LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

“ Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Pemberdayaan Perempuan “

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan

Keuangan

dan

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

sebagai

wujud

pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut tahun 2014 disusun Laporan

Akuntanbilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2014 memuat gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran stratejik secara keseluruhan yang dilaksanakan pada tahun 2014, sebagai capaian kinerja tahun terakhir pelaksanaan Renstra Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014.2019 dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Garut 2014-2019. Namun dengan dukungan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta dukungan seluruh komponen masyarakat antara lain Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang terdiri dari Pos KB Desa, Sub PPKBD dan kader lainnya

i

yang tersebar di RW, desa/kelurahan, komitmen lintas sektor yang cukup baik, kami tetap bertekad untuk mewujudkan visi dan misi. Akhirnya laporan

ini kami harap dapat menjadi sarana evaluasi yang

konstruktif dan dapat memberi manfaat yang oftimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut demi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Garut. Garut, Januari 2015 KEPALA BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN GARUT

Drs. Toni Tisna Somantri, M.Si NIP. 19640215 199203 1 005

ii

L A K I P Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut Tahun 2014

Ringkasan Eksekutif

Menyajikan capaian sasaran stratejik Renstra, kendala dan hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupatan Garut disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja, sebagaimana terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014, yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014-2019. Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program. Sesuai Rencana Strategis Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut 2014-2019 dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 6 (enam) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Tujuan Strategis dalam rangka pencapaian kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan. Dari perhitungan

rata-rata

atau

kumulatif,

capaian

kinerja

Badan

KB

dan

Pemberdayaan Perempuan berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut : a). Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan adminisitrasi, kapasitas sarana dan prasarana pelayanan serta kapsitas sumber daya aparatur mencapai 100% b). Sasaran penyediaan informasi dan data mikro keluarga mencapai 100% c). Sasaran pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal mealhirkan, penaturan kehamilan, promosi dan bantuan seuai hak-hak reproduksi mencapai 103,474% d) Sasaran Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang berbasis partisipasi aktif masyarakat 100% e). Sasaran Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan mencapai 100%

iii

f). Sasaran Terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan dan dampak pornografi tercapai 100% Berdasarkan Sasaran diatas kcapaian sasaran mencapai persentase 100,57%. Sedangkan capaian kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2014 berdasarkan Tujuan persentasenya adalah sebesar 100.57%. Secara keseluruhan, rekapitulasi capaian Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2014, persentase kumulatif capaian kinerja ditinjau baik dari Sasaran dan juga Tujuan adalah sebesar 100.57 %. Jika pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2014 dapat dinilai “berhasil”. Dengan

melihat

capaian

kinerja

tersebut,

dilaksanakan

evaluasi

secara

menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014-2019 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik Namun demikian dalam pelaksanaan program/kegiatan dihadapkan pada beberap permasalahan, antara lain pada bidang keluarga berencana yaitu persebaran jumlah penyuluh KB belum merata ditandai ratio pentugas KB di setiap kecamatan belum merata dan upaya peningkatan ketahanan dan pemberdayaan

ekonomi

keluarga

yang

dititikberatkan

pada

peningkatan

kesejahteraan keluarga Pra KS dan Keluarga sejahtera I yang menjadi anggota UPPKS belum dapat menyentuh seluruh keluarga Pra KS dan KS I yang ada karena keterbatasan akses bantuan modal usaha bagi mereka. Pada bidang pemberdayaan perempuan dihadapkan pada keterbukaan teknologi informasi dan sifat konsumtif pada anak remaja menjadikan mereka rentan terhadap tindak diskriminais diantaranya menjadi korban traficking dan kekerasan yang sebelumnya sering menimpa perempuan dari pedesaan kini beralih kepada remaja perkotaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain telah dilakukan tambahan Tenaga Penggerak Desa yang diprioritaskan berasal dari daerah setempat yang difasilitasi oleh BKKBN dan untuk ke depannya mereka harus mendapat pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Selanjutnya untuk

iv

anggota kelompok UPPKS telah difasilitasi bantuan modal yang berasal dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Sosialisasi dan upaya preventif terhadap tindakan kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak terus diupayakan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan, Dengan

melihat

capaian

kinerja

tersebut,

dilaksanakan

evaluasi

secara

menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014-2019 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik.

v

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF ...............................................................................

iii

DAFTAR ISI .................................................................................................. iv BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang ...........................................................................................

1

Bidang Kewenangan dan Perangkat Daerah ..................................................

2

Isu Stratejik yang Mempengaruhi .................................................................

7

Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian ................................................. 8 BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Gambaran Umum ............................................................................. 12 Visi dan Misi .................................................................................... 12 Tujuan dan Sasaran Stratejik .............................................................. 15 Indikator Kinerja Utama ...................................................................... 16 Perjanjian Kinerja .............................................................................. 24 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi Capaian Sasaran Stratejik ........................................................ 32

Analisis Capaian Kinerja .................................................................... 33 Akuntabilitas Keuangan ..................................................................... 64 BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan ...................................................................................... 85 Saran-saran ..................................................................................... 87

vi


BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang, bidang kewenangan dan perangkat daerah, isu stratejik yang berpengaruh, dasar hukum dan sistematika penyajian

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Gambaran Umum Isue penting yang harus kita perhatikan saat ini adalah apa yang akan kita lakukan apabila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Apabila ledakan penduduk menjadi kenyataan maka akan terbentang di hadapan

kita

masalah-masalah

yang

akan

menghabat

percepatan

pembangunan. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, rendahnya daya beli, derajat kesehatan yang rendah akan terus membebani proses pembangunan karena hasil membangunan tidak akan mencukupi semua kebutuhan penduduk. Maka untuk mengatasi hal tersebut program KB dan pemberdayaan perempuan sebagai solusi untuk mengatasi kondisi tersebut. Penduduk dapat menjadi asset yang bermanfaat bagi pembangunan, salah satunya adalah kualitas penduduk, namun dipihak lain penduduk akan menjadi beban yang berat jika memiliki kualitas yang rendah. Kependudukan merupakan factor dominan yang harus diperhatikan dalam perkembangan pembangunan. Upaya-upaya memperbaiki kualitas penduduk bukan hanya melalui perbaikan tingkat pendidikan ataupun kesehatan masyarakat namun juga melalui penurunan angka kelahiran. Untuk itu, permasalahan penduduk tetap merupakan faktor dominan yang menjadi titik sentral upaya perbaikan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pengaturan kelahiran di Kabupaten Bandung. Undang-undang Nomor 52 Tahun 209 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa

1

2

“Keluarga Berencana Adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindugan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Berdasarkan kondisi diatas maka keberhasilan pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Garut akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan, dengan tercapainya target peserta KB baru tahun 2014 sebanyak 95.681 akseptor, secara fertilitas akan kelahiran apabila peserta KB tersebut dibina menjadi akseptor KB yang lestari. Sehingga apabila diasumsikan bila biaya persalinan bayi Rp. 600.000 per satu kelahiran yang di tanggung oleh pemerintah maka dengan terkendalinya 95.681 kelahiran pemerintah telah menghemat Rp. 57,5 milyar per tahun, dimana biaya tersebut dapat digunakan untuk pembangunan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang terjangkau, bermutu efektif menuju terbentuknya keluarga berkualitas. Disamping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung daya tampung harus menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan. Selain hal tersebut, maka pokok perhatian terhadap masalah penduduk ini adalah upaya upaya pemerintah dalam meningkatan peran serta masyarakat yang selama ini dianggap termarjinalkan yaitu perempuan dan anak-anak. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan:


3

Penurunan jumlah tindak kekerasaan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan

dan

anak

sera

penguatan

kelembagaan

dan

jaringan

pengarusutamaan gender di daerah termasuk ketersediaan data dan statistik gender.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 ini dimaksudkan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut sebagai implementasi dari reformasi

birokrasi

dalam

mewujudkan

kepemerintahan

yang

baik.

Selanjutnya laporan akuntabitas kinerja ini dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilakukan dalam rangka

meningkatkan

kinerja

dan

rencana

pembangunan

keluarga

berencana yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan secara berkelanjutan. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai berikut : 1. Memberikan

gambaran

umum

tentang

kondisi

Badan

Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung yang meliputi tugas pokok dan fungsi serta kondisi kepegawaian Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; 2. Gambaran proses pembangunan program keluarga berencana yang berisikan Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Strategi, program dan


4

kegiatan dan evaluasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta Rencana Kinerja dalam mewujudkan Visi, Misi, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; 3. Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang meliputi kegiatan Pengukuran Kinerja, Analisis Pencapaian Kinerja dan Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan; 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan atau capaian program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014; 5. Menjadi Bahan masukan bagi kepentingan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam pelaksanaan tugas di masa mendatang. Tujuan program keluarga berencana secara demografi adalah untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Tujuan

tersebut

kemudian

diimplementasikan

melalui

pelayanan

keluarga berencana dan pemberdayaan perempuam serta perlindungan anak. Pengaturan kelahiran perlu terus diupayakan melalui program keluarga berencana untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang atau penduduk tanpa pertumbunan. Secara strategis penduduk tumbuh seimbang apabila dicapai NRR=1 dengan Total Perility Rate 2,10. Selanjutan perkembangan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu terus diupayakan dalam mewujudkan kesetaraan gender, memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kasus tentang pelanggaran hak perempuan dan anak dewasa ini


5

terus meningkat seperti KDRT, Traffiking perlu terus mendapat perhatian oleh pemerintah. Selama tahun 2014 telah terjadi 64 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kabupaten Garut, ini menunjukan bahwa program

pengarusutamaan

gender

dan

perlindungan

anak

perlu

mendapat perhatian serius karena akan berdamfak terhadap tatanan sosial, sikologis serta tumbuh kembang anak. Berdasarkan kondisi di atas maka pemahaman masyarakat, melalui pendidikan terhadap masyarakat perlu terus dilakukan melalui program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mencapai kondisi di atas selama tahun 2014 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan terus meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana dan melakukan pembinaan untuk peningkatan partisipasi masyarakat terhadap program KB. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:

1.

Tugas Pokok Merupakan unsur penunjang pemerintah daerah mempunyai tugas pokok

memimpin,

fasilitasi,

dan

pemerintah

di

mengkoordinasikan,

mengendalikan bidang

keluarga

melaksanakan

pelaksanaan berencana

kerjasama,

sebagian dan

urusan

pemberdayaan

perempuan. 2.

Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, badan mempunyai fungsi : a.

Perumusan,

pengaturan

dan

pelaksanaan

kebijakan

teknis


6

operasional

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan; b.

Pengendalian

dan

fasilitasi

pelaksanaan

tugas-tugas

Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang meliputi data dan informasi, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan; c.

Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Badan; dan

d.

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut di atas, Kepala Badan

KB dan Pemberdayaan Perempuan dibantu oleh pejabat-pejabat dan para staf yang tersebar di Sekretariat, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Keluarga Sejahtera dan Bidang Pemberdayaan Perempuan. Selain itu terdapat pula Unit Pelaksana Teknis KB dan Pemberdayaan Perempuan yang tersebar di 42 kecamatan serta para pejabat fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Sesuai Perda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi

Lembaga

Teknis

Daerah

dan

Inspektorat

Kabupaten Garut susunan organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 1 (satu) Kepala badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 8 (delapan) Subbidang, UPT dan Kelompok jabatan Fungsional. (1) Struktur

Organisasi

Badan

Keluarga

Berencana

dan

Pemberdayaan Perempuan terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat, membawahkan : 1.

Subbagian Umum

2.

Subbagian Keuangan, dan


7

3.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

c. Bidang Data dan Informasi, membawahkan : 1.

Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan data; dan

2.

Subbagian Analisa dan Penyebarluasan Informasi

d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :

e.

1.

Subbagian Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;

2.

Subbagian Pengendalian Reproduksi Remaja

Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan : 1.

Subbagian Pembinaan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga; dan

2. f.

Subbagian Advokasi/KIE dan Pembinaan Institusi

Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan : 1.

Subbagian Pengarusutamaan Gender; dan

2.

Subbagian Perlindungan Anak

g.

UPT mencakup di 42 Kecamatan ; dan

h.

Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh KB

ISU STRATEJIK YANG BERPENGARUH Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dihadapkan pada isu-isu stratejik sebagai berikut : 1. Jumlah penduduk Kabupaten Garut yang cukup banyak (2.550.170 jiwa, sumber : BKBPP hasil pendataan keluarga tahun 2014) belum dapat dioptimalkan sebagai modal pembangunan karena kualitasnya masih rendah, sehingga perlu adanya pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada. 2. Masih tingginya angka Total Fertility Rate (TFR= 2,56, SP 2010) akibat belum optimalnya pelayanan KB khususnya bagi keluarga miskin, masyarakat di daerah terpencil dan daerah perbatasan akibat terbatasnya


8

kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah baik sarana prasarana pelayanan serta petugas medis dan penyuluh KB; 3. Kualitas kesertaan ber-KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih rendah 20,30%; 4. Tingkat partisipasi pria dalam ber-KB masih rendah sebesar 2,88%; 5. Jumlah Drop Out [DO] kesertaan ber-KB masih tinggi ; 6. Tingkat kemandirian ber-KB masih rendah sebesar 34,19%; 7. Jumlah Unmetneed masih tinggi sebesar 12,88%; 8. Rata-rata kawin pertama wanita masih rendah yaitu 18,39; 9. Pesan institusi masyarakat belum optimal; 10. Kualitas dan kuantitas bina keluarga belum optimal; 11. Rasio jumlah penyuluh KB berbanding jumlah Desa/ Kelurahan belum ideal; 12. Kualitas Data dan Informasi masih rendah; 13. Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan terhadap anak dan perempuan belum optimal; 14. Sarana dan Prasarana Perlindungan Korban Kekerasan terhadap anak dan perempuan belum optimal; 15. Tingginya permasalahan Trafficking dan Kekerasan terhadap anak dan perempuan; 16. Pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender belum optimal. DASAR HUKUM DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;


9

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; c. Instruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 2004

Tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi; e. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; e. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; f. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut; g. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009-204; h. Peraturan Bupati Nomor 163

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 472 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. 2.

Sistematika Penyajian IKHTISAR EKSEKUTIF Menyajikan pencapaian sasaran stratejik secara singkat, kendala dan hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah dilakukan


10

untuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif menanggulangi kendala yang mungkin terjadi dikemudian hari. BAB I. PENDAHULUAN Bab ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2014 berupa latar belakang penyusunan LAKIP, Bidang Kewenangan dan Perangkat Daerah meliputi tugas pokok, fungsi dan data organisasi, isu stratejik yang berpengaruh, dasar hukum penyusunan LAKIP serta uraian sistematika penyajian LAKIP. BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah, Kebijakan dan ProgramProgram yang dilaksanakan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan; Perjanjian Kinerja yang menyajikan Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014; yang memuat sasaran, indikator kinerja, target dan anggaran yang tersedia dalam upaya pencapaian

Sasaran

Stratejik

Badan

KB

dan

Pemberdayaan

Perempuan. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan pertujuan, analisis capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, termasuk termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala

utama,

dan

langkah

strategi

penanganannya

serta

perbandingan capaian kinerja 2014 dibandingkan target, realisasi tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya serta realisasi sampai dengan tahun ini dengan rencana sampai dengan tahun ini. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2014 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.


11

BAB IV. PENUTUP Bab ini berisi ringkasan dari

tinjauan pelaksanaan

kegiatan dan

kinerja badan tahun 2014 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap akuntabilitas kinerja serta rencana tindak lanjutnya.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menyajikan gambaran umum renstra, visi & misi, sasaran, kebijakan dan program serta perjanjian kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2014

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2.1 Gambaran Umum Rencana Strategis Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Renstra

Badan

KB

dan

Pemberdayaan

Perempuan

2014-2019

merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Garut pada tahun 2014-2019, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaran unit organisasi di lingkungan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan. Dalam konteks yang lebih luas, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014-2019 merupakan bagian yang integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 32 Tahun 2011. 2.2 Visi dan Misi Selaras dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019, maka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut menetapkanVisi,

Misi,

Tujuan,

Sasaran,

Strategi

dan

Kebijakan

Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

12


2014

a. Pernyataan Visi Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 telah dirumuskan sebagai berikut : “MewujudkanPenduduk Tumbuh Seimbang dan Pemberdayaan Perempuan” Visi ini dimaksudkan bahwa kondisi yang diinginkan yakni terwujudnya pertumbuhan

penduduk

yang

seimbang

yang

ditandai

dengan

seimbangnya antara jumlah rata-rata angka kelahiran dan rata-rata angka kematian, seimbangnya antara migrasi atau perpindahan penduduk baik migrasi masuk maupun migrasi keluar dan yang terpenting adalah seimbangnya daya dukung sumber daya alam dan sumber daya manusia ekuivalen. Ada cita-cita besar yang ingin diraih oleh pemerintah dalam hal pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dalam kurun waktu lima tahun mendatang, tepatnya pada tahun 2019. Cita-cita besar yang dimaksud adalah terwujudnya “Penduduk Tumbuh Seimbang” yang ditandai dengan Total Fertility Rate (TFR) 2,1 dan Net Reproduction Rate (NRR) =1. Hal ini berarti total angka kelahiran dari setiap wanita usia subur selama lima tahun haruslah dua, dan diharapkan jumlah rata-rata anak perempuan yang lahir adalah satu. Cita-cita pemerintah ini dapat dibaca dengan jelas apabila kita mau menengok visi dan misi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang keberadaannya dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014. Visi dan misi tersebut adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” serta “Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”.

13


2014

Harapan yang ingin dicapai sudah barang tentu terwujudnya LPP ideal yang memberi peluang kepada pemerintah bersama masyarakat untuk melanjutkan pembangunan sehingga hasilnya benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Hal ini erat kaitannya dengan konsep kesetaraan dan keadilan gender, yaitu suatu kondisi ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumberdaya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan dan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapathidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

b. Pernyataan Misi Misi merupakan peran stratejik yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan misi yang diangkat dalam Renstra Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan 2014-2019 didasarkan pada isu-isu

strategis

lingkup

urusan

keluarga

berencana

dan

pemberdayaan perempuan untuk lima tahun ke depan, Untuk mewujudkan Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

14


2014

Perempuan Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut : 1. Memantapkan

Upaya

Pengendalian

Penduduk

dan

Penyelenggaraan Keluarga Berencana; 2. Memantapkan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; 3. Meningkatkan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga; 4. Meningkatkan Pemberdayaan perempuan

dan Perlindungan

Anak.

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014-2019 Sebagai penjabaran dari pernyataan misi tersebut di atas, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tahun 2014-2019 sebagai berikut : a. Tujuan Rencana Strategis Tahun 2014-2019 1.

Mewujudkan keluarga berkualitas melalui pengendalian kelahiran peningkatan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga;

2.

Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;

3.

Meningkatkan kualitas tumbuh dan kelangsungan hidup anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan.

b. Sasaran Rencana Strategis Tahun 2014-2019 Berhubungan dengan ketiga tujuan tersebut, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2014-2019 yang merupakan turunan dari masingmasing tujuan diatas, sasaran yang hendak diwujudkan, yaitu : 1.

Untuk mencapai tujuan pada T1, ditetapkan sasaran sebagai berikut: T1S1 : Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi,

kapasitas sarana dan prasarana pelayanan serta

15


2014

kapasitas aparatur penyuluh KB T1S2 : Meningkatnya penyediaan informasi dan data mikro Keluarga; T1S3 : Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi; T1S4 : Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan ekonomi Keluarga yang berbasis partisipasi aktif masyarakat. 2. Untuk mencapai tujuan pada T2, ditetapkan sasaran sebagai berikut: T2S1 : Meningkatnya keadilan dan kesetaaan gender dalam proses Pembangunan. 3. Untuk mencapai tujuan pada T3, ditetapkan sasaran sebagai berikut: T3S1 : Terpenuhnya hak-hak anak dan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan dampak pornografi. c. Indikator Kinerja Utama Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Keluarga

Berencana

dan

Pemberdayaan

Perempuan

menetapkan

indikator kinerja utama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahyang disajikan dalam tabel berikut :

16


2014

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan NO. 1 1.

NO. 1

2.

SASARAN STRATEJIK 2 Meningkatnya kuaitas pelayanan administrasi, kapasitas sarana dan prasarana pelayanan serta kapasitas aparatur penyuluh KB

SASARAN STRATEJIK 2

Meningkatnya Penyediaan Informasi dan data mikro keluarga

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3

SUMBER DATA 4

Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Laporan hasil kegiatan

Meningkatnya kendaraan dinas/operasional pelayanan bagi aparatur

Data Aset/Barang SKPD

Balai Penyuluhan KB Kecamatan

Data Aset/Barang SKPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3

SUMBER DATA 4

Meningkatnya jumlah dan kompetensi Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB di desa/kelurahan

Sistem Informasi Kepegawaian SKPD

Meningkatnya tingkat kedisiplinan pegawai

Sistem Informasi Kepegawaian SKPD

Meningkatkan Kualitas Data Mikro Keluarga

Sistem Infomasi Kependudukan dan Keluarga Sistem Infomasi

Meningkatkan Kualitas

17


Pencatatan Dan Pelaporan KKB

Kependudukan dan Keluarga

Dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD

-

-

3

.

NO.

1 4

NO.

Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kelamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-ak reproduksi

SASARAN STRATEJIK 2 Meningkatnya ketahanan dan Pemberdayaan ekonomi keluarga yang berbasis partisipasi aktif masyarakat

SASARAN STRATEJIK

2014

Meningkatkan Peserta KB Baru

Meningkatkan Kesertaan Ber KB (Cu/Pus) Meningkatkan Usia Kawin Pertama Wanita

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Renstra, Renja SKPD Sistem akuntabiltas kinerja SKPD Laporan Keuangan SKPD

Pencatatan dan Pelaporan Program KB (Rek.Kab -.Dal/ F/I/KB) Hasil Pendataan Keluarga dan Mutasi Data Keluarga Pencatatan dan Pelaporan Program KB (Rek.Kab -.Dal/ F/I/KB)

SUMBER DATA

3 Meningkatkan Peran Institusi Masyarakat

4 Laporan Hasil Kegiatan Bidang Keluarga Sejahtera

Meningkatkan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga

Analisa Data Standar Pelayanan Minimal Bidang KBKS Laporan hasil kegiatan Bidang Keuarga Sejahtera

Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga INDIKATOR KINERJA UTAMA

SUMBER DATA

18


1 5.

2 Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan Terpenuhinya hakhak anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, Diskriminasi dandampak pornografi

3 Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender

Meningkatkan pendampingan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak

2014

4 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gabungan Organisasi Wanita Sistem Informasi Gender dan Anak

Persentase kasus korban kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan

Data pencapaian SPM bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.1.1 Strategi Untuk

mewujudkan

Kependudukan

tujuan

Keluarga

dan

Berencana

sasaran serta

pembangunan Pemberdayaan

Perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Garut tahun 20142019, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan manajemen kinerja tenaga pengelola program Kependudukan

Keluarga

Berencana

serta

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak di semua tingkatan wilayah; a. Peningkatan kompetensi teknis dan manajemen pengelola Program Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. Pengembangan kapasitas sistem manajemen Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; c. Penghitungan kebutuhan ber-KB tingkat Kabupaten. 2. Meningkatkan Advokasi kepada Stakeholder a. Pelaksanaan advokasi secara intensif oleh tim advokasi; b. Membina Kesertaan para Stakeholder;

19


2014

c. Advokasi rekan sejawat.

3. Meningkatkan jaringan penggerakan masyarakat dan pembinaan kesertaan ber-KB; a. Perluasan penggerakan peserta KB baru MKJP terutama di wilayah khusus; b. Perluasan penggerakan kemandirian ber-KB; c. Perluasan penggerakan lini lapangan (Pembinaan kesertaan KB aktif); d. Optimalisasi kelompok-kelompok kegiatan dalam pembinan kesertaan ber-KB.

4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB; a. Pemetaan akses dan kualitas pelayanan KB; b. Identifikasi intervensi peningkatan kualitas pelayanan KB; c. Peningkatan pelayanan KB terutama KB MKJP; d. Pendekatan pelayanan KB terutama KB MKJP di daerah dengan fasilitas kesehatan statis yang minim; e. Penguatan pelayanan KB statis; f.

Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di setiap fasilitas kesehatan/klinik KB yang teregistrasi;

g. Peningkatan kompetensi medis teknis petugas kesehatan.

5. Membangun kemitraan; a. Meningkatkan kapasitas mitra kerja; b. Meningkatkan keterlibatan mitra terkait.

6. Menggerakkan dan memberdayakan pengelola dan masyarakat dalam pogram Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PK3) a. Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga; b. Meningkatkan sarana dan prasarana program PK3; c. Meningkatkan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga.

20


2014

7. Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi terpadu; a. Menyempurnakan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis teknologi informasi; b. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi terpadu.

8. Meningkatkan kualitas hidup perempuan. a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama

di

bidang

ketenagakerjaan,

pendidikan,

sosial,

politik,

kesehatan,

lingkungan

hukum,

hidup,

dan

ekonomi; b. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya; c. Melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan; d. Menyusun

sistem

pencatatan

dan

pelaporan,

sistem

penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasiterhadap perempuan; e. Membangun pusat pelayanan terpadu berbasis masyarakat sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kkerasan dalam rumah tangga; f.

Meningkatkan

peran

masyarakat

dan

media

dalam

penanggulangan pornografi dan pornoaksi.

9. Meningkatkan kualitas dan tumbuh kembang anak: a. Peningkatan aksebilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini; b. Peningkatan kualitas hidup kesehatan anak; c. Peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.

10. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi:

21


2014

a. Peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak; b. Peningkatan

perlindungan

bagi

pekerja

anak

dan

penghapusan pekerja terburuk anak; c. Peningkatan perlindungan bagi anak yang berhubungan dengan hukum.

11. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. a. Peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak; b. Peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; c. Peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak. 1.1.2 Kebijakan

Untuk mewujudkan strategi

pembangunan keluarga berencana dan

pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak di Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, ditetapkan kebijakan sebagai berikut : 1. Penguatan kapasitas kelembagaan program kependudukan dan Keluarga Berencana; 2. Peningkatan penggerakan dan pelayanan KB yang berkualitas; 3. Peningkatan jejaring kemitraan; 4. Penguatan monitoring dan evaluasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana; 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peran serta perempuan dalam pembangunan; 6. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak; 7. Peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi; 8. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Penjabaran kebijakan ke dalam program strategis dapat disajikan dalam tabel berikut :

22


2014

Tabel 2.2 Kebijakan strategis dan Program Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kebijakan Strategis

Penguatan kapasitas kelembagaan program kependudukan dan Keluarga Berencana

Peningkatan penggerakan dan pelayanan KB yang berkualitas

Peningkatan jejaring kemitraan

Program 1. Program Pelayaan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 1. Program Pelayanan kontrasepsi; 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja; 3. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga; 4. Program Penyembangan Model Operasional BKB Posyandu-PADU 1. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 2. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.

Penguatan monitoring dan evaluasi program

1. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 2. Program Keluarga Berencana Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Kependudukan dan Keluarga Berencana

23


dan

peran

serta

perempuan

2014

dalam

pembangunan Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan 1. Program

Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;

kelangsungan hidup anak

Peningkatan upaya perlindungan terhadap 1. Peningkatan Kualitas hidup perempuan dan anak

dari segala bentuk

dan Perempuan.

Perlindungan

tindak kekerasan dan diskriminasi

Peningkatan

kapasitas

kelembagaan 1. Program

perlindungan anak

B.

Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan dan Anak;

Gender

Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Dalam rangka mengimpelentasikan rencana strategis Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan 2014-2019, disusun Rencana Kinerja Tahun 2014 yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014. Penyusunan Rencana Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan 2014 sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 dan diselaraskan dengan arah, kebijakan dan prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut 2014. Sehubungan dengan hal tersebut Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut telah menetapkan kebijakan prioritas Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut : 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang prima. 2.

Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang memadai bagi petugas dan masyarakat

3.

Peningkatan kapasitas penyuluh KB disetiap desa/kelurahan

24


2014

4.

Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD

5.

Peningkatan aksesbilitas pelayanan informasi program KB bagi masyarakat

6.

Peningkatan pelayanan KB bagi keluarga miskin terutama di daerah tertingal,perbatasan dan daerah terpencil

7.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pendewasaan usia perkawinan,

pengaturan

kelahiran,

pembinaan

ketahanan

dan

pemberdayaan ekonomi keluarga 8. Mewujudkan komitmen lintas sektor dalam penggarapan Program KBKS 9. Meningkatkan

sosialisasi

kesetaraan

dan

keadilan

gender

dan

perlindungan anak bagi para pemangku kebijakan dan masyarakat luas 10. Pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang secara terpadu 11. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan melalui pembinaan organisasi perempuan 12. Peningkatan kemandirian perempuan melalui pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan Selanjutnya kebijakan prioritas tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Bupati Garut dengan Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut sebagai Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut sebagaimana tabel berikut Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014

SASARAN STRATEJIK 2 Meningkatnya kuaitas pelayanan administrasi,

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

4 12 Bulan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : - Penyediaan jasa

60.000.000

25


kapasitas sarana dan prasarana pelayanan serta kapasitas aparatur penyuluh KB

16 Unit 1 Unit

2 Gedung 1 Gedung

7 Gedung 85%

komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundanganundangan - Penyediaan makanan dan minuman Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur : - Pengadaan Kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

2014

32.100.000

70.416.000

29.775.000 81.277.400 65.448.300

14.000.000

85.240.000

525.997.780 70.340.000

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pengadaan perlengkapan gedung kantor

211.762.100

Pembangunan Gedung Kantor (DAK) - Pembangunan Gedung Kantor (pendamping DAK)

1.255.857.000

200.928.200

181.244.720

26


42 Kec

2 Orang

42 Kec

365 Orang

12 Bulan

2 Paket

3 Paket

Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kelamilan,

Meningkatkan Peserta KB Baru

12 Bulan 12 Kali

8 Kali

Meningkatkan Kesertaan Ber

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : - Bimbingan dan Pembinaan Petugas Lapangan KB /PLKB - Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD bagi Operator - IpeKB-JUMBARA (Jumpa Bakti Gembira) PLKB Program Peningkatan Disiplin Aparatur : - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran - Pengumpulan Data dan Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Program Keluarga Berencana - Pelayanan KIE - Peningkatan Operasional Lini Lapangan - Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan Pos KB Desa Program Pelayanan Kontrasepsi :

2014

126.338.200

4.000.000

141.080.000

196.000.000

13.334.100

51.384.000

100.000.000

551.948.000 210.760.000

1.737.957.400

27


KB (Cu/Pus) promosi dan bantuan sesuai dengan hak-ak reproduksi

Meningkatkan Usia Kawin Pertama Wanita

Meningkatnya Penyediaan Informasi dan data mikro keluarga


42 Kec

-

42 Kec

-

Kab dan 42 Kec 500 set implant & side effect

-

Pelayanan Konseling KB Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Pelayanan Medis Operasi Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Program Kesehatan Reproduksi Remaja : - Advokasi dan KIE 42 Kec tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR - Fasilitasi forum 42 Kec pelayanan KRR (540 bagi kelompok remaja) Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah - Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi 15 Remaja Sekolah - Pendirian Pusat dan PT Pelayanan (660 rmj) Informasi dan Konseling KRR. 1008 Orang Program Keluarga Berencana - Pendataan, 42 Kec Penyusunan Data Basis dan Informasi Keluarga - Monitoring Evaluasi 42 Kec dan Pelaporan

2014

287.213.000 661.276.850

251.505.000 204.786.150

231.789.000

157.430.000

141.260.000

184.287.000

853.557.900

31.231.000

28


Meningkatkan Kualitas Pencatatan Dan Pelaporan KKB

254 orang

42 Kec

Meningkatkan Meningkatnya ketahanan dan Peran Institusi Pemberdayaan Masyarakat ekonomi keluarga yang berbasis partisipasi aktif masyarakat

12 Bulan

6 Bulan

Meningkatkan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga 85%

2 Kali / Tahun

Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 12 Kali /

Program Keluarga Berencana : - Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan bagi Pengelola KB Tingkat Desa - Pengelolaan Data dan Informasi Program KKB Program Kesehatan Reproduksi Remaja - Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Program Keluarga Berencana - Peningkatan Partisipasi dan Fasilitasi Pelayanan KB melalui Ormas / LSM Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu – PADU - Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posandu PADU (DAK) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga - Peningkatan Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam Pelayanan KB/ KR yang Mandiri : - Pemberdayaan

2014

242.936.100

318.769.000

195.609.500

564.145.000

149.593.200

195.581.400

251.916.100

29


Tahun

SASARAN STRATEJIK 2 Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender

TARGET

100 KK

12 Kec

32 Unit DWP SKPD 66 org Terpenuhinya hak-hak anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, Diskriminasi dandampak pornografi

100 orang Meningkatkan pendampingan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak

42 Kec

80 Kasus

Persentase kasus korban kekerasan

2014

Ekonomi Keluarga

PROGRAM KEGIATAN 4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan : - Dukungan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan (P2WKSS) - Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha - Pembinaan Organisasi Perempuan - Pemberdayaan Lembaga yang Bersifat Gender Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan : - Sosialisasi Perlindungan Anak dan Pornografi - Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan - Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

ANGGARAN

300.000.000

130.000.000

100.000.000

100.000.000

85.000.000

160.000.000

265.000.000

30


dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan

1 Desa

Perlindungan Perempuan - Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak

2014

80.000.000

31


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan pencapaian sasaran-sasaran Badan , Evaluasi dan Analisis Capaian, Perbandingan Target Realisasi tahun 2012 dengan tahun 2013 dan informasi keuangan tahun 2013


2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2014 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan 2014-2019, kemudian difokuskan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, dan ditetapankanlah tujuan dan sasaran strategis. Tujuan strategis Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut adalah: 1.

Mewujudkan keluarga berkualitas, pengendalian kelahiran, peningkatan ketahanan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga;

2.

Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;

3.

Meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak serta kelangsungan hidup dan perlindungan anak dari kekerasan.

Tujuan strategis tersebut dijabarkan kedalam indikator sasaran sebagai berikut : 1.

Meningkatnya kualitas


kapasitas

sarana

dan prasarana pelayanan serta kapasitas sumber daya aparatur Penyuluh KB 2

Meningkatnya penyediaan informasi dan data mikro keluarga;

3.

Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi;

4.

Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang berbasis partisipasi aktif masyarakat;

5.

Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan;

6.

Terpenuhnya hak-hak anak dan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan dampak pornografi.

A. Evaluasi dan Analisa Pencapaian Sasaran-Sasaran Strategis Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan

32 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut


2014

1. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2014 per-sasaran a.

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas


kapasitas

sarana dan prasarana pelayanan serta kapasitas sumber daya aparatur Penyuluh KB Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu tersedianya sarana dan prasarana perkantoran. Tabel 3.1 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 No 1

Indikator Kinerja Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

Target

Realisasi

Capaian

100%

100%

100%

Rata-rata

100%

Capaian sasaran 1 dilakukan evaluasi dengan melihat indikator berikut : Indikator kinerja tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dengan target 100% bulan tercapai 100%. Indikator ini terealisasi melalui beberapa program yaitu, program pelayanan administrasi perkantoran, program

peningkatan

sarana

dan

prasarana

aparatur,

Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Disiplin

Aparatur,

Program

Peningkatan

Pembangunan

Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Capaian masing-masing program tersebut sebagai berikut : a. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan target 100% tercapai 100% yang ditandai dengan tersedianya jasa dan bahan penunjang administrasi perkantoran, antara lain penyediaan jasa komunikasi, pemeliharaan penyediaan

sumber dan jasa

daya

air

perijinan

administrasi

dan

listrik,

kendaraan keuangan,

penyediaan

jasa

dinas/operasional, penyediaan

jasa



2014

kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetak dan penggandaan,

penyediaan bahan bacaan peraturan

perundang-undangan, dan penyediaan makanan dan minuman. b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang di dalamnya

terdapat

operasional

kegiatan

sebanyak

16

pengadaan

unit

terealisasi

kendaraan 16

unit

dinas

(100%).

Keberadaan kendaraan dinas tersebut sangat menunjang mobilitas aparatur dalam memberikan pelayanan. Kegiatan pendukung lainnya adalah Pembangunan Balai Penyuluhan KB yang ditargetkan tujuh

gedung

tercapai

tujuh

gedung

Balai

Penyuluhan

KB

Kecamatan yang berlokasi di Kecamatan Kersamanah, Banyuresmi, Cisompet, Samarang, Cibatu, Limbangan, dan Banjarwangi atau terealisasi 100%. Keberadaan balai penyuluhan KB tersebut sangat mendukung bagi peningkatan pelayanan KB di kecamatan. Untuk itu sebagaimana

telah

dituangkan

pembangunan

balai

penyuluhan

dalam KB

Rencana

kecamatan

Strategis

akan

terus

dilanjutkan untuk dapat memenuhi kebutuhan gedung balai penyuluhan KB di setiap kecamatan dalam rangka meningkatkan aksesbilitas pelayanan KB bagi masyarakat. c. Program

peningkatan

kapasitas

sumber

daya

aparatur

yang

bertujuan meningkatkan jumlah dan kompetensi petugas lapangan KB/Penyuluh KB di desa/kelurahan dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan bimbingan teknis program KB yang dilakukan di Kecamatan atau yang dilaksanakan di Kabupaten. Selain itu ada pula bentuk program peningkatan kapasitas para penyuluh KB melalui kegiatan yang JUMBARA (Jumpa Bhakti Gembira) yang diselenggarakan di Yogyakarta. Target dari kegiatan ini adalah semua penyuluh KB yang ada di 42 Kecamatan dan terealisasi 100% para penyuluh KB berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. d. Program peningkatan disiplin aparatur dengan tujuan meningkatkan tingkat kedisiplinan pegawai dituangkan ke dalam bentuk kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan target sebanyak



2014

365 orang pegawai dan terealisasi 365 orang pegawai telah mendapatkan pakaian khusus tersebut. Capaian ini tercapai 100%. e. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan target 5 paket dokumen berupa Rencana Strategis SKPD 2014-2019, Rencana Kinerja Tahun 2014, Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD dan Laporan

Keuangan Akhir

Tahun Anggaran 2014 SKPD tercapai 5 dokumen tersebut diatas. Penyusunan

dokumen-dokumen

tersebut

sebagai

pelaksanaan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan SKPD

khususnya

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Garut

umumnya. Capaian program ini mencapai 100%. Berdasarkan evaluasi data capaian program-program di atas capaian sasaran ini tercapai 100%. b. Sasaran 2

:

Meningkatnya penyediaan informasi dan data mikro keluarga. Capaian dari sasaran penyediaan informasi dan data mikro keluarga dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2 No 1

2

Indikator Kinerja Meningkatkan Kualitas Data Mikro Keluarga Meningkatkan Kualitas Pencatatan Dan Pelaporan KKB

Target

Realisasi

42 Kecamatan, 442 Desa, 4.191 RW, 15.525 RT 42 Dokumen Laporan FI / Kec / Dal dan 159 Dokumen Laporan F II / KB

42 Kecamatan, 442 Desa, 4.191 RW, 15.525 RT 42 Dokumen Laporan FI / Kec / Dal dan 159 Dokumen Laporan F II / KB

Rata-rata

Capaian 100%

100%

100%



2014

Capaian sasaran penyediaan informasi dan data mikro keluarga mencapai dapat dilihat dari capaian indikator persentase data peserta KB serta informasi dan data mikro keluarga di Tk. Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang tercapai 100%. Indikator ini tercapai karena dilaksanakannya sistem informasi kependudukan dan keluarga melalui pencatatan dan pelaporan capaian peserta KB setiap kecamatan setiap bulannya, semua desa/kelurahan memiliki data mikro keluarga melalui mekanisme mutasi data keluarga. Disamping itu sasaran ini didukung pula oleh indikator meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan program KKB. Indikator ini direalisasikan melalui kegiatan bimbingan teknis pencatatan dan pelaporan kepada sebanyak 254 petugas lapangan KB yang mana hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan akurasi data pencatatan dan pelaporan di lini lapangan. Indikator ini tercapai 100% Berdasarkan data tersebut diatas capaian sasaran penyediaan informasi dan dat mikro keluarga rata-rata tercapai 100%. c. Sasaran 3

:

Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi Capaian sasaran 3 dapat diketahui dari beberapa indikator kinerja yang dituangkan ke dalam tabel berikut : Tabel 3.3 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3 No 1 2

Indikator Kinerja Meningkatnya jumlah peserta KB Baru Meningkatkan Kesertaan Ber KB (Cu/Pus)

Target

Realisasi

Capaian

66.368 peserta

73.156 peserta

110,28%

72,30

72,33

100,03%



No 3

Indikator Kinerja Meningkatkan Usia Kawin Pertama Wanita

2014

Target

Realisasi

Capaian

18,68

18,70

100,11%

Rata-rata

103,473%

Capaian indikator meningkatnya jumlah peserta KB Baru dengan target sebesar 66.368 tercapai sebesar 77.267 akseptor (116,42%) dengan rincian IUD 39.570, MOW 6.118, MOP 2.355, Kondom 3.596 Implant 21.126, Suntik 213.291, Pil 60.916. Capaian di atas dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB, Pelayanan KB Medis Operasi bagi Pria dan wanita yang dilaksanakan secara terpusat di RS Guntur Garut dan Pelayanan KB MO wilayah selatan yang dipusatkan di Kecamatan Pakenjeng, Cisewu, dan Caringin. Indikator meningkatkan kesertaan ber-KB (CU/PUS) dengan target 72,30% dari seluruh pasangan usia subur terealisasi 72,33% atau tercapai sebanyak 100,03%. Capaian ini dapat dicapai melalui kegiatan pelayanan konseling KB dengan target sebanyak 66.368 akseptor terealisasi sebanyak 73.156 atau tercapai 110,28%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pelayanan konseling KB bagi calon akseptor yang tujuan akhirnya adalah calon akseptor KB tersebut harus menjadi akseptor KB. Selain itu indikator ini pula didukung oleh kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi KB yang ditargetkan sebanyak 3.534 akseptor terealisasi 3.534 atau tercapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pelayanan KB IUD dan Implant. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB. Kegiatan lain yang menunjang capaian indikator ini adalah kegiatan pelayanan medis operasi wanita (MOW) atau pria (MOP) yang ditargetkan sebanyak 608 akseptor terealisasi sebanyak 608 akseptor. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah terwujudnya pelayanan KB MO yang mampu meningkatkan



2014

derajat kesehatan ibu dan anak. Disamping itu pula indikator ini didukung oleh kegiatan penyediaan alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga miskin yang ditargetkan sebesar 30% dari total kebutuhan peserta KB tercapai sebesar 47,13% berupa alat kontrasepsi implant dan obat side efek. meski penyediaan alat dan obat kontrasepsi ditargetkan 20% secara umum kebutuhan alat dan obat kontrasepsi tercukupi dari droping dari BKKBN Perwakilan Jawa Barat. Walaupun hasil dari program dan kegiatan penunjang indikator ini menunjukkan hal positif yaitu tercapai 100%, hasil akhir capaian (CU/PUS) untuk tahun 2014 adalah 71,43% atau 97,025% dari target yaitu 73,62%. Hasil ini didapat dari pembagian antara total peserta KB baik peserta KB hormonal atau non hormonal dibagi jumlah total pasangan usia subur. Indikator meningkatkan usia kawin pertama wanita ditargetkan pada usia 18,68 tahun dan terealisasi 18,70 tahun. Indikator ini tercapai tercapai 100,11%. Hasil ini didapat melalui berbagai kegiatan yaitu fasilitasi forum pelayanan kesehatan reproduksi remaja (KRR) bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah, pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR. Target dari kegiatan-kegiatan ini adalah bimbingan dan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan 540 remaja di 42 kecamatan yang tergabung dalam kelompok-kelompok PIK-R dan 660 remaja yang ada di 15 sekolah dan PT sebanyak 660 remaja/ mahasiswa Keluaran dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah meningkatnya pemahaman dan pengetahuan remaja akan kesehatan reproduksinya. Hasil yang diharapkan dari kegiatan adalah terciptanya mental remaja yang sadar akan kesehatan reproduksi dan terbebas dari tiga ancaman dasar remaja masa kini yaitu seks bebas, NAPZA, dan AIDS serta memiliki perencanaan masa depan sebelum dan sesudah menikah guna mewujudkan keluarga sehat, bahagia dan sejahtera. Capaian indikator ini masih belum



memenuhi target karena masih kurangnya

2014

intensitas dan kualitas

advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KIE KRR) antara lain melalui kegiatan PIK KRR di 42 kecamatan dan pemilihan serta peningkatan peran duta remaja. Capaian-capaian kinerja diatas dilaksanakan melalui kegiatan Advokasi dan KIE KRR, dan Pembentukan Pusat Informasi Konseling KRR. Berdasarkan

data

capaian

di

atas

rata-rata

capaian

sasaran

Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan bantuan sesuai dengan hak-hak

kehamilan,

promosi dan

reproduksi rata-rata mencapai

103,473%.

d. Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang berbasis partisipasi aktif masyarakat Capaian sasaran peningkatan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang berbasis partisipasi aktif masyarakat dapat dilihat berdasarkan capaian beberapa indikator kinerja pada tabel berikut : Tabel 3.4 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4 No 1

2

3

Indikator Kinerja Meningkatkan Peran Institusi Masyarakat Meningkatkan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Target

Realisasi

Capaian

Pos KB : 443 Sub Pos KB : 4.460


100%

BKB : 377 BKR : 181 BKL : 160

BKB : 377 BKR : 181 BKL : 160

15 kelompok

15 kelompok

Rata-rata

100% 100% 100%



2014

Persentase meningkatkan peran institusi masyarakat ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. Hal ini tercapai dengan cara melakukan bimbingan dan pembinaan kepada kader/PPKBD di setiap desa/kelurahan atau yang bagi kedalam kelompok sub pos KB Desa sebanyak 443 dan 4.460 Pos KB Desa serta memfasilitasi biaya operasional seluruh kader yang tersebar diseluruh desa/kelurahan di Kabupaten Garut. Capaian indikator meningkatkan kelompok bina ketahanan keluarga ditargetkan sebanyak 42 kecamatan terealisasi 42 kecamatan yang terbagi kedalam beberapa kelompok bina keluarga. Indikator ini terealisasi melalui kegiatan pembinaan kepada seluruh anggota bina keluarga yaitu anggota Bina Keluarga Balita (BKB) sebanyak 377, Bina Keluarga Remaja (BKR) sebanyak 181, dan Bina Keluarga Lansia sebanyak 170. Disamping itu indikator ini didukung pula oleh Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU melalui kelompok BKB sebanyak 354 orang dari target 354 orang (100%). Pencapaian indikator anggota kelompok Bina Keluarga Balita yang ber-KB yang ditargetkan sebesar 80% tercapai 80%. Hal tersebut memiliki korelasi dengan capaian partisipasi

masyarakat/keluarga dalam pembinaan

tumbuh kembang anak melalui kelompok BKB. Sehingga indikator ini terealisasi 100%. Capaian

indikator

meningkatkan

pemberdayaan

ekonomi

keluarga

tercapai 100%. Capaian ini terwujud dalam pemberdayaan kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ditargetkan pada 15 kelompok UPPKS mendapatkan modal bantuan usaha tercapai 100%. Hal tersebut tercapai dengan melakukan pembinaan manajerial dan fasilitasi pemberian bantuan modal yang berasal dari Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Jawa Barat. Kegiatan UPPKS ini bertujuan agar semua anggota UPPKS yang berstatus PUS tetap menjadi peserta KB. Berdasarkan data capaian masing-masing indikator



diatas,

rata-rata

pemberdayaan

capaian

ekonomi

sasaran

keluarga

peningkatan yang

berbasis

2014

ketahanan

dan

partisipasi

aktif

masyarakat 100%. e. Sasaran 5 : Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan Capaian sasaran Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan dapat dilihat berdasarkan capaian beberapa indikator kinerja pada tabel berikut : Tabel 3.5 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5 No 1

Indikator Kinerja Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender

Target

Realisasi

840 perempuan (100 KK)

840 perempuan (100 )

Rata-rata

Capaian

100%

100%

Capaian indikator meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender yang ditargetkan 100% tercapai 100%, hal ini dilaksanakan melalui beberapa program

dan

kegiatan

yaitu

program

penguatan

kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak yang diimplementasikan dengan kegiatan pemberdayaan lembaga yang bersifat gender. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan gabungan organisasi wanita (GOW) dengan target 66 organisasi. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kapasitas organisasi perempuan (GOW) dalam pengelolaan organisasi yang profesional. Program kegiatan lainnya pendukung indikator ini adalah program peningkatan peran serta dan kesetaraan

gender

dalam

pembangunan

yang

memiliki

kegiatan



2014

dukungan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan (P2WKSS). Target kegiatan ini adalah sebanyak 100 kepala keluarga

dengan

titik

berat

keluaran

dari

kegiatan

ini

adalah

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan perempuan di desa binaan P2WKSS. Kegiatan ini bertempat di Desa Dawungsari Kecamatan Cilawu Kabupaten

Garut.

Adapun

ekspektasi

dari

kegiatan

ini

adalah

meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta mewujudkan keluarga sehat sejahtera. Disamping itu pula indikator ini ditunjang oleh kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha. Target dari kegiatan ini adalah sebanyak 12 kelompok yang tersebar di 12 kecamatan dengan sasaran utama para kelompok perempuan kepala keluarga. Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk kelompok usaha perempuan kepala keluarga dan meningkatkan pengetahuan perempuan kepala keluarga

dalam

mendongkrak

mengelola

perekonomian

usaha

yang

keluarga

pada

akhirnya

khususnya

kelompok

mampu usaha

perempuan. Selain itu indikator ini didukung oleh kegiatan pembinaan organisasi perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan perempuan anggota organisasi perempuan anggota Dharma Wanita yang tersebar di 32 unit SKPD. Adapun ekspektasi dari kegiatan ini adalah meningkatnya

peran

serta

pemberdayaan

perempuan

dalam

pembangunan Capaian indikator sasaran mencapai 100%. Berdasarkan data tersebut di atas capaian sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan rata-rata tercapai 100%. f. Sasaran 6 : Terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan dampak pornografi Capaian sasaran di atas dapat disajikan beberapa indikator kinerja pada tabel berikut :



2014

Tabel 3.6 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6 No 1

2

Indikator Kinerja Meningkatkan pendampingan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak Persentase kasus korban kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan

Target

Realisasi

100%

100%

100%

Capaian

100%

100%

100%

Rata-rata

100%

Untuk mencapai sasaran ke 6 ini, dijabarkan dalam indikator kinerja sasaran yaitu meningkatkan pendampingan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak anak dan perlindungan anak dari diskriminasi dan kekerasan yang ditargetkan sebanyak 80 kasus dan terealisasi sebanyak 80 kasus. Capaian indikator sasaran tercapai 100%. Tujuan utama dari indikator ini adalah meningkatnya kualitas penanganan korban

kekerasan

terhadap

perempuan

dan

anak

dan

adanya

pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat. Korban

pelayanan terhadap perempuan dan anak

korban tindak kekerasan yang ditargetkan sebesar 100% sesuai target SPM terealisasi sebesar 100%. Hal ini tercapai karena dari 80 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terlayani seluruhnya. Capaian cakupan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebesar 100%. Indikator persentase kasus korban kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan ini ditunjang oleh kegiatan



pelaksanaan

sosialisasi

yang

terkait

dengan

2014

kesetaraan

gender,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan yang bertujuan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan target 42 kecamatan dan terealisasi sebanyak 42 kecamatan atau 100%. Selain itu indikator ini didukung juga oleh pelaksanaan fasilitasi pengembangan kota layak dengan target satu desa dan terealisasi satu desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sukabakti Kecamatan Cilawu. Berdasarkan data tersebut diatas capaian sasaran ke 6 rata-rata tercapai 100%. 2. Evaluasi capaian kinerja Tahun 2014 per-tujuan Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi,

kapasitas

sarana dan prasarana pelayanan serta kapasitas aparatur Penyuluh KB Terdapat 4 (empat) indikator sasaran strategis untuk mengetahui capaian tujuan strategis tersebut diatas yaitu :

Tabel 3.7 Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan 1 No

Indikator Kinerja Tujuan Strategis

Capaian %

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, kapasitas sarana dan prasarana pelayanan serta kapasitas aparatur Penyuluh KB

100%

2.

Meningkatkan penyediaan informasi dan data mikro keluarga

100%

3.

Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi

1.

100%



2014

No


Capaian %

4.

Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang berbasis partisipasi aktif masyarakat

100%

Rata-Rata

100%

Berdasarkan data dari tujuan tersebut diatas dicapai melalui 4 indikator sasaran strategis. Rata-rata capaian sasaran strategis di atas mencapai 100%. Dalam

pelaksanaan

untuk

mencapai

tujuan

tersebut

terdapat

beberapa

permasalahan yang dihadapi antara lain proses pengadaan barang dan jasa dihadapkan

pada

masih

terbatasnya

sumber

daya

manusia/tenaga

ahli

pengadaan barang/jasa yang bersertifikat, oleh karena itu realisasinya mendekati akhir

tahun.

Upaya

untuk

mengatasi

masalah

tersebut

adalah

dengan

menggunakan tenaga ahli pengadaan barang/jasa dari bagian administrasi pembangunan setda Kabupaten Garut dan SKPD lain. Selanjutnya dalam meningkatkan penyediaan informasi dan data mikro keluarga dilaksanakan dengan kegiatan pendataan keluarga yang dimulai dari bulan juli sampai bulan september 2014, pelaksananya para petugas lapangan yang dibantu oleh institusi masyarakat pedesaan (IMP) antara lain, Pos KB Desa, Sub PPKBD dan kader lainnya yang dilaksanakan diseluruh Desa, RW, RT sampai keluarga melalui kunjungan langsung dari rumah ke rumah. Hasil dari pendataan keluarga mencakup 4 (empat ) aspek, yatiu : (1) aspek demografi, (2) aspek keluarga berencana, (3)

aspek tahapan keluarga sejahtera, dan (4) aspek

individu anggota keluarga. Selain itu, pendataan keluarga juga bertujuan untuk memperoleh data basis yang berguna sebagai bahan penetapan kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan penilaian oleh pengelola dan pelaksana di semua tingkatan. Indikator kinerja tujuan strategis pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan

kehamilan,



promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak

2014

reproduksi dilaksanakan melalui

advokasi dan KIE kepada keluarga terutama kepada pasangan usia subur baik pembinaan peserta KB aktif agar tetap menggunakan alat kontrasepsi atau menjadi akseptor lestari maupun PUS yang tidak ber-KB (unmetneed). Untuk pembinaan dan pelayanan calon akseptor dibutuhkan anggaran untuk pengadaan alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga miskin, anggaran ini masih sangat minim hanya

sebesar

20%

dibandingkan

jumlah

kebutuhan,

namun

demikian

ketersediaan alat dan obat kontrasepsi terpenuhi dengan adanya droping alat dan obat kontrasepsi dari BKKBN Perwakilan Jawa Barat. Sehingga pengendalian pertumbuhan penduduk cukup terkendali berada dikisaran 1.59%-1.6% Capaian sasaran Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang berbasis partisipasi aktif masyarakat dilaksanakan melalui pembinaan kelompok dihadapkan

UPPKS pada

(Usaha

Peningkatan

kurangnya

akses

Pendapatan

kelompok

Keluarga

untuk

Sejahtera)

mendapat

bantuan

permodalan serta jumlah kelompok yang dibina hanya sebanyak 15 kelompok, Hal ini kurang memberi daya ungkit dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga Pra KS dan KS I. Untuk mengatasi hal tersebut kelompok UPPKS telah difasilitasi untuk mendapat bantuan modal dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Jawa Barat. Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan Tabel 3.8 Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan 2 No 1.


Capaian %

Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan

100%

Berdasarkan data di atas capaian tujuan meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalamberbagai bidang pembangunan tercapai 100%.



Dalam

upaya

mencapai

tujuan

tersebut

di

atas,

terdapat

2014

beberapa

pernasalahan/hambatan yang dihadapi antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan khususnya di daerah pedesaan dan meningkatnya pola hidup konsumtif remaja diperkotaan, sehingga mudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk ditawari mendapat pekerjaan dan menjadi korban perdagangan orang. Untuk mengatasi masalah tersebut diatas dilakukan tindakan preventif melalui promosi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang hak-hak perempuan dan pelayanan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan. Selanjutnya ke depan diharapkan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, sehingga setiap perempuan dapat mendapatkan hak-haknya seperti pendidikan dasar, pekerjaan dengan upah yang layak dan perlindungan hukum dari pemerintah.

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak serta kelangsungan hidup dan perlindungan anak dari kekerasan Tabel 3.9 Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan 3 No 1. 2.


Capaian %

Meningkatkan pendampingan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak Persentase kasus korban kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan

100% 100%

Berdasarkan data diatas, tujuan strategis ketiga tercapai 100%. Hal ini tercapai karena semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak yang ditandai meningkatnya partisipasi anak dalam pendidikan serta pelayanan perlindungan

anak

dari

tindak

kekerasan

dapat

dilayani

oleh

lembaga

pengarusutamaan anak. Sikap masyarakat yang responsif terhadap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungannya mempercepat penanganan dan



2014

pendampingan terhadap korban. Hal tersebut merupakan sebuah hasil nyata dari upaya sosialisasi tentang perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dan kasus perdagangan orang terutama trafficking. 2. Analisis Capaian kinerja Tahun 2014 a. Sasaran 1

:

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, kapasitas sarana dan prasarana pelayanan serta kapasitas aparatur Penyuluh KB Untuk mengetahui capaian sasaran kinerja tahun sebelumnya dapat diilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 No 1

Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, kapasitas sarana dan prasarana pelayanan serta kapasitas aparatur Penyuluh KB

Indikator Kinerja Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

Realisasi 2010

2011

2012

2013

2014

100%

100%

100%

86,11%

100%

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, kapasitas sarana dan prasarana pelayanan serta kapasitas aparatur penyuluh KB ditandai dengan 1 (satu) indikator sasaran di atas pada tahun 2014 dicapai 100%. Capaian ini meningkat capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 sebesar 86%%. Salah satu penunjang indikator ini adalah pembangunan Balai Penyuluhan KB yang sudah



2014

dilaksanakan semenjak tahun 2010. Dan pembangunan Balai Penyuluhan KB ini di tahun 2014 sesuai dengan target yang telah direncanakan. Dari target yang direncanakan sebanyak 7 gedung balai penyuluhan terealisasi hanya 7 gedung sesuai dengan alokasi pagu

anggaran. Pembangunan balai penyuluhan

tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana. Balai Penyuluhan KB tersebut terletak di kecamatan Kersamanah, Banyuresmi, Cisompet, Samarang, Cibatu, Limbangan dan Banjarwangi atau terealisasi 100%. Keberadaan balai penyuluhan KB sangat menunjang bagi peningkatan kompetensi petugas lapangan, disiplin aparatur dan pelayanan KB di kecamatan. Untuk itu sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Strategis pembangunan balai penyuluhan KB kecamatan akan terus dilanjutkan untuk dapat memenuhi kebutuhan gedung balai penyuluhan KB di setiap kecamatan dalam rangka meningkatkan aksesbilitas pelayanan KB bagi masyarakat. Selain gedung balai penyuluhan yang mencapai target juga capaian kendaraan dinas/operasional pelayanan bagi aparatur dengan target sebanyak 16 unit terealisasi 16 unit (100%) dari target yang telah direncanakan, keluaran dari indikator ini adalah tersedianya kendaraan roda dua dan salah satunya kendaraan Roda 4. Mobil tersebut direncanakan untuk kendaraan roda 4 itu diperuntukan untuk kendaraan dinas esselon III. Keberadaan kendaraan dinas tersebut sangat menunjang mobilitas aparatur dalam memberikan pelayanan. b. Sasaran 2

:

Meningkatnya Penyediaan informasi dan data mikro keluarga perbandingan capaian sasaran penyediaan informasi dan data mikro keluarga tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.11 Analisa Capaian Kinerja Sasaran 2 No

1

Sasaran

Meningkatnya penyediaan

Indikator Kinerja Persentase informasi

2010

2011

Realisasi 2012 2013

100% 100% 100%

100%

2014 100%



informasi dan data mikro keluarga

2014

dan data mikro keluarga di Tk. Kab, Kec dan Desa/Kel

capaian sasaran penyediaan informasi dan data mikro keluarga mencapai target pada tahun 2014 ditandai dengan 2 (dua) indikator yang masingmasing mencapai 100%. Capaian tersebut sebagai sebuah bentuk konsistensi capaian dari tahun-tahun sebelumnya karena penyediaan informasi dan data mikro keluarga sebagai salah satu indikator standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin aksesbilitas informasi pelayanan KKB bagi masyarakat selain itu informasi dan data mikro keluarga merupakan data basis yang berguna sebagai bahan penetapan kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan penilaian oleh pengelola dan pelaksana di semua tingkatan serta terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD. c. Sasaran 3 : Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi Capaian sasaran 3 dapat dianalisa dengan melakukan evaluasi terhadap 3 (delapan) indikator kinerja yang dituangkan ke dalam tabel berikut :

Tabel 3.12 No

1

Sasaran

Indikator Kinerja Terkendalinya Meningkatnya pertumbuhan jumlah peserta KB penduduk melalui Baru Meningkatkan pengaturan Kesertaan kelahiran, Ber KB

Realisasi 2012 2013

2010

2011

2014

99,57 %

103,41 %

93,50%

98.67%

110,23%

98,57 %

94,35%

97,17% 97,36%

103,03%



2014

(Cu/Pus) jarak usia Meningkatkan 18,32 18,35 18,37 18,39 19,02 ideal Usia Kawin melahirkan, Pertama pengaturan Wanita kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hakhak reproduksi Capaian sasaran jumlah peserta KB Baru tahun 2014 mencapai 110,23% terjadi peningkatan dari capaian tahun sebelumnya sebesar 111,71%, indikator ini melampaui target karena terlaksananya kegiatan Pelayanan KB baik alat kontrasepsi metode jangka panjang (MKJP) ataupun non metode jangka panjang. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Non MKJP, Pelayanan KB Medis Operasi bagi Pria dan wanita yang dilaksanakan secara terpusat di RS Guntur Garut dan Pelayanan KB MO wilayah selatan yang dipusatkan di Kecamatan Pakenjeng, Cisewu, dan Caringin secara intensif. Selain itu indikator ini pula berkaitan dengan tingkat penurunan PUS yang ingin ber-KB belum terlayani (Unmet Need) hanya tercapai sebesar 13,02%, hal ini karena target SPM untuk unmetneed dari BKKBN pusat sangat kecil (5%). Untuk pencapaian peserta KB aktif tetap akan dilaksanakan optimalisasi Road Show pelayananan KB Keliling di yang difokuskan daerah terpencil, daerah tertinggal dan perbatasan yang susah mendapatkan akses pelayanan, selain itu akan terus dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan momentum kegiatan lintas sektor antara lain Bulan Bhakti TNIKBKesehatan dan Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan serta optimalisasi Posyandu untuk mencapai Unmet Need 5 % dan pencapaian peserta KB aktif pada tahun 2015. Indikator meningkatkan kesertaan peserta KB (CU/PUS) tercapai 103,03% atau terjadi kenaikan 4,36% dari hasil tahun 2013 yaitu 98,24%, hal ini mengalami kenaikan karena sasaran utama program KB pada tahun 2014 terfokus pada pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi



2014

jangka panjang seperti pada pemasangan IUD, MOW (Medis Operasi Wanita) dan MOP (Medis Operasi Pria)akan terus diupayakan sebagai prioritas

garapan

sehingga

mampu

mencapai

target

yang

telah

direncanakan. Indikator meningkatkan kawin usia pertama wanita masih berada di angka 18,70 tahun, akan terus diupayakan sebagai prioritas garapan sehingga

mencapai

target

yang

direncanakan

pada

tahun

2015

sebagaimana amanat Renstra SKPD dan Indikator Standar pelayanan Minimal (SPM) bidang KB serta akselerasi capaian dilakukan untuk mencapai disparitas target dan kondisi riil tingginya angka perkawinan usia dini. Sasaran

terkendalinya

pertumbuhan

penduduk

melalui

pengaturan

kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi tecapai 103,473%. d. Sasaran 4 : Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang berbasis partisipasi aktif masyarakat Analisa capaian sasaran peningkatan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang berbasis partisipasi aktif masyarakat dapat dilihat berdasarkan capaian beberapa indikator kinerja pada tabel berikut : Tabel 3.13 Analisa Capaian Kinerja Sasaran 4 NO

Sasaran Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan

Indikator Kinerja Meningkatkan Peran Institusi Masyarakat

2010

2011

4.324

4.324

Realisasi 2012 2013 4.771

4.854

2014 4.903



Ekonomi Keluarga yang Berbasis Partisipasi Aktif Masyarakat

Meningkatkan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga

Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

2014

BKB : 311 BKR : 158 BKL : 111

BKB : 321 BKR : 165 BKL : 136

BKB : 337 BKR : 174 BKL : 146

BKB : 350 BKR : 175 BKL : 150%

BKB : 377 BKR : 181 BKL : 160

100%

100%

100%

100%

100%

Indikator meningkatkan peran serta institusi masyarakat atau persentase peran aktif kader (PPKBD)

di desa/kelurahan pengelolaan KB di

desa/kelurahan ditahun 2014 tercapai sebesar 100% atau sebanyak 4.903 Pos KB Desa / Sub Pos KB Desa. Capaian ini bersifat konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pembinaan ketahanan keluarga khusunya di desa/kelurahan dengan menjamin tersedianya kader (Pos KB Desa) di setiap desa/kelurahan sekaligus memenuhi standar pelayanan minimal cakupan PPKBD di setiap desa/kelurahan yang harus mencapai 100%. Pada tahun sebelumnya pun capaiannya sama sebesar 100%. Capaian tersebut sebagai hasil pelaksanaan kegiatan memperkuat dukungan partisipasi masyarakat. Indikator meningkatkan pembinaan kelompok bina ketahanan keluarga tercapai 100%. Hasil ini didukung oleh pelaksanaan penggarapan program yang melibatkan koordinasi lintas sektor yaitu TNI, PKK dan Kesehatan melalui kegiatan fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB yangtercapai 100%. Capaian ini dicapai pula pada tahun-tahun sebelumnya karena kegiatan ini telah menjadi kegiatan koordinasi lintas sektor yang terstruktur mulai dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota hingga ke desa/kelurahan. Hasinya mampu meningkatkan capaian peserta KB hingga 50% dari target program KB satu tahun.



Indikator

meningkatkan

pemberdayaan

ekonomi

2014

keluarga

melalui

Peningkatan kemampuan usaha dan ekonomi kelompok UPPKS

tercapai

100%. Aktivitas kelompok ini berupa pembinaan dan fasilitasi pemberian modal usaha bagi kelompok UPPKS melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera tahap 1.

Program ini memiliki

banyak peluang mengingat Kabupaten Garut menjadi lokasi tujuan wisata sehingga produk-produk kelompok UPPKS diharapkan dapat dijadikan produk yang dapat ditawarkan kepada wisatawan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sasaran meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang berbasis partisipasi aktif masyarakat tercapai 100% e. Sasaran 5 : Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan Analisis capaian sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan dapat dilihat berdasarkan capaian beberapa indikator kinerja pada tabel berikut : Tabel 3.14 Analisa Capaian Kinerja Sasaran 5 No

1

Sasaran

Indikator Kinerja Meningkatnya Meningkatkan keadilan dan keadilan dan kesetaraan kesetaraan gender dalam gender pembangun an

2010

2011

Realisasi 2012 2013

2014

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender yaitu sebesar



2014

100%. Capaian ini ditandai dengan semakin meningkatnya dukungan kebijakan baik dari para pemangku kebijakan di lembaga yudikatif, eksekutif,

legislatif,

dan

masyarakat

secara

keseluruhan

dalam

memberikan ruang bagi keterwakilan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam bidang politik dan jabatan publik. Pada tahun sebelumnya sasaran tercapai pula 100%. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan, kesetaraan

dan

keadilan

gender,

pemberdayaan

perempuan

serta

perlindungan perempuan dari tindak kekerasan terus dilakukan dalam setiap

tahun

sebagai

upaya

membentuk

persfektif

gender

dalam

pembangunan, sehingga capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 dan 2014 tercapai 100%. Kehidupan demokrasi yang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat telah direspon positif oleh kaum perempuan dengan semakin meningkatnya organsiasi berbasis gender. Sehingga peningkatan perempuan dalam pembangunan melalui organisasi perempuan tercapai 100% pada tahun 2013 dan tahun 2014. Kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang sebagian besar tinggal di pedesaan dihadapkan pada masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Untuk itu peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi perempuan terus dilakukan melalui Program Peningkatan Peran Wanita Keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) di desa binaan. Capaian sasaran pada tahun 2014 tercapai 100% yang dilaksananakan di Desa Dawungsari Kecamatan Cilawu. Hal tersebut tercapai pula pada tahun 2013. yang dilaksanakan di Desa Sukarame Kecamatan Leles. f.

Sasaran 6 : Terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan dampak pornogafi



2014

Analisis capaian sasaran di atas dapat disajikan dalam beberapa indikator kinerja pada tabel berikut :

Tabel 3.15 Analisa Capaian Kinerja Sasaran 5 No

1

Sasaran

Indikator Kinerja 2010 2011 Meningkatkan Terpenuhinya pendampingan hak-hak anak dan penanganan 100% 100% dan perlindungan korban kekerasan anak dari perempuan kekerasan, dan anak diskriminasi Persentase dan dampak kasus korban pornogafi kekerasan dan trafficking 100% 100% terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan Persentase pelayanan terhadap perempuan

Realisasi 2012 2013

2014

100%

100%

100%

100%

100%

100%

dan anak korban kekerasan

pada tahun 2014 mencapai 100%. Capaian ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan target yang direncanakan 80 kasus, dan kasus tersebut semuanya dapat ditangani. Selain itu juga tidak terlepas dari semakin besarnya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat terhadap upaya pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan. Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 163 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 472 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar

di

Lingkungan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Garut

yang

didalamnya mengatur indikator cakupan pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



2014

Indikator persentase kasus korban kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan ini ditunjang oleh kegiatan pelaksanaan

sosialisasi

yang

terkait

dengan

kesetaraan

gender,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan yang bertujuan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan target 42 kecamatan dan terealisasi sebanyak 42 kecamatan atau 100%. Selain itu indikator ini didukung juga oleh pelaksanaan fasilitasi pengembangan kota layak dengan target satu desa dan terealisasi satu desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sukabakti Kecamatan Cilawu.

4. Analisis capaian kinerja Tahun 2014 per-tujuan Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi,

kapasitas

sarana dan prasarana pelayanan serta kapasitas aparatur Penyuluh KB Terdapat 4 (tujuh) indikator sasaran strategis untuk mengetahui capaian tujuan strategis tersebut di atas, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16 Analisa Capaian Kinerja Tujuan 1 No

Capaian % 2013

Capaian % 2014

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, kapasitas sarana dan prasarana pelayanan serta kapasitas aparatur Penyuluh KB

86%

100%

2.

Meningkatnya penyediaan informasi dan data mikro keluarga

100%

100%

3.

Terkengendalinya

89.49%

103,473%

1.

Indikator Kinerja Tujuan



2014

pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi 4.

Peningkatan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang berbasis partisipasi aktif masyarakat

100%

100%

Capaian tujuan pertama berdasarkan data diatas peningkatan kualitas pelayanan administrasi, peningkatan kapsitas sarana dan prasarana serta kapasitas aparatur penyuluh KB tercapai 100%, capaian ini sebagai kelanjutan capaian sebelumnya yang mencapai 100% karena kegiatan administrasi, sarana dan prasarana serta kaulitas aparatur sangat mendukung bagi pencapaian tujuan-tujuan lainnya melalui peningkatan pelayanan aparatur yang prima. Penyediaan informasi dan data mikro keluarga sebagai bahan penyusunan perencanaan dan bahan evaluasi kinerja tercapai 100%, capaian tersebut sangat penting karena informasi dan data mikro keluarga merupakan data basis yang berguna sebagai bahan penetapan kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan penilaian oleh pengelola dan pelaksana di semua tingkatan tahun selanjutnya sehingga capaian pada tahun sebelumnya tercapai 100% pula. Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kesertaan dalam Pogram KB mengalami peningkatan yaitu dari 89,49% pada tahun 2013 menjadi 103,473% di tahun 2014. Peningkatan tersebut ditandai dengan tercapainya target dari indikator kinerja utama pada sasaran ini. Peningkatan ini tercapai karena intensifikasi program KB melalui penggerakan KIE yang dilaksanakan di 42 kecamatan sehingga angka peserta KB melampaui target dari 66.368 peserta KB baru terealisasi sebanyak 73.156. Capaian di atas berkaitan pula dengan capaian penurunan PUS yang ingin ber-KB belum terlayani (Unmet Need) hanya tercapai sebesar 13,03%, hal ini karena target SPM untuk unmetneed dari BKKBN pusat sangat kecil (5%). Untuk



2014

pencapaian peserta KB aktif tetap akan dilaksanakan dengan optimalisasi Road Show pelayananan KB Keliling di yang difokuskan daerah terpencil, daerah tertinggal dan perbatasan yang susah mendapatkan akses pelayanan, selain itu akan terus dilaksanakan dengan pemanfaatan momentum kegiatan lintas sektor antara lain Bulan Bhakti TNIKB-Kesehatan dan Kesatuan Gerak PKK KBKesehatan serta optimalisasi Posyandu untuk mencapai Unmet Need 5 % dan pencapaian peserta KB aktif pada tahun 2014. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang dititik beratkan kepada keluarga Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I tercapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan fungsi-fungsi keluarga. Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan Tabel 3.17 Analisa Capaian Kinerja Tujuan 2

No 1.

Capaian %

Capaian %

2013 113,33%

2014 100%

Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan

Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender sebagai salah satu kebijakan pembangunan yang berkeadilan menuntut terwujudnya kesetaran dan keadilan gender dalam pembangunan yang tercapai 100% dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini dapat terlihat dari semakin meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan, peran serta dalam bidang politik,sosial, ekonomi dan kemasyarakatan dan munculnya figur atau sosok perempuan teladan. Tujuan 3 : Meningkatkan

kualitas

tumbuh

kembang

anak

serta

kelangsungan hidup dan perlindungan anak dari kekerasan



2014

Tabel 3.18 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 3 No 1.

2.

Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan pendampingan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak Persentase kasus korban kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan

2013

Capaian % 2014

100%

100%

100%

100%

Peningkatan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari kekerasan capaiannya sama dari tahun 2013 yang mencapai 100% dan pada tahun 2014 capaiannya 100%. Ketersediaan data gender dan anak sangat menunjang bagi penentuan kebijakan pengarusutaamaan gender dan anak sehingga diharapkan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Capaian-capaian tersebut diatas merupakan pelaksanaan tahun kelima dari Rencana Strategis 2009-2014 sekaligus awal Rencana Strategis Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2014-2019. Selanjutnya untuk mengetahui sejauhmana capaian sampai dengan tahun ini dengan target yang telah ditentukan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian target RENSTRA depan dapat dilihat pada tabel berikut :



2014

Tabel 3.18 Analisa Capaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2014 No

Sasaran

1

Meningkatknya kualitas pelayanan administrasi, kapasitas sarana dan prasarana pelayanan serta kapasitas aparatur Penyuluh KB

2.

No

3.

Meningkatnya penyediaan informasi dan data mikro keluarga

Indikator Kinerja

Target s/d 2014

Realisasi s/d 2014

Capaian (%)

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

100%

100%

100%

42 Kecamatan , 442 Desa, 4.191 RW, 15.525 RT 42 Dokumen Laporan FI / Kec / Dal dan 159 Dokumen Laporan F II / KB

42 Kecamatan, 442 Desa, 4.191 RW, 15.525 RT

100%

42 Dokumen Laporan FI / Kec / Dal dan 159 Dokumen Laporan F II / KB

100%

Realisasi s/d 2014

Capaian (%)

66.368

73.156

110,22%

72,30

72,33

100,03%

18,68

18,70

100,11%


Meningkatkan Kualitas Pencatatan Dan Pelaporan KKB

Sasaran

Indikator Kinerja

Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan

Meningkatnya jumlah peserta KB Baru Meningkatkan Kesertaan Ber KB (Cu/Pus) Meningkatkan Usia Kawin Pertama Wanita

Target s/d 2014

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut

61


2014

bantuan sesuai dengan hakhak reproduksi 4.

5.

6

No

Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang berbasis partisipasi aktif

Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan Terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan dampak pornogafi Sasaran

Meningkatkan Peran Institusi Masyarakat



100%

BKB : 377 BKR : 181 BKL : 160

BKB : 377 BKR : 181 BKL : 160

100%

15

15

100%

100

100

100%

Meningkatkan pendampingan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak

80

80

100%

Indikator Kinerja Persentase kasus korban kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan

Target s/d 2014

Realisasi s/d 2014

Capaian (%)

100%

100%

100%

Meningkatkan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender

Rata-rata

100%



2014

Berdasarkan data di atas capaian kinerja sasaran strategis tahun 2009-2014 sampai dengan tahun 2014 rata-rata tercapai 100.57%. Pada umumnya capaian sasaran telah tercapai 100% dan beberapa sasaran telah mencapai lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan baik dari bidang keluarga berencana maupun bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain bidang keluarga berencana capaian peserta KB Baru (110,23%), cakupan CU/PUS (103,03%), cakupan meningkatnya usia kawin pertama wanita (100,11%), Sedangkan dalam bidang pemberdayaan perempuan yaitu jumlah kualitas SDM anggota organisasi perempuan (100%), meningkatnya pengetahuan dan keterampilan perempuan di desa binaan P2WKSS (100%).

3. Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas keuangan yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2014 disajikan menurut sasaran, dengan sederhana namun jelas agar memudahkan dalam evaluasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.19 Akuntabilitas Keuangan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014

Sasaran Strategis

Program/Kegiatan

Meningkat nya kuaitas pelayanan administrasi ,kapasitas sarana dan prasarana pelayanan serta kapasitas

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

Pagu Anggaran (Rp)

60.000.000

Realisasi (Rp.)

42.303.038

32.100.000 19.122.700

%

70,51

59,57



aparatur penyuluh KB

-

-

-

-

-

-

-

Sasaran Strategis

kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundanganundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat konsulltasi keluar daerah Penyediaan jasa pendukung tenaga administrasi/ teknis Penyediaan Jasa Keamanan

Program/Kegiatan

2014

70.416.000

70.416.000

100

29.775.000

21.250.000

71,37

81.277.400

80.407.900

98,93

65.448.300

65.148.150

99,54

14.000.000

14.000.000

100,00

85.240.000

85.240.000

100,00

156.786.000

129.180.400

82,39

187.200.000

185.600.000

99,15

18.000.000

18.000.000

100,00

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp.)

%



Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur : - Pengadaan Kendaraan dinas/operasional - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas/operasional - Pembangunan tempat khusus merokok di kawasan tanpa rokok (Smoking Area)

525.997.780 521.270.280

99,10

200.928.200 200.008.700

99,54

211.762.100 205.290.600

99,64

63.162.000

89,90

105.000.000 100.519.000

95.73

70.340.000

- Pembangunan Gedung Kantor (DAK) 1.255.857.000 1.250.634.650 172.090.000 181.244.720 - Pembangunan Gedung Kantor (pendamping DAK) Program Peningkatan Disiplin Aparatur : - Pengadaan pakaian 196.000.000 195.526.900 khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : - Bimbingan dan 124.303.200 Pembinaan Petugas 126.338.200 Lapangan KB /PLKB - Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD bagi Operator 4.000.000 4.000.000 - IpeKB-JUMBARA (Jumpa Bakti 141.080.000 141.080.000 Gembira) PLKB Sasaran

Program/Kegiatan

2014

Pagu Anggaran

Realisasi

99,58 94,95

99,76

98,39

100,00 100

%



Strategis

2014

(Rp)

(Rp.)

13.334.100

13.253.050

99,39

51.364.000

51.383.900

100.00

100.000.000

99.271.150

99,27

853.557.900

851.127.700

99,72

31.231.000

31.231.000

100,00

242.936.100

240.896.100

99,16

551.948.800

551.948.800

100,00

210.760.000

210.760.000

100,00

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi

Program Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : -

-

-

Pengendali an pertumbuha n penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kelamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi

Sasaran Strategis

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran Pengumpulan data dan analisis pencapaian standar pelayanan minimal

Program Keluarga Berencana : - Pendataan, Penyusunan Data Basis dan Informasi Keluarga - Monitoring evaluasi dan pelaporan - Bimbingan teknis pencatatan dan pelaporan bagi pengelola program KB tingkat desa Program Keluarga Berencana : -

Pelayanan KIE

-

Peningkatan Operasional Lini Lapangan kesehatan reproduksi

Program/Kegiatan

(Rp.)

%

Program Pelayanan



Kontrasepsi : - Pelayanan konseling KB - Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB - Pelayanan KB Medis Operasi

287.213.000

287.213.000

2014

100,00

661.276.850

658.719.650

99,61

251.505.000

150.000.000

100,00

204.786.150 202.595.025

98,83

231.789.000

231.789.000

100,00

157.430.000

157.430.000

100,0

141.260.000

140.760.000

99,65

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi

195.609.500

195.609.500

Program Keluarga Berencana : - Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin Program Kesehatan Reproduksi Remaja: - Advokasi dan KIE tentang Kesehtan Reproduksi Remaja Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR : - Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR : - Pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja Sasaran Strategis Meningkat nya ketahanan dan

Program/Kegiatan

Program Kesehatan Reproduksi Remaja - Memperkuat dukungan partisipasi

(Rp.)

%

100,00



pemberda yaan ekonomi keluarga yang berbasis partisipasi aktif masyarakat

masyarakat Program Keluarga Berencana : - Bimbingan dan pembinaan Pos KB Desa

Program Pembinaan peran serta masyarakat pelayanan KB-KR yang Mandiri : - Pembinaan peran serta masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan Program Keluarga Berencana - Peningkatan partisipasi dan fasilitasi pelayanan KB melalui Ormas/LSM

2014

1.737.957.400 1.737.957.400

100,00

500.000.000

499.660.000

99,93

564.145.000

563.161.500

99,83

251.505.000 250.204.300

99,32

Program Pembinaan peran serta masyarakat pelayanan KB-KR yang Mandiri : -

Sasaran Strategis

Pemberdayaan ekonomi keluarga Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi

Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga : - Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina ketahanan keluarga di kecamatan

195.581.400

195.581.400

(Rp.)

%

100,00



Meningkatn ya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangun an

Program Pengembangan model operasional BKBPosyandu--PADU : - Pengkajian Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU (DAK) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan : - Pembinaan organisasi perempuan

2014

149.593.200 149.536.500

99,96

100.000.000

100,00

300.000.000 300.000.000

100,00

100.000.000

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan : - Dukungan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan (P2WKSS) Sasaran Strategis

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp.)

%

Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak : - Pemberdayaan lembaga yang bersifat gender

100.000.000 100.000.00

100,00



Proram Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan : - Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan : - Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan Terpenuhiny a hak-hak anak dan perlindunga n anak dari kekerasan, diskriminasi dan dampak pornogafi

Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan : - Sosialisasi perlindungan anak dan pornografi

- Pendampingan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan - Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak

2014

100.000.000

100.000.000

100,00

160.000.000

160.000.000

100,00

85.000.000

85.000.000

100,00

265.000.000

265.000.000

100,00

80.000.000

75.500.000

94,38



2014

3.1. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 1 Pencapaian sasaran 1 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.818.790.700 dengan realisasi sebesar 3.707.486.018 (97,08%) yang berasal dari 4 (empat) program yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp 800.242.700 terealisasi sebesar Rp. 79.576.538 (91,16%) dengan rincian kegiatan sebagai berikut : a)

Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 42.303.038,- output kegiatan ini yaitu terpenuhinya kebutuhan jasa telepon, air dan listrik selama 12 bulan. Outcomenya adalah kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran;

b) Kegiatan

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perijinan

Kendaraan

Dinas/Operasional, kegiatan ini dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.32.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp.20.605.200,- output kegiatan ini yaitu terpenuhinya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional. Sebanyak 8 unit kendaraan roda 4 dan outcome berupa meningkatnya kelancaran mobilitas kendaraan; c)

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan anggaran Rp. 70.416.000,realisasi Rp. 70.416.000,- output Kegiatan tersedianya jasa administrasi keuangan dengan hasil meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien;

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 29.775.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.250.000,- output kegiatannya adalah tersedianya jasa 4 orang petugas kebersihan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya kondisi kantor yang bersih dan nyaman; e)

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.277.400,- dan terealisasi Rp.80.407.900,- output kegiatan ini yaitu tersedianya

sarana

ATK

untuk

kelancaran

kegiatan

administrasi



2014

perkantoran. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terciptanya sarana administrasi perkantoran; f)

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.65.448.300,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp.

65.148.150,- output kegiatan ini yaitu tersedianya bahan cetak untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini meningkatnya kelancaran kerja; g) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.14.000.000,-

realisasi

Rp.

14.000.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu tersedianya sarana bahan bacaan bagi

pegawai.

Hasil

yang

dicapai

dari

kegiatan

meningkatnya

pengetahuan dan wawasawan aparatur; h) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.240.000,- dan terealisasi sebesar

Rp.85.240.000,-

output kegiatan ini yaitu tersedianya makan minum bagi pegawai. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terciptanya kinerja pegawai dengan baik; i) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.156.786.000,Rp.126.606.250.-

dan terealisasi sebesar

output kegiatan ini yaitu tersedianya dana untuk

kelancaran kegiatan tugas dinas luar daerah. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terkoordinasinya kegiatan dengan sektor lainnya; j)

Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi/ Teknis, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.187.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.185.600.000,- output kegiatan ini yaitu tersedianya jasa 32 orang tenaga administrasi/teknis. Hasil yang dicapai meningkatknya kinerja dan pelayanan SKPD

k)

Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan, dengan anggaran sebesar Rp.18.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.18.000.000,- Lokasi kegiatan, yaitu Kabupaten Garut Sasaran kegiatan ini yaitu Terpenuhinya kebutuhan tenaga keamanan Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kinerja SKPD



2014

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan dukungan anggaran sebesar

Rp. 2.551.129.800,- dan terealisasi sebesar Rp.

2.512.999.380, yang diimplementasikan kedalam 7 kegiatan sebagai berikut : a) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp.525.997.780,- dengan realisasi sebesar Rp.521.270.280,Lokasi kegiatan, yaitu Kabupaten Garut Sasaran kegiatan ini yaitu Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2 Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya operasional kegiatan b) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.200.928.200,- dengan realisasi sebesar Rp.200.008.700,Lokasi kegiatan, yaitu Kabupaten Garut Sasaran kegiatan ini yaitu Perlengkapan gedung kantor dan balai penyuluhan KB Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kinerja aparatur c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.211.762.100,- dengan realisasi sebesar Rp.205.290.600,Lokasi kegiatan, yaitu Kabupaten Garut Sasaran kegiatan ini yaitu Gedung Kantor Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kinerja aparatur d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp.70.340.000,- dengan realisasi sebesar Rp.63.186.150,- Lokasi kegiatan, yaitu Kabupaten Garut Sasaran kegiatan ini yaitu Kendaraan Dinas / Operasional Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Operasional Aparatur e) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (DAK), dengan anggaran sebesar Rp.1.255.857.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.250.634.650,- Lokasi kegiatan, yaitu 1. Kec. Kersamanah 2. Kec. Banyuresmi, 3. Kec. Cisompet, 4. Kec. Samarang, 5. Kec. Cibatu, 6. Kec. Limbangan, 7. Kec. Banjarwangi Sasaran kegiatan ini yaitu Gedung Balai Penyuluhan KB Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengendalian operasional dan pelaksanaan penyulihan KB f) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (Pendamping DAK), dengan anggaran sebesar Rp.181.244.720,dengan realisasi sebesar Rp.172.090.00,- Lokasi kegiatan, yaitu Kabupaten Garut Sasaran kegiatan ini yaitu Gedung Balai Penyuluhan KB Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan KB g) Kegiatan Pembangunan Pembangunan Tempat Khusus Merokok di Kawasan Tanpa Rokok (Smoking Area), dengan anggaran sebesar Rp.105.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.100.519.000,- Lokasi kegiatan, yaitu Kantor KBPP Kab. Garut Sasaran kegiatan ini yaitu Smoking Area Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlindunginya pegawai yang tidak merokok.



2014

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.196.000.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp.195.526.900,-

output

kegiatan tersebut adalah tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi 365 orang pegawai. Hasil kegiatan adalah meningkatnya disiplin 365 pegawai 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini diimplementasikan dalam 1 (satu) kegiatan berikut : 1.

Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD bagi Operator, dengan anggaran sebesar Rp.4.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.000.000,- Lokasi kegiatan, yaitu Kabupaten Garut Sasaran kegiatan ini yaitu Operator Sistem Keuangan Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keungan Kantor;

2.

Kegiatan Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan Petugas Lapangan KB/PKB, dengan anggaran sebesar Rp.126.338.200,- dengan realisasi sebesar Rp.124.303.200,- Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Wanaraja, Banyuresmi

dan

Pasirwangi,

Cibatu

dan

Malangbong,

Leles,

Bayongbong, Cikajang, Pameungpeuk, Caringin Sasaran kegiatan ini yaitu UPT KB, Kasubag TU dan Petugas Penyuluh KB Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja SDM pengelola Program KB dan Pemberdayaan Perempuan; 3.

Kegiatan IPeKB-JUMBARA (Jumpa Bakti Gembira) PLKB, dengan anggaran

sebesar

Rp.141.080.000,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp.141.080.000,- Lokasi kegiatan, yaitu Kabupaten Sasaran kegiatan ini yaitu Petugas Penyuluh dan Pengelola Program KB Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Penyuluh dan Pengelola Program KB. Berdasarkan data di atas dalam mencapai sasaran 1 telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 58.750.755 (2.92%) dari pagu anggaran.



2014

3.2. Akuntabiltas Keuangan Sasaran 2 Capaian sasaran meningkatnya penyediaan Informasi dan data mikro keluarga didukung anggaran sebesar Rp 1.611.212.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.434.873.800 (99.22%) dengan rincian kegiatan, yaitu : 1.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang diimplementasikan kedalam

3 (tiga) kegiatan

sebagai berikut : a)

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.13.334.100,dan terealisasi sebesar Rp. 13.253.050,- Adapun keluaran kegiatan ini yaitu terselenggaranya penyusunan rencana kinerja dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah dokumen Renstra, Renja SKPD, dan capaian kinerja berupa laporan triwulanan, LAKIP SKPD;

b)

Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp. 51.384.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 51.383.900,-. keluaran kegiatan ini yaitu laporan

kegiatan keuangan SKPD. Hasil yang dicapai dari SKPD berupa Neraca SKPD dan LRA serta CALK tahun 2014; c)

Kegiatan pengumpulan data dan analisis Penetapan standar minimal dengan alokasi anggaran Rp, 100.000.000,- dan realisasi Rp, 99.271.150,-, keluaran dari kegiatan ini

adalah tersedianya data

pencapaian standar pelayanan minimal bidang KB/KS dan PP/P. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD; 2. Program Keluarga Berencana, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.446.494.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.434.873.800,- yang diimplementasikan kedalam 4 (empat) kegiatan yaitu : a)

Kegiatan Pendataan, Penyusunan Data Basis dan Informasi Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.893.557.900.,- dan terealisasi sebesar Rp. 851.127.700,- Adapun hasil kegiatan ini adalah



Tersedianya data

2014

program keluarga berencana dan keluarga

sejahtera sebagai arah kebijakan program. Kegiatan berlokasi di semua desa sampai tingkat RT di Kabupaten Garut b)

Kegiatan

monitoring

anggaran

sebesar

evaluasi Rp.

dan

pelaporan,

31.231.000,-

dan

dengan

terealisasi

alokasi sebesar

Rp. 31.231.000,- Adapun keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan evaluasi, pencatatan dan pelaporan program KB dan keluarga sejahtera. Kegiatan berlokasi di 42 kecamatan sekabupaten Garut Hasil yang dicapai adalah meningkatnya akurasi pencatatan dan pelaporan; c)

Bimbingan teknis pencatatan dan pelaporan bagi pengelola program KB tingkat desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 242.936.100,dan terealisasi sebesar Rp. 240.896.100,- Adapun keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan tentang tata cara pengisian pencatatan dan pelaporan bagi pengelola program KB dan keluarga sejahtera. Kegiatan berlokasi di 42 kecamatan sekabupaten Garut;

d)

Pengelolaan Data dan Informasi Program KKB dengan alokasi anggaran Rp. 318.769.000,- dan terealisasi Rp. 311.619.000,-. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya data pencatatan dan pelaporan yang akurat. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya cakupan data dan informasi program.

Berdasarkan data diatas dalam pencapaian sasaran 2 telah dilakukan efisiensi sebesar (0.77%). 3.3. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 3 Guna mencapai sasaran ke 3 didukung oleh 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.671.495.800 dan terealisasi

sebesar

Rp.

2.666.247.475

(99,80)

dengan

rincian

program/kegiatan sebagai berikut : 1.

Program Keluarga Berencana dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 756.734.950,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp.

754.543.825,-

yang



2014

diimplementasikan kedalam 2 (dua) kegiatan yaitu : a)

Kegiatan pelayanan KIE, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 551.948.800-, dan terrealisasi sebesar Rp. 551.948.800,- Adapun keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman Pasangan Usia Subur dan masyarakat tentang program KKB dan terlaksananya KIE di 42 Kecamatan. Hasil yang dicapai adalah pelayanan pererta KB baru 73.156 akseptor.

b)

Kegiatan Pengadaan Alat kontrasepsi bagi Keluarga miskin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.204.786.150,- dan terealisasi sebesar Rp.202.595.025,- Adapun Sasaran dari kegiatan ini yaitu tersedianya alat dan obat kontrasepsi untuk calon peserta KB baru dan pembinaan

peserta KB aktif yang menggunakan alat kontrasepsi

Implant. Kegiatan berlokasi di kabupaten. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya alat kontrasepsi Implant (susuk KB II) 850 set dan side efek 1 paket. 2.

Program Pelayanan Kontrasepsi, program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 427.369.500,- dan terealisasi sebesar

Rp.

427.398.500,- yang diimplementasikan kedalam 3 (tiga) kegiatan yaitu: a)

Kegiatan Pelayanan Konseling KB dengan dukungan anggaran sebesar Rp.287.213.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 287.213.000,Adapun Sasaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pelayanan konseling petugas KB kepada calon peserta KB baik pra pelayanan maupun pasca pelayanan di 42 kecamatan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah menurunnya angka komplikasi dan kegagalan dari peserta KB;

b)

Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp. 661.276.850,- dan terealisasi sebesar Rp.

658.719.650,-

Adapun

sasaran

dari

kegiatan

ini

yaitu

meningkatnya kuantitas dan kualitas peserta KB. Kegiatan berlokasi di 42 kecamatan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah



2014

terlayaninya peserta KB baru sebanyak IUD 39.570, MOW 6.188, MOP 2.355, Kondom 3.596 Implant 21.126 ; c)

Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi dengan dukungan anggaran sebesar 251.505.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 251.505.000,--

Adapun Sasaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pelayanan peserta KB baru Medis Operasi. Kegiatan di fokuskan di tingkat kabupaten

(RSU

Guntur)

Kecamatan

Kecamatan Caringin. Hasil yang dicapai

Pakenjeng, dari

Cisewu

dan

kegiatan ini adalah

Tercapainya peserta KB baru baik MOW (Medis Operasi Wanita) 6.188, maupun MOP (Medis Operasi Pria) 2.355 MO. Lokasi kegiatan di tingkat Kabupaten. 3.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja, program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 231.789.000,- dan terealisasi sebesar

Rp.

231.789.000,- dengan kegiatan sebagai berikut : a.)

Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dengan dukungan anggaran sebesar Rp.231.789.000,- dan terealisasi sebesar

Rp 231.789.000,-. Adapun output dari kegiatan ini yaitu

meningkatnya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi remaja,. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja. 4.

Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR dengan alokasi anggaran sebesar Rp.482.977.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 482.477.000,- Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen rencana kerja organisasi tahun 2014, bahwa target capaian

kinerja

program

bardasarkan

akumulasi

kegiatan

yang

dilaksanakan adalah sebesar 100%, yang diimplementasikan kedalam kegiatan Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah dan kegiatan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja. Adapun Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pengetahuan pengurus PIK-R.



2014

3.4. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 4 Berdasarkan rencana kinerja untuk sasaran ke 4 ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 3.109.953.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.107.201.100 (99,01), artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.69.811.400,- (0.08%), dengan rincian program/kegiatan sebegai berikut : 1.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan kegiatan memperkuat dukungan partisipasi masyarakat, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.1.221.007.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.215.487.900,- Adapun sasaran dari kegiatan ini yaitu terbinanya Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di 42 kecamatan sebanyak 4.449 orang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan.

2.

Program Keluarga Berencana mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.2.152.862.400,- terealisasi sebesar

Rp. 2.511.878.900-, dengan

kegiatan : a) Kegiatan bimbingan dan pembinaan Pos KB Desa. alokasi anggaran sebesar Rp.1.737.957.400,- terealisasi sebesar Rp. 1.737.957.400-, Adapun sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya aksesbilitas pelayanan informasi progrm KKB dan terbinanya Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di 42 kecamatan sebanyak 487 orang; b) Kegiatan peningkatan partisipasi dan fasilitasi pelayanan KB melalui Ormas/LSM

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

564.145.000,-

dan

terealisasi sebesar Rp. 563.161.500,- Adapun sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kerja sama Badan KBPP dan Perlindungan Anak dengan LSOM unsur keagaman antara lain Patayyat NU, Aisiyyah dll. c) Kegiatan Peningkatan Operasional Lini Lapangan dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

210.760.000,-.

Keluaran

penggalangan

kepedulian

210.760.000,dari dan

terrealisasi

kegiatan

ini

peran

serta

adalah

sebesar

Rp.

terwujudnya

masyarakat

dalam

pelayanan KB/ KR. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya



2014

kemampuan peran serta dan kepedualian keluarga/ masyarakat dan meningkatnya sinergitas kemitraan dalam pengelolaan KB/ KR. 3.

Program

Pembinaan

Peran serta Masyarakat Pelayanan KB-KR yang

Mandiri, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar 251.916.100 dan terealisasi sebesar 250.204.300. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bantuan barang dan pembinaan kelompok UPPKS. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kesejahteraan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera tahap 1. 4. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Tingkat Kecamatan yang diimplementasikan kedalam 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.195.581.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 195.581.400,- Adapun output dari kegiatan ini yaitu meningkatkan peran orang tua/keluarga dalam kelompok Bina Keluarga Balita dan mempersiapkan anak yang potensial. Kegiatan berlokasi di 42 kecamatan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah dilatihnya 42 kader inti serta terciptanya kepedulian tenaga pendamping dan keluarga terhadap pembinaan kelompok bina ketahanan keluarga melalui kegiatan BKB; 5. Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu PADU dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.593.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 149.536.500,- Pelaksanaan program ini diimplementasikan kedalam kegiatan pengkajian pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU (DAK).

3.5.

Akuntabilitas Keuangan Sasaran 5 Sasaran ke 5 berdasarkan rencana kerja tahun 2014 telah didukung dengan anggaran sebesar Rp. 630.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 630.000.000 (100%) dengan rincian program kegiatan sebagai berikut :



1.

2014

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan dengan alokasi anggaran Rp. 530.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 530.000.000,- Program ini didukung dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu : a)

Pembinaan organisasi perempuan dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.000.000. Hasilnya meningkatnya pengetahuan perempuan anggota organisasi perempuan Dharma Wanita Perempuan;

b)

Dukungan Peningkatan Peran Serta dan Kersetaraan Gender dalam Pembangunan (P2WKSS), kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp. 300.000.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 300.000.000.- Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan sumber

daya

manusia

perempuan

dalam

rangka

pelaksanaan

pembangunan di Desa binaan P2WKSS, sebanyak 100 KK. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terbinanya 100 KK di Desa Dawungsari Kecamatan Cilawu; c)

Kegiatan Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam pengelolaan usaha,

kegiatan ini menyerap anggaran sebesar

Rp.

130.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.600.000,-. Sasaran kegiatan ini adalah terlatihnya anggota perempuan kepala keluarga (PEKKA) dan terbentuknya anggota PEKKA 12 kelompok di 12 kecamatan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan

anggota

program

perempuan

kepala

keluarga

di

Kecamatan dalam mengelola usaha. 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.000.000, (100%). output kegiatan adalah sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan fasilitasi perempuan dan anak korban kekerasan. Hasilnya meningkatnya pemahaman masyarakat tentang



2014

KKG dan cakupan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan mencapai 100%, program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu : a) Kegiatan pemberdayaan lembaga yang bersifat gender dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 149.800.000,Adapun hasil dari kegiatan ini, meningkatnya pengetahuan anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW);

3.6 Akuntabilitas Keuangan Sasaran 6 Capaian sasaran ke 6 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 590.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 585.500.000,- (99,23%) dengan fokus 2 dua) program 4 (empat) kegiatan dengan rincian program / kegiatan sebagai berikut : 1.

Program

Keserasian

Kebijakan

Peningkatan

Kualitas

Anak

dan

Perempuan. Program ini diimplementasikan kedalam kegiatan, yaitu a)

Kegiatan sosialisasi perlindungan anak dan pornografi, dialokasikan anggaran sebesar Rp.85.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 85.000.000,-Adapun hasil dari kegiatan ini, tersosialisasikannya undang-undang perlindungan anak dan pornografi terhadap 100 orang siswa;

b)

Kegiatan pendampingan korban kekerasan terhadap anak n dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 265.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 265.000.000,- Sasaran kegiatan ini adalah dapat menangani dan mendampingi korban kekerasan terhadap anak sebanyak 10 kasus.

c)

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 160.000.000,- dan terealisasi sebesar

Rp.

160.000.000,-,

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan perempuan dan anak. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersosialisasikannya undang-undang kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan yang terlaksana melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Pengembangan kota layak



2014

anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 75.500.000,-



BAB IV PENUTUP

Berisi Kesimpulan


2014

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Badan

Keluarga

Berencana

dan

Pemberdayaan

Perempuan

Kabupaten Garut pada tahun 2014 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan yang

di

prioritaskan

sesuai

visi

misi

yang

telah

diamanatkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014, dengan tujuan menyampaikan sejauh mana kualitas dan capaian kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan dengan maksud untuk evaluasi ke dalam sebagai instansi pemerintah. Pada tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2009-2014 ini cukup banyak hasil yang sudah dicapai, namun sejalan dengan hal tesebut masih cukup banyak pula permasalahan yang masih perlu terus mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstualisasi persoalan yang ada maupun dalam

bentuk

berkualitas,

komitmen

pemberdayaan

terhadap

upaya

perempuan

mewujudkan

dan

keluarga

kesejahteraan

dan

perlindungan anak dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang bekualitas melalui kinerja yang berkualitas tinggi. Sebagaimana telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan 2009-2014, Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut mempunyai 6 (enam) sasaran strategis dan 3 (tiga) tujuan strategis yang kemudian dituangkan kedalam pelaksanaan 18 (delapan belas program). 85 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut


2014

Adapun capaian kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan sasaran kumulatif adalah sebesar 100.20%. Sementara itu, capaian kinerja adalah sebesar 100.41%. Adapun rekapitulasi capaian kinerja, baik berdasarkan capaian kinerja kumulatif sasaran maupun kumulatif tujuan, mampu mencapai besaran angka 100%. Apabila dilihat dari persentasecapaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut dikategorikan tercapai dengan baik dan berkualitas. Secara

umum,

pelaksanaan

program/kegiatan

tahun

2014

berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan

telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang

terukur, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang masih tidak tepat waktu karena keterbatasan pejabat ahli pengadaan barang/jasa yang ada di SKPD misalnya. Disamping itu, beberapa permasalahan yang muncul dalam evaluasi penerapan SAKIP di Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan adalah masih kurangnya ketertiban unit kerja dalam menyusun rencana kerja dan target program/kegiatan karena tidak disesuaikan dengan Renstra SKPD yang telah disusun. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah yang ada, dilakukan sinergitas penyusunan rencana kerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan peningkatan kapasitas aparatur dalam hal pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan yang diinisiasikan secara berkelanjutan

agar

dapat

menerapkan

manajemen

kinerja

dan

keuangan, sehingga dapat diwujudkan pemerintahan yang bersih, baik, bertanggungjawab

dan

disertai

sumber

daya

manusia

yang

berkapabilitas tinggi.



2014

B. Saran-Saran. Berdasarkan

kesimpulan

diatas

segera

pemecahan

permasalahan-permasalahan

diambil yang

langkah-langkah dihadapi

dan

peningkatankualitas penerapan SAKIP di Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut: 1. Dibutuhkan komitmen seluruh jajaran mulai dari staf sampai kepada pejabat atas akan pentingnya penerapan SAKIP yang tertib dan berkualitas agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisiensi serta berhasil guna; 2. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis

dalam

menyusun

dokumen-dokumen

kinerja

seperti

memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif; 3. Kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah perlu disinkronisasikan dan diharmonisasi agar terciptanya kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah. Demikian agar seluruh masukan dapat diperhatikan dan dipertimbangkan dengan baik, supaya tidak menjadi rutinitas formal semata, namun dapat diberikan timbal balik yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja dimasa sekarang dan yang akan datang.



2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupatan Garut disusun dengan tujuan memberikan

gambaran

konkrit

mengenai

keseluruhan

pelaksanaan

program dan kegiatan berdasarkan kinerja, sebagaimana terdapat dalam Penetapan

Kinerja

Tahun

2014,

yang

merupakan

tahun

terakhir

pelaksanaan Rencana Strategis Badan KB dan Pemberdayaan Perempuani Tahun 2009-2014. Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program. Sesuai Rencana Strategis Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut 2009-2014 dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 6 (enam) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Tujuan Strategis dalam rangka pencapaian kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan. Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut : a). Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan adminisitrasi, kapasitas sarana dan prasarana pelayanan serta kapsitas sumber daya aparatur mencapai 100% b). Sasaran penyediaan informasi dan data mikro keluarga mencapai 100% c). Sasaran pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal mealhirkan, penaturan kehamilan, promosi dan bantuan seuai hak-hak reproduksi mencapai 103,474% d) Sasaran Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang berbasis partisipasi aktif masyarakat 100%



e). Sasaran

Meningkatnya

keadilan

dan

kesetaraan

gender

2014

dalam

pembangunan mencapai 100% f). Sasaran Terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan dan dampak pornografi tercapai 100% Berdasarkan Sasaran diatas kcapaian sasaran mencapai persentase 100%. Sedangkan Perempuan

capaian

kinerja

Badan

KB

dan

Pemberdayaan

tahun 2014 berdasarkan Tujuan persentasenya adalah

sebesar 100.57%. Secara keseluruhan, rekapitulasi capaian Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan

tahun 2014, persentase kumulatif

capaian kinerja ditinjau baik dari Sasaran dan juga Tujuan adalah sebesar 100.57%. Jika pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2014 dapat dinilai “berhasil”. Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 20142019 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik Namun demikian dalam pelaksanaan program/kegiatan dihadapkan pada beberap permasalahan, antara lain pada bidang keluarga berencana yaitu persebaran jumlah penyuluh KB belum merata ditandai ratio pentugas KB di setiap kecamatan belum merata dan upaya peningkatan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang dititikberatkan pada peningkatan kesejahteraan keluarga Pra KS dan Keluarga sejahtera I yang menjadi anggota UPPKS belum dapat menyentuh seluruh keluarga Pra KS dan KS I yang ada karena keterbatasan akses bantuan modal usaha bagi mereka. Pada bidang pemberdayaan perempuan dihadapkan pada keterbukaan teknologi informasi dan sifat konsumtif pada anak remaja 89 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut


2014

menjadikan mereka rentan terhadap tindak diskriminais diantaranya menjadi korban traficking dan kekerasan yang sebelumnya sering menimpa perempuan dari pedesaan kini beralih kepada remaja perkotaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain telah dilakukan tambahan Tenaga Penggerak Desa yang diprioritaskan berasal dari daerah setempat yang difasilitasi oleh BKKBN dan untuk ke depannya mereka harus mendapat pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya.

Selanjutnya

untuk

anggota

kelompok

UPPKS

telah

difasilitasi bantuan modal yang berasal dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Sosialisasi dan upaya preventif terhadap tindakan kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak terus diupayakan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan, Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014-2019 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Demikian hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Badan KB dan pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut sebagai bagian dari upaya pembangu


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

Recommend Documents