebih konsisten spesifikasi produk yang dihasilkan.

Gambar 3.35.Kendaraan Fungsi khusus yang sedang diuji coba menggunakan Mesin RUSNAS 500 cc

Gambar 3.36.Mesin RUSNAS 500 cc

t5FLOPMPHJhome purifier water berbasis membran dan bahan hollow fibre Teknologi membrane dengan hollow fibre yang dihasilkan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB), mempunyai kekhususan sendiri dibandingkan produk membrane filtration import atau yang lain. Keunggulannya adalah dalam fabrikasi hollow fibre sendiri yang mempunyai kualitas tinggi dengan presisi tinggi, dimana partikel kecil, bakteri dan bahan kimia tidak dapat lolos dari pori-pori


71

hollow fibre tersebut. Sistem yang banyak digunakan pihak lain yaitu reverse osmosis, saat ini banyak digunakan oleh masyarakat, di mana pressure tinggi diperlukan untuk dapat menjalankan filtrasi tersebut. Kelebihan dari teknologi ini, adalah dengan menggunakan low pressure system, sehingga mengurangi penggunaan listrik tinggi maupun resiko kebocoran. Life time dari filter ini lebih lama dibandingkan dengan produk yang ada. Perpaduan dengan pihak bisnis yaitu PT IFA, menjadikan Home Purifier Water produksi bersama ini lain dari yang lain, di mana teknologi ini dapat diklaim sebagai yang pertama di Indonesia bahkan di dunia. Kebanyakan produk lain menggunakan 4 (empat) tabung filter untuk menghasilkan air minum dari sumbernya air sumur atau PAM, sedangkan dengan masuknya konsep bisnis, maka tercipta 4 in 1, hanya dengan 1 filter, hasilnya air minum sehat dan bebas bakteri, kotoran dan bahan kimia, dengan tetap menambah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita, serta cita rasa air murni yang segar. Model yang didesain pun sangat compact yang disesuaikan dengan selera dan trend masyarakat menengah ke atas untuk menghargai nilai teknologi ini. Dibandingkan dengan produk lain yang sejenis, teknologi yang diterapkan dalam Home Purifier Water ini mempunyai banyak kelebihannya dan diyakini dapat bersaing baik lokal maupun untuk global. Dampak Teknologi membrane dengan hollow fibre, tercukupinya kebutuhan air minum masyarakat skala rumah tangga dengan harga relatif lebih murah di bandingkan dengan produk sejenis dipasaran. Alat ini lebih praktis dalam pemeliharaan dan perawatan, dengan pemanfaatan teknologi hasil penelitian nasional, munculnya industri baru berbasis teknologi. Pengguna teknologi (Industri/ Investor) telah membayarkan sebagian biaya royalti yang menjadi hak lembaga litbang.

memproteksi pengaruh iklim dan cuaca. Menghindari terjadinya korosi dini dan penghancuran karena organisme perusak. Korosi merupakan salah satu permasalahan penting pada kerusakan material logam. Kerusakan tersebut dapat berdampak pada peningkatan biaya penggantian material yang jika tidak diantisipasi akan menyebabkan kerugian. Bahkan, kondisi iklim Indonesia adalah promotor yang baik untuk terjadinya proses korosi, sehingga perlu adanya langkah pencegahan berupa penyempurnaan proses fabrikasi logam ataupun perlindungan logam dari lingkungan. Cara pelindungan korosi yang banyak digunakan saat ini adalah teknik pelapisan logam dengan cat. Lapisan tersebut akan melindungi logam dari lingkungan sekitar sehingga akan meminimalisir penyebab korosi. Karena mudah dan murahnya proteksi dengan menggunakan lapisan cat maka orang-orang mulai berlomba-lomba untuk meneliti dan mengembangkan teknologi cat, mulai dari mencari bahan baku terbaik, teknologi proses dan cara mengaplikasiannya. Dalam hal proteksi korosi dengan teknologi cat, Indonesia memiliki potensi pasir besi yang jumlahnya banyak dan dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pigmen iron oxide. Pigmen iron oxide ini nantinya akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan cat primer sebagai cat anti korosi. Pusat Penelitian Metalurgi LIPI (sintesis) dan Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir BATAN (pengujian) bersama mengembangkan pigmen red Iron Oxide (Besi Oksida Merah) dengan hasil penelitian dibandingkan dengan produk impor ternyata memiliki performance lebih baik. Sehingga hasil inovasi diadopsi dan akan dikembangkan skala pabrik oleh PT Sigma Utama, anak perusahaan BUMN PT. PUSRI Tbk. Dampak Teknologi Pigmen Besi Oksida dari Pasir Besi, tercukupinya kebutuhan industri terhadap cat dan coating dengan harga relatif lebih murah dibandingkan dengan produk sejenis dipasaran.

Gambar 3.38. Hasil Sintesis Pigmen Red Iron Oxide Made in Indonesia Gambar 3.37. Teknologi home purifier water berbasis membran dan bahan hollow fibre

t 5FLOPMPHJ1JHNFO#FTJ0LTJEBEBSJ1BTJS#FTJ Industri cat dan coating salah satu dari beberapa industri strategis di Indonesia. Posisinya sangat menentukan ketahanan dari infrastruktur bangsa Indonesia. Hampir sebagian besar bangunan, kerangka baja, menara, jembatan, dan gedung-gedung pencakar langit membutuhkan cat dan teknologi coating untuk

72


Gambar 3.39. Pabrik Cat PT Sigma Utama sebagai off-taker inovasi pigmen red iron oxide

t 5FLOPMPHJBrown Coal (Batu Bara Muda) Brown Coal adalah batubara muda yang berwarna kecoklat-coklatan, memiliki kadar air sekitar 30%, dan berkalori rendah (4000-5000 kcal/kg). Batubara kategori ini tidak dapat dijual sebagai batubara komersial, karena kadar kalori yang terlalu rendah dan umumnya kadar airnya tinggi. Dalam kegiatan tambang, brown coal umumnya dianggap sebagai hasil ikutan yang tidak bernilai komersial, dan tidak menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, tapi justru mengakibatkan biaya tambahan, karena brown coal memerlukan tempat stockpiling di areal tambang, dan seringkali harus dipindah-pindahkan, termasuk saat reklamasi lahan tambang harus dilakukan. Oleh karena itu, PT Baramulti Suguh Sentosa sebagai perusahaan penambangan batubara membutuhkan

inovasi untuk memberikan nilai tambah brown coal. Inovasi perlu dijajaki untuk memanfaatkan brown coal hasil ikutan dalam operasi tambang ini, agar brown coal dapat dijadikan produk yang dapat dijual oleh perusahaan. Keberhasilan pemanfaatan teknologi ini, selain memberikan pendapatan bagi perusahaan juga diharapkan bisa membebaskan areal stock pile brown coal dari kawasan pertambangan, dan mengurangi biaya perusahaan dalam operasi produksi dan reklamasi tambang, Dampak Teknologi Brown Coal (Batu Bara Muda), tercukupinya kebutuhan bahan bakar dan energi masyarakat dengan harga relatif lebih murah dibandingkan dengan produk batubara di pasaran. Munculnya industri baru berbasis teknologi.

Gambar 3.40. Produk Turunan Brown Coal


73

IKU 10. Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang Nasional di Masyarakat

Pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat bertujuan agar teknologi yang telah dihasilkan

oleh para periset dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Berikut adalah teknologi yang telah didesiminasikan:

Tabel 3.33. Paket Teknologi yang di Diseminasikan tahun 2013

No.

Teknologi

Daerah

1.

Teknologi IPAT-BO untuk tanaman padi.

Kabupaten Bandung Barat (Soreang)

Peningkatan produktivitas padi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani

2.

Teknologi Pipanisasi Air Bersih

Bayan, Lombok Utara

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan peningkatan kuliatas hidup

3

Teknologi Inseminasi buatan (IB) pada kambing

Kabupaten Lumajang , Jatim

Peningkatan kualitas ternak, ekonomi masyarakat meningkat dan peningkatan pendapatan masyarakat

4

Teknologi Penerangan Jalan Umum Solar Sell

Masago, Bone, Sulsel

Peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat

t 5FLOPMPHJ*1"5#0VOUVL5BOBNBO1BEJ Teknologi IPAT-BO (Intensifikasi Padi Aerob Terkendali – Berbasis Organik) dikembangkan sejak tahun 2007 oleh Tim peneliti Fakultas Pertanian Unpad bekerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi. IPAT-BO adalah teknologi hemat air dan sistem peningkatan produksi untuk pemulihan kesehatan lahan sawah holistik berbasis input lokal yang hemat bibit, air dan pupuk anorganik dengan menitikberatkan pada managemen kekuatan biologis tanah (soil biological power) tanaman, tata air dan pemupukan secara terpadu (by design). IPAT-BO merupakan teknologi yang mampu memulihkan kesehatan (remediation of paddy soils health) dan meningkatkan produktivitas tanaman padi dengan signifikan. Penggunaan kompos jerami beragen hayati dan konsorsium pupuk hayati berbasis sumber daya lokal. Teknologi hemat air (IPAT-BO) mampu memulihkan kesehatan lahan dalam waktu yang relatif singkat (sekitar 3 tahun) dan meningkatkan produktivitas padi setidaktidaknya 25% dibandingkan dengan teknik konvensional dan mengurangi penggunaan pupuk anorganik setidaktidaknya sekitar 25 - 50 % serta mengurangi penggunaan air irigasi sekitar 30 - 40 persen. Keunggulan Adopsi IPAT-BO dengan memanfaatkan jerami (kompos jerami) : 1. Mampu meningkatkan hasil produksi padi. Pada lahan sawah yang relatif baik (produksi 6-8 t/ha) kenaikan produksi berkisar 50-100% sedangkan pada lahan yang kurang subur (produksi 3-5 t/ha) kenaikan produksi mencapai 100-200%. Kenaikan hasil tersebut berkaitan langsung dengan meningkatnya zona perakaran hingga 4-10 kali, jumlah anakan bermalai hingga 60-80 malai/ rumpun, panjang malai 25-35 cm dan jumlah gabah 150250 butir/malai serta meningkatnya keanekaragaman

74


Outcome

biota tanah (biodiversity) yang menguntungkan (beneficial organism in soils) dalam kondisi aerob. 2. Hemat air (hanya 25 - 35% dari sawah konvensional), Hemat bibit (20–25%) , Hemat pupuk anorganik. 3. Hemat pestisida (masalah hama keong dapat dikendalikan dengan mudah) 4. Panen lebih awal sekitar 7-10 hari. Hasil lapangan memperlihatkan bahwa padi memiliki potensi untuk menghasilkan anakan yang sangat banyak. Jumlah anakan bergantung pada jarak tanam dan jumlah bibit yang ditanam. Dengan jarak tanam lebar dan pasokan nutrisi yang baik didukung oleh sistem tata air dan udara, padi dapat memanfaatkan sinar matahari secara optimum dan mampu menghasilkan 80-100 anakan per rumpun, sedangkan dengan sistem tanam biasa hanya menghasilkan 20-30 anakan/ rumpun. Dengan demikian teknologi tersebut dapat menghasilkan 4x lebih banyak.

Gambar 3.41.Padi varietas Ciherang dengan IPAT-BO

Gambar 3.42. Panen padi dengan IPAT-BO

t 5FLOPMPHJ1JQBOJTBTJ"JS#FSTJI Kementerian Ristek bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Mataram sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi teknologi spesifik lokasi (Speklok) dalam rangka Penyediaan Air Masyarakat Dengan Sistem Pipanisasi Untuk Dusun Otak Lendang Desa Akar Akar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Dengan adanya peran perguruan tinggi, diharapkan adanya pembinaan dalam kerkelanjutan kegiatan oleh Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Mataram melalui Lembaga Penelitian Universitas Mataram bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Sarana Wilayah Kabupaten Lombok Utara menjalankan kegiatan ini bekerja sama dengan pihak Dusun Otak Lendang Desa Akar-akar Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan ini sangat disambut baik oleh masyarakat Dusun Otak Lendang karena sangat membantu mereka dalam penyediaan air bersih di tingkat rumah tangga yang dapat langsung diambil dari kran air di halaman rumahnya. Sebelumnya masyarakat dusun ini harus mengambil air dari titik-titik penampungan yang cukup jauh dari rumah mereka masing-masing. Dengan adanya kegiatan pipanisasi ini masyarakat tidak hanya mendapatkan air bersih dari segi kualitas air tetapi juga kuantititas air yang dapat tersedia sepanjang hari dan sepanjang tahun di rumah masingmasing warga. Manfaat secara makro adalah meningkatnya derajad kesehatan masyarakat karena sejak adanya air di rumah masing-masing warga masyarakat dapat melakukan kegiatan MCK (Mandi Cuci Kakus) dengan lebih baik. Pada gilirannya adalah meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di dusun tersebut. Manfaat lainya adalah penghematan biaya, setelah teknologi ini diterapkan maka tujuannya adalah untuk memfasilitasi solusi yang hemat biaya dan berkelanjutan, yang memberi manfaat bagi sebanyak mungkin orang dan dapat dipelihara dengan mudah hingga bertahun-tahun kedepan.

t 5FLOPMPHJ*OTFNJOBTJ#VBUBO *# QBEB,BNCJOH Teknologi IB pada kambing adalah program peningkatan kualitas ternak kambing dimana dihasilkan kualitas ternak yang lebih tinggi dan dagingnya lebih bermutu. Teknologi ini merupakan hasil kerja sama dengan dinas-dinas peternakan tempat program tersebut direalisasikan. Dalam menjalankan program ini Kementerian Riset dan Teknologi bekerja sama dengan beberapa instansi, yaitu di Kabupaten Karawang Jawa Barat dengan Dinas Peternakan Kabupaten Karawang, Kabupaten Agam dengan Universitas Andalas, Kabupaten Blitar dengan Universitas Brawijaya dan Dinas Peternakan, Kabupaten Cilacap dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Kediri dengan Dinas Peternakan Kabupaten. Teknologi IB dimaksudkan agar proses kawin pada ternak tidak menunggu secara alami dengan ternak jantan tetapi ternak jantan digantikan dengan memasukkan straw (semen) kepada ternak betina. Memasukkan sperma jantan oleh tenaga pelatih/peternak itulah seni dalam program teknologi IB tersebut. Program IB dilaksanakan untuk ikut mendukung program-program dalam rangka mendorong peningkatan populasi hewan ternak khusus kambing dengan kualitas yang unggul. Penerapan Inseminasi buatan yang diharapkan dapat menambah ekonomi masyarakat melalui ternak yang berkualitas tinggi. Peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan juga dari susu yang dihasilkan.

Gambar 3.44. Teknologi dan Pelatihan/Sosialisasi Diseminasi Teknologi Inseminasi Buatan di Lumajang

Gambar 3.43. Sosialisasi Teknologi Pipanisasi Air Bersih di Lombok Utara

t 5FLOPMPHJ1FOFSBOHBO+BMBO6NVN4PMBS4FMM Kementerian Riset dan Teknologi concern dibidang riset dan pengembangan teknologi dibidang energi baru dan terbarukan. Penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan diarahkan untuk mendukung kebijakan konservasi dan diversifikasi energi, serta memanfaatkan bauran energi berbasis sumber energi baru dan terbarukan (EBT). Salah satu jenis energi terbarukan yang dapat di kembangkan di Indonesia adalah Solar Cell. Solar Cell merupakan pembangkit listrik yang mampu mengkonversi


75

sinar matahari menjadi arus listrik. Energi matahari sesungguhnya merupakan sumber energi yang paling menjanjikan mengingat sifatnya yang berkelanjutan serta jumlahnya yang sangat besar. Matahari merupakan sumber energi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kebutuhan energi dimasa depan setelah berbagai sumber energi konvensional berkurang jumlahnya dan tidak ramah terhadap lingkungan hidup. Jumlah energi yang begitu besar yang dihasilkan dari sinar matahari, membuat Solar Cell menjadi alternatif sumber energi masa depan yang sangat menjanjikan. Solar Cell juga memiliki kelebihan menjadi sumber energi yang praktis mengingat tidak membutuhkan transmisi karena dapat dipasang secara modular di setiap lokasi yang membutuhkan. Solar Cell tidak memiliki akses suara seperti pada pembangkit tenaga angin serta dapat dipasang pada hampir seluruh daerah karena hampir setiap lokasi di belahan dunia ini menerima sinar matahari. Bandingkan dengan pembangkit air (hydro) yang dapat dipasang hanya pada daerah-daerah dengan aliran air tertentu. Dengan berbagai keunggulannya maka tidak heran jika di beberapa negara teknologi Solar Cell, sedang giat untuk dikembangkan. Solar Cell untuk Penerangan Jalan Umum (PJU), merupakan bagian kecil dari pengembangan Solar Cell untuk pemenuhan akan energi di masyarakat. Kedepannya dengan kebijakan bauran energi (energy mix) di Indonesia, porsi untuk energi terbarukan akan ditingkatkan dan penggunaan Solar Cell untuk PJU juga akan semakin meningkat. Penerapan teknologi Solar Cell salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Bone dalam program Diseminasi Teknologi Spesifikasi Lokasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Ristek di Desa Masago, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone. Keberadaan program ini

sangat membantu suatu daerah khususnya bagi wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses akan sumber energi, khususnya energi baru dan terbarukan. Selama ini di desa Masago, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat khususnya di malam hari tidak berjalan dengan baik dikarenakan tidak adanya penerangan jalan, disamping itu dengan kebutuhan energi yang semakin meningkat dan tidak diimbangi oleh ketersediaan energi yang memadai, mengakibatkan kondisi kelistrikan di desa Masago sering “padam”. Penggunaan Solar Cell untuk PJU diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di pedesaan khususnya di desa Masago Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone dan diharapkan menjadi bagian dalam mendorong program pemerintah dalam melaksanakan diversifikasi energi. Penggunaan teknologi Solar Cell untuk Penerangan Jalan umum (PJU) perlu terus ditingkatkan baik dari segi kapasitas maupun luasannya, terutama untuk daerah yang akses terhadap listrik PLN masih terbatas. Dengan adanya teknologi Solar Cell untuk PJU di harapkan memberikan konstribusi positif bagi kemajuan suatu daerah.

Gambar 3.45. Teknologi Penerangan Jalan Umum Solar Sell

IKU 11. Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang Nasional untuk National Security Teknologi yang dimanfaatkan untuk national security meliputi teknologi yang dikembangkan untuk pertahanan dan keamanan (hankam), kecukupan pangan, dan pemenuhan energi; yang dapat memberikan perlindungan terhadap rakyat, kemudahan dalam mendapatkan pangan

76


dan energi, pengurangan terhadap ketergantungan impor atau pihak asing. Sedangkan capaian kinerja pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional untuk national security pada tahun 2013 adalah :

Tabel 3.34. Teknologi yang dimanfaatkan untuk National Security Tahun 2013

No.

Teknologi

Deskripsi

Outcome

1.

Teknologi Open Source Software (OSS)

Pemanfaatan dan pengembangan OSS dalam 18 (delapan belas) aplikasi e-government. Keberhasilan ini menjadikan Kota Pekalongan memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) nomor 6161/R.MURI/X/2013, kategori instansi pengguna aplikasi Open Source Software (OSS) terbanyak.

Aspek ekonomi, menekan anggaran untuk pembelian proprietary software, Aspek national security, pada keamanan data dan kemandirian dalam pengembangan software, dan peningkatan ekonomi kreatif melalui pengembangan aplikasi oleh industri teknologi informasi lokal.

2.

Teknologi Proses Fixed Bed untuk Mendukung Desa Mandiri Energi

Fixed Bed reactor yang dibangun dengan sistem anaerobik tidak memerlukan lahan luas dan tidak membutuhkan energi untuk aerasi. Menghasilkan gas methan sebagai sumber energi.

Pemenuhan energi secara mandiri dan pengurangan konsumsi energi fosil. Pemanfaatan biogas mampu menghemat komsumsi elpiji (satu keluarga setiap bulan komsumsi elpiji 3 kg antara 3-4 tabung). Biogas telah melayani 42 keluarga.

t 5FLOPMPHJOpen Source Software (OSS) Open source software (OSS) menurut US Departement of Defense (DoD) adalah piranti lunak komputer yang tersedia beserta kode sumber (source code) yang dapat digunakan secara bebas baik untuk dipelajari, diubah, maupun didistribusikan ulang oleh pengguna perangkat lunak tersebut. Pada umumnya, pengembangan perangkat open source dilakukan secara terbuka dan kolaboratif, misalnya sistem operasi BlankOn Linux. Dalam kurun waktu sejak deklarasi Indonesia! Go Open Source (IGOS), Kementerian Riset dan Teknologi bekerja sama dengan LPNK Ristek dan komunitas OSS telah mendampingi beberapa pemerintah daerah untuk melakukan proses migrasi ke OSS. Keberhasilan beberapa instansi pemerintah dalam mengimplementasikan OSS dinilai perlu diadopsi dan disosialisasikan kepada masyarakat. Kota Pekalongan sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang sukses menerapkan OSS, baik secara manajerial maupun teknis dalam menerapkan OSS untuk mendukung e-government. Hal ini yang mendasari Kementerian Riset dan Teknologi memberikan penghargaan kepada Kota Pekalongan sebagai Kota Percontohan e-Government Berbasis OSS. Implementasi OSS di Kota Pekalongan dilatarbelakangi adanya razia software bajakan oleh aparat kepolisian terhadap warnet-warnet di wilayah tersebut. Hal ini mendorong pemerintah kota tergerak untuk mengembangkan OSS yang murah dan tak perlu lisensi sehingga warnet atau pun kantor pemda dan instansi lainnya bisa menggunakan software yang legal. Dalam pelaksanaan proses migrasi OSS, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki masterplan pengembangan infrstruktur yang jelas. Keseriusan Pemerintah Kota Pekalongan dalam

pemanfaatan dan pengembangan OSS diwujudkan dengan prestasi sebagai pemda yang memiliki 18 (delapan belas) aplikasi e-government. Keberhasilan ini menjadikan Kota Pekalongan memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) nomor 6161/R.MURI/X/2013, kategori instansi pengguna aplikasi Open Source Software (OSS) terbanyak. Beberapa keuntungan yang dirasakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan setelah mengaplikasikan OSS antara lain : - Penghematan anggaran sebesar Rp. 32 miliar karena tidak perlu membeli lisensi perangkat lunak berbayar. - Kemandirian masyarakat karena aplikasi OSS yang digunakan merupakan free software hasil karya anak bangsa dan akan terus dikembangkan di Kota Pekalongan untuk pembuatan sistem administrasi daerah. - Peningkatan kemampuan inovasi pengembang aplikasi melalui pengembangan beberapa aplikasi tambahan dari aplikasi yang telah digunakan. Sebagai contoh, aplikasi sistem informasi kependudukan surat keterangan tidak mampu, maka akan melahirkan aplikasi lainnya seperti Raskin (beras miskin) maupun Jamkesda (jaminan kesehatan daerah). Hal ini secara tidak langsung, mempengaruhi peningkatan daya saing bangsa. - Peningkatan industri IT lokal untuk pengembangan aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, dan tidak menutup kemungkinan akan ada permintaan dari Pemerintah Daerah lain untuk mengembangkan aplikasi e-goverment untuk daerah tersebut.


77

Gambar 3.46. Kegiatan Implementasi Kebijakan Penerapan e-Goverment Berbasis OSS

t 5FLOPMPHJ 1SPTFT Fixed Bed untuk mendukung Desa Mandiri Energi Industri tahu yang berjumlah lebih kurang 84.000 unit usaha di seluruh Indonesia, dengan kapasitas produksi lebih dari 2,56 juta ton per tahun, cukup berperan signifikan dalam proses terjadinya emisi gas rumah kaca. Limbah cair yang diproduksi dari proses industrinya (sekitar 20 juta meter kubik per tahun) menghasilkan emisi sekitar 1 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Dan dari data keberadaan industri tersebut, 80% berlokasi di Jawa, sehingga emisi yang dikeluarkan pabrik tahu di Jawa mencapai 0,8 juta ton CO2 ekivalen per tahun. Konsumsi energi terus meningkat rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun terakhir. Dengan teknologi pengolahan limbah yang tepat, limbah tahu yang berdampak buruk terhadap lingkungan air, udara dan tanah tersebut, dapat diolah untuk menghasilkan energi alternatif gas methane yang dapat dimanfaatkan untuk kompor gas rumah tangga. Adapun instalasi teknologi pengolahan limbah cair industri tahu (biogas) yang digunakan dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Metoda alat yang digunakan adalah metoda produksi bersih dan efisiensi energi untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dikembangkan dari Metode GERIAP-UNEP dan Metode ”Goo House Keeping” (GHK). Sedangkan pilot proyek pengolah limbah cair industri tahu ini menggunakan model “Fixed Bed Reactor” dan dibangun dengan sistem Anaerobik dengan pertimbangan tidak memerlukan lahan yang besar dan tidak membutuhkan energi untuk aerasi.

78


Limbah cair yang membahayakan lingkungan dikumpulkan dan diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat seperti makanan ikan, makanan ternak dan gas. Jaringan pipa pengumpul limbah, unit utama yang disebut digester, penampung gas (gas holder), trickling filter, jaringan sisa limbah olahan, kolam penampung air hasil proses, adalah bagian-bagian yang merupakan unsur pendukung sistem pengolah limbah ini. Setelah berhasil dengan percontohan Instalasi Pengolah Limbah (IPAL) yang dibangun oleh Kementerian Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas pada tahun 2010 di 2 (dua) kawasan sentra industri kecil tahu di Desa Kalisari dan di dusun Ciroyom, Kementerian Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Kementerian ESDM, BPPT, BATAN, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, kembali meluncurkan 3 (tiga) unit percontohan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan Produksi Energi Biogas yang dikenal dengan nama Biolita 1, 2 dan 3 yang bertempat di Purwokerto Kabupaten Banyumas, serta reaktor ke IV di Desa Kalisari atas prakarsa dari Pemda Kabupaten Banyumas bersama Pemprov Jateng. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil riset, ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan khususnya terkait Peningkatan Teknologi Produksi Kedelai Dan Pengolahan Limbah Untuk Energi Biogas.

Keberhasilan penerapan hasil teknologi pertanian benih unggul kedelai, berkembangnya inovasi sistem pengolah limbah dan penghasil biogas, telah mengantar Desa Kalisari, Banyumas, menuju Desa Mandiri Energi. Tahap lanjut kegiatan ini juga ditingkatkan dengan pembentukan “Konsorsium Pemanfaatan Teknologi Peningkatan Produksi Kedelai dan Pengolahan Limbah Untuk Energi Biogas” yang melibatkan tujuh pihak yaitu Kementerian Ristek, Kementerian ESDM, BPPT, BATAN, UNSOED, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Tahun 2013 Biolita 1 berhasil mengolah limbah tahu dari 17 UKM dan dimanfaatkan untuk kompor gas rumah tangga bagi 22 KK. Untuk Bioloita 2 telah berhasil mengolah limbah tahu dari 7 UKM dan dimanfaatkan untuk kompor gas rumah tangga bagi 17 KK, demikian dengan Bioloita 3 telah berhasil mengolah limbah tahu dari 43 UKM dan dimanfaatkan untuk kompor gas rumah tangga bagi 48 KK. Pemanfaatan biogas mampu menghemat komsumsi elpiji, misalnya dalam satu keluarga setiap bulan komsumsi elpiji 3 kg antara 3-4 tabung. Pemanfaatan biogas tidak hanya untuk warga yang memiliki UKM tahu, tetapi

juga keluarga yang tidak mampu. Pada tahun 2012 lalu, kapasitasnya mencapai 1,4 ton dengan limbah cair sebanyak 9.800 liter yang berasal dari 45 UKM tahu. Tahun 2013 biogas telah melayani 42 keluarga. Tetapi sebetulnya masih bisa melayani sampai 71 keluarga, berdasarkan penelitian dari BPPT dan Ristek. Pada tahun 2014 diharapkan reaktor tersebut bakal mengolah limbah tahu sebanyak 4,5 ton per hari yang berasal dari 148 perajin tahu. Dari hasil tersebut, setidaknya ada 200 rumah yang akan dilayani oleh biogas tersebut. Karena keberhasilan desa tersebut mengolah limbah tahu menjadi biogas dengan memanfaatkan instalasi pengembangan air limbah, Desa Kalisari dinobatkan sebagai Desa Mandiri Energi. Banyak instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Indonesia, tetapi hanya di Desa Kalisari merupakan salah satu yang terbesar, karena berada di satu tempat. IPAL di Desa Kalisari ini merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Berkaitan dengan kondisi tersebut, Kementerian Ristek akan mendampingi, dan jika nantinya ada teknologi terbaru tentu akan dicobakan lagi di Desa Kalisari. Kementerian Ristek juga akan terus mendorong pemanfaatan limbah-limbah seperti ini menjadi biogas.

Gambar 3.47. Sambutan dan Arahan Menristek serta Peninjauan IPAL Percontohan Biolita 1


79


81

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2013 ini menyajikan informasi atas hasil-hasil kinerja yang dicapai periode Tahun Anggaran 2013 secara menyeluruh, dalam upaya meningkatkan kemampuan iptek untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas), serta meningkatkan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) agar hasil-hasil riset dapat memberikan nilai tambah dan kemanfaatan secara riil bagi masyarakat. Berbagai keberhasilan maupun kekurangan sebagaimana tercermin dalam capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators), hasil-hasil yang dicapai telah tergambarkan secara rinci pada tabel dan penjelasan diatas. Secara umum semua sasaran yang ditetapkan Kementerian Riset dan Teknologi meliputi 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) berhasil dicapai (100 %) dan bahkan beberapa diantaranya berhasil melebihi yang ditargetkan, sedangkan adanya target yang belum dapat terpenuhi yaitu dalam hal upaya meningkatkan prosentase investasi litbang terhadap PDB. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang ada belum mampu memberikan insentif bagi industri untuk meningkatkan investasi untuk kegiatan litbang. Untuk meningkatkan capaian-capaian indikator outcome yang telah diperjanjikan dalam Penetapan

82


Kinerja (PK), maka Kementerian Riset dan Teknologi berupaya meningkatkan fungsi koordinasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian outcome bisa disinergikan dengan kebijakan dan program dari Kementerian Terkait. Selain itu, dalam upaya peningkatan capaian indikator outcome, maka Kementerian Riset dan Teknologi berupaya untuk meningkatkan efektivitas kinerja instrumen kebijakan yang ada. Disamping itu, Kementerian Riset dan Teknologi terus melakukan sosialisasi atas dokumen-dokumen kebijakan strategis iptek kepada lembaga dan pelaku riset serta pengguna hasi-hasil riset, baik di pusat maupun daerah. Pengembangan instrumen koordinasi dan sinkronisasi program juga dilakukan agar terjadi sinergi dan refocusing pelaksanaan riset, serta menghindarkan tumpang-tindih riset atau kondisi dimana hasil-hasil riset tidak dimanfaatkan oleh pengguna. Dengan berbekal komitmen, kesamaan persepsi dan kekuatan, Kementerian Riset dan Teknologi dari tahun ke tahun selalu berupaya terus meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan peran dan tanggungjawab yang diembannya, sehingga amanah RPJMN 2010-2014 di bidang iptek yang dibebankan kepada Kementerian Riset dan Teknologi optimis dapat dicapai dan ditingkatkan kinerjanya.


83

84


1

Target s.d Indikator Uraian 2014 (1) (2) (3) (4) Meningkatkan Terbentuknya pusat-pusat 4 Lembaga Menguatnya kemampuan litbang unggulan kelembagaan nasional iptek 12000 Artikel Jumlah artikel iptek di Iptek media cetak nasional untuk mengukur tingkat kesadaran iptek

Uraian Indikator

Rekomendasi kebijakan pelembagaan budaya iptek Jumlah kategori penghargaan budaya iptek Jumlah lembaga iptek yang mengadopsi pedoman penyusunan kode etik penelitian

Jumlah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkualitas Rekomendasi kebijakan penataan kelembagaan litbang Jumlah Pranata litbang terakreditasi Jumlah laporan peringkat kualitas lembaga litbang Jumlah laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan iptek Rekomendasi kebijakan penguatan kompetensi kelembagaan litbang Jumlah lembaga litbang yang dibina menjadi pusat unggulan iptek Rekomendasi kebijakan sistem legislasi iptek Jumlah rekomendasi pengembangan kebijakan SINas

(5) Rekomendasi kebijakan arah pengembangan kelembagaan

Sasaran

(6) Penguatan sistem inovasi nasional

Kebijakan (7) Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional

Program

5 Pengembangan budaya dan etika iptek

4 Pengembangan sistem legislasi iptek

3 Penguatan kompetensi lembaga litbang

2 Penataan kelembagaan litbang

(8) 1 Arah pengembangan kelembagaan Sistem Inovasi

Kegiatan

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

(9)

Keterangan

: 1 Memperkuat daya dukung iptek untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; serta turut serta menjaga ketertiban dunia 2 Meningkatkan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan iptek sebagai basis dalam membangun daya saing, kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional, serta mencapai kemajuan peradaban bangsa.

Misi

Tujuan

: Iptek untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban

Visi

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 2010-2014


85

(1)

(2) Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk Prosentase investasi anggaran litbang terhadap PDB Jumlah Paten terdaftar

3800 Paten

1.00%

(3) (4) 500 Peneliti Menguatnya SD Iptek

Interoperabilitas perpustakaan digital online Informasi indikator dan statistik iptek Rekomendasi kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual dan standardisasi Iptek Jumlah lembaga pengelola kekayaan intelektual Jumlah kepemilikan HKI yang difasilitasi Jumlah HKI lainnya

Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk) Jumlah karyasiswa RISETPRO Rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya Iptek Rekomendasi kebijakan pengelolaan data dan informasi iptek

Jumlah roadmap pengeluaran pembiayaan litbang 1% dari PDB Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan investasi litbang Iptek Prosentase anggaran litbang terhadap PDB Rekomendasi kebijakan peningkatan SDM iptek Karyasiswa S2 dan S3 Bidang Iptek

(5) Rekomendasi kebijakan peningkatan investasi Iptek

(6)

(7) Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional

7 Fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif

6 Pengelolaan kekayaan intelektual dan standardisasi

5 Pengelolaan data dan informasi iptek

4 Peningkatan sarana dan prasarana litbang

3 Peningkatan kapasitas SDM Iptek (Beasiswa)

2 peningkatan SDM Iptek

(8) 1 Peningkatan investasi litbang

(9)

86


(1)

(3) (4) Menguatnya 20 Konsorsium jaringan iptek

40 Kerjasama

(2) Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan industri

Jumlah kerjasama riset internasional lemlitbang secara nasional

Rekomendasi kebijakan jaringan internasional Jumlah kerjasama riset internasional Jumlah mobilitas Internasional SDM Iptek

Jaringan/ kerjasama lembaga iptek pusat dengan daerah Jumlah laporan pelaksanaan Rakornas Balitbangda Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan jaringan Iptek Jumlah daerah yang menerapkan SIDa

Rekomendasi kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi Rekomendasi kebijakan dan instrumen kebijakan pengembangan jaringan lembaga iptek pusat dengan daerah

(5) Rekomendasi kebijakan antar peneliti dan lembaga litbang Forum jaringan antar peneliti dan lembaga litbang berdasarkan bidang fokus Kolaborasi riset antar lembaga penyedia Iptek Jumlah forum peneliti dan Lemlitbang berbasis regional Rekomendasi kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan pengguna iptek Model jaringan penyedia dengan pengguna Iptek berbasis STP di Puspiptek Serpong Laporan pengelolaan kawasan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi di Serpong Jumlah paket revitalisasi sarana dan prasarana kawasan pusat penelitian Iptek, Serpong Jumlah revitalisasi sarana bangunan laboratorium penelitian Iptek, Serpong

(6)

(7)

5 Pengembangan jaringan penyedia iptek dengan internasional

4 pengembangan jaringan penyedia iptek pusat dengan daerah

3 pengembangan hubungan lembaga regulasi dengan penyedia iptek

2 pengembangan jaringan penyedia dengan pengguna iptek

(8) 1 pengembangan jaringan penyedia iptek

(9)


87

2

(1) (2) Meningkatkan Jumlah artikel sains dan kontribusi iptek bagi teknik pembangunan nasional

(3) (4) 100 Artikel Meningkatkan relevansi dan produktivitas litbang iptek

Kajian konsep Pusritekla yang berkelanjutan Jumlah Konsorsium riset bidang kesehatan dan obat Jumlah hasil riset obat herbal Jumlah prototipe alat kesehatan Jumlah Konsorsium riset bidang material maju Jumlah Konsorsium bidang energi baru dan terbarukan Jumlah prototipe teknologi Hankam

Jumlah konsorsium riset mobil listrik Jumlah paten terdaftar Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Riptek Strategis

Jumlah konsorsium

Jumlah paket insentif riset SINas Jumlah artikel jurnal sains dan teknik

Laporan evaluasi pelaksanaan dan rekomendasi pengembangan instrumen kebijakan program riset Iptek nasional

Rekomendasi Kebijakan Relevansi Program Riset Iptek Nasional

(5) Rekomendasi Relevansi Kebijakan Riset Iptek Laporan pelaksanaan rakornas iptek Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan riset secara sinergi antara perguruan tinggi dengan lembaga litbang

(6) Peningkatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek

(7) Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional

6 Peningkatan dukungan teknologi bagi pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan

5 Pengembangan riset iptek strategis nasional

4 Insentif riset SINas

3 Pengembangan program riset iptek nasional

2 Peningkatan efektivitas riset secara sinergi antara perguruan tinggi dengan lembaga litbang

(8) 1 Pengembangan kebijakan riset iptek nasional

(9)

88


(1)


Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat

(2)

12 Teknologi

42 Teknologi

104 Teknologi

(3)

Meningkatkan pendayagunaan iptek

(4)

Jumlah SOP Teknologi mitigasi bencana Jumlah lokasi pendayagunaan teknologi iklim Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek masyarakat Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat Jumlah Paket promosi iptek Jumlah Paket diseminasi iptek

Rekomendasi kebijakan analisis pendayagunaan dan kebutuhan iptek institusi pemerintah Jumlah Model ATP (Paket diseminasi iptek pemerintah)

Jumlah prototipe teknologi transportasi

Jumlah Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan relevansi dan produktivitas Iptek Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Riptek Industri

Jumlah Paket penelitian litbang unggulan di bidang kesehatan, obatobatan, dan instrumentasi medis Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Riptek Masyarakat

Jumlah Konsorsium litbang ketahanan pangan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumber daya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal dan hasil riset

(5) Jumlah Rekomendasi kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumber daya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk

(6)

Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional

(7)

5 Peningkatan promosi dan diseminasi iptek

4 Pendayagunaan dan kebutuhan iptek masyarakat

2 Pendayagunaan teknologi mitigasi bencana 3 Adaptasi perubahan iklim

1 Pendayagunaan dan kebutuhan iptek institusi pemerintah

10 Pengembangan riset iptek industri

8 Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan, Obat-obatan, dan Instrumentasi Medis 9 Pengembangan riset iptek masyarakat

(8) 7 Peningkatan Upaya Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian yang Mampu Menciptakan Benih Unggul dan Hasil Penelitian Lainnya Menuju Kualitas Produktivitas Hasil Pertanian Nasional yang Tinggi

(9)


89

(1)

(2)

(3)

(4)

Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek Industri Kecil dan Menengah (IKM) Jumlah Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Iptek Jumlah intermediasi iptek di daerah Jumlah intermediasi Iptek skala nasional (SINas) untuk mendukung ISTP Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri Rekomendasi kebijakan peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda Jumlah kelompok Technopreneur pemuda Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek industri besar Jumlah paket Iptek untuk mendukung pembangunan koridor ekonomi

13 Pendayagunaan dan kebutuhan iptek industri besar

12 Peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda

11 Pendayagunaan dan kebutuhan iptek industri kecil dan menengah (IKM)

10 Pengembangan sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIAK) untuk reformasi birokrasi dan tata kelola

9 Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan perangkat lunak berbasis open source

8 Pendayagunaan dan kebutuhan iptek strategis

(8) 6 Pengembangan dan pendayagunaan teknologi pendukung pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan pasca konflik

Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek strategis Jumlah Model pendukung (epemasaran dan e-Desain) untuk pengembangan model ekonomi Jumlah daerah yang melakukan migrasi ke OSS Aplikasi percontohan OSS untuk bidang strategis Jumlah rekomendasi kebijakan Hasil analisis monitoring pelaksanaan kegiatan SIAK dan Penerapan e-KTP

(7)

7 Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, Bio-Energy, dan Nuklir

(6)

Jumlah paket sosialisasi PLTN

(5) Jumlah Pilot project pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal

(9)

90


1

1 1 1 1 2400

1

1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1

Jumlah Standard Operation Procedure (SOP) Jumlah rekomendasi penyempurnaan kegiatan dan anggaran Jumlah produk hukum KRT Jumlah content website ristek terbaharui Jumlah laporan hasil audit dan hasil evaluasi Jumlah rekomendasi kebijakan arah pengembangan kelembagaan Jumlah rekomendasi kebijakan penataan kelembagaan litbang Jumlah pranata litbang terakreditasi Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan kompetensi kelembagaan litbang Jumlah lembaga iptek yang menjadi pusat unggulan iptek Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan pangan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumberdaya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal Jumlah konsorsium litbang ketahanan pangan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumberdaya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal dan hasil riset Jumlah rekomendasi kebijakan sistem legislasi iptek Jumlah rekomendasi pengembangan kebijakan SINas Jumlah rekomendasi kebijakan pelembagaan budaya iptek Jumlah kategori penghargaan budaya iptek Jumlah artikel Iptek di media cetak nasional untuk mengukur tingkat kesadaran Iptek Jumlah pedoman umum etika iptek

Meningkatnya dukungan manajemen bagi pelaksanaan tugas serta pelaksanaan tugas


3

2

1

Target

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

Unit Kerja: Kementerian Riset dan Teknologi

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013


91

Menguatnya Sumber Daya Iptek

1

Rekomendasi kebijakan peningkatan investasi Iptek Prosentase investasi litbang terhadap PDB Jumlah konsorsium riset bidang kesehatan dan obat Jumlah hasil riset obat herbal Jumlah prototipe alat kesehatan Jumlah konsorsium riset bidang material maju Jumlah prototipe Paket penelitian litbang unggulan di bidang kesehatan Rekomendasi kebijakan peningkatan SDM iptek Jumlah karyasiswa S2 dan S3 Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk) Rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek Jumlah sarana dan prasarana Iptek yang direvitalisasi Rekomendasi kebijakan pengelolaan data dan informasi iptek Jumlah interoperabilitas perpustakaan digital online Jumlah buku indikator dan statistik iptek Rekomendasi kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual dan standardisasi Iptek Jumlah lembaga pengelola kekayaan intelektual Jumlah kepemilikan HKI yang difasilitasi Jumlah paten terdaftar

2

8 10 760

1 0.25% 1 2 1 1 1 12 1 S2 = 120 dan S3 = 20 35 peneliti 1 2 1 1 1 1

3

92




1

3 1 3 1

Jumlah rekomendasi kebijakan Peningkatan Produktivitas Riptek Industri Jumlah transportasi

1 1 20 18 1 1 1

4 1 1 1 8 1

1

1

20

1 1 2

1 5 1

3

Jumlah peneliti lembaga litbang pemerintah yang terlibat akselerasi litbang industri Jumlah rekomendasi kebijakan dan instrumen kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan pemerintah Jumlah rekomendasi kebijakan dan instrumen kebijakan pengembangan jaringan lembaga iptek pusat dengan daerah Jumlah jaringan/kerjasama lembaga iptek pusat dengan daerah Jumlah konsorsium bidang energi baru dan terbarukan Jumlah prototipe Jumlah rekomendasi kebijakan jaringan internasional Jumlah kerjasama penelitian internasional Jumlah rekomendasi tentang arah kebijakan, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pembangunan nasional iptek Jumlah rekomendasi kebijakan sinergi program riptek nasional Jumlah rekomendasi kebijakan Relevansi Program Riset Iptek Nasional Jumlah paket insentif riset SINas Jumlah artikel jurnal sains dan teknik Jumlah rekomendasi kebijakan Peningkatan Produktivitas Riptek Strategis Jumlah konsorsium riset kelautan Jumlah rekomendasi kebijakan dukungan teknologi untuk revitalisasi pertahanan Jumlah prototipe alutsista Jumlah rekomendasi kebijakan Peningkatan Produktivitas Riptek Masyarakat

Jumlah rekomendasi kebijakan antar peneliti dan lembaga litbang Kolaborasi riset lembaga litbang dengan litbang perusahaan Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan pengguna iptek Jumlah model STP Jumlah rekomendasi kebijakan Jumlah jaringan lembaga litbang pemerintah / perguruan tinggi dengan industri

2


93

Meningkatnya pendayagunaan iptek

1

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional untuk national security Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan pemanfaatan dan pengembangan perangkat lunak berbasis open source Jumlah aplikasi percontohan OSS untuk Hankam Jumlah rekomendasi kebijakan pelaksanaan kegiatan SIAK dan penerapan eKTP Jumlah rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek Industri Kecil dan Menengah (IKM) Jumlah paket Iptek untuk mendukung pengembangan koridor ekonomi Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda Jumlah pilot project peningkatan inovasi dan kreativitas pemuda Jumlah rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek industri besar

Jumlah rekomendasi kebijakan analisis pendayagunaan dan kebutuhan iptek institusi pemerintah Jumlah SOP Jumlah rekomendasi kebijakan pendayagunaan teknologi untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim Konsorsium pendayagunaan teknologi untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim Jumlah lokasi yang mendayagunakan teknologi Jumlah rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek masyarakat Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat Jumlah Model Pusat-Pusat Peragaan Iptek di Daerah Jumlah paket diseminasi iptek Jumlah pilot project pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal Jumlah paket penelitian, pengembangan, dan perekayasaan Jumlah rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek strategis

2

4 1

1 1

1

1 1

2 1

800 1

12 1 20 4

3 1

1

1 1

1

3

94


Meningkatkan Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek Meningkatkan Pendayagunaan Iptek



Jumlah Anggaran

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional (industri, masyarakat, national security)

Artikel jurnal sains dan teknik


Kolaborasi riset lembaga litbang dengan litbang perusahaan



Jumlah peneliti dan perekayasa per 1 juta penduduk

Jumlah artikel Iptek di media cetak nasional untuk mengukur tingkat kesadaran iptek

Jumlah Pusat Unggulan Iptek

2

1


Indikator Kinerja

Sasaran Strategis


Teknologi

Artikel


Kolaborasi

Paten Terdaftar

%


Artikel

Lembaga Litbang

3

Target

PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2013

Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional

4

Program

436,609,123,000

50,983,106,000

125,658,022,000

3,813,438,000

137,284,129,000

2,465,309,000

2,500,000,000

98,464,891,000

3,178,342,000

12,261,886,000

5

Sebelum Revisi

458,519,687,000

90,723,750,000

122,247,630,000

3,094,596,000

136,571,579,000

2,151,649,000

2,020,415,000

88,042,994,000

2,518,613,000

11,148,461,000

5

Sesudah Revisi

Anggaran


95

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional (industri, masyarakat,national security)


Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2013

Jumlah anggaran Tahun 2013







Menguatnya Jumlah peneliti dan perekayasa per 1 juta penduduk Sumber Daya Iptek Prosentase investasi litbang terhadap PDB


Teknologi

Artikel


Kolaborasi

Paten Terdaftar

%


Artikel

6

40

8

5

10

294

11

7

1663

0.08%

0.50% 760

529

6454

470

2400

3

Lembaga Litbang

Menguatnya Jumlah pusat unggulan Iptek Kelembagaan Iptek

1

4

3

2

1

Realisasi

Target

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis


TAHUN 2013

167%

735%

138%

140%

219%

16%

113%

269%

300%

5

%

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)

Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional

6

Program

458,519,687,000

90,723,750,000

122,247,630,000

3,094,596,000

136,571,579,000

2,151,649,000

2,020,415,000

88,042,994,000

2,518,613,000

11,148,461,000

7

Pagu

380,116,250,303

55,549,677,549

119,608,843,168

2,776,311,222

133,360,479,555

2,012,794,200

1,998,660,601

51,328,639,773

2,368,191,643

11,112,652,592

8

Realisasi

Anggaran

61.23%

97.84%

89.71%

97.65%

93.55%

98.92%

58.30%

94.03%

99.68%

9

%





Artikel


Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional Teknologi (industri, masyarakat, national security)

Artikel




Kolaborasi

Paten Terdaftar



%


6

40

10

294

11

7

5 8

1663

0.08%

760

0.50%

529

6454

2400 470

3

4

3 1

Realisasi

Jumlah peneliti dan perekayasa per 1 juta penduduk Peneliti dan perekayasa

Lembaga Litbang


2

1


Indikator

Uraian

Target


Sasaran

TAHUN 2013


PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

96

167%

735%

138%

140%

219%

16%

113%

269%

300%

5

%

6

Keterangan

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Recommend Documents