LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 BAB I. PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan. Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai SKPD Pemerintah Daerah diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP
merupakan
wujud
akuntabilitas
instansi
pemerintah
yang
pedoman
penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Dinas Peternakan
Provinsi
Jawa
Timur
tahun
2013
dimaksudkan
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2013, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2013, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2009–2014 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013. Pengukuran pencapaian
kinerja
bertujuan
untuk
mendorong
SKPD
Pemerintah
Daerah
dalam
meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan LAKIP Dinas Peternakan Provinsi Jawa tImur adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
I-1
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. 5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan seksi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan LAKIP Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. 1.4. KELEMBAGAAN Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan. 1.4.1 STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut : a) Kedudukan Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. b) Tugas Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan. c) Fungsi 1)
Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan.
2)
Penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
dan
pelayanan
umum
di
bidang
peternakan. 3)
Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4)
Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
I-2
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur adalah : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Tata Usaha b. Sub Bagian Penyusunan Program c. Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi : a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan c. Seksi Pengawasan Obat Hewan 4. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi : a. Seksi Produk Pangan Asal Hewan b. Seksi Produk Non Pangan Asal Hewan c. Seksi Hygiene Sanitasi dan Kesejahteraan Hewan 5. Bidang Budidaya, Pengembangan Ternak dan hewan Lainnya, membawahi : a. Seksi Kawasan dan Pembibitan b. Seksi Pakan dan Teknologi c. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya 6. Bidang Agribisnis, membawahi a. Seksi Pelayanan Keahlian, Informasi dan Perijinan b. Seksi Kelembagaan SDM dan Penyuluhan c. Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan 7. Unit Pelaksana Teknis 8. Kelompok Jabatan Fungsional
Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur, terdiri dari : 1. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Jember 2. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Malang 3. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Batu 4. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Kediri 5. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Magetan 6. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Tuban 7. UPT Inseminasi Buatan di Surabaya 8. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di Tuban 9. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di Malang 10. UPT Pembibitan dan Kesehatan Hewan di Madura DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
I-3
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 1.4.2 SUMBER DAYA MANUSIA PNS Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2013 berjumlah 257 orang. Berdasarkan struktur organisasi perinciannya adalah 1 orang Kepala Dinas (Eselon II a), 1 orang Sekretaris (Eselon III), 4 orang Kepala Bidang (Eselon III), 10 orang Kepala UPTD (Eselon III), 45 orang Kasubbid/Kasubbag (Eselon) IV, dan 196 orang staf/pelaksana. Komposisi PNS menurut pangkat/golongan, jenis kelamin, usia dan pendidikan dapat disajikan dalam tabel berikut : Tabel 1.1 PNS BERDASARKAN GOLONGAN No
Pangkat/Gol
1. 2. 3. 4.
Jumlah
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV JUMLAH
2 77 136 42 257
Tabel 1.2 PNS MENURUT PENDIDIKAN FORMAL
No
Pendidikan Formal
Jumlah
1
Sekolah Dasar (SD)
12
2 3 4 5 6 7
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Sekolah Menengah Umum/Kejuruan D III/ Sarmud Strata 1 Strata 2 Strata 3
33 87 6 97 22 -
Jumlah
257
1.4.3. PRASARANA/SARANA Prasarana
dan
sarana
perkantoran
yang
secara
langsung
mendukung
terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur antara lain tanah perkantoran yang terdiri dari : 1. Perkantoran di Jl. Ahmad Yani no 202 Surabaya seluas 40.800 m²; yang terdiri dari kantor utama, halaman parkir, asrama, Rumah Sakit Hewan, perumahan dinas, dan kantor UPTD Inseminasi Buatan. 2. UPTD PT dan HMT di Batu seluas 130.090 m²; 3. UPTD PT dan HMT di Singosari Malang seluas 8.314 m²; DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
I-4
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 4. UPTD PT dan HMT di Tuban 4.910 m²; 5. UPTD PT dan HMT di Kediri seluas 55.820 m²; 6. UPTD PT dan HMT di Jember seluas 60.802 m²; 7. UPTD PT dan HMT di Magetan seluas 51.750 m²; 8. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan di Malang seluas 12.606 m² 9. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan di Tuban seluas 12.770 m² 10. UPTD Pembibitan dan Kesehatan Hewan di Pamekasan seluas 3.807 m² 1.5. PEMBIAYAAN Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2013 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sejumlah Rp. 215.122.302.000,00 dan APBN Tahun 2013 sejumlah Rp. 122.662.273.000,00. 1.6. PERAN STRATEGIS DINAS PETERNAKAN Usaha peternakan berperan penting dalam penyediaan pangan protein hewani, terutama daging, telur, dan susu. Protein hewani bermanfaat sebagai sumber energi dalam beraktifitas, pertumbuhan sel dan jaringan serta cadangan energi tubuh. Hingga kini pemenuhan protein hewani tidak dapat digantikan dengan zat yang lain. Jumlah konsumsi protein hewani selama ini dinilai masih kurang dari nilai konsumsi protein hewani standar Pola Pangan Harapan (PPH). Tingkat konsumsi protein hewani di Indonesia hanya 4,7 gr/orang/hari. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina yang rata-rata 10 gr/orang/hari. Dengan demikian usaha peternakan masih berpotensi untuk dikembangkan. Subsektor Peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian, yaitu mencakup perunggasan (misalnya ayam dan itik), ruminansia kecil (misalnya kambing dan domba) dan ruminansia besar (misalnya sapi dan kerbau). Disamping itu, juga termasuk produk turunannya seperti susu dan telur. Subsektor peternakan Provinsi Jawa Timur cukup berpengaruh secara nasional. Pada tahun 2013, populasi sapi potong Jawa Timur mencapai 28,30% dari populasi nasional. Sapi potong Jawa Timur diekspor ke beberapa Provinsi lain, seperti DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan. Produksi hasil peternakan Jawa Timur juga menjadi andalan di tingkat nasional. Produksi susu segar di Jawa Timur mencapai 980 ton/hari dimana pada tahun 2013 mencapai 424.857 ton atau setara dengan 49,45% dari total produksi nasional; produksi telur 19,67% dari produksi telur nasional; dan produksi daging 12,9% dari produksi nasional. Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tidak hanya menjamin ketersediaan produksi hasil ternak tapi juga menjamin standar mutu produk hasil ternak yang aman, sehat, utuh dan halal. Undang-undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa semua pemotongan hewan ternak harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan. Hal ini untuk menjamin standar mutu aman, sehat, utuh dan halal tersebut. Karena itu Rumah Potong Hewan juga harus memenuhi standarisasi Nomor Kontrol Veteriner. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
I-5
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Saat ini dari 134 RPH Ruminansia di Jawa Timur masih sedikit atau baru 6 RPH yang ber-NKV. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai penerbit NKV sangat berkepentingan agar semua RPH di Jawa Timur dapat memenuhi standar tersebut. Kendala pembangunan peternakan saat ini adalah kapasitas sumber daya manusia yang terbatas (kebanyakan bukan pekerjaan utama tetapi merupakan pendukung sektor pertanian) dan teknologi. Masyarakat peternak perlu difasilitasi dan dibina dalam upaya meningkatkan kualitas budidaya, pemberian nilai tambah komoditas peternakan, dan diversifikasi produk yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk peternakan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak. Kendala lain adalah masih banyak beredar produk hasil peternakan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan serta ancaman kematian ternak karena penyakit hewan menular. Peran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sangat strategis karena merupakan motor penggerak dan koordinator pembangunan peternakan di Jawa Timur. Intervensi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai unsur pemerintah adalah dari sisi regulator dan pengawasan. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan dalam rangka mempertahankan Jawa Timur sebagai barometer peternakan nasional antara lain : 1. Penerbitan PERDA no 3 Tahun 2012 mengenai larangan pemotongan ternak ruminansia betina produktif dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan kuantitas bibit ternak yang pada akhirnya berpengaruh terhadap populasi. 2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 524/8838/023/2010 tanggal 30 Juni 2010 mengenai larangan pemasukan dan peredaran sapi, daging, dan jerohan impor sehingga diharapkan tidak ada lagi produk peternakan impor masuk ke Jawa Timur. 3. Surat Edaran Kepala Dinas Peternakan Nomor 524.3/7306/115.02/2012 mengenai pembatasan pengeluaran ternak sapi dari Provinsi Jawa Timur untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran ternak sapi serta pemenuhan kebutuhan ternak untuk masyarakat di Jawa Timur.
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
I-6
