LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015
KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Tahun 2015. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana Peraturan Presiden RI no. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu LAKIP yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak atas bantuan dan kerja samanya dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini. Akhir kata, semoga LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Jombang,
Pebruari 2016
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG
FAHRUDIN WIDODO, SH. MM Pembina Utama Muda NIP. 19641219 199003 1 004
1
IKHTISAR EKSEKUTIF
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang adalah komponen penting dalam pelaksanaan pembangunan. SKPD ini bertugas untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Visi : Terselenggaranya Kegiatan Pemerintah Dan Masyarakat Dengan Tertib Dan Lancar. dan MISI : a. Meningkatkan kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja. b. Mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib. Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang telah ditetapkan : 1. Tujuan -
Mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang berwibawa, disiplin, kreatif dan berdedikasi tinggi di tahun 2015.
-
Memantapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2015.
-
Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Perda pada Tahun 2015.
-
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat pada tahun 2015.
2. Sasaran -
Tersedianya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kemampuan dan kemauan yang memadai.
-
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.
-
Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja.
-
Terciptanya kesadaran masyarakat mematuhi Perda.
-
Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut : 1. Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 2. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 3. Pengendalian Keamanan Lingkungan 4. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja 5. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan 6. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Kendala – kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut :
2
1. Belum mampunyai PPNS yang bekerja optimal di Kabupaten Jombang disebabkan beberapa faktor yang antara lain : -
Belum tersedianya landasan hukum yang efektif dalam menegakkan PERDA.
-
Belum tersedianya mekanisme atau prosedur yang jelas dalam penindakan pelanggar PERDA
-
Belum adanya dukungan sumber daya baik dana maupun manusia yang optimal.
-
Belum ada dasar landasan hukum bagi PPNS untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pemeliharaan ketentraman dan ketertiban termasuk dalam menjalankan usahanya terutama PKL. 3. Pertumbuhan ekonomi yang memiliki efek sosial di masyarakat dengan munculnya gepeng, Orgil dan berbagai penyakit masyarakat. 4. Jumlah personil yang baik secara jumlah maupun kemampuan sangat terbatas. 5. Kegiatan pembangunan percepatan pembangunan sepeti proyek tol yang mengakibatkan masalah sosial sehingga membutuhkan perhatian lebih dalam mengendalikan ketentraman dan ketertiban Masyarakat. 6. Jumlah personil yang belum efektif untuk menangani tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Untuk mengatasi kendala yang dihadapi diambil langkah – langkah sebagai berikut : 1. Mengefektifkan kegiatan pada program yang ada untuk mengatasi gangguan ketertiban umum di tahun 2015 2. Mengefektifkan pendeteksian dan tindaklanjut atas pelanggaran Perda. 3. Mengadakan kegiatan penyuluhan bidang ketertiban umum sebagai upaya melakukan pendekatan terhadap sumber gangguan ketertiban dengan memberikan informasi tentang alternatif usaha dan upaya pengendalian ketertiban. 4. Memaksimalkan beban kerja personil yang ada untuk manangani berbagi gangguan ketertiban yang terjadi di tahun 2015. 5. Mengefektifkan inventarisir jumlah dan jenis gangguan ketertiban Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang dengan beberapa kegiatan sebagai berikut : 1. Mengevaluasi raperda yang lebih sesuai dengan permasalahan gangguan ketertiban yang terjadi di masyarakat. 2. Melakukan koordinasi dan perbaikan sistem pelaporan dengan Kasi Tramtib di Kecamatan. 3. Melakukan penyusunan program dan kegiatan yang lebih solutif atas masalah gangguan ketertiban di masyarakat. 4. Mengutamakan pendekatan humanis dalam pelaksanaan penertiban.
Penilaian keberhasilan atau kegagalan terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dapat diukur dengan pencapaian terhadap target-target dalam Indikator Kinerja Utama 3
( IKU) pada tahun 2015. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang menetapkan Indikator Kinerja Utama antara lain : 1. Meningkatnya jumlah penanganan gangguan ketertiban umum bagi masyarakat. 2. Meningkatnya jumlah penuntasan pelanggaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 3. Efektifitas sarana dan prasarana pendukung kinerja. 4. Meningkatnya kualitas SDM yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja
Perbaikan demi perbaikan akan terus diupayakan demi meningkatnya kinerja serta untuk mendukung program Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Jombang,
Pebruari 2016
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG
FAHRUDIN WIDODO, SH. MM Pembina Utama Muda NIP. 19641219 199003 1 004
4
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Dalam penyusunan LAKIP ini dilaporkan pencapaian tujuan / sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai urusan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ( bidang otoda ) sebagai berikut : a. Ketentraman dan keteriban umum; b. Penetapan kebijakan daerah dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang : 1. Penegakan Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Bupati. 2. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 3 Kepolisipamongprajaan dan PPNS. 4. Perlindungan masyarakat. c. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. d. Pelaksanaan Kepolisipamongprajaan dan PPNS. e. Pelaksanaan perlindungan masyarakat. f. Koordinasi dengan instansi terkait.
B. Gambaran Umum Organisasi Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, maka Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten
Jombang
mempunyai
Tugas
pokok
membantu
Bupati
dalam
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan perundangundangan daerah serta perlindungan masyarakat. ( Struktur Organisasi terlampir ) Dalam melaksanakan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai fungsi: a. Penyusunan program dan pelaksanaan pengakan Peraturan Daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyrakat serta perlindungan masyarakat. b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat di daerah. d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat. e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau Aparatur lainnya. 5
f.
Pengawasan terhadap masyarakat , Aparatur, atau Badan Hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis operasianal dan
administrasi. h. Pelaksanaan pengelolaan tugas kesekretariatan.
Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : 5. Kepala Satuan 6. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Penyusunan Program 7. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi : a.
Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
b.
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
8. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi : a. Seksi Operasi dan Pengendalian b. Seksi Pengamanan 9. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi : a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; b. Seksi Bina Potensi Masyarakat. 6 Kelompok Jabatan Fungsional; 7. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
SEKRETARIAT Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanaan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pelaksana koordinasi pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan
Kebijakan teknis dan operasional Satuan Polisi Pamong Praja. b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Satuan Polisi Pamong
Praja. c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan program kerja,
monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja. d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan
disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai. e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan
penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. 6
f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan dan
perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan. g. Penyusunan Standart Pelayanan Minimal lingkup SKPD Kerja. h. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat
dan inventarisasi aset. i.
Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga.
j.
Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat.
k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Satuan Polisi Pamong
Praja. l.
Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor.
m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat. n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja.
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta perlindungan masyarakat. b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai. c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan. d. Melaksanakan Standart Pelayanan Minimal dalam bidang penegakan peraturan perundang undangan daerah serta perlindungan masyarakat. e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor. f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja. g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor. h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Satuan Polisi Pamong Praja. i.
Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas.
j.
Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas- tugas organisasi dan tatalaksana aparatur.
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
7
SUB BAGIAN KEUANGAN Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran. b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak hak keuangan lainnya. c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja. d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN Sub Bagian penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas : a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran. b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen kegiatan di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Perundang undangan Daerah serta perlindungan masyarakat. c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Perundang undangan Daerah serta perlindungan masyarakat. d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkaitdalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran. e. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang penegakan Peraturan Perundang –undangan Daerah serta perlindungan masyarakat. f. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya. g. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja. h. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas.
BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG UNDANGAN DAERAH Tugas pokok Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah adalah melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Penegakan Perundang undangan Daerah mempunyai fungsi : 8
a. Perumusan rencana program kegiatan dan kebijakan teknisdi bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati. b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur, dan atau Badan Hukum untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati. c. Pelaksanaan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan aparat TNI/ POLRI dan atau instansi lain di bidang penegakan Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Bupati. e. Pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan terhadap pelanggar Peraturan Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja/ atau sidang di tempat. f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan. g. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYULUHAN Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur dan/ atau Badan Hukum terhadap penegakan Peraturan daerah dan/ atau Peraturan Bupati. b. Menyusun rencana program kerja di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur dan/ atau Badan Hukum terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati. c. Melaksanakan program kegiatan bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat, aparatur dan/ atau Badan Hukum terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati. d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan/ atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan. e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati. f. Melaksanakan tugas tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang undangan Daerah.
SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis di bidang Penyelidikan dan Penyidikan kepada masyarakat, aparatur dan/ atau Badan Hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. b. Menyusun rencana program kerja di bidang penyelidikan dan penyidikan. c. Melaksanakan program kegiatan bidang penyelidikan dan penyidikan. 9
d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan/ atau instansi ;lain dalam rangka pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. e. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelidikan, dan penyidikan pe meriksaan dan pemanggilan oleh PPNS. f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan. g. Melaksanakan tugas tuigas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang undangan Daerah.
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT Tugas pokok Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang operasi, pengendalian dan pengamanan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi : a. Perumusan rencana program kegiatan dan kebijakan teknis di bidang operasi penertiban, pengendalian dan pengamanan. b. Pelaksanaan kegiatan operasi penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. c. Pengkoordinasian pelaksanaan upacara peringatan hari hari besar dan acara kenegaraaan serta kegiatan Pemerintah Daerah lainnya. d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan TNI/ POLRI, PPNS dan/ instansi terkait di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. e. Pelaksanaan penjagaan dan pengamanan dalam rangka terselenggaranya kegiatan Pemerintah dan kegiatan masyarakat dengan tertib, teratur dan terkendali. f. Pengamanan kantor lingkup Pemerintah Daerah, gedung DPRD kabupaten, rumah dinas Bupati dan rumah dinas Wakil Bupatiserta tempat tempat penting lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. g. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pejabat dan orang orang penting lainnya. h. Pengamanan kegiatan unjuk rasa dan kerusuhan massa. i.
Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan di bidang operasi penertiban, pengendalian serta pengamanan.
j.
Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis di bidang operasi penertiban dan pengendalian. 10
b. Menyusun rencana program kerja di bidang operasi penertiban dan pengendalian. c. Melaksanakan kegiatan operasi dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. d. Melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan upacara hari hari besar dan acara kenegaraan serta kegiatan kegiatan Pemerintah Daerah lainnya. e. Membimbing koordinator lapangan dan pasukan untuk bertindak teknis dan taktis dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan operasi penertiban dan operasi wilayah. f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang operasi penertiban dan pengendalian. g. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat.
SEKSI PENGAMANAN Seksi Pengamanan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis di bidang pengamanan. b. Menyusun rencana program kerja di bidang pengamanan. c. Melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawalan Bupati, Wakil Bupati dan dan/ orang pentinglainnya ke lokasi kunjungan kerja atau lokasi lainnya. d. Melaksanakan pengamanan lokasi kunjungan kerja Bupati/ Wakil bupati, Tamu VIP, upacar dan acara penting lainnya. e. Melaksanakan pengamanan/ penjagaan Kantor Lingkup Pemerintah Daerah, rumah dinas Bupati, rumah dinas Wakil Bupati, gedung DPRD dan tempat penting lainnya sesuai dengan ketentuan. f. Melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa. g. Melaksanakan koordinasi dengan TNI/ POLRI dan/ atau instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang pengamanan. h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan. i.
Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT Tugas pokok Bidang Perlindungan Masyarakat, adalah melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : a. Perumusan rencana program kegiatan dan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.
11
b. Pelaksanaan kegiatan di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat. c. Pembinaan operasional, pengembangan, pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan pertolongan korban bencana dan pengungsi serta pembantuan upaya pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. d. Pelaksanaan pemberian bantuan dalam pemulihan keamanan dan ketertiban dan masyarakat dan membantu TNI dalam upaya pertahanan negara dan pembantuan kegiatan masyarakat. e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan TNI/ POLRI, Badan Penanggulangan Bencana daerah, kecamatan , Kelurahan/ Desa dan instansi/lembaga terkait lainnya di bidang Satuan Perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat. f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan bina potensi masyarakat. g. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis bidang Satuan Perlindungan Masyarakat. b. Menyusun rencana program kerja di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat. c. Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). d. Melaksanakan operasional, pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat di pedesan dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan pertolongan korban bencana dan pengungsi serta pembantuan upaya pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. e. Melaksanakan pemberian bantuan dalam pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat dan membantu TNI dalam upaya pertahanan negara dan pembantuan kegiatan masyarakat. f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat. g. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perlindungan masyarakat.
SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT Seksi Bina Potensi Masyarakat, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan untuk prenyusunan kebijakan teknis bidang bina potensi masyarakat. 12
b. Menyusun rencana program kerja di bidang bina potensi masyarakat. c. Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan pembinaan operasional dan pengembangan Satlinmas. d. Melaksanakan pembinaan operasional dan pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui pelatihan, kesamaptaan, bimbingan teknis lainnya. e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama TNI/ POLRI dan lembaga/ instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang bina potensi masyarakat. f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bina potensi masyarakat. g. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
Selain di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, terdapat pula Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tugas pokok Unit Pelaksana Satuan polisi Pamong Praja Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Perundang undangan Daerah serta perlindungan masyarakat pada wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan mempunyai fungsi : a. Pelaksana kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati di wilayah kerja Kecamatan. b. Pelaksana kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kecamatan. c. Pelaksana kebijakan teknis perlindungan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan. d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Kecamatan, dan/ atau Aparatur lainnya. e. Melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan upacara peringatan hari hari besar serta kegiatan kegiatan Pemerintah Daerah lainnya di wilayah kecamatan. f. Melaksanakan koordinasi lapangan dan pasukan secara bertindak teknis dan taktis dalam rangka pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan operasi penertiban dan patroli wilayah kecamatan. g. Melaksanakan pengamanan lokasi kunjungan kerja, tamu VIP, upacara dan acara penting lainnya di wilayah kecamatan. h. Melaksanakan pengamanan dan penjagaan kantor kecamatan. i.
Melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa di wilayah kecamatan.
13
j.
Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dikoordinasikan oleh camat.
Masing-masing Bidang, Sekretariat dan Seksi-seksi tersebut didukung staf dengan tugasnya masing-masing. Untuk mempertajam kegiatan operasional dibentuk 5 ( lima ) regu yang masing- masing regu dipimpin oleh seorang Komandan Regu.
C. Mandat dan Peran Strategis
Mandat dan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati.
D. Dasar Hukum
Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang berpedoman pada: -
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
-
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
-
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota -
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
-
Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
dan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
sebagaimana telah disempurnakan kedua kalinya dengan SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 -
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;
-
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
-
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang
-
Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang
14
E. Sistematika Pelaporan
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yang merupakan susunan garis besar isi dokumen ini adalah sebagai berikut :
BAB I. Pendahuluan A. Latar Belakang B. Gambaran Umum Organisasi C. Mandat dan Peran Strategis D. Dasar Hukum E. Sistematika Penulisan
BAB II. Perencanaan Kinerja A. Rencana Strategis B. Tujuan dan Sasaran C. Rencana Kinerja
BAB III. Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran
BAB IV. Penutup
15
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 1. Hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra adalah: a. Mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang berwibawa, disiplin, kreatif dan berdedikasi tinggi di tahun 2015. b. Memantapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2015. c. Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Perda pada Tahun 2015. d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat pada tahun 2015. e. Meningkatkan Aparatur Satlinmas untuk mengikuti pelatihan minimal 10 % dari jumlah anggota Linmas di tahun 2015.
2. Visi Visi berkaitan dengan pandangan ke depan dan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan maksud dan ditetapkannya visi tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan visi sebagai berikut : “Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional dalam menjaga Ketertiban, Keamanan dan Ketentraman di Kabupaten Jombang”. Sebagai satuan yang memiliki tugas berhubungan langsung dengan penegakan peraturan daerah, kualifikasi anggota yang profesional memegang peran kunci dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Pengembangan keanggotaan yang profesional akan mampu mendukung ketertiban, keamanan dan ketentraman di Kabupaten Jombang.
3. Misi Misi adalah merupakan pondasi penyusunan Rencana Strategis Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap instansi Pemerintah harus mempunyai misi yang jelas dan sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan. Atas dasar itu, maka sesuai dengan Visi, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada, ditetapkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yang akan memberikan arah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke depan adalah :
16
o Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum o Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. o Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang. o Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sumber Daya Manusia ( SDM ) Satuan Polisi Pamong Praja. o Meningkatnya jumlah Aparatur Satuan Perlindungan Masyarakat yang terlatih.
B. Tujuan dan sasaran Untuk memberi arah kegiatan yang jelas maka ditetapkan tujuan dan sasaran derivasi dari misi, yaitu : 1. Untuk mencapai misi satu ditetapkan tujuan yaitu meningkatnya kenyamanan masyarakat dengan sasaran meningkatnya jumlah penanganan gangguan ketertiban umum bagi masyarakat. 2. Untuk mencapai misi kedua ditetapkan tujuan terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan sasaran meningkatnya jumlah penuntasan pelanggaran masyarakat terhadap peraturan daerah. 3. Untuk mencapai misi ketiga ditetapkan tujuan memberikan dukungan kelembagaan, sarana dan prasarana yang optimal dalam pelaksanaan tugas dengan sasaran efektifitas sarana dan prasarana pendukung kinerja. 4. Untuk mencapai misi keempat ditetapkan tujuan terwujudnya sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional dengan sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja. 5. Untuk mencapai misi kelima ditetapkan tujuan terlaksananya pelatihan bagi aparatur Satuan Perlindungan Masyarakat dengan sasaran meningkatnya jumlah aparatur Satuan Perlindungan Masyarakat yang terlatih
C. Rencana Kinerja Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran terkait dengan visi dan misi, maka dilakukan upaya-upaya yang ditempuh melalui Program yang dipilih. Hal ini diharapkan agar dengan alternatif terpilih dari berbagai program yang ada akan memperoleh hasil yang maksimal, efektif dan efisien.
TABEL 2.1 TUJUAN, SASARAN DAN TARGET KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015
17
TARGET No
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
KINERJA 2015
1.
Meningkatnya
jumlah Persentase
penanganan gangguan
tibum gangguan ketertiban umum bagi
bagi masyarakat 2.
masyarakat
Meningkatnya
jumlah Prosentase
penuntasan
penuntasan
Perda / Peraturan Kepala Daerah.
25 %
Efektifitas sarana dan prasarana Prosentase sarana dan prasarana pendukung kinerja
4.
75 %
pelanggaran pelanggaran masyarakat terhadap
masyarakat thd Perda / Perkada 3.
penanganan
Meningkatnya
pendukung kinerja yang efektif
kualitas
yang dimiliki Satpol PP
100 %
SDM Prosentase kualitas SDM yang dimiliki Satuan Polisi Pamong
60 %
Praja. 5.
Meningkatnya jumlah Aparatur Prosentase Aparatur Satuan Satuan
Perlindungan Perlindungan Masyarakat yang
Masyarakat yang terlatih
10 %
telah mengikuti Pelatihan.
1.2. Indikator Kinerja Jumlah penanganan gangguan ketertiban umum bagi masyarakat diharapkan dapat meningkat minimal 75 % kasus gangguan yang ada di masyarakat bisa diselesaikan baik melalui operasi penertiban maupun penyuluhan dan pembinaan pada tokoh-tokoh masyarakat PK5 maupun upaya yang dilakukan dalam meredam gejolak-gejolak yang timbul di masyarakat. Jumlah penuntasan pelanggaran masyarakat terhadap Perda maupun Peraturan Kepala daerah dapat meningkat minimal 25 % dari kasus pelanggaran Perda maupun Perkada bisa dituntaskan melalui PPNS di lingkup Satpol PP. Sarana dan prasarana pendukung kinerja dapat berfungsi secara maksimal minimal 100 % terpenuhi sehingga pelaksanaan operasi penertiban di lapangan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan berhasil menyelesaikan masalah secara humanis dan prosedural. Jumlah SDM terlatih yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dapat meningkat minimal 60 % anggota Satpol PP telah mengikuti Diklat Dasar tentang Polisi Pamong Praja. Jumlah aparatur Satuan Linmas yang mengikuti pelatihan diharapkan meningkat minimal 10 % dari jumlah Satuan Linmas seluruh Kab. Jombang yang berjumlah 9.650 anggota Linmas. 18
2. Program Pada tahun 2015 dilaksanakan program-program sebagai berikut : -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
Program peningkatan disiplin aparatur
-
Program Perencanan strategis dan Pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD.
-
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
-
Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
-
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
Peningkatan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Kegiatan Untuk mencapai program yang sudah ditetapkan dilakukan kegiatan sebagai berikut : -
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran.
-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Pemeliharan
rutin/berkala/sedang/berat
gedung
kantor/
bangunan
pendukungnya.
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor.
Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
kendaraan
dinas/kendaraan
operasional. -
Program peningkatan disiplin aparatur dilaksanakan melalui kegiatan :
-
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya.
Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD dilaksanakan melalui kegiatan :
-
Penyusunan rencana strategis SKPD
Penyusunan rencana kerja SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD.
Penyusunan laporan keuangan SKPD.
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dilaksanakan melalui kegiatan : Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan. Peringatan HUT Linmas
-
Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan melalui kegiatan : 19
Pemantauan Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah di daerah. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. -
Peningkatan ketentraman & ketertiban umum dilaksanakan melalui kegiatan : Pengendalian ganggaun ketentraman dan ketertiban umum. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum, penanggulangan penyakit masyarakat serta ketentraman dalam masyarakat. Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah. Koordinasi pengendalian ketertiban. Deteksi dini dan pemetaan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
-
Peningkatan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan melalui kegiatan : Peningkatan kemampuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja. Keikutsertaan dalam peningkatan kemampuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja di Luar Daerah.
20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas
kinerja
adalah
perwujudan
kewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik melalui instrumen yang terdiri dari beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Capaian kinerja organisasi digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Cara untuk mengukur Capaian Kinerja dapat digunakan beberapa metode antara lain : Maximize = ( Realisasi / Target ) x 100 %
Minimize = 1 + ( 1 – Realisasi / target ) x 100 %
Sedangkan Capaian Kinerja Organisasi dapat dikategorikan sebagai berikut :
85 – 100 ----------- Sangat Berhasil
70 – 85 ------------- Berhasil
55 – 70 ------------- Cukup
< 55
------------- Kurang
Indikator keberhasilan pencapaian dalam setiap kegiatan dapat diketahui darii indikator kinerja masing-masing kegiatan tersebut.
TABEL 3.1 CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015
INDIKATOR
SASARAN
KINERJA
TARGET 2014
2015
70 %
75 %
20 %
25 %
REALISASI 2014
2015
204
98,70
%
%
CAPAIAN KINERJA 2014
2015
Meningkatnya jumlah Prosentase penanganan
penanganan
gangguan ketertiban gangguan ketertiban umum bagi masy.
291,43 % 131,6 %
umum bagi masy.
Meningkatnya jumlah Prosentase penuntasan pelanggaran
penuntasan masy pelanggaran
thd Perda & Perkada
masy.
41 %
53,85 %
205 %
215,4 %
thd Perda / Perkada 21
Efektifitas sarana dan Prosentase prasarana
dan
pendukung kinerja
pendukung
sarana prasarana kinerja
100
100 %
100 %
30 %
60 %
33 %
-
10 %
-
%
90 %
100 %
90 %
110 %
61,02 %
-
93,30 %
yang efektif Meningkatnya
Prosentase
kualitas SDM yang SDM dimiliki Satpol PP.
yang
kualitas dimiliki
Satpol PP.
Meningkatnya jumlah Prosentase Aparatur aparatur
Satuan Sat.Linmas yg telah
Linmas yang terlatih
mengikuti pelatihan
36,61 %
9,33 %
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. a. Meningkatnya jumlah penanganan gangguan ketertiban umum bagi masyarakat dengan target kinerja sasaran pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 75 % dengan realisasi 98,70 % sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 131,60 %. Dengan demikian dapat dikategorikan “ Sangat Berhasil “ b. Meningkatnya jumlah penuntasan pelanggaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan target kinerja sasaran pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 25 % dengan realisasi 53,85 % sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 215,4 %. Dengan demikian dapat dikategorikan “ Sangat Berhasil “ c. Efektifitas sarana dan prasarana pendukung kinerja dengan target kinerja sasaran pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dengan realisasi 90 % sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 90 %. Dengan demikian dapat dikategorikan “ Sangat Berhasil “ d. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dengan target kinerja sasaran pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 60 % dengan realisasi 36,61 % sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 61,02 %. Dengan demikian dapat dikategorikan “ Cukup “ e. Meningkatnya jumlah aparatur Satuan Linmas yang terlatih dengan target kinerja sasaran pada tahun 2015 ditargetkan 10 % dengan realisasi 9,33 % sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 93,30 %. Dengan demikian dapat dikategorikan “ Sangat Berhasil “.
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014. a. Meningkatnya jumlah penanganan gangguan ketertiban umum bagi masyarakat dengan target kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 75 % terealisasi 98,7 %, sedangkan pada tahun 2014 dengan target 70 % terealisasi sebesar 204 %, sehingga realisasi turun sebesar 105,3 %. Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 131,60 % sedangkan pada tahun 2014 sebesar 291,43 %. Dengan demikian capaian kinerja turun sebesar 159,83 %. 22
b. Meningkatnya jumlah penuntasan pelanggaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan target kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 25 % terealisasi 53,85 %, sedangkan pada tahun 2014 dengan target 20 % terealisasi sebesar 41 %, sehingga realisasi naik sebesar 12,85 %. Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 215,40 %, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 205 %. Dengan demikian capaian kinerja naik sebesar 10,40 %. c. Efektifitas sarana dan prasarana pendukung kinerja dengan target kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100 % terealisasi 90 %, sedangkan pada tahun 2014 dengan target 100 % teralisasi sebesar 100 %, sehingga realisasi turun sebesar 10 %. Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 90 %, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 100 %. Dengan demikian Capaian kinerja turun sebesar 10 % d. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dengan target kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 60 % terealisasi 36,61 %, sedangkan pada tahun 2014 dengan target 30 % terealisasi sebesar 33 %, sehingga realisasi naik sebesar 3,61 %. Capaian kenerja pada tahun 2015 sebesar 61,02 %, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 110 %. Dengan demikian Capaian kinerja turun sebesart 48,92 %. e. Meningkatnya jumlah aparatur Satuan Linmas yang terlatih dengan target kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 10 %
terealisasi 9,33 %, sedangkan pada tahun 2014
kewenangan pembinaan dan pelatihan aparatur Linmas masih dibawah kendali Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ( Bakesbangpol Linmas ).dan menjadi kewenangan Satpol PP pada tahun 2015 bersamaan dengan ditingkatkannya eselon Satpol PP dari eselon III menjadi eselon II sesuai dengan Perda Nomor 22 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jombang. Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 93,30 %.
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi. a. Meningkatnya jumlah penanganan gangguan ketertiban umum bagi masyarakat dengan target kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 75 % terealisasi 98,7 %. b. Meningkatnya jumlah penuntasan pelanggaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan target kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 25 % terealisasi 53,8 %. c. Efektifitas sarana dan prasarana pendukung kinerja dengan target kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100 % terealisasi 90 % d. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dengan target kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 60 % terealisasi 36.%.
23
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan. a. Penyebab keberhasilan / kegagalan. 1) Terbatasnya sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang khususnya yang mempunyai keahlian di bidang pemetaan dan intelegen pada sasaran operasi, sehingga ke depan diharapkan pada saat operasi diadakan tidak ada kebocoran informasi pada sasaran. 2) Adanya kekosongan jabatan pada jabatan yang kosong yaitu pada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3) Kualitas personil Satuan Polisi Pamong Praja yang pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar ( Diklatsar ) tentang Satpol PP yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan Kepolisian sampai saat ini masih 60 orang ( masih kurang 60 personil dari jumlah anggota Satpol PP ) yang ada dan bersertifikat resmi dari Kepolisian. 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana teutama alat komunikasi HT yang dimiliki oleh personil Satpol PP terutama yang ada di Seksi Operasi dan Pengendalian sehingga operasi kurang berjalan maksimal. 5) Banyaknya pengaduan yang masuk baik dari masyarakat, perseorangan maupun dari instansi pemerintah, yang bisa ditindaklanjuti dan diproses baru mencapai 44 kasus.
b. Alternatif solusi yang dilakukan 1) Mengurangi resiko bentrokan dengan sasaran yang terkena razia / operasi 2) Segera ada pengisian kekosongan jabatan, sehingga jalannya administrasi dan menejemen kepegawaian dan umum bisa segera teratasi 3) Penambahan personil yang berasal dari Sekretaris Desa yang rencananya akan ditarik ke Kabupaten direncanakan akan dimutasi ke Satpol PP. 4) Tenaga PPNS yang ada di Satpol PP yang dirasa masih kurang dari ideal, diupayakan untuk mengusulkan dan mengirim calon tenega penyidik PPNS melalui BKD Kabupaten untuk diusulkan dan diikutkan dalam Diklat PPNS yang diadakan di Bandung. 5) Membina dan menjalin kerjasama dengan TNI/Kepolisian bersama instansi terkait dalam razia/ operasi penyisiran hotel-hotel, rumah kos-kosan dan karaoke/ kafe yang dijadikan ajang mesum/ transaksi negatif ( narkoba dll ). 6)
Adanya
keterbatasan
anggaran
dari
Dinas
Sosial,
sehingga
hasil
tangkapan/razia/operasi yang mestinya menjadi kewenangan Dinas Sosial untuk membina, tidak dilakukan apa-apa, hanya dicatat dan didata tanpa pembekalan dan pembinaan ketrampilan lebih lanjut. 7). Sistem pencatatan dan pelaporan di masing-masing bidang masih kurang tercatat dan terdokumentasi dengan baik, sehingga sewaktu-waktu data diperlukan masih harus menghitung ulang dan mencari file data di komputer.
24
8) Meningkatkan dan membina koordinasi yang intens antar bidang di Satuan Polisi Pamong Praja dengan harapan terciptanya kerjasama Tim yang solid dan kredibel.
5. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Analisis capaian kinerja bertujuan agar capaian kinerja dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan capaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang menangani beberapa operasi / pengamanan yang ada di Kabupaten Jombang. Pada tahun 2015, penanganan gangguan ketertiban yang ditangani dan kegiatan pengamanan dan penanganan gangguan ketertiban yang ditangani antara lain : -
Pengamanan saat dilaksanakan kegiatan berskala nasional yaitu Muktamar NU yang ke 33 yang dipusatkan dan dilaksanakan di Kabupaten Jombang selama 10 hari berjalan dengan lancar dan tertib.
- Operasi spanduk, papan reklame, benner dan baliho yang tidak berizin, berhasill membongkar dan mencopot sebanyak 24 spanduk. - Operasi anak-anak punk yang telah meresahkan masyarakat, berhasil mengamanka 11.anak punk yang kemudian diserahkan ke Dinas Sosial untuk diadakan pembinaan dan pembekalan ketrampilan. - Selama Ramadhan 1436 H, mengamankan dan mengawal Bupati dan jajarannya dalam melaksanakan taraweh keliling di wilayah Kab. Jombang sebanyak 23 kali. - Pengamanan pemberangkatan dan pemulangan jamaah Haji Kloter Kabupaten Jombang sebanyak 2 kali - Pengamanan dan pengawalan dalam rangka Haul Gus Dur di Ponpes Tebuireng selama 7 hari. -
Pengamanan dan pengawalan Kunjungan Wapres Jusuf Kalla dalam rangka menghadiri Haul Gus Dur sebanyak 1 kali.
Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disebabkan beberapa hal antara lain : - Terbatasnya personil Satuan Pamong Praja yang sementara ini total personil baru 85 orang PNS, padahal idealnya minimal 150 orang untuk instansi sekelas esselon II. - Pendidikan dan pelatihan dasar untuk menunjang kesiapan dan kemampuan Satpoll PP di bidang Diklatsar khusus Satpol PP masih menunggu kepastian dari BKD selaku instansi pengusul dan penyelenggara sehingga pencapaian kinerkanya masih dibawah target.
25
- Terbatasnya payung hukum terutama Perda dalam penegakan aturan masih bersifat umum, belum ada sangsi pidana ataupun denda bagi pelanggar Perda maupun Perkada. - Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penegakan Perda terutama dalam perizinan toko modern ( minimarket ), galian C, IMB dan pendirian tower. - Tidak tersedianya lembaga/ rumah penampungan bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis, anak-anak punk hasil operasi yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten sehingga hasil operasi hanya didata serta diberikan Surat Pernyatan Tidak Mengulang lagi atas perbuatannya. - Dinas Sosial Nakertrans sering kehabisan dana ( anggaran terbatas ) untuk menyalurkan anak-anak hasil operasi untuk dilakukan pembinaan dan pemberian ketrampilan pada mereka, dan sementara ini hanya didata saja. Dengan demikian hasil operasi hanya bersifat rutinitas saja tanpa ada solusi dari dinas terkait.
B. REALISASI ANGGARAN Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaen Jombang selama tahun 2015 sebagaimana tercermin dalam DPA Tahun Anggaran 2015 dengan realisasi penyerapan anggaran sebagaimana tabel 3.1 berikut
URAIAN NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
A..
1.
KINERJA
Program
Terpenuhinya
Pelayanan
pelayanan
Adm.Perkantora
perkantoran
Penyediaan
Tersedia
adm.
KETERA
PAGU
REALISASI
%
597.254.700
519.980.366
87,06
597.254.700
519.980.366
87,06
465.090.400
413.873.900
88,99
304.100.000
284.240.000
93,47
NGAN
dan
Pelayanan Adm. terpenuhinya Perkantoran
ANGGARAN
INDIKATOR
Pelayanan Adm. Perkantoran
B.
Program
Meningkatnya
Peningkatan
sarana
Sarana
dan
dan prasarana
Prasarana
aparatur
Aparatur 1.
Pengadaan sarana
Terpenuhinya dan sarana
dan
prasarana
prasarana
gedung kantor
gedung kantor
26
2.
Pemeliharaan
Terpeliharanya
rutin/berkala/seda gedung ng/berat gedung kantor/bangunan kantor/bangunan
66.015.400
55.997.500
84,82
22.725.000
18.825.000
82,84
72.250.000
54.811.400
75,86
133.670.000
126.316.000
94,50
133.670.000
126.316.000
94,50
22.890.000
21.805.000
95,26
2.940.000
2.550.000
86,73
6.795.000
6.765.000
99,56
7.720.000
7.410.000
95,98
5.435.000
5.080.000
93,47
pendukungnya
pendukungnya 3.
Pemeliharan
Terpeliharanya
rutin/berkala/seda sarana ng/berat dan
dan
sarana prasarana
prasarana gedung kantor
gedung kantor 4.
Pemeliharaan
Terpeliharanya
rutin/berkala/seda kendaraan ng/berat
dinas/operasional
kendaraan dinas/kendaraan operasional C.
Program
Meningkatnya
peningkatan
disiplin aparatur
disiplin aparatur 1.
Pengadaan pakaian dan
D.
Terpenuhinya dinas pakaian
pakaian dan
dinas pakaian
khusus lainnya.
khusus lainnya
Program
Tersusunnya
perencanaan
dokumen renstra
strategis
dan dan
pelaporan capaian
capaian
kinerja serta
pelaporan kinerja keuangan
serta keuangan SKPD SKPD 1.
2.
3.
Penyusunan
Tersusunnya
Renstra SKPD
Renstra SKPD
Penyusunan
Tersusunnya
Renja SKPD
Renja SKPD
Penyusunan
Tersusunnya
laporan
4.
capaian laporan
capaian
kinerja SKPD
kinerja SKPD
Penyusunan
Tersusunnya
laporan
laporan keuangan
keuangan SKPD
SKPD 27
E.
Program
Meningkatnya
peningkatan
keamanan
keamanan
dan
dan kenyamanan
kenyamanan
225.750.000
221.082.000
97,93
202.040.000
202.012.000
99,99
23.710.000
19.070.000
80,43
37.100.000
28.210.000
76,04
15.450.000
14.650.000
94,82
11.400.000
5.400.000
43,86
10.250.000
8.160.000
79,61
562.855.000
448.751.800
79,73
322.675.000
246.040.000
76,25
120.850.000
108.130.000
89,47
112.580.000
88.581.800
78,68
lingkungan
lingkungan 1.
Pelatihan
Terlaksananya
pengendalian
pelatihan
keamanan
dan pengendalian
kenyamanan
keamanan
dan
lingkungan
kenyamanan lingkungan.
2.
Peringatan
HUT Terselenggarany
Linmas
a peringatan HUT Linmas
F.
Peningkatan kepatuhan
Terwujudnya thd. kepatuhan
thd.
Perda & Perkada Perda & Perkada 1.
Pemantauan
Terpantaunya
pelanggaran
pelanggaran
Perda & Perkada Perda & Perkada
2.
di daerah
di daerah
Penegakan
Terlaksananya
Perda
dan penegakan Perda
Perkada 3
G.
Evaluasi
thd Terlaksananya
pelaksanaan
evaluasi
Perda & Perkada
Perda & Perkada
Peningkatan
Terwujudnya
ketentraman
peningkatan
dan
1.
dan Perkada
pelaks.
ketertiban ketentraman dan
umum
ketertiban umum
Pengendalian
Terkendalinya
gangguan
gangguan
ketentraman dan ketentraman dan
2.
3.
ketertiban umum
ketertiban umum
Pelaksanaan
Terlaksananya
Siskamswakarsa
Siskamswakarsa
di daerah
di daerah
Koordinasi
Terlaksananya
28
pengendalian
koordinasi
ketertiban
pengendalian ketertiban
4.
Deteksi
dini Terdeteksinya
pemetaan
pemetaan
gangguan
gangguan
6.750.000
6.000.000
88,89
118.516.000
97.336.000
82,13
118.516.000
97.336.000
82,13
2.163.126.100
1.876.955.166
86,77
ketentraman dan ketentraman dan
H.
ketertiban umum
ketertiban umum
Peningkatan
Terlaksananya
SDM
Aparatur peningkatan SDM
Satuan
Polisi Aparatur
Pamong Praja 1. Keikutsertaan
Satpol
Pamong Praja Terlaksananya
dalam
keikutsertaan
peningkatan
aparatur
Satpol
kemampuan
PP
dalam
aparatur
Satpol peningkatan
PP di luar daerah
kemampuan
di
luar daerah JUMLAH
Ditinjau dari aspek keuangan di atas dapat dilihat bahwa untuk realisasi penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan mengingat bahwa efisiensi anggaran mutlak diperlukan demi kelancaran pelaksanaan tugas yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 286.170.934,- ( 13,33 % ) dikembalikan ke kas negara.
. 29
BAB IV PENUTUP
Dinamika pembangunan yang terus berubah membutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja yang beradaptasi untuk mengatasi masalah-masalah baru. Selain dengan mengupayakan peningkatan sumber daya manusia juga harus didukung Penyusunan Program yang efektif dan tepat sasaran sehingga anggaran dan sarana prasarana yang tersedia dapat bermanfaat bagi masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang adalah komponen wajib bagi daerah dalam melaksanakan urusan wajib penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Mengingat pembangunan selalu membutuhkan kondisi dinamis dan kondusif dalam pelaksanaanya. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang tetap berinovasi, kreatif, efektif dan efisien dalam bertindak. Berusaha bersikap Humanis dalam melaksanakan tugas agar terhapus anggapan miring tentang Satpol PP. Strategi dengan cara melakukan pendekatan atas sumber gangguan ketertiban dan berupaya mengkoordinasikan solusi yang terbaik sebagai upaya mengurangi tindak represif. Memang selama ini Satpol PP bertindak atas kewenangannya dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, namun kurang didukung dengan komitmen dari pejabat berwenang tentang tindak lanjut dari hasil operasi. Sebagai contoh penertiban PKL yang melanggar zona berjualan di trotoar jalan yang sudah berlangsung cukup lama, namun setelah ditertibkan dan dirazia, lokasi baru tempat untuk menampung para PKL yang melanggar belum disiapkan. Demikian pulah dengan hasil operasi anak jalanan dan gelandangan/pengemis, setelah terjaring semestinya dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi membina dan menyalurkan mereka ke tempat-tempat pelatihan ketranpilan yang ada di Kediri ataupun di kota lain yang telah di rekomendasi oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Satuan Polisi Pamong Praja ini dibuat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Jombang,
Pebruari 2016
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang
FAHRUDIN WIDODO, SH. MM Pembina Utama Muda NIP. 19641219 199003 1 004 30