SALINAN
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/M/PER/XII/2011 TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Kementerian Riset khususnya bagi Pegawai Negeri memangku jabatan struktural atau tertentu, perlu diangkat ke dalam umum;
tugas, fungsi dan dan Teknologi, Sipil yang tidak jabatan fungsional jabatan fungsional
b. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas jabatan fungsional, perlu diatur Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Kementerian Riset dan Teknologi; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Peraturan Pemerintah 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121); 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi; 5. Keputusan Presiden ....
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri; 7. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi; 2. Pegawai adalah Pegawai Negeri yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi; 3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri dalam organisasi Kementerian Riset dan Teknologi; 4. Jabatan Fungsional di Kementerian Riset dan Teknologi meliputi Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum; 5. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri; 6. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi; 7. Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan; 8. Atasan langsung pejabat fungsional adalah pejabat struktural yang membawahi langsung; 9. Jenis Jabatan adalah kelompok Kementerian Riset dan Teknologi;
jabatan
fungsional
umum
di
10. Nama Jabatan adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan dalam kelompok jabatan fungsional umum.
Pasal 2 ...
Pasal 2 Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum. BAB II JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU Pasal 3 (1)Jabatan fungsional tertentu terdiri atas: a. Auditor; b. Dokter; c. Dokter Gigi; d. Apoteker; e. Arsiparis; f. Perawat; g. Pranata Laboratorium Kesehatan; h. Penyuluh Kesehatan Masyarakat. (2) Nama dan tugas jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 4 (1) Atasan langsung pejabat fungsional auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah Inspektur; (2) Atasan langsung pejabat fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat, Pranata Laboratorium Kesehatan, dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f adalah Kepala Sub Bidang Sarana Penunjang, Bidang Pengembangan Sarana Kawasan, Asisten Deputi Bidang Jaringan Penyedia dan Pengguna, Deputi Bidang Jaringan Iptek. (3) Atasan langsung pejabat fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah Kepala Sub Bagian Kearsipan, Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi. BAB III JABATAN FUNGSIONAL UMUM Pasal 5 (1) Jenis jabatan fungsional umum terdiri atas : a. Analis; b. Pengelola; c. Penyusun; d. Pengawas; e. Komandan Peleton; f. Komandan Regu; g. Penyiap; h. Asisten Pengawas; i. Anggota; j. Pengumpul; k. Operator; l. Petugas ...
l. Petugas. (2) Nama dan tugas jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 6 Atasan langsung pemangku jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) adalah pejabat struktural yang membawahi langsung. BAB IV TATA KERJA Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas, kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik ke dalam maupun ke luar kelembagaan Kementerian Riset dan Teknologi sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 8 Setiap jabatan fungsional di lingkungan satuan kerja wajib menyampaikan laporan hasil kerja yang disusunnya secara hierarkis kepada pimpinannya. Pasal 9 Atasan langsung pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi bertanggungjawab atas kepemimpinannya dan mengkoordinasikan serta memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan tugasnya. BAB V PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Jabatan Fungsional Tertentu Pasal 10 Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Jabatan Fungsional Umum Paragraf Pertama Pengangkatan Pasal 11 (1) Pengangkatan pertama kali ke dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Penetapan pegawai ...
(2) Penetapan pegawai ke dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan golongan kepangkatan. (3) Kriteria golongan kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini. Pasal 12 (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pemangku jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), perlu dilakukan evaluasi. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada semester kedua tahun berjalan melalui seleksi berupa ujian tertulis dan wawancara. (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan rotasi dan/atau promosi pegawai yang bersangkutan pada tahun anggaran selanjutnya. Pasal 13 (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan oleh tim. (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berjumlah ganjil, minimal 7 (tujuh) orang, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian. (3) Unsur tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas bagian kepegawaian, perencanaan, dan perwakilan dari masing-masing Deputi. Paragraf Kedua Pemindahan Pasal 14 Pejabat Fungsional Umum yang akan menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 15 Pemindahan pemangku jabatan fungsional umum terdiri atas : a. Pemindahan dalam jenis jabatan yang berbeda dengan grade yang lebih tinggi; dan b. Pemindahan dalam jabatan sejenis dengan grade yang sama (rotasi). Pasal 16 Pemangku jabatan fungsional umum yang akan mendapatkan jenis jabatan yang berbeda dengan grade yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, ditentukan sebagai berikut: a. tersedia formasi; b. wajib memenuhi ...
b. wajib memenuhi persyaratan; c. ada usulan dari pegawai yang bersangkutan, atau atasan langsung, atau pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian; dan d. mengikuti seleksi. Pasal 17 Rotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Paragraf Ketiga Pemberhentian Pasal 18 Pegawai yang telah memangku jabatan fungsional umum diberhentikan apabila : a. diangkat ke dalam jabatan struktural; b. diangkat ke dalam jabatan fungsional tertentu; c. telah mencapai batas usia pensiun. Pasal 19 Pemberhentian pegawai dari jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20 Pemangku jabatan fungsional memperoleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
tunjangan
sesuai
dengan
Pasal 21 Pembinaan karier pemangku jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Pasal 23 ...
Pasal 23 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2011 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA
Salinan yang sah sesuai dengan aslinya Kementerian Riset dan Teknologi Kepala Biro Hukum dan Humas,
Anny Sulaswatty
