LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (PK), juga tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi tindakan dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. 3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (peformanca gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut : Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2013
NO
PERSENTASE CAPAIAN
KATEGORI CAPAIAN
1
Lebih dari 100 %
Sangat Baik
2
75 % sampai 100 %
Baik
3
55 % sampai 75 %
Cukup
4
Kurang dari 55 %
Kurang
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut : DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Page III- 18
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 3.2.1. Tujuan meningkatkan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal Tujuan meningkatkan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal dijabarkan kedalam 1 sasaran strategis dengan 2 indikator. Capaian sasaran strategis dan indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut : TUJUAN 1 meningkatkan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal
SASARAN 1 Meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan.
Sasaran meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan diukur melalui 2 indikator, yaitu (1) persentase peningkatan populasi ternak dan (2) persentase peningkatan produksi hasil peternakan. Indikator kinerja, target, dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan
NO (1) 1
2
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
(2) Persentase peningkatan populasi ternak
(3)
(4)
(5)
sapi potong
6,18%
-20,34%
-329,14%
sapi perah
4,53%
-23,04%
-508,69%
Kambing
1,50%
2,04%
135,70%
Domba
1,50%
8,90%
593,24%
Ayam buras
1,50%
5,17%
344,97%
Ayam ras petelur
2,50%
6,95%
277,91%
Ayam ras pedaging
2,50%
0,59%
23,61%
Itik
1,50%
9,35%
623,30%
Entok
1,50%
8,13%
542,30%
Daging
4,39%
-0,23%
-5,31%
Telur
3,35%
7,10%
211,99%
Susu
3,28%
-25,94%
-790,96%
Persentase peningkatan produksi hasil ternak
Rata – Rata Persentase Capaian Sasaran
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
93,24%
Page III- 19
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Populasi ternak merupakan modal dasar untuk mencapai produksi hasil peternakan. Peternakan Provinsi Jawa Timur cukup berpengaruh secara nasional. Pada tahun 2013, populasi sapi potong Jawa Timur mencapai 28,30% dari populasi nasional. Sapi potong Jawa Timur diekspor ke beberapa Provinsi lain, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Produksi hasil peternakan Jawa Timur juga menjadi andalan di tingkat nasional. Produksi susu segar di Jawa Timur pada tahun 2013 mencapai 57,09% dari total produksi nasional; produksi telur 19,29% dari produksi telur nasional; dan produksi daging 12,93% dari produksi nasional. Perbandingan komoditas utama peternakan Jawa Timur dengan nasional dan Provinsi Jawa Tengah sebagai saingan terdekat dapat dilihat pada tabel 3.3.
Tabel 3.3 Perbandingan Komoditas Utama Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013 No.
Komoditas
1
Produksi Daging (ton)
364.204*)
2
Produksi Telur (ton)
327.299*)
3
Produksi Susu (ton)
560.398*)
4
Jawa Timur
Populasi sapi 3.586.709**) potong (ekor) *) Angka sangat sementara 2013
12,93% 19,29% 57,09% 28,30%
Nasional
Jawa Tengah 259.059*)
9,20%
270.561*)
15,95%
107.982*)
11%
1.500.077**)
11,84%
2.816.033*) 1.696.764*) 981.586*) 12.672.236**)
**)Berdasarkan Sensus Tani 2013
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 pada Tabel 3.2, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan tergolong Baik (rata-rata 93,24%). Secara umum capaian indikator kinerja per jenis ternak menunjukkan perkembangan yang baik, kecuali komoditas sapi potong dan sapi perah. Jumlah populasi sapi potong dan sapi perah tahun 2012 adalah hasil registrasi tahunan oleh Dinas Peternakan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, sedangkan jumlah sapi potong dan sapi perah tahun 2013 adalah Hasil Sensus Ternak Nasional Tahun 2013 yang dilaksanakan BPS setiap 10 tahun sekali. Penurunan jumlah populasi sapi potong dan sapi perah hasil Sensus Ternak Nasional tahun 2013 terjadi tidak hanya di Provinsi Jawa Timur tetapi terjadi pada hampir seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini masih menjadi kajian Dinas Peternakan dan Kementerian Pertanian tentang penyebab penurunan populasi sapi potong dan sapi perah. Ada indikasi bahwa populasi sapi potong dan sapi perah mengalami kelebihan penghitungan ketika dilakukan Pendataan Sapi Potong/Perah dan Kerbau (PSPK) di tahun 2011 yang merupakan program Kementerian Pertanian. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.4 yang menunjukkan lonjakan populasi sangat signifikan pada tahun 2011. Menyikapi hal tersebut, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengembangan peternakan yang telah dilakukan dan melakukan langkah-langkah DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Page III- 20
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 konkrit pengembangan peternakan ke depan dalam menyikapi hasil ST Nasional Tahun 2013 agar dapat meningkatkan populasi ternak dan produksi hasil peternakan.
Tabel 3.4 Perkembangan Persentase Peningkatan Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan Tahun 2009-2013
N0
Indikator Kinerja
1
Persentase peningkatan populasi ternak : sapi potong sapi perah Kambing Domba Ayam buras Ayam ras petelur Ayam ras pedaging Itik Entok
2
2009 Tahun dasar (ekor)
3.558.948 221.743 2.779.542 740.269 23.596.465 21.369.783 55.634.580 3.632.813 772.951
2010
2011
2012
Capaian
Capaian
Capaian
2013 Capaian
5,24%
26,21%
4,87%
-20,34%
4,36%
28,06%
4,21%
-23,04%
1,56%
0,28%
1,71%
2,04%
1,44%
25,56%
15,45%
8,90%
1,74%
22,09%
9,67%
5,17%
2,63%
68,71%
8,69%
6,95%
2,44%
-11,80%
3,41%
0,59%
1,53%
5,31%
-0,80%
9,35%
1,37%
5,91%
5,46%
8,13%
7,05%
1,86%
1,75%
-0,23%
2,43%
10,89%
11,24%
7,10%
2,26%
7,19%
0,43%
-25,94%
Persentase peningkatan produksi hasil ternak : Daging
316.713
Telur
251.412
Susu
516.443
Dalam memenuhi kebutuhan daging konsumsi untuk masyarakat Jawa Timur berasal dari beberapa komoditas yaitu bahan asal ternak berupa daging sapi, kambing, domba, itik dan ayam (ras dan buras). Penyediaan daging konsumsi ditunjang oleh populasi ternak penyuplai daging, yang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan peningkatan, kecuali komoditas ayam ras pedaging. Ayam Ras Pedaging jika dibandingkan tahun 2012 mengalami kenaikan namun jika dibandingkan tahun dasar mengalami penurunan. Hal ini disebabkan kasus Avian Influenza pada ayam yang menyebabkan turunnya populasi cukup drastis pada tahun 2011. Pencapaian sasaran meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan dilaksanakan dengan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dan Program Pengembangan Agribisnis. Kegiatan-kegiatan yang DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Page III- 21
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 dilaksanakan guna meningkatkan populasi dan produksi baik dari segi fungsi perbibitan, budidaya, pakan, agribisnis maupun kesehatan hewan, antara lain : (1) Kegiatan Pengembangan kawasan peternakan dan perbibitan; (2) Peningkatan populasi ternak (integrasi ternak dan komoditas pertanian lainya); (3) Pengembangan budidaya ternak; (4) Peningkatan populasi sapi Madura; (5) Pengumpulan dan pengolahan data peternakan; (6) Pengembangan kawasan peternakan dan perbibitan; (7) Pemberdayaan Laboratorium dan pengembangan alsin peternakan; (8) Pengembangan kawasan sentra perbibitan ternak di perdesaan; (9) Fasilitasi pengembangan kawasan agropolitan; peran serta UPTD Perbibitan dan Hijauan Makanan Ternak yang menyebar di beberapa wilayah Jawa Timur. Sub kegiatan yang dilakukan dalam mendukung peningkatan populasi dan produksi antara lain penyediaan bibit ternak berkualitas, pelestarian plasma nutfah ternak Jawa Timur seperti sapi madura, sapi Jawa, domba ekor gemuk, kambing Peranakan Ettawa (PE), itik Mojosari, dan Perbaikan kualitas genetic sapi melalui
inseminasi buatan, perbaikan
managemen reproduksi, kualitas pakan dan sistem pemeliharaan; pengembangan kemitraan ayam
pedaging
serta meningkatkan pengkajian-pengkajian
bidang
peternakan
untuk
memperoleh teknologi tepat guna bagi peternak pedesaan. 3.2.2. Tujuan meningkatkan unit usaha produk hewan yang memenuhi syarat kesmavet dan kesrawan.
Tujuan meningkatkan unit usaha produk hewan yang memenuhi syarat kesmavet dan kesrawan dijabarkan kedalam 1 sasaran strategis dengan 1 indikator. Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut. TUJUAN 2 meningkatkan unit usaha produk hewan yang memenuhi syarat kesmavet dan kesrawan
SASARAN 1 Meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi.
Sasaran meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi, diukur melalui 1 indikator, yaitu penambahan jumlah unit usaha produk hewan yang memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.5 sebagai berikut : Tabel 3.5 Capaian kinerja sasaran meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi. NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
(%)
(1) 1
(2)
(3)
(4)
(5)
Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner
19,87%
99,36%
20%
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Page III- 22
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2.1 pada Tabel 3.5, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja kesehatan masyarakat veteriner tergolong Baik (rata-rata 99,36%). Pencapaian sasaran meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi dilaksanakan dengan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, melalui kegiatan : (1) Pengawasan peredaran produk pangan asal hewan dan (2) Pengawasan dan pengendalian kesejahteraan hewan; dan (3) Pengawasan peredaran produk hewan nonpangan. Tabel 3.6 Perkembangan persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner tahun 2009-2013 N0
1
Indikator Kinerja
Penambahan jumlah unit usaha produk hewan yang memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (unit)
2009
2010
2011
2012
2013
Tahun dasar
Capaian
Capaian
Capaian
Capaian
175%
413,64%
38,05%
19,87%
8
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa unit usaha produk hewan harus bersertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) guna menjamin terpenuhinya standar produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal. Perkembangan capaian jumlah unit usaha yang memperoleh NKV dari tahun 2009 hingga tahun 2013 menunjukkan peningkatan. Agar jumlah unit usaha yang ber-NKV semakin meningkat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai penerbit/ auditor NKV memberikan pembinaan terhadap unit-unit usaha produk hewan dan pengawasan terhadap produk hewan yang beredar serta mendorong pembangunan dan revitalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) yang memenuhi standar. 3.2.3.Tujuan meningkatkan status kesehatan hewan. Tujuan meningkatkan status kesehatan hewan dijabarkan kedalam 1 sasaran strategis dengan 2 indikator. Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya
tersebut akan diuraikan
sebagai berikut : TUJUAN 3 Tujuan meningkatkan status kesehatan hewan
SASARAN Meningkatnya status kesehatan hewan
Sasaran meningkatnya status kesehatan hewan diukur melalui 2 indikator, yaitu persentase penurunan kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah dan persentase penurunan kasus penyakit Avian Influenza (AI) pada unggas. Brucellosis dan AI merupakan penyakit menular strategis yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis skala besar bagi peternak, disamping itu Jawa Timur belum bebas dari penyakit tersebut. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.7 sebagai berikut :
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Page III- 23
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 3.7 Capaian kinerja sasaran meningkatnya status kesehatan hewan NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
(1) 1
(2)
(3) 10%
(4)
(5)
71,52%
168,36%
-125,81%
-50,90%
2
Persentase penurunan kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah (%)
10% Persentase penurunan kasus penyakit Avian Influenza pada unggas (%) Rata-rata Persentase Capaian
(%)
58,73%
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada Tabel 3.7, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran kesehatan hewan dalam hal pengendalian penyakit Brucellosis pada sapi perah dan penyakit Avian Influenza pada unggas di tahun 2013 tergolong Cukup (58,73%). Pencapaian sasaran indikator persentase penurunan kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah menunjukkan hasil yang sangat baik (168,36%), namun kebalikannya Pencapaian sasaran indikator persentase penurunan kasus penyakit Avian Influenza pada unggas jauh dari harapan (-50,90%) Pencapaian sasaran meningkatnya status kesehatan hewan dilaksanakan dengan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, melalui kegiatan : (1) Pengamatan penyakit hewan menular; (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular; serta Pemberdayaan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B yang ada di Malang dan Tuban. Tabel 3.8 Perkembangan kasus penyakit Brucellosis pada Sapi Perah tahun 2009-2013 N0
Indikator Kinerja
1
Persentase penurunan kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah
2009 Tahun dasar
139 ekor
2010
2011
2012
Capaian
Capaian
Capaian
8,63%
12,60%
-36,04%
2013 Capaian
71,52%
Perkembangan capaian Persentase penurunan kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 (table 3.8) menunjukkan penurunan yang diharapkan. Berbeda dengan AI, indikator kasus Brucellosis diukur dengan satuan jumlah ternak sapi perah yang terjangkit. Sapi perah biasanya dikumpulkan dalam satu kandang, Ternak yang terjangkit Brucellosis menulari ternak dalam satu koloni melalui pertukaran cairan tubuh. Pengendalian penyakit brucellosis dilakukan dengan pemberian vaksin terhadap semua ternak sapi perah dalam satu kandang baik yang terjangkit maupun ternak sehat. Karena umur ternak sapi perah cukup lama, mencapai tahunan, maka pemberian vaksin cukup dilakukan satu kali. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Page III- 24
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 3.9 Perkembangan kasus penyakit Avian Influenza pada unggas tahun 2009-2013 N0
1
Indikator Kinerja
Persentase penurunan kasus penyakit Avian Influenza pada unggas (%)
2010
2011
2012
Capaian
Capaian
Capaian
Capaian
Capaian
143 desa
-95,10%
82,08%
38,00%
-125,81%
2009
2013
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada Tabel 3.9, dapat disimpulkan bahwa terjadi lonjakan kasus Avian Influenza (AI) di tahun 2013 dibandingkan tahun 2012. Jika pada tahuntahun sebelumnya hanya varian AI yang menjangkiti ternak ayam saja, pada tahun 2013 terdapat juga varian AI yang menjangkiti ternak itik dan burung puyuh. Untuk varian AI yang menjangkiti ayam sebenarnya telah terjadi penurunan kasus. Namun dengan adanya varian AI yang juga menjangkiti itik dan burung puyuh, maka secara total terjadi kenaikan kasus AI pada unggas. Masih diteliti asal mula penyebaran (suspect zero) varian AI jenis baru ini, sedangkan vaksinnya baru dapat diproduksi di tahun 2014. Komoditas unggas merupakan penyumbang produksi daging terbesar diantara komoditas lain, Daur hidup ternak unggas potong sangat cepat, hanya dalam hitungan bulan, Dengan adanya wabah penyakit AI kondisi ternak tersebut sangat kritis baik dari segi populasi, pemasaran maupun keamanan lingkungan. Penyebaran unggas pada umumnya berada disekitar lingkungan rumah penduduk. Jika pada suatu wilayah desa ditemukan satu kasus positif penyakit AI, maka dapat dipastikan unggas sejenis di seluruh desa itu telah terjangkit AI, karena penularan AI melalui respirasi (udara). Untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran AI dan penularan kepada manusia dilakukan dengan jalan vaksinasi terhadap ternak sehat, penataan ulang kawasan peternakan, dan tempat pemotongan unggas (TPU), pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi, dan pencegahan pemasukan unggas dan produk turunannya dari negara suspect AI. Disamping itu juga surveillance yang dilaksanakan secara rutin untuk deteksi dini penyakit AI. 3.2.4. Tujuan meningkatkan pendapatan peternak melalui penanganan pasca panen Tujuan meningkatkan pendapatan peternak melalui penanganan pasca panen dijabarkan kedalam 1 sasaran strategis dengan 1 indikator. Capaian sasaran strategis dan indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut : TUJUAN 1 meningkatkan pendapatan peternak melalui penanganan pasca panen
SASARAN 1 Meningkatnya pendapatan peternak
Sasaran meningkatnya pendapatan peternak diukur melalui 1 indikator, yaitu persentase peningkatan pendapatan peternak. Indikator kinerja, target, dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.10. sebagai berikut : DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Page III- 25
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 3.10. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan Peternak
NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
(1) 1
(2) Persentase peningkatan pendapatan peternak
(3)
(4)
(5)
sapi potong
19,36%
21,00%
108,47%
sapi perah
5,46%
5,00%
91,58%
Kambing
2,56%
2,70%
105,47%
Domba
2,60%
5,40%
207,69%
Ayam buras
2,02%
2,20%
108,91%
Ayam ras petelur
21,82%
9,00%
41,25%
Ayam ras pedaging
12,21%
2,50%
20,48%
1,68%
7,50%
446,43%
Rata-rata Persentase Capaian
141,28%
Itik/Entok
Karakteristik usaha peternakan di Jawa Timur, sebagian besar didominasi oleh usaha Rumah Tangga, yang berarti usaha peternakan bukan merupakan mata pencaharian utama tapi sambilan dengan usaha lain, misalnya pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perdagangan. Selain itu pemeliharaan ternak biasanya dilakukan secara kolektif oleh anggota rumah tangga/ keluarga, sehingga penghitungan pendapatan secara individual menghasilkan nilai rupiah yang relatif kecil. Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada Tabel 3.10, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Pendapatan Peternak tergolong Sangat Baik (141,28%). Pencapaian sasaran meningkatnya pendapatan peternak dilaksanakan dengan Program Peningkatan kesejahteraan petani, melalui kegiatan : (1) Peningkatan prestasi kelompok tani ternak, Sumber daya Manusia dan Gemarampai; (2) Pengembangan kemitraan, peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan kualitas hasil peternakan; serta Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, melalui kegiatan (1) Promosi pemasaran hasil gerdu taskin dan koordinasi asosiasi peternakan.
Tabel 3.11 Perkembangan Persentase Peningkatan Pendapatan Peternak Tahun 2009-2013 N0
1
Indikator Kinerja
2009 Tahun dasar (Rp)
2010
2011
2012
Capaian
Capaian
Capaian
2013 Capaian
Persentase peningkatan pendapatan peternak :
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Page III- 26
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 sapi potong
3.636.349
sapi perah
3.942.832
Kambing
2.370.839
Domba
2.234.139
Ayam buras
1.823.596
Ayam ras petelur
4.796.460
Ayam ras pedaging Itik/entok
-4,92%
1,12%
9,46%
21,00%
1,89%
1,44%
4,36%
5,00%
2,40%
0,79%
1,91%
2,70%
2,26%
0,91%
3,63%
5,40%
6,31%
4,12%
0,90%
2,20%
5,71%
3,85%
1,85%
9,00%
13,63%
0,49%
0,58%
2,50%
2,72%
1,04%
-0,81%
7,50%
4.886.125
1.386.034
Perkembangan capaian Persentase peningkatan pendapatan peternak dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 cenderung semakin meningkat. Langkah-langkah konkrit yang dilakukan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pendapatan peternak terutamanya dalam agribisnis pasca panen antara lain : 1) Dalam hal peningkatan permodalan kelompok peternak, melakukan pembinaan manajemen kelompok agar dapat memenuhi syarat penerima kredit perbankan serta memfasilitasi aksesbilitas pembiayaan oleh perbankan dengan bunga rendah kepada kelompok peternak. 2) Memfasilitasi
pemasaran
produk-produk
hasil
peternakan
olahan
dengan
mengikutsertakannya dalam pameran berskala regional dan nasional. 3) Dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan peternak sapi perah telah dilakukan langkah-langkah strategi dalam bidang persusuan, yaitu meningkatkan keinginan masyarakat Jawa Timur untuk mengkonsumsi susu segar produksi lokal melalui promosi Gerakan Minum Susu bagi anak-anak sekolah SD yang dilaksanakan setiap tahun, sehingga dapat menciptakan kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi susu segar atau pasturisasi produk lokal. Untuk meningkatkan jumlah produksi susu yang sehat dan berkualitas dilaksanakan penambahan kepemilikan ternak sapi perah per Rumah Tangga Peternak, penyediaan bantuan sapi perah impor yang berkualitas tinggi untuk revitalisasi sapi perah agar dapat meningkatkan produksi, meningkatan kepemilikan peralatan panen (milk cane, alat pemerah) dan pasca panen seperti cooling unit.
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Page III- 27
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN 3.3.1. Pengelolaan Keuangan di Dinas Peternakan Sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dijelaskan bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi tersebut, sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan
ketentuan
tersebut,
untuk
menunjang
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Agar pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan secara legal dan akuntabel, maka
perencanaan,
penyusunan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan
dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus mengacu dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan untuk mensinkronkan dengan ketentuan yang lebih tinggi dengan karakter dan kebutuhan daerah secara teknis pengelolaan keuangan daerah harus dituangkan dalam Pereturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E), pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum
dan struktur APBD, penyusunan
rancangan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kerugian daerah, pengelolaan keuangan BUMD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta sistem informasi keuangan daerah. Wewenang pengelolaan keuangan di SKPD Dinas Peternakan dilaksanakan oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD.
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Page III- 28
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 3.3.2. Pelaksanaan APBD Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 914/284.P/213.2/2013 tanggal 2 Oktober 2013, pelaksanaan APBD dapat dirinci sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah Target PAD tahun 2013 sebesar Rp. 4.485.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.10.278.352.940,96, sehingga capaian kinerja yang diperoleh di tahun 2013 mencapai 229,17%.Target, realisasi dan capaian PAD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 3.12 . Tabel 3.12 Perolehan PAD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
NO
URAIAN
TARGET PAD 2013
REALISASI
1
2
3
4
I
RETRIBUSI DAERAH
1
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2
Retribusi Tempat Penginapan/
BERTAMBAH / BERKURANG 5
4.485.000.000,00
6.420.793.213,00
1.935.793.213,00
3.740.000.000,00
5.536.453.443,00
1.796.453.443,00
5.400.000,00
10.867.500,00
5.467.500,00
739.600.000,00
873.472.270,00
133.872.270,00
0,00
3.857.559.727,96
3.857.559.727,96
% 6
Pesanggrahan/Villa 3
II
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
1
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan
0,00
341.188.586,00
341.188.586,00
2
Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
0,00
3.513.869.921,32
3.513.869.921,32
3
Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan
0,00
320.000,00
320.000,00
4
Lain-lain Penerimaan Daerah
0,00
0,33
0,33
5
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
0,00
2.181.220,31
2.181.220,31
4.485.000.000,00
10.278.352.940,96
5.793.352.940,96
JUMLAH
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
229,17
Page III- 29
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Perolehan PAD Dinas Peternakan dari tahun 2009 hingga tahun 2013 terus menunjukkan peningkatan dan melebihi target yang ditetapkan. Perkembangan capaian PAD Dinas peternakan tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 3.13
Tabel 3.13 Perkembangan PAD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 Target dan Realisasi PAD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 NO.
TAHUN
PAD (Rp)
REALISASI (Rp)
(%)
1
2
3
4
5
1
2009
1.300.000.000,00
1.470.944.901,33
113,15
2
2010
2.270.000.000,00
5.738.723.216.31
252.81
3
2011
3.795.000.000,00
6.763.953.406,16
178,23
4
2012
4.200.000.000,00
7.418.433.081,00
176,63
5
2013
4.485.000.000,00
10.278.352.940,96
229,17
b. Belanja Daerah Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 215.122.302.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 201.409.249.068,33 dengan capaian kinerja sebesar 93,63%, dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) Belanja Tidak Langsung (BTL) : dianggarkan sebesar Rp. 17.394.802.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 16.672.802.117,00 atau mencapai 95,85% dari yang dianggarkan. 2) Belanja
Langsung
(BL)
:
dianggarkan
sebesar
Rp.
197.727.500.000,00
dan
direalisasikan sebesar Rp. 184.736.446.951,33 atau mencapai 93,43% dari yang dianggarkan. Rekapitulasi serapan belanja APBD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.14 sebagai berikut : Tabel 3.14 Realisasi Belanja APBD Dinas Petenakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Kode Program/ kegiatan 1 2.01.0300.01
Uraian
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.01.0300.01.099 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Anggaran setelah PAPBD (Rp) 3 4.134.000.000,00
Realisasi (Rp)
%
4 5 3.898.276.186,00 94,30
4.134.000.000,00
3.898.276.186,00 94,30
Page III- 30
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Kode Program/ kegiatan 2.01.0300.02
2.01.0300.02.099
2.01.0300.03
2.01.0300.03.099 2.01.0300.05
2.01.0300.05.099
2.01.0300.06
2.01.0300.06.099
2.01.0300.07
2.01.0300.07.098
2.01.0300.15
2.01.0300.15.017
2.01.0300.15.018
2.01.0300.15.019
Uraian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan prestasi kelompok tani ternak, Sumber daya Manusia dan Gemarampai. Pengembangan kawasan peternakan dan perbibitan. Pengembangan kemitraan, peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan kualitas hasil peternakan
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Anggaran setelah PAPBD (Rp) 5.050.000.000,00
Realisasi (Rp)
%
4.724.410.822,00 93,55
5.050.000.000,00
4.724.410.822,00 93,55
360.000.000,00
349.320.500,00 97,03
360.000.000,00
349.320.500,00 97,03
250.000.000,00
179.771.300,00 71,91
250.000.000,00
179.771.300,00 71,91
306.000.000,00
293.814.100,00 96,02
306.000.000,00
293.814.100,00 96,02
300.000.000,00
295.048.700,00 98,35
300.000.000,00
295.048.700,00 98,35
127.177.500.000,00 121.520.853.013,33 95,55
2.550.000.000,00
2.292.754.293,00 89,91
3.350.000.000,00
3.192.142.476,00 95,29
26.650.000.000,00
25.588.494.116,00 96,02
Page III- 31
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Kode Program/ Uraian kegiatan 2.01.0300.15.020 Peningkatan populasi ternak (Integrasi ternak dan komoditas pertanian lainnya). 2.01.0300.15.028 Pengembangan budidaya ternak 2.01.0300.15.058 Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau 2.01.0300.15.079 Peningkatan Populasi Sapi di Madura 2.01.0300.15.086 Jalinkesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin 2.01.0300.21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 2.01.0300.21.006 Pengumpulan, pengolahan data peternakan. 2.01.0300.21.009 Pengawasan obat hewan dan residu. 2.01.0300.21.010 Pemberdayaan Lab Keswan Type B Malang. 2.01.0300.21.011 Pemberdaya an Lab Keswan Type B Tuban 2.01.0300.21.012 Pengamatan Penyakit Hewan Menular 2.01.0300.21.013 Pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan Menular 2.01.0300.21.018 Pemberdayaan Rumah Sakit Hewan 2.01.0300.21.019 Pengawasan peredaran produk pangan asal hewan 2.01.0300.21.020 Pengawasan peredaran produk hewan nonpangan 2.01.0300.21.021 Pengawasan dan pengendalian kesejahteraan hewan 2.01.0300.22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2.01.0300.22.010 Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) 2.01.0300.22.011 Pemberdayaan laboratorium dan pengembangan alsin peternakan
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Anggaran setelah PAPBD (Rp) 3.400.000.000,00
Realisasi (Rp)
%
3.311.430.506,00 97,40
3.500.000.000,00
3.171.289.963,33 90,61
9.727.500.000,00
9.036.886.950,00 92,90
3.000.000.000,00
2.508.861.050,00 83,63
75.000.000.000,00
72.418.993.659,00 96,56
23.221.500.000,00
21.485.844.640,00 92,53
1.200.000.000,00
969.510.465,00 80,79
850.000.000,00
800.587.483,00 94,19
1.170.000.000,00
1.151.812.410,00 98,45
1.270.000.000,00
1.179.603.065,00 92,88
1.300.000.000,00
1.165.153.036,00 89,63
9.450.000.000,00
8.777.995.748,00 92,89
500.000.000,00
486.970.340,00 97,39
2.025.000.000,00
1.811.623.946,00 89,46
1.000.000.000,00
921.988.654,00 92,20
4.456.500.000,00
4.220.599.493,00 94,71
25.053.500.000,00
21.930.241.767,00 87,53
2.750.000.000,00
2.526.380.225,00 91,87
3.500.000.000,00
3.388.613.500,00 96,82
Page III- 32
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Kode Program/ Uraian kegiatan 2.01.0300.22.012 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Batu 2.01.0300.22.013 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Kediri 2.01.0300.22.014 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Jember 2.01.0300.22.015 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Tuban 2.01.0300.22.016 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Magetan 2.01.0300.22.017 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Malang 2.01.0300.22.027 Pemberdayaan UPT Pembibitan dan Kesehatan Hewan Madura 2.01.0300.22.028 Sarana dan Peralatan Optimalisasi UPT-D dan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B (DAK) 2.01.0300.22.029 Pendampingan Kegiatan (DAK) 2.01.0300.23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 2.01.0300.23.014 Sinkronisasi program perencanaan dan evaluasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 2.01.0300.23.015 Promosi pemasaran hasil gerdu taskin dan koordinasi asosiasi peternakan 2.01.0300.25 Program Pengembangan Agribisnis 2.01.0300.25.018 Pengembangan Kawasan Sentra Perbibitan Ternak di perdesaan 2.01.0300.25.019 Fasilitasi pengembangan kawasan agropolitan
Anggaran setelah PAPBD (Rp) 2.054.000.000,00
Realisasi (Rp)
%
2.015.216.257,00 98,11
2.350.000.000,00
2.341.267.005,00 99,63
1.900.000.000,00
1.781.444.664,00 93,76
2.671.900.000,00
2.616.140.282,00 97,91
2.360.000.000,00
2.330.868.250,00 98,77
1.300.000.000,00
1.290.650.204,00 99,28
1.767.600.000,00
1.637.153.080,00 92,62
4.000.000.000,00
1.669.526.000,00 41,74
400.000.000,00
332.982.300,00 83,25
6.900.000.000,00
6.351.016.857,00 92,04
2.200.000.000,00
1.883.071.551,00 85,59
4.700.000.000,00
4.467.945.306,00 95,06
4.975.000.000,00
3.707.849.066,00 74,53
2.500.000.000,00
1.596.523.286,00 63,86
2.475.000.000,00
2.111.325.780,00 85,31
3.3.3 Pelaksanaan APBN Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2013 yang dikelola Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 122.662.273.000,00 dan realisasi keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2013 sebesar Rp. 105.877.408.614,00 atau sama dengan 86,32%. Penjabaran pngelolaan belanja APBN sebagaimana Tabel 3.15 berikut.
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Page III- 33
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 3.15 Target, Realisasi dan Capaian Belanja APBN Tahun 2013
Instansi Pemberi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)
Instansi Pemberi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPH) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)
TUGAS PEMBANTUAN Dasar Hukum Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
DIPA Nomor : 018.06.059111/2013 Tanggal 5 Desember 2012.
79.553.460.000,00
71.497.595.680,00 89,87
DIPA Nomor : 018.07.059023/2013 Tanggal 5 Desember 2012
4.657.265.000,00
3.980.442.500,00 85,47
DIPA Nomor : 018.08.059024/2012 tanggal 5 Desember 2012
4.835.000.000,00
4.761.659.800,00 98,48
DANA DEKONSENTRASI Dasar Hukum Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
DIPA Nomor : 018.06.059111/2013 Tanggal 5 Desember 2012.
31.520.973.000,00
23.999.782.784,00 76,14
DIPA Nomor : 018.07.059023/2013 Tanggal 5 Desember 2012
1.495.575.000,00
1.129.732.750,00 75,54
DIPA Nomor : 018.08.059024/2013 Tanggal 5Desember 2012
600.000.000,00
508.195.100,00 84,70
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Page III- 34
