MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 164/M/Kp/VII/2008 TENTANG LEMBAGA PENGELOLA RISET UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL (RUSNAS) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa untuk membentuk keunggulan iptek yang strategis diperlukan upaya-upaya yang bersifat top down dalam rangka meningkatkan kemampuan penelitian di lembaga penelitian dan pengembangan, dan perguruan tinggi untuk mendorong technology supply chain yang terkait dengan usaha pengembangan sejumlah klaster kegiatan produksi yang memiliki nilai strategis bagi ekonomi; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 207 Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/III/ 2006, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Lembaga Pengelola Rusnas; c. bahwa penunjukan institusi sebagai lembaga pengelola Rusnas yang tercantum pada Keputusan ini karena institusi tersebut dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan Rusnas
Mengingat
:
1. Und a ng - Und a ng Re p ub lik I nd o ne sia No mo r 1 8 Ta hun 2 0 0 2 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
sebagaimana telah diubah terakhir pada Perubahan Keenam dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi clan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir pada Perubahan Keenam dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permeneg Ristek No. 06/M/Per/VIII/2006;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG LEMBAGA PENGELOLA RISET UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL (RUSNAS). L E MBAG A PEN G E L OL A R US N AS Pasal 1
Institusi yang ditunjuk sebagai Lembaga Pengelola Rusnas Tahun Anggaran 2009, adalah sebagai berikut:
a.Pusat Kajian Buah-buahan Tropika, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor.
b.Pusat Mikroelektronika, Lembaga Penelitian clan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Teknologi Bandung.
c.Pusat Pengkajian clan Penerapan Teknologi Budidaya Pertanian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta. d.Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor.
e.Pusat Pengembangan Iptek Pertanian dan Pangan Asia Tenggara, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor.
f.Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta. g.Universitas Sriwijaya, Palembang.
h.Universitas Brawijaya, Malang. KEGIATAN RUSNAS Pasal 2
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Lembaga Pengelola Rusnas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, melaksanakan kegiatan Rusnas, sebagai berikut:
a. Pusat Kajian Buah-buahan Tropika, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, melaksanakan kegiatan Rusnas dengan topik: Pengembangan Buah-buahan Unggulan Tropika b. Pusat Mikroelektronika, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Teknologi Bandung, melaksanakan kegiatan Rusnas dengan topik: Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelektronika c. Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Budidaya Pertanian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, melaksanakan kegiatan Rusnas dengan topik: Pengembangan Teknologi Kelantan – Kerapu
d. Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, melaksanakan kegiatan Rusnas dengan topik: Pengembangan Industri Kelapa Sawit
e. Pusat Pengembangan Iptek Pertanian dan Pangan Asia Tenggara, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, kegiatan Rusnas dengan topik:
Institut
Pertanian
Bogor,
melaksanakan
Diversifikasi Pangan Pokok
f. Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, melaksanakan kegiatan Rusnas dengan topik: Pengembangan Engine Aluminium Paduan g. Universitas Sriwijaya, Palembang, melaksanakan kegiatan Rusnas dengan topik: Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
h. Universitas Brawijaya, Malang, melaksanakan kegiatan Rusnas dengan topik: Pengembangan Industri Sapi TUGAS DAN TUJUAN Pasal 3 (1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Pengelola Rusnas mempunyai tugas:
1. mengembangkan organisasi dan sistem manajemen kegiatan yang solid dan accountable;
1. melaksanakan rencana yang telah disusun untuk mencapai sasaran dan keluaran strategic yang telah ditentukan, serta memenuhi semua ketentuanketentuan yang diatur di dalam perjanjian pelimpahan peke0aan dengan Pejabat Pengelola APBN Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
2. membangun dan memantapkan kemitraan dengan sejumlah lembaga penelitian, perguruan tinggi, Industri, serta institusi daerah yang terkait sebagai inti dari techno industrial cluster yang harus dikembangkan. Untuk keperluan itu, pembentukan konsorsium atau forum yang dapat menstimulasi partisipasi pars stakeholder perlu diupayakan;
4. melakukan
pemutakhiran (up-dating) terhadap road map dikembangkan, serta memantau kemajuan penguasaannya;
technology
yang
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
5. mengamankan dan mengelola teknologi yang dihasilkan (antara lain patent, industrial
design, dan trade secret); 6. melakukan langkah-langkah promosi dan pemasyarakatan untuk produk potensial;
7. mengembangkan mekanisme alih teknologi dan menyediakan dukungan teknis, agar hasil kegiatan Rusnas dapat diadopsi oleh industri secara maksimal;
8. melaporkan
pelaksanaan/kemajuan kegiatan yang dicapai, hambatan dan penyimpangan yang tedadi, serta pemutakhiran Rencana Induk Kegiatan Rusnas secara periodik/triwulanan;
9. memberikan masukan dalam bentuk Ringkasan Laporan/Summary Report mengenai usulan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan yang ditangani;
10. menyediakan informasi yang diperlukan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi untuk memantau pelaksanaan kegiatan Rusnas, serta bahan yang diperlukan oleh Evaluator/Penilai untuk mengevaluasi kinerja program Rusnas. (2) Lembaga Pengelola Rusnas ditunjuk dengan tujuan, yaitu:
1. meningkatkan komplementaritas antara kegiatan penelitian dan pengembangan dengan kegiatan difusi dan produksi;
1. mengembangkan saluran transaksi untuk menjamin alih teknologi dari tahapan penelitian ketahapan komersialisasi;
2. menumbuhkan kemampuan inovasi pads kegiatan bisnis; 3. meningkatkan kemampuan administrasi dan teknis dalam pengelolaan program Rusnas. BIAYA-BIAYA Pasal 4 (1) Biaya untuk masing-masing kegiatan yang tercantum pads Pasal 2, yaitu sebesar:
a. b. c.
Pengembangan Buah-buahan Unggulan Tropika
Rp. 5.000.000.000,-
Pengembangan Teknologi Informasi dan 5.000.000.000,- Mikroelektronika Pengembangan Teknologi Kelautan-Kerapu
Rp. Rp. 3.000.000.000,-
d. Pengembangan Industri Kelapa Sawit
Rp. 3.300.000.000,-
e.Diversifikasi Pangan Pokok
Rp. 3.000.000.000,-
f.Pengembangan Engine Aluminium Paduan
Rp. 2.400.000.000,Rp. 1.800.000.000,Rp. 2.000.000.000,-
g. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan h. Pengembangan Industri Sapi
(2) Segala pembiayaan yang diperlukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kedeputian Bidang Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional (Sipteknas), Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2009 secara Block Grant Lembaga yang pelaksanaannya diatur melalui perjanjian pelimpahan pekerjaan dengan pertanggung-jawaban DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
keuangan secara SWAKELOLA sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 antara Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2009 dengan masing-masing Lembaga Pengelola Rusnas. JANGKA WAKTU Pasal 5 Keputusan Menteri ini berlaku mulai tanggal 2 januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Juli 2008 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. KUSMAYANTO KADIMAN Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Menteri keuangan; 2. Kepala Bappenas; 3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan; 4. Rektor Institut Pertanian Bogor; 5. Rektor Institut Teknologi Bandung; 6. Rektor Universitas Sriwijaya; 7. Rektor Universitas Brawijaya; 8. Kepala badan pengkajian dan Penerapan Teknologi; 9. Kepala LPPM-ITB; 10. Kepala LPPM-IPB.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
