MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/M/Kp/II/2009 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan proses perizinan kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi; b. bahwa pejabat yang menjabat dalam jabatan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing; Mengingat
: 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4666);
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Ketiga dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 4. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 09/M/PER/XII/2007 Tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, Dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING.
PERTAMA : Menetapkan pejabat yang menjabat dalam jabatan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Tim Koordinasi dalam Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing. KEDUA
: Tim dipilih berdasarkan usulan dari masing-masing Departemen dan Lembaga yang mempunyai kompetensi terhadap perizinan kegiatan penelitian asing.
KETIGA
: Tim mempunyai tugas, fungsi dan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Tentang Tim Koordinasi Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatannya kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Ketua Tim Koordinasi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KELIMA
: Segala pembiayaan yang diperlukan bagi tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
KEENAM
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Januari 2009, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Pebruari 2009 MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA,
DAN
TEKNOLOGI
TTD KUSMAYANTO KADIMAN Salinan disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Hukum dan HAM; 3. Menteri Kehutanan; 4. Menteri Kelautan dan Perikanan; 5. Menteri Kesehatan; 6. Menteri Luar Negeri; 7. Menteri Pendidikan Nasional; 8. Menteri Perindustrian; 9. Menteri Pertahanan; 10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 11. Menteri Pertanian; 12. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 13. Menteri Sekretariat Negara; 14. Kepala Badan Intelijen Strategis TNI; 15. Kepala Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional; 16. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 17. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional; 18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 19. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 20. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa; 21. Kepala BAIS TNI; 22. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN I Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 18/M/Kp/II/2009 Tanggal : 16 Pebruari 2009 SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING No
INSTANSI
JABATAN DALAM INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
1
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Sesmenegristek
Ketua / Anggota
2
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Deputi Bidang Program Riset iptek
Wakil Ketua / Anggota
3
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Asdep Urusan Program Riset Iptek Internasional, Deputi Bidang Program Riset Iptek
Sekretaris / Anggota
4
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri
Anggota
5
Departemen Luar Negeri
Direktur Keamanan Diplomatik
Anggota
6
Departemen Dalam Negeri
Direktur fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan
Anggota
7
Departemen Hukum dan HAM
A. Direktur Doklan, Visa, dan Faskim
Anggota
B. Direktur Paten 8
Departemen Pertahanan
Direktur Wilayah Pertahanan
9
Departemen Kesehatan
Kepala Puslitbang Biomedis dan Farmasi
Anggota
10
Departemen Kehutanan
A. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Anggota
B. Sekretaris Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 11
Departemen Kelautan Dan Perikanan
Sekretaris Badan Riset Kelautan dan Perikanan
Anggota
12
Departemen Pertanian
Sekretaris Badan Penelitian dan
Anggota
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pengembangan Perikanan 13
Departemen Energi Sumberdaya Mineral
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan
Anggota
14
Departemen Pendidikan Nasional
Direktur Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan
Anggota
15
Departemen Perindustrian
Kepala Pusat Teknologi, Badan Litbang Industri
Anggota
16
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Anggota
17
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
A. Asdep Urusan Daya Saing SDM Iptek
Anggota
B. Asdep Urusan Pengembangan Sistem Legislasi Iptek C. Asdep Urusan Pengembangan Ilmu Kedokteran dan Kesehatan D. Asdep urusan Analisis Kebijakan Publik Iptek 18
Markas Besar Polisi Republik Indonesia
Kabaintelkam Polri
Anggota
19
Badan Intelijen Negara
Direktur 32, Deputi III
Anggota
20
Badan Intelejen Strategis TNI
Direktur B
Anggota
21
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
A. Kepala Biro Kerjasama dan Pemasyarakatan Iptek
Anggota
B. Kepala Biro Penelitian Biologi 22
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
A. Kepala Biro Perencanaan
Anggota
23
Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
Kepala Pusat Survei Sumber Daya Alam Laut
Anggota
24
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Kepala Biro Kerjasama, Hukum dan Humas
Anggota
B. Direktur Teknologi inventarisasi Sumber daya Alam (Tisda)
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
25
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kedirgantaraan
Anggota
26
Lembaga Biologi Eijkman
Direktur LBM Eijkam
Anggota
Ditetapkan di Jakarta MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD KUSMAYANTO KADIMAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
