MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/M/Kp/I/2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat dan mengefektifkan pelaksanaan tugas Tim Penilai Perizinan kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi; b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing; Mengingat
: 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4666); 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Ketiga dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 4. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 09/M/PER/XII/2007 Tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, Dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING. PERTAMA
: Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Koordinasi dalam Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
KEDUA
: Tim dipilih berdasarkan usulan dari masing-masing Departemen dan Lembaga yang mempunyai kompetensi terhadap perizinan kegiatan penelitian asing.
KETIGA
: Tim mempunyai tugas, fungsi dan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Tentang Tim Koordinasi Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
KEEMPAT
: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatannya kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Ketua Tim Koordinasi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KELIMA
: Segala pembiayaan yang diperlukan bagi tugas Tim Koordinasi dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
KEENAM
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 04 Januari 2008 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
TTD KUSMAYANTO KADIMAN Salinan disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Hukum dan HAM; 3. Menteri Kehutanan; 4. Menteri Kelautan dan Perikanan; 5. Menteri Kesehatan; 6. Menteri Luar Negeri; 7. Menteri Pendidikan Nasional; 8. Menteri Perindustrian; 9. Menteri Pertahanan; 10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 11. Menteri Pertanian; 12. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 13. Menteri Sekretariat Negara; 14. Kepala Badan Intelijen Strategis TNI; 15. Kepala Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional; 16. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 17. Kepala Badan Tenaga Atom; 18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 19. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 20. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa; 21. Kepala BAIS TNI.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN I Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 01/M/Kp/I/2008 Tanggal : 04 Januari 2008 SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING No
NAMA
INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
1
Benyamin Lakitan
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Ketua / Anggota
2
Tien Ruspriatin Muchtadi
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Wakil Ketua / Anggota
3
Nada Darmiyanti S.
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Sekretaris / Anggota
4
Banua Radja Manik
Departemen Luar Negeri
Anggota
5
Dwatmadji Hanomanresi
Departemen Luar Negeri
Anggota
6
Gantosori
Departemen Luar Negeri
Anggota
7
Ibnu Purna Muchtar
Sekretariat Negara
Anggota
8
Suprapto
Sekretariat Negara
Anggota
9
Sjafruddin
Departemen Hukum dan HAM
Anggota
10
Azmi Dahlan
Departemen Hukum dan HAM
Anggota
11
Susto Purnomo
Badan Intelijen Negara
Anggota
12
M. Sofyansur
Badan Intelijen Negara
Anggota
13
Nurdiyanto
Badan Intelijen Strategis TNI
Anggota
14
Setiawan Adi Kuncoro
Kepolisian Negara
Anggota
15
Ngadisah
Departemen Dalam Negeri
Anggota
16
M. Munir
Departemen Pendidikan Nasional
Anggota
17
Radiwan Roy
Departemen Pendidikan Nasional
Anggota
18
Halimah Syafrul
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Anggota
19
Novi Farhani
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Anggota
20
Achmad Suryana
Departemen Pertanian
Anggota
21
Tri Wahyudiyanti
Departemen Kehutanan
Anggota
22
Rifani Erni
Departemen Perindustrian
Anggota
23
M. Setiono
Departemen Perindustrian
Anggota
24
Ngurah N. Wiadnyana
Departemen Kelautan Dan Perikanan
Anggota
25
Kemal Sinatra
Departemen Kelautan Dan Perikanan
Anggota
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
26
Endang R. Sedyaningsih
Departemen Kesehatan
Anggota
27
Pretty M.D. Sasono
Departemen Kesehatan
Anggota
28
Budi Santoso
Departemen Pertahanan
Anggota
29
Hadi Purnomo
Departemen Energi Sumber Daya Mineral
Anggota
30
Bukin Daulay
Departemen Energi Sumber Daya Mineral
Anggota
31
Subaktian Lubis
Departemen Energi Sumber Daya Mineral
Anggota
32
Riswahyuti Soemardi
Departemen Energi Sumber Daya Mineral
Anggota
33
Nur Tri Aries
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Anggota
34
Bambang Tejasukmana
Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN)
Anggota
35
Husni Nasution
Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN)
Anggota
36
Pramudita Anggraita
Badan Tenaga Atom (BATAN)
Anggota
37
Sobar Sutisna
Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
Anggota
38
Vionita Lukitari
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Anggota
Ditetapkan di Jakarta MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD KUSMAYANTO KADIMAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN II Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 01/M/Kp/I/2008 Tanggal : 04 Januari 2008 SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING No
NAMA
INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
TUGAS DAN FUNGSI
1
Nada Darmayanti
Deputi Bidang Program Riptek
Sekretaris I
Bertanggungjawab Bidang Substansi
2
Nasrudin Irawan
Sekretariat Kementerian
Sekretaris II
Bertanggungjawab Bidang Pelaksanaan Teknis
3
Zulfan Adrinaldi
Sekretariat Kementerian
Anggota
Pengelolaan PNBP
4
Yetty Rochhadiningsih
Sekretariat Kementerian
Anggota
Pengelolaan Administrasi dan Persiapan Rapat Tim Koordinasi
5
Haryanto Sahar
Sekretariat Kementerian
Anggota
Pengembangan ICT Pendukung
6
Dadit Herdikiagung
Deputi Bidang Pengembangan Sipteknas
Anggota
Koordinasi Pemberian dan/atau Penolakan Ijin Penelitian
7
Sabartua Tampubolon
Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakat Iptek
Anggota
Koordinasi Pemberian dan/atau Penolakan Ijin Penelitian
8
Djaswadin
Sekretariat Kementerian
Anggota
Koordinasi Telaahan Hukum
9
Nurtjahyani Setyoputri
Deputi Bidang Perkembangan Riptek
Anggota
Pendataan Aplikasi, Substansi, Identifikasi termasuk menerima dan menjawab e-mail
10
Munawir Sadzali Razak
Deputi Bidang Program Riptek
Anggota
Pendataan Aplikasi, Substansi, Identifikasi termasuk
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
menerima dan menjawab e-mail 11
Indhy Agiviena Putri
Deputi Bidang Program Riptek
Anggota
Pendataan Aplikasi, Substansi, Identifikasi termasuk menerima dan menjawab e-mail
12
Gozali
Deputi Bidang Dinamika Masyarakat
Anggota
Pengurusan Surat Ijin Jalan dan Kitas
13
Hanief Arief
Sekretariat Kementerian
Anggota
Pengurusan Surat Ijin Jalan dan Kitas
14
Radiwan
Sekretariat Kementerian
Anggota
Mengurus Passport
15
Fadoli
Sekretariat Kementerian
Anggota
Mengurus Passport
Ditetapkan di Jakarta MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD KUSMAYANTO KADIMAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
