MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192 /M/Kp/XII/2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGHITUNGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA INDIVIDU KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
a. bahwa untuk mendukung program Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penilaian Kinerja Individu Kementerian Riset dan Teknologi; b. bahwa untuk kelancaran penghitungan Sistem Penilaian Kinerja Individu Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Penghitungan Sistem Penilaian Kinerja Individu Kementerian Riset dan Teknologi.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
4. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi; 5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 6. Keputusan Presiden Nomor Penunjukan Pejabat Menteri;
59/P
Tahun
2011
tentang
7. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi; 8. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penilaian Kinerja Individu Kementerian Riset dan Teknologi; MEMUTUSKAN : Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGHITUNGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA INDIVIDU KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.
PERTAMA
:
Petunjuk Teknis Penghitungan Sistem Penilaian Kinerja Individu Kementerian Riset dan Teknologi diatur sebagaimana tercantum di dalam Lampiran.
KEDUA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KETIGA
:
Keputusan ini disampaikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 Desember 2012 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
GUSTI MUHAMMAD HATTA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN KEPMENEGRISTEK Nomor : 192 /M/Kp/XII/2012 Tanggal : 6 Desember 2012 PETUNJUK TEKNIS PENGHITUNGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA INDIVIDU KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI BAB I PENDAHULUAN A.
Umum Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penilaian Kinerja Individu Kementerian Riset dan Teknologi antara lain dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu diatur mengenai sistem penilaian kinerja individu Kementerian Riset dan Teknologi;
B.
Tujuan Memberikan pedoman bagi pegawai dan pejabat yang berwenang dalam melakukan tugas-tugasnya, sehingga penghitungan komponen SiPEKIK yakni kehadiran, capaian, dan integritas pegawai dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar.
C.
Pengertian Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Tunjangan Kinerja adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. 2. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 3. Pegawai di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi adalah Pegawai Negeri dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi dilingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. 4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi sesuai dengan ketentuan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
peraturan perundang-undangan. 5. Sistem Penilaian Kinerja Individu Kementerian Riset dan Teknologi yang selanjutnya disebut SiPeKIK adalah sistem yang dipergunakan untuk menilai dan mengukur kinerja individu pegawai di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi sebagai basis reward and punishment dalam rangkaian Reformasi Birokrasi. 6. Kehadiran adalah komponen penilaian berdasarkan keberadaan seorang pegawai di lokasi kerja pada waktu tertentu sesuai ketentuan hari dan jam kerja. 7. Capaian adalah komponen penilaian berdasarkan pencapaian output individu terhadap pencapaian output unit kerja. 8. Integritas adalah komponen penilaian berdasarkan adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan/atau Inspektorat. 9. Keadaan kahar (force majeure) merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam dan kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
D.
Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ini dipergunakan oleh pegawai dan pejabat yang berwenang dalam melaksanakan tugas-tugasnya pada Kementerian Riset dan Teknologi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
BAB II SISTEM PENILAIAN KINERJA INDIVIDU KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
A. Kehadiran (K) 1. Hari dan Jam Kerja a. Ketentuan Hari dan Jam Kerja Hari kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi ditetapkan lima (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, dengan jumlah jam kerja efektif 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam. Ketentuan hari dan jam kerja tersebut, diatur sebagai berikut: a) b)
Hari Senin sampai dengan hari Kamis Istirahat Hari Jum'at Istirahat
: : : :
Pukul 07.30 Pukul 12.00 Pukul 07.30 Pukul 11.30
-
16.00 13.00 16.30 13.00
WIB WIB WIB WIB
Sedangkan bagi pegawai yang berkantor di kawasan Puspiptek, Serpong, pengaturan hari dan jam kerja diatur tersendiri dengan Keputusan Asdep Jaringan Penyedia dengan Pengguna Iptek. b. Toleransi Waktu Toleransi waktu diberikan kepada pegawai yang terlambat sebanyak 30 (tiga puluh) menit mulai dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 08.00 WIB. Pegawai wajib mengganti kekurangan jam kerja pada hari yang sama minimal sejumlah waktu keterlambatan yang dilaksanakan pada saat pulang kerja antara pukul 16.00 sampai dengan 16.30 WIB. Khusus hari Jumat penggantian kekurangan jam kerja pada jam 16.30 sampai dengan 17.00. Apabila kekurangan jam kerja tersebut tidak diganti pada hari yang sama, maka pegawai yang bersangkutan dianggap terlambat. 2. Pelanggaran Kehadiran Pegawai di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi dianggap melakukan pelanggaran kehadiran apabila : a. terlambat datang; b. pulang sebelum waktunya; c. tidak masuk kerja; d. meninggalkan pekerjaan pada jam kerja; dan/atau e. tidak mengganti waktu keterlambatan. 3. Pencatatan Kehadiran a. Mesin Pencatat Kehadiran
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pencatatan kehadiran pegawai menggunakan mesin pencatat kehadiran elektronik dengan tata cara sebagai berikut: 1) Setiap pegawai wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan kerja, yaitu pada saat masuk bekerja dan pada saat pulang bekerja. 2) Pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual apabila : a) sistem kehadiran elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi; b) pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran secara elektronik; c) sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; d) terjadi keadaan kahar (force majeure); atau e) lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem kehadiran elektronik. 3) Apabila mesin pencatat kehadiran tidak berfungsi, maka : a) Pencatatan kedatangan dan kepulangan kerja pegawai dilakukan dengan mengisi Formulir Daftar Hadir (Lampiran 2) dengan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sebagai penanggung jawab pencatatan kehadiran. b) Pejabat penandatangan Formulir Daftar Hadir tersebut, yakni : 1) Untuk Eselon I; oleh Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi dan dilaporkan kepada Menteri. 2) Untuk Eselon II; oleh Eselon I atasan. 3) Untuk Eselon III, IV, dan fungsional; oleh Eselon II atasan. Pimpinan unit kerja tersebut berkewajiban menyampaikan Formulir Daftar Hadir kepada Biro Umum paling lambat pukul 09.00 WIB hari berikutnya. b. Pengecualian Pencatatan Kehadiran 1) Pegawai yang karena tugas kedinasan tidak dapat melakukan pencatatan kedatangan dan/atau kepulangan kerja, dengan menggunakan mesin pencatat kehadiran, wajib menyampaikan Surat Tugas Perjalanan Dinas untuk dinas di luar kota dan Surat Keterangan Dinas untuk dinas di dalam kota kepada Biro Umum, paling lambat pada hari kerja berikutnya sesudah melaksanakan tugas kedinasan. 2) Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti, perjalanan dinas, tugas belajar, sakit, terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya karena keperluan penting atau mendesak wajib menyampaikan surat dan/atau formulir kepada Biro Umum, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Bagi pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti, menyampaikan surat ijin cuti paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum melaksanakan cuti. b) Bagi pegawai yang mendapatkan perintah untuk melakukan perjalanan dinas atau tugas belajar, menyampaikan surat perintah dimaksud dan Formulir Tidak Hadir Karena Dinas (Lampiran 1) DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
c)
d)
e) f)
paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal keberangkatan. Bagi pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib memberitahukan kepada atasan langsungnya dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, setelah terlebih dahulu diketahui oleh atasan langsung atau pimpinan unit kerjanya. Bagi pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya karena keperluan penting atau mendesak (seperti: orang tua/anak/istri/kakak/adik sakit keras atau meninggal dunia), dapat mengajukan permohonan ijin kepada pimpinan unit kerjanya untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan (Lampiran 2), dan disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya. Ijin utk keperluan keluarga, surat ijin disampaikan surat 1 (satu) hari sebelumnya. Ijin lebih dari 5 (hari) secara kumulatif dikenakan pemotongan cuti tahunan sesuai kelebihan hari tersebut.
4. Penanggung jawab pencatatan kehadiran Penanggung jawab pencatatan kehadiran pegawai di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi adalah Biro Umum. Kepala Biro Umum berkewajiban melaporkan rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan kepada Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya, atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 jatuh pada hari libur. 5. Pengurangan Tunjangan Kinerja a. Ketidakhadiran, sebagai berikut: No
Jenis Ketidakhadiran
Pengurangan
a
b
c
1
Cuti Besar
5 % /hari
2
Cuti Sakit
5 % /hari
3
Cuti Sakit dimana pegawai dirawat di rumah sakit
2 % /hari
4
Cuti Bersalin, persalinan pertama dan kedua
2 % /hari
5
Cuti Bersalin, persalinan ketiga
3 % /hari
6
Cuti Karena Alasan Penting
5 % /hari
7
Cuti diluar Tanggungan Negara
5 % /hari
8
Ijin (Maksimal 5 hari / tahun, lebih dari 5 hari diperhitungkan dengan cuti tahunan)
5 % /hari
8 Tidak Hadir Tanpa Keterangan 5 % /hari Catatan : Pengurangan diperhitungkan maksimum 20 hari dalam 1 bulan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
b. Terlambat Datang : Jumlah menit
0
15
30
45
60
75
90
105
120
>120
Pengurangan (%)
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
c. Pulang Sebelum Waktu : Menit
0
15
30
45
60
75
90
105
120
>120
Pengurangan (%)
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
6. Tata Cara Penghitungan Kehadiran Komponen Kehadiran dihitung dari kehadiran penuh dikurangi dengan total persentase ketidakhadiran yang diperhitungkan setiap hari kerja berdasarkan laporan sistem kehadiran pegawai yang dikeluarkan oleh Biro Umum. Contoh : Seorang pegawai bernama Wahyudi, pangkat Pengatur Muda (II/a), dari laporan rekapitulasi kehadiran untuk bulan Januari 2012 diketahui sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tidak masuk tanpa ijin sebanyak 1 hari; Cuti tahunan sebanyak 3 hari; Cuti karena alasan penting sebanyak 3 hari; Cuti karena sakit sebanyak 2 hari; Terlambat 20 menit, tidak diganti pada hari yang sama, sebanyak 4 kali; Terlambat 35 menit, diganti pada hari yang sama, sebanyak 5 kali; Pulang sebelum waktu 15 menit sebanyak 6 kali;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Persentase ketidakhadiran tersebut diuraikan sebagai berikut: No
Jenis Ketidakhadiran
a
b
Pengurangan Jumlah TOTAL (%) (kali/hari) (%) c
d
(cxd)
1
Tidak masuk tanpa ijin
5
1
5
2
Cuti tahunan
0
3
0
3
Cuti karena alasan penting
5
3
15
4
Cuti sakit
5
2
10
5
Terlambat 20 menit, tidak diganti pada hari yang sama
0,5
4
2
6
Terlambat 35 menit, tidak diganti pada hari yang sama
0,25
5
1,25
7
Pulang sebelum waktu 15 menit sebanyak 6 kali;
0,5
6
3
Total Ketidakhadiran (%)
36,25
Maka, komponen Kehadiran Sdr. Wahyudi untuk Bulan Januari 2012 adalah sebesar: 100% - 36,25 % = 63,75% (K) B. Capaian (C) 1. Faktor Penilaian Capaian Faktor yang dinilai pada komponen Capaian ada 2 (dua) elemen, yakni : a. Capaian Sasaran Kinerja 1) Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Permenegristek No. 03/M/PER/VI/2010 tentang Tata Kerja dan Organisasi Kementerian Riset dan Teknologi; 2) Tugas Tambahan yakni tugas sebagaimana tertuang di dalam RKAKL. b. Perilaku Perilaku diukur berdasarkan tabel sosiometri yang mencakup unsur pelayanan, komitmen, kerjasama dan kepemimpinan, sedangkan bagi pegawai yang tidak menjabat struktural unsur kepemimpinan tidak dinilai. 2. Tim Penilai Capaian Tim Penilai Capaian dibentuk oleh Menteri untuk melakukan penilaian terhadap Capaian setiap pegawai di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. Tim Capaian terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berjumlah paling sedikit 7 orang, berasal dari unsur kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pengawasan. 3. Tata Cara Penghitungan Capaian Penghitungan Capaian berbeda-beda di setiap level kepemimpinan, yakni : DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
a. Untuk Pejabat Struktural Eselon I, diatur sebagai berikut : Kelompok I : Deputi dan Sesmen 1) Capaian Sasaran Kinerja (70%) a) Metode Rata-rata Hasil Capaian Sasaran Kinerja Eselon II yang
dibawahnya [49%] (Formulir 1) b) Penilaian Menteri (seluruh Es. I) [21%], terdiri dari : (1) Tupoksi [14,7 %] (Formulir 2) (2) Tugas Tambahan [6,3%] (Formulir 2)
2) Perilaku (30%), terdiri dari : a) Penilaian Menteri [9%] (Formulir 2) b) Metode Sosiometri sesuai kelompok [21%] (Formulir 3) Kelompok II : Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri 1) Capaian Sasaran Kinerja (70%), yakni berasal dari Penilaian Menteri, dengan komponen : a) Tupoksi [49 %] (Formulir 2) b) Tugas Tambahan [21%] (Formulir 2) 2) Perilaku (30%), terdiri dari : a) Penilaian Menteri [9%] (Formulir 2) b) Metode Sosiometri sesuai kelompok [21%] (Formulir 4) b. Untuk Pejabat Struktural Eselon II, diatur sebagai berikut : 1) Capaian Sasaran Kinerja, dengan metode evaluasi oleh Tim Penilai
Capaian (70%) (Formulir 5), terdiri dari : a) Kesesuaian Capaian dengan UKMP3; b) Kesesuaian Anggaran dengan Cash Planning; dan c) Kesesuaian dengan IKU Kementerian
2) Perilaku, dengan metode Sosiometri dari sesama Pejabat Eselon II
(30%) (Formulir 6).
c. Untuk Pejabat Struktural Eselon III, diatur sebagai berikut : 1) Capaian Sasaran Kinerja, dengan metode penilaian atasan langsung (70%), dari komponen : a) Tupoksi [49 %] (Formulir 7) b) Tugas Tambahan [21%] (Formulir 7) Catatan : Rata2 kinerja Es III sama dengan Hasil Evaluasi Kinerja Es II atasannya. 2) Perilaku, dengan metode Sosiometri Atasan Langsung dan Atasan Serumpun (30%), yakni : DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
a) Penilaian Atasan Langsung [9%] (Formulir 7) b) Metode Sosiometri [21%] (Formulir 7)
d. Untuk Pejabat Struktural Eselon IV, diatur sebagai berikut : 1) Capaian Sasaran Kinerja, dengan Metode Penilaian Atasan Langsung (70%) a) Tupoksi [49 %] (Formulir 8) b) Tugas Tambahan [21%] (Formulir 8) Catatan : Rata2 kinerja Es IV sama dengan Hasil Evaluasi Kinerja Es III atasannya. 2) Perilaku (30%) a) Penilaian Atasan Langsung [9%] (Formulir 8) b) Metode Sosiometri sesuai kelompok [21%] (Formulir 8) e. Untuk Pejabat Fungsional, diatur sebagai berikut : 1) Capaian Sasaran Kinerja, dengan metode Penilaian Atasan Langsung (70%) a) Tupoksi [49 %] (Formulir 9) b) Tugas Tambahan [21%] (Formulir 9) Catatan : Rata-rata kinerja Fungsional sama dengan Hasil Evaluasi Kinerja Es IV atasannya. 2) Perilaku (30%) a) Penilaian Atasan Langsung [9%] (Formulir 9) b) Metode Sosiometri sesuai kelompok [21%] (Formulir 9) C. Integritas (I) 1. Penilaian Integritas Integritas adalah sebuah konsep konsistensi antara tindakan, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan, dan hasil. Etikanya, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran yang merupakan kata kerja atau akurasi dari tindakan seseorang. Setiap pegawai di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi dianggap memiliki integritas penuh sampai dengan terdapat pernyataan resmi dari pejabat yang berwenang terkait pelanggaran integritas misalnya terdapat temuan BPK, temuan Inspektorat dan pelanggaran disiplin pegawai ataupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sehingga pegawai tersebut dikenai sanksi hukum. 2. Tim Penilai Integritas Tim Penilai Integritas dibentuk oleh Menteri untuk melakukan penilaian terhadap Integritas setiap pegawai di lingkungan Kementerian Riset dan DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Teknologi. Tim Capaian terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berjumlah paling sedikit 7 orang, berasal dari unsur kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pengawasan.
3. Pengurangan Komponen Integritas a. Apabila ada temuan BPK, dan/atau Inspektorat secara kualitatif, komponen integritas dikurangi 10% (sepuluh persen); b. Apabila ada temuan BPK, dan/atau Inspektorat disertai kewajiban mengembalikan uang (TGR), komponen integritas dikurangi 25% (dua puluh lima persen); dan c. Apabila ada pegawai di unit kerja yang berstatus terdakwa, komponen integritas dikurangi 50% (lima puluh persen). 4. Tata Cara Penghitungan Komponen Integritas
a. Pengurangan komponen integritas sebagaimana dimaksud poin 3, diberlakukan bagi seluruh pegawai di unit eselon II yang bersangkutan. b. Pejabat Struktural Eselon I menggunakan rata-rata nilai komponen Integritas Eselon II dibawahnya. c. Apabila temuan melibatkan pegawai dalam kegiatan di unit kerja yang berbeda, pengurangan dibebankan pada pegawai yang bersangkutan dan Pejabat Struktural Eselon II yang membawahinya. d. Apabila terdapat lebih dari 1 temuan yang berbeda pada kegiatan yang sama, maka diberlakukan sanksi yang paling berat. e. Sanksi ini berlaku untuk pengurangan remunerasi yang bersangkutan, sedangkan proses hukum tetap berlanjut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
BAB III PEMBERLAKUAN SIPEKIK A. Tahapan Pemberlakuan Bobot SiPEKIK Bobot masing-masing komponen SiPeKIK diberlakukan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut: 1. Tahap Pertama, untuk tahun 2013 Semester I, yakni: a) Kehadiran memiliki bobot 60% (enam puluh persen); b) Capaian memiliki bobot 20% (dua puluh persen), berdasarkan hasil
evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan pada semester I tahun 2012; c) Integritas memiliki bobot 20% (dua puluh persen), berdasarkan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional yang diterbitkan pada semester II tahun 2012;
2. Tahap Kedua, untuk Tahun 2013 Semester II, yakni:
a) Kehadiran memiliki bobot 40% (empat puluh persen); b) Capaian memiliki bobot 40% (empat puluh persen) berdasarkan hasil evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan pada semester II Tahun 2012; c) Integritas memiliki bobot 20% (dua puluh persen) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional yang diterbitkan pada semester I tahun 2013.
3. Tahap Ketiga, pemberlakuan bobot untuk Tahun 2014 dan seterusnya, yakni:
a) Kehadiran memiliki bobot 20% (dua puluh persen); b) Capaian memiliki bobot 50% (lima puluh persen) berdasarkan hasil evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan pada 2 (dua) semester sebelumnya (s-2); c) Integritas memiliki bobot 30% (tiga puluh persen) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional yang diterbitkan pada 1 (satu) semester sebelumnya (s-1).
B. Penghitungan Tunjangan Kinerja Tunjangan Kinerja (TK) yang diterima Pegawai diperoleh dari perkalian Prosentase Individu (PI) dengan Besaran Nilai Kelas Jabatan (NK), yakni sebagai berikut : TK = PI x NK 1. Nilai Prosentase Individu (PI) adalah akumulasi dari hasil perkalian koefisien
Kehadiran (a) dengan unsur kehadiran (A); hasil perkalian koefisien Capaian (c) dengan unsur Capaian (C); dan hasil perkalian koefisien Integritas (i) dengan unsur Integritas (I), yakni sebagai berikut : PI = a A + cC + iI
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
2. Nilai Kelas Jabatan berdasarkan Bagian yang ditetapkan Pemerintah (Nilai
Rupiah dari Kelas Jabatan) dan Bagian yang ditetapkan Kemenristek (Pemangku Jabatan pada Kelas Jabatan). 3. Kelas Jabatan, Jenis Jabatan dan Pemangku Jabatan ditetapkan dengan
Keputusan Menteri. C. Penghitungan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Yang ditugaskan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan lebih dari 6 Bulan Tunjangan Kinerja (TK) yang diterima Pegawai Yang ditugaskan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diatur sebagai berikut: 1. Tidak Bebas Tugas : TK = (a A + cC + iI) x (NKx80%) 2. Bebas Tugas : TK = (A + C + iI) x (NKx50%)
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
BAB IV PENUTUP Petunjuk teknis ini merupakan pedoman dalam penerapan dan penghitungan SiPEKIK untuk memperoleh keseragaman format, tata cara dan kerangka berpikir dalam implementasi program reformasi birokrasi dilingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. Dengan mempedomani Petunjuk Teknis ini diharapkan akan diperoleh pemahaman menyeluruh dari setiap pegawai di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi, sehingga cita-cita reformasi birokrasi dapat terwujud.
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
