LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013
i
DAFTAR
ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………………………
iv
BAB I : PENDAHULUAN ………………………………………………………………
1
A. LATAR BELAKANG ………………………………………………………
1
B. MAKSUD DAN TUJUAN …………………………………………………
2
C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ………..
2
D. SISTEMATIKA …………………………………………………………….
3
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………………………….
5
A. PERENCANAAN KINERJA ……………………………………………..
5
1. Visi ……………………………………………………………………..
5
2. Misi …………………………………………………………………….
5
3. Tujuan ………………………………………………………………....
5
4. Sasaran ………………………………………………………………..
5
5. Indikator Kinerja dan Target …………………………………………
6
6. Kebijakan ………………………………………………………………
8
7. Output Program ……………………………………………………….
8
B. PERJANJIAN KINERJA ………………………………………………….. 11 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………… 13 A. PENGUKURAN KINERJA ………………………………………………. 13 B. SUMBER DAYA …………………………………………………………... 14 1. Sumber Daya Manusia ………………………………………………. 14 2. Sumber Daya Anggaran ……………………………………………... 15 C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ………………… 16 1. Indikator Pertama …………..…………………….…………………… 16 a. Kegiatan Yang Terkait Langsung Dengan Indikator Pertama ... 16 b. Kegiatan Lain Yang Mendukung Indikator Pertama ..…………. 17 c. Analisis Capaian Indikator Kinerja Pertama ……………………. 17 2. Indikator Kedua ……………………………………………………….. 22 a. Kegiatan Yang Terkait Langsung Dengan Indikator Kedua ….. 22 b. Kegiatan Lain Yang Mendukung Indikator Kedua …………….. 22 c. Analisis Capaian Indikator Kinerja Kedua ……………………… 22 i
3. Indikator Ketiga ……………………………………………………….. 26 a. Kegiatan Yang Terkait Langsung Dengan Indikator Ketiga ….. 26 b. Kegiatan Lain Yang Mendukung Indikator Ketiga …………….. 26 c. Analisis Capaian Indikator Kinerja Ketiga ……………………… 27 4. Indikator Penunjang ………………………………………………….. 30 a. Jumlah Pengadaan Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan …….. 30 b. Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran ……………. 31 D. REALISASI ANGGARAN ………………………………………………… 32 BAB IV : PENUTUP ……………………………………………………………………… 36 LAMPIRAN PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN………………... 37 DAFTAR TABEL …………………………………………………………………………. 40 DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………………….. 41
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan agenda rutin yang disusun setiap Tahun Anggaran berakhir. Setiap Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) atas pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun, baik keberhasilan maupun kegagalan. Sebagai laporan atas pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) atas pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun tersebut. Informasi yang tertuang dalam LAK 2013 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Selain itu, juga menjadi sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. LAK merupakan sarana bagi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaian hal-hal yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Oleh karena itu, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (Tapja) dan LAK Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tidak terlepas dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014 yang telah disarikan dalam Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja tahun 2013. Hasil capaian kinerja tahun 2013 menunjukkan bahwa secara umum Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan telah memenuhi sasaran yang ditargetkan. Pencapaian sasaran Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja sebagai berikut: Sasaran : Meningkatnya sediaan farmasi yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan obat esensial generik dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan.
iv
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
Target
2011 Persentase ketersediaan obat dan vaksin Persentase Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sesuai standar
Realisasi
Capaian
Target
2012
Realisasi
Capaian
2013
85%
87%
102,35%
90%
92,85%
103,17%
95%
96,93%
102,03%
65%
81,59%
125,5%
70%
82,80%
118,29%
75%
85,49%
113,98%
65%
71%
109,23%
70%
71,63%
102,33%
75%
79,48%
105,97%
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan memiliki komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki. Dalam rangka evaluasi yang bermutu, maka dilakukan analisis atas pelaksanaan kegiatan tahun 2013. Capaian kinerja sebagai hasil yang diperoleh berdasarkan pendayagunaan sumberdaya menjadi salah satu strength Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Sedangkan uraian permasalahan yang dihadapi merupakan Weaknesses dan dijawab dalam upaya peningkatan kinerja indikator yang disusun berdasarkan kemampuan melihat peluang dan tantangan di masa mendatang. Dari hasil analisis tersebut, beberapa strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan masukan dan/atau bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja tahun 2014, adalah sebagai berikut: 1. Perlu dialokasikan dana obat dan vaksin baik di Pusat maupun di Daerah, dan Dana Alokasi Khusus. 2. Perlu dilaksanakan advokasi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan alokasi anggaran obat. 3. Perlu peningkatan koordinasi internal dan eksternal khususnya dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. 4. Perlu optimalisasi manajemen SDM (pegawai) melalui pemanfaatan kompetensinya untuk menunjang kegiatan yang telah direncanakan. 5. Melaksanakan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan melakukan pembinaan SDM pengelola obat secara berkesinambungan.
v
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah eselon II dan eselon I diwajibkan menyusun laporan akuntabilitas kinerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, berdasarkan perencanaan strategis (Renstra) yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN), di dalam subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dijelaskan bahwa pemerintah menjamin keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara profesional, bertanggung jawab, independen, transparan, dan berbasis bukti ilmiah. Karena obat merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan, maka obat tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi semata. Dalam
pelayanan
kesehatan,
obat
dapat
menyelamatkan
kehidupan
dan
meningkatkan kualitas kesehatan. Akses terhadap obat, terutama obat esensial merupakan salah satu hak asasi manusia, dengan demikian penyediaan obat esensial merupakan kewajiban bagi pemerintah di semua level mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dalam memenuhi amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) kemudian menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 yang mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 988/Menkes/Per/XI/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Kesehatan sebagai bahan masukan guna pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2013.
1
B.
MAKSUD DAN TUJUAN Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1.
Sebagai pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan program yang digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.
C.
2.
Penyempurnaan dokumen perencanaan untuk periode yang akan datang.
3.
Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan untuk periode yang akan datang.
4.
Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN (Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1144/MENKES/PER/ VIII/2010)
DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBDIT ANALISIS DAN STANDARDISASI HARGA OBAT
SUBDIT PENYEDIAAN OBAT PUBLIK & PERBEKKES
SUBDIT PENGELOLAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES
SUBDIT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES
SEKSI ANALISIS HARGA OBAT
SEKSI PERENCANAAN PENYEDIAAN OBAT PUBLIK & PERBEKKES
SEKSI STANDARDISASI PENGELOLAAN OBAT PUBLIK & PERBEKKES
SEKSI PEMANTAUAN PROGRAM OBAT PUBLIK & PERBEKKES
SEKSI STANDARDISASI HARGA OBAT
SEKSI PEMANTAUAN KETERSEDIAAN OBAT PUBLIK & PERBEKKES
SEKSI BIMBINGAN DAN PENGENDALIAN OBAT PUBLIK & PERBEKKES
SEKSI EVALUASI PROGRAM OBAT PUBLIK & PERBEKKES
KJF
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
2
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; 2. Pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; 3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; 4. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan. D.
SISTEMATIKA Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2013 ini menjelaskan pencapaian kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan selama Tahun 2013. Capaian kinerja tersebut dibandingkan juga dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi, sedangkan realisasi tahun 2013 akan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dan juga dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra (2014). Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Analisis atas pencapaian tahun ini dengan target akhir tahun Renstra menggambarkan daya yang masih diperlukan untuk mencapai target. Dengan kerangka berpikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Bab I: Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Direktorat Bina Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan, serta sistematika penyajian laporan. Bab II: Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran, indikator kinerja dan target, serta kebijakan dan program Direktorat Bina 3
Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Tahun 2013. Selain itu bab ini juga menjelaskan mengenai muatan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI untuk periode 2010 –
2014 dan penetapan kinerja tahun 2014. Bab III: Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan mengenai pengukuran kinerja, pencapaian kinerja tahun 2013 dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran, serta sumberdaya manusia dan anggaran yang digunakan, dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk tahun 2013. Bab IV: Penutup, berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tahun 2013.
4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja merupakan perencanaan yang disusun dengan selaras mulai dari Rencana Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan. Indikator kinerja disusun berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran stategis. Perencanaan kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara sistematis, terarah dan terpadu. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, salah satu sasaran Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Langkah yang ditempuh antara lain dengan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1144/MENKES/PER/ VIII/2010, tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan adalah tugas Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, dalam Rencana Aksi Bidang Kesehatan, kegiatan prioritas terkait dengan obat adalah peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Kegiatan prioritas, sasaran, indikator, dan target tahun 2010 – 2014 dalam RPJMN dapat dilihat pada Tabel 1.
5
Tabel 1. Kegiatan prioritas, Sasaran, Indikator, dan Target tahun 2010 – 2014 dalam RPJMN Kegiatan Prioritas
Sasaran
Indikator
Peningkatan
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Ketersediaan Obat
ketersediaan obat
obat dan vaksin
Publik dan Perbekalan
esensial generik di
Kesehatan
sarana pelayanan
Target 2010
2011
2012
2013
2014
80
85
90
95
100
kesehatan dasar
Berdasarkan
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
32/MENKES/SK/1/2013 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Tahun 2010 – 2014, dinyatakan bahwa sasaran hasil program kefarmasian dan alat kesehatan adalah meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang dilakukan antara lain Peningkatan
Ketersediaan
Obat
Publik
dan
Perbekalan
Kesehatan
dengan
luaran
meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar. Indikator pencapaian luaran tersebut pada tahun 2014 adalah persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%, persentase penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 80%, dan persentase instalasi farmasi Kab/Kota sesuai standar sebesar 80%. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tersebut, tampak bahwa dalam menunjang Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dilakukan berbagai kegiatan, antara lain sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan diharapkan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan kesehatan melalui peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan. 1.
VISI Visi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan adalah terjaminnya ketersediaan, pemerataan, serta keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan.
2.
MISI Untuk mencapai ketersediaan, pemerataan, serta keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan ditempuh melalui misi sebagai berikut : a. Meningkatkan manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang efektif dalam menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. b. Mengendalikan harga dalam upaya pemerataan dan keterjangkauan obat esensial c. Meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam manajemen logistik obat.
6
d. Meningkatkan profesionalisme SDM baik di pusat maupun di daerah dalam manajemen logistik obat. e. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik 3.
TUJUAN Adapun tujuan dari didirikannya Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan adalah terselenggaranya penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, pemerataan, serta keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan.
4.
SASARAN Meningkatnya sediaan farmasi yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan obat esensial generik dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan.
5.
INDIKATOR KINERJA DAN TARGET Untuk dapat mencapai kinerja secara terarah maka diperlukan penetapan indikator kinerja dan target. Indikator kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang tertuang Renstra Revisi yaitu persentase ketersediaan obat dan vaksin, persentase penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan, dan persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang sesuai standar. Indikator kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah yaitu persentase ketersediaan obat dan vaksin dengan target sama seperti yang tercantum di dalam Renstra Revisi. Berikut ini adalah tabel yang berisi sasaran, indikator kinerja dan target Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dari tahun 2010 – 2014 yang tertuang di dalam Renstra Revisi.
7
Tabel 2. Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya
Persentase Ketersediaan
sediaan farmasi
Obat dan Vaksin
dan alat kesehatan
Persentase Penggunaan
yang memenuhi
Obat Generik di Fasilitas
standar dan
Pelayanan Kesehatan
terjangkau oleh
Persentase Instalasi
masyarakat
Farmasi Kabupaten/Kota
TARGET 2010
2011
2012
2013
2014
80%
85%
90%
95%
100%
60%
65%
70%
75%
80%
60%
65%
70%
75%
80%
Sesuai Standar
Untuk menyamakan persepsi dalam operasionalisasi pencapaian indikator, maka telah dirumuskan Definisi Operasional dari masing-masing indikator seperti tercantum pada Tabel 3. Tabel 3. Definisi Operasional Indikator Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
NO
INDIKATOR
1
Persentase ketersediaan obat dan vaksin
URAIAN Pengertian : Persentase tersedianya obat dan vaksin selama 18 bulan bagi pelayanan kesehatan dasar di sarana pelayanan kesehatan pemerintah. Perhitungan : Menghitung persentase ketersediaan menggunakan rumus berikut :
obat/vaksin
dengan
Catatan :
Jumlah obat/vaksin yang tersedia adalah : Sisa stok + total penggunaan. Total penggunaan dihitung kumulatif dari Januari tahun tersebut. Kebutuhan adalah : persediaan ideal yang dibangun dengan perhitungan pemakaian rata-rata / bulan tahun sebelumnya dikali 18 bulan.
8
2
Persentase penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan
Pengertian : Persentase penggunaan obat generik terhadap penggunaan seluruh obat di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Catatan : 1. Obat generik INN (lihat UU No. 36). 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah adalah Rumah Sakit dan Puskesmas. Perhitungan : Menghitung persentase penggunaan obat generik di Rumah Sakit dan Puskesmas menggunakan rumus berikut :
Catatan : Jumlah sampel 132 puskesmas dan 132 rumah sakit pemerintah. 3
Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang sesuai standar
Pengertian : Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang sesuai standar terhadap Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Catatan : Sesuai standar rmemenuhi skor minimal 60%. Cara dan contoh perhitungan terlampir. Perhitungan : Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang sesuai standar (S) dihitung dengan rumus sebagai berikut :
6.
KEBIJAKAN Kebijakan adalah arah atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun kebijakan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tersebut adalah : a. Advokasi penyediaan anggaran sesuai kebutuhan serta efisiensi pembiayaan obat melalui penerapan prinsip farmakoekonomi. b. Pengendalian harga obat khususnya obat esensial generik. c. Mengatur regulasi terkait dengan jaminan ketersediaan dan keterjangkauan obat. d. Pengadaan obat generik, obat program, dan vaksin yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat sasaran. e. Penerapan kebijakan pengelolaan obat satu pintu di Provinsi dan Kabupaten/Kota (One Gate Policy).
9
f.
Peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan dan pembekalan tenaga kefarmasian tentang manajemen logistik obat.
g. Penerapan wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. 7.
OUTPUT PROGRAM Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mendukung pelaksanaan program kefarmasian dan alat kesehatan melalui serangkaian kegiatan. Output dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Kegiatan dan Output Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2013. NO 1.
KEGIATAN Penyusunan daftar harga obat generik, obat program dan perbekalan kesehatan
OUTPUT Daftar harga obat generik (SK Menkes) E-Catalogue
2.
Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ECatalogue
Buku Petunjuk Pelaksanaan E-Catalogue
3.
Evaluasi Pengadaan dan Penerimaan Obat, Perbekalan Kesehatan, dan Vaksin
Laporan Pelaksanaan Pengadaan Obat dan Vaksin
4.
Pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Nasional
Dokumen Rencana Kebutuhan Obat Nasional
5.
Pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Embarkasi Haji
Dokumen Rencana Kebutuhan Obat Embarkasi Haji di Indonesia
6.
Stok Opname Obat Buffer Stok Pusat
Laporan stok obat buffer yang ada di Instalasi Farmasi Nasional
7.
Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin
Laporan Ketersediaan Obat dan Vaksin dari Provinsi dan Kabupaten/Kota
8.
Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Monitoring Harga Obat dan Nama Dagang
Laporan analisis harga obat generik dan merk dagang
9.
Pemantapan Penerapan E-Catalogue
Laporan hasil pelaksanaan E-Catalogue
10.
Monitoring Harga Obat Generik,Nama Dagang dan Perbekalan Kesehatan di Apotik
Dokumen berupa daftar harga obat generik dan nama dagang di setiap Provinsi
11.
Pengadaan Obat, Vaksin, dan Perbekalan Kesehatan
12.
Pengembangan Software E-Logistic System
Software E-Logistic System yang lebih aplikatif dan sempurna
13.
Pertemuan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Laporan hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai program obat publik dan perbekalan kesehatan untuk tahun yang akan datang
Tersedianya obat, vaksin, perbekalan kesehatan, dan reagen screening darah Terdistribusinya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan
10
14.
Monitoring Penggunaan Obat Generik di Sarana Pelayanan Kesehatan
Laporan penggunaan obat generik di Rumah Sakit dan Puskesmas
15.
Rapat Konsultasi Teknis
Laporan dan rekomendasi
16.
Penyusunan Prosedur Tetap Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Nasional
Buku Prosedur Tetap Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Nasional
17.
Penyusunan Prosedur Tetap Pengelolaan Obat Haji di Arab Saudi
Buku Prosedur Tetap Pengelolaan Obat Haji di Arab Saudi
18.
Peningkatan Kapasitas SDM Instalasi Farmasi Nasional
Jumlah SDM yang mendapatkan materi kompetensi pengelolaan obat
19.
Pembekalan Tenaga Kefarmasian Terhadap Pedoman Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2012
Laporan berisi jumlah tenaga kefarmasian yang mendapatkan pembekalan
20.
Pembekalan Tenaga Kefarmasian Dalam Pengelolaan Vaksin
Laporan berisi jumlah tenaga kefarmasian yang mendapatkan pembekalan
21.
Pembekalan Tenaga Kefarmasian Tentang Pengelolaan Obat di Arab Saudi
Jumlah Penanggung jawab Program Kefarmasian di Provinsi yang mendapat pembekalan mengenai pengelolaan obat Haji
22.
Pemilihan Tenaga Kefarmasian Berprestasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terpilihnya tenaga pengelola obat berprestasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
23.
Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di sektor pemerintah
Laporan hasil pembinaan di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
24.
Penerimaan dan Stok Opname Obat dan Perbekalan Kesehatan Haji di Arab Saudi
Laporan Penerimaan Obat dan Stok Obat Haji di Arab Saudi
25.
Operasional Instalasi Farmasi Nasional
Tersedianya dukungan yang diperlukan untuk operasionalisasi Instalasi Farmasi Nasional
26.
Peningkatan Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Nasional
Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan Instalasi Farmasi Nasional
27.
Administrasi Umum Satuan Kerja
28.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Buku LAKIP tahun 2013
29.
Penyusunan Laporan Tahunan
Buku Laporan Tahunan Tahun 2013
30.
Penyusunan RKAKL Tahun 2014
Dokumen RKAKL Tahun 2014
31.
Penyusunan Rencana Program 2014
Daftar kegiatan dan program tahun 2014
32.
Penyusunan Laporan SAK dan SIMAK BMN
Laporan Keuangan dan BMN
33.
Pemusnahan Obat Kadaluarsa
Laporan berupa dokumen obat yang dimusnahkan
34.
Peningkatan Kinerja Pegawai Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya Kinerja Pegawai Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya honor pengelola anggaran yang diterima oleh yang berhak Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka administrasi perkantoran Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat kordinasi baik internal maupun eksternal Terpeliharanya sarana kantor dan kendaraan operasional kantor
11
35.
Peningkatan Kapasitas SDM di Dalam Negeri dan di Luar Negeri
Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan penambah pengetahuan di bidang Manajemen Pengelolaan Obat di dalam maupun luar negeri
36.
Fasilitasi Teknis Manajemen Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Laporan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
37.
Kegiatan Lintas Sektor/Lintas Program
Laporan pelaksanaan kegiatan Lintas Sektor/Lintas Program yang melibatkan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
38.
Pengadaan Alat Pengolah Data
Tersedianya alat pengolah data
Pembahasan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Sampling Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD)
Buku Petunjuk Pelaksanaan Sampling Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD)
39.
40.
Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Rumah Sakit
41.
Pilot Project E-Logistic System di Provinsi DI.Yogyakarta
42.
Koordinasi Penyusunan Laporan Kegiatan
43.
Penyusunan Daftar Orphan Drug
44.
Penyusunan Daftar Formularium Nasional Bahan Medis Habis Pakai
45.
Pertemuan Pembahasan E-Catalogue Tahun 2014
46.
Pertemuan Pembahasan Software ELogistic System
47.
Pertemuan Pembahasan ISO 9001 : 2008
48.
Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Dalam Rangka Pelaksanaan BPJS I
49.
Sosialisasi E-Catalogue Tahun 2014
50.
Kajian Biaya Kapitasi Pelayanan Kefarmasian
51.
Pemusnahan Obat Kadaluarsa di Arab Saudi
52.
Bimbingan Teknis Software E-Logistic System dan Analisis Ketersediaan Obat
Dokumen Rencana Kebutuhan Obat Rumah Sakit Laporan hasil pelaksanaan Pilot Project ELogistic System di Provinsi DI.Yogyakarta Dokumen Laporan Kegiatan Tersusunnya Daftar Orphan Drug Tersusunnya Daftar Formularium Nasional Bahan Medis Habis Pakai Laporan hasil Pembahasan E-Catalogue Tahun 2014 Laporan hasil Pembahasan Software ELogistic System Laporan hasil Pembahasan ISO 9001 : 2008 Dokumen Rencana Kebutuhan Obat Dalam Rangka Pelaksanaan BPJS I Laporan hasil Sosialisasi E-Catalogue Tahun 2014 Laporan hasil Kajian Biaya Kapitasi Pelayanan Kefarmasian Laporan berupa dokumen obat yang dimusnahkan di Arab Saudi Laporan hasil Bimbingan Teknis Software ELogistic System dan Analisis Ketersediaan Obat
12
B.
PERJANJIAN KINERJA Perjanjian
kinerja
yang
diformulasikan
dalam
penetapan
kinerja
merupakan
pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (performance agreement). Penetapan kinerja juga merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi penetapan kinerja dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (Performance Accountability Report). Perjanjian kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Target Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2013. INDIKATOR KINERJA
TARGET TAHUN 2013
a. Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin
95 %
b. Persentase Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan
75 %
Kesehatan c.
Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Sesuai Standar
75 %
13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A.
PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Pengukuran
kinerja
juga
merupakan
kegiatan
manajemen,
khususnya
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian dari masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi tentang masing-masing indikator agar dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang, sehingga setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil dan berdaya guna. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 32/MENKES/SK/2013 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melaksanakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan fokus prioritas program “Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu, dan penggunaan obat dan alat kesehatan”. Prioritas program tersebut menjadi prioritas program semua satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan termasuk Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yang dituangkan ke dalam Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, ditetapkan beberapa indikator dengan target tahunan. Untuk tahun 2010 – 2014, indikator Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan kesehatan dapat dilihat pada Tabel 6.
14
Tabel 6. Target dan Capaian Indikator Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2010 – 2014. REALISASI (%)
TARGET (%) INDIKATOR
SASARAN
KINERJA
Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
80
85
90
95
100
82
87
Persentase ketersediaan obat dan vaksin Persentase Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sesuai standar
B.
2012
2013
92,85
96,93
2014
-
60
65
70
75
80
-
82
82,80
85,49
-
60
65
70
75
80
32,8
71
71,63
79,48
-
SUMBER DAYA Dalam mencapai kinerjanya, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan didukung oleh beberapa sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran. 1. Sumber Daya Manusia. Keadaan pegawai di lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sampai akhir tahun 2013 berjumlah 35 orang dengan rincian sebagai berikut : a.
Menurut Jabatan :
b.
= 14 orang
Jabatan Fungsional
=
Staf
= 21 orang
0 orang
Menurut Golongan:
c.
Jabatan Struktural
Golongan II
=
4 orang
Golongan III
= 21 orang
Golongan IV
= 10 orang
Menurut Pendidikan:
S2 dan Apoteker
=
4 orang
S2
=
2 orang
Apoteker
= 14 orang
Dokter gigi
=
Sarjana Farmasi
= 1 orang
1 orang
15
Sarjana Ekonomi
= 1 orang
Sarjana Sosial
= 2 orang
Sarjana Komputer
= 1 orang
Sarjana Administrasi Negara
= 1 orang
D3 Farmasi
= 4 orang
D3 Manajemen Informatika
= 1 orang
SMA
= 3 orang
Komposisi SDM berdasarkan jenis pendidikan adalah sesuai dengan Gambar 1. Gambar 1. Kekuatan SDM Dit. Bina Oblik & Perbekkes
Kekuatan SDM Dit. Bina Oblik & Perbekkes
2. Sumber Daya Anggaran Anggaran dalam DIPA Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tahun 2013 adalah Rp. 1.432.201.818.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.364.727.015.474,dengan realisasi dalam persen 95,29 %
16
Tabel 7. Realisasi Anggaran DIPA Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Satuan Kerja
Alokasi (Rp.)
Realisasi Rp.
%
1.364.727.015.474
95,29
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan
1.432.201.818.000
Kesehatan
C.
ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013. 1. Indikator Kinerja Pertama: “ Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin” a. Kegiatan yang Terkait Langsung dengan Indikator Kinerja. 1) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan E-Catalogue obat. Dengan tersusunnya petunjuk pelaksanaan tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dan kemudahan bagi seluruh instansi pemerintah yang akan melakukan proses pengadaan obat generik menggunakan E-Catalogue obat. 2) Pemantapan penerapan E-Catalogue obat. Kegiatan ini bertujuan agar tata cara penggunaan dan kebijakan tentang E-Catalogue obat dapat lebih dipahami oleh penggunanya baik produsen maupun konsumen. 3) Pertemuan Pembahasan e-catalogue tahun 2014. Kegiatan ini bertujuan untuk persiapan dan pembahasan dalam rangka menyusun e-catalogue tahun 2014. 4) Sosialisasi e-catalogue Tahun 2014. Kegiatan ini bertujuan agar e-catalogue 2014 dan penggunaannya dapat lebih dipahami oleh pengguna, industri, maupun distributor. 5) Penyusunan Daftar Harga Obat Generik, Obat Program, dan Perbekalan Kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh harga acuan obat generik, obat program, dan perbekalan kesehatan yang akan digunakan dalam proses penyusunan e-catalogue. 6) Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Monitoring Harga Obat dan Nama Dagang. 7) Penyusunan Daftar Formularium Nasional Bahan Medis Habis Pakai. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan daftar bahan medis habis pakai yang bisa digunakan. 8) Monitoring ketersediaan obat dan vaksin. Diperoleh data ketersediaan obat pada masing – masing Kabupaten/Kota dan diketahui obat-obat yang kosong sehingga dapat dipenuhi baik dari buffer stok provinsi maupun nasional sehingga ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dapat terpenuhi.
17
9) Penyusunan rencana kebutuhan obat nasional. Mendapatkan data kebutuhan obat secara nasional yang digunakan untuk menyusun e-catalogue (daftar harga elektronik) yang digunakan untuk penetapan harga dalam pengadaan obat pada instansi pemerintah dalam upaya pemenuhan ketersediaan obat. 10) Penyusunan rencana kebutuhan obat Pelayanan Kesehatan Dasar. Merencanakan obat untuk pelayanan kesehatan dasar agar perencanaan sesuai kebutuhan sehingga ketersediaan obat pelayanan kesehatan dasar dapat dijamin sesuai kebutuhan. 11) Penyusunan
Rencana
Kebutuhan
Obat
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan.
Mendapatkan data kebutuhan obat rujukan yang digunakan untuk menyusun ecatalogue (daftar harga elektronik) yang digunakan untuk penetapan harga dalam pengadaan obat pada instansi pemerintah dalam upaya pemenuhan ketersediaan obat. 12) Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Pelayanan Program Kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk merencanakan kebutuhan obat pelayanan program kesehatan agar ketersediaan obat pelayanan program kesehatan dapat dijamin sesuai dengan kebutuhan. 13) Penyusunan rencana kebutuhan obat embarkasi haji. Merencanakan obat untuk embarkasi haji agar perencanaan sesuai kebutuhan sehingga ketersediaan obat haji dapat dijamin sesuai kebutuhan. 14) Pengadaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan. Pengadaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan diperlukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin untuk program kesehatan. 15) Evaluasi pengadaan dan penerimaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin. Hasil evaluasi dapat memetakan permasalahan yang mungkin ditemui dalam pengadaan obat di instansi pemerintah sehingga pengadaan obat tidak terkendala dan obat dapat tersedia sesuai waktu yang direncanakan. 16) Penerimaan dan Stok Opname obat dan perbekkes haji di Arab Saudi. Mengetahui ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan jemaah haji. b. Kegiatan Lain yang Mendukung Indikator Kinerja. 1) Pengembangan e-logistic system 2) Pemantauan kualitas obat di instalasi farmasi kab/kota. Dapat memastikan obat yang dibeli oleh pemerintah untuk pelayanan kesehatan dasar adalah obat yang berkualitas guna pemenuhan ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar. Untuk tahun 2013 direvisi menjadi kegiatan penyusunan pedoman pemantauan kualitas obat pelayanan kesehatan dengan tujuan agar obat yang diuji hasilnya 18
dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan yang jelas antara Badan POM sebagai Pengawas Obat dan Kemenkes sebagai pembuat kebijakan dan berkewenangan dalam pembinaan pada produsen apabila ada produk yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). 3) Monitoring harga obat generik, nama dagang, dan perbekalan kesehatan di Apotik. 4) Penyusunan Daftar Orphan Drug. 5) Kajian Biaya Kapitasi Pelayanan Kefarmasian. c. Analisis Capaian Indikator Kinerja Pertama. Kondisi yang Dicapai Obat yang dipantau ketersediaannya merupakan obat indikator yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar dan obat yang mendukung pelaksanaan program kesehatan. Jumlah item obat dan vaksin yang dipantau adalah 144 item yang terdiri dari 135 item obat untuk pelayanan kesehatan dasar dan 9 item vaksin untuk imunisasi dasar. Data ketersediaan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota diambil sebagai gambaran ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar. Capaian tahun 2013 ketersediaan obat dan vaksin rata-rata sebesar 96,93%. Angka ini diperoleh dari ratarata ketersediaan 144 item obat dan vaksin indikator secara nasional. Angka masing – masing provinsi dapat dilihat pada tabel 8. Tabel 8. Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Tahun 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PROVINSI NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU BANGKA BELITUNG LAMPUNG DKI JAKARTA BANTEN JAWA BARAT JAWA TENGAH JOGYAKARTA JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR
PERSENTASE KETERSEDIAAN 106,23 105,93 163,15 137,11 151,70 127,17 87,77 187,63 167,13 93,16 78,71 188,83 109,21 183,09 219,27 84,29 158,80 80,86 138,00
19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
KALIMANTAN SELATAN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGAH SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
189,31 207,27 158,65 124,89 161,06 118,08 101,17 178,52 145,62 91,74 70,87 78,80 112,79 167,08
Gambar 2. Gambaran Ketersediaan Obat dan Vaksin Tahun 2010 - 2013 dalam Persentase
Persentase ketersediaan obat di tiap provinsi bervariasi antara 70,87% sampai dengan 219,27%. Dari 33 Provinsi ketersediaan obat dan vaksin paling rendah adalah Provinsi Maluku sebesar 70,87% dan paling tinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 207,27%, rata-rata adalah 96,93% dengan capaian sebesar 102,03%. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2012, yaitu 92,85.%.
20
Gambar 3. Grafik Capaian Realisasi Terhadap Target tahun 2010 - 2013
Tahun 2010 target 80% tercapai sebesar 82%, apabila dibandingkan dengan target maka capaian sebesar 102,5%. Tahun 2011 target 85% tercapai 87%, dibandingkan dengan target maka capaian sebesar 102,35%. Tahun 2012 target 90% tercapai sebesar 92,85%, apabila dibandingkan dengan target maka capaian kinerja indikator ini sebesar 103,17%. Gambar 4. E-Procurement Award
Tahun 2013, pengembangan e-catalogue obat generik mulai dilaksanakan dan diterapkan. Atas pengembangan e-catalogue obat generik dan partisipasi dalam penerapannya, Kementerian Kesehatan menerima e-Procurement Award dari LKPP. Target capaian persentase indikator ketersediaan obat dan vaksin pada tahun 2013 adalah sebesar 95%, dicapai realisasi sebesar 96,93%. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan target tahun 2013 sebesar 95% maka capaian kinerja indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin tersebut adalah sebesar 102,03%.
21
Apabila dilihat dari grafik capaian terhadap target tahun 2010 sampai tahun 2013 tidak membentuk garis lurus akan tetapi berfluktuasi namun setiap tahun mencapai target. Capaian
tahun
2013
sebesar
102,03%
merupakan
capaian
paling
rendah
dibandingkan capaian tahun 2010, 2011, dan 2012. Hal ini disebabkan antara lain oleh perubahan peraturan dalam penetapan harga obat untuk pengadaan pemerintah yang semula menggunakan SK Menkes menjadi katalog elektronik dan perubahan metode pengadaan yang semula lelang atau penunjukkan langsung menjadi e-purchasing melalui LPSE. Penggunaan sistem baru ini memerlukan proses adaptasi pada satker sebagai pengguna, industri sebagai penyedia obat, dan distributor. Hal ini berdampak dalam hal pengadaan obat di Pusat (obat program kesehatan), Provinsi, dan Kabupaten/Kota sehingga ada beberapa obat yang tidak dapat diadakan dan hal ini berdampak pada ketersediaan. Untuk menjamin ketersediaan obat dan vaksin tersebut, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan berkoordinasi dengan Ditjen P2PL, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (Ditjen Bina GKIA), Ditjen BUK, Setjen dalam menyusun paket pengadaan obat dan vaksin termasuk perbekalan kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan program kesehatan dan haji antara lain vaksin haji, obat AIDS dan PMS, Obat TB Paru, Obat Filariasis, Obat Gizi, Obat P2M, Obat/Vaksin Flu Burung, Obat dan Perbekalan Kesehatan Haji, Obat Emergency Haji, Obat Kesehatan Ibu, Obat Kesehatan Anak, Reagen Screening Darah, Obat Buffer Stock Pusat, Obat Buffer Stok Provinsi, Obat Poliklinik, Obat Buffer Stock Bencana dan Obat Emergency Haji. Serapan anggaran untuk pengadaan obat dan vaksin tersebut di atas sebesar Rp 1.349.258.184.203,- dari alokasi anggaran yang tersedia termasuk APBN-P sebesar Rp 1.406.568.155.000,- atau serapannya sebesar 95,93%. Pelaksanaan proses paket pengadaan obat dan vaksin dimaksud sampai dengan distribusinya ke Dinas Kesehatan Provinsi sepenuhnya merupakan tanggung jawab Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Dalam rangka merealisasikan capaian indikator kinerja, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan melakukan strategi antara lain sebagai berikut: Strategi: a) Peningkatan anggaran melalui APBN maupun APBD I dan APBD II, yang dialokasikan untuk penyediaan obat dan vaksin. b) Mengintensifkan
advokasi
kepada
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota. c) Mendorong komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyediakan obat dan vaksin. 22
d) Memfasilitasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengadvokasi Pemerintah Daerah setempat terkait penyediaan obat dan vaksin. e) Melakukan dekosentrasi biaya distribusi obat dan vaksin yang teralokasi dalam APBN. f)
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan, dan monitoring evaluasi obat.
g) Untuk menjamin ketersediaan obat dan vaksin di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan oleh karena perbedaan letak geografis maka perlu disusun sistem pengelolaan obat secara khusus. Permasalahan: a) Masih ada Pemerintah daerah yang belum mengalokasikan anggaran untuk obat secara optimal karena kurangnya komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengalokasikan anggaran bagi penyediaan obat dari APBD sehingga biaya untuk obat mengandalkan anggaran DAK walaupun pada setiap pertemuan selalu disampaikan bahwa anggaran DAK untuk obat hanya bersifat sementara. b) Dengan adanya perubahan penetapan harga obat untuk pengadaan pemerintah dari SK Menkes secara manual ke harga obat secara elektronik (e-catalogue obat) dan perubahan metode pengadaan yang semula lelang atau penunjukkan langsung menjadi e-purchasing melalui LPSE, diperlukan proses adaptasi baik pada satker sebagai pengguna, industri sebagai penyedia obat, dan distributor. Hal ini mempengaruhi pengadaan obat di setiap jenjang dan berdampak pada ketersediaan obat. Upaya program yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin tersebut adalah : a)
Mengalokasikan dana obat dan vaksin baik di Pusat maupun Daerah.
b) Mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK). c) Advokasi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan alokasi anggaran obat. d) Menerbitkan harga obat secara elektronik (e-catalogue) pada awal tahun sehingga tidak mengganggu proses pengadaan e) Sosialisasi e-catalogue obat dan penerapannya melalui mekanisme e-purchasing kepada satker sebagai pengguna, industri sebagai penyedia obat, dan distributor agar semua pihak memperloleh pemahaman yang sama.
23
2. Indikator Kinerja Kedua: “Persentase Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan” a. Kegiatan yang Terkait Langsung dengan Indikator Kinerja. Monitoring penggunaan obat generik di sarana pelayanan kesehatan. Dengan adanya kegiatan ini diperoleh data penggunaan obat generik di sarana pelayanan kesehatan, di pelayanan kesehatan dasar (puskesmas) dan di pelayanan kesehatan rujukan (rumah sakit). b. Kegiatan Lain yang Mendukung Indikator Kinerja. 1) Evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan. Dari kegiatan ini didapatkan data penggunaan obat generik dan permasalahan yang dihadapi dalam penulisan resep obat generik terutama di rumah sakit sehingga pemerintah pusat dapat merancang kebijakan apa yang perlu dibuat guna meningkatkan penggunaan obat generik di rumah sakit. Dengan demikian biaya yang digunakan untuk obat lebih efisien dengan tidak mengurangi efek terapi bagi pasien. 2) Fasilitasi teknis manajemen obat publik dan perbekalan kesehatan. Dengan kegiatan ini dapat disampaikan kebijakan kewajiban penggunaan obat generik di pelayanan
kesehatan
pemerintah
pada
pertemuan
yang
diadakan
oleh
penanggung jawab program obat publik di Provinsi. Peserta pertemuan tersebut dari Kabupaten/Kota dan rumah sakit sehingga dapat dilakukan advokasi peningkatan penggunaan obat generik di rumah sakit. 3) Rapat konsultasi teknis. Dalam pertemuan ini disampaikan kebijakan – kebijakan penting terkait obat publik dan perbekalan kesehatan termasuk kebijakan kewajiban penulisan resep obat generik sehingga dihimbau untuk meningkatkan penggunaan obat generik di rumah sakit. c. Analisis Capaian Indikator Kinerja Kedua Kondisi yang Dicapai Target tahun 2013 ditetapkan sebesar 75% dan realisasi 85,49% dimana capaian penggunaan obat generik di pelayanan kesehatan dasar (puskesmas) sebesar 96,11% dan untuk pelayanan kesehatan rujukan (rumah sakit) sebesar 74,87%. Dengan demikian bila dibandingkan terhadap target tahun 2013 capaian kinerja indikator persentase penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut adalah sebesar 113,98%. Data capaian indikator ini untuk seluruh Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 9. 24
Tabel 9. Data Persentase Penggunaan Obat Generik per Provinsi Tahun 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
PROPINSI ACEH SUMUT SUMBAR RIAU KEPRI BENGKULU JAMBI SUMSEL LAMPUNG BABEL BANTEN DKI JAKARTA JATENG JABAR DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NTB NTT KALBAR KALTIM KALTENG KALSEL SULUT SULBAR SULTRA SULSEL SULTENG GORONTALO MALUKU MALUT PAPUA PAPUA BARAT RATA-RATA
RATA-RATA PUSKESMAS
RATA-RATA RS
RATA-RATA
98,96% 99,29% 99,86% 88,09% 90,21% 93,25% 96,68% 87,55% 85,70% 100,00% 97,09% 95,50% 96,40% 98,37% 98,80% 96,88% 99,68% 99,50% 100,00% 95,73% 92,47% 95,52% 97,76% 99,68% 97,55% 96,96% 100,00% 91,45% 97,17% 97,28% 99,36% 88,77% 100,00% 96,11%
91,04% 63,88% 90,35% 57,99% 83,04% 63,07% 67,38% 80,18% 66,51% 89,59% 60,66% 66,31% 66,39% 69,44% 83,23% 51,54% 68,21% 74,50% 81,72% 78,22% 61,76% 75,60% 76,89% 82,74% 76,71% 86,60% 71,69% 68,94% 77,83% 81,23% 93,26% 76,15% 88,04% 74,87%
95,00% 81,59% 95,11% 73,04% 86,63% 78,16% 82,03% 83,87% 76,11% 94,80% 78,88% 80,91% 81,40% 83,91% 91,02% 74,21% 83,95% 87,00% 90,86% 86,98% 77,12% 85,56% 87,33% 91,21% 87,13% 91,78% 85,85% 80,20% 87,50% 89,26% 96,31% 82,46% 94,02% 85,49%
25
Gambar 5. Grafik Target dan Persentase Penggunaan Obat di Puskesmas dan Rumah Sakit Tahun 2010 – 2013 serta Target Tahun 2014
Apabila dilihat dari tahun 2010 sampai 2013 peningkatan capaian menunjukan angka yang kecil, ini berarti capaian sudah mendekati angka maksimum karena capaian di rumah sakit tidak mengalami peningkatan yang bermakna. Penggunaan obat generik di rumah sakit tahun 2013 bervariasi antara 51,54% sampai dengan 93,26% dengan rata-rata nasional adalah sebesar 74,87% dan di Puskesmas juga bervariasi antara 85,70% sampai dengan 100% dengan rata-rata nasional 96,11%, ini dapat dilihat pada Tabel 9. Gambar 6. Grafik Capaian Persentase Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2010 – 2014
26
Gambar 7. Kenaikan Persentase Capaian Penggunaan Obat Generik terhadap Target Tahun 2010 – 2013
Persentase penggunaan obat generik di sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah menunjukan peningkatan baik di sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) maupun di pelayanan kesehatan rujukan (rumah sakit). Tahun 2010 penggunaan obat generik di Puskesmas 75,6%, di rumah sakit 53,35% dengan angka rata-rata 64,45%. Capaian terhadap target tahun 2010 sebesar 107,47%. Tahun 2011, capaian penggunaan obat generik di Puskesmas 96,73% dan di rumah sakit 66,45%, rata-rata 81,59%. Capaian terhadap target tahun 2011 adalah 125,52% (mengalami kenaikan 17,14% dibanding tahun 2010). Tahun 2012, penggunaan obat generik di Puskesmas sebesar 95%, rumah sakit 70,61%, sehingga rata-rata penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 82,80%, dengan demikian, maka capaian terhadap target 70% pada tahun 2012
adalah
sebesar 118,29% (mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 1,21%). Tahun 2013, penggunaan obat generik di Puskesmas sebesar 96,11%, rumah sakit 74,87%, sehingga rata-rata penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 85,49%, dengan demikian capaian terhadap target 75%
pada
tahun 2013 adalah sebesar 113,99% (mengalami kenaikan dari tahun 2012 sebesar 2,69%). Dapat dilihat pada gambar 5, 6, dan 7. Permasalahan: Belum terbangunnya sistem pelaporan yang rutin tentang penggunaan obat generik terutama dari Rumah Sakit ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang akan diteruskan ke Provinsi dan Pusat.
27
Upaya Penyelesaian Masalah: Perlu dibangun sistem pelaporan penggunaan obat generik dari unit pelayanan ke instansi penanggung jawab kesehatan di daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi). 3. Indikator Kinerja Ketiga: “Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang sesuai Standar” a. Kegiatan yang Terkait Langsung dengan Indikator Kinerja. 1) Peningkatan sarana dan prasarana di instalasi farmasi nasional. Dengan lengkapnya sarana dan prasarana instalasi farmasi nasional obat dapat disimpan sesuai standar. 2) Pembekalan Tenaga Kefarmasian terhadap Pedoman Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tahun 2012. 3) Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam pengelolaan vaksin. Menambah pengetahuan pengelola obat di Provinsi dalam pengelolaan vaksin agar dapat mengelola vaksin sesuai standar penyimpanan vaksin yang lebih spesifik dan diharapkan Provinsi dapat mentransfer ilmunya ke pengelola obat di IFK sehingga IFK dapat dikondisikan sesuai standar penyimpanan obat dan vaksin. 4) Operasional Instalasi Farmasi Pusat. Dengan adanya biaya operasional maka semua kebutuhan dalam pengelolaan obat dapat dipenuhi termasuk dalam pemeliharaan kebersihan, pemenuhan keperluan pendistribusian obat yang menjadikan pengelolaan sesuai standar yang ditetapkan. b. Kegiatan Lain yang Mendukung Indikator Kinerja. 1) Penyusunan Prosedur Tetap Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Nasional. Dengan adanya Protap Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Nasional diharapkan pengelolaan obat buffer stok nasional berjalan dengan baik walaupun terjadi pergantian sumber daya manusia tidak akan mempengaruhi pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan. 2) Bimbingan teknis manajemen pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di sektor pemerintah. Dengan memberikan bimbingan pada pengelola obat di Kabupaten/Kota yang pengelolaannya digolongkan masih di bawah standar yang ditetapkan diharapkan ke depan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) yang diberikan bimbingan teknis akan mencapai standar. 3) Pemilihan pengelola obat berprestasi di instalasi farmasi provinsi dan kab/kota. Ajang ini dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong dan memotivasi pengelola IFK untuk meningkatkan IFK menjadi sesuai standar. 28
4) Stok opname obat Buffer Stock Pusat. Mendapatkan data stok obat dengan mengetahui kondisi obat termasuk tanggal kadaluwarsanya sehingga langkah – langkah untuk pembenahan dapat dilakukan. 5) Pemusnahan Obat Kadaluarsa di Arab Saudi. 6) Penyusunan Prosedur Tetap Pengelolaan Obat Haji di Arab Saudi. Dengan tersusunnya Protap Pengelolaan Obat Haji di Arab Saudi akan memberikan acuan yang jelas bagi petugas farmasi yang melaksanakan pelayanan obat untuk pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji. 7) Pembekalan Tenaga Kefarmasian tentang pengelolaan obat di Arab Saudi. 8) Bimbingan Teknis Software E-Logistic System dan Analisis Ketersediaan Obat 9) Pilot project E-Logistic System di DIY c. Analisis Capaian Indikator Kinerja Ketiga. Kondisi yang dicapai Untuk mendapatkan data Instalasi Farmasi sesuai standar Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan melakukan penilaian terhadap Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. Penilaian dilakukan dengan instrumen yang mencakup 3 aspek yaitu sumber daya manusia pengelola obat dengan bobot 40%, sarana dan prasarana bobot 40% serta biaya operasional bobot 20%. Tata cara penilaian dan skoring dapat dilihat pada lampiran 1. Apabila Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sudah memiliki skoring nilai di atas 60%, maka dapat dikatakan sudah sesuai standar. Data Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang mencakup ketiga aspek tersebut diperoleh dari kegiatan bimbingan teknis ke instalasi farmasi kabupaten/kota dan hasil laporan dari dinas kesehatan provinsi. Tabel 10. Data Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Sesuai Standar Tahun 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROVINSI NAD SUMATERA UTARA JAMBI BENGKULU SUMATERA BARAT BANGKA BELITUNG RIAU KEPULAUAN RIAU SUMATERA SELATAN
JUMLAH IFK
JUMLAH IF KABUPATEN/KOTA SESUAI STANDAR
23 33 11 10 19 7 12 7 15
13 17 11 10 19 7 10 7 9
PERSENTASE (%) 56,52 51,52 100,00 100,00 100,00 100,00 83,33 100,00 60,00 29
10 LAMPUNG 11 DKI JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 JAWA TENGAH 15 YOGYAKARTA 16 JAWA TIMUR 17 BALI 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TIMUR 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TENGAH 22 SULAWESI SELATAN 23 SULAWESI TENGAH 24 SULAWESI TENGGARA 25 SULAWESI BARAT 26 SULAWESI UTARA 27 GORONTALO 28 NUSA TENGGARA BARAT 29 NUSA TENGGARA TIMUR 30 MALUKU 31 MALUKU UTARA 32 PAPUA BARAT 33 PAPUA JUMLAH
14 6 8 26 35 5 38 9 14 14 13 14 24 11 12 5 15 6 10 21 11 9 11 29 497
8 2 8 26 34 5 35 8 12 11 11 11 24 9 9 5 11 4 8 12 6 7 8 18 395
57,14 33,33 100,00 100,00 97,14 100,00 92,11 88,89 85,71 78,57 84,62 78,57 100,00 81,82 75,00 100,00 73,33 66,67 80,00 57,14 54,55 77,78 72,73 62,07 79,48
Gambar 8. Grafik IFK sesuai Standar Tahun 2010 – 2013, target 2014
30
Target tahun 2013 ditetapkan sebesar 75% dan realisasinya sampai dengan akhir tahun sebesar 79,48%. Dengan demikian, bila dibandingkan terhadap target tahun
2013
maka
capaian
kinerja
indikator
persentase
instalasi
farmasi
kabupaten/kota sesuai standar adalah sebesar 105,97%. Kesimpulannya adalah bahwa jumlah Instalasi Farmasi kabupaten/kota yang sesuai standard (skoring nilai di atas 60%) adalah sebanyak 395 IFK dari jumlah Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang ada sebanyak 497 instalasi farmasi. Instalasi Farmasi
Kabupaten/Kota yang sesuai standar di setiap Provinsi
sangat bervariasi karena penilaian berhubungan dengan fisik bangunan dan sarana sehingga kenaikan nilai sangat dipengaruhi oleh anggaran pembangunan sarana. Pada tahun 2010 persentase yang sesuai standar sangat kecil hanya mencapai 32,8%. Tahun 2011 dengan adanya peluang dana DAK untuk obat bisa direalokasikan untuk pembangunan sarana gudang maka nilai IFK yang sesuai standar mengalami kenaikan dan ditambah lagi dengan adanya bantuan dari Anggaran Global Fund yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Tahun 2012 sudah dibangun 20 IFK. Permasalahan: a) Belum optimalnya komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sarana prasarana dan biaya operasional untuk pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. b) Jumlah tenaga kefarmasian yang terbatas dan kompetensi yang belum sesuai c) Seringnya mutasi tenaga kefarmasian yang bertugas di Instalasi Farmasi Kabupaten/kota mempengaruhi manajemen pengelolaan obat. Upaya Peningkatan Kinerja Indikator Ketiga Persentase Instalasi Farmasi sesuai Standar: a) Memberikan bantuan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan
obat
dan
vaksin
sehingga
Dinas
Kesehatan
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota mampu menjaga kualitas obat (melalui DAK bidang kefarmasian). b) Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota. c) Melakukan sosialisasi pedoman yang ada terkait pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan. d) Melakukan pembinaan SDM pengelola obat secara berkesinambungan.
31
e) Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal penyediaan anggaran bidang kesehatan termasuk obat, vaksin dan perbekalan kesehatan agar ditetapkan dalam bentuk nilai persentase dari APBD-nya yang besarannya dapat menjamin ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan. Untuk hal ini perlu diperkuat dan didukung SK Menteri Dalam Negeri. f)
Intensifikasi upaya advokasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal penyediaan anggaran obat dan vaksin bersumber APBD.
g) Dekonsentrasi biaya distribusi obat dan vaksin yang teralokasi dalam APBN. h) Peningkatan kualitas pengelolaan obat melalui peningkatan kapasitas SDM Kefarmasian yang dilakukan secara berkesinambungan. i)
Memberikan bantuan penyediaan sarana prasarana melalui DAK bidang Kefarmasian sehingga kualitas obat tetap terjamin.
j)
Menyusun dan merevisi pedoman pengelolaan obat.
k) Bimbingan teknis pengelolaan obat. l)
Mengusulkan Hibah Global Fund untuk pembangunan sarana dan prasarana serta penguatan Manajemen Pengelolaan Obat di Provinsi dan Kab/Kota melalui program Supply Chain Management (SCM).
4. Indikator Penunjang a. Jumlah Pengadaan Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdapat dalam Tabel 11. Tabel 11. Jumlah Pengadaan di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan No
Pengadaan
1
Penyediaan Vaksin Reguler
2
Penyediaan Vaksin Inactivated Polio (IPV) Penyediaan Vaksin DPT-HB-Hib
Pagu
Realisasi
Persentase
475.764.603.000,00
475.764.603.000,00
100,00%
9.478.815.000,00
9.049.611.824,00
95,47%
27.669.172.000,00
27.609.442.707,00
99,78%
15.167.557.000,00
2.131.136.541,00
14,05%
3.864.152.000,00
2.018.569.754,00
52,24%
4.318.329.000,00
1.327.447.691,00
30,74%
17.998.223.000,00
13.100.422.795,00
72,79%
8
Penyediaan Obat Buffer Stok Provinsi Penyediaan Obat Buffer Stok Pusat Penyediaan Obat Buffer Bencana/ KLB/Penanganan Darurat/ Emergency Penyediaan Obat Penyakit Menular Penyediaan Obat Filariasis
7.920.724.000,00
5.439.383.165,00
68,67%
9
Penyediaan Obat AIDS dan PMS
229.942.938.000,00
224.818.659.253,00
97,77%
3 4 5 6
7
32
10
Penyediaan Obat Malaria
39.464.947.000,00
38.026.163.154,00
96,35%
11
Penyediaan Obat TB Paru
69.743.682.000,00
69.218.648.906,00
99,25%
12
124.995.399.000,00
123.318.256.200,00
98,66%
24.284.728.000,00
23.171.797.677,00
95,42%
2.500.000.000,00
2.481.259.240,00
99,25%
15
Penyediaan Reagen Screening Darah Penyediaan Obat dan Perbekkes Haji Obat dan Perbekalan Emergency Haji Penyediaan Obat Kesehatan Ibu
820.000.000,00
645.009.235,00
78,66%
16
Penyediaan Obat Kesehatan Anak
8.714.129.000,00
6.403.725.981,00
73,49%
17
Penyediaan Obat Gizi
24.999.079.000,00
20.706.817.234,00
82,83%
18
Penyediaan Obat Poliklinik Depkes Pusat Penyediaan Vaksin Meningitis Haji dan Umrah Operasi Surya Baskara Jaya
892.824.000,00
3.372.610,00
0,38%
176.404.878.000,00
176.216.177.500,00
99,89%
2.678.472.000,00
1.130.534.034,00
42,21%
25.891.904.000,00
21.582.502.360,00
83,36%
56.000.000.000,00
51.922.530.000,00
92,72%
37.600.000.000,00
37.519.475.400,00
99,79%
17.813.191.000,00
14.266.922.600,00
80,09%
13 14
19 20 21 22 23
24
Penyediaan Anti Psikosis / Kesehatan Jiwa Penyediaan Reagen NAT (APBNP) Penyediaan Tambahan Vaksin Meningitis Umrah (Pemanfaatan Relokasi Anggaran Kemenkes 2013) Penyediaan Tambahan Obat IMS & OI Penderita HIV/AIDS (Pemanfaatan Realokasi Anggaran Kemenkes 2013)
b. Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran. 1) Administrasi umum satuan kerja. Pendukung pelaksanaan program dan kegiatan direktorat termasuk di dalamnya honor pengelola satuan kerja, biaya keperluan opretasional kantor, dan ATK. 2) Penyusunan RKAKL tahun 2014. Digunakan untuk menyusun dokumen kegiatan yang menjadi pendukung capaian indikator. 3) Penyusunan rencana program 2014. Menyusun perencanaan program kegiatan satu tahun mendatang. 4) Penyusunan laporan SAK dan BMN. Guna membuat laporan keuangan dan Laporan Barang Milik Negara yang mana Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mengelola barang persediaan yaitu obat yang secara berkala harus dilaporkan. 5) Pengadaan alat pengolah data. Mendukung pelaksanaan pekerjaan untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai target indikator.
33
6) Peningkatan kinerja pegawai Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Meningkatkan semangat pegawai untuk menjalankan tugas dalam upaya mencapai target indikator. 7) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di luar negeri. Menambah pengetahuan pegawai dengan cakrawala yang lebih luas. 8) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Tersusunnya LAKIP sebagai alat mengukur capaian kinerja Instansi. 9) Pemusnahan obat kadaluarsa. Ini dilakukan agar obat yang ED tidak tersimpan lagi di dalam IF nasional sehingga obat dapat di susun dan tertata sesuai aturan penyimpanan. 10) Penyusunan Laporan Tahunan. Dapat digunakan sebagai referensi penyusunan program tahun mendatang. 11) Kegiatan Lintas Sektoral / Lintas program untuk mempermudah koordinasi. D.
REALISASI ANGGARAN Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2013 dengan alokasi Rp 1.432.189.818.000,00 setelah optimalisasi, sementara realisasinya Rp 1.364.737.015.454,00 (95,29%).
Tabel 12. Realisasi Anggaran tahun 2013 No
1 2 3 4 5 6 7
8 9
Kegiatan Kegiatan yang mendukung indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Pengadaan Obat, Vaksin, dan Perbekalan Kesehatan Penyusunan Daftar Formularium Nasional Bahan Medis Habis Pakai Pertemuan Pembahasan E-Catalogue Tahun 2014 Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Nasional Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Rumah Sakit Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Embarkasi Haji Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Monitoring Harga Obat dan Nama Dagang Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan e-Catalogue Penyusunan Daftar Orphan Drug
Pagu
Realisasi
Prosentase
1.410.552.178.000,00
1.349.829.936.967,00
95,70%
448.080.000,00
314.890.000,00
70,28%
513.960.000,00
247.220.000,00
48,10%
638.333.000,00
555.905.000,00
87,09%
375.155.000,00
308.365.000,00
82,20%
241.188.000,00
222.512.050,00
92,26%
447.998.000,00
396.155.000,00
88,43%
255.440.000,00
177.647.000,00
69,55%
448.080.000,00
351.593.200,00
78,47%
34
10
11
12
13 14 15 16 17 18 19
1 2 3 4
1 2
3 4 5
6 7 8 9
10
Penyusunan Daftar Harga Obat Generik, Obat Program, dan Perbekes Monitoring Harga Obat Generik, Nama Dagang, dan Perbekalan Kesehatan di Apotek Evaluasi Pengadaan dan Penerimaan Obat, Perbekalan Kesehatan, dan Vaksin Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Pelayanan Kesehatan Rujukan Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Pelayanan Program Kesehatan Sosialisasi E-Catalogue Tahun 2014
445.780.000,00
336.010.000,00
75,38%
686.940.000,00
547.902.300,00
79,76%
252.600.000,00
240.600.000,00
95,25%
759.710.000,00
645.503.100,00
84,97%
525.760.000,00
273.600.000,00
52,04%
435.760.000,00
337.529.800,00
77,46%
373.840.000,00
272.805.000,00
72,97%
625.505.000,00
559.173.000,00
89,40%
Kajian Biaya Kapitasi Pelayanan Kefarmasian Pemantapan Penerapan e-catalog
473.520.000,00
201.830.000,00
42,62%
580.885.000,00
419.009.550,00
72,13%
569.930.000,00
564.585.350,00
99,06%
414.045.000,00
388.889.275,00
93,92%
241.320.000,00
235.312.950,00
97,51%
584.970.000,00
575.146.400,00
98,32%
95.360.000,00
93.257.700,00
97,80%
74.420.000,00
-
0%
495.145.000,00
-
0%
151.010.000,00
142.728.400,00
94,52%
Penyusunan Prosedur Tetap Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Nasional Penyusunan Prosedur Tetap Pengelolaan Obat Haji di Arab Saudi Stok Opname Obat Buffer Stok Pusat
117.300.000,00
100.150.000,00
85,38%
265.710.000,00
158.324.950,00
59,59%
94.500.000,00
57.698.400,00
61,06%
Penerimaan dan Stok Opname Obat dan Perbekes Haji di Arab Saudi Pemilihan Pengelola Obat Berprestasi di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kab/Kota Pembekalan Tenaga Kefarmasian Terhadap Pedoman Obat Publik dan Perbekes Tahun 2012
851.610.000,00
839.116.750,00
98,53%
425.990.000,00
265.900.000,00
62,42%
565.340.000,00
-
0%
Kegiatan yang mendukung indikator Persentase Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekes Monitoring Pengunaan Obat Generik di Sarana Pelayanan Kesehatan Pembahasan Penyusunan Juklak Sampling Obat PKD Rapat Konsultasi Teknis Kegiatan yang mendukung indikator Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota Sesuai Standar Peningkatan Kinerja SDM Instalasi Farmasi Nasional Implementasi Standar Mutu ISO 9001:2008 dalam Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Pemusnahan Obat Kadaluarsa di Arab Saudi Pemusnahan Obat Kadaluarsa
35
11
Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Pengelolaan Vaksin Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Pengelolaan Vaksin (Lanjutan) Fasilitasi Teknis Manajemen Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Sektor Pemerintah Pertemuan Pembahasan E-Logistyc System Sarana Pendukung Instalasi Farmasi
309.985.000,00
303.387.050,00
97,87%
731.335.000,00
381.138.000,00
52,12%
194.220.000,00
130.778.752,00
67,34%
631.650.000,00
449.264.700,00
71,13%
307.952.000,00
265.880.000,00
86,34%
579.991.000,00
63.649.300,00
10,97%
285.560.000,00
234.301.000,00
82,05%
839.220.000,00
323.178.300,00
38,51%
19
Pembekalan Tenaga Kefarmasian Tentang Pengelolaan Obat di Arab Saudi Bimbingan Teknis Software E-Logistic System dan Analisis Ketersediaan Obat Pilot Project E-Logistyc System di DIY
310.414.000,00
153.722.600,00
49,52%
20
Pengembangan e-logistyc System
432.640.000,00
159.770.000,00
36,93%
1
Kegiatan yang mendukung Indikator Penunjang Administrasi Umum Perkantoran
1.234.625.000,00
999.217.738,00
80,93%
119.880.000,00
105.606.500,00
88,09%
3
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Penyusunan Laporan Tahunan
98.400.000,00
89.496.700,00
90,95%
4
Penyusunan Rencana Program 2014
170.100.000,00
161.799.050,00
95,12%
5
Penyusunan RKAKL 2014
87.480.000,00
81.355.050,00
93,00%
6
Penyusunan Laporan SAK dan BMN
230.640.000,00
218.054.400,00
94,54%
7
Peningkatan Kinerja Pegawai Dit. Bina Obat Publik dan Perbekes Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Luar Negeri Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kegiatan Lintas Sektoral / Lintas Program Pertemuan Pembahasan ISO 9001 : 2008 Koordinasi Penyusunan Laporan Kegiatan TOTAL
364.944.000,00
360.637.000,00
98,82%
536.970.000,00
272.036.376,00
50,66%
171.620.000,00
156.220.000,00
91,03%
288.060.000,00
168.225.796,00
58,40%
245.820.000,00
-
0%
65.370.000,00
-
0%
1.432.189.818.000,00
1.364.737.015.454,00
95,29%
12 13 14
15 16 17
18
2
8 9 10 11 12
Dari Tabel 12, tampak bahwa dalam hal penyelesaian kegiatan-kegiatan di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, kinerja dapat diperoleh melampaui target pencapaian tanpa harus menghabiskan seluruh anggaran. Dengan demikian, Direktorat Bina obat Publik dan Perbekalan Kesehatan telah berhasil melakukan penghematan (efisiensi) realisasi anggaran. 36
BAB IV PENUTUP
Pelaksanaan kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tahun 2013 dilakukan sesuai tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor:
1144/Menkes/Per/VIII/2010
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang secara rinci diuraikan menggunakan acuan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 1.364.727.015.474 dari alokasi dana yang disediakan dalam DIPA sebesar Rp 1.432.201.818.000,- dengan persentase sebesar 95,29 %. Pada dasarnya, Direktorat Bina Publik dan Perbekalan Kesehatan
telah
berhasil melaksanakan kegiatan tahun 2013 sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Tiga
indikator telah mencapai target, yaitu indikator “Persentase
Ketersediaan Obat dan Vaksin”, “Persentase Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan”, dan “Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang sesuai Standar”. Capaian indikator tersebut telah dievaluasi sehingga pada tahun 2014 diupayakan akan mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ini dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi kinerja bagi yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
37
Lampiran 1. Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Sesuai Standar
Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Dari Jumlah 497 Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, 395 Kabupaten/ Kota memenuhi standar penilaian minimal Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota yang dianggap memenuhi syarat (79,48%). Skor total minimal yang digunakan sebagai standar untuk Instalasi Farmasi yang memenuhi syarat adalah 60. Skoring/ penilaian meliputi unsur SDM (40%), Sarana dan Prasarana (40%), Pembiayaan (20%). Hal-hal tentang Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota : 1. Pelatihan yang harus dikuti SDM Farmasi IFK : a. Pelatihan Manajemen Pengelolaaan Obat Tk Kab/Kota b. Pelatihan Cara Distribusi obat yang baik (CDOB) c. Pelatihan Pengelolaan Obat dengan Hardware dan Software d. Pelatihan Pengelolaan Pergudangan /Warehouse (storage, pemusnahan obat) e. Pelatihan Cara Penyimpanan obat yang baik (good storage practice) f.
Pelatihan Pengelolaan Obat Program (TB, vaksin, HIV, dll)
g. Pelatihan Advokasi 2. Sarana Pengamanan IFK a. Alarm b. Pemadam kebakaran c. Teralis d. Pagar (Pintu pengaman yaitu Pintu besi, CCTV) 3. Sarana Penyimpanan dan Distribusi a.
Rak
i.
Tangga (Tangga besi lipat/ lurus
b.
Palet
j.
Trolley (Trolley/ kereta dorong roda 4)
c.
Lemari Narkotika
k. Generator
d.
Kulkas,
l.
e.
Cold room, Cold box
m. Mobil
f.
Air Conditioning
n. Motor
g.
Ventilator
o. Speed boat
h.
Termometer/ hygrometer)
Handforklift
38
4. Sarana Administrasi a.
Mebeulair
b.
Pengolah data (Komputer PC/ laptop, Printer Laser/ dot matrik Mesin Tik)
c. Alat komunikasi ( Telepon, Faksimili) d. Sarana Informasi ( Televisi, Intercomm, Jaringan internet ) 5. Penggunaan Biaya Operasional a. Biaya operasional untuk pekerjaan administrasi (ATK dan computer supply, Biaya listrik, telepon, internet dan air, Biaya cetak dan penggandaan, Biaya ketahanan tubuh b. Handling cost Biaya distribusi c. Biaya pemeliharaan gedung, kendaraan dan genset
39
BOBOT PENILAIAN NO
UNSUR YANG DINILAI
I.
SDM,
BOBOT
KET
BOBOT 40 %
1. Penanggungjawab
2. Perbandingan SDM
3. Peningkatan SDM
II.
KRITERIA
- Apoteker
4
- S1 Farmasi/D3 Farmasi
3
- AA/SMF
2
- Tenaga Kesehatan lain/lain-lain
1
- Jumlah SDM > 7
4
- Jumlah SDM 5- 7
3
- Jumlah SDM 3 - 4
2
- Jumlah SDM < 2
1
- Mengikuti semua pelatihan
4
- Jika mengikutiseparo atau >
3
- Jika ≤ separo
2
- Tidak mengikuti pelatihan
1
SARANA DAN PRASARANA, 4. Struktur Organisasi
5. Luas Tanah
BOBOT 40 %
- UPTD
4
- Dibawah Seksie farmasi
3
- Lain-lain
2
- ≥ 1000 m2
3
-
500 m2 – 1000 m2
2
2
1
- < 500 m 6. Luas Bangunan
8. Sarana Pengaman
4
2
2
- > 300 m - ≤ 300 m
7. Status Gedung
2
- Milik Sendiri
3
- Sewa
1
- Memiliki semua sarana
4
Pengaman - Memiliki 2 – 3 sarana pengaman
2
- Hanya 1 sarana pengaman
1
- Tidak memiliki sarana
0
Pengaman
40
III
9. Sarana
- Memiliki Semua sarana
4
Penyimpanan dan
Penyimpanan
Distribusi
- Memiliki 7 – 13
3
- Memiliki 3 – 6
2
- Memiliki 1 – 2
1
- Tidak memiliki
0
10. Sarana
- Memiliki Semua Sarana Adm
4
Administrasi
- Memiliki 3 – 4 sarana
3
- Memiliki 1 – 2 sarana
2
- Tidak memiliki sarana Adm
0
ANGGARAN DAN BIAYA OPERASIONAL, BOBOT 20 % 11. Biaya Operasional
- Memiliki biaya ops
3
- Tidak memiliki biaya ops
0
12. Penggunaan biaya - BO Mencakup ketiganya
3
operasional
13.Anggaran perkapita
- Hanya 2 dari 3
2
- Hanya 1
1
- > Rp. 9.000
3
- Rp 5.000 – 9.000
2
- < Rp. 5000
1
41
LAMPIRAN 2 PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN PERIODE B12 TAHUN 2013 NASIONAL NO
NAMA OBAT
KEMASAN
KEBUTUHAN TAHUN 2013
1
2
3
4
TOTAL PENGGUNAAN
SISA STOK PER
BULAN DES 2012 S/D
30 NOVEMBER
BULAN NOV 2013
2013
5
6
JUMLAH OBAT
%
DAN VAKSIN
KETERSEDIAAN
7=5+6
8=7/4
1
Alopurinol tablet 100 mg
tablet
36,741,378
19,229,747
23,104,455
42,334,202
115.22%
2
Aminofilin tablet 200 mg
tablet
32,367,841
16,672,133
14,346,644
31,018,777
95.83%
3
Aminofilin injeksi 24 mg/ml
tablet
1,010,547
417,058
501,929
918,987
90.94%
4
Amitripilin tablet salut 25 mg (HCL)
tablet
6,105,441
2,348,886
3,957,380
6,306,266
103.29%
5
Amoksisilin kapsul 250 mg
kapsul
105,686,877
50,006,118
38,234,288
88,240,406
83.49%
6
Amoksisilin kaplet 500 mg
kaplet
537,766,318
281,166,035
291,406,496
572,572,531
106.47%
7
Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 mg
botol
15,290,917
8,827,830
9,609,045
18,436,875
120.57%
8
Metampiron tablet 500 mg
tablet
182,539,479
104,102,605
98,494,679
202,597,283
110.99%
9
Metampiron injeksi 250 mg
ampul
3,099,226
1,528,820
1,599,428
3,128,248
100.94%
10
Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi :Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg
tablet
330,010,245
167,904,308
157,741,630
325,645,937
98.68%
11
Anti Bakteri DOEN saleb kombinasi : Basitrasin 500 IU/g + polimiksin 10.000 IU/g
tube
3,203,739
1,459,492
1,393,982
2,853,474
89.07%
Antihemoroid DOEN kombinasi : Bismut Subgalat 150 mg +
supp
1,478,236
735,472
552,473
1,287,945
87.13%
12 13 14
Heksaklorofen 250 mg Antifungi DOEN Kombinasi : Asam Benzoat 6% + Asam Salisilat
pot
3% Antimigren : Ergotamin tartrat 1 mg + Kofein 50 mg
tablet
Antiparkinson DOEN tablet kombinasi : Karbidopa 25 mg +
tablet
1,628,366
640,547
1,130,178
1,770,725
108.74%
6,538,399
2,435,922
2,458,231
4,894,153
74.85%
150,345
49,529
57,691
107,220
71.32%
2,358,049
1,105,384
1,193,384
2,298,768
97.49%
tablet
340,682,306
176,528,800
126,672,199
303,200,999
89.00%
tablet
9,155,228
2,591,429
3,719,081
6,310,510
68.93%
Asam Asetisalisilat tablet 500 mg (Asetosal)
tablet
2,601,517
857,123
1,069,150
1,926,273
74.04%
20
Atropin sulfat tablet 0,5 mg
tablet
1,991,758
562,679
1,116,270
1,678,949
84.29%
21
Atropin tetes mata 0,5%
botol
35,022
14,622
18,522
33,144
94.64%
22
Atropin injeksi l.m/lv/s.k. 0,25 mg/mL - 1 mL (sulfat)
ampul
539,197
192,160
287,865
480,025
89.03%
23
Betametason krim 0,1 %
krim
5,755,275
2,957,901
2,704,064
5,661,965
98.38%
24
Deksametason Injeksi I.v. 5 mg/ml
ampul
14,415,848
5,986,406
6,705,837
12,692,243
88.04%
25
Deksametason tablet 0,5 mg
tablet
300,226,668
149,039,596
150,072,810
299,112,407
99.63%
26
Dekstran 70-larutan infus 6% steril
botol
2,983,469
1,966,614
1,000,827
2,967,441
99.46%
27
Dekstrometorfan sirup 10 mg/5 ml (HBr)
botol
6,835,227
3,641,599
3,253,281
6,894,880
100.87%
28
Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr)
tablet
124,225,667
49,938,265
58,003,223
107,941,489
86.89%
29
Diazepam Injeksi 5mg/ml
ampul
2,040,659
795,984
1,713,432
2,509,416
122.97%
30
Diazepam tablet 2 mg
tablet
37,895,932
12,062,348
23,844,018
35,906,365
94.75%
31
Diazepam tablet 5 mg
tablet
5,768,851
2,270,600
4,542,372
6,812,972
118.10%
32
Difenhidramin Injeksi I.M. 10 mg/ml (HCL)
ampul
6,624,732
2,141,358
3,172,726
5,314,084
80.22%
33
Diagoksin tablet 0,25 mg
tablet
7,778,533
3,185,350
5,113,193
8,298,543
106.69%
34
Efedrin tablet 25 mg (HCL)
tablet
36,176,115
14,820,819
13,057,891
27,878,710
77.06%
35
Ekstrks belladona tablet 10 mg
tablet
20,825,531
6,608,098
10,263,884
16,871,982
81.02%
36
Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCL)
ampul
1,621,856
454,397
704,348
1,158,745
71.45%
37
Etakridin larutan 0,1%
botol
769,775
331,975
431,788
763,763
99.22%
38
Fenitoin Natriun Injeksi 50 mg/ml
ampul
89,475
21,229
64,658
85,887
95.99%
39
Fenobarbital Injeksi I.m/I.v 50 mg/ml
ampul
926,935
189,822
547,371
737,193
79.53%
40
Fenobarbital tablet 30 mg
tablet
25,873,858
9,556,079
14,569,666
24,125,745
93.24%
41
Fenoksimetil Penisilin tablet 250 mg
tablet
2,255,883
813,619
1,278,460
2,092,079
92.74%
42
Fenoksimetil Penisilin tablet 500 mg
tablet
3,976,891
1,407,220
2,429,553
3,836,773
96.48%
43
Fenol Gliserol tetes telinga 10%
botol
1,182,712
387,709
783,908
1,171,617
99.06%
44
Fitomenadion (Vit. K1) injeksi 10 mg/ml
ampul
5,034,528
2,184,401
2,541,697
4,726,099
93.87%
45
Fitomenadion (Vit. K1) tablet salut gula 10 mg
tablet
17,655,327
8,314,081
7,652,031
15,966,112
90.43%
46
Furosemid tablet 40 mg
tablet
15,961,933
8,560,477
9,307,094
17,867,571
111.94%
47
Gameksan lotion 1 %
botol
1,059,419
618,048
441,379
1,059,427
100.00%
48
Garam Oralit I serbuk Kombinasi : Natrium 0,70 g ,Kalium klorida 0,30 g, Tribatrium Sitrt dihidrat 0,58 g
sach
46,047,937
19,580,480
23,457,743
43,038,223
93.46%
49
Gentian Violet Larutan 1 %
botol
2,257,820
1,229,205
1,181,926
2,411,131
106.79%
50
Glibenklamida tablet 5 mg
tablet
56,488,673
27,020,735
32,061,921
59,082,656
104.59%
15
Levodopa 250 mg
16
Aqua Pro Injeksi Steril, bebas pirogen
17
Asam Askorbat (vitamin C) tablet 50 mg
18
Asam Asetisalisilat tablet 100 mg (Asetosal)
19
vial
42
NASIONAL NO
NAMA OBAT
KEMASAN
KEBUTUHAN TAHUN 2013
1
2
3
4
TOTAL PENGGUNAAN
SISA STOK PER
BULAN DES 2012 S/D
30 NOVEMBER
BULAN NOV 2013
2013
5
6
JUMLAH OBAT
%
DAN VAKSIN
KETERSEDIAAN
7=5+6
8=7/4
51
Gliseril Gualakolat tablet 100 mg
tablet
368,900,378
222,050,154
184,384,831
406,434,985
110.17%
52
Gliserin
botol
3,706,973
2,332,470
756,488
3,088,958
83.33%
53
Glukosa larutan infus 5%
botol
6,339,081
1,905,708
3,013,309
4,919,017
77.60%
54
Glukosa larutan infus 10%
botol
275,831
98,100
169,291
267,391
96.94%
55
Glukosa larutan infus 40% steril (produk lokal)
ampul
616,452
325,088
472,516
797,604
129.39%
56
Griseofulvin tablet 125 mg, micronized
tablet
26,115,814
10,787,285
14,866,387
25,653,672
98.23%
57
Haloperidol tablet 0,5 mg
tablet
3,841,418
1,618,510
2,523,240
4,141,750
107.82%
58
Haloperidol tablet 1,5 mg
tablet
10,635,642
5,065,709
7,199,850
12,265,559
115.33%
59
Haloperidol tablet 5 mg
tablet
5,093,137
2,757,655
4,273,471
7,031,126
138.05%
60
Hidroklorotiazida tablet 25 mg
tablet
80,079,223
52,902,920
21,547,652
74,450,572
92.97%
61
Hidrkortison krim 2,5%
tube
7,370,766
3,898,846
3,757,915
7,656,761
103.88%
62
Ibuprofen tablet 200 mg
tablet
63,225,521
30,989,691
27,380,385
58,370,076
92.32%
63
Ibuprofen tablet 400 mg
tablet
71,559,108
34,382,751
34,253,631
68,636,382
95.92%
64
Isosorbid Dinitrat Tablet Sublingual 5 mg
tablet
11,721,833
4,540,920
8,885,071
13,425,991
114.54%
65
Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg
tablet
215,793,410
103,283,253
99,050,428
202,333,681
93.76%
66
Kaptopril tablet 12,5 mg
tablet
55,391,360
27,987,345
24,569,208
52,556,553
94.88%
67
Kaptopril tablet 25 mg
tablet
103,261,367
53,783,430
54,885,709
108,669,139
105.24%
68
Karbamazepim tablet 200 mg
tablet
5,528,909
2,968,687
3,345,623
6,314,310
114.21%
69
Ketamin Injeksi 10 mg/ml
597,739
100,930
367,235
468,165
78.32%
70
Klofazimin kapsul 100 mg microzine
kapsul
2,268,599
1,093,134
926,000
2,019,134
89.00%
71
Kloramfenikol kapsul 250 mg
kapsul
62,485,884
29,426,095
29,446,447
58,872,542
94.22%
72
Kloramfenikol tetes telinga 3 %
botol
17,647,929
10,064,890
7,193,599
17,258,489
97.79%
73
Kloraniramina mealeat (CTM) tablet 4 mg
tablet
646,187,787
352,716,274
308,967,154
661,683,428
102.40%
74
Klorpromazin injeksi i.m 5 mg/ml-2ml (HCL)
ampul
5,821,838
3,709,142
2,630,361
6,339,503
108.89%
75
Klorpromazin injeksi i.m 25 mg/ml (HCL)
ampul
216,884
47,967
153,468
201,435
92.88%
76
Klorpromazin tablet salut 25 mg (HCL)
tablet
10,123,877
4,671,487
5,142,995
9,814,482
96.94%
77
Klorpromazin HCl tablet salut 100 mg (HCL)
tablet
12,552,718
5,718,001
9,579,338
15,297,339
121.86%
Anti Malaria DOEN Kombinasi Pirimetamin 25 mg + Sulfadoxin
tablet
3,585,606
1,262,032
1,288,060
2,550,092
71.12%
12,476,443
7,467,662
5,578,031
13,045,693
104.56%
108,313,585
54,657,270
60,890,922
115,548,192
106.68%
22,869,557
10,476,708
12,545,963
23,022,671
100.67%
4,626,081
2,436,082
2,337,661
4,773,743
103.19%
78 79 80 81
vial
500 mg Kotrimosazol Suspensi Kombinasi :Sulfametoksazol 200 mg +
botol
Trimetoprim 40 mg/ 5 ml Kotrimosazol DOEN I (dewasa) Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg
tablet
Kotrimosazol DOEN II (pediatrik) Kombinasi : Sulfametoksazol
tablet
100 mg, Trimetoprim 20 mg
tablet
82
Kuinin (kina) tablet 200 mg
83
Kuinin Dihidrokklorida injeksi 25% -2 ml
454,800
297,128
531,377
828,505
182.17%
84
Lidokain injeksi 2% (HCL) + Epinefrin 1 : 80.000-2 ml
vial
7,895,129
4,499,967
5,311,875
9,811,841
124.28%
85
Magnesium Sulfat inj (IV) 20% -25 ml
vial
199,738
72,830
89,723
162,553
81.38%
86
Magnesium Sulfat inj (IV) 40% -25 ml
vial
330,795
160,311
244,565
404,876
122.39%
87
Magnesium Sulfat serbuk 30 gram
sach
13,517
3,069
8,945
12,014
88.88%
88
Mebendazol sirup 100 mg / 5 ml
botol
30,349
9,393
16,514
25,907
85.36%
89
Mebendazol tablet 100 mg
tablet
2,048,135
533,179
906,957
1,440,136
70.31%
90
Metilergometrin Maleat (Metilergometrin) tablet salut 0,125 mg
tablet
13,496,864
6,147,373
6,438,907
12,586,280
93.25%
91
Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg -1 ml
ampul
2,867,774
1,351,033
1,353,894
2,704,927
94.32%
92
Metronidazol tablet 250 mg
tablet
32,560,494
13,815,377
17,057,013
30,872,390
94.82%
93
Natrium Bikarbonat tablet 500 mg
tablet
35,942,591
16,827,971
21,309,419
38,137,390
106.11%
94
Natrium Fluoresein tetes mata 2 %
botol
301,519
161,088
191,349
352,437
116.89%
95
Natrium Klorida larutan infus 0,9 %
botol
1,873,012
1,985,305
867,406
2,852,711
152.31%
96
Natrium Thiosulfat injeksi I.v. 25 %
ampul
113,074
20,792
54,040
74,832
66.18%
97
Nistatin tablet salut 500.000 IU/g
tablet
2,892,119
982,652
1,800,930
2,783,582
96.25%
98
Nistatin Vaginal tablet salut 100.000 IU/g
tablet
3,521,164
1,714,809
2,307,833
4,022,642
114.24%
99
91.20%
ampul
Obat Batuk hitam ( O.B.H.)
botol
7,594,207
4,096,417
2,829,446
6,925,863
100 Oksitetrasiklin HCL salep mata 1 %
tube
5,522,378
1,733,985
2,280,975
4,014,960
72.70%
101 Oksitetrasiklin injeksi I.m. 50 mg/ml-10 ml
vial
654,266
449,109
224,012
673,121
102.88%
102 Oksitosin injeksi 10 UI/ml-1 ml
ampul
4,644,722
1,999,100
1,556,512
3,555,612
76.55%
103 Paracetamol sirup 120 mg / 5 ml
botol
16,616,812
10,567,900
6,642,277
17,210,176
103.57%
104 Paracetamol tablet 100 mg
tablet
23,421,018
11,001,135
13,769,305
24,770,440
105.76%
105 Paracetamol tablet 500 mg
tablet
720,242,482
391,291,341
341,997,577
733,288,918
101.81%
106 Pilokarpin tetes mata 2 % (HCL/Nitrat)
botol
1,543,926
1,174,948
727,356
1,902,304
123.21%
107 Pirantel tab. Score (base) 125 mg
tablet
14,620,822
5,529,522
7,894,386
13,423,908
91.81%
43
NASIONAL NO
NAMA OBAT
KEMASAN
KEBUTUHAN TAHUN 2013
1
2
3
4
TOTAL PENGGUNAAN
SISA STOK PER
BULAN DES 2012 S/D
30 NOVEMBER
BULAN NOV 2013
2013
5
6
JUMLAH OBAT
%
DAN VAKSIN
KETERSEDIAAN
7=5+6
8=7/4
108 Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCL)
tablet
244,575,456
125,195,842
126,634,012
251,829,854
109 Povidon Iodida larutan 10 %
botol
4,078,766
1,664,949
1,224,784
2,889,733
70.85%
110 Povidon Iodida larutan 10 %
botol
3,337,799
954,064
1,617,416
2,571,479
77.04%
111 Prednison tablet 5 mg
tablet
219,167,208
105,196,392
85,875,794
191,072,186
87.18%
112 Primakuin tablet 15 mg
tablet
21,775,804
8,001,690
21,805,219
29,806,909
136.88%
113 Propillitiourasil tablet 100 mg
tablet
7,467,236
2,613,969
4,469,695
7,083,664
94.86%
114 Propanol tablet 40 mg (HCL)
tablet
4,777,147
2,232,280
4,541,396
6,773,676
141.79%
115 Reserpin tablet 0,10 mg
tablet
771,009
289,193
265,431
554,624
71.93%
116 Reserpin tablet 0,25 mg
tablet
19,275,427
8,736,310
11,230,094
19,966,404
103.58%
117 Ringer Laktat larutan infus
botol
10,516,896
6,297,499
5,341,529
11,639,028
110.67%
118 Salep 2-4, kombinasi: Asam Salisilat 2% + Belerang endap 4% 119 Salisil bedak 2%
tube kotak
102.97%
3,182,571
1,576,737
1,573,828
3,150,565
98.99%
3,846,436
2,068,031
1,783,186
3,851,217
100.12%
120 Serum Anti Bisa Ular Polivalen injeksi 5 ml (ABU I)
vial
64,437
41,703
13,770
55,473
86.09%
121 Serum Anti Bisa Ular Polivalen injeksi 50 ml (ABU II)
vial
2,727
623
1,619
2,242
82.20%
122 Serum Anti Difteri Injeksi 20.000 IU/vial (A.D.S.) 123 Serum Anti Tetanus Injeksi 1.500 IU/ampul (A.T.S.) 124 Serum Anti Tetanus Injeksi 20.000 IU/vial (A.T.S.)
vial ampul vial
7,480
3,989
1,038
5,027
67.20%
179,216
93,482
50,100
143,582
80.12%
234,135
18,250
157,496
175,746
75.06%
125 Sianokobalamin (Vitamin B12) injeksi 500 mcg
ampul
19,588,634
13,674,803
4,660,784
18,335,587
93.60%
126 Sulfasetamida Natrium tetes mata 15 %
botol
2,674,677
1,637,489
1,190,191
2,827,680
105.72%
127 Tetrakain HCL tetes mata 0,5%
botol
747,233
68,260
501,716
569,976
76.28% 101.52%
128 Tetrasiklin kapsul 250 mg
kapsul
63,927,978
30,131,513
34,768,954
64,900,467
129 Tetrasiklin kapsul 500 mg
kapsul
28,922,494
13,046,456
15,114,550
28,161,006
97.37%
130 Tiamin (vitamin B1) injeksi 100 mg/ml
ampul
8,324,631
4,031,686
3,426,368
7,458,053
89.59%
131 Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCL/Nitrat)
tablet
302,431,227
167,187,856
128,205,033
295,392,889
97.67%
132 Tiopental Natrium serbuk injeksi 1000 mg/amp
ampul
128,458
170,046
44,457
214,503
166.98%
133 Triheksifenidil tablet 2 mg
tablet
18,839,500
10,258,817
12,134,892
22,393,709
118.87%
vial
3,833,869
1,608,094
1,450,266
3,058,360
79.77%
405,270,082
204,047,886
180,477,287
384,525,173
94.88%
134 Vaksin Rabies Vero 135 Vitamin B Kompleks tablet
tablet
VAKSIN 136 BCG
vial
2,882,530
1,453,235
442,462
1,895,697
65.77%
137 T T
vial
2,126,071
1,449,632
404,720
1,854,353
87.22%
138 D T
vial
1,892,211
1,017,477
205,919
1,223,396
64.65%
139 CAMPAK 10 Dosis
vial
5,891,506
4,093,907
622,165
4,716,072
80.05%
140 POLIO 10 Dosis
vial
5,123,173
2,617,697
756,384
3,374,080
65.86%
141 DTP-HB
vial
4,995,588
2,653,087
1,152,520
3,805,607
76.18%
142 HEPATITIS B 0,5 ml ADS
vial
5,711,913
2,457,175
1,200,965
3,658,140
64.04%
143 POLIO 20 Dosis
vial
326,250
401,093
77,805
478,898
146.79%
144 CAMPAK 20 Dosis
vial
167,352
87,784
24,977
112,761
67.38%
96.93%
44
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1.
Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Sesuai Standar………………………………………………………………….
Lampiran 2.
38
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Periode B12 Tahun 2013……………………….…………………………………………….
42
45
DAFTAR TABEL Tabel 1.
Kegiatan Proritas, Sasaran, Indikator, dan Target tahun 2010 – 2014 dalam RPJMN……………………………………………………..
Tabel 2.
Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan…………………………………………….
Tabel 3.
13
Target dan Capaian Indikator Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2010 – 2014....………………….
Tabel 7.
10
Target dan Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan………………………………………………….
Tabel 6.
8
Kegiatan dan Output Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan………………………………………………………………
Tabel 5.
8
Definisi Operasional Indikator Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan…………………………………………….
Tabel 4.
6
15
Realisasi Anggaran DIPA Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan………………………………………………….
17
Tabel 8.
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Tahun 2013………….
19
Tabel 9.
Data Persentase Penggunaan Obat Generik per Provinsi Tahun 2013……………………………………………………………………..
25
Tabel 10.
Data Instalasi Farmasi Kab/Kota Sesuai Standar Tahun 2013…….
29
Tabel 11.
Jumlah Pengadaan di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan………………………………………………………………... 32
Tabel 12.
Realisasi Anggaran Tahun 2013……………………………………..
34
46
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Kekuatan SDM Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan……………………………………………………………….
16
Gambar 2. Gambaran Ketersediaan Obat dan Vaksin Tahun 2010 – 2013 dalam Persentase………..…………………………………………….
20
Gambar 3. Grafik Capaian Realisasi Terhadap Target Tahun 2010 – 2013……………………………………………………………………...
21
Gambar 4. E-Procurement Award………………………………………………….
21
Gambar 5. Grafik Target dan Persentase Penggunaan obat di Puskesmas dan Rumah Sakit Tahun 2010 – 2013 serta Target 2014………….
26
Gambar 6. Grafik Capaian Persentase Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Tahun 2010 – 2014………………......…………………. Gambar 7. Kenaikan
Persentase
Capaian
Penggunaan
obat
26
Generik
Terhadap Target Tahun 2010 – 2013………………………………. Gambar 8. Grafik IFK Sesuai Standar Tahun 2010 – 2013, Target 2014..….
27 30
47
