MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG

MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan di Kementerian Riset dan Teknologi, maka pelayanan publik harus

berorientasi

pada

kebutuhan

dan

kepuasan

penerima layanan; b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan pengaturan unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kementerian Riset dan Teknologi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi tentang Pelayanan Publik di Kementerian Kementerian Riset dan Teknologi; Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

2.

Undang-Undang

Nomor

14

Tahun

2008

tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Page 1

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

112,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5038); 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan

Tinggi

Asing,

Lembaga

Penelitian

dan

Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

104,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4666); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara

Negara

Republik

Riset

Indonesia

dan

Teknologi

Tahun

2009

(Lembaran Nomor

92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5022); 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan

Pelaksanaan

Kegiatan

Penelitian,

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9.

Peraturan

Presiden

Pembentukan

dan

Nomor

47

Organisasi

Tahun

2009

tentang

Kementerian

Negara,

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;


Page 2

10. Peraturan

Presiden

Nomor

24

Tahun

2010

tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan

Organisasi,

Tugas,

dan

Fungsi

Eselon

I

Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 11. Peraturan

Presiden

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 12. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri; 13. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Riset dan Teknologi; 14. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03a/M/PER/VI/2010 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 15. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 01/M/PER/IV/2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kementerian Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 299); 16. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/V/2011

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 300); 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 18. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang Berwenang

Memberikan

Izin

Kegiatan

Penelitian,

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1141); DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Page 3

19. Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PELAYANAN

PUBLIK

DI

KEMENTERIAN

RISET

DAN

TEKNOLOGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan

pelayanan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 2. Penyelenggara Pelayanan Publik di Kementerian Riset dan Teknologi, yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah satuan kerja di Kementerian Riset dan Teknologi yang sebagian atau seluruh tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan pelayanan publik. 3. Pelaksana Pelayanan Publik di Kementerian Riset dan Teknologi, yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat dan/atau pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di Kementerian Riset dan Teknologi yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik di Kementerian Riset dan Teknologi. 4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai

orang

perseorangan,

kelompok,

maupun

badan

hukum

yang

berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik di Kementerian Riset dan Teknologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. 5. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 6. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.


Page 4

7. Kementerian adalan Kementerian Riset dan Teknologi. 8. Menteri adalah Menteri Riset dan Teknologi. BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk memberikan kepastian hukum

dalam

hubungan

antara

Masyarakat

dan

Penyelenggara

dalam

penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah: a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian; b. terwujudnya sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian yang layak sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik; c. terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Publik di Kementerian; dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam Pelayanan Publik di Kementerian. Bagian Kedua Asas, Prinsip, dan Ruang Lingkup Pasal 4 Penyelenggaraan Pelayanan Publik berasaskan: a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. parsitipatif; g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;


Page 5

k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Pasal 5 Prinsip Pelayanan Publik: a. sederhana; b. kejelasan; c. kepastian waktu; d. akurasi; e. keamanan, proses dan produk pelayanan publik; f. tanggung jawab; g. kelengkapan sarana dan prasarana; h. kemudahan akses; i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; dan j. kenyamanan. Pasal 6 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. jenis dan unit pelaksana Pelayanan Publik; b. penyelenggara Pelayanan Publik; c. hak dan kewajiban; d. standar pelayanan dan indeks kepuasan pelayanan; e. pengaduan masyarakat; dan f. pelaporan; BAB III JENIS DAN UNIT PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK Bagian Pertama Umum Pasal 7 Jenis Pelayanan Publik di Kementerian, terdiri atas: a. pelayanan barang publik, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang untuk keperluan masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. pelayanan jasa publik, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa untuk keperluan masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan


Page 6

c. pelayanan

administratif,

yaitu

tindakan

administratif

Kementerian

yang

diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang riset dan teknologi. Bagian Kedua Pelayanan Barang Publik Pasal 8 Pelayanan barang publik di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: a. alat peraga Iptek; dan b. bibit dan/atau benih pertanian, peternakan, dan perikanan. Bagian Ketiga Pelayanan Jasa Publik Pasal 9 Pelayanan jasa publik di Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas: a. jasa pelayanan informasi; b. jasa pengadaan barang/jasa; c. jasa peragaan Iptek; d. jasa pemanfaatan kawasan serta pusat penelitian dan pengembangan Iptek; dan e. jasa pelatihan transfer Iptek. Pasal 10 Pelayanan jasa informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas: a. informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. informasi publik yang diumumkan serta merta; dan c. informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Pasal 11 Pelayanan jasa layanan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas: a. layanan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan non elektronik; dan b. layanan pelaksanaan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).


Page 7

Pasal 12 Pelayanan jasa peragaan Iptek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi: a. layanan reguler peragaan dan program sains; b. layanan pendampingan institusi atau swasta dalam kegiatan pendirian pusat peragaan Iptek; dan c. layanan pemanfaatan sarana dan prasarana pusat peragaan Iptek. Pasal 13 (1) Pelayanan jasa pusat penelitian dan pengembangan

Iptek sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi: a. jasa pemanfaatan Iptek kawasan; dan b. jasa sarana dan prasarana. (2) Pelayanan jasa pemanfaatan Iptek kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. intermediasi; dan b. fasilitasi kunjungan wisata Iptek. (3) Pelayanan Jasa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. wisma tamu; dan b. graha widya bakti. Pasal 14 Pelayanan jasa pelatihan transfer Iptek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, yaitu pelatihan pembibitan dan/atau pembenihan pertanian, peternakan, dan perikanan. Bagian Keempat Pelayanan Administratif Pasal 15 Pelayanan administratif di Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas: a. perizinan penelitian asing; dan b. perizinan penelitian berisiko tinggi dan berbahaya. Bagian Kelima Unit Pelaksana Pelayanan Pasal 16 Unit Pelaksana Pelayanan Publik di Kementerian Riset dan Teknologi terdiri atas: a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Page 8

b. Unit Layanan Pengadaan (ULP); c.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

d. Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PP Iptek); e.

Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek);

f.

Agro Techno Park (ATP); dan

g.

Bagian Administrasi Perizinan Penelitian. Pasal 17

PPID

sebagaimana

dimaksud

Pasal

16

huruf

a

melaksanakan

Pelayanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Pasal 18 (1) ULP sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b melaksanakan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a. (2) LPSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c melaksanakan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b. Pasal 19 PP Iptek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d melaksanakan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 12. Pasal 20 Puspiptek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e melaksanakan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Pasal 21 ATP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f melaksanakan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. Pasal 22 Bagian Administrasi Perizinan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g melaksanakan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. BAB IV PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK Bagian Pertama Pasal 23 (1)

Penyelenggara

Pelayanan

Publik

di

Kementerian

Riset

dan

Teknologi,

terdiri atas: a. Menteri selaku Pembina; DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Page 9

b. Sekretaris Kementerian selaku Penanggung Jawab; c. Inspektur Kementerian selaku Evaluator; d. Unit Pelaksana Pelayanan Publik. (2)

Struktur Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3)

Keanggotaan dari struktur Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pasal 24

(1)

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Penanggung jawab.

(2)

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan standar pelayanan.

(3)

Evaluator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas

melakukan

pengawasan

dan

evaluasi

terhadap

penyelenggaraan

Pelayanan Publik di Kementerian. (4)

Unit Pelaksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Publik di Kementerian. Pasal 25

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, paling sedikit meliputi: a. pelaksanaan pelayanan dan konsultasi; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. pengawasan internal; dan e. penyuluhan kepada masyarakat.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 26 Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memiliki hak: a. memberikan pelayanan tanpa dihambat oleh pihak lain; b. melakukan kerjasama; c. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Publik; d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Page 10

e. menolak

permintaan

pelayanan

yang

bertentangan

dengan

peraturan

perundang-undangan. Pasal 27 Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memiliki kewajiban: a. menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta tanggung jawabnya; b. menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan; c. menempatkan pelaksana yang kompeten; d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Pelayanan Publik; e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan Pelayanan Publik; f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik; h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; j. bertanggung jawab dalam pengelolaan penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan. Pasal 28 Masyarakat sebagai penerima Pelayanan Publik berhak: a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; c. mendapat perlindungan dan/atau pemenuhan pelayanan; d. mendapat

pelayanan

yang

berkualitas

sesuai

dengan

asas

dan

tujuan

pelayanan; e. memberitahukan kepada Penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; f. memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; g. melakukan

pengaduan

atas

pelayanan

publik

yang

tidak

sesuai

atau

menyimpang dari standar pelayanan; dan h. mendapat tanggapan atas pengaduan yang diajukan. Pasal 29 Masyarakat berkewajiban: a. mematuhi

peraturan

perundang-undangan

yang

terkait

dengan

penyelenggaraan Pelayanan Publik; DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Page 11

b. memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan; c. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Pelayanan Publik; dan d. berpartisipasi

aktif

dan

mematuhi

peraturan

yang

terkait

dengan

penyelenggaraan Pelayanan Publik. BAB VI STANDAR PELAYANAN, DAN INDEKS KEPUASAN PELAYANAN Pasal 30 (1) Unit pelaksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)

huruf

d

berkewajiban

menyusun

Standar

Pelayanan

dengan

mengikutsertakan Masyarakat dan Pihak Terkait. (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan diumumkan secara terbuka agar diketahui oleh Masyarakat. Pasal 31 (1) Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) paling sedikit terdiri atas: a. dasar hukum; b. persyaratan; c. sistem, mekanisme, dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/ tarif; f.

produk pelayanan;

g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; h. kompetensi pelaksana; i.

pengawasan internal;

j.

penanganan pengaduan, saran, dan masukan;

k. jumlah pelaksana; l.

jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan n. evaluasi kinerja Pelaksana. (2) Hasil analisis komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam satu format Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


Page 12

Pasal 32 (1) Untuk menerapkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. (2) Maklumat

Pelayanan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

merupakan

pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. (3) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas. Pasal 33 (1) Dalam rangka optimalisasi pelayanan, Penyelenggara wajib melakukan evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara berkala setiap 1 (satu) tahun. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara untuk meninjau dan menyempurnakan Standar Pelayanan. Pasal 34 (1) Standar Pelayanan yang telah dilaksanakan wajib dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun. (2) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara untuk melakukan perubahan Standar Pelayanan. Pasal 35 (1) Untuk mengukur kinerja dan menjamin kualitas pelayanan, Penyelenggara wajib melakukan penilaian kinerja Pelayanan Publik secara periodik. (2) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Standar Pelayanan di Kementerian, paling sedikit meliputi: a. prosedur pelayanan; b. persyaratan pelayanan; c. kejelasan petugas pelayanan; d. kedislipinan petugas pelayanan; e. tanggungjawab petugas pelayanan; f.

kemampuan petugas pelayanan;

g. kecepatan pelayanan; DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Page 13

h. keadilan pendapatkan pelayanan; i.

kesopanan dan keramahan petugas;

j.

kewajaran biaya pelayanan;

k. kepastian biaya pelayanan; l.

kepastian jadwal pelayanan;

m. kenyamanan lingkungan; dan n. keamanan pelayanan. (3) IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh pelaksana dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. BAB VII PENGADUAN MASYARAKAT Pasal 36 (1) Untuk

menjamin

kualitas

pelayanan,

Penyelenggara

membentuk

Sistem

Pengaduan Masyarakat. (2) Mekanisme

pengaduan

masyarakat

dilakukan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN Pasal 37 (1) Ketua unit pelaksana pelayanan publik menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan tentang penyelenggaraan pelayanan publik di unit kerjanya kepada Penanggung Jawab. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas: a. pendahuluan; b. program pelayanan publik di lingkungan kementerian; c. penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan kementerian; d. evaluasi

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan

publik

di

lingkungan

kementerian; dan e. kesimpulan dan rekomendasi. (3) Berdasarkan laporan dari Ketua unit pelaksana pelayanan publik, Penanggung Jawab menyampaikan laporan setiap (6) enam bulan tentang penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan kerjanya kepada Pembina dengan tembusan kepada Evaluator selambat-lambatnya minggu ketiga bulan ketujuh dan bulan kesatu tahun berikutnya.


Page 14

(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38 (1) Evaluator menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian setiap 1 (satu) tahun kepada Pembina. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya pada minggu ketiga bulan Januari. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas: a. pendahuluan; b. program pelayanan publik di Kementerian; c. penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian; d. evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian; dan e. kesimpulan dan rekomendasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2013 MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA


Page 15

LAMPIRAN I Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor : 4 Tahun 2013 Tanggal : 3 Desember 2013 Strukur Organisasi Penyelenggara

PEMBINA

PENANGGUNGJAWAB

EVALUATOR

UNIT PELAKSANA


Page 16

LAMPIRAN II Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor : 4 Tahun 2013 Tanggal : 3 Desember 2013 STANDAR PELAYANAN Nama Unit Pelayanan Jenis Pelayanan No.

: ........................................................................ : ........................................................................

Komponen

1.

Dasar Hukum

2.

Persyaratan

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

5.

Biaya/Tarif

6.

Produk Pelayanan

7.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

8.

Kompetensi Pelaksana

9.

Pengawasan Internal

10.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dalam Bentuk Komitmen untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya, dan Risiko Keragu-Raguan

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana


Uraian

Page 17

LAMPIRAN III Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor : 4 Tahun 2013 Tanggal : 3 Desember 2013 MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN “DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Jakarta,.......................................... Pimpinan Penyelenggara Pelayanan


Page 18

LAMPIRAN IV Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor : 4 Tahun 2013 Tanggal : 3 Desember 2013 FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI LAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Unit Pelayanan Unit Kerja Eselon I Motto Pelayanan Periode No.

Kegiatan

(1)

: : : :

Sasaran

(2)

(3)

Indikator Pelayanan Minimum (4)

Tingkat Capaian

Evaluasi

(5)

(6)

Rekomendasi (7)

Keterangan: Unit Pelayanan

:

Ditulis dengan nama unit pelayanan yang menyusun rencana strategis.

Unit Kerja Eselon I :

Unit eselon I yang membawahi Unit Pelayanan.

Motto Pelayanan

:

Ditulis motto unit pelayanan publik penyusun dalam menyelenggarakan pelayanan.

Periode

:

Ditulis dengan periode tahun penyelenggaraan program pelayanan publik.

Kolom (2)

:

Ditulis nama kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan.

Kolom (3)

:

Ditulis uraian sasaran yang telah direncanakan dan ditetapkan untuk tahun yang bersangkutan.

Kolom (4)

:

Ditulis indikator pelayanan minimum yang mengindikasikan batas minimum tercapainya sasaran.

Kolom (5)

:

Ditulis tingkat capaian dengan membandingkan antara sasaran dan indikator pelayanan minimum dengan palaksanaan program.

Kolom (6)

:

Ditulis uraian evaluasi terhadap pelaksanaan program dengan menganalisis tingkat capaian dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.

Kolom (7)

:

Ditulis uraian mengenai rekomendasi pelaksanaan program ke depan.


perbaikan

bagi

Page 19

MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG

Recommend Documents