LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 BAB I. PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan. Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai SKPD Pemerintah Daerah diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP
merupakan
wujud
akuntabilitas
instansi
pemerintah
yang
pedoman
penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2013, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2013, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2009–2014 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong SKPD Pemerintah Daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan LAKIP Dinas Peternakan Provinsi Jawa tImur adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
I-1
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. 5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan seksi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan LAKIP Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. 1.4. KELEMBAGAAN Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan. 1.4.1 STRUKTUR ORGANISASI Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut : a) Kedudukan Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. b) Tugas Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan. c) Fungsi 1)
Perumusan kebijakan teknis di Bidang Peternakan.
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
I-2
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 2)
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan.
3)
Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4)
Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
1.
Kepala Dinas
2.
Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi : a.
Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
b.
Pengelolaan administrasi kepegawaian;
c.
Pengelolaan administrasi keuangan;
d.
Pengelolaan administrasi perlengkapan;
e.
Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protocol;
f.
Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangundangan;
g.
Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
h.
Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
i.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
j.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Sekretaris membawahi :
3.
a.
Sub Bagian Tata Usaha
b.
Sub Bagian Penyusunan Program
c.
Sub Bagian Keuangan
Kepala Bidang Kesehatan Hewan, mempunyai tugas pokok merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan; b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan; c. Pelaksanaan pembinaan penerapan dan pengawasan norma dan standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
I-3
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 d. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan norma dan standar teknis pelayanan kesehatan hewan; e. Pelaksanaan fasilitasi teknologi alat dan mesin kesehatan hewan; f.
Pelaksanaan penerapan kebijakan obat hewan;
g. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan; h. Pelaksanaan
penanggulangan,
pengawasan,
pencegahan
dan
pemberantasan wabah penyakit hewan menular; i.
Pelaksanaan
koordinasi
dengan
institusi
terkait
dalam
penolakan,
penanggulangan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan; j.
Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan lalu lintas hewan pada pos pemeriksaan kesehatan hewan;
k. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan tindak karantina terhadap lalu lintas hewan
berupa
pemeriksaan,
pengasingan,
pengamatan,
perlakuan,
penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan; l.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Kepala Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :
4.
a.
Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner
b.
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
c.
Seksi Pengawasan Obat Hewan
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas pokok merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang kesehatan masyarakat veteriner. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kesmavet mempunyai fungsi : a.
Pelaksanaan penerapan pedoman, kebijakan, standar mutu, standar dukungan teknologi, kerjasama teknologi, pembinaan dan pengawasan, penetapan dan identifikasi standar teknis, pelaporan di bidang produk pangan asal hewan, produk non pangan asal hewan, hygiene sanitasi, dan kesejahteraan hewan;
b.
Pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang produk pangan asal hewan, produk non pangan asal hewan, hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan;
c.
Pelaksanaan fasilitasi pelayanan perijinan, pengujian dan pengawasan mutu produk pangan asal hewan, produk non pangan asal hewan, hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan;
d.
Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan lalu lintas produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan lintas kabupaten/ kota dan pos pemeriksaan kesehatan hewan;
e.
Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan tindak karantina terhadap lalu lintas produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan berupa
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
I-4
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan; f.
Pelaksanaan penerapan kebijakan, identifikasi, inventarisasi kebutuhan, penerapan standar mutu, penerapan standar teknis alat dan mesin kesehatan masyarakat veteriner;
g.
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan praktek hygieni sanitasi dan bio security produsen produk pangan asal hewan;
h.
Pelaksanaan sertifikasi nomor control veteriner (NKV) unit usaha produk pangan asal hewan yang memenuhi syarat;
i.
Pelaksanaan pembinaan kerjasama teknologi bidang kesehatan masyarakat veteriner;
j.
Pelaksanaan pengawasan penerapan teknologi kesehatan masyarakat veteriner;
k.
Pelaksanaan penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis rumah potong hewan / rumah potong unggas, keamanan dan mutu produk pangan asal hewan, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
l.
Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan laboratorium masyarakat veteriner;
m. Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan pelarangan pemasukan produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan; n.
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis rumah potong hewan, rumah potong unggas dan pet shop;
o.
Pelaksanaan pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan;
p.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi :
5.
a.
Seksi Produk Pangan Asal Hewan
b.
Seksi Produk Non Pangan Asal Hewan
c.
Seksi Hygiene Sanitasi dan Kesejahteraan Hewan
Kepala Bidang Budidaya, Pengembangan Ternak dan hewan Lainnya, mempunyai
tugas
pokok
merencanakan,
membina,
melaksanakan,
dan
mengkoordinasikan kegiatan bidang Budidaya, Pengembangan Ternak dan hewan Lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Budidaya, Pengembangan Ternak dan hewan Lainnya mempunyai fungsi : a.
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan kebijakan peningkatan produksi ternak, terutama dalam penetapan standar mutu bibit ternak;
b.
Pelaksanaan pengawasan peredaran lalu lintas bibit ternak dan hewan lainnya;
c.
Pelaksanaan pengawasan pengembangan penetapan kawasan peternakan dan kesehatan hewan;
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
I-5
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 d.
Pelaksanaan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pedoman, penyebaran, dan bimbingan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan;
e.
Pelaksanaan pembinaan; pengawasan dan pengembangan teknologi peningkatan serta mutu pakan ternak dan hewan lainnya;
f.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Kepala Bidang Budidaya, Pengembangan Ternak dan hewan Lainnya, membawahi :
6.
a.
Seksi Kawasan dan Pembibitan
b.
Seksi Pakan dan Teknologi
c.
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya
Kepala Bidang Agribisnis mempunyai tugas pokok merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang agribisnis. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Agribisnis mempunyai fungsi : a.
Pelaksanaan
pembinaan
dan
fasilitasi
permodalan,
pengembangan
pelayanan peternak, kemitraan dan pengolahan pasca panen, pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan; b.
Pembinaan dan penyebarluasan informasi serta promosi komoditas unggulan peternakan dan kesehatan hewan;
c.
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terminal cyber space agribisnis peternakan dan kesehatan hewan;
d.
Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan manajemen usaha tani ternak dan hewan lainnya, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi;
e.
Pelaksanaan
pembinaan
dan
pemantauan
harga
pasar
komoditas
peternakan dan kesehatan hewan serta pengembangan agribisnis; f.
Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengawasan perijinan usaha peternakan dan kesehatan hewan, pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen;
g.
Pelaksanaan pembinaan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi hasil peternakan dan kesehatan hewan;
h.
Pelaksanaan pengawasan penerapan pedoman, norma standar unit pengeolahan, sarana usaha, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
i.
Pelaksanaan pembinaan penyuluhan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan;
j.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Kepala Bidang Agribisnis membawahi : a.
Seksi Pelayanan Keahlian, Informasi dan Perijinan
b.
Seksi Kelembagaan SDM dan Penyuluhan
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
I-6
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 c.
Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan
7.
Unit Pelaksana Teknis
8.
Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari : a.
Medik Veteriner
b.
Paramedik Veteriner
c.
Pengawas mutu bibit ternak
d.
Pengawas mutu pakan ternak
e.
Instruktur Inseminasi Buatan
Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan sebagaimana diatur dalam
Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur, terdiri dari : 1.
UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Jember
2.
UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Malang
3.
UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Batu
4.
UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Kediri
5.
UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Magetan
6.
UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Tuban
7.
UPT Inseminasi Buatan di Surabaya
8.
UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di Tuban
9.
UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di Malang
10. UPT Pembibitan dan Kesehatan Hewan di Madura 1.4.2 SUMBER DAYA MANUSIA Pegawai Negeri Sipil Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 berjumlah 257 orang. Berdasarkan struktur organisasi perinciannya adalah 1 orang Kepala Dinas (Eselon IIa), 1 orang Sekretaris (Eselon III), 4 orang Kepala Bidang (Eselon III), 10 orang Kepala UPTD (Eselon III), 42 orang Kasubbid/Kasubbag (Eselon) IV, dan 200 orang staf/pelaksana. Komposisi berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 175
orang
dan
perempuan
sebanyak
82
orang.
Komposisi
PNS
menurut
pangkat/golongan dan pendidikan disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 1.1. PNS Berdasarkan Golongan No 1. 2. 3. 4.
Golongan Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV JUMLAH
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jumlah 2 77 136 42 257
I-7
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 1.2. PNS Menurut Pendidikan Formal No 1 2 3 4 5 6 7
Pendidikan Formal
Jumlah
Sekolah Dasar (SD) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Sekolah Menengah Umum/Kejuruan D III/ Sarmud Strata 1 Strata 2 Strata 3
12 33 87 6 97 22 -
Jumlah
257
1.4.3. PRASARANA/SARANA Aset tetap yang berada dalam penguasaan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sangat penting dalam upaya mendukung tugas dan fungsi. Aset Tetap mencakup golongan : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset tetap Lainnya; dan Konstruksi dalam pengerjaan. Adapun data rekapitulasi aset tetap berdasarkan golongan pembidangan barang per awal Januari 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 1.3 Daftar Aset Tetap No 1 2 3 4 5 6
Pembidangan Barang
Jumlah unit
Golongan Tanah Golongan Peralatan dan Mesin Golongan Gedung dan Bangunan Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan Golongan Aset Tetap Lainnya
66 bidang 8990 buah 441 buah
Golongan Konstruksi dalam Pengerjaan JUMLAH
Nilai (Rp) 818.147.451.500 48.860.551.818 36.361.983.949
35 buah
2.625.821.317
6970 buah/set/ekor 1 buah
5.248.771.250 5.810.367.578 917.054.947.412
Prasarana aset tetap berupa tanah yang dimanfaatkan untuk perkantoran antara lain : 1)
Perkantoran di Jl. Ahmad Yani no 202 Surabaya seluas 40.800 m²; yang terdiri dari kantor utama, halaman parkir, asrama, Rumah Sakit Hewan, perumahan dinas, dan kantor UPTD Inseminasi Buatan.
2)
UPTD PT dan HMT di Batu seluas 130.090 m²;
3)
UPTD PT dan HMT di Singosari Malang seluas 8.314 m²;
4)
UPTD PT dan HMT di Tuban 4.910 m²;
5)
UPTD PT dan HMT di Kediri seluas 55.820 m²;
6)
UPTD PT dan HMT di Jember seluas 60.802 m²;
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
I-8
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 7)
UPTD PT dan HMT di Magetan seluas 51.750 m²;
8)
UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan di Malang seluas 12.606 m²
9)
UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan di Tuban seluas 12.770 m²
10)
UPTD Pembibitan dan Kesehatan Hewan di Pamekasan seluas 3.807 m²
1.5. PEMBIAYAAN Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2013 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sejumlah Rp. 215.122.302.000,00 dan APBN Tahun 2013 sejumlah Rp. 122.662.273.000,00. 1.6. PERAN STRATEGIS DINAS PETERNAKAN Usaha peternakan berperan penting dalam penyediaan pangan protein hewani, terutama daging, telur, dan susu. Protein hewani bermanfaat sebagai sumber energi dalam beraktifitas, pertumbuhan sel dan jaringan serta cadangan energi tubuh. Hingga kini pemenuhan protein hewani tidak dapat digantikan dengan zat yang lain. Jumlah konsumsi protein hewani selama ini dinilai masih kurang dari nilai konsumsi protein hewani standar Pola Pangan Harapan (PPH). Tingkat konsumsi protein hewani di Indonesia hanya 4,7 gr/orang/hari. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina yang rata-rata 10 gr/orang/hari. Dengan demikian usaha peternakan masih berpotensi untuk dikembangkan. Subsektor Peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian, yaitu mencakup perunggasan (misalnya ayam dan itik), ruminansia kecil (misalnya kambing dan domba) dan ruminansia besar (misalnya sapi dan kerbau). Disamping itu, juga termasuk produk turunannya seperti susu dan telur. Subsektor peternakan Provinsi Jawa Timur cukup berpengaruh secara nasional. Pada tahun 2013, populasi sapi potong Jawa Timur mencapai 28,30% dari populasi nasional. Sapi potong Jawa Timur diekspor ke beberapa Provinsi lain, seperti DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan. Produksi hasil peternakan Jawa Timur juga menjadi andalan di tingkat nasional. Produksi susu segar di Jawa Timur mencapai 980 ton/hari dimana pada tahun 2013 mencapai 424.857 ton atau setara dengan 49,45% dari total produksi nasional; produksi telur 19,67% dari produksi telur nasional; dan produksi daging 12,9% dari produksi nasional. Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tidak hanya menjamin ketersediaan produksi hasil ternak tapi juga menjamin standar mutu produk hasil ternak yang aman, sehat, utuh dan halal. Undang-undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa semua pemotongan hewan ternak harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan. Hal ini untuk menjamin standar mutu aman, sehat, utuh dan halal tersebut. Karena itu Rumah Potong Hewan juga harus memenuhi standarisasi Nomor Kontrol Veteriner. Saat ini dari 134 RPH Ruminansia di Jawa Timur masih sedikit atau baru 6 RPH yang ber-NKV.
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
I-9
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai penerbit NKV sangat berkepentingan agar semua RPH di Jawa Timur dapat memenuhi standar tersebut. Kendala pembangunan peternakan saat ini adalah kapasitas sumber daya manusia yang terbatas (kebanyakan bukan pekerjaan utama tetapi merupakan pendukung sektor pertanian) dan teknologi. Masyarakat peternak perlu difasilitasi dan dibina dalam upaya meningkatkan kualitas budidaya, pemberian nilai tambah komoditas peternakan, dan diversifikasi produk yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk peternakan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak. Kendala lain adalah masih banyak beredar produk hasil peternakan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan serta ancaman kematian ternak karena penyakit hewan menular. Peran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sangat strategis karena merupakan motor penggerak dan koordinator pembangunan peternakan di Jawa Timur. Intervensi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai unsur pemerintah adalah dari sisi regulator dan pengawasan. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan dalam rangka mempertahankan Jawa Timur sebagai barometer peternakan nasional antara lain : 1. Penerbitan PERDA no 3 Tahun 2012 mengenai larangan pemotongan ternak ruminansia betina produktif dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan kuantitas bibit ternak yang pada akhirnya berpengaruh terhadap populasi. 2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 524/8838/023/2010 tanggal 30 Juni 2010 mengenai larangan pemasukan dan peredaran sapi, daging, dan jerohan impor sehingga diharapkan tidak ada lagi produk peternakan impor masuk ke Jawa Timur. 3. Surat Edaran Kepala Dinas Peternakan Nomor 524.3/7306/115.02/2012 mengenai pembatasan pengeluaran ternak sapi dari Provinsi Jawa Timur untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran ternak sapi serta pemenuhan kebutuhan ternak untuk masyarakat di Jawa Timur.
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
I-10
