LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (PK), juga tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi tindakan dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. 3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (peformanca gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut : Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2013 NO

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI CAPAIAN

1

Lebih dari 100 %

Sangat Baik

2

75 % sampai 100 %

Baik

3

55 % sampai 75 %

Cukup

4

Kurang dari 55 %

Kurang

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Page III- 14

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 3.2.1. Tujuan meningkatkan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal Tujuan meningkatkan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal dijabarkan kedalam 1 sasaran strategis dengan 2 indikator. Capaian sasaran strategis dan indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut : TUJUAN 1 meningkatkan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal

SASARAN 1 Meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan.

Sasaran meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan diukur melalui 2 indikator, yaitu (1) jumlah populasi ternak dan (2) jumlah produksi hasil peternakan. Indikator kinerja, target, dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut : Tabel 3.2

INDIKATOR KINERJA

NO (1) 1

Capaian kinerja sasaran meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan.

(2) Jumlah populasi ternak (ekor) : sapi potong sapi perah Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Ayam buras Ayam ras petelur Ayam ras pedaging Itik Entok

2

Jumlah produksi hasil ternak (ton) Daging Telur susu

TARGET

REALISASI*)

(%)

(3)

(4)

(5)

PERTUMBUHAN

99,04

9,08

5.058.853

3.831.537

75,74

-22,49

323.814

227.991

70,41

-26,32

32.677

28.169

86,20

-15,54

11.439

10.996

96,13

-5,17

2.951.463

2.935.021

99,44

2,55

971.415

1.136.869

117,03

7,82

34.466

42.370

122,93

20,33

30.196.154

33.006.612

109,31

6,69

38.923.409

41.623.938

106,94

6,73

61.455.607

52.100.003

84,78

3,29

4.001.671

4.173.819

104,30

7,83

854.896

985.574

115,29

23,36

94,78

-7,71

364.914

352.004

96,46

0,66

305.042

347.611

113,96

17,62

574.639

424.857

73,93

-25,99

Rata – Rata Persentase Capaian Sasaran


98,19

Page III- 15

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 pada Tabel 3.2, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja produksi ternak tergolong Baik (rata-rata 98,19%). Perkembangan capaian populasi ternak dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 seperti yang terlihat pada tabel 3.3 menunjukkan peningkatan, kecuali komoditas sapi potong, sapi perah dan kerbau. Jumlah populasi sapi potong, sapi perah dan kerbau tahun 2012 adalah hasil registrasi tahunan oleh Dinas Peternakan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, sedangkan jumlah sapi potong, sapi perah dan kerbau tahun 2013 adalah Hasil Sensus Ternak Nasional Tahun 2013 yang dilaksanakan BPS setiap 10 tahun sekali. Penurunan jumlah populasi sapi potong, sapi perah dan kerbau hasil Sensus Ternak Nasional tahun 2013 terjadi tidak hanya di provinsi Jawa Timur tetapi terjadi pada hampir seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini masih menjadi kajian Dinas Peternakan dan Kementrian Pertanian tentang penyebab penurunan populasi sapi potong, sapi perah dan kerbau. Untuk itu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengembangan peternakan yang telah dilakukan dan melakukan langkah-langkah konkrit pengembangan peternakan ke depan dalam menyikapi hasil ST Nasional Tahun 2013 agar dapat meningkatkan populasi ternak. Pencapaian sasaran meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan dilaksanakan dengan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Program Pengembangan Agribisnis, dan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan populasi dan produksi baik dari segi fungsi perbibitan, budidaya, pakan maupun kesehatan hewan, antara lain : (1) Kegiatan Pengembangan kawasan peternakan dan perbibitan; (2) Peningkatan populasi ternak (integrasi ternak dan komoditas pertanian lainya); (3) Pengembangan budidaya ternak; (4) Peningkatan populasi sapi Madura; (5) Pengumpulan dan pengolahan data peternakan; (6) Pengembangan kawasan peternakan dan perbibitan; (7) Pemberdayaan Laboratorium dan pengembangan alsin peternakan; (8) Pengembangan kawasan sentra perbibitan ternak di perdesaan; (9) Fasilitasi pengembangan kawasan agropolitan; serta peran serta UPTD Perbibitan dan Hijauan Makanan Ternak yang menyebar di beberapa wilayah Jawa Timur. Tabel 3.3 N0

Indikator Kinerja

1

Jumlah populasi ternak (ekor) : sapi potong sapi perah Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Ayam buras Ayam ras petelur

Perkembangan populasi ternak dan produksi hasil peternakan tahun 2009-2013 2009

2010

2011

2012

2013*)

Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

221.743 49.698 9.293 2.779.542 740.269 15.584 23.596.465

3.745.453 4.727.298 4.943.176 231.408 296.350 309.448 49.638 32.675 33.353 9.250 11.439 11.595 2.822.912 2.830.915 2.862.083 750.961 942.915 1.054.380 15.367 34.465 35.211 24.006.814 29.310.251 30.936.698

3.831.537 227.991 28.169 10.996 2.935.021 1.136.869 42.370 33.006.612

21.369.783

21.959.505 37.047.861 38.998.304

41.623.938

3.558.948


Page III- 16

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013

2

Ayam ras pedaging Itik Entok Jumlah produksi hasil ternak (ton) : Daging Telur Susu

55.634.580

56.993.631 50.268.093 50.439.219

52.100.003

3.632.813 772.951

3.688.275 783.524

3.884.269 829.815

3.870.842 798.956

4.173.819 985.574

316.713

339.055 257.529 528.099

345.371 285.567 566.062

349.694 295.537 574.086

352.004 347.611 424.857

251.412 516.443

Perkembangan capaian populasi ternak dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan peningkatan, kecuali komoditas sapi potong, sapi perah, dan kerbau yang mengalami penurunan populasi berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013. Hal ini berpengaruh pula terhadap capaian produksi hasil ternak tahun 2013. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya meningkatkan produksi peternakan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani baik di tingkat regional maupun nasional. 3.2.2. Tujuan meningkatkan unit usaha produk hewan yang memenuhi syarat kesmavet dan kesrawan. Tujuan meningkatkan unit usaha produk hewan yang memenuhi syarat kesmavet dan kesrawan dijabarkan kedalam 1 sasaran strategis dengan 1 indikator. Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut. TUJUAN 2 meningkatkan unit usaha produk hewan yang memenuhi syarat kesmavet dan kesrawan

SASARAN 1 Meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi.

Sasaran meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi, diukur melalui 1 indikator, yaitu penambahan jumlah unit usaha produk hewan yang memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.4 sebagai berikut : Tabel 3.4

Capaian kinerja sasaran meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi.

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(%)

(1) 1

(2)

(3)

(4)

(5)

30

26

86,67

Penambahan jumlah unit usaha produk hewan yang memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2.1 pada Tabel 3.4, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja kesehatan masyarakat veteriner tergolong Baik (rata-rata 86,67%). Pencapaian sasaran meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi dilaksanakan dengan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, melalui kegiatan : (1) Pengawasan peredaran produk pangan asal hewan dan (2) Pengawasan DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Page III- 17

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 dan pengendalian kesejahteraan hewan; dan (3) Pengawasan peredaran produk hewan nonpangan. Tabel 3.5

N0

1

Perkembangan penambahan jumlah unit usaha produk hewan yang memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner tahun 2009-2013 Indikator Kinerja

Penambahan jumlah unit usaha produk hewan yang memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (unit)

2009 Capa ian

2010

2011

2012

Capaian

Capaian

Capaian

15

91

43

36

2013 Capaian

26

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa unit usaha produk hewan harus bersertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) guna menjamin terpenuhinya standar produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal. Perkembangan capaian jumlah unit usaha yang memperoleh NKV dari tahun 2009 hingga tahun 2013 menunjukkan peningkatan. Agar jumlah unit usaha yang ber-NKV semakin meningkat Dinas Peternakan Provinsi JAwa Timur sebagai penerbit/ auditor NKV memberikan pembinaan terhadap unit-unit usaha produk hewan dan pengawasan terhadap produk hewan yang beredar.

3.2.3.Tujuan meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan. Tujuan meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan dijabarkan kedalam 5 sasaran strategis dengan 5 indikator. Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut : TUJUAN 3 Tujuan meningkatkan status kesehatan hewan

SASARAN 1 Mempertahankan status bebas penyakit Rabies.

Sasaran mempertahankan status bebas penyakit Rabies diukur melalui satu indikator, yaitu jumlah kasus kejadian penyakit Rabies. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6

Capaian kinerja sasaran mempertahankan status bebas penyakit Rabies.

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(%)

(1) 1

(2)

(3) 0

(4) 0

(5) 100

Jumlah kasus penyakit Rabies.

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3.1 pada Tabel 3.6, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja kesehatan hewan dalam hal pencegahan penyebaran penyakit Rabies DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Page III- 18

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 dapat dikatakan berhasil dengan baik. Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur tetap berhasil mempertahankan status bebas penyakit hewan menular Rabies. Pencapaian sasaran mempertahankan status bebas penyakit Rabies dilaksanakan dengan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, melalui kegiatan : (1) Pengamatan penyakit hewan menular; (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular; serta Pemberdayaan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B yang ada di Malang dan Tuban. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya mempertahankan status bebas penyakit hewan menular Rabies. Tabel 3.7 N0

1

Perkembangan mempertahankan status bebas penyakit Rabies tahun 2009-2013

Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

2013

Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

0

0

0

0

0

Jumlah kasus penyakit Rabies.

Perkembangan capaian kasus kejadian penyakit Rabies dari tahun 2009

sampai

dengan tahun 2012 tetap menunjukkan angka nol. Artinya, selama tahun 2009 hingga tahun 2012 Jawa Timur bebas dari penyakit Rabies. TUJUAN 3 Tujuan meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan

SASARAN 2 Mempertahankan status bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Sasaran mempertahankan status bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) diukur melalui satu indikator, yaitu jumlah kasus kejadian PMK.Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.8 sebagai berikut Tabel 3.8

Capaian kinerja sasaran mempertahankan status bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(%)

(1) 1

(2)

(3) 0

(4) 0

(5) 100

Jumlah kasus PMK.

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3.2 pada Tabel 3.8, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja kesehatan hewan dalam hal pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) dapat dikatakan berhasil dengan baik. Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur tetap berhasil mempertahankan status bebas PMK. Pencapaian sasaran mempertahankan status bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dilaksanakan dengan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, melalui kegiatan : (1) Pengamatan penyakit hewan menular; (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular; serta Pemberdayaan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B yang ada di Malang dan Tuban.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya mempertahankan status bebas PMK. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Page III- 19

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 3.9 N0

1

Perkembangan mempertahankan status bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tahun 2009-2013 2009

Indikator Kinerja

Jumlah kasus PMK

2011

2010

2012

2013

Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

0

0

0

0

0

Perkembangan capaian kasus penyakit mulut dan kuku dari tahun 2009

sampai

dengan tahun 2013 tetap menunjukkan angka nol. Artinya, selama tahun 2009 hingga tahun 2013 Jawa Timur bebas dari penyakit mulut dan kuku. TUJUAN 3 Tujuan meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan

SASARAN 3 Mempertahankan status bebas penyakit Anthrax.

Sasaran mempertahankan status bebas penyakit Anthrax diukur melalui satu indikator, yaitu jumlah kasus kejadian penyakit Anthrax. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.10 sebagai berikut : Tabel 3.10

Capaian kinerja sasaran mempertahankan status bebas penyakit Anthrax.

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(%)

(1) 1

(2)

(3) 0

(4) 0

(5) 100

Jumlah kasus kejadian penyakit Anthrax.

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3.3 pada Tabel 3.10, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja kesehatan hewan dalam hal pencegahan penyebaran penyakit Anthrax dapat dikatakan berhasil dengan baik. Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur tetap berhasil mempertahankan status bebas Anthrax. Pencapaian sasaran mempertahankan status bebas penyakit Anthrax dilaksanakan dengan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, melalui kegiatan : (1) Pengamatan penyakit hewan menular; (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular; serta Pemberdayaan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B yang ada di Malang dan Tuban. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya mempertahankan status bebas Anthrax. Tabel 3.11 N0

1

Perkembangan mempertahankan status bebas penyakit Anthrax tahun 2009-2013

Indikator Kinerja

Jumlah kasus kejadian penyakit Anthrax.

2009

2011

2010

2012

2013

Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

0

0

0

0

0


Page III- 20

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Perkembangan capaian kasus penyakit Anthrax dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tetap menunjukkan angka nol. Artinya, selama tahun 2009 hingga tahun 2013 Jawa Timur bebas dari penyakit Anthrax. TUJUAN 3 Tujuan meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan

SASARAN 4 Menurunnya kejadian penyakit Brucellosis pada Sapi Perah.

Sasaran menurunnya kejadian penyakit Brucellosis pada sapi perahdiukur melalui satu indikator, yaitu persentase kejadian penyakit Brucellosis pada sapi perah.Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.12 sebagai berikut : Tabel 3.12

Capaian kinerja sasaran menurunnya kejadian penyakit Brucellosis pada Sapi Perah.

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(%)

(1) 1

(2)

(3) <0,1

(4) 0,029

(5) 344,83

Persentase kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah (%)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3.4 pada Tabel 3.12, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran kesehatan hewan dalam hal pengendalian penyakit Brucellosis pada sapi perah di tahun 2013 tergolong Sangat Baik (344,83%). Hasil pengukuran Indikator Kinerja Sasaran menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dapat dicapai dengan sangat baik, yaitu dari target persentase kasus dibawah 0,1% realisasinya mencapai 0,029%, sehingga tercapai 344,83 persen dari yang ditargetkan. Pencapaian sasaran menurunnya kejadian penyakit Brucellosis pada Sapi Perah dilaksanakan dengan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, melalui kegiatan : (1) Pengamatan penyakit hewan menular; (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular; serta Pemberdayaan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B yang ada di Malang dan Tuban. Meski capaian Kinerja menunjukkan hasil yang baik, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terus berupaya mengendalikan penyakit Brucellosis pada sapi perah agar dapat mendukung pencapaian target produksi susu. Tabel 3.13

Perkembangan kasus penyakit Brucellosis pada Sapi Perah tahun 2009-2013

N0

Indikator Kinerja

1

Persentase kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah (%)

2009

2010

2011

2012

2013

Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

0,062

0,054

0,037

0,030

0,029

Perkembangan capaian Persentase kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan penurunan yang diharapkan. Artinya, pengendalian penyakit brucellosis berjalan secara efektif. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Page III- 21

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 TUJUAN 3 Tujuan meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan

SASARAN 5 Menurunnya kejadian penyakit Aviant Influenza pada unggas.

Sasaran menurunnya kejadian penyakit Aviant Influenza pada unggas diukur melalui satu indikator, yaitu persentase kejadian penyakit Avian Influenza pada unggas. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.14

Capaian kinerja sasaran menurunnya kejadian penyakit Aviant Influenza pada unggas.

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(%)

(1) 1

(2)

(3) <0,01

(4) 0,008

(5) 125

Persentase kasus penyakit Avian Influenza pada unggas (%)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3.5 pada Tabel 3.14, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran kesehatan hewan dalam hal pengendalian penyakit Aviant Influenza pada unggas di tahun 2013 tergolong Sangat Baik (125%). Hasil pengukuran Indikator Kinerja Sasaran menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, yaitu dari target persentase kasus dibawah 0,01% realisasinya mencapai 0,008%, sehingga tercapai 125% dari yang ditargetkan. Pencapaian sasaran menurunnya kejadian penyakit Avian Influenza pada unggas dilaksanakan dengan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, melalui kegiatan : (1) Pengamatan penyakit hewan menular; (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular; serta Pemberdayaan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B yang ada di Malang dan Tuban. Meski capaian Kinerja menunjukkan hasil yang baik, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terus berupaya mengendalikan penyakit penyakit Avian Influenza pada unggas agar dapat mendukung pencapaian target populasi ternak unggas dan produksi daging. Tabel 3.15 N0

1

Perkembangan kejadian penyakit Avian Influenza pada unggas tahun 2009-2013

Indikator Kinerja

Persentase kejadian penyakit Aviant Influenza pada unggas (%)

2009

2010

2011

2012

2013

Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

0,10

0,070

0,048

0,009

0,008

Perkembangan capaian persentase kasus penyakit Avian Influenza pada unggas dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan penurunan yang diharapkan. Artinya, pengendalian penyakit Avian influenza berjalan secara efektif.


Page III- 22

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 3.2.4. Tujuan meningkatkan nilai tambah hasil peternakan melalui penanganan pasca panen. Tujuan meningkatkan nilai tambah hasil peternakan melalui penanganan pasca panen dijabarkan kedalam 1 sasaran strategis dengan 1 indikator. Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut. TUJUAN 4 meningkatkan nilai tambah hasil peternakan melalui penanganan pasca panen

SASARAN 1 meningkatnya pengolahan hasil peternakan di tingkat kelompok peternak.

Sasaran meningkatnya pengolahan hasil peternakan di tingkat kelompok peternak. diukur melalui 1 indikator, yaitu volume produk olahan hasil peternakan di tingkat kelompok peternak. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.16 sebagai berikut : Tabel 3.16

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengolahan hasil peternakan di tingkat kelompok peternak.

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(%)

(1) 1

(2)

(3)

(4)

(5)

22

21

95,45

16

13

81,25

83

83

100

67

68

101,49

58

54

93,10

Volume produk olahan hasil peternakan di tingkat kelompok peternak daging ayam daging itik daging sapi telur ayam buras telur itik

Rata – Rata Persentase Capaian Sasaran

94,26

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 4.1 pada Tabel 3.16, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja penanganan pasca panen tergolong Baik (rata-rata 94,26%). Pencapaian sasaran meningkatnya pengolahan hasil peternakan di tingkat kelompok peternak dilaksanakan dengan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) Pengembangan kemitraan, peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan kualitas hasil peternakan; (2) Peningkatan prestasi kelompok tani ternak, sumber daya manusia dan gemarampai. Kegiatankegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan usaha peternakan di tingkat kelompok peternak agar berdaya saing dan mempunyai nilai tambah yang dapat meningkatkan pendapatan peternak.


Page III- 23

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 3.17

Perkembangan volume produk olahan hasil peternakan di tingkat kelompok peternak tahun 2009-2013 2009

2010

2011

2012

2013

Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

daging ayam

18

17,5

19

20,5

21

daging itik

12

13

16

15

13

daging sapi

71

80

79

81

83

telur ayam buras

27

34,2

42,8

51,4

68

telur itik

54

69

67

61

54

N0

Indikator Kinerja

1

volume produk olahan hasil peternakan di tingkat kelompok peternak

Perkembangan capaian volume produk olahan hasil peternakan di tingkat kelompok peternak dari tahun 2009 hingga tahun 2013 menunjukkan peningkatan, kecuali olahan daging itik. Usaha yang dilakukan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan volume produk olahan hasil peternakan di tingkat kelompok peternak antara lain dengan melakukan pelatihan teknis teknologi pengolahan hasil peternakan; penyuluhan peningkatan produksi peternakan dan pemasaran atau informasi pasar; pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam rangka peningkatan kualitas mutu produk peternakan; promosi dan eksploitasi hasil produksi kelompok bidang peternakan; dan gelar lomba olahan produk peternakan. 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN 3.3.1. Pengelolaan Keuangan di Dinas Peternakan Sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dijelaskan bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi tersebut, sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan

ketentuan

tersebut,

untuk

menunjang

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.


Page III- 24

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Agar pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan secara legal dan akuntabel, maka

perencanaan,

penyusunan,

pelaksanaan,

penatausahaan,

pelaporan

dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus mengacu dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan untuk mensinkronkan dengan ketentuan yang lebih tinggi dengan karakter dan kebutuhan daerah secara teknis pengelolaan keuangan daerah harus dituangkan dalam Pereturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E), pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan

keuangan

daerah,

akuntansi

keuangan

daerah,

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD, kerugian daerah, pengelolaan keuangan BUMD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta sistem informasi keuangan daerah. Wewenang pengelolaan keuangan di SKPD Dinas Peternakan dilaksanakan oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD. 3.3.2. Pelaksanaan APBD Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 914/284.P/213.2/2013 tanggal 2 Oktober 2013, pelaksanaan APBD dapat dirinci sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah Target PAD tahun 2013 sebesar Rp. 4.485.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.10.278.352.940,96, sehingga capaian kinerja yang diperoleh di tahun 2013 mencapai 229,17%.Target, realisasi dan capaian PAD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 3.18 . Tabel 3.18

Perolehan PAD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

NO

URAIAN

TARGET PAD 2013

REALISASI

1

2

3

4

I 1

RETRIBUSI DAERAH Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

BERTAMBAH / BERKURANG 5

4.485.000.000,00

6.420.793.213,00

1.935.793.213,00

3.740.000.000,00

5.536.453.443,00

1.796.453.443,00


Page III- 25

% 6

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 2

Retribusi Tempat Penginapan/

5.400.000,00

10.867.500,00

5.467.500,00

739.600.000,00

873.472.270,00

133.872.270,00

0,00

3.857.559.727,96

3.857.559.727,96

Pesanggrahan/Villa 3

II

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

1

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan

0,00

341.188.586,00

341.188.586,00

2

Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan

0,00

3.513.869.921,32

3.513.869.921,32

3

Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan

0,00

320.000,00

320.000,00

4

Lain-lain Penerimaan Daerah

0,00

0,33

0,33

5

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

0,00

2.181.220,31

2.181.220,31

4.485.000.000,00

10.278.352.940,96

5.793.352.940,96

JUMLAH

229,17

Perolehan PAD Dinas Peternakan dari tahun 2009 hingga tahun 2013 terus menunjukkan peningkatan dan melebihi target yang ditetapkan. Perkembangan capaian PAD Dinas peternakan tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 3.19

Tabel 3.19

Perkembangan PAD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

Target dan Realisasi PAD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 NO.

TAHUN

PAD (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

1

2

3

4

5

1

2009

1.300.000.000,00

1.470.944.901,33

113,15

2

2010

2.270.000.000,00

5.738.723.216.31

252.81

3

2011

3.795.000.000,00

6.763.953.406,16

178,23

4

2012

4.200.000.000,00

7.418.433.081,00

176,63

5

2013

4.485.000.000,00

10.278.352.940,96

229,17


Page III- 26

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 b. Belanja Daerah Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 215.122.302.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 201.409.249.068,33 dengan capaian kinerja sebesar 93,63%, dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) Belanja Tidak Langsung (BTL) : dianggarkan sebesar Rp. 17.394.802.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 16.672.802.117,00 atau mencapai 95,85% dari yang dianggarkan. 2) Belanja Langsung (BL) : dianggarkan sebesar Rp. 197.727.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 184.736.446.951,33 atau mencapai 93,43% dari yang dianggarkan.

Rekapitulasi serapan belanja APBD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.20 sebagai berikut : Tabel 3.20 Realisasi Belanja APBD Dinas Petenakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Kode Program/ kegiatan 1 2.01.0300.01

Uraian

Anggaran setelah PAPBD (Rp) 3 4.134.000.000,00

4 5 3.898.276.186,00 94,30

4.134.000.000,00

3.898.276.186,00 94,30

5.050.000.000,00

4.724.410.822,00 93,55

5.050.000.000,00

4.724.410.822,00 93,55

360.000.000,00

349.320.500,00 97,03

360.000.000,00

349.320.500,00 97,03

250.000.000,00

179.771.300,00 71,91

2.01.0300.05.099 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

250.000.000,00

179.771.300,00 71,91

2.01.0300.06

306.000.000,00

293.814.100,00 96,02

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.01.0300.01.099 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2.01.0300.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.01.0300.02.099 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.01.0300.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.01.0300.03.099 Peningkatan Disiplin Aparatur 2.01.0300.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Realisasi (Rp)

%

Page III- 27

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 2.01.0300.06.099 Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

306.000.000,00

293.814.100,00 96,02

2.01.0300.07

300.000.000,00

295.048.700,00 98,35

300.000.000,00

295.048.700,00 98,35

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 2.01.0300.07.098 Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur. 2.01.0300.15

2.01.0300.15.017

2.01.0300.15.018

2.01.0300.15.019

2.01.0300.15.020

2.01.0300.15.028 2.01.0300.15.058

2.01.0300.15.079 2.01.0300.15.086

2.01.0300.21

2.01.0300.21.006

2.01.0300.21.009 2.01.0300.21.010

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan prestasi kelompok tani ternak, Sumber daya Manusia dan Gemarampai. Pengembangan kawasan peternakan dan perbibitan. Pengembangan kemitraan, peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan kualitas hasil peternakan Peningkatan populasi ternak (Integrasi ternak dan komoditas pertanian lainnya). Pengembangan budidaya ternak Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau Peningkatan Populasi Sapi di Madura Jalinkesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pengumpulan, pengolahan data peternakan. Pengawasan obat hewan dan residu. Pemberdayaan Lab Keswan Type B Malang.


127.177.500.000,00 121.520.853.013,33 95,55

2.550.000.000,00

2.292.754.293,00 89,91

3.350.000.000,00

3.192.142.476,00 95,29

26.650.000.000,00

25.588.494.116,00 96,02

3.400.000.000,00

3.311.430.506,00 97,40

3.500.000.000,00

3.171.289.963,33 90,61

9.727.500.000,00

9.036.886.950,00 92,90

3.000.000.000,00

2.508.861.050,00 83,63

75.000.000.000,00

72.418.993.659,00 96,56

23.221.500.000,00

21.485.844.640,00 92,53

1.200.000.000,00

969.510.465,00 80,79

850.000.000,00

800.587.483,00 94,19

1.170.000.000,00

1.151.812.410,00 98,45

Page III- 28

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 2.01.0300.21.011 Pemberdaya an Lab Keswan Type B Tuban 2.01.0300.21.012 Pengamatan Penyakit Hewan Menular 2.01.0300.21.013 Pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan Menular 2.01.0300.21.018 Pemberdayaan Rumah Sakit Hewan 2.01.0300.21.019 Pengawasan peredaran produk pangan asal hewan 2.01.0300.21.020 Pengawasan peredaran produk hewan nonpangan 2.01.0300.21.021 Pengawasan dan pengendalian kesejahteraan hewan 2.01.0300.22

2.01.0300.22.010

2.01.0300.22.011

2.01.0300.22.012 2.01.0300.22.013 2.01.0300.22.014 2.01.0300.22.015 2.01.0300.22.016 2.01.0300.22.017 2.01.0300.22.027

2.01.0300.22.028

2.01.0300.22.029

2.01.0300.23

1.270.000.000,00

1.179.603.065,00 92,88

1.300.000.000,00

1.165.153.036,00 89,63

9.450.000.000,00

8.777.995.748,00 92,89

500.000.000,00

486.970.340,00 97,39

2.025.000.000,00

1.811.623.946,00 89,46

1.000.000.000,00

921.988.654,00 92,20

4.456.500.000,00

4.220.599.493,00 94,71

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) Pemberdayaan laboratorium dan pengembangan alsin peternakan Pemberdayaan UPT PT dan HMT Batu Pemberdayaan UPT PT dan HMT Kediri Pemberdayaan UPT PT dan HMT Jember Pemberdayaan UPT PT dan HMT Tuban Pemberdayaan UPT PT dan HMT Magetan Pemberdayaan UPT PT dan HMT Malang Pemberdayaan UPT Pembibitan dan Kesehatan Hewan Madura Sarana dan Peralatan Optimalisasi UPT-D dan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B (DAK) Pendampingan Kegiatan (DAK)

25.053.500.000,00

21.930.241.767,00 87,53

2.750.000.000,00

2.526.380.225,00 91,87

3.500.000.000,00

3.388.613.500,00 96,82

2.054.000.000,00

2.015.216.257,00 98,11

2.350.000.000,00

2.341.267.005,00 99,63

1.900.000.000,00

1.781.444.664,00 93,76

2.671.900.000,00

2.616.140.282,00 97,91

2.360.000.000,00

2.330.868.250,00 98,77

1.300.000.000,00

1.290.650.204,00 99,28

1.767.600.000,00

1.637.153.080,00 92,62

4.000.000.000,00

1.669.526.000,00 41,74

400.000.000,00

332.982.300,00 83,25

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

6.900.000.000,00

6.351.016.857,00 92,04


Page III- 29

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 2.01.0300.23.014 Sinkronisasi program perencanaan dan evaluasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 2.01.0300.23.015 Promosi pemasaran hasil gerdu taskin dan koordinasi asosiasi peternakan 2.01.0300.25 Program Pengembangan Agribisnis 2.01.0300.25.018 Pengembangan Kawasan Sentra Perbibitan Ternak di perdesaan 2.01.0300.25.019 Fasilitasi pengembangan kawasan agropolitan

2.200.000.000,00

1.883.071.551,00 85,59

4.700.000.000,00

4.467.945.306,00 95,06

4.975.000.000,00

3.707.849.066,00 74,53

2.500.000.000,00

1.596.523.286,00 63,86

2.475.000.000,00

2.111.325.780,00 85,31

3.3.3 PelaksanaanAPBN Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2013 yang dikelola Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 122.662.273.000,00 dan realisasi keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2013 sebesar Rp. 105.877.408.614,00 atau sama dengan 86,32%. Penjabaran pngelolaan belanja APBN sebagaimana Tabel 3.21 berikut. Tabel 3.21 Target, Realisasi dan Capaian Belanja APBN Tahun 2013

Instansi Pemberi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Instansi Pemberi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)

TUGAS PEMBANTUAN Dasar Hukum Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

DIPA Nomor : 018.06.059111/2013 Tanggal 5 Desember 2012.

79.553.460.000,00

71.497.595.680,00 89,87

DIPA Nomor : 018.07.059023/2013 Tanggal 5 Desember 2012

4.657.265.000,00

3.980.442.500,00 85,47

DIPA Nomor : 018.08.059024/2012 tanggal 5 Desember 2012

4.835.000.000,00

4.761.659.800,00 98,48

DANA DEKONSENTRASI Dasar Hukum Anggaran (Rp) DIPA Nomor : 018.06.059111/2013 Tanggal 5 Desember 2012.

31.520.973.000,00


Realisasi (Rp)

%

23.999.782.784,00 76,14

Page III- 30

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPH) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)

DIPA Nomor : 018.07.059023/2013 Tanggal 5 Desember 2012

1.495.575.000,00

1.129.732.750,00 75,54

DIPA Nomor : 018.08.059024/2013 Tanggal 5Desember 2012

600.000.000,00

508.195.100,00 84,70


Page III- 31

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013

Recommend Documents