MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202/M/Kp/VI/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Kementerian Riset dan Teknologi maka perlu mengubah susunan Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing; b. bahwa pejabat yang menjabat dalam jabatan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Mengingat
: 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4666); 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 4. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 09/M/PER/XII/2007 Tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, Dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing; 5. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 18/M/Kp/ II/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING. PERTAMA
: Menetapkan pejabat yang menjabat dalam jabatan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Tim Koordinasi dalam Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEDUA
: Tim dipilih berdasarkan usulan dari masing-masing Kementerian dan Lembaga yang mempunyai kompetensi terhadap perizinan kegiatan penelitian asing.
KETIGA
: Tim mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 09/M/ PER/XII/2007 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
KEEMPAT
: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatannya kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Ketua Tim Koordinasi.
KELIMA
: Segala pembiayaan yang diperlukan bagi tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Riset dan Teknologi.
KEENAM
: Dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi ini, maka Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 18/M/Kp/I/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KETUJUH
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Salinan Keputusan Menteri Negara ini disampaikan kepada: 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Hukum dan HAM; 3. Menteri Kehutanan; 4. Menteri Kelautan dan Perikanan; 5. Menteri Kesehatan; 6. Menteri Luar Negeri; 7. Menteri Pendidikan Nasional; 8. Menteri Perindustrian; 9. Menteri Pertahanan; 10.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 11.Menteri Pertanian; DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
12.Menteri Negara Lingkungan Hidup; 13.Menteri Sekretariat Negara; 14.Kepala Badan Intelijen Strategis TNI; 15.Kepala Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional; 16.Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 17.Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional; 18.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 19.Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 20.Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; 21.Kepala BAIS TNI; 22. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Juni 2010 MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA,
DAN
TEKNOLOGI
TTD. SUHARNA SURAPRANATA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 202 /M/Kp/VI/2010 Tanggal : 30 Juni 2010 SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING No
INSTANSI
JABATAN DALAM INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
1
Kementerian Riset dan Teknologi
Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi
Ketua / Anggota
2
Kementerian Riset dan Teknologi
Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek
Wakil Ketua / Anggota
3
Kementerian Riset dan Teknologi
Deputi Bidang Jaringan Iptek
Wakil Ketua/Anggota
4
Kementerian Riset dan Teknologi
Kepala Biro Hukum dan Humas
Sekretaris / Anggota
5
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri
Anggota
6
Kementerian Luar Negeri
Direktur Keamanan Diplomatik
Anggota
7
Kementerian Dalam Negeri
Direktur Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan
Anggota
8
Kementerian Hukum dan HAM
A. Direktur Doklan, Visa, dan Faskim
Anggota
B. Direktur Paten 9
Kementerian Pertahanan
Direktur Wilayah Pertahanan
Anggota
10
Kementerian Kesehatan
Kepala Puslitbang Biomedis dan Farmasi
Anggota
11
Kementerian Kehutanan
A. Sekretaris Badan Penelitian
Anggota
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
dan Pengembangan Kehutanan B. Sekretaris Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 12
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Badan Riset Kelautan dan Perikanan
Anggota
13
Kementerian Pertanian
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perikanan
Anggota
14
Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan
Anggota
15
Kementerian Pendidikan Nasional
Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ditjen Dikti
Anggota
16
Kementerian Perindustrian
Kepala Pusat Teknologi, Badan Litbang Industri
Anggota
17
Kementerian Lingkungan Hidup
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Anggota
18
Kementerian Riset dan Teknologi
A. Asdep Legislasi Iptek
Anggota
B. Asdep Kekayaan Intelektual Dan Standardisasi Iptek C. Asdep Jaringan Iptek Internasional D. Asdep Relevansi Program Riptek 19
Markas Besar Polisi Republik Indonesia
Kabaintelkam Polri
Anggota
20
Badan Intelejen Negara
Direktur 32, Deputi III
Anggota
21
Badan Intelejen Strategis TNI
Direktur B
Anggota
22
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
A. Kepala Biro Kerjasama dan Pemasyarakatan Iptek
Anggota
B. Kepala Biro Penelitian Biologi DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
23
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
A. Kepala Biro Perencanaan
Anggota
B. Direktur Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam (Tisda)
24
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
Kepala Pusat Survei Sumber Daya Alam Laut
Anggota
25
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Kepala Biro Kerjasama, Hukum dan Humas
Anggota
26
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kedirgantaraan
Anggota
27
Lembaga Biologi Molekuler Eijkman
Direktur LBM Eijkman
Anggota
Ditetapkan di Jakarta MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. SUHARNA SURAPRANATA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
