MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG DAFTAR BIDANG PENELITIAN BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA DAN INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang Berwenang Memberikan Izin Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
4.
Keputusan Presiden Nomor Penunjukan Pejabat Menteri;
59/P
Tahun
2011
tentang
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
5.
Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 04/M/PER/VII/2011 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Tim Teknis Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 519);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484); MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG DAFTAR BIDANG PENELITIAN BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA DAN INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA. Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi yang selanjutnya disebut Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi, adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang karena sifat dan/atau konsentrasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat membahayakan, mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.
2.
Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berbahaya yang selanjutnya disebut Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berbahaya, adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, kelestarian lingkungan, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan berpotensi merugikan negara.
3.
Pemohon Izin yang selanjutnya disebut Pemohon adalah perguruan tinggi, badan usaha, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau perorangan yang melakukan sepenuhnya dan/atau sebagian Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.
Instansi Pemerintah yang Berwenang adalah instansi/lembaga pemerintah yang lingkup tugas dan fungsinya mempunyai kompetensi dan kemampuan ilmiah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan subyek dan obyek perizinan.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
6.
Tim Teknis adalah Tim yang membantu Menteri dalam pelaksanaan perizinan penelitian, pengembangan dan/ penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang beresiko tinggi dan berbahaya. Pasal 2
(1) Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya hanya dapat dilakukan atas dasar izin tertulis dari Pemerintah. (2) Izin tertulis dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri atau pimpinan Instansi Pemerintah yang Berwenang. Pasal 3 Menteri memberikan izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya dalam hal: a. permohonan izin yang melibatkan 2 (dua) atau lebih Instansi Pemerintah yang Berwenang; dan/atau b. kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak ditangani Instansi Pemerintah yang Berwenang. Pasal 4 (1) Pimpinan Instansi Pemerintah yang Berwenang memberikan izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya berdasarkan bidang penelitian berisiko tinggi dan berbahaya yang menjadi lingkup tanggungjawab dan tugasnya. (2) Bidang kegiatan dan Instansi Pemerintah yang Berwenang memberikan izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam memberikan izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya pimpinan Instansi Pemerintah yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 Penyusunan daftar bidang penelitian berisiko tinggi dan berbahaya dilakukan dengan memperhatikan bidang kegiatan, obyek kegiatan, tingkat risiko dan bahaya yang ditimbulkan, dan potensi kerugian yang ditimbulkan. Pasal 6 Menteri atau pimpinan Instansi Pemerintah yang Berwenang dapat mendelegasikan pemberian izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pasal 7 (1) Menteri melakukan evaluasi bidang penelitian berisiko tinggi dan berbahaya dan Instansi Pemerintah yang Berwenang memberikan izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya paling lama setiap 3 (tiga) tahun.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kompetensi dan kemampuan ilmiah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya; b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan lingkup Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya; c. masukan dari Instansi Pemerintah yang Berwenang; d. masukan dan kajian Tim Teknis. Pasal 8 Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pemberian izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya dibebankan pada anggaran Kementerian/Lembaga masing-masing. Pasal 9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Nopember 2012 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Nopember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1141
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI Nomor : 8 Tahun 2012 Tanggal : 19 Nopember 2012 DAFTAR BIDANG PENELITIAN BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA DAN INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA NO. 1.
BIDANG KEGIATAN Ketahanan Pangan dan Kehutanan
OBYEK KEGIATAN
INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG
a. Litbangrap pengendalian hama, penyakit dan KEMENTERIAN KEHUTANAN/ gulma pada tanaman pertanian dan hutan KEMENTERIAN PERTANIAN tanaman, yang menggunakan bahan kimia berbahaya dan/atau agen hayati yang belum diketahui dampak dan penanggulangan dampaknya. b. Litbangrap yang menggunakan pupuk kimia, pupuk hayati, amelioran tanah, hormon, vitamin, dan bahan kimia lainnya untuk tanaman pertanian dan hutan tanaman yang berasal dari impor yang belum diketahui dampak dan penanggulangan dampaknya. c. Litbangrap yang menggunakan mikroorganisme, bagian tanaman, benih, dan bibit tanaman pertanian dan tanaman hutan. d. Litbangrap yang menggunakan rekayasa genetik tanaman pertanian dan tanaman hutan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk dan peningkatan resistensi terhadap hama/ penyakit DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
NO.
BIDANG KEGIATAN
OBYEK KEGIATAN
INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG
e. Litbangrap yang menggunakan tumbuhan dan KEMENTERIAN KEHUTANAN satwa liar (TSL) dan Mikroba hutan yang akan digunakan di luar habitatnya dan di luar negeri. f. Litbangrap yang berkaitan dengan jenis satwa dan tumbuhan invasif baik yang asing/alien maupun asli Indonesia. h. Litbangrap Biologi Molekuler di bidang pangan. i. Litbangrap Fitoremediasi
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
j. Litbangrap pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) k. Litbangrap menggunakan analisis Absorbsion Spektrophotometri (AAS)
Atomic
l. Litbangrap menggunakan ekstraksi Ribo Nucleic Acid (RNA) m.
Litbangrap menggunakan analisis molekuler
n. Litbangrap kultur jaringan tanaman o. Pengembangan proses pengolahan dan fraksinasi hasil pertanian pada suhu dan tekanan tinggi (suhu> 200oC, tekanan> 10bar) p. Litbangrap teknologi diversifikasi produk dan modifikasi pati yang menggunakan bejana (tangki) bertekanan tinggi, boiler dan asam kuat (HCL) dan asam sulfat (H2SO4)
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
NO.
BIDANG KEGIATAN
OBYEK KEGIATAN
INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG
q. Litbangrap teknologi modifikasi cuaca dengan menggunakan pesawat terbang sebagai media penghantar bahan semai ke dalam kumpulan awan di atmosfir. r. Litbangrap teknologi modifikasi cuaca dengan pesawat nir awak sebagai media penghantar bahan semai ke medan updraft pada sistem pertumbuhan awan. s. Litbangrap bahan kimia dan bahan piroteknik lainnya sebagai material semai untuk mendukung efektifitas teknologi modifikasi cuaca 2.
Penciptaan dan Pemanfaatan Sumber Energi Baru dan Terbarukan
a. Penelitian produksi hidrogen untuk energi b. Litbangrap menggunakan baja paduan logam ‘Mangan (Mn)-Chrom (Cr)-Copper (Cu)’ pada Hammer Mill's Hammer
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)
c. Pengkajian dan penerapan teknologi produksi BADAN PENGKAJIAN DAN bioethanol untuk bahan bakar nabati yang PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) menggunakan bejana bertekanan tinggi, boiler dan asam kuat d. Litbangrap pengelolaan limbah industri bioethanol yang menggunakan bahan beracun dan berbahaya (B3) : COD (asam sulfat pekat, mercury sulfat) BOD (asam sulfat pekat, NaOH, dll) e. Litbangrap penggunaan mikroorganisme eksotis untuk optimalisasi proses fermentasi bioethanol f. Pengembangan bahan bakar nuklir reaktor daya BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
NO.
BIDANG KEGIATAN
OBYEK KEGIATAN
INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG
(menggunakan bahan uranium alam)
(BATAN)
g. Pengembangan bahan bakar reaktor riset type Material Testing Reactors (MTR), bahan bakar Umo dan Uzr tipe dispersi, menggunakan bahan uranium diperkaya 20% U-235 h. Operasi Reaktor untuk kegiatan penelitian. i. Perekayasaan sistem pencitraan material dalam reaktor petrokimia j. Perekayasaan sistem pencitraan yang menggunakan teknik radiasi (contoh: mesin berkas elektron). k. Penelitian yang mengandung kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan limbah radioaktif aktivitas tinggi l. Penelitian yang mengandung kegiatan pengelolaan bahan bakar nuklir aktivitas tinggi m.Rekayasa Permukaan untuk meningkatkan ketahanan korosi baja lokal dengan pelapisan chitosan n.
Pengembangan novel Li-Based biodegradable polymer electrolyte untuk pengisian ulang vehicle battery
o. Pengembangan lithium electrode material untuk electric vehicle battery dan karakterisasi nuklir. 3.
Teknologi Informasi
Penelitian
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
dan KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
NO.
4.
BIDANG KEGIATAN
OBYEK KEGIATAN
INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG
dan Komunikasi
Komunikasi di lingkungan yang ekstrim.
Teknologi Pertahanan Keamanan
a. Litbangrap nuklir dan biologi dan kimia (nubika) KEMENTERIAN PERTAHANAN untuk pengembangan senjata b.
INFORMATIKA
Litbangrap bahan peledak untuk senjata
c. Litbangrap senjata dan amunisi d.
Litbangrap smart bomb
e. Litbangrap ranjau anti tank f. Litbangrap ranjau darat anti personel g. Litbangrap torpedo h. Litbangrap peluru kendali i. Litbangrap senjata roket 5.
Teknologi Antariksa
a. Litbangrap Roket yang meliputi Proses pembuatan LEMBAGA PENERBANGAN DAN propelan padat, cair, liner dan piroteknik. ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) b. Litbangrap teknologi dan bahan berbahaya lainnya untuk mendukung litbangrap Roket (contoh bahan baku propelan padat seperti Toluen Di Isosianat (TDI), Hidrogen Terminated Poly Butadien (HTPB), dan Amonium Perklorat (AP)). c. Litbangrap uji statik Roket Peluncur Satelit (RPS) d. Litbangrap peluncuran Roket Peluncur Satelit (RPS)
6.
Teknologi Kesehatan Dan
a. Litbangrap tentang antimikroba b. Litbangrap obat herbal antikanker
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
NO.
BIDANG KEGIATAN Obat
OBYEK KEGIATAN
INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG
c. Litbangrap uji cell line kanker d. Litbangrap biologi molekuler di bidang kesehatan. e. Litbangrap ekstrasi dan isolasi senyawa f. Litbangrap eksplorasi senyawa aktif g. Litbangrap yang menggunakan mikroba kelompok KEMENTERIAN KESEHATAN berisiko 3 (berisiko tinggi untuk individu, rendah untuk Komunitas) dan berisiko 4 (berisiko tinggi untuk individu dan Komunitas), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan h. Litbangrap dengan uji klinik menggunakan modalitas terapi yang berisiko tinggi terhadap manusia
7.
Material Maju
8.
Teknologi Lingkungan
a. Litbangrap material yang melibatkan penggunaan bahan kimia dan/ atau bahan biologi berbahaya, baik dalam proses formulasi maupun karakterisasi material maju. (contoh: penggunaan gas silane dalam pengembangan silikon) b. Pengembangan fuel cell khususnya Membrane Electrode Assembly (MEA) yang menggunakan katalis berukuran nano. a. Litbangrap yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. b. Litbangrap pengelolaan limbah B3 yang meliputi: tempat penyimpanan sementara, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
NO.
BIDANG KEGIATAN
9.
Teknologi Perikanan dan Kelautan
OBYEK KEGIATAN
INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG
a. Litbangrap perikanan di laut lepas. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN b. Litbangrap menggunakan bahan kimia yang dapat PERIKANAN (KKP) merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. c. Litbangrap menggunakan bahan biologis yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. d. Litbangrap menggunakan alat penangkap ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan. e. Litbangrap menggunakan cara penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan. f. Litbangrap menggunakan bangunan untuk penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan. Ditetapkan
di
Jakarta
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
