KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 02/M/P/XI/2005 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA KAJIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN RISET, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAN PEMBIAYAAN SISTEM INSENTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian Negara Riset dan Teknologi melaksanakan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, tahunan dan pembiayaan sistem insentif serta penugasan lain dari Presiden untuk meningkatkan peran dan mutu dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengkajian dan evaluasi kebijakan dan melaksanakan pembiayaan sistem insentif di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
b.
bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu disusun pedoman penyusunan anggaran biaya kajian dan evaluasi kebijakan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan pembiayaan sistem insentif di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
Mengingat
: 1.
Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia
2.
Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219); Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47; Tambahan Lembaran 3.
Negara Nomor 4286); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dengan
4.
Rahmat Tuhan Yang Maha Esa; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang
5.
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 6.
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah pada Perubahan Keenam dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005; Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
7.
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah 8.
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ; Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah pada Perubahan Kedua dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 Tahun
9.
2005; Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 42A/M/Kp/IV/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 102/M/Kp/VIII/2004; MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG
PEDOMAN
PENYUSUNAN
ANGGARAN
BIAYA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KAJIAN
DAN
EVALUASI
KEBIJAKAN
RISET,
ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAN PEMBIAYAAN SISTEM INSENTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi ini, yang dimaksud dengan: 1. Pedoman adalah piranti panduan dan informasi serta rambu-rambu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi ini, penyusunan anggaran biaya kegiatan kajian dan evaluasi kebijakan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan pembiayaan sistem insentif di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan bukan dimaksudkan untuk kegiatan non kajian/evaluasi kebijakan. 2. Unit Satuan Kerja Kementerian adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang meliputi Asisten Deputi, Biro dan Kelompok Jabatan Fungsional yang mengajukan perencanaan program kegiatan atau yang menerima pekerjaan kegiatan dari pihak lain. 3. Kajian adalah penelaahan yang mempertimbangkan kegiatan penyusunan anggaran biaya kajian dan evaluasi kebijakan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan pembiayaan sistem insentif di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 4. Penanggungjawab Kegiatan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menangani penyusunan anggaran biaya kajian dan evaluasi kebijakan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan pembiayaan sistem insentif di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 5. Ketua Pelaksana adalah seorang yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang relevan dan/ atau keahlian yang relevan dengan substansi kajian atau evaluasi sebagai penanggungjawab
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
pelaksana kegiatan sebagaimana dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditunjuk oleh penanggungjawab kegiatan. 6. Anggota Pelaksana adalah sejumlah orang yang ditunjuk oleh penanggungjawab kegiatan untuk membantu pelaksanaan kegiatan kajian dan evaluasi kebijakan di bidang Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 7. Tenaga Pendukung adalah orang/sejumlah orang yang berasal dari unit kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi untuk membantu Tim Perumus Rekomendasi Kebijakan yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Kegiatan. 8. Focus Group Discussion adalah sejumlah orang yang memiliki keahlian yang dipersyaratkan dalam Perumusan Kebijakan kajian dan evaluasi di bidang Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, baik Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural atau Staf di luar unit kerja pelaksana kegiatan bersangkutan yang ditunjuk oleh penanggungjawab kegiatan. 9. Nara Sumber/Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang yang berkaitan erat dengan tema kajian dan evaluasi kebijakan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 10. Sistem Insentif adalah instrumen kebijakan Kementerian Negara Riset dan Tekonologi untuk menigkatkan kinerja kerja kedinasan. 11. Kualifikasi adalah kemampuan anggota pelaksana kegiatan berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalama kerja. 12. Lama penugasan adalah lama kegiatan kedinasan berdasarkan pada jam dalam 1 (satu) bulan kerja. 13. Jangka waktu adalah lama pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan di unit kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
BAB II ANGGARAN BIAYA KEGIATAN KAJIAN DAN EVALUASI
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pasal 2 (1)
Peraturan Menteri ini digunakan dan hanya berlaku untuk penyusunan anggaran biaya kegiatan kajian dan evaluasi kebijakan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan bukan dimaksudkan untuk kegiatan non kajian/evaluasi kebijakan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
(2)
Kegiatan kajian dan evaluasi kebijakan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diprioritaskan pada kegiatan yang bersifat strategis dan dapat menjadi produk unggulan Unit Kerja Eselon (UKE) I/II serta dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam menjalankan tugas, fungsinya dalam bidang perumusan dan penyusunan kebijakan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.
(3)
Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kualitas hasil kajian dan evaluasi kebijakan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dapat dilakukan penggabungan kegiatan oleh beberapa UKE I atau II sehingga menjadi satu kajian dan evaluasi kebijakan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dilaksanakan oleh beberapa UKE I atau II secara bersama-sama. Pasal 3
Komponen pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan swakelola terdiri atas : (1) Biaya personil (Penanggungjawab Kegiatan, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), Focus Group Discussion-FGD, dan Tim Pendukung serta Nara Sumber (apabila diperlukan). (2) Biaya material dan bahan pendukung seperti ATK dan komputer. (3) Biaya perjalanan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. (4) Biaya lain-lain seperti kegiatan konsinyering / seminar / lokakarya, penggandaan dan pencetakan laporan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pasal 4 Komponen pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan oleh pihak penyedia barang/jasa (pihak ketiga) adalah sebagai berikut: (1)
Biaya personil (Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung).
(2)
Biaya material dan bahan pendukung seperti referensi, bahan survei, data, ATK dan komputer.
(3)
Biaya perjalanan yang sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
(4)
Biaya lain-lain seperti konsultasi, presentasi, komunikasi, laporan. Pasal 5
Waktu pelaksanaan Kegiatan Kajian/Evaluasi Kebijakan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu: (1) Untuk meningkatkan dan menjamin kualitas hasil kajian dan evaluasi kebijakan Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, seorang pegawai dibatasi keanggotaannya sebagai TPRK dan/atau FGD sebanyak-banyaknya dalam 4 kajian dan/atau evaluasi Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan jumlah waktu kerja maksimal 20 jam kerja/orang dalam satu bulan. (2)
Jangka waktu kegiatan efektif selama-lamanya adalah 8 (delapan) bulan. Pasal 6
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kajian dan evaluasi kebijakan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dilakukan secara swakelola dan jika ada yang dikontrakkan, maka harus ada pemisahan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kegiatan swakelola dan kegiatan yang dikontrakkan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
BAB III PEKERJAAN SECARA SWAKELOLA Pasal 7 Pelaksanaan kajian dan evaluasi kebijakan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat dikerjakan secara swakelola dan/atau sebagian dapat dikontrakkan kepada pihak penyedia barang/ jasa. Pasal 8 Biaya personil pelaksanaan kajian dan evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut: (1) Personil dalam pelaksanaan kajian dan evaluasi kebijakan merupakan pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS yang bekerja pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi. (2) Biaya personil untuk Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yaitu sebagai berikut: Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a
:
Rp. 85.000/jam
Golongan III/b
:
Rp. 105.000/jam
Golongan III/c
:
Rp. 125.000/jam
Golongan III/d
:
Rp. 145.000/jam
Golongan IV/a
:
Rp. 165.000/jam
Golongan IV/b
:
Rp. 185.000/jam
Golongan IV/c
:
Rp. 210.000/jam
Golongan IV/d keatas
:
Rp. 250.000/jam
(3) Biaya personil untuk Non Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yaitu sebagai berikut: a.
b.
Tingkat Pendidikan berlatar belakang S1 dan S2 Masa Kerja 1-5 Tahun
:
Rp. 70.000/jam
Masa Kerja > 5 Tahun
:
Rp. 100.000/jam
Tingkat Pendidikan berlatar belakang S3
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Masa Kerja 1-5 Tahun
:
Rp. 105.000/jam
Masa Kerja > 5 Tahun
:
Rp. 120.000/jam Pasal 9
Struktur personil pelaksanaan kajian dan evaluasi kebijakan terdiri atas: (1) Penanggungjawab Kegiatan Satuan
:
Orang per jam.
Lama Penugasan
:
Maksimal 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) bulan kerja.
Harga
:
Penetapan honorarium mengacu pada Pasal 8 Ayat (2).
:
Orang per jam.
Lama Penugasan
:
Maksimal 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) bulan kerja.
Harga
:
Penetapan honorarium mengacu pada Pasal 8 Ayat (2).
:
Sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang sesuai dengan
(2) Ketua Pelaksana Satuan
(3) Anggota Pelaksana Volume
kebutuhan dan ruang lingkupnya menurut kerangka acuan kerja. Kualifikasi
:
Anggota Pelaksana terdiri dari Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.
Satuan
:
Orang per jam.
Lama Penugasan
:
Lama
kerja
setiap
anggota
pelaksana
untuk
menyelesaikan pekerjaan kegiatan maksimal 20 (dua puluh) jam dalam 1 ( satu) bulan kerja. Dasar perhitungan ini mengacu kepada jumlah waktu efektif yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing personil dalam TPRK secara bersama-sama dalam penyelesaian suatu kegiatan kajian dan evaluasi kebijakan. Harga
:
Penetapan honorarium mengacu kepada Pasal 8 Ayat (2).
(4) Tenaga Pendukung
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Volume
:
Sebanyak-banyaknya
4
(empat)
orang
tenaga
pendukung. Kualifikasi
:
Pendidikan Sarjana/S1 atau bukan Sarjana untuk membantu pekerjaan teknis administratif.
Satuan
:
Orang per jam.
Lama Penugasan
:
Maksimal 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) bulan kerja.
Harga
:
Penetapan honorarium tenaga pendukung mengacu kepada Pasal 7 Ayat (2).
(5) Focus Group Discussion Volume
:
Keanggotaan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.
Kualifikasi
:
Sekurang-kurangnya memiliki latar belakang pendidikan Master/S-2 dengan bidang keahlian yang berkaitan erat dengan fokus kajian/evaluasi kebijakan.
Satuan
:
Orang per jam
Lama Penugasan
:
FGD dapat diundang untuk memberikan tanggapan, masukan dan saran terutama pada tahap penyusunan kerangka kerja kajian/evaluasi, hasil analisis, dan alternatif
rekomendasi
kebijakan,
dengan
waktu
maksimal 4 (empat) jam pertemuan. Harga
:
Penetapan honorarium mengacu kepada Pasal 7 Ayat (2).
:
Jumlah nara sumber yang diperlukan ditentukan menurut
(6) Nara Sumber Volume
keperluan sebagaimana dipersyaratkan dalam kerangka acuan kerja, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 50% jumlah anggota TPRK. Kualifikasi
:
Nara sumber dapat berasal dari instansi pemerintah dengan kualifikasi setingkat eselon I, II, III dan IV serta pakar/pembicara khusus, dan praktisi dari lembaga swasta/lembaga swadaya masyarakat.
Satuan
:
Orang per jam
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Lama Penugasan
:
Lama kerja nara sumber dalam rangka membantu TPRK adalah dihitung menurut jumlah pertemuan, yaitu antara 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) kali sepanjang pelaksanaan kegiatan. Dasar penghitungan pertemuan ini adalah
mengacu
kepada
kebutuhan
efektif
yang
diperlukan oleh TPRK dalam penyelesaian suatu kegiatan evaluasi/penelitian. Harga
:
Penetapan harga didasarkan kepada Harga Satuan Umum yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan. Pasal 10
Biaya Material dan Aktivitas pendukung pelaksanaan kajian dan evaluasi kebijakan terdiri dari: (1) Alat Tulis Kantor (ATK) Volume
:
Kebutuhan ATK disesuaikan dengan jenis dan substansi kegiatan
yang
diperlukan
sepanjang
pelaksanaan
kegiatan. Satuan
:
Bulan.
Harga
:
Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada harga pasar.
:
Kebutuhan peralatan mesin disesuaikan dengan jenis dan
(2) Peralatan mesin Volume
substansi
kegiatan
yang
diperlukan
sepanjang
pelaksanaan kegiatan. Satuan
:
Bulan.
Harga
:
Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada harga pasar.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(3) Perjalanan a. Tiket Volume
:
Perjalanan dapat disediakan bagi nara sumber, TPRK dan FGD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Satuan
:
Orang/perjalanan.
Harga
:
Penetapan satuan tertinggi harga tiket mengacu kepada Harga Satuan Umum yang berlaku, yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.
b. Lumpsum Volume
:
Lumpsum yang dapat disediakan diperuntukan bagi nara sumber, yang terlibat dalam kegiatan swakelola per kali pertemuan. Jumlah lumpsum disesuaikan dengan jadual pertemuan yang sudah ditentukan dengan jumlah hari selama-lamanya 3 (tiga) hari.
Satuan
:
Orang per hari
Harga
:
Penetapan satuan tertinggi harga tiket mengacu kepada Harga Satuan Umum yang berlaku, yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.
(4) Biaya Lain - Lain Komponen lain yang memerlukan pembiayaan dalam rangka menunjang kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu antara lain : a. Pengadaan Referensi / Data Volume
:
Kebutuhan pengadaan referensi/data disesuaikan dengan substansi kegiatan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan kegiatan.
Satuan
:
Paket
Harga
:
Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada harga pasar.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
b. Konsinyasi / Seminar / Lokakarya Volume
:
Kegiatan pertemuan yang melibatkan TPRK, Tenaga Ahli, FGD, dan pihak lain baik dalam bentuk konsinyasi atau seminar atau lokakarya disesuaikan dengan kebutuhan. Jumlah pertemuan untuk konsinyering dan lokakarya secara keseluruhan dilakukan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) kali sepanjang pelaksanaan kegiatan, sedangkan seminar harus dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali untuk setiap kegiatan.
Komponen
kebutuhan kegiatan konsinyering / seminar / lokakarya antara lain konsumsi, akomodasi, dan ruang sidang. c. Pencetakan Laporan Volume
:
Jumlah kebutuhan pencetakan laporan disesuaikan dengan banyaknya laporan kegiatan, yang dihasilkan pada setiap kali pertemuan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali dan 1 (satu) laporan akhir kegiatan.
Satuan
:
Eksemplar
Harga
:
Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada Harga Satuan Umum yang berlaku, yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.
BAB IV PEMBIAYAAN SISTEM INSENTIF Pasal 11 (1)
Total Anggaran kegiatan untuk semua jenis Sistem Insentif sesuai dengan kebutuhan.
(2)
Anggaran kegiatan Sistem Insentif disusun dengan pola RAB (rencana anggaran dan belanja). Penyusunan RAB dimaksudkan sebagai bahan penilaian kewajaran penggunaan dana kegiatan Sistem Insentif dan tidak sebagai dasar pertanggung jawaban.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(3)
Anggaran Kegiatan Sistem Insentif satuannya berbentuk Paket, yang dikelompokkan kedalam Mata Anggaran Keluaran (MAK) :
(4)
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
-
522119 Jasa Lainnya
Dalam penyusunan RAB Anggaran terdiri dari : a. Gaji/Upah b. Belanja ini meliputi Honor Peneliti Utama, Peneliti, Pembantu Peneliti/Substansii, Sekretariat dan Koordinator Kegiatan. c. Belanja Bahan d. Belanja ini meliputi keperluan sehari-hari diantaranya Alat Tulis Kantor, Computer supplies, Bahan Penelitian. e. Belanja Perjalanan Lainnya f. Belanja ini mencakup perjalanan ke lokasi penelitian yang secara langsung berkaitan dengan obyek penelitian, dan perjalanan dalam rangka persiapan serta koordinasi pelaksanaan penelitian dengan system pembiayaan lumpsum system. g. Belanja Lain – lain Belanja ini meliputi
(5)
-
jamuan rapat,
-
nara sumber,
-
seminar,
-
sosialisasi/promosi,
-
pencetakan laporan, dan
-
operasional pendukung pelaksanaan penelitian.
Didalam pembiayaan Sistem Insentif atau RAB, tidak memasukkan belanja peralatan atau modal. Bila dalam RAB terdapat pembelian peralatan dan mesin, maka peralatan dan mesin dimaksud merupakan inventaris Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(6)
Standar Pembiayaan Renumerasi adalah sebagai berikut : Jenis Honor Koordinator Peneliti Utama Peneliti Pembantu Peneliti/teknisi Sekretariat Pembantu lapangan
(7)
Satuan OB OJ OJ OJ OB OH
Besaran (Rp) 500.000 46.000 38.000 24.000 400.000 34.000
Jumlah Orang Jam (OJ) maksimun yang dapat digunakan dalam satu bulan sebagaimana dimaksud ayat (6) sebesar 100 jam, kecuali untuk peneliti utama sebesar 120 jam.
BAB V PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN OLEH PIHAK PENYEDIA BARANG/JASA Pasal 12 Struktur dan biaya personil pelaksanaan kajian dan evaluasi kebijakan terdiri dari: (1) Tenaga Ahli Volume
:
Kebutuhan Tenaga Ahli berdasarkan jumlah dan kualifikasi pada kerangka acuan kegiatan. Lama kerja Tenaga Ahli dihitung berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa.
Satuan
:
Orang bulan.
Harga
:
Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada harga pasar.
(2) Tenaga Pendukung
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Volume
:
Jumlah
Tenaga
Pendukung
adalah
berdasarkan
kualifikasi pada kerangka acuan kegiatan. Lama kerja Tenaga Pendukung dihitung berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa. Satuan
:
Orang bulan
Harga
: Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada harga pasar.
Pasal 13 Biaya Material dan Aktivitas pendukung pelaksanaan kajian dan evaluasi kebijakan terdiri dari: (1)
Perjalanan Volume
:
Jumlah
perjalanan
yang
dapat
dihitung
adalah
disesuaikan dengan jenis kegiatan menurut kerangka acuan, yaitu antara lain survey, pengumpulan data, dan in-depth interview. Penghitungan jumlah perjalanan didasarkan kepada lokasi dan jumlah orang yang diperlukan untuk penyelesaian kegiatan tersebut. Satuan
:
Orang/perjalanan
Harga
:
Penetapan satuan tertinggi harga tiket mengacu kepada Harga Satuan Umum yang berlaku, yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.
(2)
Lumpsum Volume
:
Jumlah lumpsum yang dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan yang diperkirakan berdasarkan kerangka acuan kegiatan.
Satuan
:
Orang per hari
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Harga
:
Penetapan satuan tertinggi harga tiket mengacu kepada Harga Satuan Umum yang berlaku, yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.
(3)
Alat Tulis Kantor (ATK) Volume
:
Kebutuhan ATK disesuaikan dengan jenis dan substansi kegiatan
yang
diperlukan
sepanjang
pelaksanaan
pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa.
(4)
Satuan
:
Bulan
Harga
:
Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada harga pasar.
:
Kebutuhan
Peralatan Mesin Volume
kegiatan
disesuaikan dengan jenis dan substansi yang
diperlukan
sepanjang
pelaksanaan
pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa.
(5)
Satuan
:
Bulan
Harga
:
Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada harga pasar.
:
Jumlah kebutuhan pencetakan laporan disesuaikan
Pencetakan Laporan Volume
dengan banyaknya laporan kegiatan, yang wajib dihasilkan oleh pihak ketiga berkisar antara 3 (tiga) laporan kegiatan. Satuan
:
Eksemplar
Harga
:
Penetapan satuan tertinggi
mengacu kepada
Harga
Satuan Umum yang berlaku, yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth: 1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan 2. Menteri Keuangan 3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal
:
30
September 2005 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI, ttd.
Dr. KUSMAYANTO KADIMAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
