Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

RINGKASAN EKSEKUTIF

R

encana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 yang telah disusun oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam tahun 2010-2014. Sebagaimana visi BPKP, visi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 adalah menjadi Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Berpijak pada visi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014. Untuk mewujudkan visi, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai empat misi, yaitu (1) menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN; (2) membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (3) mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; serta (4) menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah. Dalam mencapai visi dan misi, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan enam tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014, yaitu (1) meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara; (2) meningkatnya tata pemerintahan yang baik; (3) terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara; (4) tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (5) meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; dan (6) terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah. Untuk mencapai tujuan strategis, dalam tahun 2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah merumuskan delapan sasaran strategis sebagai tindak lanjut atas surat Menteri PAN dan RB Nomor : B/3293/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November 2012 tentang hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKP. Perumusan sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis. Ringkasan Eksekutif

ii


Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2013 untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 merupakan kontribusi dari capaian 3 (tiga) program yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara – BPKP. Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 secara ringkas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 1.1 Capaian Sasaran Strategis No

Capaian Sasaran

Sasaran Strategis

1.

Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD

Tercapai 120%

2.

Terselenggaranya optimalisasi penerimaan negara sebesar

Tercapai 100%

87,50% 3.

Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% IPD dan BUMN/BUMD

4.

terselenggaranaya

GG

pada

Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD

dalam

upaya

pencegahan

Tercapai 120%

75% Tercapai 120%

dan

pemberantasan korupsi menjadi 80% 5.

Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

Tercapai 83,33%

6.

Meningkatnya

Tercapai 71,43%

kapasitas

aparat

pengawasan

intern

pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% 7.

Pemda Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar

Tercapai 104%

90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% 8.

Terselenggaranya 100% sistem dukungan

pengambilan

Tercapai 100%

keputusan bagi pimpinan

Pengukuran capaian sasaran strategis dilakukan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) yang merepresentasikan peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 11 IKU dominan (yang paling mempengaruhi capaian sasaran strategis) dari 35 IKU yang telah ditetapkan dalam Tapkin Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013. Pengukuran dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang tidak mencapai target. Realisasi capaian delapan sasaran strategis tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

iii


1. Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD Ada dua IKU dominan yang merepresentasikan capaian sasaran strategis ini. Realisasi tahun 2013 adalah sebagai berikut : a. Persentase IPP yang mendapatkan pendampingan penyusunan laporan keuangan. Dalam tahun 2013 jumlah IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan sebanyak 32 IPP tingkat wilayah (UAW) atau tercapai maksimal sebesar 120% dari 12 IPP tingkat wilayah (UAW) di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditargetkan dalam tahun 2013. b. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP. Dalam tahun 2013 jumlah IPD yang laporan keuangannya mendapat opini minimal WDP sebanyak 12 pemda atau 100% dari 12 pemda yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Terselenggaranya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50% Capaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh IKU dominan berupa “Persentase temuan hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti”. Pada tahun 2013 terdapat 19 saran/rekomendasi hasil audit operasional PNBP yang telah ditindaklanjuti atau 90% dari jumlah saran/rekomendasi, capaian IKU ini sebesar 100% dari target sebesar 90%. 3. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD Keberhasilan sasaran strategis ini diindikasikan oleh pencapaian dua IKU dominan yaitu “Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai SPM” dan “Persentase BUMN/BUMD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI”. Dari hasil audit pelayanan tahun 2013, jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai SPM sebanyak 4 IPD atau 100% dari 4 IPD yang diaudit. Dibandingkan targetnya, maka IKU ini tercapai maksimal sebesar 120%. Sementara itu, jumlah BUMN/BUMD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI sebanyak 13 BUMN/BUMD atau tercapai 163% dari target. Sehingga IKU ini tercapai maksimal sebesar 120% dari target yang ditetapkan. 4. Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/D dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi sebesar 80% Pencapaian sasaran strategis ini diindikasikan oleh capaian IKU dominan berupa “Kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi program anti korupsi”. Dalam tahun 2013 telah dilaksanakan sosialisasi program anti korupsi kepada 21 kelompok masyarakat atau tercapai maksimal sebesar 120% dari target, sehingga capaian IKU adalah 120%.

Ringkasan Eksekutif

iv


5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Sasaran strategis ini dindikasikan oleh IKU dominan berupa “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008”. Capaian IKU diukur berdasarkan jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP sebanyak 6 Pemda atau 50% dari jumlah seluruh Pemda sebanyak 12 Pemda. Dibandingkan target sebesar 60% maka capaian IKU sebesar 83,33%. 6. Meningkatnya kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda Satu-satunya IKU yang mengindikasikan capaian sasaran strategis ini adalah “Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA” yang diukur dengan jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA sebanyak enam Pemda atau 50% dari jumlah Pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebanyak dua belas Pemda. Dengan target 60%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 71,43%. 7. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan pengelolaan keuangan sebesar 100%

sebesar 90% dan kualitas

Dua IKU dominan yang menunjukkan capaian sasaran strategis ini terdiri dari “Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisir” dan “Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan SAP”. IKU dominan pertama diukur dari jumlah rencana pengawasan yang terealisasi dibandingkan dengan rencana pengawasan yang ditetapkan. Jumlah rencana pengawasan tahun 2013 yang terealisasi sebanyak 331 PP atau 97,06% dari rencananya sebanyak 341 PP. Dengan target 90%, maka capaian IKU adalah sebesar 107,84%. IKU dominan kedua diukur berdasarkan hasil reviu Inspektorat terhadap laporan keuangan perwakilan, dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan, dan 80% apabila ada catatan. Hasil reviu atas laporan keuangan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 tidak terdapat catatan dari Inspektorat, sehingga tercapai 100%. Dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka IKU ini tercapai sebesar 100%. 8. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan IKU ini diukur dari jumlah sistem informasi yang telah dimanfaatkan secara efektif oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dibandingkan dengan jumlah sistem informasi yang telah dikembangkan oleh BPKP. Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak sepuluh sistem informasi telah dimanfaatkan secara efektif oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atau mencapai 100% dari target. Selain pencapaian sasaran strategis tersebut, prestasi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tahun 2013 adalah menjadi juara kedua lomba kehumasan BPKP tahun 2013 dengan memperoleh tiga kategori juara yaitu sebagai juara terbaik 1

Ringkasan Eksekutif

v


kategori majalah internal, juara terbaik 1 kategori pengelola daily news, dan juara terbaik 3 kategori pengelolaan website. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencapai sasaran strategis tahun 2013 menggunakan dana sebesar Rp18.426.886.112,00 atau 98,61% dari anggaran sebesar Rp18.685.873.700,00. Sebagian besar sasaran strategis tahun 2013 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan dalam mencapai target kinerja didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut: a. Komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholders. b. Kapabilitas, komitmen dan dedikasi dari pegawai dalam melaksanakan tugas. c. Suasana kerja yang kondusif dengan sikap kebersamaan yang telah tumbuh dengan baik diantara pegawai. d. Kerjasama yang baik dari instansi Pemerintah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta stakeholder lainnya. Namun demikian, masih terdapat beberapa sasaran strategis dan IKU yang masih belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dan kerja yang lebih keras lagi untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis di masa yang akan datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran personil Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja di masa yang akan datang. Sebagai upaya peningkatan kinerja tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut: a.

Melakukan evaluasi internal secara periodik mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil langkah-langkah riil untuk menyelesaikan permasalahan yang dijumpai.

b. Mengembangkan manajemen perubahan dan memantapkan sinergitas Reformasi Birokrasi, SPIP, dan Budaya Kerja terutama berkaitan dengan penyempurnaan proses bisnis agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif serta terwujudnya pengendalian risiko strategis dan risiko operasional. c.

Meningkatkan kapasitas SDM melalui pemantapan pengembangan knowledge based management dalam berbagai aspek sehingga diharapkan lebih responsif dalam melaksanakan tugas-tugas teknis (audit dan non audit) maupun non teknis (penunjang).

Ringkasan Eksekutif

vi


DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar

i

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

vii

BAB I Pendahuluan

1

A.

Latar Belakang

1

B.

Tugas dan Fungsi

1

C.

Aspek Strategis

2

D.

Kegiatan dan Layanan Produk

3

E.

Struktur Organisasi dan Sumber Daya

4

F.

Sistematika Penyajian

6

BAB II Rencana dan Perjanjian Kinerja A.

Rencana Strategis 2010-2014

B.

Perjanjian Kinerja Tahun 2013

Bab III Akuntabilitas Kinerja

8 8 20 24

A.

Capaian Kinerja

24

B.

Analisis Capaian Kinerja

26

Sasaran Strategis 1

27

Sasaran Strategis 2

33

Sasaran Strategis 3

35

Sasaran Strategis 4

37

Sasaran Strategis 5

43

Sasaran Strategis 6

46

Sasaran Strategis 7

48

Sasaran Strategis 8

58

Bab IV Penutup

60

Lampiran : 1.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013

2.

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2013 dengan Tahun 2012 dan Target Tahun 2014 Opini BPK atas LKPD Tahun 2012

3. 4. 5. 6.

Daftar Isi

Capaian Kinerja BUMD Tahun Buku 2012 Capaian Indikator Kinerja Output Tahun 2013 Perbandingan Realisasi Tahun 2013 dengan Tahun 2012 dan Target Tahun 2014

vii


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

L

aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Daerah Istimewa

Yogyakarta

Tahun

2013

merupakan

wujud

pertanggungjawaban

pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013 guna mewujudkan sasaran

strategis yang ditetapkan. LAKIP Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP.

B. TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,

Perwakilan

melaksanakan

pengawasan

BPKP

Daerah

keuangan

Istimewa

dan

Yogyakarta

pembangunan

serta

mempunyai

tugas

penyelenggaraan

akuntabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan. 2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dan pengurusan barang milik/kekayaan negara. 3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah. 4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan atau lintas departemen/lembaga/wilayah. 5. Memberikan sosialisasi dan asistensi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan

good governance.

Bab I Pendahuluan

1


6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 7. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan. 8. Memberikan sosialisasi dan asistensi pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan SPIP. 9. Memberikan sosialisasi dan asistensi pada instansi pemerintah pusat/ pemerintah daerah, BUMD dan BUMN dalam rangka penyusunan laporan keuangan. 10. Memberikan sosialisasi dan asistensi penerapan Badan Layanan Umum (BLU). 11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

C. ASPEK STRATEGIS 1. Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 61 Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012, wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta disamping meliputi 6 Pemerintah Daerah di wilayah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, juga meliputi 6 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Klaten, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap. 2. Peran Strategis Perwakilan BPKP Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mendukung pemerintah dalam meningkatkan fungsinya untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Untuk mendukung berjalannya fungsi negara/pemerintah tersebut, maka Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memposisikan diri untuk lebih memfokuskan dalam memberikan analisis-analisis kebijakan publik baik yang bersifat makro (lingkup nasional) maupun yang bersifat mikro (kewilayahan), memberikan dukungan sesuai keahlian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan check and

balance atas pelaksanaan program pemerintah. Hal ini perlu dilakukan karena proses suatu pelayanan publik dimulai dari bagaimana pemerintah mendesain, menetapkan, mengimplementasikan dan mencapai hasil dari kebijakan tersebut.

Bab I Pendahuluan

2


Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung fungsi dan peran negara dalam memberikan pelayanan publik membutuhkan adanya peningkatan pemahaman dari pejabat fungsional auditor mengenai konsep pelayanan publik. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, negara/pemerintah membutuhkan informasiinformasi yang dapat membantu dalam mendesain, menetapkan, mengimplementasikan dan meningkatkan hasil kinerja kebijakannya. Oleh karena itu, setiap pejabat fungsional auditor harus memfokuskan diri pada pemahaman dan penguasaan atas pelayanan publik, harus mampu melakukan analisis kebijakan, harus mampu menjadi agen perubahan (agent of change) dari setiap perkembangan pelayanan publik, harus mampu menjalankan peran sebagai konsultan untuk membantu setiap instansi pemerintah dalam menerapkan SPIP sebagai bagian integral dalam proses pelayanan publik, dan tetap menjalankan peran sebagai auditor untuk mengefektifkan fungsi check and balance. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian organisasi BPKP berperan penting dalam mendukung BPKP mencapai visinya sebagai “Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas.” BPKP sebagai auditor presiden yang bersifat proaktif merupakan resultan dari daya antisipasi, responsi, dan persuasi untuk menciptakan iklim kerja partisipatoris yang tentunya akan menjadi kunci bagi peningkatan peran BPKP. Untuk mencapai visi tersebut, BPKP perlu mengerahkan seluruh sumber daya yang ada yaitu sumber daya manusia (SDM), dana, sarana dan prasarana secara optimal, efisien dan efektif. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib meningkatkan peran dalam mendukung BPKP melaksanakan misinya untuk mencapai visi yang dicita-citakan.

D. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kegiatan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP dengan produk layanan meliputi: 1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektor 2. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara 3. Pengawasan atas penugasan presiden

Bab I Pendahuluan

3


4. Pendampingan Reviu LKPP/LKPD 5. Pengawasan penerimaan negara 6. Pengawasan PHLN 7. Assessment, Evaluasi GCG, KPI, Manajemen Risiko 8. Pengawasan Investigatif 9. Bimbingan teknis dan pengembangan sistem pelaporan keuangan 10. Sosialisasi SPIP 11. Diklat SPIP 12. Bimbingan teknis SPIP

E. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA 1. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah Perwakilan BPKP yang berkedudukan di Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perwakilan membawahi :  Bagian Tata Usaha  Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat  Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah  Bidang Akuntan Negara  Bidang Investigasi 2. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia yang tersedia per 31 Desember 2013 sebanyak 146 orang, berdasarkan jenis jabatannya dapat dirinci sebagai berikut: Jenis Jabatan

Jumlah

Struktural

10 orang

Fungsional Auditor

96 orang

Fungsional Arsiparis

- orang

Fungsional Analis Kepegawaian

1 orang

Bab I Pendahuluan

4


Jenis Jabatan

Jumlah

Fungsional Umum

37 orang

Pranata Komputer

2 orang Total

146 orang

Berdasarkan jenjang pendidikan, dari jumlah pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut: Jenjang Pendidikan

Jumlah

Pasca Sarjana

9 orang

Sarjana/Diploma IV

64 orang

Diploma III

46 orang

Diploma I

- orang

SLTA

25 orang

SLTP

1 orang

SD

2 orang Total

146 orang

Dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2012 sebanyak 152 orang, jumlah pegawai per 31 Desember 2013 berkurang sebanyak 6 orang disebabkan adanya pegawai

yang

pensiun

selama

tahun

2013

sebanyak

10

orang,

mutasi

keluar/dipindahkan ke unit lain sebanyak 19 orang, dan mutasi masuk dari unit lain sebanyak 22 orang, serta aktif kembali sebagai PNS sebanyak 1 orang. 3. Sumber Daya Keuangan Pelaksanaan kegiatan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2013 dibiayai dari DIPA Tahun 2013 dan dari dana yang disediakan oleh pihak ketiga. Jumlah anggaran selama tahun 2013 seluruhnya sebesar Rp18.685.873.700,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp18.426.886.112,00 atau 98,61% dari anggaran. Rincian anggaran dan realisasi keuangan tersebut nampak dalam tabel berikut:

Bab I Pendahuluan

5


Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

Bagian Anggaran BPKP (DIPA)

17.500.000.000,00

17.240.992.412,00

Di luar Bagian Anggaran BPKP

1.185.873.700,00

URAIAN

Jumlah

% 98,51

1.185.873.700,00 100,00

18.685.873.700,00

18.426.886.112,00

98,61

4. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2013 sebagai berikut :

NO

Per 31 Des 2013 (Rp)

URAIAN

1 Tanah

% Naik/ (Turun)

Per 31 Des 2012 (Rp)

30.030.260.000

30.030.260.000

2 Peralatan dan Mesin

11.845.907.374,00

11.620.041.272

1,94

3 Gedung dan Bangunan

20.970.330.188,00

20.448.905.888

2,54

141.001.981

141.001.981

-

-

-

-

(15.455.522.388,00)

-

-

4 Aset tetap lainnya 5 Konstruksi Dlm Pengerjaan 6 Akum Penyusutan Jumlah

47.531.522.388,00

-

62.240.209.141 (23,57)

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 terdiri dari empat bab. Bab I Pendahuluan memuat informasi tentang latar belakang penyusunan LAKIP/’, tugas dan fungsi, aspek strategis, gambaran kegiatan dan produk layanan, serta struktur organisasi dan sumber daya. Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang Rencana Strategis tahun 2010 - 2014 dan perjanjian kinerja. Dalam uraian tentang rencana strategis dijelaskan Bab I Pendahuluan

6


tentang pernyataan visi, misi, tujuan strategis, indikator kinerja utama, serta program dan kegiatan. Bab III Akuntabilitas Kinerja menguraikan capaian kinerja setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama beserta analisisnya. Dalam uraian analisis capaian kinerja dijelaskan mengenai gambaran umum setiap indikator kinerja utama, realisasi capaian, hambatan tidak tercapainya atau dukungan tercapainya target, perbandingan realisasi indikator kinerja utama tahun 2013 dengan tahun 2012, dan perbandingan realisasi indikator kinerja utama tahun 2013 dengan target indikator kinerja utama pada akhir periode Renstra tahun 2014.

Bab I Pendahuluan

7


BAB II RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA

S

ebagai salah satu unit kerja BPKP yang berada di daerah, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan program-program yang ditetapkan oleh BPKP. Program pada Renstra BPKP periode 2010-1014 telah diselaraskan dengan program

yang direstrukturisasi oleh Bappenas. Berdasarkan restrukturisasi program tersebut, program-program BPKP meliputi satu program teknis yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan dua program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP, serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP. Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPKP melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis, serta merekonstruksi Indikator Kinerja Utama. Hal yang sama juga dilakukan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga sejak tahun 2012 dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis. Perubahan tersebut sekaligus menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, c.q. BPKP, tanggal 30 November 2012. Sasaran dalam Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014 dimodifikasi dengan menambah secara implisit jumlah anggaran dalam perspektif masing-masing indikator sasaran strategis dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

A. RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 Penyusunan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-KL Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

8


merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah. Gambaran singkat Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1. Visi : Auditor

Presiden

yang

responsif,

interaktif

dan

terpercaya

untuk

mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas Visi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Auditor Presiden merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian diharapkan informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh Auditor Presiden bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi. Auditor Presiden yang responsif mengandung makna bahwa dalam menjalankan perannya, Auditor Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di wilayah kerjanya dan segera memberikan respon/ masukan kepada pengambil kebijakan. Bersifat interaktif yang mengandung makna bahwa Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memperhatikan/ mendengarkan kepentingan/ kebutuhan stakeholders di wilayah kerjanya. Dengan pengertian tersebut maka komunikasi antara Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan stakeholders haruslah selalu terjalin dengan baik dan efektif. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta harus membuka saluran-saluran komunikasi yang efektif, menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP lain dalam menjalankan perannya di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Sifat interaktif ini mendorong perlunya kemampuan dan kompetensi yang tinggi bagi para auditor Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berperan sebagai guru,

expert, maupun tempat bertanya yang dapat diandalkan di bidang pengawasan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

9


Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyatakan dalam visinya sebagai Auditor Presiden yang terpercaya, yang berarti Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki integritas yang tinggi yang didukung profesionalisme yang tinggi sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas dan bermanfaat bagi shareholders dan stakeholders di wilayah kerjanya. Prinsip akuntabilitas keuangan negara menghendaki bahwa proses pengambilan keputusan atau kinerja keuangan negara dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan negara tersebut harus dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya (traceableness) dan dapat diterima secara logis (reasonableness). Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Auditor Presiden, berperan membantu pengawasan dalam bidang keuangan negara di wilayah kerjanya agar akuntabilitas Presiden dapat memuaskan seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban keuangan negara harus dapat diandalkan, mengungkapkan secara terbuka informasi yang material dan relevan serta berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait. Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara. 2. Misi Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP. Misi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut : a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. b. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah.


10


Misi pertama berkaitan dengan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Auditor Presiden yang melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan enam kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sekaligus menegaskan bahwa misi ini dilakukan untuk membantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN. Inti misi ini terkait dengan kegiatan pengawasan intern pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance dan consulting. Dengan peran tersebut, fungsi utama Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah memberikan umpan balik (feedback) sebagai bahan masukan bagi Presiden/ Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan pengelolaan keuangan negara di wilayah kerjanya dan memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya. Dalam misi pertama ini juga tercakup kegiatan dalam rangka membantu aparat penegak hukum dan pemerintah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencegah dan mengurangi KKN, yang dilakukan dalam bentuk pengawasan investigatif, pemberian keterangan ahli, dan perhitungan kerugian negara. Misi kedua berkaitan dengan peran BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memperkuat dan menunjang efektivitas SPI atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP, Itjen Kementerian, Inspektorat, Inspektorat Kabupaten/Kota. Selain itu, untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI juga dilakukan pembinaan penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap seluruh instansi pemerintah ini diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden. Akuntabilitas kinerja Presiden merupakan suatu kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah, sehingga perlu juga dipastikan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

11


Misi ketiga adalah misi pengimbang bahwa kinerja yang berorientasi ke luar tak mungkin terwujud tanpa adanya proses kerja internal yang baik maupun proses kerja sesama APIP yang sinergis. Dengan adanya proses kerja sesama APIP yang sinergis diharapkan akan menghasilkan kinerja APIP yang maksimal. Hal ini merupakan jawaban atas arahan Presiden akan perwujudan pengawasan yang terpadu, terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, dan berorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misi keempat merupakan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Auditor Presiden dalam rangka membangun sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems) atau yang dikenal sebagai PASs. PASs adalah alat kendali (control) bagi Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan keuangan negara di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbasis web, on-line, dengan data yang sedapat mungkin real-time, yang menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentang implementasi akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekati real-time sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat perbedaan antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu. 3. Tujuan Strategis Penetapan tujuan organisasi merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan-tujuan strategis dikaitkan dengan misinya adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara b. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik c. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara d. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah e. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten


12


f. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah. 4. Sasaran Strategis Sasaran Strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang periode capaiannya lebih pendek yaitu paling lama satu tahun. Adapun sasaran strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD; b. Tercapainya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50%; c. Terselenggaranya

Standar

Pelayanan

Minimal

(SPM)

pada

60%

IPD

dan

terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD; d. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%; e. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda; f. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda; g. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%; dan h. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan. Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1. 5. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. IKU Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta diletakkan pada perspektif manfaat, baik yang bersifat

outward looking maupun inward looking. Perspektif pertama, outward looking yaitu perpektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal. Sedangkan perspektif kedua, inward

looking yaitu perspektif manfaat bagi stakeholders internal BPKP. Penetapan indikator kinerja utama dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator kinerja


13


utama digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output). Tabel 2.1. di bawah ini menyajikan indikator-indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014. Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Tujuan Strategis 1.

Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara

Sasaran Strategis 1.

Uraian Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya Persentase IPP yang mendapat kualitas 95% pendampingan penyusunan LKKL dan 95% Laporan Keuangan LKPD Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

Target 2013 90

100

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

100

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke BPKP Pusat

100

Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke BPKP Pusat

100

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh

90

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

50

Persentase temuan hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

90

Persentase laporan pengawasan BUN yang disampaikan tepat waktu

90

stakeholders

2. Tercapainya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50%


14


Tujuan Strategis 2.

3.

Meningkatnya tata pemerintahan yang baik

Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara


1.

Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%



Target 2013

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal

60

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI

100

Persentase BUMD dilakukan audit kinerja

100

yang

Kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi Program Anti Korupsi

9

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/ BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisai/DA/asistensi/evaluasi FCP

8

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/ BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

1

Persentase pelaksanaan penugasan audit HKP, Eskalasi, dan Klaim

90

Persentase pelaksanaan audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli

90

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang

80

Persentase keinvestigasian standar

laporan yang sesuai

100

Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat

100

15


Tujuan Strategis 4.

5.

Terciptanya efektivitas penyelenggara an SPIP

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten


1.


Target 2013

Meningkatnya Persentase Pemda yang kualitas menyelenggarakan SPIP sesuai penerapan SPIP di PP Nomor 60 Tahun 2008 70% K/L/Pemda Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008

60

Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

8

Meningkatnya Persentase Pemda yang kapasitas aparat dilakukan asistensi penerapan pengawasan JFA intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda

70

2. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%


6

Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisasi

90

Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan SAP

100

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap layanan kepegawaian

7,40

Persentase Pagu Dana yang tidak diblokir dalam DIPA

100

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

7,40

Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta di media massa

24

Persentase pemanfaatan asset

100

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap

7,40

16


Tujuan Strategis

Sasaran Strategis


Target 2013

layanan sarpras Persentase tindak rekomendasi hasil Inspektorat

6.

Terselenggaran 1. ya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/peme rintah

lanjut audit

100

Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP

9

Terselenggaranya Jumlah sistem informasi yang 100% sistem dimanfaatkan secara efektif dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

10

6. Program dan Kegiatan Kebijakan dan program serta kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Kebijakan dan program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan domain BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang meliputi 4 C yaitu Capacity Building (expertise), Current Issues, Clearing

House, dan Check and Balance. Penyusunan program dan kegiatan Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta 2010-2014 mengacu kepada program dan kegiatan Renstra BPKP 2010-2014 yang berpedoman pada kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang diterapkan dalam penyusunan RPJMN tahun 2010-2014. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Terdapat dua jenis program, yaitu program teknis dan program generik. Program teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

17


kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa organisasi eselon I A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas dan Renstra BPKP 2010-2014, Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta 20102014 berisi tiga program sebagai berikut: 1. Program Teknis : Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan anggaran sebesar Rp3.745.746.000,00. 2. Program Generik a.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP dengan anggaran sebesar Rp13.070.946.000,00.

b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP dengan anggaran sebesar Rp683.308.000,00. Dari ketiga program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan. Kegiatan

merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon 2 yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mendukung pencapaian

sasaran strategis tahun 2013 disajikan dalam Tabel 2.2. Tabel 2.2. Program, Sasaran Strategis, dan Kegiatan Program 1.

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan


Kegiatan

Meningkatnya Pendampingan reviu terhadap LKKL/LKPD kualitas 95% Pendampingan penyusunan LKKL/LKPD LKKL dan 95% Sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis LKPD penyusunan APBD, asistensi SAKD, dan asistensi SIMDA pada Pemda


Audit keuangan proyek PHLN 18


Program

Sasaran Strategis

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Kegiatan Audit kinerja PPIP Quality Assurance pelaksananaan Audit PNPM Mandiri Evaluasi Penyerapan Anggaran Verifikasi lokasi dan alokasi dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil audit BPK RI Pendampingan penyusunan LK BUMD

2. Tercapainya Audit PNBP optimalisasi penerimaan negara sebesar Evaluasi penyerapan anggaran 87,50% 3. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

Supervisi/pengamatan publik

atas

pelayanan

Audit kinerja pelayanan Bimtek SAK ETAP pada PDAM Asistensi implementasi SIA pada PDAM Penyusunan profil BUMD

4. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%

Sosialisasi Program Anti Korupsi Sosialisasi/asistensi FCP Audit Investigatif Audit Perhitungan Negara

Kerugian

Keuangan

Pemberian Keterangan Ahli Kajian peraturan yang berpotensi TPK Audit penyesuaian harga dan klaim Penyelesaian hambatan pembangunan

5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda 2.

Program Dukungan

Sosialisai SPIP Bimtek perbaikan pelaksanaan SPIP Monitoring perbaikan pelaksanaan SPIP Pendampingan riviu pelaksanaan SPIP

6. Meningkatnya Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA kapasitas aparat


19


Program

Sasaran Strategis

Manajemen dan pengawasan Pelaksanaan intern Tugas Teknis pemerintah yang Lainnya BPKP profesional dan dan Program kompeten pada Peningkatan 80% Pemda Sarana dan 7. Meningkatnya Prasarana efektivitas Aparatur Negara perencanaan BPKP pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%

Kegiatan Sosialisasi dan bimtek penerapan APIP Evaluasi penerapan tata kelola APIP

Penyusunan rencana dan laporan hasil pengawasan Pengelolaan kepegawaian Pengelolaan anggaran akuntansi pemerintah

dan

sistem

Pengelolaan sarana dan prasarana

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Penetapan Kinerja (Tapkin) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja (Tapkin) dimanfaatkan oleh setiap pimpinan BPKP untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi. Penetapan kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Dokumen Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yang memuat 35 indikator kinerja utama tahun 2013 adalah sebagai berikut:


20


Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Sasaran Strategis

Satuan

Target

Meningkatnya Persentase IPP yang mendapat kualitas 95% pendampingan penyusunan Laporan LKKL dan 95% Keuangan LKPD Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

90

%

100

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

%

100

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke BPKP Pusat

%

100

Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke BPKP Pusat

%

100

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

%

90


%

50

2. Tercapainya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50%

Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

%

90

Persentase laporan pengawasan BUN yang disampaikan tepat waktu

%

90

3. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal

%

60


%

100

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

%

100

Pokmas

9

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD IPP/IPD/ berisiko fraud yang mendapatkan BUMD/ sosialisai/DA/asistensi/evaluasi FCP BLUD

8

Jumlah

1

1.

4. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan


Kelompok masyarakat yang sosialisasi Program Anti Korupsi

mendapat

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD IPP/IPD/


21


Sasaran Strategis


Satuan

pemberantasan yang dilakukan kajian peraturan yang korupsi menjadi berpotensi TPK 80% Persentase pelaksanaan penugasan audit HKP, Eskalasi, dan Klaim

Target

BUMD/ BLUD %

90

Persentase pelaksanaan audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli

%

90

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang

%

80

Persentase laporan sesuai standar

yang

%

100

pengaduan

%

100

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

%

60

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008

Pemda

6


Pemda

8

6. Meningkatnya Persentase Pemda yang dilakukan asistensi kapasitas aparat penerapan JFA pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda

%

70

7. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%

Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisasi

%

90

Persentase kesesuaian laporan Perwakilan BPKP Daerah Yogyakarta dengan SAP

%

100

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap layanan kepegawaian

Skala Likert 1 sd 10

7,40

Persentase Pagu Dana yang tidak diblokir dalam DIPA

%

100

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atas pencairan

Skala Likert

7,40

Persentase masyarakat 5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda

hasil


keinvestigasian telaahan

keuangan Istimewa

22


Sasaran Strategis

Uraian Indikator Kinerja Utama anggaran yang diajukan sesuai prosedur Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta di media massa

Satuan

Target

1 sd 10 Kali

24

%

100

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap layanan sarpras


7,40

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat

%

100


Instansi

9

8. Terselenggaranya Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan 100% sistem secara efektif dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

Sistem

10



23


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA

A

kuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 diketahui berdasarkan hasil dari pengukuran capaian kinerja. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2013. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan memilih Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dominan. IKU dominan tersebut dinilai signifikan bagi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis secara langsung. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap capaian yang di bawah target untuk mengetahui faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada tahun 2014 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement). Untuk menghindari distorsi perhitungan, pengukuran capaian sasaran strategis dihitung berdasarkan jumlah IKU dominan yang tercapai dibagi dengan jumlah IKU dominan. Hasil pengukuran terhadap 35 IKU Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tampak pada Tabel 3.1 berikut ini. Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama No


Capaian

Satuan

Target

Realisasi

%

90

266,67

120

%

100

100

100

%

100

100

100

(%)

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Sasaran Strategis 1.1 : Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD 1

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

2

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

3

Persentase jumlah laporan keuangan proyek

PHLN yang

memperoleh opini dukungan Wajar


24

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 Capaian

No


Satuan

Target

Realisasi

4

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke

%

100

163,00

120,00

%

100

111,76

111,76

%

90

95,00

105,56

%

50

50,00

100,00

%

90

90,00

100,00

%

90

90,91

101,01

(%)

Pusat 5

Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat

6

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

7

Persentase

BUMD

yang

mendapat

pendampingan

penyelenggaraan akuntansi Sasaran Strategis 1.2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% 8


9

Persentase laporan pengawasan BUN disampaikan tepat waktu

Tujuan 2 : Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik Sasaran Strategis 2.1 : Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD 10

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar

%

60

100

120,00

%

100

163

120,00

%

100

100

100

Pelayanan Minimal 11


12


Tujuan Strategis 3 : Terciptanya Iklaim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara Sasaran Strategis 3.1 : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 13

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program

Pokmas

9

21

120,00

IPP/IPD/

8

10

120,00

1

6

120,00

%

90

100

111,11

Anti Korupsi 14

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD

berisiko

fraud

yang

mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

BUMD/ BLUD

15

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

IPP/IPD/ BUMD/ BLUD

16

Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

17

Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA

%

90

92,31

102,56

18

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi

%

80

28

35,00

berwenang 19

Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar

%

100

100

100

20


%

100

100

100

%

60

50

83,33

Pemda

6

12

120,00

Tujuan 4 : Terciptanya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sasaran Strategis 4.1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 21


22

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008


25

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 No


Satuan

Target

Realisasi

23

Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian

Pemda

8

12

Capaian (%) 120,00

Intern Tujuan 5 : Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Sasaran Strategis 5.1 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 24

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

%

70

50

71,43

Sasaran Strategis 5.2 : Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% 25

Persentase

jumlah

rencana

penugasan

pengawasan

yang

%

90

97,06

107,84

Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP

%

100

100

100

Skala

7,40

7,42

100,27

%

100

100

100

Skala

7,40

7,80

105,41

Kali

24

53

120,00

%

100

100

100

Skala

7,40

7,70

104,05

%

100

100

100

Instansi

9

10

111,11

terealisasi 26

dengan SAP 27

Persepsi

kepuasan

pegawai

perwakilan

terhadap

layanan

kepegawaian

likert 1 sd 10

28

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

29

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

likert 1 sd 10

30

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa

31


32

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras

likert 1 sd 10 33


34


Tujuan Strategis 6 : Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal Bagi Presiden/Pemerintah Sasaran Strategis 6.1 : Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan 35

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

Sistem

10

10

100

Uraian lebih lengkap tentang capaian kinerja sasaran strategis beserta realisasi anggarannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

B.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis,

khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Bab III Akuntabilitas Kinerja

26


Analisis tentang enam sasaran strategis yang ditetapkan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD Melalui sasaran strategis ini, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan berbagai upaya strategis yang dilaksanakan. Di antaranya dengan komunikasi yang intensif dengan para mitra kerja dalam rangka pelaksanaan pendampingan penyusunan atau reviu atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda. Outcome yang diharapkan adalah laporan keuangan dapat disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK RI minimal WDP. Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas laporan keuangan K/L/D. Bersama lima IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini. Tabel 3.2 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1 Kinerja No

1

Satu

Indikator Kinerja

an

Persentase IPP yang mendapat pendampingan Persentase IPD yang laporan keuangannya Persentase jumlah laporan keuangan proyek Persentase hasil pengawasan lintas sektoral Persentase hasil pengawasan atas permintaan Persentase hasil pengawasan atas permintaan

2014

Target 2014

95

280,70

%

100

100

0

100

100

%

100

100

0

100

100

%

88,24

163

74,76

95

171,58

%

92,86

111,76

18,90

95

117,64

%

52,00

95

43,00

95

100

%

55,56

50

(5,56)

75

66,67

presiden yang disampaikan ke Pusat

6

nan)

166,67

yang disampaikan ke Pusat

5

Kinerja

266,67

PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

4

/(Penuru

Capaian 2013 thd

100

memperoleh opini minimal WDP

3

2013

Target

%

penyusunan Laporan Keuangan

2

2012

Kenaikan

stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

7

Persentase

BUMD

yang

mendapat

pendampingan penyelenggaraan akuntansi

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 telah tercapai Bab III Akuntabilitas Kinerja

27


maksimal sebesar 120%. Secara keseluruhan, dengan tujuh IKU, rata-rata capaian sasaran 108,19%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : 1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta bertekad mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga. Hal tersebut ditunjukkan dengan menetapkan salah satu IKU dominan dalam mencapai sasaran strategis 1 berupa “Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan” dengan target sebesar 90%.” Penetapan IKU tersebut dimaksudkan agar dapat membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil pendampingan penyusunan laporan keuangan berkontribusi menentukan kualitas dari laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh BPK RI. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi vertikal tingkat wilayah (UAW) yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan target dalam PKPT. Dalam tahun 2013 jumlah IPP tingkat wilayah (UAW) yang mendapat pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan sebanyak 32 IPP atau tercapai maksimal sebesar 266,67% dari jumlah IPP yang ditargetkan di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 12 IPP. Jika dibandingkan dengan target sebesar 90%, maka IKU ini tercapai maksimal sebesar 120%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dan telah melampaui target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 95%. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKKL” dengan target tahun 2013 sebanyak 7 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 38 laporan atau tercapai maksimal sebesar 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp168.555.000,00 atau 94,40% dari anggarannya sebesar Rp178.555.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari dana DIPA sebesar Rp94.715.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp73.840.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 941 OH atau 270,40% dari rencananya sebanyak 348 OH. 2. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Sama halnya dengan laporan keuangan kementerian/lembaga, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga bertekad mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menetapkan IKU dominan kedua berupa “Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP”. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini Bab III Akuntabilitas Kinerja

28


minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam tahun 2013 jumlah IPD yang laporan keuangannya mendapat opini minimal WDP sebanyak 12 pemda atau 100% dari 12 pemda yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 100%. Peroleh opini LKPD di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tampak pada tabel 3.3 di bawah ini. Tabel 3.3 Perkembangan Opini LKPD No

Opini

1

Jumlah LKPD 2012

2011

Wajar Tanpa Pengecualian

6

3

2

Wajar Dengan Pengecualian

6

9

3

Tidak Wajar

-

-

4

Tidak Memberi Pendapat

-

-

Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012 dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD” dengan target tahun 2013 sebanyak 4 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 172 laporan atau tercapai maksimal sebesar 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp657.216.000,00 atau 101,55% dari anggarannya sebesar Rp647.216.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari dana DIPA sebesar Rp290.491.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp366.725.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 3.001 OH atau 1.163,18% dari rencananya sebanyak 258 OH. 3. Persentase jumlah laporan keuangan PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar IKU selanjutnya dalam mencapai sasaran strategis 1 berupa “Persentase jumlah laporan keuangan PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar” dengan target sebesar 100%. Keberhasilan IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh simpulan Wajar dengan jumlah laporan keuangan proyek PHLN. Pada tahun 2013 realisasi IKU ini sebanyak 50 laporan atau 100% dari seluruh laporan keuangan proyek PHLN. Jika dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 100%. Bab III Akuntabilitas Kinerja

29


Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012 dan memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN” dengan target tahun 2013 sebanyak 39 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 50 laporan atau tercapai maksimal yaitu 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp517.123.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp517.123.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari dana DIPA sebesar Rp314.931.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp202.192.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 1.794 OH atau 131,24% dari rencananya sebanyak 1.367 OH. 4. Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektoral yang Disampaikan ke BPKP Pusat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (2) memberikan mandat kepada BPKP untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Untuk melaksanakan mandat tersebut dan sekaligus mencapai sasaran strategis 1, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU berupa “Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektoral yang Disampaikan ke BPKP Pusat” dengan target sebesar 100%. IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektoral yang dikirim ke BPKP Pusat dengan jumlah target yang ditetapkan oleh BPKP Pusat. Pada tahun 2013, realisasi laporan hasil pengawasan lintas sektor yang diserahkan ke BPKP Pusat sebanyak 99 laporan atau 163% dibandingkan target sebanyak 35 laporan. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 100%, maka IKU ini tercapai maksimal sebesar 120%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan cukup signifikan dan telah melampaui target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 95%. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor” dengan target tahun 2013 sebanyak 35 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 99 laporan atau tercapai maksimal sebesar 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp747.862.000,00 atau 97,73% dari anggarannya sebesar Rp765.253.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari dana DIPA sebesar Rp547.426.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp200.436.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 2.553 OH atau 202,94% dari rencananya sebanyak 1.258 OH.


30


5. Persentasi Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke BPKP Pusat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (2) juga memberikan mandat kepada BPKP untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas permintaan Presiden. Dalam melaksanaan mandat tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU berupa “Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke BPKP Pusat” dengan target 100%. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah laporan yang dikirim ke BPKP Pusat dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh BPKP Pusat. Dalam tahun 2013 telah diterbitkan dan dikirim laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden sebanyak 19 laporan atau 111,76% dari target sebanyak 9 laporan. Dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka IKU ini tercapai adalah sebesar 111,76%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 95%. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden” dengan target tahun 2013 sebanyak 9 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 19 laporan atau tercapai maksimal sebesar 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp164.565.000,00 atau 96,54% dari anggarannya sebesar Rp170.466.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA dan menggunakan SDM sebanyak 588 OH atau 75,68% dari rencananya sebanyak 777 OH. 6. Persentasi Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders IKU lainnya dalam mencapai sasaran strategis 1 berupa “Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders” dengan target sebesar 90%. Pengukuran capaian IKU ini berupa persentase laporan yang disampaikan tepat waktu sesuai RPL dalam KM4. Dalam tahun 2013 telah diterbitkan laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden dan dikirim secara tepat waktu sebanyak 19 laporan atau 95% dari target sebanyak 20 laporan. Dibandingkan dengan target sebesar 90%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 105,56%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 95%. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders” dengan


31


target tahun 2013 sebanyak 1 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 20 laporan atau tercapai maksimal sebesar 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp45.372.000,00 atau 120,02% dari anggarannya sebesar Rp37.782.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari dana DIPA sebesar Rp39.830.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp5.542.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 173 OH atau 617,86% dari rencananya sebanyak 28 OH. 7. Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi Secara periodik, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD pada Pemerintah Daerah. Keterbatasan sumber daya pada sebagian besar BUMD, mendorong Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berperan aktif dalam pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Upaya pendampingan tersebut dianggap mendukung pencapaian sasaran strategis 1 dengan IKU “Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi”. IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi dengan jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja Perwakilan. Dalam tahun 2013 sebanyak 8 BUMD telah dilakukan pendampingan penyelenggaraan akuntansi atau 50% dari jumlah BUMD yang ada di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 16 BUMD. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 50%, maka capaian kinerja IKU ini tercapai 100%. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya secara aktif meningkatkan kualitas pelaporan keuangan BUMD di wilayah kerja Perwakilan. Hasilnya terlihat dari perolehan opini WTP atas Laporan Keuangan sebagian besar BUMD di wilayah kerja Perwakilan sebagaimana disajikan pada tabel 3.4 di bawah ini. Tabel 3.4 Perkembangan Opini LK BUMD No

Opini

1

Jumlah BUMD 2013

2012

Wajar Tanpa Pengecualian

14

15

2

Wajar Dengan Pengecualian

-

-

3

Tidak Wajar

-

-

4

Tidak Memberi Pendapat

-

-


32


Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami penurunan dan belum berhasil memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 75 %. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD” dengan target tahun 2012 sebanyak 12 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 29 laporan atau tercapai secara maksimal sebesar 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp197.983.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp197.983.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari dana DIPA sebesar Rp121.853.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp76.130.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 1.148 OH atau 83,31% dari rencananya sebanyak 1.378 OH.

Sasaran Strategis 2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah sebesar 87,50% Untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan efektif, pemerintah sangat membutuhkan dukungan dana yang cukup. Melalui sasaran strategis ini, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta turut mendorong peningkatan penerimaan negara/daerah. Upaya yang dilaksanakan berupa pendampingan OPAD pada pemerintah daerah dan audit operasional PNBP pada beberapa UPT PNBP. Sasaran strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan optimalisasi penerimaan negara/daerah. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.5 berikut ini. Tabel 3.5 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2 Kinerja No

1

Satu

Indikator Kinerja

Persentase

temuan

hasil

an pengawasan

2012

2013

Kenaikan

Target

/(Penuru

Kinerja

nan)

2014

Capaian 2012 thd Target 2014

%

85,71

90,00

4,29

90

100

%

89,87

90,91

1,04

95

95,69

optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

2

Persentase

laporan

pengawasan

disampaikan tepat waktu

BUN

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai 100%. Secara Bab III Akuntabilitas Kinerja

33


keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 2 sebesar 100,51%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : 8. Persentase Temuan Hasil Pengawasan Optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti IKU ini merupakan IKU dominan dalam mencapai sasaran strategis 2 yang diukur dengan membandingkan jumlah tindak lanjut atas saran/rekomendasi dengan jumlah saran/rekomendasi hasil audit OPN/OPAD. Dalam tahun 2013 sebanyak 19 saran/rekomendasi hasil pengawasan OPN/OPAD telah ditindaklanjuti atau 90% dari total saran/rekomendasi. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 90%, maka capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 90%. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara” dengan target tahun 2013 sebanyak 2 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 4 laporan atau tercapai secara maksimal sebesar 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp54.590.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp54.590.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 161 OH atau 277,59% dari rencananya sebanyak 58 OH. 9. Persentase laporan hasil pengawasan BUN disampaikan tepat waktu IKU lainnya dalam mencapai sasaran strategis 2 adalah “Persentase laporan hasil pengawasan BUN yang disampaikan tepat waktu”. Indikator tepat waktu dirasa penting untuk memberikan penekanan tentang nilai manfaat dari informasi yang disampaikan dalam laporan hasil pengawasan tergantung pada ketepatannya dalam penyampaian informasi kepada pihak-pihak berkepentingan. IKU ini diukur dengan membandingkan realisasi laporan hasil pengawasan BUN yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah jumlah laporan hasil pengawasan BUN. Dalam tahun 2013 realisasi laporan hasil pengawasan BUN yang disampaikan tepat waktu sebanyak 40 laporan atau 90,91% dari total realisasi laporan hasil pengawasan BUN sebanyak 44 laporan. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 90%, maka capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 101,01%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dan telah melampaui target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 95%. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan BUN” dengan target tahun 2013 sebanyak 80 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 158 laporan atau tercapai 197,50%. Bab III Akuntabilitas Kinerja

34


Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp293.439.000,00 atau 94,86% dari anggarannya sebesar Rp309.345.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari dana DIPA sebesar Rp274.739.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp18.700.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 942 OH atau 36,50% dari rencananya sebanyak 2.581 OH.

Sasaran Strategis 3 Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, pemerintah dan pemerintah daerah menyusun suatu standar yang disebut Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sementara itu, BUMN/BUMD wajib menyelenggarakan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam upaya mencapai sasaran usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi stakeholders. Sejalan dengan hal tersebut Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terpanggil untuk mendorong segera terwujudnya pelaksanaan standar pelayanan minimal pada pemerintah daerah dan good governance pada BUMN/BUMD dengan menetapkan sasaran strategis 3 berupa “Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD”. Sasaran strategis 3 ini diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan pelaksanaan standar pelayanan minimal dan good governance. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.6 berikut ini. Tabel 3.6 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3 Kinerja No

1

Indikator Kinerja

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan

Satu an

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

/(Penuru

Kinerja

nan)

2014


88,89

100

11,11

60

166,67

%

100

163

63

100

163

%

100

100

0

100

100

sosialisasi/asistensi GCG/KPI

3

2013

Target

%

sesuai Standar Pelayanan Minimal

2

2012

Kenaikan

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 telah tercapai maksimal sebesar 120%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 3 sebesar 113,33%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:


35


10. Persentase IPD yang melaksanaan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal IKU dominan pertama dalam mencapai sasaran strategis 3 ini mengukur sejauhmana IPD telah menerapkan SPM dalam pelayanan kepada masyarakat. Penerapan SPM tersebut dicerminkan dari hasil pengujian yang dilakukan oleh auditor BPKP atas capaian pelaksanaan SPM yang dilaporkan oleh IPD. Suatu IPD dikategorikan telah melaksanakan SPM apabila capaian penerapan SPM sebesar 70% atau lebih. Keberhasilan capaian IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah IPD yang telah melaksanakan SPM dengan jumlah IPD yang dilakukan audit kinerja pelayanan. Dalam tahun 2013 sebanyak 4 IPD telah melaksanakan SPM atau 100% dari 4 IPD yang dilakukan audit kinerja. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 60%, maka kinerja IKU ini tercapai secara maksimal sebesar 120%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 60%. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik” dengan target tahun 2012 sebanyak 9 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 20 laporan atau tercapai secara maksimal sebesar 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp225.777.000,00 atau 95,76% dari anggarannya sebesar Rp235.777.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari dana DIPA sebesar Rp220.737.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp5.040.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 949 OH atau 104,17% dari rencananya sebanyak 911 OH. 11. Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI IKU dominan berikutnya dalam rangka mencapai sasaran strategis 3 adalah “Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI”. Semakin banyak BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI diharapkan semakin baik penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan BUMN/D/BLU/D. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI dengan target PKPT. Dalam tahun 2013 sebanyak 13 BUMN/D/BLU/D atau 163% dari target PKPT sebanyak 8 BUMN/D/BLU/D dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 100%, maka kinerja IKU ini tercapai maksimal sebesar 120%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.


36


Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI sektor Korporat” dengan target tahun 2013 sebanyak 13 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 28 laporan atau tercapai secara maksimal sebesar 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp196.975.000,00 atau 92,32% dari anggarannya sebesar Rp213.364.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari dana DIPA sebesar Rp143.785.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp53.190.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 854 OH atau 63,64% dari rencananya sebanyak 1.342 OH. 12. Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja IKU “Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja” merupakan IKU lainnya dalam mencapai sasaran strategis 3 yang capaiannya diukur dari jumlah BUMN/D/BLU/D yang dilakukan audit kinerja dibandingkan dengan target PKPT. Dalam tahun 2013 sebanyak 13 BUMN/D/BLU/D atau 100% dari target PKPT telah dilakukan audit kinerja. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 100%, maka capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012 telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD” dengan target tahun 2012 sebanyak 31 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 54 laporan atau tercapai maksimal sebesar 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp529.016.000,00 atau 99,92% dari anggarannya sebesar Rp498.234.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari dana DIPA sebesar Rp412.877.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp116.139.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 1.899 OH atau 77,89% dari rencananya sebanyak 2.438 OH.

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 mewajibkan para Menteri dan seluruh kepala lembaga tinggi negara, termasuk lembaga pemerintah non kementerian untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sejalan dengan hal tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan sasaran Bab III Akuntabilitas Kinerja

37


strategis 4 yaitu “Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%”. Sasaran strategis 4 ini diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.7 berikut ini. Tabel 3.7 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 4 Kinerja No

1

Indikator Kinerja

Satuan

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan

2014

IPP/IPD/

8

10

2

9

111,11

3

6

3

1

600

%

100

100

0

100

100

Audit

%

103,03

92,31

(10,72)

100

92,31

Persentase TL Hasil Audit Investigasi Non

%

66,67

28,00

(38,67)

80

35,00

%

100

100

0

100

100

%

100

100

0

100

100

Jumlah IPP/D, BUMN/D, BLU/D berisiko yang

mendapatkan

BUMD/ BLUD

Jumlah IPP/D, BUMN/D, BLU/D berisiko

IPP/IPD/

fraud yang dilakukan kajian peraturan yang

BUMD/ BLUD

Persentase Pelaksanaan Penugasan HKP, Persentase

Pelaksanaan

TPK oleh Instansi Berwenang Persentase Laporan Keinvestigasian yang sesuai standar

8

Target

350

Investigasi/PKKN/PKA

7

2014

6

Klaim dan Penyesuaian Harga

6

nan)

2012 thd

9

berpotensi TPK

5

Kinerja

21

Sosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP

4

/(Penuru

Capaian

12

fraud

3

2013

Target

Pokmas

Sosialisasi Program Anti Korupsi

2

2012

Kenaikan

Persentase

Hasil

Telaahan

Masyarakat

Pengaduan

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai maksimal sebesar 120%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 4 sebesar 101,08%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : 13. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan korupsi perlu ditingkatkan mengingat upaya untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tersebut Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU berupa “Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi”. IKU ini diharapkan dapat mengukur seberapa luas cakupan masyarakat yang telah memahami dan mempunyai kesadaran Bab III Akuntabilitas Kinerja

38


tentang bahaya yang timbul dari praktik korupsi. Keberhasilan IKU diukur dari jumlah kelompok masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi program anti korupsi. Dalam tahun 2013 telah dilakukan sosialisasi program anti korupsi kepada 21 kelompok masyarakat. Dibandingkan dengan target sebanyak 9 kelompok masyarakat, maka kinerja IKU tercapai secara maksimal sebesar 120%. Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2012 dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 6 Pokmas. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi” dengan target tahun 2013 sebanyak 10 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 52 laporan atau tercapai maksimal sebesar 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp198.763.000,00 atau 105,30% dari anggarannya sebesar Rp188.763.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 544 OH atau 113,81% dari rencananya sebanyak 478 OH. 14. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

berisiko

fraud

yang

mendapatkan

Selain kepada masyarakat luas, pemahaman dan kesadaran adanya risiko terjadi kecurangan (fraud) maupun tindakan melawan hukum lainnya juga harus ditanamkan kepada para pejabat dan pegawai IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menetapkan IKU IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/ asistensi/DA/evaluasi Fraud Control Plan (FCP). FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari atribut-atribut spesifik, yaitu Kebijakan Anti Fraud, Struktur Pertanggungjawaban, Penilaian Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian Pelanggaran dan Masyarakat, Sistem Pelaporan Fraud, Perlindungan Pelapor, Pengungkapan kepada pihak eksternal, Prosedur Investigasi serta Standar Perilaku dan Disiplin. Keberhasilan IKU ini diukur dengan jumlah instansi yang berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/asistensi/DA/evaluasi Fraud Control Plan (FCP). Dalam tahun 2013 telah dilakukan sosialisasi/asistensi/DA/evaluasi Fraud Control Plan (FCP) kepada 10 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Dibandingkan dengan target sebanyak 8 kelompok masyarakat, maka IKU tercapai maksimal sebesar 120%.


39


Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 9 instansi. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi Fraud Control Plan (FCP)” dengan target tahun 2013 sebanyak 9 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 10 laporan atau tercapai 111,11%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp128.825.000,00 atau 107,87% dari anggarannya sebesar Rp119.421.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 416 OH atau 102,72% dari rencananya sebanyak 405 OH. 15. IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang Berpotensi TPK Tindak pidana korupsi bisa terjadi akibat masih adanya celah atau kelemahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD dalam pelaksanaan kegiatan. Guna memberikan masukan terhadap peraturan yang berpotensi TPK, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU berupa IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang Berpotensi TPK. Keberhasilan IKU ini diukur dengan jumlah instansi yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK. Dalam tahun 2013 telah dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK terhadap 6 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Dibandingkan dengan target sebanyak 1 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD, maka IKU tercapai maksimal sebesar 120%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 1 instansi. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Kajian Pengawasan” dengan target tahun 2013 sebanyak 1 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 12 laporan atau tercapai maksimal sebesar 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp74.295.000,00 atau 100% dari anggarannya yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 274 OH atau 652,38% dari rencananya sebanyak 42 OH. 16. Persentase Pelaksanaan Penugasan Audit HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga Pelaksanaan Audit Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Klaim dan Penyesuaian Harga merupakan bagian dari upaya Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Bab III Akuntabilitas Kinerja

40


Yogyakarta dalam mendorong tumbuhnya kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pengukuran IKU dilakukan dengan jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit dibagi dengan permintaan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang memenuhi syarat dan diterbitkan surat tugas. Dalam tahun 2013 telah diterbitkan 4 laporan hasil audit Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Klaim dan Penyesuaian Harga atau 100% dari jumlah permintaan sebanyak 4 permintaan. Dibandingkan dengan target sebesar 90%, maka capaian IKU adalah sebesar 111,11%. Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012 dan telah mencapai target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim” dengan target tahun 2013 sebanyak 5 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 4 laporan atau tercapai 80%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp122.459.000,00 atau 103,67% dari anggarannya sebesar Rp118.127.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 504 OH atau 62,61% dari rencananya sebanyak 805 OH. 17. Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA Peningkatan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain dilakukan melalui audit investigasi/PKKN/PKA. IKU ini mengukur seberapa besar tingkat pemenuhan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap permintaan audit investigasi/PKKN/PKA dari instansi penegak hukum. Dalam tahun 2013 telah diterbitkan 52 laporan hasil audit investigasi/PKKN/PKA atau tercapai maksimal sebesar 100% dari jumlah permintaan sebanyak 52 laporan. Dibandingkan dengan target sebesar 90%, maka capaian IKU adalah sebesar 111,11%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami penurunan namun telah mendekati pememenuhan target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik” dengan target tahun 2012 sebanyak 43 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 52 laporan atau tercapai 120%. Bab III Akuntabilitas Kinerja

41


Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp122.459.000,00 atau 82,77% dari anggarannya sebesar Rp147.952.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 504 OH atau 43,26% dari rencananya sebanyak 1.165 OH. Sampai dengan 31 Desember 2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan tugas perbantuan kepada instansi penyidik berupa Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebanyak 64 laporan senilai Rp50.237.355.207,87 dan Audit Investigasi sebanyak 80 laporan senilai Rp39.782.575.795,30 dengan rincian sebagai berikut : No

Instansi Penyidik

BPKN Lapo ran

Audit Investgsi Lapo

Nilai Kerugian

ran

Jumlah

Jumlah Lapo ran

Jumlah

1.

Kejaksaan

37

16.318.511.589,48

33

22.499.224.959,11

70

38.817.736.548,59

2.

Kepolisian

27

33.918.843.618,39

17

13.043.666.223,19

44

46.962.509.841,58

3.

Instansi Lain

0

0

30

4.239.684.613,00

30

4.239.684.613,00

64

50.237.355.207,87

80

39.782.575.795,30

144

90.019.931.003,17

Jumlah

18. Persentase Tindak Lanjut hasil audit investigasi non TPK oleh Instansi Berwenang Indikator Kinerja Utama ini dimaksudkan untuk mengukur tindak lanjut hasil audit investigasi berupa rekomendasi non TPK pada suatu instansi pemerintah/BUMN/D. Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi atas permasalahan/kasus yang disampaikan kepada instansi berwenang. Jumlah rekomendasi atas permasalahan/kasus yang disampaikan sebanyak 25 rekomendasi, yang semuanya merupakan saldo rekomendasi yang belum ditindaklanjuti tahun 2012. Dari jumlah tersebut sebanyak 7 rekomendasi telah ditindaklanjuti dalam tahun 2013, sehingga realisasi IKU sebesar 28%. Saldo rekomendasi yang belum ditindaklanjuti tahun 2013 sebanyak 18 rekomendasi. Dibandingkan target sebesar 80%, capaian IKU tahun 2013 adalah sebesar 35%. Lambatnya tindak lanjut atas hasil audit investigasi non TPK disebabkan karena para pihak yang bertanggung jawab atas rekomendasi tersebut sudah tidak aktif pada instansi obyek pemeriksaan dan pihak manajemen yang baru mengalami kesulitan untuk menghubungi para pihak tersebut. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami penurunan dan belum memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 80%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini tidak menggunakan dana maupun SDM. Bab III Akuntabilitas Kinerja

42


19. Persentase Laporan Penugasan Investigasi yang Sesuai Standar Kesesuaian dengan standar merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dalam penugasan investigatif yang berdampak pada efektivitas pengungkapan dan penanganan kasus yang berindikasi KKN. Pengukuran IKU dilakukan dengan membandingkan jumlah laporan penugasan investigatif yang tidak dikembalikan oleh Deputi Rendal dengan jumlah laporan investigatif. Dalam tahun 2013 telah diterbitkan 52 laporan hasil penugasan investigasi/pemberian keterangan ahli/bantuan perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak dikembalikan oleh Deputi Rendal atau tercapai 100%. Dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian IKU adalah sebesar 100%. Realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012, dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp122.459.000,00 atau 103,67% dari anggarannya sebesar Rp118.127.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 504 OH atau 62,61% dari rencananya sebanyak 805 OH. 20. Persentase Hasil Telaahan Pengaduan Masyarakat Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi harus disambut dengan pro aktif dengan melakukan telaah terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Capaian IKU diukur dengan membandingkan jumlah hasil telaahan dengan jumlah pengaduan yang masuk. Seluruh pengaduan yang masuk sebanyak 15 pengaduan telah dilakukan penelaahan atau tercapai 100%. Dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian IKU adalah sebesar 100%. Realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012, dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini tidak menggunakan dana dan hanya menggunakan SDM sebanyak 153 OH yang tidak direncanakan dalam tahun 2013.

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota bertanggungjawab untuk menyelenggarakan SPIP pada masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Sedangkan BPKP sesuai pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008 bertanggung jawab melakukan Bab III Akuntabilitas Kinerja

43


pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sasaran strategis 5 ini diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada K/L/Pemda. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.8 berikut ini. Tabel 3.8 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 5 Kinerja No

1

Indikator Kinerja

Persentase Pemda yang menyelenggarakan

Satuan

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi

2013

Target

/(Penuru

Kinerja

nan)

2014


%

33,33

50

16,67

70

71,43

Pemda

6

12

6

8

150

Pemda

5

12

7

9

133,33

SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

2

2012

Kenaikan

penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

3


Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai sebesar 83,33%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 4 sebesar 107,78%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : 21. Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Sebelum dapat dilaksanakan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, IKU “Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008” diukur dengan membandingkan jumlah Pemda yang laporan keuangannya mendapat opini WTP dari BPK dengan jumlah seluruh laporan keuangan Pemda. Dari dua belas Pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak enam Pemda yang LKPDnya mendapat opini WTP atau 50%. Dibandingkan dengan target 60%, maka capaian IKU adalah sebesar 83,33%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan namun belum memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 70%. Upaya pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP” dengan target tahun 2013 sebanyak 13 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 63 laporan atau tercapai maksimal sebesar 120%. Upaya yang dilaksanakan Perwakilan BPKP DI Yogyakarta dalam mencapai target IKU tersebut adalah dengan memberikan pendampingan dalam pengelolaan aset tetap dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Pemerintah Daerah yang masih belum meraih opini WTP. Bab III Akuntabilitas Kinerja

44


Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp64.587.000,00 atau 98,56% dari anggarannya sebesar Rp65.530.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 403 OH atau 183,18% dari rencananya sebanyak 220 OH. 22. Jumlah Pemda yang Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP melaksanakan amanah sebagai pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pelaksanaan pembinaan dalam Tahun 2013 merupakan kelanjutan dari tahapan implementasi SPIP dan monitoring perbaikan atas kelemahan SPIP. Kegiatan pembinaan yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi sosialisasi, workshop, diklat, bimbingan dan konsultasi, diagnostic assessment, pendampingan serta monitoring penerapan SPIP. Sebagai pembina penyelenggaraan SPIP, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memandang penting untuk menetapkan IKU “Jumlah Pemda yang Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008”. IKU tersebut harus dicapai untuk dapat merealisasikan sasaran strategis meningkatnya kualitas penerapan SPIP. Capaian IKU dihitung dari jumlah Pemda yang telah dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sampai dengan tahun berjalan. Sebanyak 12 pemda di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP atau tercapai secara maksimal sebesar 120% dari target sebanyak enam pemda. Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2012 dan telah melampaui target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 8 pemda. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan pemahaman dan membangun komitmen penyelenggaraan SPIP kepada seluruh Pemerintah Daerah dan Satker Kementerian/Lembanga (K/L) melalui sosialisasi, workshop, dan diklat SPIP. Sebagai hasil upaya pemahaman tersebut telah diterbitkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang penyelenggaraan SPIP dan telah dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah se Daerah Istimewa Yogyakarta dan K/L. Bimbingan dan konsultasi diarahkan pada pemetaan (Diagnostic Assessment) kondisi dan pembangunan infrastruktur Sistem Pengendalian Intern. Dari bimbingan dan konsultasi tersebut telah berhasil mengidentifikasi permasalahan penerapan SPIP dan area perbaikan (area of improvement) pada keenam pemerintah daerah. Bimbingan dan konsultasi tersebut telah berhasil mendorong pemerintah daerah menyiapkan rencana aksi penerapan SPIP sesuai dengan tahapan dan kebutuhan. Bab III Akuntabilitas Kinerja

45


Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp94.577.000,00 atau 99,01% dari anggarannya sebesar Rp95.520.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari dana DIPA sebesar Rp64.587.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp29.990.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 403 OH atau 183,18% dari rencananya sebanyak 220 OH. 23. Jumlah Pemda yang Dilakukan Monitoring Sistem Pengendalian Intern Selain dengan cara melakukan asistensi, upaya mendorong penerapan SPIP juga dilakukan dengan monitoring terhadap penyelenggaraan SPI oleh Pemda. IKU “Jumlah Pemda yang Dilakukan Monitoring Sistem Pengendalian Intern” diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang telah dilakukan monitoring penyelenggaraan SPI sampai dengan tahun berjalan. Sebanyak 12 pemda di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan monitoring penyelenggaraan SPIP atau tercapai maksimal sebanyak 120% dari target sebanyak delapan pemda. Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2012 dan telah melampaui target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 9 pemda. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp102.537.000,00 atau 99,09% dari anggarannya sebesar Rp103.480.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari dana DIPA sebesar Rp64.587.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp37.950.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 403 OH atau 183,18% dari rencananya sebanyak 220 OH.

Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi APIP sangat dipengaruhi oleh seberapa baik kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh APIP. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlikan tersebut perlu secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar maupun program pendidikan non gelar. Untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta selaku instansi pembina JFA , dipandang perlu menetapkan sasaran strategis berupa “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang Bab III Akuntabilitas Kinerja

46


profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda”. Sasaran strategis ini diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan penerapan JFA. Realisasi IKU tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan target tahun 2014 disajikan pada Tabel 3.9. Tabel 3.9 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 6 Kinerja No

1

Indikator Kinerja


Satuan

%

2012

41,67

2013

50

Kenaikan

Target

/(Penuru

Kinerja

nan)

2014

8,33

80


62,50

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU pada sasaran strategis tahun 2013 hanya tercapai 71,43%. Uraian capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : 24. Persentase Pemda yang Dilakukan Asistensi Penerapan JFA Peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus : a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut APIP harus didukung dengan SDM yang memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sekaligus sebagai konsekuensi dari peran dan fungsi sebagai aparat pengawasan intern, maka setiap aparat pengawasan mengimplementasikan jabatan fungsional auditor (JFA). IKU “Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA” diukur dengan membandingkan jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA dengan jumlah Pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam tahun 2013 telah dilakukan asistensi terhadap enam pemda atau 50% dari dua belas pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibandingkan dengan target sebesar 70%, maka capaian IKU adalah sebesar 71,43%. Belum tercapainya target IKU tersebut akan menjadi perhatian Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta agar meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya. Realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2012 dan belum memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 80%. Bab III Akuntabilitas Kinerja

47


Pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah” dengan target tahun 2013 sebanyak 4 laporan dan tercapai seluruhnya atau 100%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp43.498.000,00 atau 100% dari anggarannya yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 123 OH atau 90,44% dari rencananya sebanyak 136 OH.

Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% Perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Sebagai aparat pengawasan, perencanaan pengawasan mempunyai fungsi untuk mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP. Perencanaan pengawasan juga berfungsi sebagai media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Perwakilan BPKP yang terkait langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Selain itu, sebagai lembaga pemerintah, Perwakilan BPKP DIY mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sasaran “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan. Bersama delapan IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.10. Tabel 3.10 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 7 Kinerja No

1

Indikator Kinerja

Persentase

jumlah

rencana

Satuan

2012

2013

Kenaikan

Target

/(Penuru

Kinerja

nan)

2014


penugasan

%

90,43

97,06

6,63

90

107,84

Persentase kesesuaian laporan keuangan

%

100

100

0

100

100

Skala

7,41

7,42

0,01

7,50

98,93

100

100

0

100

100

pengawasan yang terealisasi

2

Perwakilan BPKP DIY dengan SAP

3

Persepsi

kepuasan pegawai

Perwakilan

BPKP DIY terhadap layanan kepegawaian

Likert 1-10

4

Persentase pagu dana yang tidak diblokir

%

dalam DIPA


48

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 Kinerja No

5

Indikator Kinerja

Persepsi

kepuasan pegawai

Satuan

Perwakilan

Skala

BPKP DIY atas pencairan anggaran yang

Likert

diajukan sesuai prosedur

6

2012

2013

Kenaikan

Target

/(Penuru

Kinerja

nan)

2014


7,38

7,77

0,39

7,50

103,60

Kali

33

53

20

30

176,67

%

100

100

0

100

100

Skala

7,68

7,70

(0,02)

7,50

102,67

%

100

100

0

100

100

Instansi

6

9

3

12

75

1-10

Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKP DIY di media massa

7

Persentase pemanfaatan aset

8

Persepsi

kepuasan pegawai

Perwakilan

BPKP DIY terhadap layanan sarpras

Likert 1-10

9

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit inspektorat

10

Jumlah APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP

Dari Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai masingsebesar 107,84% dan 100%. Secara keseluruhan, dengan sepuluh IKU, rata-rata capaian sasaran 103,76%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 25. Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi Mempertimbangkan besarnya manfaat dari perencanaan yang baik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, dalam mencapai sasaran strategis 7, BPKP menetapkan IKU berupa “Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi”. IKU ini diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan terhadap rencana penugasan pengawasan yang ditetapkan, dengan target tahun 2013 sebesar 90%. Realisasi IKU pada tahun 2013 sebesar 97,06% atau mencapai 107,84% dari target, dengan rincian realisasi penugasan sebanyak 331 PP dari 341 PP yang direncanakan. Perkembangan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama dari tahun 2011 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada grafik berikut.


49


Grafik 3.1 PerkembanganTarget dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi Tahun 2011 – 2013 397 359 400,00

331 341

298 267

350,00 300,00 250,00

Prosentase

200,00 150,00 100,00 50,00 0,00

89,60

2011

Rencana 90,43

2012

97,07

Realisasi

2013

Dari grafik 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi sasaran mengalami naik turun. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 97,06% mengalami kenaikan sebesar 6,63% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 90,43%, atau mencapai 107,84% dari target akhir Renstra BPKP tahun 2014 sebesar 90%. Selain itu, pada tahun 2013 Perwakilan BPKP DIY telah melaksanakan penugasan di luar yang direncanakan (non PKPT), khususnya untuk memenuhi permintaan stakeholders sebanyak 506 PP atau 60,45% dari seluruh realisasi penugasan tahun 2013 sebanyak 837 PP. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Penyusuan Rencana dan Laporan Hasil Pengawasan” dengan target tahun 2013 sebanyak 21 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 21 laporan atau tercapai 100,00%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau 98,49% dari anggaran sebesar Rp1.452.327.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.173 OH atau 111,40% dari rencana sebanyak 1.053 OH. 26. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Yogyakarta dengan SAP

Daerah Istimewa

Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah kesesuaian laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). IKU “Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP” dibuat untuk mengukur Bab III Akuntabilitas Kinerja

50


apakah penyusunan laporan keuangan pada tingkat perwakilan telah sesuai dengan SAP. Realisasi tahun 2013 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2012, dan sudah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau 98,35% dari anggaran sebesar Rp1.452.327.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.173 OH atau 111,40% dari rencana sebanyak 1.053 OH. 27. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Layanan Kepegawaian Keberhasilan pelaksanaan tugas utama Perwakilan BPKP sebagai quality assurance dan consulting di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bagian Tata Usaha sebagai unit pendukung. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme pegawai Bagian Tata Usaha yang dilakukan secara terus menerus merupakan sebuah keharusan agar pelayanan yang diberikan betul-betul dapat mendukung pelaksanaan tugas utama Perwakilan BPKP. Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan, dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan terhadap layanan kepegawaian dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner kepada para pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP DIY. Target IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian” pada tahun 2013 adalah sebesar 7,40 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja IKU ini menunjukkan tingkat kepuasan pegawai perwakilan atas pelayanan kepegawaian, antara lain: (a) Pengusulan kenaikan pangkat dilaksanakan tepat waktu; (b) Pelayanan pengajuan cuti dilaksanakan dengan baik; (c) Peraturan kepegawaian sudah diterapkan secara konsisten; (d) Penerbitan PAK dilaksanakan tepat waktu; dan (e) Berkas pegawai telah dikelola dengan baik. Realisasi IKU ini dalam tahun 2013 adalah sebesar 7,42 dari skala Likert 1-10 atau mencapai 100,27%, mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2012, dan mencapai 98,93% dari target akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 7,50 dari skala likert 1-10. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Pengelolaan Kepegawaian” dengan target tahun 2013 sebanyak 18 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 18 laporan atau tercapai 100,00%.


51


Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau 98,49% dari anggaran sebesar Rp1.452.327.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.173 OH atau 111,40% dari rencana sebanyak 1.053 OH. 28. Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir dalam DIPA Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP DIY melalui proses penyusunan anggaran, yang menghasilkan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pagu dana dalam DIPA dapat dilakukan pemblokiran/pemberian tanda bintang oleh DPR untuk kegiatan dalam DIPA yang perlu dimintakan persetujuan dari DPR terlebih dahulu, atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk kegiatan pada saat penelaahan belum dilengkapi dengan data dukung yang memadai/lengkap. Realisasi IKU diukur dengan membandingkan antara jumlah pagu dana yang tidak diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA. Pagu dana DIPA BPKP Tahun 2013 sebesar Rp17.500.000.000,00, dengan jumlah dana DIPA yang tidak diblokir sebesar Rp17.500.000.000,00, atau 100% dari total pagu dana DIPA Tahun 2013. Target IKU sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, maka capaian IKU adalah sebesar 100%. Realisasi tahun 2013 tersebut sama dengan realisasi tahun 2012, dan mencapai 100% dari target akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 100%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau 98,49% dari anggaran sebesar Rp1452.327.000,00, yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.173 OH atau 111,40% dari rencana sebanyak 1.053 OH. 29. Persepsi Kepuasan Pengguna atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur Penyediaan dana yang memadai bagi terlaksananya tugas-tugas BPKP secara keseluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah menjadi kata kunci yang harus senantiasa disadari oleh para pengelola keuangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, agar para pengguna layanan merasa puas dengan pelayanan keuangan yang mereka terima. Untuk itu, pengelolaan dana yang tersedia dalam dokumen anggaran harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Ketepatan jumlah dan waktu penyediaan dana memerlukan kerja sama dari pengguna dalam penyampaian berkas permintaan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna anggaran atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk membiayai kegiatan yang telah dianggarkan.


52


Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sebesar 7,80 dari skala likert 1-10 atau 105,41% dari target sebesar 7,40 dari skala likert 1-10. Realisasi sasaran tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, dan melampaui target yang ditetapkan pada akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 7,50 dari skala Likert 1-10. Pencapaian Indikator Kinerja Utama ini didukung dengan beberapa proses kegiatan, antara lain penyediaan uang yang sesuai dengan jumlah dan waktu yang diajukan dalam SPP yang sesuai dengan prosedur, verifikasi perbendaharaan, monitoring/evaluasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran, pembinaan penyusunan dan perbendaharaan anggaran, serta rekonsiliasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran. Untuk meningkatkan layanan keuangan, pada tahun anggaran 2013 terdapat beberapa peningkatan sistem dan administrasi serta output laporan yang dihasilkan oleh subbagian keuangan yaitu: 1. Melanjutkan penggunaan sistem EXIS pada pengelolaan administrasi perjalanan dinas mulai tanggal 1 Oktober 2012 2. Adanya kewajiban untuk menyusun disbursement plan/penyerapan anggaran dan penggunaan aplikasi Monreal sebagai tool monitoring evaluasi penyerapan anggaran secara realtime. 3. Kewajiban penyampaian laporan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala (bulanan) maupun insidental. 4. Kewajiban penyampaian laporan realisasi anggaran beban mitra kerja secara berkala (bulanan). Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintahan” dengan target tahun 2013 sebanyak 17 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 17 laporan atau tercapai 100,00%. Capaian IKU ini menyerap dana sebesar Rp2.520.797.000,00 atau 98,35% dari anggaran sebesar Rp2.563.000.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA. Dari sisi SDM, pencapaian IKU tersebut didukung penggunaan SDM sebanyak 1.173 OH atau 111,40% dari rencana sebanyak 1.053 OH. 30. Jumlah Publikasi Kegiatan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta di Media Massa Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP perlu dikomunikasikan dengan baik kepada para stakeholders dan para pimpinan BPKP. Oleh karena itu, diperlukan adanya fungsi kehumasan yang profesional yang akan menjadi media untuk Bab III Akuntabilitas Kinerja

53


menjembatani pertukaran informasi antara Perwakilan BPKP dengan pihak eksternal. Salah satu sub kegiatan kehumasan adalah publikasi kegiatan Perwakilan BPKP di media massa baik berupa media cetak maupun situs internet. Untuk itu, kinerja IKU kehumasan pada Perwakilan BPKP DIY diukur dengan jumlah/banyaknya publikasi kegiatan BPKP yang dimuat di media massa. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan tersebut adalah “Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKP di media massa”. Target IKU tahun 2013 sebanyak 24 kali publikasi kegiatan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan realisasi sebanyak 53 kali atau tercapai maksimal sebesar 120%. Dibandingkan dengan tahun 2012, capaian IKU ini mengalami kenaikan dan mencapai 176,67% dari target akhir periode renstra tahun 2014 sebanyak 30 kali. Selain itu, kegiatan-kegiatan Perwakilan juga dipublikasikan melalui media website BPKP pusat maupun website Perwakilan. Dalam tahun 2013 telah dimuat berita sebanyak 72 kali dalam daily news Perwakilan dan 36 kali dalam website BPKP Pusat dengan rincian perbulan sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini. Grafik 3.2 Perkembangan Upload Berita Melalui Website

Tahun 2013

40 30 Daily News

20

Website Perwakilan

10

Total

0 Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Pengelolaan kehumasan dan website pada Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta telah menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut terbukti dengan diraihnya gelar juara umum lomba kehumasan sejak tahun 2011 dan 2012. Sedangkan pada lomba kehumasan tahun 2013 Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta ditetapkan sebagai juara II, setelah menyabet 3 kategori juara yaitu sebagai juara terbaik 1 kategori majalah internal, juara terbaik 1 kategori upload daily news, dan juara terbaik 3 kategori pengelolaan website. Bab III Akuntabilitas Kinerja

54


Capaian IKU ini menyerap dana sebesar Rp340.053.000,00 atau 99,53% dari anggaran sebesar Rp341.654.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA. Dari sisi SDM, pencapaian IKU tersebut didukung penggunaan SDM sebanyak 86 OH atau 23,89% dari rencana sebanyak 360 OH. 31. Persentase Pemanfaatan Aset Persentase pemanfaatan aset digunakan untuk mengukur pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana di Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan melalui pengelolaan urusan Subbag Umum Bagian Tata Usaha. Dalam tahun 2013, seluruh aset telah dikelola dan dimanfaatkan atau mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pada Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada aset yang tidak dimanfaatkan meskipun beberapa aset berada pada kondisi yang kurang baik. IKU ini dicapai melalui kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan, meliputi sub-subkegiatan pencatatan dan updating akuntansi aset, inventarisasi aset, serta validasi dan verifikasi aset. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2012, dan akan terus dipertahankan hingga akhir periode renstra tahun 2014. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau 98,49% dari anggaran sebesar Rp1.452.327.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM 2.160 OH atau 123,71% dari rencana sebanyak 1.746 OH. 32. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Layanan Sarpras Fungsi dukungan manajemen Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya dilaksanakan melalui penyediaan dan pengelolaan sarpras sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras” merupakan indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 7,40 dari skala likert 1-10. IKU ini diukur dari tingkat persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras yang dapat diberikan oleh unit layanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarpras. Berdasarkan hasil survai atas persepsi penerima layanan tahun 2013, capaian IKU atas pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sarpras sebesar 7,77 dari skala likert 1-10 atau 104,05% dari target sebesar 7,40. Realisasi IKU tahun 2013 tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 7,68 dari skala likert 1-10. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 102,67% dari target sebesar 7,50. Bab III Akuntabilitas Kinerja

55


Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Pengelolaan Sarana dan Prasarana” dengan target tahun 2012 sebanyak 4 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 4 laporan atau tercapai 100,00%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau 98,49% dari anggaran sebesar Rp1452.327.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.173 OH atau 111,40% dari rencana sebanyak 1.053 OH. 33. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat BPKP Salah satu upaya penguatan lingkungan pengendalian adalah melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat BPKP antara lain bertujuan memberikan jaminan mutu dan kepatuhan pada setiap pelaksanaan kegiatan BPKP. Hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat merupakan bagian dari fungsi early-warning dalam pengembangan dan perbaikan operasional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja BPKP, termasuk pada Perwakilan BPKP DIY. IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 100%. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah antara rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit, dibandingkan dengan jumlah rekomendasi dari Inspektorat yang tertuang dalam Laporan Hasil evaluasi/reviu/audit. Dalam tahun 2013, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti atau IKU tercapai 100%. Realisasi IKU tahun 2013 sama dengan tahun 2012 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai target sebesar 100%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp340.053.000,00 atau 99,53% dari anggaran sebesar Rp341.654.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 86 OH atau 23,89% dari rencana sebanyak 360 OH. 34. Jumlah Instansi APIP yang Telah Disosialisasi dan atau Diassessment Tata Kelola APIP Berdasarkan Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang JFA dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN, Nomor PER-1310/K/JF/2008; Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, BPKP mempunyai peran sebagai Instansi Pembina JFA guna mewujudkan manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja.


56


Dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dinyatakan bahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dilakukan oleh APIP. Pengawasan intern tersebut mencakup kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (quality assurance), yaitu audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, perlunya penerapan tata kelola yang baik guna mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktek KKN serta kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan dengan bantuan saran (consultancy), antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan serta pemaparan hasil pengawasan. Dengan ketentuan tersebut, peran dan lingkup tugas pengawasan intern semakin banyak dan kompleks sehingga berdampak pada kebutuhan SDM auditor yang semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitas. IKU “Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebanyak 9 instansi. IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta selaku instansi Pembina JFA di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten, serta tata kelola yang baik di lingkungan APIP non-BPKP. Salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa unit APIP telah melaksanakan tata kelola APIP yang baik untuk tahun 2013 adalah berdasarkan hasil assessment (evaluasi) penerapan tata kelola APIP yang mengacu kepada model Internal Audit Capability Model (IACM). Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak 10 instansi atau tercapai 111,11% dari target. Realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2012. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini belum mencapai target sebanyak 12 instansi. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah” dengan target tahun 2013 sebanyak 2 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 3 laporan atau tercapai 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar Rp340.053.000,00 atau 99,53% dari anggaran sebesar Rp341.654.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 186 OH atau 51,67% dari rencana sebanyak 360 OH.


57


Sasaran Strategis 8 Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

Kecepatan pemrosesan dan penyampaian laporan hasil pengawasan maupun kegiatan Perwakilan dan penyampaian informasi secara cepat menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya. Untuk itu, dibutuhkan sistem informasi yang dapat mendukung kelancaran pemrosesan dan penyampaian laporan maupun informasi tersebut. Untuk mengukur sejauh mana Perwakilan BPKP memanfaatkan sistem aplikasi yang telah dibangun oleh BPKP, dipandang perlu menetapkan sasaran strategis “Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan”. Sasaran strategis ini diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan terselenggaranya sistem dukungan. Realisasi IKU tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan target tahun 2014 disajikan pada Tabel 3.11. Tabel 3.11 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 8 Kinerja No

1

Indikator Kinerja

Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan secara efektif

Satuan

sistem

2011

10

2012

10

Kenaikan

Target

/(Penuru

Kinerja

nan)

2014

0

10


100

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU pada sasaran strategis tahun 2013 telah tercapai 100%. Uraian capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : 35. Jumlah Sistem Informasi yang Dimanfaatkan secara Efektif IKU ini dimaksudkan untuk mengukur pemanfaatan/implementasi sistem informasi yang telah dibangun oleh BPKP dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan. Pengukuran IKU dilakukan dengan membandingkan jumlah sistem informasi yang telah dimanfaatkan secara efektif oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah sistem informasi yang telah dikembangkan oleh BPKP. Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak sepuluh sistem informasi telah dimanfaatkan secara efektif oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atau mencapai 100% dari target. Realisasi tersebut sama dengan realisasi tahun 2012. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini juga telah mencapai 100% target sebanyak 10 sistem informasi. Kesepuluh sistem informasi tersebut meliputi :


58


Aplikasi Sispedap Aplikasi Sispeka Aplikasi SIM RKT Aplikasi Simonev RKT Aplikasi Sim HP Aplikasi PP 39 Aplikasi RKKL/DIPA Aplikasi SAI Aplikasi SIMAK BMN Aplikasi SPM Selain itu, sejak tahun 2012 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengembangkan aplikasi Paris Update, yaitu aplikasi berbasis web sebagai media storing dan sharing knowledge untuk mengembangkan knowledge based management. Sejak akhir tahun 2012 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah menerapkan aplikasi EXIS yang dikembangkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Aplikasi tersebut sangat bermanfaat pengelolaan perencanaan penugasan maupun keuangan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar Rp1.430.377.000,00 atau 98,49% dari anggaran sebesar Rp1.452.329.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.174 OH atau 110,86% dari rencana sebanyak 1.059 OH.


59


BAB IV PENUTUP

L

AKIP Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 menyajikan informasi kinerja yang dicapai dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan disertai analisis yang memadai dalam rangka evaluasi guna perbaikan di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2013. Laporan kinerja juga menggambarkan sejauh mana sistem akuntabilitas kinerja telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan kinerja. Beberapa perbaikan telah dilakukan terhadap seluruh komponen sistem akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi. Perbaikan dalam perencanaan kinerja meliputi perbaikan kualitas dokumen renstra, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Dalam Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-1014 telah ditambahkan sasaran strategis, IKU dan target tahunan. Target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam target kinerja tahunan dalam penetapan kinerja tahunan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan. Sasaran strategis diukur dengan indikatorindikator kinerja utama yang dominan. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran. Dalam hal pengukuran kinerja, perbaikan dilakukan pada mekanisme pengumpulan data kinerja menggunakan sistem aplikasi dan melakukan pengukuran melalui pembandingan realisasi dengan target tahun berjalan. Perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan perkembangan pencapaian kinerja dengan memperhatikan hambatan yang dihadapi, selanjutnya merumuskan tindakan yang harus diambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Sebagian besar sasaran strategis telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan dalam tahun 2013. Dari delapan sasaran strategis dengan 35 IKU, telah ditetapkan 11 IKU dominan sebagai ukuran untuk menilai capaian tujuan/sasaran. Dalam tahun 2013, enam dari delapan sasaran strategis telah mencapai target 100%, serta 9 dari 11 IKU dominan telah tercapai dengan rincian sebagai berikut : Sasaran 1 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 120% Sasaran 2 : Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 100% Sasaran 3 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 120% Sasaran 4 : Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 120% Bab IV Penutup

60


Sasaran 5 : Dari 1 IKU dominan, belum tercapai, capaian 83,33% Sasaran 6 : Dari 1 IKU dominan, belum tercapai, capaian 71,43% Sasaran 7 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 104% Sasaran 8 : Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 100% Identifikasi terhadap beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 belum tercapai 100%, karena pada sebagian besar Pemda dalam mengimplementasikan SPIP belum secara integral menyatu dengan kegiatan operasional instansi, melainkan baru pada tahap pemetaan/penilaian risiko dan pengembangan infrastruktur pengendalian berupa penetapan dan pengembangan kebijakan/SOP. 2. Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA masih harus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran personil Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja di masa yang akan datang. Sebagai upaya peningkatan kinerja tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut: a. Melakukan evaluasi internal secara periodik mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil langkahlangkah riil untuk menyelesaikan permasalahan yang dijumpai. b. Mengembangkan manajemen perubahan dan memantapkan sinergitas Reformasi Birokrasi, SPIP, dan Budaya Kerja terutama berkaitan dengan penyempurnaan proses bisnis agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif serta terwujudnya pengendalian risiko strategis dan risiko operasional. c. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pemantapan pengembangan knowledge based management dalam berbagai aspek sehingga diharapkan lebih responsif dalam melaksanakan tugas-tugas teknis (audit dan non audit) maupun non teknis (penunjang).

Bab IV Penutup

61

Lampiran 1 1/19

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013 PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA

% REALI CAPAI PROGRAM SASI AN

SATU AN

TAR GET

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

%

90

266,67

120,00

%

100

100

100,00

%

100

100

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat

%

100

Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

%


KEUANGAN ANGGARAN

SDM (OH) REALISASI MITRA

%

RENCA NA

REALISA SI

73.840

JUMLAH 168.555

94,40

348

941

290.491

366.725

657.216

101,55

258

3.001

1.163,18

517.123

314.931

202.192

517.123

100,00

1.367

1.794

131,24

200.436

765.253

547.426

200.436

747.862

97,73

1.258

2.553

202,94

170.466

0

170.466

164.565

0

164.565

96,54

777

588

75,68

105,56

32.240

5.542

37.782

39.830

5.542

45.372

120,09

28

173

617,86

100,00

121.853

76.130

197.983

121.853

76.130

197.983

100,00

1.378

1.148

83,31

MITRA

73.840

JUMLAH 178.555

280.491

366.725

647.216

100,00

314.931

202.192

163

120,00

564.817

100

111,76

111,76

%

90

95,00

%

50

50,00

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP

DIPA

104.715

DIPA

94.715

% 270,40

Lampiran 1 2/19

SASARAN STRATEGIS Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%

SATU AN

TAR GET


%

90

90

100,00

Persentase laporan pengawasan BUN disampaikan tepat waktu

%

90

90,91

101,01

%

60

100

120,00

%

100

163

120,00

%

100

100

100,00

Kelompok Masyarakat Pokmas yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

9

21

120,00

IPP/IPD/BUMN/BUMD/B IPP/IPD/ LU/BLUD berisiko fraud BUMD/ BLUD yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/ evaluasi FCP

8

10

120,00

Jumlah IPP/IPD/ IPP/IPD/BUMN/BUMD/B BUMD/ LU/BLUD yang dilakukan BLUD kajian peraturan yang berpotensi TPK

1

6

120,00

Terselenggarany Persentase IPD yang melaksanakan a SPM pada pelayanan sesuai 60% IPD dan terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal GG pada 75% Persentase BUMN/BUMD BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%






KEUANGAN ANGGARAN

SDM (OH) REALISASI 100,00

58

161

277,59

290.645

18.700

309.345

274.739

18.700

293.439

94,86

2.581

942

36,50

230.737

5.040

235.777

220.737

5.040

225.777

95,76

911

949

104,17

160.174

53.190

213.364

143.785

53.190

196.975

92,32

1.342

854

63,64

413.315

116.139

529.454

412.877

116.139

529.016

99,92

2.438

1.899

77,89

188.763

0

188.763

198.763

0

198.763

105,30

478

544

113,81

119.421

0

119.421

128.825

0

128.825

107,87

405

416

102,72

74.295

0

74.295

74.295

0

74.295

100,00

42

274

652,38

54.590

0

%

0

54.590

DIPA

MITRA

REALISA SI

MITRA

DIPA

JUMLAH 54.590

RENCA NA

JUMLAH 54.590

%

Lampiran 1 3/19

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

KEUANGAN

SATU AN

TAR GET

Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

%

90

100

111,11

118.127

Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar

%

90

100,00

111,11

%

80

28

%

100


%


%

Jumlah Pemda yang Pemda dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda yang Pemda dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Persentase Pemda yang % Meningkatnya kapasitas aparat dilakukan asistensi penerapan JFA pengawasan

intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda



ANGGARAN


805

504

62,61

147.952

0

147.952

122.459

0

122.459

82,77

1.165

504

43,26

35,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0,00

100

100,00

118.127

0

118.127

122.459

0

122.459

103,67

805

504

62,61

100

100

100,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0

153

100,00

60

50

83,33

65.530

0

65.530

64.587

0

64.587

98,56

220

403

183,18

6

12

120,00

65.530

29.990

95.520

64.587

29.990

94.577

99,01

220

403

183,18

8

12

120,00

65.530

37.950

103.480

64.587

37.950

102.537

99,09

220

403

183,18

70

50

71,43

43.498

0

43.498

43.498

0

43.498

100,00

136

123

90,44



122.459

0

%

0

DIPA

MITRA

REALISA SI

MITRA

DIPA

JUMLAH 122.459

RENCA NA

JUMLAH 118.127

%

Lampiran 1 4/19

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

Terselenggarany a 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan



SATU AN

TAR GET

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Persentase pemanfaatan asset Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras

%

90

97,06

107,84

%

100

100

100,00


7,40

7,42

100,27

%

100

100

100,00


7,40

7,8

Kali

24

%

KEUANGAN ANGGARAN


1.053

1.173

111,40

1.452.327

0

1.452.327

1.430.425

0

1.430.425

98,49

1.053

1.173

111,40

1.452.327

0

1.452.327

1.430.425

0

1.430.425

98,49

1.053

1.173

111,40

1.452.327

0

1.452.327

1.430.425

0

1.430.425

98,49

1.053

1.173

111,40

105,41

2.563.000

0

2.563.000

2.520.797

0

2.520.797

98,35

1.053

1.173

111,40

53

120,00

341.654

0

341.654

340.053

0

340.053

99,53

360

86

23,89

100

100

100,00

1.452.327

0

1.452.327

1.430.425

0

1.430.425

98,49

1.746

2.160

123,71


7,40

7,7

104,05

1.452.327

0

1.452.327

1.430.425

0

1.430.425

98,49

1.053

1.173

111,40


%

100

100

100,00

341.654

0

341.654

340.053

0

340.053

99,53

360

86

23,89

Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

Instansi

9

10

111,11

341.654

0

341.654

340.053

0

340.053

99,53

360

186

51,67

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

Sistem

10

10

100,00

1.452.329

0

1.452.329

1.430.377

0

1.430.377

98,49

1.059

1.174

110,86

Dukungan Manajemen Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

1.452.327

1.430.425

0

%

0

Dukungan Manajemen Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

DIPA

MITRA

REALISA SI

MITRA

DIPA

JUMLAH 1.430.425

RENCA NA

JUMLAH 1.452.327

%

Lampiran 2 5/19

PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2013 DENGAN TAHUN 2012 DAN TARGET TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD

Tercapainya Optimalisasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATU AN 2

KINERJA TH 2013

3

4

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

%

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

TARGET KINERJA TH KENAIKAN/P % CAPAIAN TH 2013 KINERJA TH 2012 ENURUN AN THD TARGET TH 2014 2014 5

6 = 5-4

7

8 = 5/7

266,67

100

166,67

95

280,70

%

100,00

100

0,00

100

100,00

%

100,00

100

0,00

100

100,00

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

%

163,00

88,24

74,76

95

171,58

%

111,76

92,86

18,90

95

117,64

%

95,00

52

43,00

95

100,00


%

50,00

55,56

(5,56)

75

66,67

Persentase temuan hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti Persentase laporan pengawasan BUN disampaikan tepat waktu

%

90,00

85,71

4,29

90

100,00

%

90,91

89,87

1,04

95

95,69

%

100,00

88,89

11,11

60

166,67

Terselenggaranya SPM Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan pada 60% IPD dan Minimal terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

Lampiran 2 6/19

SASARAN STRATEGIS 1


INDIKATOR KINERJA UTAMA SATU AN

KINERJA TH 2013

TARGET KINERJA TH KENAIKAN/P % CAPAIAN TH 2013 KINERJA TH 2012 ENURUN AN THD TARGET TH 2014 2014

2

3

4

5

6 = 5-4

7

8 = 5/7


%

163,00

100

63,00

100

163,00


%

100,00

100

0,00

100

100,00

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

Pokmas

21,00

12

9,00

6

350,00

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

IPP/IPD/ BUMD/ BLUD

10,00

8

2,00

9

111,11

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

IPP/IPD/ BUMD/ BLUD

6,00

3

3,00

1

600,00

%

100,00

100

0,00

100

100,00

%

100,00

103,03

(3,03)

100

100,00

%

28,00

66,67

(38,67)

80

35,00

%

100,00

100

0,00

100

100,00

%

100,00

100

0,00

100

100,00

%

50,00

33,33

16,67

70,00

71,43

Pemda

12,00

6

6,00

8

150,00

Pemda

12,00

5

7,00

9

133,33

Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat

Meningkatnya Kualitas Persentase Pemda yang Penerapan SPIP di 70% menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 K/L/Pemda Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

Lampiran 2 7/19

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATU AN 2

KINERJA TH 2013

3

4

%

%

TARGET KINERJA TH KENAIKAN/P % CAPAIAN TH 2013 KINERJA TH 2012 ENURUN AN THD TARGET TH 2014 2014 5

6 = 5-4

7

8 = 5/7

50,00

41,67

8,33

80

62,50

97,06

90,43

6,63

90

107,84

Persentase kesesuaian laporan % keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai perwakilan Skala terhadap layanan kepegawaian Likert 1 sd 10

100,00

100

0,00

100

100,00

7,42

7,41

0,01

7,50

98,93

Persentase Pagu Dana yang tidak % Diblokir dalam DIPA Persepsi kepuasan pegawai perwakilan Skala atas pencairan anggaran yang diajukan Likert 1 sesuai prosedur sd 10

100,00

100

0,00

100

100,00

7,77

7,38

0,39

7,50

103,60

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan Kali BPKP di media massa Persentase pemanfaatan asset % Persepsi kepuasan pegawai perwakilan Skala terhadap layanan sarpras Likert 1 sd%10 Persentase tindak lanjut rekomendasi

53,00

33

20,00

30

176,67

100,00 7,70

100 7,68

0,00 0,02

100 7,5

100,00 102,67

100,00

100

0,00

100

100,00

Instansi

9,00

6

3,00

12

75,00

Sistem

10,00

10

0,00

10

100,00


Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

hasil audit Inspektorat Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

Terselenggaranya 100% Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

Lampiran 3/8 - 19

OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kabupaten Kulonprogo Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Klaten Kabupaten Purworejo Kota Magelang Kabupaten Magelang Kabupaten Kebumen Kabupaten Cilacap

Opini BPK WTP WTP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP

Lampiran 4/9 - 19

CAPAIAN KINERJA BUMD TAHUN BUKU 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nama BUMD PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta PDAM Kabupaten Sleman PDAM Kabupaten Gunungkidul PDAM Kabupaten Kulon Progo PDAM Kabupaten Bantul PDAM Kabupaten Purworejo PDAM Kabupaten Klaten PDAM Kabupaten Sragen PDAM Kabupaten Banyumas PDAM Kabupaten Karanganyar

Predikat Kinerja Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat

Lampiran 5/ 10 -19

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT TAHUN 2013 PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%

KEGIATAN Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP

Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

SATU AN

% TAR REALIS CAPAIA GET ASI N

ANGGARAN

PROGRAM DIPA

JUMLAH

DIPA

SDM (OH)

REALISASI MITRA

JUMLAH

%

RENCA REALIS NA ASI

%

104.715

73.840

178.555

94.715

73.840

168.555

94,40

348

941

120,00

280.491

366.725

647.216

290.491

366.725

657.216

101,55

258

3.001

1.163,18

50

120,00

314.931

202.192

517.123

314.931

202.192

517.123

100,00

1.367

1.794

131,24

35

99

120,00

564.817

200.436

765.253

547.426

200.436

747.862

97,73

1.258

2.553

202,94

Lap

9

19

120,00

170.466

0

170.466

164.565

0

164.565

96,54

777

588

75,68

Laporan Hasil Pengawasan atas permintaan Stakeholders Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD

Lap

1

20

120,00

32.240

5.542

37.782

39.830

5.542

45.372

120,09

28

173

617,86

Lap

12

29

120,00

121.853

76.130

197.983

121.853

76.130

197.983

100,00

1.378

1.148

83,31

Laporan Hasil Pengawasan atas penerimaan negara

Lap

2

4

120,00

54.590

0

54.590

54.590

0

54.590

100,00

58

161

277,59

Laporan Hasil Pengawasan BUN

Lap

50

106

120,00

290.645

18.700

309.345

274.739

18.700

293.439

94,86

2.581

942

36,50

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKKL

Lap

7

38

120,00

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD

Lap

4

172

Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Laporan Hasil Pengawasan atas permintaan Presiden

Lap

39

Lap


MITRA

KEUANGAN


270,40

Lampiran 5/ 11 -19

SASARAN STRATEGIS Terselenggaran ya SPM pada 60% IPD dan terselenggaran ya GG pada 75% BUMN/BUMD

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi Menjadi 80%

KEGIATAN Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP



SATU AN


ANGGARAN

PROGRAM DIPA

JUMLAH

DIPA

SDM (OH)

REALISASI MITRA

JUMLAH

%

230.737

5.040

235.777

220.737

5.040

225.777

95,76

120,00

160.174

53.190

213.364

143.785

53.190

196.975

54

120,00

413.315

116.139

529.454

412.877

116.139

10

52

120,00

188.763

0

188.763

198.763

Lap

9

10

111,11

119.421

0

119.421

Laporan Hasil Kajian pengawasan Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim

Lap

1

12

120,00

74.295

0

Lap

5

4

80,00

68.400

Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan instansi penyidik

Lap

43

52

120,00

315.806

Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik

Lap

9

20

120,00

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI sektor Korporat Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD

Lap

13

28

Lap

31

Laporan Hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi Fraud Control Plan (FCP)

Lap


MITRA

KEUANGAN


RENCA REALIS NA ASI

%

911

949

104,17

92,32

1.342

854

63,64

529.016

99,92

2.438

1.899

77,89

0

198.763

105,30

478

544

113,81

128.825

0

128.825

107,87

405

416

102,72

74.295

74.295

0

74.295

100,00

42

274

652,38

0

68.400

61.570

0

61.570

90,01

404

344

85,15

0

315.806

305.806

0

305.806

96,83

2.370

1.332

56,20

Lampiran 5/ 12 -19

SASARAN STRATEGIS


KEGIATAN

Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Meningkatnya Pelaksanaan kapasitas Pengawasan aparat Intern pengawasan Akuntabilitas intern Keuangan pemerintah Negara dan yang Pembinaan profesional dan SPIP kompeten pada 80% Pemda

INDIKATOR KINERJA OUTPUT Laporan hasil reviu atas pengaduan masyarakat Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Laporan hasil sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah Laporan hasil sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Laporan hasil evaluasi penerapan JFA APIP Daerah Pelaksanaan Penyusunan rencana dan laporan hasil Dukungan pengawasan Manajemen Pengelolaan Pengawasan kepegawaian dan Tugas Pengelolaan Teknis lainnya anggaran dan sistem BPKP dan akuntansi Pelaksanaan pemerintahan

Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%. Pengadaan Sarana dan Pengelolaan sarana Prasarana dan prasarana Aparatur Negara BPKP

SATU AN


Lap

0

15

120,00

Lap

3

63

120,00

Lap

4

4

100,00

Lap

2

3

120,00

Lap

1

1

100,00

Lap

21

21

100,00

Lap

18

18

100,00

Lap

17

17

100,00

Lap

4

4

100,00

ANGGARAN

PROGRAM DIPA

MITRA

KEUANGAN JUMLAH

DIPA

SDM (OH)

REALISASI MITRA

JUMLAH

%

0

0

0

0

0

0

0,00


196.589

67.940

264.529

193.760

67.940

261.700


15.557

0

15.557

15.557

0

18.936

0

18.936

18.936

9.005

0

9.005

4.901.605

0

4.201.376


RENCA REALIS NA ASI

%

0

153

100,00

98,93

658

1.044

158,66

15.557

100,00

64

55

85,94

0

18.936

100,00

57

53

92,98

9.005

0

9.005

100,00

15

15

100,00

4.901.605

4.827.686

0

4.827.686

98,49

3.554

3.960

111,43

0

4.201.376

4.138.016

0

4.138.016

98,49

3.046

3.394

111,43

3.967.966

0

3.967.966

3.908.127

0

3.908.127

98,49

2.877

3.205

111,43

683.308

0

683.308

680.106

0

680.106

99,53

720

172

23,89

Lampiran 6/13 - 19

PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT TAHUN 2013 DENGAN REALISASI 2012 DAN TARGET 2014 PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SASARAN STRATEGIS

KEGIATAN

Meningkatnya Pelaksanaan kualitas 95% LKKL Pengawasan Intern dan 95% LKPD Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP

% REALISASI REALI SASI REALI SASI KENAIKAN/P 2012 TARGET 2014 2013 2012 ENURUN AN DIBANDING TARGET 2014


SATU AN

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKKL

Lap

38

35

108,57

6

633,33

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD

Lap

172

112

153,57

30

573,33

Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Laporan Hasil Pengawasan atas permintaan Presiden

Lap

50

47

106,38

35

142,86

Lap

99

56

176,79

35

282,86

Lap

19

15

126,67

1

1.900,00

Laporan Hasil Pengawasan atas permintaan Stakeholders

Lap

20

24

83,33

24

83,33

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD

Lap

29

51

56,86

6

483,33

Laporan Hasil Pengawasan atas penerimaan negara

Lap

4

2

200,00

4

100,00

Laporan Hasil Pengawasan BUN

Lap

106

158

67,09

33

321,21

Lap

20

16

125,00

13

153,85

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%


Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Intern atas Kinerja Pelayanan Publik Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP

PROGRAM




Lampiran 6/14 - 19

SASARAN STRATEGIS





SATU AN

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI sektor Korporat

Lap

28

9

311,11

15

186,67

Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD

Lap

54

21

257,14

26

207,69

Laporan Hasil sosialisasi masalah korupsi

Lap

52

28

185,71

5

1.040,00

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi Fraud Control Plan (FCP)

Lap

10

16

62,50

7

142,86

Laporan Hasil Kajian pengawasan

Lap

27

30

90,00

1

2.700,00

Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim

Lap

4

13

30,77

8

50,00

Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan instansi penyidik

Lap

52

36

144,44

50

104,00

Laporan dukungan pembinaan Pelaksanaan Pengawasan Intern penyelenggaraan SPIP Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP

Lap

63

47

134,04

29

217,24

KEGIATAN


PROGRAM



Lampiran 6/15 - 19

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda

Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

KEGIATAN


Laporan hasil sosialisasi dan Pelaksanaan Pengawasan Intern Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP

Pelaksanaan Dukungan Manajemen Pengawasan dan Tugas Teknis lainnya BPKP dan Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

SATU AN


Lap

4

5

100,00

5

80,00

Laporan hasil sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Laporan hasil evaluasi penerapan JFA APIP Daerah

Lap

3

10

100,00

5

60,00

Lap

1

2

50,00

3

33,33

Penyusunan rencana dan laporan hasil pengawasan Pengelolaan kepegawaian

Lap

21

19

110,53

19

110,53

Lap

18

20

90,00

20

90,00

Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintahan

Lap

17

17

100,00

17

100,00

Pengelolaan prasarana

Lap

4

4

100,00

4

100,00

sarana

dan

PROGRAM



Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 RINGKASAN EKSEKUTIF

Recommend Documents