LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang Visi Pemerintah Kota Denpasar dalam membangun Denpasar menekankan pada upaya “ Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan .” Pembangunan yang dilaksanakan selalu diupayakan untuk menjaga keharmonisan dalam keseimbangan antara aspek sosial-ekonomi. Fisik-non fisik serta aspek jasmani-rohani secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, unsur ketersediaan dana sangat menentukan dalam upaya pencapaiannya. Dinas Pendapatan Kota Denpasar sebagai salah satu unsur Pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pemungutan sumber-sumber pendapatan yang menjadi primadona Pendapatan Asli Daerah Sendiri Kota Denpasar mendukung upaya terciptanya Kota Denpasar berwawasan budaya dengan keharmonisan dan keseimbangan secara berkelanjutan. Gambaran kondisi umum penerimaan PAD dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yang menjadi primadona PAD sangat dipengaruhi oleh kondisi kunjungan wisatawan mancanegara. Peningkatan

pembangunan

yang

berkelanjutan

harus

didukung

dengan

ketersediaan dana yang memadai. Pembangunan yang meningkat membutuhkan dana yang lebih besar pula.

b. Isu Strategis Penerimaan pajak hotel dan restoran tergantung pada kondisi pariwisata yang dipengaruhi oleh situasi global, yang senantiasa memerlukan keamanan, kenyamanan dan atraksi Budaya yang perlu dilestarikan. Yang menjadi tantangan dalam hal ini adalah adanya ketidak pastian kunjungan wisatawan manca negara maupun domestik ke Denpasar pada khususnya, ke Bali pada umumnya. Menghadapi situasi ketidak pastian tersebut, Instansi terkait hendaknya duduk bersama untuk : 1. Membantu menciptakan dan menjaga keamanan yang kondusif. 2. Meningkatkan

koordinasi

antar

Instansi

untuk

atraksi

wisata

dan

pembangunan sarana penunjang pariwisata. 3. Menciptakan iklim wisata yang kondusif dengan penyederhanaan prosedur pelayanan public. 4. Menjaga hubungan yang baik dengan wajib pajak dalam arti yang “positif”.

c. Struktur Organisasi Tugas

pokok

dan

fungsi

Dinas

Pendapatan

Kota

Denpasar

adalah

mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah serta merealisasikannya bersamasama dengan Unit-unit Satuan Kerja penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Selain berkoordinasi dengan Unit Kerja lain berkaitan dengan PAD, Dinas Pendapatan Kota Denpasar mempunyai tanggung jawab langsung terhadap realisasi beberapa penerimaan pajak, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang disesuaikan dengan kebijakan otonomi Daerah yaitu : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Penerangan Jalan 5. Pajak Bumi dan bangunan 6. Pajak Air Tanah 7. BPHTB ( Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). 8. Pajak Reklame

Untuk mewujudkan realisasi pendapatan sebagaimana tersebut diatas diperlukan kerja keras jajaran Dinas Pendapatan Kota Denpasar yang keberadaannya tersusun dalam struktur organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris, yang terdiri dari : a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Bina Program, yang terdiri dari : a. Seksi Perencanaan b. Seksi Data dan Informasi c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan 4. Bidang Pendataan dan Penetapan, yang terdiri dari : a. Seksi Pendataan b. Seksi Penetapan c. Seksi Pemeriksaan 5. Bidang Penagihan, yang terdiri dari : a. Seksi Pembukuan, Restitusi dan Verifikasi b. Seksi Penagihan dan Perhitungan c. Seksi Pertimbangan dan Keberatan

6. Bidang PBB, BPHTB dan Pendapatan lain-lain, yang terdiri dari : a. Seksi PBB b. Seksi BPHTB c. Seksi Pendapatan Lain-lain. d. Ka UPT BPHTB e. Ka.Sub.Bag TU BPHTB

d. Sistimatika BAB I

: Pendahuluan , yang berisi latar belakang, isu strategis, struktur organisasi serta sistimatika.

BAB II

: Rencana Kinerja, yang berisi rencana strategis dan penetapan kinerja.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja, yang berisi pengukuran capaian kinerja dan analisis capaian kinerja BAB IV : Penutup, yang berisi simpulan. Lampiran- lampiran : a. Penetapan Kinerja b. Pengukuran Kinerja c. Pernyataan Penetapan Kinerja d. Renstra 2010-2015 e. RKT

BAB II. RENCANA KINERJA

A.

Rencana Strategis Pelaksanaan akuntabilitas dapat berjalan dengan baik diperlukan Rencana Strategis

yang merupakan tolok ukur dalam penilaian dan pertanggung jawaban kinerja Unit Kerja/Instansi. Rencana Strategis dimaksudkan sebagai suatu proses pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kondisi

obyektif,

potensi yang dimiliki, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Denpasar adalah rencana lima tahun. Dinas

Pendapatan Kota Denpasar yang mengambarkan visi, misi, sasaran, strategi,

kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Rencana Strategis tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja Dinas Pendapatan Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan pertanggung jawaban Walikota selaku Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

Visi dan Misi Jangka Menengah Dinas Pendapatan Kota Denpasar Visi Menjadikan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) sebagai Sumber Pendanaan yang utama dalam menunjang Pembangunan Kota Denpasar yang berpihak pada masyarakat berlandaskan kreatifitas dan budaya unggulan.

Misi Untuk mewujudkan visi tersebut dan memberikan arah serta tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan misi Dinas Pendapatan Kota Denpasar sebagai berikut: 1.

Mewujudkan Peraturan Daerah yang dinamis mengacu pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.

Menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah

3.

Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

4.

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

5.

Menjaga hubungan yang positif dengan wajib pajak .

Tujuan dan sasaran dari masing-masing misi dijabarkan sebagai berikut : Misi 1

:

Mewujudkan Peraturan Daerah pada

Undang - Undang

Daerah

serta

yang Dinamis mengacu

Pajak

Daerah dan Retribusi

Menegakkan

Peraturan

Daerah

sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan

:

1.

Mewujudkan Kepastian Hukum pemungutan pajak daerah.

2.

Menumbuh kembangkan kesadaran Wajib Pajak dan Masyarakat

Sasaran

:

1.

Peningkatan pelayanan dan pemberian sanksi bagi wajib pajak

2.

akan hak dan kewajibannya.

yang melanggar.

Peningkatan partisipasi aktif Masyarakat.

Misi 2

:

Menggali Sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Tujuan

:

Meningkatkan penerimaan pendapatan.

Sasaran

:

1. Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. 2. Peningkatan akurasi data potensi penerimaan pajak.

Misi 3

:

Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat.

Tujuan

:

Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

Sasaran

:

Percepatan pelayanan kepada Masyarakat.

Misi 4

:

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Tujuan

:

Mewujudkan aspiratif,

penyelenggaraan pemungutan pajak yang

transparan

dan akuntabel.

Sasaran

:

Peningkatan

kualitas Sumber Daya Manusia

Misi 5

:

Menjaga hubungan yang positif

dengan Wajib Pajak

selaku mitra kerja pemerintah dalam pemungutan Pajak. Tujuan

:

Mewujudkan Penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transfaran dan akuntabel.

Sasaran

:

Peningkatan kewajibannya.

kesadaran

Wajib

Pajak akan

hak dan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan, Dinas Pendapatan

Misi 1

Kota Denpasar menggunakan beberapa strategis antara lain :

:

Mewujudkan Peraturan Daerah pada

Undang - Undang

Daerah

serta

yang Dinamis mengacu

Pajak

Daerah dan Retribusi

Menegakkan

Peraturan

Daerah

sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan

:

1.

Mewujudkan Kepastian Hukum pemungutan pajak daerah.

2.

Menumbuh kembangkan kesadaran Wajib Pajak dan Masyarakat

Sasaran

:

1.

Peningkatan pelayanan dan pemberian sanksi bagi wajib pajak

2. Strategi

:

akan hak dan kewajibannya.

yang melanggar.

Peningkatan partisipasi aktif Masyarakat.

Menyusun

Peraturan

Pelaksanaannya

serta

Daerah

dan

Menegakkan

Peraturan

Peraturan Daerah

yang mengacu kepada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Misi 2

:


Tujuan

:

Meningkatkan penerimaan pendapatan.

Sasaran

:

1. Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. 2. Peningkatan akurasi data potensi penerimaan pajak.

Strategi

:

1. Mengumpulkan data dan penetapan Wajib Pajak. 2. Membentuk Tim Intensifikasi Pajak Daerah

Misi 3

:


Tujuan

:


Sasaran

:


Strategi

:

1. Mengadakan, Sarana

memelihara

dan

memperbaiki

Prasarana.

2. Memberikan pelayanan Porporasi bagi Wajib Pajak .

Misi 4

:


Tujuan

:

Mewujudkan aspiratif,

penyelenggaraan pemungutan pajak yang

transparan

dan akuntabel.

Sasaran

:

Peningkatan

kualitas Sumber Daya Manusia

Strategi

:

Memberikan

Misi 5

:

Menjaga hubungan yang positif

Pelatihan

Teknis

kepada Karyawan.

dengan Wajib Pajak

selaku mitra kerja pemerintah dalam pemungutan Pajak. Tujuan

:

Mewujudkan Penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transfaran dan akuntabel.

Sasaran

:

Peningkatan

kesadaran

Wajib

Pajak akan

hak dan

kewajibannya. Strategi

:

1. Menyusun Data Base Wajib Pajak Daerah 2. Memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah. 3. Membentuk

Tim

Pembinaan

kepada

masyarakat

khususnya masyarakat sebagai wajib pajak daerah.

B.

Penetapan Kinerja Penetapan kinerja merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan Dinas Pendapatan Kota Denpasar berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki. Sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Adapun Arah Kebijakan dan Program–Program Dinas Pendapatan Kota Denpasar dijabarkan sebagai berikut :

Arah Kebijakan 1 :

Mensosialisasikan segala bentuk hukum

terkait

Pajak

produk

Daerah

dan

Meningkatkan partisipasi Wajib Pajak untuk membayar pajak, rencana program meliputi :  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Program Peningkatan

Sarana Dan Prasarana

Aparatur  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Program Peningkatan Disiplin Aparatur

 Program

Peningkatan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Arah Kebijakan 2 : 1.

Meningkatkan pendapatan pendataan

penerimaan daerah

berlanjutan,

melalui rencana

program meliputi :  Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

2.

Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau Kota, rencana program meliputi :  Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Arah Kebijakan 3 :

Pelayanan

kepada masyarakat khususnya

Masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah, rencana program meliputi :  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Program Peningkatan


Aparatur  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Program Peningkatan Disiplin Aparatur  Program

Peningkatan

Pengembangan


Arah Kebijakan 4 : Meningkatkan pengetahuan aparatur sebagai petugas pelayanan pajak daerah, rencana program meliputi :  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Arah Kebijakan 5 : 1.

Pembinaan Daerah,

terhadap

Wajib

rencana program meliputi :

Pajak

 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Program Peningkatan Disiplin Aparatur  Program

Peningkatan

Pengembangan


2.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi,

rencana

program meliputi :  Program Peningkatan


Aparatur  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Program Program

Peningkatan Peningkatan


Disiplin

Aparatur

Pengembangan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Pengukuran Capaian Kinerja Capaian kinerja dapat diukur berdasarkan Peningkatan Potensi Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah.

Dalam rangka

menunjang

pembangunan

Kota Denpasar

yang berkesinambungan dibutuhkan pendapatan daerah yang terus meningkat. Dari 3 jenis sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah -

Pajak Daerah

-

Retribusi Daerah

-

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

-

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

2. Dana Perimbangan - Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus 3. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang sah -

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

-

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

-

Sumbangan pihak ketiga

-

Pendapatan hibah

Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator kinerja utama (IKU) dari beberapa indikator yang ada. IKU di lingkungan Dispenda mengacu pada RPJMD 2010-2015 dan Renstra Dinas Pendapatan. Adapun Kinerja Utama Dinas Pendapatan Kota Denpasar adalah Pendapatan Asli Daerah,

Meningkatkan

maka dalam Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan Kota

Denpasar telah mengkoordinasikan penerimaan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar

Rp 724.497.965.131,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.

776.176.266.472,64 atau 107,13 %

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya mengamankan target Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) untuk mendukung rencana pembangunan di Kota Denpasar adalah dengan program Peningkatan Penerimaan Daerah melalui peningkatan pemahaman tugas-tugas aparatur dan peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut : Data Tahun 2015

Indikator Sasaran

Pajak Daerah

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

525.454.412.000,-

549.362.947.314,67

104,55

Retribusi Daerah

22.896.000.000,-

25.442.093.000,00

111,12


35.289.993.131,-

35.341.143.333,08

100,14


115.900.000.000,-

132.228.748.970,89

114,09

Data yang sama pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Indikator Sasaran

Pajak Daerah

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

490.800.592.125,-

511.041.442.068,24

104,12

Retribusi Daerah

48.754.559.000,-

54.764.869.960,00

112,33


22.893.460.624,-

24.953.437.777,60

109,00


81.669.366.000,-

107.958.671.622,00

132,19

Dari data tahun 2014 sampai dengan 2015 terjadi kenaikan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena situasi yang kondusif, SDM yang profesional, sistem pajak jemput bola, motivasi-motivasi dan sosialisasi serta kesadaran Wajib Pajak akan tanggung jawabnya membayar pajak.

B.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

B.1

CAPAIAN KINERJA PENDAPATAN

1.

Pajak Daerah ; Dari 8 (delapan) jenis pajak yang ditargetkan sebesar Rp.724.497.965.131,realisasinya sebesar Rp 776.176.266.472,64 (107,13%). Jenis-jenis pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : -

Pajak

Hotel

ditargetkan

Rp.

119.191.970.000,00

dan

tercapai

66.370.877.000,00

dan

tercapai

11.000.000.000,00

dan

tercapai

dan

tercapai

Rp. 133.349.921.856,25 atau 111,88 %. -

Pajak

Restoran

ditargetkan

Rp.

Rp. 73.837.361.490,36 atau 111,25%. -

Pajak

Hiburan

ditargetkan

Rp.

Rp. 11.664.482.614,73 atau 106,04 %. -

Pajak

Reklame

ditargetkan

Rp.

1.682.228.000,00

Rp. 2.037.170.970,33 atau 121,10% -

Pajak Penerangan Jalan ditargetkan Rp. 68.211.735.000,00 dan tercapai Rp. 76.117.800.235,00 atau 111,59%.

-

Pajak Air Tanah ditargetkan Rp. 8.546.138.000,00 dan tercapai Rp. 9.570.019.814,00 atau 111,98%

-

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditargetkan Rp. 105.451.464.000,00 dan tercapai Rp. 107.696.759.564,00

atau

102,13% -

BPHTB

ditargetkan

Rp.

145.000.000.000,00

dan

tercapai

Rp. 135.089.430.770,00 atau 93,17%. 2.

Retibusi Daerah ; Dari

12

(dua

belas)

jenis

retribusi

yang

ditargetkan

sebesar

Rp. 22.896.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.25.442.093.000,00 atau (111,12%) adapun pencapaian dari beberapa jenis retribusi tersebut diuraikan sebagai berikut: -

Retribusi Pelayanan Kesehatan ditargetkan Rp. 6.000.000.000,00 dan tercapai Rp.7.497.605.500,00 atau 124,96%.

-

Retribusi

Pelayanan

Persampahan

/

kebersihan

ditargetkan

Rp. 3.000.000.000,00 dan tercapai Rp,2.621.955.500,00. atau 87,40%. -

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

ditargetkan

Rp. 9.836.000.000,00 dan tercapai Rp. 10.786.313.000,00 atau 109,66%.

-

Retribusi

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

ditargetkan

Rp.4.060.000.000,00 dan tercapai Rp. 4.536.219.000,00 atau 111,73.%. -

Retribusi Jasa Usaha Terminal ditargetkan Rp.1.746.500.000,00 dan tercapai Rp. 1847.304.430,00 atau 105,77%.

-

Retribusi

Jasa

Usaha

Rumah

Potong

Hewan

ditargetkan

Rp. 400.000.000,00 dan tercapai Rp. 356.184.000,00 atau 89,05%. -

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ditargetkan Rp. 14.739.000.000,00 dan tercapai Rp. 20.578.625.156,00 atau 139,62%.

-

Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Rp. 59.000.000,00 dan tercapai Rp. 89.500.000,00 atau 151,69%.

-

Retribusi Ijin Gangguan ditargetkan Rp. 5.500.000.000,00 dan tercapai Rp 6.650.613.068,00 atau 120,92%.

-

Retribusi Ijin Trayek ditargetkan Rp. 2.060.000,00 dan tercapai Rp.2.615.000,00 atau 126,94%

-

Retribusi Usaha Perikanan ditargetkan Rp. 11.000.000,00 dan tercapai Rp. 10.920.000,00 atau 99,27%.

-

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditargetkan Rp. 2.500.000.000,00 dan tercapai Rp. 4.265.572.200,00 atau 170,62%

3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ; Penerimaan pendapatan yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari : -

Bagian

Bank

Pembangunan

Daerah

ditargetkan

Rp. 23.461.144.322,00 dan tercapai Rp. 23.461.144.322,08 atau 100,00%. -

Bagian

Perusahaan

Daerah

Air

Minum

ditargetkan

Rp. 11.022.952.795,00 dan tercapai Rp. 23.461.144.322,08 atau 100,00% -

Bagian Perusahaan Daerah Pasar ditargetkan Rp. 575.000.000,00 dan tercapai Rp621.149.700,00 atau 108,03%.

-

Bagian

Perusahaan

Daerah

Parkir

ditargetkan

Rp. 228.754.366,00 dan tercapai Rp. 233.754.336,00 atau 102.19%. -

Bagian PT.Jamkrida Bali Mandara ditargetkan Rp. 2.141.648,00 dan tercapai Rp. 2.142.180,00 atau 100,02%

4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; -

Penjualan Peralatan / Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai ditargetkan Rp. 120.000.000,00 dan tercapai Rp.984.278.380,00 atau 820,23%.

-

Penerimaan Jasa Giro ditargetkan Rp. 6.000.000.000,00 dan tercapai Rp. 7.429.852.665,13 atau 123,83%.

-

Penerimaan Bunga Deposito pada BPD ditargetkan Rp. 8.680.000.000,00 dan tercapai Rp 10.937.499.999,96 atau 126,01%.

-

Penerimaan Lain-lain Rp.4.004.633.307,47

-

Pendapatan BLUD RSUD Wangaya ditargetkan Rp. 90.000.000.000,00 dan tercapai Rp. 96.849.502.618,33 atau 107,61%.

-

Pendapatan Dana Kapitasi JKN ditargetkan Rp. 11.100.000.000,00 dan tercapai Rp. 12.022.982.000,00 atau 108,32%

Dari

total

realisasi

penerimaan

Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

sebesar

Rp. 776.176.266.472,64 tersebut didominasi oleh penerimaan pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bagunan dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 549.362.947.314,67 sebagaimana ditunjukan sebagai berikut ;

Tabel. I Target Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2011 – 2015 NO

JENIS PENERIMAAN

TARGET 2011

2012

2013

2014

107.000.000.000 105.955.000.000

2015

1

Pajak Hotel

80.500.000.000

92.500.000.000

2

Pajak Restoran

33.500.000.000

42.500.000.000

50.000.000.000

59.000.000.000

66.370.877.000,00

3

Pajak Hiburan

6.300.000.000

6.500.000.000

9.500.000.000

10.117.500.000

11.000.000.000,00

4

Pajak Reklame

13.000.000.000

15.500.000.000

9.258.600.000

5.723.092.125

1.682.228.000,00

5

Penerangan Jalan

36.500.000.000

40.000.000.000

52.000.000.000

62.000.000.00

68.211.735.000,00

6

PBB

53.624.000.000

65.810.000.020,60

83.500.000.000

94.500.000.000

105.451.464.000,00

7

BPHTB

71.500.000.000

95.00.000.000

131.500.000.000 145.500.000.000

145.000.000.000,00

8

Pajak Air Tanah

5.500.000.000

6.600.000.000

7.500.000.000

8.005.000.000

119.191.970.000,00

8.546.138.000,00

Tabel. II Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2011 – 2015 N

JENIS

O

PENERIMAAN

1

Pajak Hotel

2

REALISASI 2012

2013

2014

92.200.155.236,47

103.898.729.135,55

113.504.495.968,10

119.103.974.297,46

133.349.921.856,25

Pajak Restoran

39.327.568.960,74

46.089.644.327,83

56.577.597.178,40

65.059.349.397,68

73.837.361.490,36

3

Pajak Hiburan

6.963.962.844,81

9.258.579.024,00

9.723.711.198,80

10.687.215.006,10

11.664.482.614,73

4

Pajak Reklame

14.662.992.124,00

17.378.787.516,00

9.647.337.300,00

1.637.901.306,00

2.037.170.970,33

5

Penerangan Jalan

39.963.905.608,00

44.767.611.297,00

55.731.803.273,00

66.225.005.594,00

76.117.800.235,00

6

PBB

70.257.144.399,00

73.760.748.997,00

92.884.127.307,00

98.685.571.472,00

107.696.759.564,00

2011

2015

7

BPHTB

8

Pajak Air Tanah

126.565.758.710,00

148.887.754.611,00

158.907.687.603,00

141.225.825.682,00

135.089.430.770,00

6.597.768.215,00

6.972.486.434,00

8.004.804.275,40

8.416.599.313,00

9.570.019.814,00

Dalam Rangka pengamanan pencapaian Target PAD Tahun 2015 dimana pajak Hotel dan Restoran (PHR) menjadi primadona pendapatan dari sektor pajak daerah, tantangan yang dihadapi adalah kunjungan wisatawan manca negara dan wisatawan domestik yang sangat tergantung pada stabilitas keamanan dalam negeri secara keseluruhan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut diatas Dinas Pendapatan melakukan beberapa upaya, antara lain : a. Melakukan pembinaan berkelanjutan kepada wajib pajak; b. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/Instansi terkait; c. Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstenfikasi PAD/PBB; d. Melakukan audit pajak hotel dan restoran secara berkala dengan melibatkan UNUD sebagai lembaga yang independen; e. Melaksanakan kerjasama dengan pihak UGM (Universitas Gajah Mada) f. Melakukan pendataan, penyuluhan, monitoring, secara terus menerus terhadap wajib pajak; g. Mengupayakan penegakan hukum.

B 2.

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian

kinerja

keuangan

Dinas

Pendapatan

Kota

tergambar

pada

pencapaian/realisasi program dan kegiatan sebagai berikut: Pencapaian Kinerja/Realisasi Program dan Kegiatan NO

I

1.

II.

2.

III. 3.

NAMA KEGIATAN

Program : Pelayanan administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan administrasi Perkantoran Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kegiatan: Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

REALISASI KEUANGAN (RP) (%)

3.571.081.200,-

3.073.829.490,-

86,08

2.863.282.000,-

2.174.977.878,-

75,96

75.800.000,-

71.500.000,-

94,33

IV.

4.

Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Kegiatan : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (kursus, pelatihan, sosialisasi, dan Bimtek)

682.675.000,-

458.961.700,-

67,23

Kegiatan : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

533.220.900,-

527.720.900,-

98,97

6.

Kegiatan : Pelayanan PBB

131.561.000,-

127.481.000,-

96,90

7.

Kegiatan : Pemberian Kompensasi Pembayaran PBB bagi Wajib Pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) dan bagi Tanah Produktif yang diperuntukan untuk Pertanian

4.435.105.000,-

4.420.932.483,-

99,68

V.

5.

Program : Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

8.

Kegiatan : Pelayanan BPHTB .

230.310.300,-

184.983.700,-

80,32

9.

Kegiatan : Penyampaian Data dan Informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Promosi)

22.890.000,-

22.090.000,-

96,51

10.

Kegiatan : Pemeliharaan dan Peremajaan Data Base Wajib Pajak Daerah di Kota Denpasar

539.627.400,-

525.233.800,-

97.33

11.

Kegiatan : Penyusunan Norma,standar prosedur pelayanan dan system manajemen mutu ISO

186.187.500,-

137.652.900,-

97,33

12.

Kegiatan : Pendampingan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Hiburan, dan Air Tanah di Dinas Pendapatan Kota Denpasat

204.117.300,-

99,97

44.925.000,-

0

0

187.300.000,-

95.533.800,-

51,01

13

14

Kegiatan : Perencanaan Verifikasi dan Validasi Basis Data Piutang PBB Kota Denpasar

Kegiatan : Kajian Penyusunan Nilai Sewa dan Tarif Pajak

204.182.000,-

Reklame Kota Denpasar

JUMLAH

13.708.147.300,-

12.025.014.951

87,72%

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah

Program

Kebijakan 1.

2

Mewujudkan Peraturan Daerah yang Dinamis mengacu pada Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Menegakkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Menggali Sumbersumber Pendapatan Daerah.

1. Mewujudkan Kepastian Hukum pemungutan pajak daerah. 2. Menumbuh kembangkan kesadaran Wajib Pajak dan Masyarakat akan hak dan kewajibannya


1. Peningkatan pelayanan dan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar.

Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya serta Menegakkan Peraturan Daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mensosialisasikan segala bentuk produk hukum terkait Pajak Daerah dan Meningkatkan partisipasi Wajib Pajak untuk membayar pajak.

1.Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

1. Mengumpulkan data dan penetapan Wajib Pajak.

2. Peningkatan akurasi data potensi Penerimaan pajak.

2. Membentuk Tim Intensifikasi Pajak Daerah

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pendataan berlanjut.

2. Peningkatan partisipasi aktif Masyarakat.

2. Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau Kota

1.Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.Peningkatan Disiplin Aparatur 5.Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1. Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

3


4


5

Menjaga hubungan yang positif dengan Wajib Pajak selaku mitra kerja pemerintah dalam pemungutan Pajak.


Mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transparan dan akuntabel. Mewujudkan Penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transfaran dan akuntabel.


1.Mengadakan , memelihara dan memperbaiki Sarana Prasarana 2. Memberikan pelayanan Porporasi bagi Wajib Pajak .

Pelayanan kepada masyarakat khususnya Masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Memberikan Pelatihan Teknis kepada pegawai

Meningkatkan pengetahuan petugas pungut tentang tata cara pemungutan Pajak

Peningkatan kesadaran Wajib Pajak akan hak dan kewajibannya.

1. Menyusun Data Base Wajib Pajak Daerah.

1.Pembinaan dan penilaian.

2. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah

2, Intensifiikasi dan ekstensifikasi

3. Membentuk tim pembinaan wajib pajak

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Peningkatan Disiplin Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Target Jangka Menengah dan Tahunan Visi Misi 3. Urusan Wajib SKPD No

Tujuan

1.

1. Mewujudkan Kepastian Hukum pemungutan pajak daerah. 2. Menumbuh kembangkan kesadaran Wajib Pajak dan Masyarakat akan hak dan kewajibannya

2


: Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan : Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa (Good Governance) : Pemerintahan Umum : Dinas Pendapatan Kota Denpasar Sasaran

Arah Kebijakan

Program

Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya serta Menegakkan Peraturan Daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mensosialisasikan segala bentuk produk hukum terkait Pajak Daerah dan Meningkatkan partisipasi Wajib Pajak untuk membayar pajak.

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Peningkatan Disiplin Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

1.Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

1. Mengumpulkan data dan penetapan Wajib Pajak.

2. Peningkatan akurasi data potensi Penerimaan pajak.

2. Membentuk Tim Intensifikasi Pajak Daerah

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pendataan berlanjut.

1. Peningkatan pelayanan dan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar. 2. Peningkatan partisipasi aktif Masyarakat.

Strategi

Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

2. Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau Kota

3


4

Mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transparan dan akuntabel. Mewujudkan Penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transfaran dan akuntabel.

5


1.Mengadakan , memelihara dan memperbaiki Sarana Prasarana 2. Memberikan pelayanan Porporasi bagi Wajib Pajak .

Pelayanan kepada masyarakat khususnya Masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Memberikan Pelatihan Teknis kepada pegawai

Peningkatan kesadaran Wajib Pajak akan hak dan kewajibannya.

1. Menyusun Data Base Wajib Pajak Daerah.

Meningkatkan pengetahuan petugas pungut tentang tata cara pemungutan Pajak 1.Pembinaan dan penilaian.

2. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah 3. Membentuk tim pembinaan wajib pajak

2, Intensifiikasi dan ekstensifikasi

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Peningkatan Disiplin Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

BAB. IV PENUTUP

Simpulan : 1. Keberhasilan program Dinas Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2015 sebagaimana telah tertuang dalam Akuntabilitas Kinerja yang diuraikan pada Bab III, ini sangat tergantung pada empat komponen yaitu : 1. Aparatur Dinas Pendapatan Kota Denpasar, 2. Masyarakat serta para pengusaha yang menjadi mitra kerja dalam hal pemungutan pajak. 3. Dukungan sarana prasarana. 4. Dukungan politis, sosial, ekonomi dan keamanan juga menjadi salah satu faktor.

2. Tiga kunci/strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Kota Denpasar dibidang peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah 1. Peningkatan partisipasi peran aktif masyarakat 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 3. Peningkatan potensi sumber sumber pendapatan daerah

Demikian Rencana Strategis dan Akuntabilitas Kinerja ini berdasarkan fakta yang otentik semoga dapat menjadi acuan demi tercapainya visi dan misi Dinas Pendapatan Kota Denpasar, guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar.

.

Denpasar, 7 Mar KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR

I DEWA NYOMAN SEMADI, SE. M Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19641231 199011 1 008

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

Recommend Documents