LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013 RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas yang

merupakan pertanggungjawaban kinerja

suatu organisasi kepada pihak yang berwenang yang meminta keterangan

atau

pertanggungjawaban,

penyusunannya

adalah

berpedoman pada Laporan Akuntabilitas Tahunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Nomor

:

239/IX/6/8/2003

tentang

Perbaikan

Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Kota Malang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, dimana

tugasnya

ditujukan agar Institusi

pengguna anggaran menggunakan dana anggaran sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun program Inspektorat Kota Malang, baik yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kebijakan-kebijakan yang mendesak dan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai, telah tersusun dalam Rencana

Strategis (RENSTRA) Inspektorat

Kota

Malang yang

mengacu pada RPJM Pemerintah Kota Malang Tahun 2009-2013 sebagai parameternya, dan merupakan acuan dalam menyusun anggaran APBD dan konsistensi penggunaannya. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program

pembangunan

daerah

dalam

Rencana

Program

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang

INSPEKTORAT KOTA MALANG

1


Tahun 2009-2013, Inspektorat Kota Malang menetapkan rencana strategis Tahun 2009-2013 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Inspektorat Kota Malang sebagai bagian dari Pemerintah Kota Malang menetapkan visinya dengan mendasarkan pada salah satu Misi Pemerintah Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD. Adapun misi Kota Malang yang relevan untuk diemban sesuai dengan tugas dan fungsi adalah misi keenam yaitu ”Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima”. Berdasarkan misi kota tersebut maka melalui komitmen seluruh

personil,

dirumuskan

”TERWUJUDNYA

visi

Inspektorat

APARATUR

Kota

Malang

PEMERINTAH

:

KOTA

MALANG YANG PROFESIONAL MENUJU PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA”. Aparatur Pemerintah Kota Malang yang profesional bermakna sosok aparatur baik secara institusi, individu maupun sistem yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta dilandasi dengan nilai etika dan moral untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat. Sedangkan pelayanan publik yang prima mencerminkan perwujudan terlaksananya amanat yang diemban aparat pemerintah sebagai abdi negara/masyarakat. Untuk

mewujudkan

cita-cita

atau

visi

tersebut,

maka

ditentukan hal-hal yang diemban untuk dapat dilaksanakan dalam suatu misi yaitu : 1. Meningkatkan pengawasan yang berkualitas dan professional. 2. Meningkatkan koordinasi pengawasan. 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur. 4. Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur. 5. Meningkatkan

profesionalitas,

efisiensi

dan

efektivitas

ketatalaksanaan.


2


Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun. Inspektorat Kota Malang sebagai unsur pengawasan utama berupaya mampu berperan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam organisasi Pemerintah Kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan aturan, tertib program, administrasi, pelaksanaan kegiatan/proyek dalam penyelenggaraan

pemerintahan,

pelayanan

masyarakat

dan

pembangunan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2013 Inspektorat Kota Malang telah berhasil menjalankan kinerja program/kegiatan di bidang pengawasan antara lain menjalankan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan melakukan pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Malang, melakukan rapat koordinasi dan kerjasama dibidang pengawasan dengan APFP

lain,

melaksanakan

Evaluasi

LAKIP

SKPD

di

lingkungan

Pemerintah Kota Malang serta reviu kinerja dan reviu laporan keuangan daerah yang bersifat administratif yang menunjang keberhasilan kinerja Inspektorat di bidang pengawasan. Inspektorat Kota Malang telah menetapkan 4 sasaran dalam Renstra Tahun 2009-2013. Terhadap sasaran-sasaran tersebut telah dilakukan

penilaian

capaian/keberhasilannya

dengan

melakukan

pengukuran terhadap indikator yang ada, baik indikator sasaran itu sendiri serta indikator input, output dan outcome yang ada dalam formulir PKK dan PPS.

Adapun evaluasi kinerja masing-masing sasaran sebagai

berikut :


3


NO

SASARAN yang

CAPAIAN

KATEGORI

55,55%

CUKUP BERHASIL

1.

Tercapainya pengawasan berkualitas dan profesional

2.

Terwujudnya pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi

34%

KURANG BERHASIL

3.

Tercapainya SDM aparatur yang professional dan bertanggungjawab

93,33%

SANGAT BERHASIL

4

Terciptanya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan

100%

SANGAT BERHASIL

Dari hasil capaian masing-masing Sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : 100% 100

93,33% `

CAPAIAN

55,55%

50 34%

SASARAN

0 S1

S2

S3

S4

Malang, Januari 2014 INSPEKTUR KOTA MALANG

Drs. SUGIHARTO Pembina Utama Muda NIP. 19570809 198403 1 003


4


DAFTAR ISI Halaman RINGKASAN UNTUK PIMPINAN ..................................................................... 1 DAFTAR ISI ...................................................................................................... 5 BAB I: PENDAHULUAN ................................................................................... 6 A. Latar Belakang ................................................................................... 6 B. Dasar Hukum ..................................................................................... 7 C. Maksud dan Tujuan ........................................................................... 9 D. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Malang..................................... 9 E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ............................................... 10 BAB II: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................. 22 A. Perencanaan Strategis....................................................................... 22 B. Perjanjian Kinerja ............................................................................... 33 BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................... 37 A. Capaian Kinerja ................................................................................... 37 B. Akuntabilitas Keuangan ..................................................................... 51 BAB IV: PENUTUP .......................................................................................... 56 LAMPIRAN-LAMPIRAN


5


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Dalam

rangka

pengembangan

dan

penerapan

sistem

Akuntabilitas yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu Pemerintah menerbitkan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, yaitu suatu kewajiban

kepada

pelaksanaan

tugas

Pemerintah pokok

untuk

dan

mempertanggungjawabkan

fungsinya

serta

kewenangan

pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing Instansi, dengan demikian merupakan suatu kewajiban bagi para pembuat keputusan untuk bertanggung jawab, karena akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik sesuai dengan kepentingan masyarakat. Adapun akuntabilitas yang merupakan pertanggungjawaban kinerja suatu organisasi kepada pihak yang berwenang yang meminta keterangan

atau

pertanggungjawaban,

penyusunannya

adalah

berpedoman pada Laporan Akuntabilitas Tahunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Nomor

:

239/IX/6/8/2003

tentang

Perbaikan

Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


6


Atas dasar ketentuan tersebut di atas, Inspektorat juga dituntut untuk memberikan pertanggung jawaban kinerjanya, oleh karena itu Akuntabilitas Inspektorat Kota Malang didasarkan selain pada kinerja yang terukur juga pengelolaan keuangan yang efisien atau daya guna dan efektif atau hasil guna, yang dalam pelaksanaannya

bahwa

pengelolaan keuangan yang efisien yaitu dengan biaya pengeluaran seminimal mungkin, namun mendapatkan hasil yang besarnya dan

pengelolaan keuangan yang efektif

sebesar-

artinya kegiatan

pembiayaan dengan metode yang tepat sesuai dengan skala prioritasnya dan tujuan yang diidealkan tercapai. Inspektorat

Kota

Malang

yang

tugas

pokoknya

adalah

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,

memiliki

peranan

penting

dalam

pemerintahan maupun pembangunan, dimana

penyelenggaraan

tugasnya

ditujukan

agar Institusi pengguna anggaran menggunakan dana Anggaran sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun program Inspektorat Kota Malang, baik yang

menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kebijakan-kebijakan yang mendesak dan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai, telah tersusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Malang yang mengacu pada RPJM Pemerintah Kota Malang Tahun 2009-2013 sebagai parameternya, dan merupakan acuan dalam menyusun anggaran APBD dan konsistensi penggunaannya.

B.

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN ; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;


7


4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tentang Pedoman

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman

Tata

Cara

Pengawasan

Atas

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan AKIP; 12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah; 13. Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Malang.


8


C.

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Laporan Akuntabilitas Inspektorat Kota Malang dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban

pelaksanaan Tugas

Pokok dan Fungsi Tahun Anggaran 2013 serta pengelolaan sumber daya maupun kebijakan yang dipercayakan kepada Inspektorat Kota Malang berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang ditentukan. Adapun tujuannya antara lain : a. Mempertanggungjawabkan

kinerja

organisasi

Inspektorat

Kota

Malang Tahun Anggaran 2013. b. Mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Malang. c. Sebagai input dan umpan balik (feed back) untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Malang. d. Sebagai bahan Kepala Daerah dalam penetapan kebijakan terhadap pelaksanaan pengawasan sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Malang.

D. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA MALANG Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang dapat memperlihatkan adanya pembagian tugas, alur pendelegasian dan alur pelaporan/pertanggung

jawaban

atas

tugas/kewajiban

yang

dilaksanakan pada Inspektorat Kota Malang. Struktur organisasi Inspektorat terdiri dari : a. Inspektur. b. Sekretaris, terdiri dari : 1. Subbagian Penyusunan Program. 2. Subbagian Keuangan. 3. Subbagian Umum. c. Inspektur Pembantu terdiri dari :


9


1. Inspektur Pembantu Wilayah I; 2. Inspektur Pembantu Wilayah II; 3. Inspektur Pembantu Wilayah III; 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV. d. Masing-masing Inspektur Wilayah membawahi 3 (tiga) seksi meliputi : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. e. Kelompok jabatan Fungsional

E. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI : Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Malang Pasal 2, maka Kedudukan : (1) Inspektorat

merupakan

unsur

pengawas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah; (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Tugas Pokok : Adapun berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Malang Pasal 3, maka Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Malang adalah sebagai berikut : (1)

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, inspektorat mempunyai fungsi :


10


a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; b) penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA)

dan

Rencana

Kerja

(RENJA)

di

bidang

pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang pemerintahan, aparatur, pembangunan, pendapatan dan aset; c) pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah; d) pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan

berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan BUMD; e) pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran

laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan BUMD; f)

pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah;

g) pengkoordinasian

pelaksanaan

pengawasan

oleh

aparatur

fungsional auditor; h) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); i)

pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;

j)

penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);

k) pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik

(SPP) di Daerah; l)

pelaksanaan Masyarakat

fasilitasi (IKM)

pengukuran

dan/atau

Indeks

pelaksanaan

Kepuasan

pengumpulan

pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; m) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan;


11


n) pengelolaan administrasi umum yang meliputi penyusunan

program,

ketatalaksanaan,

ketatausahaan,

keuangan,

kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan; o) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; p) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya

terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; q) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan

tugas pokok dan

fungsi; r) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas

dan fungsinya.

Sedangkan Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut : a. Inspektur Inspektur mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di bawahnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya. b. Sekretariat Sekretariat Inspektorat melaksanakan tugas pokok penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan pemberian pelayanan adminsitratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud,

Sekretariat mempunyai fungsi : 1) pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); 2) pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 3) penyusunan Penetapan Kinerja (PK); INSPEKTORAT KOTA MALANG

12


4) pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan; 5) pengelolaan

urusan

kehumasan,

keprotokolan,

dan

kepustakaan; 6) pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; 7) pengelolaan anggaran; 8) pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai; 9) pelaksanaan

verifikasi

surat

pertanggungjawaban

(SPJ)

keuangan; 10) pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 11) penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan; 12) penghimpunan, laporan

pengelolaan,

penilaian

dan

penyimpanan

hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional

daerah; 13) penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; 14) penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; 15) pengelolaan dan pembinaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; 16) pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 17) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP); 18) pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 19) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);


13


20) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; 21) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan

publik

secara

berkala

melalui

web

site

Pemerintah Daerah; 22) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 23) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Penyusunan Program; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA); b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); c.

penyusunan Penetapan Kinerja (PK);

d. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan; e. penyiapan peraturan perundang-undangan; f.

penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;


14


g. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; h. pengadministrasian laporan hasil pengawasan; i.

pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;

j.

penyusunan statistik hasil pengawasan;

k.

penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

l.

penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);

m. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; n. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); o. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan

publik

secara

berkala

melalui

web

site

Pemerintah Daerah p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); b. pelaksanaan penatausahaan keuangan; c.

pelaksanaan

verifikasi

surat

pertanggungjawaban

(SPJ)

keuangan; d. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran; e. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;


15


f.

penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;

g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. Sub

Bagian

administrasi

Umum umum

melaksanakan meliputi

tugas

pokok

ketatalaksanaan,

pengelolaan

ketatausahaan,

kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : a. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan; b. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; c.

pelaksanan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

d. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan; e. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; f.

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

g.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat sesuai tugas dan fungsinya.

c. Inspektur Pembantu Wilayah Inspektur Pembantu melaksanakan tugas pokok pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi : 1) pengusulan program pengawasan di wilayah; 2) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;


16


3) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 4) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; 5) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengawasan; 6) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas, fungsi dan wilayah kerjanya. Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada satuan kerja perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan serta BUMD. Masing-masing Inspekur Pembantu Wilayah, membawahi 3 (tiga) seksi meliputi : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; c.

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu pada wilayah masing-masing.

1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan melaksanakan tugas pokok pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan terhadap penyelenggaraan tugas bidang pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai fungsi : a) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan

program pemeriksaan dan pengawasan pada penyelenggaraan


17


tugas bidang pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset; b) pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pada penyelenggaraan

tugas bidang pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset; c) pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan

berkala

atau

sewaktu-waktu

penyelenggaraan

tugas

bidang

pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset; d) pelaksanaan pengusutan mengenai kebenaran laporan dan/atau

pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan bidang pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset; e) pelaksanaan monitoring pada penyelenggaraan tugas bidang

pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset; f) pelaksanaan

penyusunan

dan

penyampaian

laporan

hasil

pemeriksaan; g) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu

sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan melaksanakan tugas pokok pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan terhadap penyelenggaraan tugas bidang pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, ketenteraman,

administrasi

pertanahan,

administrasi

kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana serta aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi

Pengawas

Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :


18


a) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program pemeriksaan dan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, ketenteraman,

administrasi

pertanahan,

administrasi

kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana serta pengawasan terhadap aparatur; b) pelaksanaan

pemeriksaan

dan

penyelenggaraan

pemerintahan

kecamatan

kelurahan,

dan

pengawasan umum,

ketenteraman,

pada

pemerintahan administrasi

pertanahan, administrasi kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana serta pengawasan terhadap aparatur; c) pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, ketenteraman, administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana serta pengawasan terhadap aparatur; d) pelaksanaan

pengusutan

mengenai

kebenaran

laporan

dan/atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan, atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, ketenteraman,

administrasi

pertanahan,

administrasi

kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana serta pengawasan terhadap aparatur; e) pelaksanaan monitoring pada penyelenggaraan tugas bidang pemerintahan; f) pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan; g) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu sesuai tugas dan fungsinya. INSPEKTORAT KOTA MALANG

19


3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Seksi

Pengawas

Pemerintah

melaksanakan

tugas

pokok

pemerintahan

daerah

Bidang

pengawasan

dan

kasus

Kemasyarakatan terhadap

pengaduan

urusan terhadap

penyelenggaraan tugas bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi

Pengawas

Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi : 1) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program pemeriksaan dan pengawasan pada penyelenggaraan tugas bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat; 2) pelaksanaan

pemeriksaan

penyelenggaraan

tugas

dan bidang

pengawasan kemasyarakatan

pada dan

kesejahteraan rakyat; 3) pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu penyelenggaraan tugas bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat; 4) pelaksanaan pengusutan mengenai kebenaran laporan dan/atau pengaduan

tentang

hambatan,

penyimpangan

atau

penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan tugas bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat; 5) pelaksanaan monitoring pada penyelenggaraan tugas bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat; 6) pelaksanaan

penyusunan

dan

penyampaian

laporan

hasil

pemeriksaan; 7) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu sesuai tugas dan fungsinya.


20


F. SISTEMATIKA PENULISAN Executive summary (Ikhtisar Eksekutif) Bab

I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya. Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja). Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Bab IV : PENUTUP Lampiran-lampiran


21


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Perencanaan strategis merupakan proses penyusunan rencana kegiatan organisasi yang diselaraskan dengan perencanaan pemerintah Kota Malang dengan maksud agar terdapat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan. A. PERENCANAAN STRATEGIS 1. Visi & Misi Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program

pembangunan

daerah

dalam

Rencana

Program

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2009-2013, Inspektorat Kota Malang menetapkan rencana strategis Tahun 2009-2013 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Inspektorat Kota Malang sebagai bagian dari Pemerintah Kota Malang menetapkan visinya dengan mendasarkan pada salah satu Misi Pemerintah Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD. Adapun misi Kota Malang yang relevan untuk diemban sesuai dengan tugas dan fungsi adalah misi keenam yaitu ”Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima”. Berdasarkan misi kota tersebut maka melalui komitmen seluruh

personil,

dirumuskan

”TERWUJUDNYA

visi

APARATUR

Inspektorat

Kota

PEMERINTAH

Malang

:

KOTA

MALANG YANG PROFESIONAL MENUJU PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA”. Aparatur Pemerintah Kota Malang yang profesional bermakna sosok aparatur baik secara institusi, individu maupun sistem yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara


22


terampil, baik dan benar serta dilandasi dengan nilai etika dan moral untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat. Sedangkan pelayanan publik yang prima mencerminkan perwujudan terlaksananya amanat yang diemban aparat pemerintah sebagai abdi negara/masyarakat. Untuk

mewujudkan

cita-cita

atau

visi

tersebut,

maka

ditentukan hal-hal yang diemban untuk dapat dilaksanakan dalam suatu misi yaitu : 1. Meningkatkan pengawasan yang berkualitas dan professional. 2. Meningkatkan koordinasi pengawasan. 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur. 4. Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur. 5. Meningkatkan

profesionalitas,

efisiensi

dan

efektivitas

ketatalaksanaan. 2.

TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kota Malang adalah : 1. Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan profesional; 2. Mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi; 3. Mewujudkan

SDM

aparatur

yang

profesional

dan

bertanggungjawab. 4. Mewujudkan

profesionalitas,

efisiensi

dan

efektivitas

ketatalaksanaan. 3.

SASARAN

Adapun hasil nyata atau sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kota Malang yaitu : 1. Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional; 2. Terwujudnya pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi;


23


3. Tercapainya

SDM

aparatur

yang

profesional

dan

bertanggungjawab; 4. Terciptanya

profesionalitas,

efisiensi

dan

efektivitas

ketatalaksanaan. 4.

STRATEGI

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah faktor-faktor penting/kunci keberhasilan dalam proses perencanaan strategis Inspektorat Kota Malang yang menyeluruh dan terpadu meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta lingkungan

yang

dihadapi,

yang

kemudian

dituangkan

dalam

kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dimana pelaksanaannya dibiayai melalui APBD. Faktor - faktor kunci keberhasilan tersebut lebih memfokuskan pada strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Uraian tentang faktor kunci keberhasilan dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan . Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bisa terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali disebut faktor-faktor kunci keberhasilan Inspektorat Kota Malang, yaitu : 1. adanya landasan hukum untuk pelaksanaan tugas; 2. adanya visi dan misi yang jelas; 3. adanya dukungan dari pimpinan; 4. tersedianya sarana dan prasarana kerja yang cukup; 5. koordinasi antar staf telah tercipta dengan baik;


24


6. adanya komitmen diantara seluruh staf Inspektorat Kota Malang untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kota Malang. Faktor-faktor

kunci

keberhasilan

merupakan

hasil

pengembangan kajian yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis Inspektorat Kota Malang serta analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan dalam merencanakan strategik antara lain melalui metode analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity dan Threat), yang pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam 4 kelompok strategi yaitu : a) Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang; b) Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman; c) Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang; d) Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman. FAKTOR – FAKTOR INTERNAL ( S ) Strenght / Kekuatan

( W ) Weakness / Kelemahan

1. Semangat kerja dan disiplin kerja yang cukup tinggi dari seluruh staf untuk melaksanakan

visi

dan

1. Skill

SDM dibidang

audit

masih lemah

misi

Inspektorat. 2. Telah ada landasan hukum untuk

2. Masih

terbatasnya

sarana

pelaksanaan tugas pemeriksaan dan

dan

prasarana

untuk

pengawasan.

melaksanakan pemeriksaan/pengawasan.

3. Dukungan dari Walikota Malang untuk melaksanakan dalam

3. Obyek yang diperiksa (obrik)

tugas

pengawasan

masih

law

enforcement

keterikatan

rangka

(penegakan hukum)

mempunyai organisatoris

sehingga secara psikologis berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan.


25


FAKTOR- FAKTOR EKSTERNAL ( O ) Opportunity / Peluang 1. Adanya untuk

keinginan mewujudkan

masyarakat 1. Masih adanya praduga/pendapat penegakan

hukum. 2. Adanya

( T ) Threat / Ancaman

bahwa pemeriksaan Inspektorat hanya bersifat formalitas.

keinginan

top

leader 2. Pemahaman masyarakat yang

untuk meningkatkan pengawasan.

berlebihan

terhadap

transparansi

sebagai

arti akibat

adanya reformasi. 3. Adanya keinginan obrik untuk meningkatkan kinerja aparat.

Hasil interaksi atau pemetaan faktor - faktor internal dan eksternal dengan mengacu pada kata-kata kunci tersebut dapat dituangkan kedalam tabel sebagai berikut : PEMETAAN INTERAKSI FAKTOR FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR FAKTOR INTER NAL

K E K U A T A N

PELUANG

ANCAMAN

STRATEGI (SO)

STRATEGI (ST)

1. Mendayagunakan personil dan 1. Mendayagunakan personil semangat kerja serta disiplin dengan maksimal dan kerja diantara seluruh staf (S1 memupuk semangat kerja O1). serta disiplin kerja diantara seluruh staf untuk melaksanakan visi dan misi Inspektorat Kota Malang (S1 T1). 2. Menggunakan dukungan 2. Menggunakan dukungan Walikota Malang untuk Walikota Malang untuk melaksanakan tugas melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan pemeriksaan/pengawasan dalam rangka law enforcement agar obrik yang diperiksa memahami tentang arti serta melaksanakan RPJMD pentingnya law Kota Malang (S2 O2) enforcement sehingga praduga bahwa pemeriksaan Inspektorat hanya formalitas dapat ditepis (S2 T2).


26


FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL K E K U A T A N

K E L E M A H A N

PELUANG

ANCAMAN

STRATEGI (SO)

STRATEGI (ST)

3. Menggunakan landasan hukum 3. Mendayagunakan yang ada untuk melaksanakan landasan hukum yang ada tupoksi Inspektorat Kota untuk melaksanakan Malang untuk mendorong tupoksi Inspektorat Kota penyelenggaraan pemerintahan Malang sesuai dengan yang baik (S3 O3). tuntutan masyarakat sebagai akibat adanya reformasi (S3 T3).

STRATEGI (WO)

STRATEGI (WT)

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan cara melaksanakan, diseminasi/sosialisasi audit dan mengadakan referensi (W1 O1)

1. Mendayagunakan SDM yang ada untuk meningkatkan hasil pengawasan/pemeriksaan (W1 T1)

2. Mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana dengan cara menyamakan persepsi diantara seluruh staf untuk melaksanakan tugas sesuai dengan arah kebijaksanaan pemeriksaan/pengawasan Inspektorat Kota Malang (W2O2)

2. Mendayagunakan terbatasnya sarana & prasarana untuk melaksanakan tugas sesuai arah kebijakan pemeriksaan/ pengawasan sehingga dapat mendorong obrik untuk meningkatkan kinerjanya (W2T2)

5. KEBIJAKAN Pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Inspektur Kota Malang dengan para Inspektur Pembantu Wilayah sebagai pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan Inspektorat Kota Malang sehingga sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tercapai. Kebijakan Inspektorat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun 2009 – 2013 perumusannya telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang adalah sebanyak 7 (tujuh) kebijakan, sebagai berikut :


27


1) Kebijakan Internal, yaitu kebijakan Inspektorat Kota Malang dalam menentukan/mengelola program-program pembangunan, terdiri a) Meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap SKPD; b) Meningkatkan ketertiban tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap SKPD; c) Meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan APFP lain; d) Meningkatkan pengawasan agar tercapai target PAD serta pengawasan pelayanan publik sesuai prosedur; e) Meningkatkan kualitas aparatur dan SDM pengawas; f) Pengadaan

sarana

dan

prasarana

pendukung

untuk

kelancaran pelaksanaan tugas; g) Meningkatkan

profesionalitas,

efisiensi

dan

efektivitas

ketatalaksanaan Inspektorat. 2) Kebijakan

Eksternal,

yaitu

kebijakan

yang

diterbitkan

oleh

Inspektorat Kota Malang dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat : Mendorong terwujudnya upaya peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Kota Malang. 6. Program Program

adalah

kumpulan

kegiatan-kegiatan

nyata,

sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Program Inspektorat disesuaikan sebagai berikut : a) Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH,


28


b) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan, c) Program

Peningkatan

Pengembagan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan, d) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, e) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

7. Kegiatan : Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah disepakati. Adapun kegiatan Inspektorat Kota Malang Tahun 2013 adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) kegiatan, yang terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan yang merupakan kegiatan utama/pokok dari tupoksi Inspektorat

dan

13

(tiga

belas)

program/kegiatan penunjang

kegiatan

yang

merupakan

dalam menjalankan tugas pokok

Inspektorat, yaitu : 1) Program

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala b. Monitoring PAD c. Monitoring Proyek-proyek d. Penanganan Kasus Pengaduan/Pemeriksaan Khusus dan Pengujian di Lingkungan Pemerintah Daerah e. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan (TLHP) f. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


29


c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Evaluasi LAKIP b. Review laporan keuangan daerah c. Penyusunan laporan keuangan semesteran d. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun e. Review atas kinerja Instansi Pemerintah f. Penyusunan RENSTRA SKPD 4) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan b. Studi Banding Penerapan Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional P2UPD 5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor g. Penyediaan Makanan dan Minuman h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan


30


B. Rencana Kinerja Rencana Kinerja Tahun 2013 Sebagaimana Renstra Inspektorat Kota Malang Tahun 20092013, telah ditetapkan Sasaran sejumlah 4 (empat) sasaran, sebagai berikut : 1. Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional; 2. Terwujudnya pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi; 3. Tercapainya

SDM

aparatur

yang

profesional

dan

bertanggungjawab; 4. Terciptanya

profesionalitas,

efisiensi

dan

efektivitas

ketatalaksanaan. Adapun indikator dan pencapaian targetnya adalah sebagai berikut: MISI I TUJUAN

: Meningkatkan pengawasan yang berkualitas dan professional : Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan professional

Sasaran Indikator Sasaran 1 2 1. Tercapainya 1. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan pengawasan yang PKPT berkualitas dan profesional

2. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan internal dan eksternal 3. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemerintah Kota 4. % penurunan pengaduan masyarakat 5. Jumlah SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan 6. Jumlah rapat koordinasi dengan APFP lain

Target 3 75

10% dari 339 (305) 0 temuan 10% 75 49 (DD=41 DL = 8)


31


MISI II TUJUAN

: Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur : Mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

2. Terwujudnya pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi

MISI III TUJUAN

1. Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan

3. Terlaksananya Studi Banding Penerapan Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional P2UPD

TUJUAN

100%

: Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur : Mewujudkan SDM aparatur yang professional dan bertanggungjawab

Sasaran Indikator Sasaran 1 2 3. Tercapainya SDM 1. Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur aparatur yang pengawasan mengikuti diklat fungsional/ professional dan teknis bertanggungjawab 2. Jumlah pelaksanaan diklat fungsional/teknis aparatur pengawasan

MISI IV

Rencana tingkat capaian (Target) 3

Target 3 15 orang

1 kali

1 kali

: Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan : Mewujudkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan

Sasaran Indikator Sasaran 1 2 4. Terciptanya % ketersediaan sarana pendukung profesionalitas, pengawasan dan administrasi kantor. efisiensi dan efektivitas ketatalaksana an


Target 3 100%

32


Standar Penilaian Kinerja Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Inspektorat Kota Malang Tahun 2013, maka ditetapkan standar pencapaian kinerja sebagaimana Sasaran yang ingin dicapai mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013, sebagai berikut : 85 keatas

:

Sangat Berhasil

70  X < 85

:

Berhasil

55  X < 70

:

Cukup Berhasil

X < 55

:

Kurang Berhasil

B. PERJANJIAN KINERJA Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu disampaikan pula Rencana kerja yang telah diperjanjikan antara Inspektur Kota Malang dengan Walikota Malang pada Tahun 2013, sebagai berikut :

VISI

MISI I TUJUAN Sasaran

: TERWUJUDNYA APARATUR PEMERINTAH KOTA MALANG YANG PROFESIONAL MENUJU PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA : Meningkatkan pengawasan yang berkualitas dan profesional : Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan profesional Indikator Sasaran

1 2 1. Tercapainya 1. Jumlah SKPD yang pengawasan diperiksa berdasarkan PKPT yang berkualitas dan profesional

Target 3 75

Program/ Kegiatan 4 Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Monitoring PAD

5

418.764.250 18.901.800 53.575.500

Monitoring ProyekProyek


Anggaran

33


2. Penurunan jumlah temuan 10% dari pemeriksaan internal dan 339 (305) eksternal 0 3. Persentase penurunan Penanganan Kasus kasus pelanggaran hukum temuan pengaduan/pemeriksana oleh aparat Pemerintah Kota an khusus dan pengujian di lingkungan pemerintah daerah 10% 4. % penurunan pengaduan masyarakat 75 5. Jumlah SKPD yang Tindak lanjut hasil menindaklanjuti temuan temuan pengawasan pengawasan (TLHP) 6. Jumlah rapat koordinasi 49 Koordinasi Pengawasan dengan APFP lain (DD=41 Yang Lebih Komprehensif LD=9)

20.417.100

68.926.950 218.514.350

Jumlah Anggaran : Program 1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Rp. 796.791.250 MISI II TUJUAN


Sasaran

Indikator Sasaran

1

2


1. Prosentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan

Rencana tingkat capaian (Target) 3 100%

Program/ Kegiatan

Anggaran

(4)

(5)

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Evaluasi LAKIP

28.872.900

Review laporan keuangan daerah

35.784.950 4.426.200

Penyusunan laporan keuangan semesteran


34


4.752.900

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

16.224.750

Review atas kinerja Instansi Pemerintah Jumlah Anggaran Program MISI III TUJUAN

: : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

: Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur : Mewujudkan SDM aparatur yang professional dan bertanggungjawab

Sasaran

Indikator Sasaran

1 2 3. Tercapainya SDM 1. Jumlah tenaga pemeriksa aparatur yang dan aparatur pengawasan professional dan mengikuti diklat fungsional/ bertanggungjawab teknis

Jumlah Anggaran Program MISI IV TUJUAN

Rp. 124.883.700

Program/ Kegiatan (4)

Target 3 15 orang

Anggaran (5)

Program : Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

2. Terlaksananya diklat teknis/fungsional bagi aparatur pengawasan

1 kali

3. Terlaksananya studi banding penerapan jabatan fungsional auditor dan fungsional P2UPD

1 kali

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas an

91.343.000

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas an

63.650.000

: : Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

154.993.000


Sasaran

Indikator Sasaran

1 2 4. Terciptanya % ketersediaan sarana profesionalitas, pendukung pengawasan dan efisiensi dan administrasi kantor. efektivitas ketatalaksana an


Target 3 100%

Program/ Kegiatan (4) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik

35

Anggaran (5)

14.400.000


Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Program : Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Anggaran Program

: :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur


29.880.200 35.100.000 24.577.200 33.501.900 89.571.000 3.217.500

2.250.000

14.350.000 301.325.600 303.880.400 74.162.000

Rp. 233.847.800 Rp.695.968.000

36


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun. . A. Capaian Kinerja

Inspektorat Kota Malang sebagai unsur pengawasan utama berupaya mampu berperan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam organisasi Pemerintah Kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan aturan, tertib program, administrasi, pelaksanaan kegiatan/proyek dalam penyelenggaraan

pemerintahan,

pelayanan

masyarakat

dan

pembangunan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2013 Inspektorat Kota Malang telah berhasil menjalankan kinerja program/kegiatan di bidang pengawasan antara lain menjalankan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan melakukan pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang, melakukan rapat koordinasi dan kerjasama dibidang pengawasan dengan APFP

lain,

melaksanakan

Evaluasi

LAKIP

SKPD

di

lingkungan

Pemerintah Kota Malang serta reviu kinerja dan reviu laporan keuangan daerah yang bersifat administratif yang menunjang keberhasilan kinerja Inspektorat di bidang pengawasan. Inspektorat Kota Malang telah menetapkan 4 sasaran dalam Renstra Tahun 2009-2013. Terhadap sasaran-sasaran tersebut telah dilakukan

penilaian

capaian/keberhasilannya

dengan

melakukan

pengukuran terhadap indikator yang ada, baik indikator sasaran itu sendiri serta indikator input, output dan outcome yang ada dalam formulir PKK


37


dan PPS.

Adapun evaluasi kinerja masing-masing sasaran sebagai

berikut :

NO

SASARAN

CAPAIAN

KATAGORI

1.

Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional

55,55%

CUKUP BERHASIL

2.

Terwujudnya pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi

34%

KURANG BERHASIL

3.

Tercapainya SDM aparatur yang professional dan bertanggungjawab

93,33%

SANGAT BERHASIL

4

Terciptanya profesionalitas, efektivitas ketatalaksanaan

100%

SANGAT BERHASIL

Dari

efisiensi dan

hasil capaian masing-masing

Sasaran pada tahun 2013 dapat

digambarakan sebagai berikut :

100% 100

CAPAIAN

93,33%

55,55%

50 34%

SASARAN

0 S1

S2

S3

S4

Dari tabel pencapaian sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : Sasaran I : Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional.


38


Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran I ini adalah : 1. Frekuensi konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dengan rencana tingkat capaian atau target sebanyak 49 kegiatan, sedangkan capaian kinerja sebanyak 49 kegiatan atau tercapai sebesar 100%; 2. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 75 SKPD, sedangkan capaian kinerja sebanyak 75 SKPD atau tercapai sebesar 100% 3. Persentase SPIP SKPD yang dievaluasi dengan target belum ada, sedangkan capaian kinerja belum ada atau tercapai sebesar 100%; 4. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 10% dari 339 (305 temuan), sedangkan capaian kinerja sebanyak 473 temuan Itemuan pemeriksaan internal sebanyak 385 sedangkan eksternal sebanyak 98) atau tercapai sebesar 0% 5. Persentase penurunan pengaduan masyarakat dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 10% (4 pengaduan), sedangkan capaian kinerja sebanyak 2 pengaduan atau tercapai sebesar 0% (2-2/4 x 100%) 6. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 56 LHP dari 75 obrik (75%), sedangkan capaian kinerja sebanyak 39 LHP dari 59 LHP dari 75 obrik atau tercapai sebesar 78,66%. 7. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 49 kegiatan, (DD=41,LD=8) sedangkan capaian kinerja sebanyak 49 kegiatan (DD=41, LD=8) atau tercapai sebesar 100%. 8. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 90 temuan dari 98 temuan (92%),


39


sedangkan

capaian

kinerja

sebanyak

87

temuan

telah

ditindaklanjuti dari 98 temuan (89%) atau tercapai sebesar 0%. 9. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemerintah Kota (pemeriksaan kasus) dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 0 kasus, sedangkan capaian kinerja sebanyak 0 kasus atau tercapai sebesar 100%. - Hambatan/ kendala : - Masih adanya pelanggaran ataupun kesalahan berulang terhadap pelaksanaan anggaran yang disebabkan kurangnya pemahaman obrik terhadap ketentuan atau peraturan yang berlaku - Masih

adanya

tindaklanjut

hasil

pemeriksaan

yang

belum

terselesaikan sampai akhir tahun - Belum diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada setiap SKPD Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil : - Dilaksanakannya pembinaan melalui konsultasi langsung maupun pemeriksaan reguler - Mengadakan rapat pemutakhiran data - Sosialisasi penerapan SPIP dan pembagian buku pedoman aturan implementasi SPIP pada seluruh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

Adapun program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran I ini adalah sebagai berikut :  Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan : a.Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala dengan jumlah Rp. 418.764.250 dan realisasi sebesar Rp. 415.252.250 atau 99,16% b. Monitoring PAD dengan jumlah Rp. 18.901.800 dan realisasi


40


sebesar Rp. 17.817.800 atau 99% c. Monitoring proyek-proyek dengan jumlah Rp.53.575.500 dan realisasi sebesar Rp 43.630.500 atau 81,43% d. Penanganan

Kasus

pengaduan/pemeriksanaan

khusus

dan

pengujian di lingkungan pemerintah daerah dengan jumlah Rp.20.417.100 dan realisasi sebesar Rp 14.152.100 atau 69,31% e. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan (TLHP) dengan jumlah Rp68.926.950 dan realisasi sebesar Rp 51.449.450 atau 74,64% f. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif dengan jumlah Rp 216.205.250 dan realisasi sebesar Rp. 152.999.914 atau 70,76% 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Keluaran dari kegiatan Pengawasan internal secara berkala adalah pemeriksaan yang dilakukan secara rutin dan terprogram setiap tahun, terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang terkait dengan pelaksanaan kinerja/kegiatan SKPD apakah sudah sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan diberlakukannya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah, maka jumlah

SKPD

yang

diperiksa

berdasarkan

Program

Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT) dan merupakan target pelaksanaan kegiatan ini adalah sebanyak 75 SKPD. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan target pada tahun 2013 adalah sebanyak 75 LHP, yang terealisasi sebanyak

70 LHP (93,33%). Realisasi ini tidak dapat

mencapai 100% disebabkan pada tahun 2013 Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) lain diantaranya BPK-RI dan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur melakukan pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang,

untuk keperluan tersebut

APFP lain melakukan joint audit dengan Inspektorat Kota Malang.


41


Hal tersebut mengakibatkan tertundanya PKPT sehingga penerbitan LHP juga tidak terealisai 100%. Adapun untuk mengatasi hal tersebut, di masa mendatang apabila terdapat joint audit dengan APFP lain, akan dilakukan pembagian tugas di antara SDM aparat pemeriksa yang ada agar baik joint audit dan PKPT dapat berjalan sesuai dengan rencana. Selama kurun waktu Tahun 2013 Inspektorat Kota Malang telah melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk 75 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari hasil pemeriksaan terhadap 75 SKPD, baru 70 LHP yang dapat diterbitkan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat

385

temuan dengan sejumlah 394 rekomendasi yang telah dilaporkan kepada Walikota. Adapun dari 394 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 344 rekomendasi atau 87,30%. Sebagaimana kegiatan di atas, pengukuran kinerja pada kegiatan ini Inspektorat Kota Malang masih

memfokuskan pada pengukuran

output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact masih dalam proses pengukuran. 2. Penanganan

Kasus

Pengaduan/Pemeriksaan

Khusus

dan

Pengujian di lingkungan Pemerintah Daerah Penanganan kasus pengaduan/pemeriksaan khusus merupakan kegiatan

yang

dilaksanakan

dalam

rangka

menyelesaikan

perkara/kasus yang terjadi di Pemerintah Kota Malang, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Disiplin Pegawai, maka penanganan kasus pelanggaran disiplin dilaksanakan oleh SKPD masing-masing. 3. Koordinasi pengawasan yang sinergis dan harmonis dengan APFP lain Keluaran dari kegiatan ini adalah pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kota


42


Malang dengan APFP lain, di mana untuk tahun 2013 ditentukan target sebanyak 49 kali rapat koordinasi pengawasan (rakorwas) dan terealisasi 49 kali rakorwas (100%). Namun apabila melihat pada target pada RENSTRA Inspektorat 2009-2013 untuk tahun kelima yang ditentukan 40 kali rakorwas, maka capaian tahun 2013 terhadap rencana tahun kelima dalam RENSTRA adalah 100%. Keberhasilan dari pelaksanaan pengawasan tidak terlepas dengan saling koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang maupun Inspektorat Propinsi Jawa Timur; Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur dan Perwakilan BPK RI di Surabaya serta Irjen Departemen. Demikian pula dengan temuan hasil pemeriksaan dengan APFP lain dimaksud, maka Inspektorat Kota Malang pada Tahun 2013 telah melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut agar Satuan Kerja terkait segera menyelesaikan tindak lanjut. Inspektorat Kota Malang pada tahun 2013 telah mengikuti rapat koordinasi terkait Program/Kegiatan Pelaksanaan

Pembinaan

dan

Pengawasan

Terhadap

Penyelenggaraan Pemerintahan di Pusat yang harus dilaksanakan di Daerah kabupaten/Kota dan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah

(APFP) lain. Keberhasilan ini disebabkan : a) Adanya hubungan koordinasi yang telah terjalin dengan baik antara Inspektorat Kota Malang dengan APFP lain. b) Adanya dukungan Atasan terhadap penyelenggaraan Rakorwas. Hambatan / kendala : - Regulasi perundangan dari pemerintah pusat yang sering berubah mempersulit dalam pelaksanaan pengawasan serta masih adanya temuan pemeriksaan APFP lain yang belum terselesaikan. Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil :


43


Meningkatkan peran koordinasi pengawasan dan melakukan koordinasi penyelesaian temuan pengawasan APFP lain; 4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Keluaran Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan merupakan

rapat

pemutakhiran

data

tindak

lanjut

hasil

pemeriksaan yang diselenggarakan untuk menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan Tahun 2013, di mana rapat tersebut diikuti oleh semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagai obyek pemeriksaan yaitu 75 SKPD. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan indikator sasaran/kinerja yaitu agar SKPD secara keseluruhan dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut ini pada akhir tahun anggaran seluruh temuan sudah selesai ditindaklanjuti. Target dari hasil kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang menindaklanjuti temuan pemeriksaan yaitu 75 SKPD (100%), dan terealisasi 70 SKPD (93,33%). Adapun data-data hasil temuan baik oleh Inspektorat Kota Malang maupun APFP lain adalah sebagai berikut : 1. BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur a.

Management Letter Hasil Verifikasi Pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Air Minum Pada Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2012, terdapat 3 temuan serta 3 rekomendasi dan semuanya telah terselesaikan.

b.

Laporan Kegiatan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Atas Penugasan Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perkotaan Kota Malang Tahun Anggaran 2012, terdapat 9 temuan serta 20 rekomendasi


dan

telah

diselesaikan

sebanyak

19

44


rekomendasi, sedangkan 1 rekomendasi masih dalam proses penyelesaian. c.

Laporan Hasil Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi Pengelolaan Bantuan Sosial Dirjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendidikan Kota Malang, terdapat 5 temuan serta 5 rekomendasi dimana kesemuanya masih dalam proses penyelesaian.

d.

Laporan Hasil Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi Pengelolaan Bantuan Sosial Dirjen Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendidikan Kota Malang, terdapat 2 temuan serta 2 rekomendasi dimana kesemuanya masih dalam proses penyelesaian.

e.

Laporan Hasil Audit Kinerja atas Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Malang, terdapat 6 temuan serta 9 rekomendasi dimana kesemuanya telah terselesaikan.

2. BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2012, terdapat 14 temuan serta

24

rekomendasi

dimana

semua

telah

selesai

ditindaklanjuti b. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2012, terdapat 11 temuan serta 25 rekomendasi dimana semua telah selesai ditindaklanjuti 3. INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dalam Rangka Berakirnya

Masa Jabatan Walikota Malang Tahun 2013, dimana terdapat 22 temuan serta 22 rekomendasi yang kesemuanya masih dalam proses penyelesaian


45


4. INSPEKTORAT KOTA MALANG Sebanyak 385 temuan dan 394 rekomendasi, dimana 344 rekomendasi telah diselesaikan, 18 rekomendasi masih dalam proses

penyelesaian,

dan

32

rekomendasi

belum

ditindaklanjuti. Dengan rapat pemutakhiran tindak lanjut akan menggugah timbulnya tanggung jawab setiap Satuan Kerja untuk membenahi kesalahan yang dilakukannya, yang untuk selanjutnya tidak diulang lagi pada kesalahan yang sama. Pembenahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja adalah untuk menindak lanjuti penekanan tugas dari Walikota

Malang,

dengan

demikian

mendorong

timbulnya

kedisiplinan, sehingga ketertiban pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang terlaksana dengan tertib.

MISI II

: Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur

TUJUAN

: Mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi

Sasaran: Terwujudnya pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.

Program

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan a. Evaluasi LAKIP

dengan Anggaran Rp. 28.872.900, dengan

realisasi Rp. 28.872.900 atau 100% b. Review laporan keuangan daerah dengan Anggaran Rp. 35.784.950 dengan realisasi Rp. 35.499.950 atau 99,20% c. Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan Anggaran Rp. 4.426.200 dengan realisasi Rp 4.426.200 atau 100% d. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan

Anggaran

Rp 4.752.900 dengan realisasi Rp 4.752.900 atau 100%


46


e. Review atas kinerja Instansi Pemerintah dengan Anggaran Rp 16.224.750 dengan realisasi Rp 15.654.750 atau 96,48% Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah : - Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan, di mana pada tahun 2013 ditargetkan tercapai 100% yaitu 41 SKPD, dapat terealisasi 34% atau 14 SKPD. Hambatan/Kendala : -

Pelaksana penyusunan LAKIP kurang memahami ketentuan tentang format penyusunan LAKIP yang benar.

Langkah antisipatif yang akan diambil : Akan diberikan pembinaan dan rekomendasi terhadap SKPD dalam pelaksanaan Evaluasi LAKIP. Kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bagian tak terpisahkan dengan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tercermin dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

SKPD.

Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi, di mana dari 41 LAKIP SKPD yang ditargetkan untuk dievaluasi

tercapai

100%.

Sejalan

dengan

maksud

dari

pelaksanaan evaluasi LAKIP itu sendiri yaitu dalam rangka peningkatan manajemen pemerintahan dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah, maka hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah persentase (%) jumlah SKPD menyusun LAKIP sesuai ketentuan, di mana tahun 2013 ditargetkan 100% (41 SKPD) terealisasi 34% (14 SKPD). Penyusunan LAKIP di SKPD masih ada yang belum memahami ketentuan tentang perubahan pedoman penyusunan LAKIP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi


47


Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Penyusunan

Penetapan

Kinerja

Dan

Pelaporan

Akuntabiltas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Malang. Adapun langkah untuk mengatasi kondisi tersebut, dalam pelaksanaan evaluasi LAKIP itu sendiri, Inspektorat melalui petugas

evaluator

memberikan

pembinaan/arahan

dan

rekomendasi terhadap kekurangan-kekurangan yang ada dalam LAKIP SKPD untuk ditindaklanjuti pada tahun-tahun berikutnya. Kegiatan Review Laporan Keuangan Daerah merupakan prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan, dan analitik yang dijadikan dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan daerah, agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuan dari kegiatan review ini adalah memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern

yang memadai dan

disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Keluaran dari kegiatan ini adalah review terhadap Laporan Keuangan Daerah (1 laporan) dan Laporan Keuangan SKPD (24 laporan), di mana dari target yang ada telah terealisasi 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah Laporan Hasil Review (LHR) dengan target 1 LHR untuk Laporan Keuangan Daerah dan 24 LHR untuk Laporan Keuangan SKPD dan telah teralisasi 100%. Sasaran : Tercapainya

SDM

aparatur

yang

profesional

dan

bertanggungjawab.


48


Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah : - Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan mengikuti diklat fungsional/ teknis dengan rencana 15 orang dan realisasi 12 orang, dan capaian 80%. - Terlaksananya

diklat

fungsional/teknis

bagi

aparatur

pengawasan dan telah terealisasi atau tercapai 100% - Terlaksananya studi banding penerapan jabatan fungsional auditor dan fungsional P2UPD dan telah terealisasi atau tercapai 100%

Hambatan/Kendala : - Pelaksanaan diklat teknis/fungsional masih harus berkoordinasi dan menunggu rekomendasi Badan Kepegawaian, karena diklat merupakan Tupoksi Badan Kepegawaian Daerah. - Frekuensi pelatihan belum maksimal karena kuota peserta pelatihan yang terbatas - pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) masih sebatas pembinaan bagi Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

Langkah antisipatif yang diambil : a. Untuk meningkatkan wawasan SDM Aparatur, Inspektorat

berusaha

memenuhi

bimbingan

teknis

undangan dan

atau

workshop

mengirim yang

peserta

dilaksanakan

Departemen Teknis ataupun APFP lain secara periodik (bergantian). b. Perlu dilaksanakannya PKS dengan frekuensi yang berimbang

antara JFA dan P2UPD Sasaran : Terciptanya

profesionalitas,

efisiensi

dan

efektivitas

ketatalaksanaan.


49


Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah : - %

ketersediaan

sarana

pendukung

pengawasan

dan

administrasi kantor, dan telah tercapai 100%. Keberhasilan ini disebabkan : a) Adanya

dukungan

anggaran

yang

memadai

sehingga

pemenuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran dapat terpenuhi. b) Adanya dukungan Atasan/Pimpinan serta kerjasama segenap SDM yang ada terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,dengan kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : 1. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 4. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


50


Apabila dibandingkan dengan Capain kinerja Tahun 2012 adalah sebagai berikut INDIKATOR KINERJA UTAMA/KUNCI 1. Frekuensi konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain 2. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT 3. Persentase SPIP SKPD yang dievaluasi 4. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal 5. Persentase penurunan pengaduan masyarakat 6. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemerintah Kota (pemeriksaan kasus) 7. Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan 8. Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah 9. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu 10. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT 11. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain 12. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

REALISASI 2012 2013 53 (DD 41 49 (DD 41 LD 12) LD 8) 100% 100% 43

75

Belum ada 339

Belum ada 473

0

0

pengaduan

pengaduan

0 kasus

0 kasus

22/41 x 100 % 54%

14/41 x 100 % 34%

54% 15 dari 43 35% 43

34% 59 dari 75 78,66% 75

53 100% 61/73

49 100% 87/98

84%

89%

B. Akuntabilitas Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Malang Tahun 2013, seluruhnya dianggarkan dan dibiayai oleh APBD Kota Malang Tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 2.006.483.750,00 (dua milyar enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh


51


rupiah). Dana yang dianggarkan tersebut realisasinya digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Inspektorat yang telah ditetapkan tahun 2013.

Anggaran keuangan yang dibuat oleh Inspektorat Kota Malang telah didasarkan pada Rencana Strategik Inspektorat Kota Malang Tahun

2009-2013

dan

telah

disusun

secara

realistis

dengan

memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pada Tahun 2013 Inspektorat Kota Malang memiliki kegiatan-kegiatan yang telah diakomodasikan pembiayaannya dalam anggaran keuangan yang diajukan dalam APBD Tahun 2013 sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2012 tentang APBD Tahun Anggaran 2013. Dalam

pengelolaan

keuangannya

telah

menggunakan

rasio

kehematan, efisiensi, efektifitas pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pembiayaan kegiatannya telah dilandasi dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sebagai pengguna anggaran Inspektorat Kota Malang telah mempertanggungjawabkan

dana

yang

digunakan

dengan

cara

membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah. SPJ berikut lampirannya telah disampaikan kepada Walikota Malang paling lambat tanggal 10 tiap bulannya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Seluruh kegiatan Inspektorat Kota Malang telah dilaksanakan dengan mentaati ketentuan peraturan per Undang-Undangan termasuk pengelolaan keuangannya telah sesuai dengan ketentuan : a.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah


52


dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. b.

Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2013.

Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1.

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan : a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala dengan jumlah Rp. 418.764.250 dan realisasi sebesar Rp. 415.252.250 atau 99,16% b. Monitoring PAD dengan jumlah Rp. 18.901.800 dan realisasi sebesar Rp. 17.817.800 atau 94,26% c.

Monitoring proyek-proyek dengan jumlah Rp.53.575.500 dan realisasi sebesar Rp 43.630.500 atau 81,43%

d. Penanganan Kasus pengaduan/pemeriksanaan khusus dan pengujian di lingkungan pemerintah daerah dengan jumlah Rp.20.417.100 dan realisasi sebesar Rp 14.152.100 atau 69,31% e. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan (TLHP) dengan jumlah Rp68.926.950 dan realisasi sebesar Rp 51.449.450 atau 74,64% f.

Koordinasi

Pengawasan Yang Lebih Komprehensif dengan

jumlah Rp 216.205.650 dan realisasi sebesar Rp. 152.999.914 atau 70,76% 2.

Program

Peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja dan keuangan a. Evaluasi LAKIP

dengan Anggaran Rp. 28.872.900, dengan

realisasi Rp. 28.872.900 atau 100%


53


b. Review laporan keuangan daerah dengan Anggaran Rp. 35.784.950 dengan realisasi Rp. 35.449.950 atau 99,06% c. Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan Anggaran Rp. 4.426.200 dengan realisasi Rp 4.426.200 atau 100% d. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan

Anggaran

Rp 4.752.900 dengan realisasi Rp 4.752.900 atau 100% e. Review atas kinerja Instansi Pemerintah dengan Anggaran Rp 16.224.750 dengan realisasi Rp 15.654.750 atau 96,48% 3.

Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan, dengan kegiatan a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

dengan

Anggaran

Rp.

91.343.000

dengan

realisasi Rp 42.333.500 atau 46,34% b. Studi banding penerapan jabatan fungsional auditor dan fungsional P2UPD dengan Anggaran Rp. 63.650.000 dengan realisasi Rp 55.950.000 atau 87,90% 4.

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

dengan

kegiatan : a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 14.400.000 dengan realisasi Rp. 11.324.972 atau 78,64% b. Penyediaan

bahan

bacaan

dan

peraturan

perundang-

undangan dengan anggaran sebesar Rp. 3.600.000 dengan realisasi Rp. 3.448.000 atau 95,77% c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 35.100.000 dengan realisasi Rp. 35.100.000 atau 100% d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 29.880.200 dengan realisasi Rp. 29.508.200 atau 98,95% e. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 24.577.200 dengan realisasi Rp. 24.577.200 atau 100%


54


f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 33.501.900 dengan realisasi Rp. 33.501.900 atau 100% g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran

sebesar

Rp.89.571.000

dengan

realisasi

Rp.

88.110.400 atau 98,36% h. Penyediaan makanan dan minuman dengan anggaran sebesar Rp.3.217.500 dengan realisasi Rp. 3.217.500 atau 100% 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : a. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 303.880.400 dengan realisasi Rp. 295.047.300 atau 97,09% b. Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung

kantor

dengan anggaran sebesar Rp.2.250.000 dengan realisasi Rp. 562.500 atau 25% c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan anggaran

sebesar

Rp.14.350.000

dengan

realisasi

Rp.

13.486.300 atau 93,98% d. Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp.301.325.600 dengan realisasi Rp. 299.935.600 atau 99,53% e. Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

dengan anggaran sebesar Rp.74.162.000 dengan realisasi Rp. 68.096.978 atau 91,82%


55


BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya berkaitan dengan pencapaian kinerja Inspektorat Kota Malang pada tahun 2013, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dapat melaksanakan tugas pokoknya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan telah dilakukan pada tahun 2013 diantaranya pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, pelaksanaan evaluasi LAKIP dan evaluasi Laporan Keuangan Daerah, yang secara umum telah dilaksanakan. Namun apabila dilihat dari data-data hasil capaian kinerja sasaran yang tercantum dalam form capaian kinerja sasaran terkait indikator kinerja utama dari Inspektorat, maka belum semua sasaran tercapai dengan baik. Terdapat beberapa sasaran/capaian kinerja yang masih belum tercapai yaitu sasaran I yaitu ”Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional” yang masih tercapai 55,55%. Sasaran terwujudnya pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi tercapai 34%. Hal ini disebabkan karena penyusunan LAKIP oleh SKPD belum dilaksanakan sesuai ketentuan. Untuk Sasaran

Tercapainya

bertanggungjawab

SDM

tercapai

aparatur 93,33%

yang

dan

professional

Sasaran

dan

Terciptanya

profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan tercapai 100%


56


Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Malang. Malang, Januari 2014 INSPEKTUR KOTA MALANG



57


RENCANA KINERJA TAHUN 2013 Instansi MISI I TUJUAN

: INSPEKTORAT KOTA MALANG : Meningkatkan pengawasan yang berkualitas dan professional : Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan professional

Sasaran 1 1. Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional

Indikator Sasaran 2 1. Jumlah SKPD yang berdasarkan PKPT

diperiksa

2. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan internal dan eksternal 3. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemerintah Kota 4. % penurunan pengaduan masyarakat 5. Jumlah SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan

MISI II TUJUAN

: :

Rencana tingkat capaian (Target) 3 75

10 % dari 339 (305 temuan) 0 temuan

105 (4 kasus) 75

Meningkatkan koordinasi pengawasan Mewujudkan fungsi pemeriksaan yang sinergis dan harmonis dengan APFP lain

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

2. Terciptanya koordinasi 1. Jumlah rapat koordinasi pengawasan yang sinergis APFP lain dan harmonis dengan APFP lain.


Rencana tingkat capaian (Target) 3 dengan

49 (DD=41,LD=8)

58


RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013 Instansi VISI MISI I TUJUAN

: INSPEKTORAT KOTA MALANG : TERWUJUDNYA APARATUR PEMERINTAH KOTA MALANG PROFESIONAL MENUJU PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA : Meningkatkan pengawasan yang berkualitas dan professional : Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan professional

NO

SASARAN

1

2 Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional

1

INDIKATOR KINERJA UTAMA/KUNCI

YANG

TARGET

3 Frekuensi konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain

4 49 (DD=41,LD=8)

Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT

75

Persentase SPIP SKPD yang dievaluasi

Belum ada

Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal

10% dari 339 temuan (305)

Persentase penurunan pengaduan masyarakat

10 % (4 kasus)

Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu

100% (75 obrik)

Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemerintah Kota (pemeriksaan kasus)

MISI II TUJUAN

NO 1 2

49 90/98x100% = 92% 0 temuan


SASARAN 2 Terwujudnya pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi


INDIKATOR KINERJA UTAMA/KUNCI 3 Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan

TARGET 4 41/41 x 100 % = 100%

59


MISI III TUJUAN

NO 1 3

: Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur : Mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan bertanggungjawab SASARAN

2 Tercapainya SDM aparatur yang professional dan bertanggungjawab

MISI IV TUJUAN

TARGET 4

Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah

100%


NO

SASARAN

1

2 Terciptanya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksana an

4

INDIKATOR KINERJA UTAMA/KUNCI 3

TARGET

INDIKATOR KINERJA UTAMA/KUNCI 3 % ketersediaan sarana pendukung pengawasan dan administrasi kantor.

4 100%




60


PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013 Instansi VISI

: INSPEKTORAT KOTA MALANG : TERWUJUDNYA APARATUR PEMERINTAH KOTA MALANG YANG PROFESIONAL

MISI I TUJUAN

: Meningkatkan pengawasan yang berkualitas dan professional : Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan professional

MENUJU PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

NO

SASARAN

1

2 Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional

1

INDIKATOR KINERJA UTAMA/KUNCI 3

TARGET 4

5

6

Frekuensi konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain

49

49 (DD 41 LD 8)

100%

Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT

75

75

100%

Persentase SPIP SKPD yang dievaluasi

Belum ada

Belum ada

100%

Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal

10% dari 339 (305 temuan)

0%

Persentase penurunan pengaduan masyarakat

10% (4 pengaduan) 75% (56 LHP dari 75 obrik)

473 temuan (Internal =385 Eksternal =98) 2 pengaduan 59 LHP dari 75 obrik

49

49

100%

90/98 x 100% =92%

87/98 x 100% =89%

0%

0 kasus

0

100%

Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemerintah Kota (pemeriksaan kasus)

REALISASI

CAPAIAN

2-2/4 X 100% 0% 78,66%

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MISI 1 TAHUN 2013 : Rp. 796.791.250 JUMLAH REALISASI ANGGARAN KEGIATAN MISI 1 TAHUN 2013 : Rp. 695.302.014 MISI II TUJUAN NO 1 2

SASARAN 2 Terwujudnya pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi

: :

Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi INDIKATOR KINERJA UTAMA/KUNCI 3

Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

4

5

6

41/41 x 100 % = 100%

14/41 x 100 %

34%

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MISI 2 TAHUN 2013: Rp. 124.883.700


61


JUMLAH REALISASI ANGGARAN KEGIATAN MISI 2 TAHUN 2013 : Rp. 124.028.700 MISI III TUJUAN

NO 1 3

: :

Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur Mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan bertanggungjawab INDIKATOR KINERJA UTAMA/KUNCI 3

SASARAN 2 Tercapainya SDM aparatur yang professional dan bertanggungjawab

Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

4

5

6

100%

34%

34%

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MISI 3 TAHUN 2013 : Rp. 154.993.000 JUMLAH REALISASI ANGGARAN KEGIATAN MISI 3 TAHUN 2013: Rp 55.950.000 MISI IV TUJUAN

NO

SASARAN

1

2 Terciptanya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksana an

4

: :

Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan Mewujudkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan INDIKATOR KINERJA UTAMA/KUNCI 3 % ketersediaan sarana pendukung pengawasan dan administrasi kantor.

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

4 100%

5

6

100%

100%

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MISI 4 TAHUN 2013 : Rp. 929.815.800 JUMLAH REALISASI ANGGARAN KEGIATAN MISI 4 TAHUN 2013 : Rp. 905.976.850




62

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2013 Instansi MISI I TUJUAN

: INSPEKTORAT KOTA MALANG : Meningkatkan pengawasan yang berkualitas dan professional : Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan professional

Sasaran 1 1. Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional

4 75

Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 5 100%

10% dari 339 (305 temuan)

473 temuan

0%

0 kasus

0 kasus

100%)

10% (4 kasus)

2 kasus

0% (2-2/4 x 100%)

yang temuan

75

70

93,33%

dengan

49

49

Indikator Sasaran 2 1. Jumlah SKPD yang berdasarkan PKPT

diperiksa

2. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan internal dan eksternal 3. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemerintah Kota

4. % penurunan masyarakat

pengaduan

5. Jumlah SKPD menindaklanjuti pengawasan 2. Terciptanya koordinasi 1. Jumlah rapat koordinasi pengawasan yang sinergis APFP lain dan harmonis dengan APFP lain.

LAKIP INSPEKTORAT KOTA MALANG TAHUN 2013

Rencana tingkat capaian (Target) 3 75

Realisasi

100%

Keterangan 6

Th 2008 = 9 Th. 2009 =15 Th. 2010 = 10 Th. 2011 = 10 Th. 2012 = 0 Th. 2013=0 Th 2008 = 2 Th 2009 = 6 Th 2010 = 1 Th. 2011 = 2 Th. 2012 = 2 Th. 2013 = 2


MISI II TUJUAN

: :

Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2


1. Prosentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan

MISI III TUJUAN

: :

Rencana tingkat capaian (Target) 3 41 SKPD (100%)

4

Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 5

14 SKPD / 41 SKPD

34%

Realisasi

Keterangan 6

x 100%

Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur Mewujudkan SDM aparatur yang professional dan bertanggungjawab

Sasaran

Indikator Sasaran

1 2 4. Tercapainya SDM aparatur 1. Jumlah tenaga pemeriksa dan yang professional dan aparatur pengawasan mengikuti bertanggungjawab diklat fungsional/ teknis 2. Terlaksananya diklat teknis/fungsional bagi aparatur pengawasan 3. Terlaksananya studi banding jabatan fungsional auditor dan fungsional P2UPD

Rencana tingkat capaian (Target) 3 15 orang

4 12 orang

Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 5 80 %

1 kali

1 kali

100 %

1 kali

1 kali

100 %

Realisasi

Keterangan 6 -

64


MISI V TUJUAN

: :

Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan Mewujudkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan

Sasaran

Indikator Sasaran

1 2 5. Terciptanya profesionalitas, % ketersediaan sarana pendukung efisiensi dan efektivitas pengawasan dan administrasi kantor. ketatalaksanaan

Rencana tingkat capaian (Target) 3 100%

Realisasi 4 100%

Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 5 100%

Keterangan 6



65

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013 RINGKASAN EKSEKUTIF

Recommend Documents