LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)

2016

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (BPMPDK) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015 TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN ,EVALUASI,ANALISIS AKUNTABULITAS KINERJA , ASPEK KEUANGAN SERTA KEBERHASILAN, HAMBATAN/MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH.

BPMPDK PROVINSI SULAWESI SELATAN JL. Bonto Langkasa no 7-9, MAKASSAR Telp. ( 0411 ) 873836 0 [email protected]

IKHTISAR EKSEKUTIF Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja BPMPDK selama tahun 2015 yang merupakan pelaksanaan amanah Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diemban oleh organisasi. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap

instansi

Pemerintah

sebagai

unsur

penyelenggara

Negara

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja (LKj) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrument untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Berdasarkan Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintaan Desa dan Kelurahan tahun 2013 – 2018 adalah meningkatkan efektifitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik, Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat, Laporan Akuntabilitas Kineja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Page 1

Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna bagi masyarakat miskin, Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan. Untuk mencapai tujuan tersebut BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan sasaran strategis diantaranya Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa, Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa, Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna bagi masyarakat miskin, Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan. Sampai dengan tahun 2015 telah dilakukan upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan diantaranya Peningkatan pemberdayaan Pemerintahan desa dan kelurahan, Peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, Peningkatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan Peningkatan pemberdayaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna serta Peningkatan program kesekretariatan dalam menunjang pemberdayaan masyarakat. LAKIP Tahun 2015 ini menyajikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPMPDK Prov SulSel sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penyelenggaraan serta Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan sesuai dengan Visi Misinya visi yaitu “Terwujudnya Otonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan Yang Terkemuka di Indonesia Pada Tahun 2018”. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi yaitu masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur pemerintah ditingkat desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat ditingkat desa dan kelurahan serta belum optimalnya ketersediaan data profil desa, data kelembagaan desa dan kelurahan. Langkah – langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan kegiatan bimbingan teknis administrasi desa, Bintek pengelolaan penyusunan profil desa dan kelurahan, Bintek Sistem Informasi Kelembagaan Masyarakat, Bintek penataan asset sumber pendapatan desa, Bintek produk hukum desa, Bintek sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan kekayaan desa, Sosialisasi undang-undang tentang desa, Rakornis penyusunan profil desa dan kelurahan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan SDM aparatur Laporan Akuntabilitas Kineja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Page 2

pemerintah desa dan kelurahan. Dalam bidang pemberdayaan kelembagaan dan peningkatan kehidupan sosial budaya masyarakat, kendala yang dihadapi diantaranya belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa dan kelurahan serta masih lemahnya kelembagaan adat dan sosial budaya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan kegiatan pembinaan dan workshop kelembagaan masyarakat, penguatan kelembagaan kelompok masyarakat, lounching pemerintahan desa berbasis adat budaya, fasilitasi

penguatan

kelembagaan,

peningkatan

keterampilan

kader

pemberdayaan

masyarakat. Dalam bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat terdapat kendala yang dihadapi diantaranya kelembagaan BUMDes dan pasar desa yang masih relatif sedikit serta belum optimalnya pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat, untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan beberapa kegiatan diantaranya Rakernis pembinaan dan pengembangan kelembagaan BUMDes, Bintek jenis usaha BUMDes, Bintek pasar desa, Bintek pengelolaan kelembagaan BUMDes. Dalam bidang pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna kendala yang dihadapi diantaranya pengelolaan sumber daya alam perdesaan yang belum maksimal begitu pula sarana perdesaan belum ditata secara baik serta penyebarluasan teknologi perdesaan yang tepat guna belum optimal, adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah Fasilitasi dan Bimtek pengelolaan SDA wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pengembangan desa mandiri energi terbarukan berbasis biogas, Pelatihan aplikasi TTG dalam mendukung usaha masyarakat, Bimtek pemanfaatan teknologi mikroorganisme (pupuk organik), Kerjasama pengembangan dan pemanfaatan TTG, Pembinaan dan pengembangan kelompok pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat serta kegiatan – kegiatan penunjang lainnya. Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang ialah dengan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2015 .

Laporan Akuntabilitas Kineja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Page 3

BAB I PENDAHULUAN

1. Data Umum Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu instansi pemerintah yang berada di Provinsi dengan tugas pokok membantu Gubernur Sulawesi Selatan dalam rangka penyelenggaraan tugas– tugas yang menyangkut pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dasar hukum pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bidang pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan dilingkup desa dan kelurahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan pemberdayaan masyarakat memegang peran yang strategis dalam mendukung program pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah. Dalam tahap implementasi pemberdayaan masyarakat setidaknya dilakukan melalui tiga aspek pokok, yaitu : a. Pemberdayaan diupayakan untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran

akan

potensi

sumber

daya

yang

dimilikinya

dan

mengembangkannya secara produktif. b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering) malalui pemberiaan input, berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana pendukung, serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran, serta memberikan kemudahan akses dan berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. c. Melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah (pro-poor) untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang antara kelompok masyarakat yang tidak berdaya dengan yang kuat, diantaranya melalui berbagai program yang bersifat pemberian (charity) yang tidak membuat masyarakat bergantung.


Sesuai dengan RPJM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2018” tugas pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Kelurahan lebih difokuskan kepada strategi dan arah kebijakan Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih. Misi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam bentuk kebijakan dengan tujuan mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa, sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1. Meningkatkan kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat 2. Meningkatkan kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa Strategi Kebijakan : 1. Peningkatan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal 2. Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kerangka otonomi desa Strategi dan arah kebijakan inilah yang dijadikan dasar Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Kelurahan (BPMPDK) untuk membuat program dan kegiatan yang dijabarkan kedalam Renstra BPMPDK Tahun 2013-2018, yang kemudian akan diukur pencapaian kinerjanya setiap tahun sesuai dengan indikator kinerja. Keberadaan atau eksistensi

institusi Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Struktur / Kondisi Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :


Laporan Akuntabilitas Kineja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

Page 6


Page 7

a. Kepala Badan. b. Sekretaris Badan.  Sub Bagian Keuangan.  Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian  Sub Bagian Program. c. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan.  Sub Bidang Pengembangan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan.  Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa dan Kelurahan. d. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.  Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.  Sub Bidang Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat  Sub Bidang Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat.  Sub Bidang Pengembangan Produksi Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat. f. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.  Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sarana Perdesaan.  Sub Bidang Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, pemerintah Desa dan Kelurahan membawahi pula satu Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yaitu Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (BP2MDK) dengan struktur organisasi sebagai berikut: a. Kepala UPTB b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha c. Kepala Seksi Pengembangan Pelatihan d. Kepala Seksi Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi

Total jumlah pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah 81 orang. Dari jumlah tersebut, secara struktural/eselon terdiri dari 1 orang Kepala Badan (eselon II), 6 orang eselon III yaitu 1 Laporan Akuntabilitas Kineja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Page 8

orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang dan 1 orang Kepala UPTB, 14 orang eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian 4 orang, Kepala Sub Bidang 8 orang dan 2 orang Kepala Seksi. Adapun untuk jabatan fungsional umum (staf) sebanyak 60 orang. Umur rata-rata pegawai yang terbanyak adalah berkisar antara 51 – 56 tahun sebanyak 16 orang, kemudian menyusul umur antara 41 – 50 tahun sebanyak 29 orang dan umur antara 31 – 40 tahun sebanyak 28 orang, selebihnya adalah berumur antara 18 – 30 tahun sebanyak 8 orang. Jumlah Pegawai Menurut Golongan yaitu Golongan II sebanyak 11 Orang dan Golongan III Sebanyak 50 Orang dan yang Golongan IV 20 Orang adapun tenaga honorer di BPMPDK Prov SulSel sebanyak 8 Orang. Komposisi Pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan jabatan/eselon, pangkat, golongan dan kualifikasi pendidikan disajikan pada Tabel 1.1


Tabel 1.1 Komposisi Pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan No

URAIAN

JABATAN / ESELON

JUMLAH (Org)

PANGKAT / GOLONGAN = Org

PENDIDIKAN

1

2

3

4

5

6

I

BPMPDK A. Kepala Badan

Struktural / Eselon II

1

Pembina Utama Madya / IV.d

S2

B. Sekretaris

Struktural / Eselon III.a

1

Pembina Tk.I / IV.b

S2

C. Kepala Bidang

Struktural / Eselon III.b

4

Pembina Tk.I / IV.b = 2 Pembina / IV.a = 2

S2 = 3 S1 = 1

D. Kepala Sub Bidang

Struktural / Eselon IV.a

8

Pembina / IV.a = 8

S2

E. Kepala Sub Bagian


3

Penata Tk.I / III.d = 3

S2 = 2 S1 = 1

53

Pembina / IV.a = 3 Penata Tk.I / III.d = 9 Penata / III.c = 11 Penata Muda Tk.I / III.b = 12 Penata Muda / III.a = 7 Pengatur Tk. I / II.d = 3 Pengatur / II.c = 1 Pengatur Muda Tk.I / II.b = 4 Pengatur Muda / II.a = 3

S2 = 14 S1 = 22 D3 = 4 SMA = 13

F.

Staf

JUMLAH

Fungsional Umum / -

70


Page 10

II

UPTB

G. Kepala UPTB

Struktural / Eselon III.a

1

Pembina Tk. I / IV.b

S2

H. Kepala Sub. Bagian UPTB


1

Pembina / IV.a

S2

I.

Kepala Seksi


2

Pembina / IV.a = 1 Penata Tk. I / III.d = 1

S2 = 1 S1 = 1

J.

Staf

Fungsional Umum / -

7

Penata / III.c = 2 Penata Muda Tk. I / III.b = 5

S1 = 4 D3 = 1 SMA = 2

JUMLAH

11


Page 11

3. Peran Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2008 serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21 Tahun 2009 Tentang tugas pokok fungsi, dan rincian tugas jabatan struktural pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2012. Maka diatur kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagai berikut: a. Kedudukan : Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan

Provinsi Sulawesi Selatan adalah unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin

oleh

seorang

kepala

badan

yang

berada

dibawah

dan

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. b. Tugas Pokok : Menyelenggarakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan c. Fungsi : o perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa

meliputi

Pemerintahan

Desa

dan

Kelurahan,

Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Teknologi Pedesaan dan Kelurahan. o penyelenggaraan pelayanan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang meliputi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa

meliputi

Pemerintahan

Desa

dan

Kelurahan,

Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Teknologi Pedesaan dan Kelurahan. o pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang meliputi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa

meliputi

Pemerintahan

Desa

dan

Kelurahan,


Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Teknologi Pedesaan dan Kelurahan. o penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu instansi pemerintah yang berada di Provinsi dengan tugas pokok membantu Gubernur Sulawesi Selatan dalam rangka penyelenggaraan tugas–tugas yang menyangkut pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dasar hukum pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008. Sesuai dengan RPJM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2018, tugas pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Kelurahan lebih difokuskan kepada penanganan Misi ketujuh yaitu Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih. Agenda ini kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam agenda pembangunan dalam bentuk kebijakan umum berupa :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat 2. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa

Agenda tersebut di atas yang menjadi dasar program pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan. Sejalan dengan pencapaian agenda pembangunan tersebut diatas maka disusunlah visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis a. Visi dan Misi Selaras dengan visi provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan yaitu “Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Pada Tahun 2018” maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan bertekad untuk mendukung visi tersebut pada aspek pemberdayaan masyarakat khususnya dalam menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, dukungan tersebut diwujudkan melalui pernyataan visi yaitu “ Terwujudnya Otonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan yang Terkemuka di Indonesia Pada Tahun 2018”.


Makna dan penjelasan dari rumusan visi tersebut diatas adalah :  Otonomi Desa dimaksudkan sebagai terwujudnya suatu tatanan Pemantapan Kerangka

Aturan/Regulasi;

Pemantapan

Kelembagaan

Pemerintahan

Desa;

Pemantapan Pengelolaan Keuangan Desa; Pemantapan Administrasi Pemerintahan Desa; Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa; dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan desa kearah yang lebih demokratis.  Keberdayaan Masyarakat dimaksudkan sebagai kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan dan kelembagaan untuk berprakarsa dan berswadaya dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah pada tingkat lokalitasnya.  Terkemuka di Indonesia di maksudkan bahwa pencapaian dari aspek otonomi desa dan keberdayaan masyarakat tersebut menempatkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang terbaik di Indonesia.

Sejalan dengan visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi obyektif serta kebijakan organisasi, dengan ini dirumuskan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

dan

Kelurahan; 2. Menguatkan kelembagaan lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat; 3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat; 4. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan; 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan tentang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan.

b. Tujuan Strategis Berdasarkan Visi Dan Misi BPMDPK maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. 2. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta Laporan Akuntabilitas Kineja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Page 15

partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. 3. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat. 4. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin. 5. Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan

c. Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Berdasarkan tujuan strategis yang ingin dicapai, dapat dijelaskan indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah

No

1

Tujuan Strategis

Indikator Kinerja Tujuan

Target Jangka Menengah (Akhir RPJMD 2018)

Meningkatkan efektivitas dan

Jumlah desa

- 500 desa swasembada

kualitas penyelenggaraan

berstatus

- 5.821 orang aparat

pemerintahan desa dan

swasembada

desa yang

pemerintahan kelurahan dalam

ditingkatkan

proses penyelenggaraan

kapasitasnya

pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. 2

- Rata-rata 53

Meningkatkan kapasitas dan

Jumlah persentase

peran lembaga kemasyarakatan

kelembagaan

kelompok binaan

serta partisipasi keswadayaan

masyarakat yang

PKK

masyarakat dalam

difasilitasi dan

pembangunan.

ditingkatkan

dari 62.903 PKK

kapasitasnya

- 99.89% Posyandu

(kelompok binaan

- 98.02% PKK aktif

aktif dari 8.801 Total


LPM)

Posyandu - Rata-rata 6 kelompok binaan LPM - 4.79% (720 LPM berprestasi dari 15.020 total LPM) - 64.02% (984 LSM aktif dari 1.533 total LSM)

3

Mengembangkan kegiatan

Jumlah BUMDes

usaha ekonomi masyarakat dan

yang difasilitasi

426 BUMDes

keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat. 4

Mengembangkan pengelolaan

Jumlah RTM yang

sumber daya alam yang efektif

diberdayakan dan

dan efisien dan pelestarian

difasilitasi hak

lingkungan hidup dengan

dasarnya

6.370 RTM

mendayagunakan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin. 5

Meningkatkan kapasitas aparat

Jumlah modul

dan masyarakat dalam

pelatihan dibuat

pelaksanaan pembangunan

tersertifikasi dan

desa dan Kelurahan

penyelenggaraan

- 14 modul tersertifikasi dan - 59 pelatihan terstandarisasi

pelatihan pemberdayaan terstandarisasi


d. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Untuk mencapai tujuan Renstra BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan tujuh sasaran strategis BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013-2018 Sebagai berikut : Tabel 2.2 Sasaran strategis BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan No 1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran

Meningkatnya kualitas

Persentase desa yang berstatus

penyelenggaraan pemerintahan desa

swasembada

dan kelurahan 2

Meningkatnya partisipasi

Jumlah keswadayaan gotong royong

kelembagaan masyarakat dalam

masyarakat dalam pembangunan

pembangunan desa 3

Meningkatnya usaha ekonomi

Jumlah usaha ekonomi produktif

produktif masyarakat desa

masyarakat yang dikuatkan dan dikembangkan kelembagaannya

4

5

Meningkatnya pengelolaan

Jumlah rumah tangga miskin (RTM)

sumberdaya alam dan teknologi

yang mengelola SDA dan

tepat guna bagi masyarakat miskin

memanfaatkan TTG

Meningkatnya kapasitas aparat dan

Jumlah aparat desa dan masyarakat

masyarakat dalam pelaksanaan

yang ditingkatkan kapasitasnya

pembangunan desa dan kelurahan

2. Penetapan / Perjanjian Kinerja Dalam Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2018. Program dibagi atas dua bagian yaitu Program Prioritas yang terdiri dari 7 (Tujuh) Program dan Program Rutin yang terdiri dari 3 (Tiga) program jadi secara keseluruhan terdiri atas 10 (Sepuluh) Program, adapun Program Prioritas tersebut adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Sasaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan adalah terfasilitasinya masyarakat perdesaan dalam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Miskin. Laporan Akuntabilitas Kineja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Page 18

2. Program Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan SDA dan Sarana dan Prasarana Perdesaan Sasaran Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna adalah Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Miskin dengan tersedianya unit-unit Tekonologi Tepat Guna (TTG) khususnya dalam mendukung program peningkatan teknostruktur masyarakat dan mendukung program-program strategis daerah. 3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan adalah Meningkatnya Usaha ekonomi Produktif Masyarakat Desa dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDES dan BUMKEL) dan Unit Usaha Ekonomi Simpan-Pinjam. 4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Sasaran Program Peningkatan partisipasi Masyarakat adalah Meningkatnya keswadayaan gotong royong dan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa. 5. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa Sasaran Program Peningkatan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan adalah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan. 6. Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan Sasaran Program Peningkatan Peran perempuan di Perdesaan adalah Meningkatnya

partisipasi

kelembagaan

perempuan

dalam

berbagai

aspek

pembangunan. 7. Program Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparat Pemerintah Desa Sasaran Program Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparat Pemerintah Desa adalah Meningkatnya Kapasitas Aparat Dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Kelurahan 8. Program pelayanan administrasi Perkantoran Sasaran Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran adalah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Kelancaran Pelayanan Pekerjaan di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan Akuntabilitas Kineja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Page 19

9. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD Sasaran Program Peningkatan kapasitas dan Kinerja SKPD adalah Tersedianya sarana dan prasarana bagi aparatur untuk mendukung peningkatan kinerjanya. 10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD Sasaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD Adalah Meningkatnya kompetensi dan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan kerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan demi terciptanya sistem pelaporan kinerja yang tertata rapi, transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah agar tercapai pertanggungjawaban tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran Visi, Misi, Sasaran dan Arah kebijakan yang diindikasikan dengan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pada tahun 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan telah menetapkan 5 (Lima) sasaran yang akan dicapai. Kelima sasaran tersebut selanjutnya akan diukur dengan indikator kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan. Rincian tingkat capaian kinerja dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut : Tabel 3.1 Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Tahun 2015 Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Persentase desa Kualitas berstatus Penyelenggaraan swasembada Pemerintahan Desa Dan Kelurahan. Sasaran Strategis

Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa

Target 100 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang

Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya

700 aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya

Jumlah dan persentasi kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok

rata-rata jumlah kelompok binaan LPM = 1 klp binaan

Realisasi

%

212 Desa/Kel. 230 % Swakarya dan 18 Desa/Kel. Swasembada serta 24 Kab/Kota tersedia data profil desa 250 Pokja Profil 93 % Desa yang sudah dilatih dan 401 Aparat Desa yang sudah dilatih kapasitasnya 17 klp binaan 100 % LPM


binaan LPM) Jumlah dan persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Persentase LPM Berprestasi) Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Persentase PKK aktif

Persentase Posyandu aktif

Meningkatnya Jumlah usaha ekonomi BUMDES yang produktif difasilitasi masyarakat desa. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna bagi Masyarakat

Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya

2.5% (76 LPM Berprestasi dari 3.024 Total jumlah LPM)

150 org LPM)

55.51% (851 LSM Aktif dari 1.533 Total jumlah LSM)

15 LSM

33 %

97,69% (61.449 PKK Aktif dari 62.903 total jumlah PKK)

100 %

99,29% (8.738 Posyandu Aktif dari 8.801 total jumlah Posyandu)

100 %

319 BUMDES

638 %

380 RTM

44.70 %

rata-rata kelompok binaan PKK = 1 klp PKK Aktif 97,69% (PKK Aktif dari 62.903 total jumlah PKK) Posyandu Aktif 99,29% (Posyandu Aktif dari 8.801 total jumlah Posyandu) 50 BUMDES

850 RTM

(18 1.2 %


Miskin Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan

Jumlah Modul Pelatihan dibuat Tersertifikasi Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Terstandarisasi

2 Modul Tersertifikasi


100 %

11 Pelatihan Terstandarisasi


81.82 %

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Akuntabilitas capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang tertuang dalam Rentsra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan diarahkan pada 5 (Lima) sasaran strategis sebagai berikut : Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan 1.1 Sasaran Pertama ”Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan” Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut ialah dengan melakukan Peningkatan Jumlah Desa Swasembada Melalui intervensi Desa Kategori Cepat Berkembang dan melakukan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan capaian kinerja sasaran sebagai berikut : Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Indikator Kinerja Sasaran Jumlah desa berstatus swasembada

Tahun 2015 Target

Realisasi

100 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang

212 Desa/Kel. Swakarya dan 18 Desa/Kel. Swasembada serta 24 Kab/Kota tersedia data profil

Capaian 230 %


desa Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya

700 aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya

250 Pokja Profil Desa yang sudah dilatih dan 401 Aparat Desa yang sudah dilatih kapasitasnya

93 %

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui 2 (Dua) Indikator Kinerja Sasaran yaitu : 1. Jumlah desa berstatus swasembada 2. Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya

Capaian per target pada Indikator tersebut adalah : 1. Capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran Jumlah Desa Berstatus Swasembada, dengan target kinerja pada Tahun 2015 adalah 100 desa / kelurahan laju tingkat perkembangan cepat berkembang realisasi kinerja tahun 2015 terdiri atas 212 Desa / Kelurahan Swakarya dan 18 Desa Kelurahan Swasembada serta 24 Kab/Kota tersedia data profil desa dengan capaian kinerja sebesar 230 % 2. Adapun capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target kinerja 700 aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya terdiri atas 250 Pokja Profil Desa yang sudah dilatih dan 401 Aparat Desa yang sudah dilatih dengan capaian kinerja 93 % Pada tahun 2015 BPMPDK juga bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melalui Program pelatihan pengembangan kapasitas aparat desa yang bersumber dari APBN / Dekonsentrasi telah melatih sejumlah 6.622 aparat desa dari total target 7.400 aparat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara Desa Adapun program dan kegiatan APBD yang mendukung pencapaian Program tersebut adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan kegiatan : Laporan Akuntabilitas Kineja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Page 24

1. Bintek penyusunan profil desa dan kelurahan 2. Penyelenggaraan perlombaan desa / kelurahan tingkat provinsi 3. Penyelenggaraan perlombaan desa / kelurahan tingkat nasional 4. Study kerja peningkatan kapasitas menajerial bagi kepala desa / lurah yang berprestasi 5. Bintek penataan aset / sumber pendapatan desa 6. Study kerja pengelolaan kekayaan / keuangan dan sumber pendapatan desa 7. Bintek sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan kekayaan desa 8. Sosialisasi undang - Undang tentang desa 1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Indikator Sasaran Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah desa Kualitas berstatus Penyelenggaraan swasembada Pemerintahan Desa Dan Kelurahan.

Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya

Ukuran

2014

Target

24 kab/kota tersedia data profil

Realisasi

24 kab/kota tersedia data profil

Target

Realisasi

700 aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya 210 Pokja Profil Desa yang sudah dilatih dan 350 Aparat Desa yang sudah dilatih

2015 100 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang 212 Desa/Kel. Swakarya dan 18 Desa/Kel. Swasembada serta 24 Kab/Kota tersedia data profil desa 700 aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya 250 Pokja Profil Desa yang sudah dilatih dan 401 Aparat Desa yang sudah dilatih


Berdasarkan tabel Perbandingan diatas dapat dilihat bahwa kinerja untuk indikator kinerja sasaran jumlah desa berstatus swasembada dengan terget tahun 2014 tersedia data profil desa pada 24 Kab/Kota, realisasinya telah memenuhi target tang ditetapkan dengan telah tersedianya data profil desa di 24 Kab/Kota adapun pada tahun 2015 memiliki target yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Target yang ditetapkan dalam renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan untuk tahun 2015 adalah 100 Desa/Kelurahan laju tingkat perkembangan cepat berkembang dengan realisasi kinerja yaitu 212 Desa/Kelurahan Swakarya dan 18 Desa/Kelurahan Swasembada serta 24 Kab/Kota tersedia data profil desa. Dari perbandingan antara target dengan realisasi menunjukkan capaian kinerja yang telah melampaui target yaitu sebesar 230 %. Untuk indikator kinerja sasaran Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya, target kinerja pada tahun 2014 sebanyak 700 aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya dengan realisasi 210 Pokja Profil Desa yang sudah dilatih dan 350 Aparat Desa yang sudah dilatih sedangkan pada tahun 2015 dengan target yang sama telah terealisasi 250 Pokja Profil Desa yang sudah dilatih dan 401 Aparat Desa yang sudah dilatih dengan capaian kinerja 93 %.

Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

2.1 Sasaran Kedua ”Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa” Untuk sasaran Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut ialah dengan melakukan Peningkatan Keswadayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Indikator Kinerja

Tahun 2015


Sasaran

Target

Realisasi

Jumlah dan persentasi kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok binaan LPM) Jumlah dan persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Persentase LPM Berprestasi) Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Persentase PKK aktif

rata-rata jumlah rata-rata jumlah kelompok binaan kelompok binaan LPM = 1 klp binaan LPM = 17 klp

Persentase Posyandu aktif

Capaian 100%

binaan

2.5% (76 LPM Berprestasi dari 3.024 Total jumlah LPM)

150 org (18 LPM)

1.2 %

55.51% (851 LSM Aktif dari 1.533 Total jumlah LSM)

15 LSM

33 %

PKK Aktif 97,69% (PKK Aktif dari 62.903 total jumlah PKK)

97,69% (61.449 PKK aktif dari 62.903 total jumlah PKK)

100 %

Posyandu Aktif 99,29% (Posyandu Aktif dari 8.801 total jumlah Posyandu)

99,29% (8.738 100 % Posyandu Aktif dari 8.801 total jumlah Posyandu)

rata-rata kelompok binaan PKK = 1 klp

Terdapat 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian target diantaranya : 1. Jumlah dan persentasi kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok binaan LPM)


2. Jumlah dan persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Persentase LPM Berprestasi) 3. Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif) 4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 5. Persentase PKK aktif 6. Persentase Posyandu aktif Capaian per target untuk indikator diatas adalah sebagai beriku : 1. Capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran Jumlah dan persentasi kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok binaan LPM) telah melebihi target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja sebanyak 17 klp binaan LPM dari target 1 klp binaan LPM 2. Capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran Jumlah dan persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Persentase LPM Berprestasi) telah terealisasi sebanyak 150 orang (18 LPM) yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya dari total target 76 LPM sehingga capaian kinerja hanya mencapai 1.2 % 3. Capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif) adalah sebanyak 15 LSM yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya dari total target sebanyak 851 LSM 4. Capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dengan target 1 klp binaan PKK 5. Capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran Persentase PKK aktif dengan target PKK Aktif 97,69% (PKK Aktif dari 62.903 total jumlah PKK) telah terealisasi sebanyak 97,69% (61.449 PKK aktif dari 62.903 total jumlah PKK) dengan capaian kinerja 100 %. 6. Capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran Persentase Posyandu aktif dengan target kinerja 99,29% (Posyandu Aktif dari 8.801 total jumlah Posyandu) telah terealisasi sebanyak 99,29% (8.738 Posyandu Aktif dari 8.801 total jumlah Posyandu) dengan capaian kinerja 100 %.


Adapun program dan kegiatan APBD yang mendukung pencapaian Program tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa : 1. Pembinaan dan Workshop Kelembagaan Masyarakat (KPM, LPM, Pokmas Adat/Budaya, dll)Penyelenggaraan perlombaan desa / kelurahan tingkat provinsi 2. Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat 3. Workshop peningkatan keterampilan Pokmas Perempuan 4. Pelaksanaan Peringatan BBGRM dan HKG PKK Tingkat Nasional dan Provinsi 5. Lomba Gotong Royong terbaik masyarakat 6. Peningkatan Keterampilan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 7. Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat 8. Penguatan Keswadaya Gotong Royong Masyaralat

2.

Progran Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan : 1. Penguatan fungsi sekretariat pemberdayaan kesejahteraan keluarga 2. Pembinaan kebangsaan dan gotong royong 3. Peningkatan derajat kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup 4. Pemenuhan pangan, sandang, perumahan serta tata laksana rumah tangga 5. Peningkatan derajat pendidikan dan keterampilan Pada kegiatan pembinaan kebangsaan dan gotong royong TP. PKK Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan pembelajaran Al-Qur’an yang berlokasi di TPA. Mawaddah Warahmah Kelurahan kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makasar, TPA. Nurul Amaliah Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar, TPA. Syahru Ramadhan Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan pada kegiatan Peningkatan Derajat Pendidikan dan Keterampilan yaitu pembentukan PAUD Masagena Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Menjahit PKK pada Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar, Salon PKK pada kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala Kota Makasar.


2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sasaran Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Indikator Kinerja Sasaran Jumlah dan persentasi kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok binaan LPM) Jumlah dan persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Persentase LPM Berprestasi) Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Ukuran

2014

2015

Target



Realisasi 12 klp binaan

Target

Realisasi

Target

1.73% (52 LPM Berprestasi dari 3.024 Total jumlah LPM) 150 orang (24 LPM) 52.51% (805 LSM Aktif dari 1.533 Total jumlah LSM)

Realisasi 15 LSM

Target

17 klp binaan 2.5% (76 LPM Berprestasi dari 3.024 Total jumlah LPM)

150 orang (18 LPM) 55.51% (851 LSM Aktif dari 1.533 Total jumlah LSM)

15 LSM

rata-rata rata-rata kelompok binaan kelompok binaan PKK = 1 PKK = 1 klp klp

Realisasi Persentase PKK aktif Target


Realisasi 97,58% (61.380 PKK aktif)


97,69% (61.449


PKK aktif)

Persentase Posyandu aktif Target


Realisasi 99,09% (8.720 Posyandu aktif)


99,29% (8.738 Posyandu aktif)

Sasaran 3 : Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa.

3.1 Sasaran Ketiga ”Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa” Untuk sasaran Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa, Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut ialah dengan melakukan Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi dengan capaian kinerja sasaran sebagai berikut : Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa Indikator Kinerja Sasaran Jumlah BUMDES yang difasilitasi

Tahun 2015 Target 50 BUMDES yang difasilitasi

Realisasi 319 BUMDES yang difasilitasi

Capaian 638%

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui 1 (Satu) Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi tolak ukur dalam menentukan target dan sasaran yang akan dicapai yaitu : 1. Jumlah BUMDES yang difasilitasi Laporan Akuntabilitas Kineja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Page 31

Capaian target pada Indikator tersebut adalah : 1. Capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran Jumlah BUMDES yang difasilitasi, dengan target kinerja pada Tahun 2015 adalah 50 BUMDES terfasilitasi, realisasi target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebanyak 319 BUMDES terfasilitasi hal ini melampaui target yang ditetapkan, untuk mencapai target tersebut telah dilakukan kegiatan - kegiatan

yang mendukung pencapaian target kinerja

diantaranya kegiatan bimbingan teknis bagi pengelola kelembagaan BUMDES, rakernis pembinaan dan pengembangan kelembagaan BUMDES, bintek pasar desa dan kegiatan pendukung lainnya. Adapun program dan kegiatan APBD yang mendukung pencapaian Program tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 1. Rakernis pembinaan dan pengembangan kelembagaan BUMDES 2. Inventarisasi dan identifikasi BUMDES 3. Bintek jenis usaha BUMDES 4. Bintek pasar Desa 5. Bintek usaha ekonomi keluarga 6. Pengadaan fasilitator pendamping desa (FPD) BUMDES pada lokasi percontohan BUMDES 7. Expo ekonomi kreatif tingkat Nasional 8. Bintek kemitrausahaan 9. Bintek pengelolaan kelembagaan BUMDES

3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa

Sasaran Meningkatnya usaha ekonomi produktif

Indikator Kinerja Sasaran Jumlah BUMDES yang

Ukuran

2014

2015

Target

50 BUMDES yang difasilitasi

50 BUMDES yang difasilitasi


masyarakat desa.

difasilitasi

245 BUMDES Terfasilitasi

Realisasi

319 BUMDES Terfasilitasi

Perbandingan capaian target tahun 2014 dengan target tahun 2015 pada sasaran meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa selalu melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya hal ini dapat dilihat pada tabel 3.7 diatas dimana target pada tahun 2014 sebanyak 50 BUMDES terfasilitasi dengan realisasi kinerja sebanyak 245 BUMDES terfasilitasi dengan capaian kinerja 508% sedangkan pada tahun 2015 terjadi peningkatan kinerja dari target awal 50 BUMDES terfasilitasi, realisasi kinerja sebesar 319 BUMDES terfasilitasi dengan capaian kinerja 638% hal ini menunjukkan peningkatan kinerja sebesar 130% atau meningkat sebanyak 74 BUMDES terfasilitasi dibanding tahun sebelumya.

Sasaran 4 : Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Miskin

4.1 Sasaran Keempat ”Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Miskin” Untuk sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Miskin, Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut ialah dengan melakukan Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna untuk pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin, adapun capaian kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut : Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran 4 Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Miskin Indikator Kinerja Sasaran Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya

Tahun 2015 Target 850 RTM

Realisasi 380 RTM

Capaian 44.70 %


Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 1 (Satu) Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi tolak ukur dalam menentukan target dan sasaran yang akan dicapai yaitu : 1.

Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya

Capaian target pada Indikator tersebut adalah : 1.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya, dengan target kinerja pada Tahun 2015 adalah 850 RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya, realisasi target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebanyak 380 RTM yang telah diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya dengan

capaian kinerja sebanyak 44.70 % hal ini

mengindikasikan capaian kinerja yang belum mencapai target yang telah ditentukan, untuk mendukung capaian target tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatan – kegiatan yang memberdayakan RTM diantaranya Bimtek pengelolaan limbah

rumah

tangga

berbasis

TTG,

Bimtek

pemanfaatan

teknologi

mikroorganisme untuk optimalisasi pemanfaatan lahan. Adapun kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi hak dasar bagi RTM diantaranya kegiatan Pembinaan / Pengembangan pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, Fasilitasi pengembangan pos pelayanan teknologi (Posyantek) dan warung teknologi (wartek), Pengembangan desa madiri energi (DME) bebasis biogas terintegrasi. Serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya yang bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dan pelaksana dibidang pengelolaan SDA dan TTG. Adapun keseluruhan program dan kegiatan APBD yang mendukung pencapaian Program tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1. Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna provinsi / nasional 2. Fasilitasi pengembangan pos pelayanan teknologi (Posyantek) dan warung teknologi (Wartek) 3. Bimtek aplikasi teknologi tepat guna bagi pengembangan kegiatan usaha berbasis sumberdaya lokal


4. Peningkatan kompetensi aparatur bidang SDA dan TTG 5. Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) berbasis biogas terintegrasi 6. Bimtek pengelolaan limbah rumah tangga berbasis TTG 7. Bimtek pemanfaatan teknologi pemanfaatan lahan

mikroorganisme

untuk optimalisasi

8. Pembinaan / pengembangan pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 9. Monev program pemberdayaan SDA dan teknologi pedesaan 4.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4 Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4 Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Miskin

Sasaran Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin

Indikator Kinerja Sasaran Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya

Ukuran

2014

2015

Target

850 RTM

850 RTM

Realisasi

450 RTM

380 RTM

Relisasi capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Miskin dengan indikator kinerja Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya pada tahun 2014 target yang ditetapkan sebanyak 850 RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya dengan realisasi sebesar 450 RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya sehingga capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 52.94% sedangkan pada tahun 2015 dengan target yang sama, realisasi kinerjanya sebanyak 350 RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya sehingga capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 44.70% hal ini menunjukkan penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 8.24%. Secara keseluruhan dari tahun 2014 sampai tahun 2015 target yang ditetapkan belum tercapai.


Sasaran 5 : Meningkatnya Kapasitas Aparat dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan

5.1 Sasaran Kelima ”Meningkatnya Kapasitas Aparat dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan” Untuk sasaran Meningkatnya Kapasitas Aparat dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan, Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut ialah dengan melakukan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut : Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran 5 Meningkatnya Kapasitas Aparat dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Modul Pelatihan dibuat Tersertifikasi Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Terstandarisasi

Tahun 2015 Target

Realisasi

Capaian



100 %



81.82 %

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 2 (Dua) Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi tolak ukur dalam menentukan target dan sasaran yang akan dicapai yaitu : 1. Jumlah modul pelatihan dibuat tersertifikasi 2. Jumlah penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan terstandarisasi

Capaian per target pada Indikator tersebut adalah : 1. Capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran Jumlah Modul Pelatihan dibuat Tersertifikasi dengan target kinerja tahun 2015 sebanyak 2 Modul Tersertifikasi telah terealisasi sebanyak 2 Modul Tersertifikasi diantaranya adalah : Laporan Akuntabilitas Kineja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Page 36

1. Modul Ketahanan Masyarakat 2. Modul Manajemen Aparatur Desa. Capaian kinerja untuk target 2 Modul Tersertifikasi adalah sebesar 100 % 2. Adapun capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Terstandarisasi dengan target kinerja tahun 2015 sebanyak 11 Pelatihan Terstandarisasi telah terealisasi sebanyak 9 Pelatihan Terstandarisasi, pelatihan – pelatihan tersebut diantaranya adalah : 1. Pelatihan peningkatan BPD 2. Pelatihan peningkatan kapasitas lansia 3. Pelatihan usaha ekonomi masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat 4. Pelatihan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan 5. Pelatihan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin 6. Pelatihan usaha ekonomi masyarakat desa 7. Pelatihan usaha ekonomi rumah tangga 8. Pelatihan kader posyandu 9. Pelatihan tokoh masyarakat. Capaian kinerja untuk target 11 Pelatihan Terstandarisasi adalah sebesar 81.82 % Adapun keseluruhan program dan kegiatan APBD yang mendukung pencapaian Program tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparat Pemerintah Daerah 1. Sosialisasi Pembentukan Komite Standar Pelatihan (KSP) dan Penyusunan Modul 2. Penataan UPTB BP2MDK 3. Pelatihan Peningkatan BPD dan Peningkatan Kapasitas Lansia 4. Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 5. Pelatihan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan 6. Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin, Usaha Ekonomi Rumah Tangga


5.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5 Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5 Meningkatnya Kapasitas Aparat dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan

Sasaran Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan

Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Modul Pelatihan dibuat Tersertifikasi Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Terstandarisasi

Ukuran

2014

2015

Target

2 Modul Tersertifikasi 2 Modul Tersertifikasi 11 Pelatihan Terstandarisasi

2 Modul Tersertifikasi 2 Modul Tersertifikasi 11 Pelatihan Terstandarisasi

Realisasi Target Realisasi

10 Pelatihan 9 Pelatihan Terstandarisasi Terstandarisasi

Relisasi capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan dengan indikator kinerja Jumlah modul pelatihan dibuat tersertifikasi pada tahun 2014 target yang ditetapkan sebanyak 2 modul tersertifikasi telah terealisasi sebanyak 2 modul tersertifikasi yaitu : 1. Modul PKK 2. Modul Perdes bagi BPD Pada tahun 2015 dengan target yang sama telah terealisasi sebanyak 2 modul tersertifikasi yaitu : 1. Modul Ketahanan Masyarakat 2. Modul Manajemen Aparatur Desa Hal ini menunjukkan perbandingan kinerja untuk target antara tahun 2014 dengan tahun 2015 telah sama – sama mencapai kinerja 100 % Sedangkan untuk indikator kinerja Jumlah penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan terstandarisasi dengan target pada tahun 2014 adalah 11 Pelatihan Terstandarisasi telah terealisasi sebanyak 10 Pelatihan Terstandarisasi dengan capaian kinerja 90.90% pelatihan tersebut diantaranya : Laporan Akuntabilitas Kineja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Page 38

1. Pelatihan peningkatan BPD 2. Pelatihan peningkatan kapasitas lansia 3. Pelatihan usaha ekonomi masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat 4. Pelatihan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan 5. Pelatihan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin 6. Pelatihan usaha ekonomi masyarakat desa 7. Pelatihan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin 8. Pelatihan usaha ekonomi rumah tangga 9. Pelatihan tokoh masyarakat 10. Pelatihan kader posyandu

Untuk tahun 2015 target yang ditetapkan sama dengan target pada tahun sebelumnya namun hanya terealisasi sebanyak 9 Pelatihan Terstandarisasi. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan capaian target menjadi 81.80% pelatihan tersebut diantaranya : 1. Pelatihan peningkatan BPD 2. Pelatihan peningkatan kapasitas lansia 3. Pelatihan usaha ekonomi masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat 4. Pelatihan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan 5. Pelatihan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin 6. Pelatihan usaha ekonomi masyarakat desa 7. Pelatihan usaha ekonomi rumah tangga 8. Pelatihan kader posyandu 9. Pelatihan tokoh masyarakat.


C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2015 belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun dalam kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk belanja pegawai, tunjangan dan iuran asuransi kesehatan sebesar Rp. 6,246,444,054,- dan terealisasi sebanyak Rp. 6,238,905,479,Tabel 3.12 Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2015 No

URAIAN

PAGU

REALISASI

%

1

2

3

4

5

I

Belanja Tidak Langsung

6,246,444,054

6,238,905,479

100.00

Belanja Pegawai

6,246,444,054

6,238,905,479

100.00

01

Gaji dan Tunjangan

4,412,794,054

4,405,752,705

99.84

1

Gaji Pokok/Uang Representasi

2

3,411,536,993

3,411,407,780

99.99

Tunjangan Keluarga

283,447,560

283,355,966

99.96

3

Tunjangan Jabatan

213,328,000

212,810,000

99.75

4

Tunjangan Fungsional

-

-

5

Tunjangan Fungsional Umum

143,654,750

142,895,000

-

99.47


2.

6

Tunjangan Beras

171,480,544

170,702,720

99.54

7

Tunjangan PPh/Tujangan Khusus

76,091,429

75,603,689

99.35

8

Pembulatan Gaji

54,778

54,408

99.32

9

Iuran Asuransi Kesehatan

100,018,087

99,001,010

98.98

10

Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja/Kematian

13,181,913

9,922,132

75.27

02

Tambahan Penghasilan PNS

1,833,650,000

1,833,152,774

99.97

1

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

1,833,650,000

1,833,152,774

99.97

Belanja Langsung Belanja Langsung yang peruntukkan untuk belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp. 23.580.894.991,-. dan terealisasi sebanyak Rp.23.056.392.686,Tabel 3.13 Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 No

URAIAN

PAGU

REALISASI

%

1

2

3

4

5

23,580,894,991

23,056,392,686

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemdeskel.

97.78

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

731,900,000

669,651,673

91.49

1

Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

230,100,000

214,455,053

93.20

2

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

74,000,000

74,000,000

100.00

3

Pelayanan Kesekretariatan, Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan

379,200,000

337,796,620

89.08

4

Pelayanan Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

48,600,000

43,400,000

89.30


II

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

1

Pembangunan Gedung Kantor dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran

2

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

3

1,582,790,000

1,553,309,440

98.14

Pengadaan Peralatan Gedung Mebeleur

330,900,000

329,017,000

99.43

4

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Rumah Dinas dan Lingkungan Kantor

297,000,000

293,818,000

98.93

5

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

419,500,000

409,283,600

97.56

6

Penataan dan Penyediaan Sarana dan Pengelolaan Perpustakaan Kantor

51,000,000

40,938,000

80.27

7

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

105,715,000

103,700,000

98.09

8

Penataan Penggunaan Asset Daerah (Pemprov)

378,675,000

376,552,840

99.44

2,825,644,991

2,787,039,800

98.63

322,950,000

317,057,800

98.18

III

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD

1

Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Kepegawaian

2

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3

Penyebaran Informasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

325,580,000

322,953,300

99.19

4

Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan

344,525,000

343,993,400

99.85

5

Penyusunan Laporan Keuangan / Penataan Administrasi Keuangan

657,139,991

629,189,400

95.75

6

Pemeliharaan Sistem Informasi

138,250,000

138,075,000

99.87

7

Peningkatan Kinerja Konsultasi dan Monev

624,775,000

623,411,100

99.78


8

Fasilitasi Program Kerjasama NGO dan Non NGO

9

Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dan Laporan

10

59,575,000

59,575,000

100.00

Workshop Program Pemberdayaan Masyarakat

239,750,000

239,750,000

100.00

11

Study Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat

113,100,000

113,034,800

99.94

IV

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

2,563,100,000

2,522,568,913

98.42

1

Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) Berbasis Biogas

107,125,000

107,125,000

100.00

2

Monev. Program Pemberdayaan SDA dan Teknologi Perdesaan

249,775,000

230,272,960

92.19

3

Peningkatan Kompetensi Aparatur Bidang SDA dan TTG

114,425,000

113,784,000

99.44

4

Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/Nasional

497,670,200

489,565,008

98,37

5

Fasilitasi Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dan Teknologi (Wartek)

127,800,000

126,594,600

99.06

6

Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

288,375,000

286,321,100

99.29

7

Bimtek Aplikasi Teknologi Tepat Guna Bagi Pengembangan Kegiatan Usaha Berbasis Sumberdaya Lokal

421,400,000

415,078,000

98.50

8

Bimtek Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Berbasis Teknologi Tepat Guna

246,229,800

245,960,000

99.89

9

Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Untuk Optimalisasi Pemanfaatan Lahan

510,300,000

507,868,245

99.52

V

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

2,309,000,000

2,279,868,940

98.74

1

Rakernis Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Bumdes

218,175,000

217,032,460

99.48

2

Bintek Jenis Usaha BUMDes

458,962,500

455,337,500

99.21


3

Invetarisasi dan Identifikasi BUMDES

182,925,000

182,251,720

99.63

4

Pengadaan Fasilitator Pendamping Desa (FPD) BUMDES Pada Lokasi Percontohan BUMDES

327,000,000

323,769,200

99.01

5

Ekspo Ekonomi Kreatif Tingkat Nasional

80,000,000

79,988,000

99.99

6

Bintek Pasar Desa

84,987,500

83,438,160

98.18

7

Bintek Usaha Ekonomi Keluarga

566,950,000

556,556,400

98.17

8

Bintek Kemitrausahaan

195,000,000

194,374,300

99.68

9

Bintek Pengelolaan Kelembagaan BUMDes

195,000,000

187,121,200

95.96

VI

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

2,550,000,000

2,330,904,700

91.41

1

Pembinaan dan Workshop Kelembagaan Masyarakat (KPM,LPM,Pokmas Adat / Budaya)

384,600,000

374,349,000

97.33

2

Workshop Peningkatan Keterampilan Pokmas Perempuan

152,375,000

148,125,000

97.21

3

Pelaksanaan Peringatan BBGRM dan HKG PKK Tingkat Nasional dan Provinsi

254,625,000

171,422,100

67.32

4

Lomba Gotong Royong Terbaik Masyarakat

121,825,000

93,367,100

76.64

5

Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat

848,375,000

782,835,000

92.27

6

Peningkatan Keterampilan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

456,700,000

452,290,000

99.03

7

Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat

186,500,000

186,285,000

99.88

8

Dukungan Penguatan Swadaya Gotong Royong Masyarakat

145,000,000

122,231,500

84.30

4,293,460,000

4,280,931,965

99.71

VII

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa


1

Bintek Pengelolaan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

1,137,349,900

1,132,969,500

99.61

2

Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi

1,404,314,000

1,404,238,125

99.99

3

Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional

189,175,000

186,867,140

98.78

4

Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala Desa / Lurah Yang Berprestasi

436,016,100

436,016,100

100.00

5

Bintek Penataan Asset / Sumber Pendapatan Desa

244,175,000

243,227,100

99.61

6

Bintek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa

179,505,000

175,889,000

97.99

7

Sosialisasi UU Penyelenggaraan Desa

111,405,000

111,385,000

99.98

8

Studi Kerja Pengelolaan Keuangan Desa

591,520,000

590,340,000

99.80

Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan

2,347,000,000

2,292,132,500

97.66

1

Penguatan Fungsi Sekretariat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

1,635,050,000

1,580,182,500

96.64

2

Pembinaan Kebangsaan dan Gotong Royong (Pokja I)

144,850,000

144,850,000

100.00

3

Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pokja IV)

196,750,000

196,750,000

100.00

4

Pemenuhan Pangan, Sandang, Perumahan Serta Tata Laksana Rumah Tangga (Pokja III)

164,500,000

164,500,000

100.00

5

Peningkatan Derajat Pendidikan dan Keterampilan (Pokja II)

205,850,000

205,850,000

100.00

IX

Program Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa

4,378,000,000

4,339,984,755

99.13

1

Pelatihan Penguatan Kapasitas BPD

880,525,000

870,175,000

98.82

2

Sosialisasi Pembentukan Komite Standar Pelatihan (KSP) dan Penyusunan Modul

426,450,000

424,268,000

99.49

VIII


3

Penataan UPTB BP2MDK

4

Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

5

6

3.

Pelatihan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin, Usaha Ekonomi Rumah Tangga

679,000,000

662,156,755

97.52

839725000

838770000

99.89

761450000

758780000

99.65

790850000

785835000

99.37

Pendapatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan menerima pendapatan yang bersumber dari : 1. Sewa gedung Pelatihan UPTB BP2MDK 2. Sewa rumah dinas Capaian realisasi penerimaan retribusi daerah sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.14 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Tahun 2015 Jenis Penerimaan Target Sewa Gedung Pelatihan UPTB BP2MDK

Realisasi

Capaian

296.000.000

259.230.000

87.58 %

Sewa Rumah Dinas

10.200.000

10.150.000

99.51 %

Jumlah

306.200.000

269.380.000

87.98 %

Dari target pendapatan Rp. 306,200,000,- yang telah ditetapkan dalam DPA BPMPDK Tahun anggaran 2015 telah terealisasi sebanyak Rp. 269,380,000,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 87,98 % hal ini menunjukkan pencapaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang diharapkan


BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan,sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut:

A. Keberhasilan / Kegagalan Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2015, yang sesuai dengan capaian sasaran yang diinginkan pada renstra BPMPDK Provinsi Sulsel adalah sebagai berikut : 1. Telah difasilitasi Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya dengan terpilihnya Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Juara 2 tingkat Nasional kategori Provinsi. 2. Telah difasilitasi penciptaan kelembagaan pemerintah desa dan kelurahan yang lebih baik melalui pelatihan bagi aparat pemerintah desa dan kelurahan, kelompok masyarakat (Pokmas), lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan kader pemberdayaan masyarakat (KPM) 3. Telah difasilitasi peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat desa dengan melakukan bintek pengelolaan kelembagaan BUMDes, bintek jenis usaha BUMDes serta Pengadaan Fasilitator Pendamping Desa (FPD) BUMDES Pada Lokasi Percontohan BUMDES 4. Telah difasilitasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna demi menunjang kemandirian masyarakat desa dengan terpilihnya Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Juara Harapan I lomba Inovasi teknologi tepat guna. 5. Telah terfasilitasinya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat dengan adanya pelatihan terstandarisasi dan terciptanya modul pelatihan Laporan Akuntabilitas Kineja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Page 47

B. Permasalahan dan Kendala Utama Beberapa Tujuan dari beberapa program yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan adapun tujuan tersebut antara lain : 1. Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan. 2. Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan dan pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat. 3. Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat. 4. Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna 5. Meningkatkan Program Kesekretariatan dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat Dari

beberapa

tujuan

yang

telah

diuraikan

diatas

masih

terdapat

hambatan/masalah dalam mencapai tujuan tersebut, antara lain : 1. Pendataan Profil desa dan Kelurahan sebagai pusat data di desa dan kelurahan belum optimal pelaksanaannya pada setiap kabupaten/kota sehingga informasi tentang potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan belum tersedia secara optimal, Kurangnya partisipasi pemerintah Kabupaten dalam mengikutkan aparat Desanya untuk kegiatan peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Desa 2. Kapasitas aparat pemerintahan desa belum optimal sehingga tata kelola pemerintahan desa belum dapat berjalan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh undangundang. 3. Kelembagaan masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa belum berfungsi dengan baik sehingga masih sulit menilai kelembagaan masyarakat yang aktif dan berprestasi 4. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai badan usaha desa belum terbentuk pada semua desa hanya 319 Bumdes se-sulawesi selatan. Sehingga masih sulit menggerakkan usaha ekonomi masyarakat dari perspektif pemerintahan, adanya kesulitan BUMDesa dalam pengembangan usaha baru, terbatasnya inovasi dalam pengembangan produk lokal, kurangnya sarana pemasaran 5. Pos pelayanan teknologi tepat guna (Posyantekdes) sebagai pusat penyebaran informasi dan kajian teknologi tepat guna diperdesaan belum

terbentuk pada semua

kabupaten/kota sehingga informasi tentang teknologi yang dibutuhkan pada setiap desa masih minim. 6. Kurangnya referensi bahan bacaan dan praktek lapangan dalam pembuatan modul


C. Pemecahan Masalah Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara : 1. Perlunya Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan pendampingan bagi pendataan Profil desa yang melibatkan masyarakat yang ada di tiap Kabupaten/Kota. Agar informasi data klasifikasi perkembangan desa / kelurahan lebih optimal. 2. Perlunya partisipasi Pemerintah Kabupaten dalam mendorong aparat desanya untuk selalu mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan partisipasi Pemkab/Kota untuk menindaklanjuti setiap kegiatan dilanjutkan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan 3. Perlunya sosialisasi udang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa demi meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah desa dan kelurahan tentang struktur dan tata cara pengelolaan desa 4. Perlunya mendorong peningkatan fungsi dan terbentuknya lembaga pemberdayaan masyarakat demi peningkatan pembangunan desa 5. Perlunya peningkatan dukungan pemerintah dalam hal pendampingan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat menjadi wadah perekonomian masyarakat desa, perlunya sosialisasi secara berjenjang mulai tingkat Desa sampai Provinsi, Perlunya Bimtek sesuai dengan jenis usaha yang ada di BUMDes serta dukungan dana / bantuan stimulan bagi BUMDes yang berpartisipasi 6. Perlunya Sosialisasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna kepada masyarakat desa, sehingga Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) dapat berfungsi sebagai Pusat bimbingan teknis bagi para pemanfaat/pengguna teknologi ; Pusat pelayanan informasi dan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna seperti pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan makanan, dan kerajinan ; Pusat penyuluhan lapangan mandiri bagi usaha industri rumah tangga perorangan/kelompok masyarakat di pedesaan pengembangan usahanya. Perlunya memperkuat koordinasi dengan pemerintah

Kabupaten/Kota

dalam

perencanaan

dan

pelaksanaan

kegiatan

pemberdayaan masyarakat bidang SDA dan TTG serta mengintensifkan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan agar terwujud keberlanjutan program dan kegiatan di masyarakat.


Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015. Makassar,

Januari 2016

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

H. MUSTARI SOBA, SH., M.Si. Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 19601216 198611 1 001


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................ i DAFTAR ISI .............................................................................................................................. ii IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................................................... 1 BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................... 4 1. Data Umum Organisasi ................................................................................................... 4 2. Struktur / Kondisi Organisasi ......................................................................................... 5 Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan ..................................................................................... 10 3. Peranan Organisasi ....................................................................................................... 12 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................... 14 1. Rencana Strategis .......................................................................................................... 14 a. Visi dan Misi ........................................................................................................... 14 b. Tujuan Strategis ....................................................................................................... 15 c. Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah ......................................... 16 Tabel 2.1 Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah ......................... 16 d. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran ..................................................... 18 Tabel 2.2 Sasaran Strategis BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan ......................... 18 2. Penetapan / Perjanjian Kinerja ...................................................................................... 18 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................. 21 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 ............................................... 21 Tabel 3.1 Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Tahun 2015........................................................................... 21 B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 ........................................................................... 23 1.1. Sasaran Pertama “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ............................................................................................... 23

Laporan Akuntabilitas Kineja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Page iv

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ........................... 23 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 .............................................................. 25 Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ........................... 25 2.1. Sasaran Kedua “Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembengunan Desa” .............................................................................................. 26 Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembengunan Desa ................................................ 26 2.2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 .............................................................. 30 Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembengunan Desa ......................... 30 3.1. Sasaran Ketiga “Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa ...... 31 Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa ................................................................... 31 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 .............................................................. 32 Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa .................................................... 32 4.1. Sasaran Keempat “Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Miskin” ................................................. 33 Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran 4 Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Miskin .................. 33 4.2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4 .............................................................. 35 Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4 Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Miskin ................................................................................ 35 5.1. Sasaran Kelima “Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan” ................................................. 36 Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran 5 Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan ............................................................................................ 36 5.2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5 ............................................................. 38


Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5 Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan ..................................................... 38 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ............................................................................... 40 1. Belanja Tidak Langsung ........................................................................................... 40 Tabel 3.12 Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2015 ..................................................................................................... 40 2. Belanja Langsung ..................................................................................................... 41 Tabel 3.13 Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 ...................................................................................... 41 3. Pendapatan................................................................................................................ 46 Tabel 3.14 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan ................................... 46 BAB IV PENUTUP .................................................................................................................. 47 A. Keberhasilan / Kegagalan ............................................................................................. 47 B. Permasalahan dan Kendala Utama ................................................................................ 48 C. Pemecahan Masalah ...................................................................................................... 49 LAMPIRAN



KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan

hidayah-Nya

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Tahun 2015 dapat terselesaikan. Penyusunan LAKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri. Visi dan Misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggung jawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan. LAKIP

Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015. Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Makassar,

Januari 2016

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

H. MUSTARI SOBA, SH., M.Si. Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 19601216 198611 1 001 Laporan Akuntabilitas Kineja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Page i

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)

Recommend Documents