LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

2015

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud dan tekad Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2015, merupakan tahun pertama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 sejak bergabungnya Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya, yang setiap tahun indikator kinerja diukur tingkat ketercapaiannya. Hasil pengukuran kinerja tahun 2015, ketercapaian masing-masing Indikator Kinerja Utama yaitu: 1. Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja prosentase efisiensi perencanaan penganggaran ditargetkan 90%, capaian kinerjanya adalah 99% atau tingkat ketercapaiannya 110%. Sedangkan indikator kinerja penilaian terhadap AKIP ditargetkan B, capaian kinerjanya adalah B. 2. Sasaran meningkatnya kualitas perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi, pelaporan keuangan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara dengan indikator kinerja prosentase opini penilaian laporan keuangan oleh BPK ditargetkan WTP, capaian kinerjanya adalah WDP.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

i

3. Sasaran meningkatnya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundangundangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti ditargetkan 60%, capaian kinerjanya adalah 63,89% atau tingkat ketercapaiannya 106%. Sedangkan indikator kinerja prosentase kasus hukum yang telah terselesaikan (berkekuatan hukum tetap) ditargetkan 40%, capaian kinerjanya adalah 47,8% atau tingkat ketercapaiannya 119%. 4. Sasaran meningkatnya kualitas koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antar lembaga, layanan masyarakat dan kerja sama luar negeri dengan indikator kinerja indeks kepuasan pelayanan oleh Ombudsman ditargetkan 60%, capaian kinerjanya adalah 60,75% atau tingkat ketercapaiannya 101%. 5. Sasaran meningkatnya pengelolaan dan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian dengan indikator kinerja prosentase pelayanan administrasi kepegawaian ditargetkan 90%, capaian kinerjanya adalah 90% atau tingkat ketercapaiannya 100%.


ii

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Oleh karenanya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terus menggelorakan gerakan Reformasi Birokrasi sebagai suatu keharusan, dan mengupayakan birokrasi pemerintah menjadi lembaga yang efisien, transparan dan akuntabel. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan tiap pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, telah disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mencakup semua hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan merupakan umpan balik bagi jajaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan kinerja unit kerja dimasa yang akan datang.

Jakarta, Mei 2016 Sekretaris Jenderal

ttd Ainun Na’im


iii

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................................ i KATA PENGANTAR ............................................................................................................ iii DAFTAR ISI............................................................................................................................ iv DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................ v DAFTAR TABEL ................................................................................................................... vi DAFTAR GRAFIK ................................................................................................................vii PENDAHULUAN .................................................................................................................... 1 1.1.

Latar Belakang .......................................................................................................... 1

1.2.

Tugas dan Fungsi ...................................................................................................... 1

1.3.

Struktur Organisasi .................................................................................................. 2

1.4.

Sumber Daya Manusia ............................................................................................. 3

1.5.

Anggaran .................................................................................................................... 4

1.6.

Sistematika Penyajian ............................................................................................... 5

PERENCANAAN KINERJA .................................................................................................. 6 2.1.

Rencana Strategis ...................................................................................................... 6

2.2.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 ...................................................................... 8

AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................................. 10 3.1.

Pengendalian Kinerja ............................................................................................. 10

3.2.

Pengukuran Kinerja ............................................................................................... 11

3.3.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ............................. 11

3.4.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................................. 13

3.5.

Analisis Capaian Kinerja........................................................................................ 14

3.6.

Realisasi Anggaran.................................................................................................. 33

PENUTUP ............................................................................................................................... 35 LAMPIRAN............................................................................................................................ 36


iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil (Output/Outcome) ................................... 10 Gambar 2. Rapat Pimpinan Reviu Renstra 2015-2019 ............................................................ 20 Gambar 3. Kegiatan Launching SIMonev ............................................................................... 20 Gambar 4. Peluncuran PINTU ................................................................................................. 29


v

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6. Tabel 7.

Tabel 8.

Tabel 9. Tabel 10.

Tabel 11. Tabel 12. Tabel 13. Tabel 14. Tabel 15.

Jumlah Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal……………………… Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti Tahun 2015…... Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015……………………… Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015…………………………………………... Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemantauan dan Akuntabilitas Kinerja…………………………………………………….. Nilai AKIP Kemenristekdikti…………………………………………….. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perbendaharaan, Pembiayaan, Akuntansi, Pelaporan Keuangan, Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Negara……………………………………………………………... Capaian Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Organisasi, dan Ketatalaksanaan Serta Pemberian Advokasi dan Bantuan Hukum……………………………….. Kasus Hukum Tahun 2015……………………………………………….. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Pengelolaan Informasi, Publikasi, Hubungan Antar Lembaga, Layanan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri………………………………………………. Nilai Kepatuhan Kemenristekdikti dalam Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan Publik…………………………………………………………. Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Pembinaan Kepegawaian………………………………………………… Kinerja Administrasi Kepegawaian Tahun 2015…………………………. Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2015…………………….. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja…………………………...


3 4 8 14 15 18 21

24

27 28

29 30 31 33 34

vi

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2015 ....................................... 5


vii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Jenderal atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2015 ini dibuat dengan menyajikan serangkaian keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian rencana, tindakan dan kegiatan atas perencanaan dan perjanjian kinerja Sekretariat Jenderal dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional melalui program Reformasi Birokrasi. Laporan kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2015 ini menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tahun 2015. Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan kinerjanya. 1.2. Tugas dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi kegiatan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;


1

b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Dengan optimalisasi pelaksanaan fungsi tersebut, diharapkan penyelenggaraan tugastugas Kementerian dalam pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan terlaksana dengan baik sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

1.3. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat Jenderal terdiri dari: 1. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2. Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 3. Biro Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan, kerumahtanggaan, arsip, serta penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 4. Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi dan bantuan hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana 5. Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri, serta pelaksanaan komunikasi publik Selain itu Sekretariat Jenderal secara administratif membina tiga pusat yaitu:


2

1. Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang data dan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi. 2. Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana, kerjasama dan bisnis teknologi, serta keamanan dan keselamatan di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan program dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan.

1.4. Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi didukung oleh orang 617 pegawai yang terdiri pegawai 468 laki-laki dan 149 perempuan. Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal No 1

Unit Kerja SEKRETARIAT JENDERAL

Jenis Kelamin Pria

Wanita

139

96

Jumlah 235

Sekretaris Jenderal

1

Biro Perencanaan

15

13

28

Biro SDM

38

29

67

Biro Keuangan dan Umum

57

23

80

Biro Hukum dan Organisasi

20

13

33

Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik

8

18

26

2

PUSAT DATA DAN INFORMASI IPTEK DAN DIKTI

21

7

28

3

PUSAT ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

284

38

322

4

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

24

8

32

TOTAL

468

149

617


1

3

1.5. Anggaran Pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 sebesar Rp 2.907.347.043.000 dengan proporsi 12,5 untuk gas dan fungsi, 28,1% PNS Eks Ditjen Dikti, PN, dan Kopertis dan proporsi terbesar adalah anggaran untuk BOPTN dan BPPTN-BH sebesar 59,4%. Tabel 2. Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti Tahun 2015 Layanan Umum

Kegiatan Tugas Fungsi Sekretariat Jenderal

252.319.654.000

Pendidikan 111.982.234.000

Total

Proporsi

364.301.888.000

12,5%

Pembinaan dan Pengembangan Humas dan Hukum

13.677.764.000

13.677.764.000

0,5%

Peningkatan Kualitas Perencanaan, Kegiatan dan Anggaran, Penjalinan Kerja Sama dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

16.242.104.000

16.242.104.000

0,6%

Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Umum

127.702.805.000

127.702.805.000

4,4%

Pengelolaan Data dan Informasi Iptek

5.468.250.000

5.468.250.000

0,2%

Pengembangan Jaringan Penyedia Dengan Pengguna Iptek

.397.000

792.397.000

0,0%

Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek Dengan Internasional

4.522.731.000

4.522.731.000

0,2%

Pengembangan Sistem Legislasi Iptek

1.945.954.000

1.945.954.000

0,1%

81.967.649.000

81.967.649.000

2,8%

111.982.234.000

111.982.234.000

3,9%

1.726.952.793.000

1.726.952.793.000

59,4%

816.092.362.000

816.092.362.000

28,1%

2.655.027.389.000

2.907.347.043.000

100,0%

Pengembangan Kawasan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi (BOPTN) Tunjangan Kinerja Total

252.319.654.000

Dari sisi jenis belanja, paling besar dialokasikan untuk belanja barang sebesar 67%, belanja pegawai 31%, dan belanja modal 2%.


4

53 BELANJA MODAL 2%

51 BELANJA PEGAWAI 31%

52 BELANJA BARANG 67%

Grafik 1. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2015

1.6. Sistematika Penyajian Laporan kinerja ini melaporkan capaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2015 sesuai Rencana Strategis (Renstra) tahun 20152019. Analisis Capaian Kinerja (performance result) diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, yang memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015.

2.

Bab. I – Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi, sumber daya manusia dan anggaran.

3.

Bab. II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, dan Perjanjian Kinerja 2015.

4.

Bab. III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015, menjelaskan tentang pengendalian, pengukuran dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis pada tahun 2015.

5.

Bab. IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.


5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif. Dalam kurun waktu 2015-2019 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi, Sekretariat Jenderal melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, visi Sekretariat Jenderal telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019. Dalam penentuan visi, Sekretariat Jenderal telah mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu: (i) memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi, (ii) ditetapkan secara rasional, realistis, mudah dipahami, (iii) dirumuskan secara singkat, padat, mudah diingat, (iv) dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian, dan (v) mempunyai sifat fleksibel. Oleh sebab itu visi Sekretariat Jenderal akan ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) dan mampu mengerahkan dan menggerakkan segala sumber daya Sekretariat Jenderal. Adapun visi Sekretariat Jenderal yang diharapkan mampu memberi arah ke masa depan yaitu:

Misi Sekretariat Jenderal merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh unit organisasi Sekretariat Jenderal dalam upaya untuk mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi yang telah ditetapkan, diharapkan seluruh unsur Sekretariat Jenderal dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Sekretariat Jenderal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Sekretariat Jenderal telah disusun secara jelas dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga terkait dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai peraturan perundang-


6

undangan. Perumusan misi ini telah memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan stratejik. Kriteria dalam penentuan misi Sekretariat Jenderal antara lain adalah: (i) sejalan dengan upaya pencapaian visi Sekretariat Jenderal, (ii) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 serta tugas yang dibebankan oleh undang-undang, (iii) menggambarkan tindakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal. Berdasarkan acuan tersebut di atas, misi Sekretariat Jenderal adalah:

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, maka Visi dan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) yang harus dicapai adalah: 1. Meningkatnya tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel 2. Meningkatnya kualitas layanan yang efektif dan efisien Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran strategis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2015-2019. Sasaran strategis tersebut adalah: 1.

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan akuntabilitas kinerja

2.

Meningkatnya kualitas perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi, pelaporan keuangan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara

3.

Meningkatnya pengelolaan dan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian

4.

Meningkatnya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan bantuan hukum

5.

Meningkatnya kualitas koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antar lembaga, layanan masyarakat dan kerja sama luar negeri


7

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menetapkan Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Tujuan khusus ditetapkan Perjanjian Kinerja antara lain: meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya berbasis pada Renstra Kemenristekdikti 2015-2019. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015 No 1

2

3

4

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan akuntabilitas kinerja Meningkatnya kualitas perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi, pelaporan keuangan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara Meningkatnya kualitas koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antar lembaga, layanan masyarakat dan kerja sama luar negeri Meningkatnya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan bantuan hukum

Prosentase efisiensi perencanaan penganggaran Penilaian terhadap AKIP Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK


Target 2015 90% B WTP

Indeks kepuasan pelayanan oleh Ombudsman

60%

Kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti Prosentase kasus hukum yang telah terselesaikan (berkekuatan hukum tetap)

60%

40%

8

No 5

Sasaran Meningkatnya pengelolaan dan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian


Indikator Kinerja Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Target 2015 90%

9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengendalian Kinerja Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, manajemen program berupa: perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan disempurnakan menjadi manajemen kinerja (hasil kerja) berupa: perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengendalian kinerja dan pelaporan kinerja sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1. Penyempurnaan ini dilakukan, agar kerja berubah dari pendekatan/cara pandang yang berorientasi proses/kegiatan (process oriented) menuju manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja (output/outcome oriented). Untuk itu, hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti tujuan, sasaran, target, capaian, indikator kinerja utama (IKU) menjadi titik-tolak manajemen, yang dirumuskan secara seksama, jelas dan akurat serta ditetapkan. Dalam hal pengendalian kinerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terus melakukan perbaikan. Dari PK 2015 yang telah ditandatangani, telah dibuat penjabaran lebih lanjut ke dalam suatu rencana aksi yang lebih detail dan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan kinerja secara periodik (triwulan). Sehubungan dengan hal tersebut terus dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja program, realisasi capaian fisik dan anggaran unit kerja (SIMonev).

Pengndalian Kinerja

Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja

Evaluasi Kinerja

Gambar 1. Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil (Output/Outcome)


10

3.2. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja financial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut:

Realisasi Persentase Capaian =

x 100% Rencana

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah persentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja utama. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Untuk mengukur capaian masing-masing IKU dilakukan secara umum yakni melalui data capaian kinerja dan pengukuran dengan kondisi riil yang ada. Sedangkan analisis capaian masing-masing IKU diupayakan disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara realisasi kinerja dengan target, tetapi pembandingan dengan tahun sebelumnya, dan pada akhir periode Renstra; disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya. 3.3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah melaksanakan berbagai upaya perbaikan, dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi kepada hasil (result oriented government). Oleh karena itu dalam rangka sinergi implementasi SAKIP mulai tingkat kementerian hingga unit kerja, Sekretariat Jenderal menginisiasi penyusunan Peraturan


11

Menteri tentang Pedoman Implementasi SAKIP di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sekretariat Jenderal juga menginisiasi berbagai agenda akuntabilitas kinerja di semua komponen yang merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), meliputi aspek: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. a. Perencanaan Kinerja 1) Menetapkan Renstra Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019 dengan Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015. Pada dokumen Renstra tersebut tercantum Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, beserta target-target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). 2) Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja, sehubungan dengan telah ditetapkanya Permenristekdikti No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maka telah dilakukan revisi terhadap dokumen perencanaan yaitu Perjanjian Kinerja (PK) 2015, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015. 3) Selain itu dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja tahun 2015, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sedang melakukan reviu Renstra 2015-2019, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015-2019. b. Pengukuran Kinerja Pada dokumen Renstra Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019 tercantum indikator kinerja sasaran meliputi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengupayakan pengukuran atas target-target yang direncanakan dengan menetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKP) yang berorientasi hasil (outcome) dan diformalkan dalam Keputusan Menteri. c.

Pelaporan Kinerja Penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja (LAKIP) secara terus menerus diperbaiki dan ditingkatkan antara lain melalui Capaian Kinerja dengan IKU yang terukur. Dalam Laporan LAKIP ini juga terus ditingkatkan kualitasnya


diantaranya

12

menggambarkan pembandingan capaian kinerja yang memadai, tidak hanya antara realisasi kinerja dengan target, tetapi pembandingan dengan tahun sebelumnya, tren kinerja dan pada akhir periode Renstra. Sehubungan dengan amanah PP No. 26 Tahun 2015, Sekretariat Jenderal menginisiasi penyusunan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja PTN Badan Hukum. d. Evaluasi Kinerja Mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMonev), dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sistem perencanaan di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sistem ini dikembangkan secara online, dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja program, realisasi capaian fisik dan anggaran unit kerja dan satuan kerja mandiri. Hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi pimpinan atas pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan. SIMonev telah disosialisasikan kepada unit kerja dan satuan kerja di pusat dan daerah, dan telah dilakukan launching pada tanggal 14 Desember 2015 oleh Menristekdikti yang dihadiri para Rektor PTN. SIMonev ini telah terintegrasi dengan aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan sehingga realiasasi anggaran dapat diketahui secara real time. Selain itu, SIMonev juga akan diintegrasikan dengan aplikasi SMART Kementerian Keuangan dalam rangka pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L. e.

Capaian Kinerja Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan SAKIP dan peningkatan kinerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga sedang menyusun Peraturan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah merumuskan indikator-indikator dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar pemangku kepentingan mudah dalam mengukur dan menganalisa keberhasilan kinerja Kementerian. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang menjadi tanggungjawabnya. IKU ditetapkan mengacu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019 sesuai dengan Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015.


13

Sehubungan dengan hal tersebut berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerjanya, dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 4. Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 Sasaran

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Target 2015-2019

Tahun 2015 Realisasi 2014 Target Realisasi

%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

-

90%

99%

110


Prosentase efisiensi perencanaan penganggaran

94%

Penilaian terhadap AKIP

A

B

B

B

100


Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK

WTP

WTP

WTP

WDP

-

Meningkatnya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundangundangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan bantuan hukum

Kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti

100%

-

60%

63,89%

106,48

Prosentase kasus hukum yang telah terselesaikan (berkekuatan hukum tetap)

60%

-

40%

36%

90



80%

-

60%

60,75%

101,25


Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian

90%

-

90%

90%

100

3.5. Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam periode 2015 - 2019 yaitu: Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

14

1.


2.


3.

Meningkatnya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan bantuan hukum

4.


5.

Meningkatnya pengelolaan dan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian Capaian kinerja Sasaran Strategis tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama

(IKU). Dari tabel diatas menunjukkan capaian IKU Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015, bahwa secara umum target berhasil dipenuhi, bahkan terdapat capaian yang melebihi target yang telah ditentukan, walaupun beberapa indikator kinerja belum mencapai target. Secara lebih detil capaian indikator kinerja utama dijelaskan dalam analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemantauan dan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan akuntabilitas kinerja diukur dengan dua indikator yaitu Prosentase efisiensi perencanaan penganggaran dan Penilaian terhadap AKIP. Adapun capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemantauan dan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2015-2019

Realisasi 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

94%

-

90%

99%

110

A

B

B

B

100


Prosentase efisiensi perencanaan penganggaran Penilaian terhadap AKIP


Target Realisasi

%

15

1. Prosentase Efisiensi Perencanaan Penganggaran Efisiensi perencanaan anggaran diukur dengan teknik spending review, yaitu alat untuk mengevaluasi kinerja anggaran pemerintah. Fokus utamanya adalah untuk efisiensi anggaran. Spending Review secara lugas menyebut angka yang harus dihemat karena terdapat inefisiensi anggaran. Hasilnya direkomendasikan untuk pelaksanaan anggaran pemerintah tahun berikutnya agar lebih efektif dan efisien. Spending Review dilakukan dalam rangka untuk mengetahui potensi ruang fiskal pada tahun anggaran berikutnya sehingga potensi tersebut dapat dipergunakan untuk menambah alokasi dana yang menjadi prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur. Sesuai dengan hasil Spending Review yang dilakukan Kementerian Keuangan kepada Kemenristekdikti pada tahun 2015, telah ditemukan inefisiensi sebesar 0,006% dari total keseluruhan pagu Kemenristekdikti sehingga tingkat efisiensi anggaran sebesar 99,99%. Hasil ini lebih besar dibandingkan target pada tahun 2015 sebesar 90%. Inefisiensi yang terjadi salah satunya akibat perencanaan anggaran yang belum dibuat dengan baik. Masih banyak yang membuat perencanaan anggaran mengikuti dari tahun anggaran sebelumnya kemudian ditambah berapa persen. Akibatnya terjadi pemborosan anggaran ataupun anggaran yang tidak terpakai karena bukan merupakan kebutuhan tahun bersangkutan. Contoh inefisiensi yang terjadi adalah masih adanya penggunaan biaya yang melebihi standar biaya. Hal ini dikarenakan pembuat anggaran tidak berpedoman pada standar biaya yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan setiap tahunnya. Contoh lainnya yaitu adanya duplikasi anggaran, dimana untuk kegiatan yang sama dilakukan beberapa kali. Beberapa catatan hasil spending review yang dilakukan Kementerian Keuangan kepada Kemenristekdikti pada tahun 2015 antara lain: 1) Banyaknya konsinyering yang pesertanya sedikit sehingga lebih baik diganti dengan Rapat Dalam Kantor (RDK) saja, termasuk penyusunan laporan tidak perlu konsinyering. 2) Peserta RDK hanya berhak mendapatkan uang saku RDK. Uang transport diberikan kepada peserta rapat yang tidak berada dalam satu kompleks perkantoran dimana RDK diselenggarakan. 3) Kegiatan yang merupakan tupoksi semestinya tidak dapat diberikan honor. 4) Satuan honor moderator menggunakan jam, harusnya kali.


16

5) Harga satuan honor, biaya pemeliharaan dan uang harian yang melebihi SBM. 6) Jumlah narasumber dan/atau tim pelaksana kegiatan yang terlalu banyak. Untuk mengurangi tingkat inefisiensi pada tahun mendatang yang perlu dilakukan adalah: 1) Lebih mencermati lagi dalam penggunaan satuan biaya sehingga tidak terjadi kesalahan besaran biaya maupun penggunaan satuan dalam perhitungan anggaran; 2) Lebih

selektif

dalam

hal

pembentukan

tim

pelaksana

kegiatan

maupun

penyelenggaraan rapat/meeting di luar kantor sehingga tidak melanggar ketentuan yang berlaku; 3) Lebih mencermati penyelenggaraan konsinyering hanya untuk kegiatan yang benarbenar diperlukan; 4) Dalam penyusunan RKA-KL tahun-tahun berikutnya perlu dicermati kembali pengalokasian pada Kelompok Belanja 5211, agar anggaran dapat diserap lebih optimal.

2. Penilaian Terhadap AKIP Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang akuntabel tingkat keberhasilannya dilihat dari perolehan predikat akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sesuai rencana strategis Kemenristekdikti

2015-2019,

pada

tahun

2015

Kemenristekdikti

mentargetkan

memperoleh predikat B. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3979/M.PANRB/12/2015, perihal hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tanggal 11 Desember 2015, pada tahun 2015 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mendapat predikat “B” dengan nilai 68,76 yang interpretasinya adalah akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Dalam rangka implementasi SAKIP, Kemenristekdikti terus melakukan berbagai upaya perbaikan di semua komponen sistem akuntabilitas kinerja yaitu aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja hingga capaian kinerja. Upaya perbaikan memperhatikan catatan penting hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Dalam Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015


17

tentang Rencana Strategis Kemenristekdikti Tahun 2015-2019, target hasil penilaian terhadap implementasi AKIP adalah katagori “ A “ dengan nilai > 80 - 90 pada tahun 2019. Tabel 6. Nilai AKIP Kemenristekdikti KOMPONEN

2011

2012

2013

2014

2015

1. Perencanaan Kinerja

23,4

24,84

24,54

25,1

22,87

2. Pengukuran Kinerja

13,45

13,57

13,66

14,97

15,94

3. Pelaporan Kinerja

9

9,15

9,04

11,64

10,81

4. Evaluasi Kinerja

6,16

5,46

5,78

6,86

6,89

5. Pencapaian Kinerja

11,94

13

16,21

12,5

12,25

TOTAL

63,95

66,02

69,23

71,07

68,76

PREDIKAT

CC

B

B

B

B

Sesuai data evaluasi kinerja di atas, selama lima tahun terakhir nilai akuntabilitas kinerja Kemenristekdikti mengalami naik turun. Namun begitu tingkat akuntabilitas kinerja Kemenristekdikti tetap berada pada predikat “B” (Baik, perlu sedikit perbaikan). Dibandingkan dengan tahun 2014, nilai akuntabilitas kinerja Kemenristekdikti pada tahun 2015 mengalami penurunan. Ada beberapa catatan hasil evaluasi oleh Kementerian PAN RB atas implementasi SAKIP Kemenristekdikti yaitu: 1) Rencana strategis Kemenristekdikti belum seluruhnya menyajikan tujuan/sasaran strategis yang berorientasi kepada hasil/outcome dan dilengkapi dengan indikator

kinerja outcome yang relevan dan belum menjabarkan (cascade down) kedalam berbagai sasaran strategis dan indikator kinerja di Renstra Eselon I bahkan hingga para pejabat eselon III dan IV. Kemudian meneruskan performance cascade ini hingga kinerja individu masing-masing pegawai; 2) Belum sempurnanya aplikasi keuangan dan kinerja yang ada sehingga mampu mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja serta memudahkan penggunaannya; 3) Belum adanya pedoman implementasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi kinerja yang

dapat digunakan untuk penilaian dan rekomendasi atas akuntabilitas kinerja masingmasing Eselon l/unit utama;


18

Melihat permasalahan yang dihadapi di atas Kementerian PAN dan RB memberikan beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan Kemenristekdikti agar nilai akuntabilitas kinerja dapat meningkat di masa datang antara lain: 1) Mereviu kembali Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merepresentasikan Kementerian Riset dan Teknologi setelah digabungkan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan selanjutnya memperbaiki rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja Kementerian kemudian menjabarkan (cascade down) kedalam berbagai sasaran strategis dan indikator kinerja di Renstra Eselon I bahkan hingga para pejabat eselon III dan IV. Kemudian meneruskan performance cascade ini hingga kinerja individu masing-masing pegawai; 2) Menyempurnakan aplikasi keuangan dan kinerja yang ada sehingga mampu mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja serta memudahkan penggunaannya; 3) Meningkatkan kualitas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar dapat memberikan penilaian dan rekomendasi atas akuntabilitas kinerja masing-masing Eselon I/unit kerja. Sehingga dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dalam bentuk langkahlangkah nyata; 4) Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja diseluruh jajaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel. Dalam rangka memenuhi rekomendasi Kementerian PAN dan RB, Kemenristekdikti telah melakukan beberapa langkah antara lain: a) Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja, sehubungan dengan telah ditetapkanya Kemenristekdikti No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maka telah dilakukan revisi terhadap dokumen perencanaan yaitu Perjanjian Kinerja (PK) 2015, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015. b) Selain itu dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja tahun 2015, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sedang melakukan reviu Renstra 2015-2019, Perjanjian Kinerja 2016, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015-2019.


19

Gambar 2. Rapat Pimpinan Reviu Renstra 2015-2019

c) Mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMonev), dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sistem perencanaan di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sistem ini dikembangkan secara online, dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja program, realisasi capaian fisik dan anggaran unit kerja. Hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi pimpinan atas pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan.

Gambar 3. Kegiatan Launching SIMonev

d) Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan SAKIP dan peningkatan kinerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga sedang menyusun Peraturan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.


20

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Perbendaharaan, Pembiayaan, Akuntansi, Pelaporan Keuangan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara

Sasaran meningkatnya pengelolaan kualitas perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi, pelaporan keuangan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara tingkat pencapaiannya diukur dari opini audit yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pemegang otoritas dalam pemeriksaan keuangan. Untuk memperoleh opini WTP suatu instansi pemerintah harus memenuhi beberapa syarat diantaranya: 1) disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai; 2) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 3) kepatuhan terhadap perundang-undangan; 4) pengungkapan yang memadai; 5) tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI. Tabel 7. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perbendaharaan, Pembiayaan, Akuntansi, Pelaporan Keuangan, Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Negara Tahun 2015

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2015-2019

Realisasi 2014

Target

Realisasi

Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK

WTP

WTP

WTP

WDP

-


Tahun 2014 Kemenristekdikti berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Sedangkan untuk tahun 2015 tingkat pencapaian indikator Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK adalah WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Beberapa kendala ditemukan dalam penyusunan Laporan Keungan Kemenristekdikti Tahun 2015 antara lain: 1. Laporan Keuangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi merupakan laporan keuangan kompilasi dari 142 Satker yang cukup variatif dalam menerapkan pola pengelolaan keuangannya. Hal tersebut menjadi masalah tersendiri pada saat


21

melakukan kompilasi maupun saat melakukan verifikasi data laporan yang disampaikan oleh Satker. Satker Kemenristekdikti tersebut adalah : a)

Satker Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (29 satker);

b)

Satker Pengelola Keuangan PNBP (85 satker);

c)

Satker Pengelola Keuangan Non PNBP (21 satker)

d)

Satker Sekretariat Ditjen Dikti - PTN BH (7 satker)

Disamping itu dari 142 satuan kerja tersebut, 11 (sebelas) diantaranya merupakan Satker baru yang mengelola dana DIPA baru pada tahun anggaran 2015 ini, sehingga pada saat menyusun laporan keuangan belum didukung oleh SDM yang cukup memadai baik dalam pengelolaan maupun dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu Pagu Anggaran/DIPA yang dikelola oleh Eselon I Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan merupakan pecahan dari Pagu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hal ini menyebabkan adanya kelambatan dalam melakukan rekonsiliasi terhadap realisasi anggaran secara keseluruhan. Selain itu pemecahan pagu ini menyebabkan kesalahan pada bagian perencanaan sehingga banyak Pagu yang masih negatif dan telat untuk dilakukan perubahan. 2. Penyajian Aset Tetap di sebagian besar Satker di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi banyak terjadi ketidaksesuaian nilai antara SAK dan SIMAK BMN, hal ini disebabkan pada aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN yang belum sempurna dan terdapat masalah pada proses pengiriman data aset dari Aplikasi SIMAK-BMN ke Aplikasi SAIBA. Hal yang menjadi permasalahan utama adalah munculnya nilai aset hasil pengiriman dari aplikasi SIMAK BMN yang tidak sesuai dengan jumlah Belanja Modal yang dikeluarkan Satuan Kerja sehingga memunculkan banyak nilai aset yang belum diregister. Nilai tersebut dihilangkan dengan menjadikannya Beban Aset Ekstra komptabel dan koreksi aset. Selain itu juga terdapat nilai negatif pada Persediaan Belum Diregister. Hal ini terjadi karena pembelian persediaan menggunakan belanja yang langsung menjadi beban dan bukan membentuk persediaan. Kesalahan belanja ini dikarenakan akun belanja yang membentuk persediaan merupakan akun baru dan tidak semua Satuan Kerja memiliki DIPA untuk akun baru tersebut. Solusi sementara yang digunakan adalah


22

dengan melakukan jurnal manual untuk menghilangkan nilai persediaan yang belum diregister dengan melawankannya pada Beban Barang. 3. Sistem Akuntansi Akrual masih belum dipahami dengan baik oleh banyak operator SAIBA pada unit kerja. Hal ini mengakibatkan pencatatan akuntansi dengan sistem akrual belum dilaksanakan secara penuh. Oleh karena itu terhadap permasalahan tersebut dilakukan upaya antara lain: a) Membangun komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan Kemenristekdikti mulai dari pimpinan sampai dengan staf; b) Pelaksanaan anggaran secara akuntabel dan bertanggungjawab serta didukung dengan standar dan sistem akuntansi yang berlaku; c) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan; d) Audit reguler oleh Itjen yang fokus pada Laporan Keuangan; e) Pendampingan penyusunan laporan keuangan baik di pusat maupun di daerah oleh Setjen, Itjen dan BPKP.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Organisasi, dan Ketatalaksanaan serta Pemberian Advokasi dan Bantuan Hukum

Sasaran Meningkatnya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundangundangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan bantuan hukum diukur dengan kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti dan Prosentase kasus hukum yang telah terselesaikan (berkekuatan hukum tetap). Adapun tingkat pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut:


23

Tabel 8. Capaian Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Organisasi, dan Ketatalaksanaan Serta Pemberian Advokasi dan Bantuan Hukum Indikator Kinerja

Target 2015-2019

Realisasi 2014

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti

100%

-

60%

63,89%

106,48

Prosentase kasus hukum yang telah terselesaikan (berkekuatan hukum tetap)

60%

-

40%

47,8%

119

Meningkatnya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundangundangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan bantuan hukum

1.

Tahun 2015

Sasaran

Kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah melaksanakan agenda reformasi birokrasi, walaupun belum menyeluruh dan tertata dengan sangat baik. Agenda perubahan telah dilaksanakan dan hasilnya telah dirasakan oleh pegawai dan pemangku kepentingan terkait. Akan tetapi jalan panjang reformasi birokrasi masih berlanjut, tantangan dan permasalahan birokrasi belum sepenuhnya tuntas, mengharuskan adanya solusi dan penyelesaian untuk memecahkan persoalan-persoalan birokrasi dan mewujudkan birokrasi yang profesional. Pada tahun 2015, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) adalah 63,89 dengan kategori B. Kemenristekdikti telah melakukan berbagai upaya demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Upaya dimaksud telah menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan, antara lain: a. Jajaran pimpinan dan juga pegawai di Kemenristekdikti telah memberikan perhatian yang cukup besar atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan membuka website khusus pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenristekdikti;


24

b. Kemenristekdikti menggunakan 3 (tiga) komponen penilaian dalam memperhitungkan pemberian Tunjangan Kinerja, yaitu Kehadiran, Rewards/Punishment dari Kinerja Unit, dan Integritas; c. Penerapan manajemen kinerja di lingkungan Kemenristekdikti sudah cukup baik, dengan adanya keterlibatan para pimpinan tinggi dalam penerapan manajemen kinerja dan evaluasi terkait capaian kinerja dilakukan secara berkala dengan adanya sistem punishment jika kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tidak tercapai; d. Sistem Promosi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi secara nasional juga telah dilakukan di Kemenristekdikti. Hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas program reformasi birokrasi adalah: a.

Reformasi Birokrasi di Kementerian belum terlaksana secara optimal, hal ini disebabkan karena pemahaman perubahan pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) PNS di lingkungan Kementerian belum merata sehingga apa yang diharapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi belum tercapai sepenuhnya;

b. Pengintegrasian implementasi seluruh kebijakan, prosedur dan aplikasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik pada ex-Kementerian Riset dan Teknologi dan exDirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi ke dalam lingkup Kemenristekdikti belum sepenuhnya dilakukan; c. Belum seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kemenristekdikti telah diharmonisasikan; d. Peta Proses Bisnis belum terjabarkan dalam semua Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, hal ini disebabkan karena proses integrasi sistem dari dua unit yang berbeda yaitu ex-Kementerian Riset dan Teknologi dan ex-Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Kemenristekdikti, terdapat beberapa hal yang masih perlu dilakukan yaitu: a.

Memotivasi seluruh PNS di lingkungan Kementerian agar memiliki pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) sesuai harapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenristekdikti;


25

b. Melakukan pengintegrasian implementasi seluruh kebijakan, prosedur dan aplikasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik pada ex-Kementerian Riset dan Teknologi dan ex-Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ke dalam lingkup Kemenristekdikti. c. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundangundangan untuk mengetahui adanya kemungkinan tumpang tindih/tidak harmonis; d. Menetapkan peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi untuk seluruh unit organisasi, kemudian dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi serta efektivitas birokrasi; e. Meningkatkan kapasitas pegawai berdasarkan pada gap kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkelanjutan; f. Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS), serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaanya; g. Menetapkan unit kerja di lingkungan Kemenristekdikti yang akan dibina dan dikembangkan menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; h. Menindaklanjuti hasil survey Indeks Kepuasan Pelayanan dan Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan menyempurnakan kualitas pelaksanaan kegiatan pada area pelayanan publik dan pengawasan; i. Melakukan inovasi terus menerus secara berkesinambungan dalam pelayanan kepada masyarakat. Mengacu pada kondisi birokrasi terkini sebagaimana tersebut diatas, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berkomitmen terus melanjutkan reformasi birokrasi periode 2015-2019. Peta jalan reformasi birokrasi telah disusun yang akan menjadi rujukan utama pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 2015-2019. Berisi gambaran perihal langkah-langkah strategis dan agenda yang akan dilaksanakan terkait dengan pembenahan birokrasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi nasional. Dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpijak dari hasil reformasi birokrasi sebelumnya, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menjalankan delapan program area perubahan, yaitu 1) manajemen


26

perubahan; 2) penguatan pengawasan; 3) penguatan akuntabilitas kinerja; 4) penguatan kelembagaan; 5) penguatan tatalaksana; 6) penguatan sistem manajemen SDM aparatur; 7) penguatan peraturan perundang-undangan; dan 8) peningkatan kualitas pelayanan publik. 2.

Prosentase Kasus Hukum Yang Telah Terselesaikan (Berkekuatan Hukum Tetap) Untuk indikator kinerja Prosentase Kasus Hukum Yang Telah Terselesaikan (Berkekuatan Hukum Tetap) dari target 40% kasus yang diselesaikan, terealisasi 47,8% kasus atau dengan persentase capaian 119% nya adalah kasus hukum yang telah terselesaikan (berkekuatan hukum tetap). Sebagian besar kasus-kasus yang ditangani adalah kasus yang melibatkan perguruan Tinggi. Pada tahun 2015 kasus hukum yang ditangani meliputi bidang litigasi sebanyak 12 kasus dan telah diselesaikan dengan ketetapan hukum sebanyak 7 kasus, 1 mengajukan banding dan 4 sementara dalam pemeriksaan perkara. Untuk kasus nonlitigasi yang telah ditangani sebanyak 11 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 4 kasus yang sudah diselesaikan dengan baik dan sudah disepakati bersama, dan untuk 7 masalah lainnya sampai saat ini masih dalam tahap penyelesaian dengan melakukan komunikasi, rekonsiliasasi dan harmonisasi. Sehingga secara keseluruhan bidang advokasi dapat menyelesaikan 7 kasus litigasi dari 12 kasus dan 4 kasus nonlitigasi dari 11 kasus atau 11 kasus terselesaikan dari total 23 kasus yang ditangani. Tabel 9. Kasus Hukum Tahun 2015 Litigasi : 1. Perkara Nomor 224/B/2016/PT.TUN.JKT : (menang di tingkat Banding) 2. Perkara Nomor 126/G/2015/PTUN-JKT : (menang di tingkat pertama) 3. Perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Ptk : (pemeriksaan perkara) 4. Perkara Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.KDI : (menang di tingkat pertama) 5. Perkara Nomor 171/G/2015/PTUN-JKT : (pemeriksaan perkara) 6. Perkara Nomor 194/G/2015/PTUN-JKT : (pemeriksaan perkara) 7. Perkara Nomor 215/P/FP/2015/PTUN.JKT : (menang ditingkat pertama - final) 8. Perkara Nomor 39/G/2015/PTUN.MKS (mengajukan banding) 9. Perkara Gugatan 34/Pdt.G/2015/PN. Tgl (pemeriksaan perkara) 10. Perkara MK Nomor 122/PUU-XII/2014 (Putusan Menolak Gugatan Pemohon) 11. Gugatan pemberhentian (Dosen DPK Kopertis Bandung) – Kasus ditolak 12. Uji Materil UU Pendidikan Kedokteran (Perkara MK nmr 122/PUUXII/2014) – Gugatan ditolak


Non Litigasi 13. Kasus STKIP Suluh Bangsa dan STT Telematika ke Kepolisian 14. BAP Kasus Univ. Berkeley 15. Memenuhi BAP Kasus PJJ 16. Kasus STIMIKOM Indonesia Maju 17. Kasus STKIP PGRI NTT 18. Kasus Universitas Daru Ulum Jombang 19. Kasus Universitas Tritunggal Surabaya 20. Kasus Akbid Martapura 21. Kasus STIE Adhy Niaga 22. Kasus Tomohon 23. Kasus UISU Medan

27

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Pengelolaan Informasi, Publikasi, Hubungan Antarlembaga, Layanan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri

Sasaran Meningkatnya kualitas koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antar lembaga, layanan masyarakat dan kerjasama luar negeri diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan oleh Ombudsman. Adapun tingkat pencapaian kinerjanya adalah sebagai

berikut: Tabel 10. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Pengelolaan Informasi, Publikasi, Hubungan Antar Lembaga, Layanan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Sasaran

Indikator Kinerja

(1)

(2)



Target Realisasi 2014 2015-2019

Tahun 2015 Target

Realisasi

%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

80

-

60

60,75

106,48

Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, Ombudsman RI melaksanakan penelitian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, penguatan kapasitas, dan efektivitas pengawasan. Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2015, Ombudsman RI telah melaksanakan penelitian terhadap produk pelayanan administrasi yang diselenggarakan di Kemenristekdikti. Dari 6 produk pelayanan administrasi diperoleh nilai rata-rata 60,75 atau dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang. Nilai tersebut lebih besar dari target tahun 2015 sebesar 60. Hasil penelitian tersebut disajikan dalam tabel berikut:


28

Tabel 11. Nilai Kepatuhan Kemenristekdikti dalam Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan Publik Produk Layanan

Nilai

1) Izin perbantuan atau penugasan bagi tenaga ahli asing dan tenaga sukarela

49

2) Permohonan izin pendirian PTS

67

3) Permohonan penambahan program magister dan profesi PTN dan PTS

67

4) Penyetaraan ijazah PT luar negeri

55

5) Informasi Publik

77

6) Perizinan mahasiswa asing di Indonesia

49

Nilai Rata Rata

60,75

Zona

KUNING

Hasil penelitian menunjukkan rendahnya kepatuhan terhadap implementasi standar pelayanan publik dalam berbagai bentuk yaitu ketidakjelasan proses dan prosedur, ketidakpastian jangka waktu pelayanan, dan ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut dapat berdampak kepada pelayanan publik yang buruk, potensi perilaku koruptif dan menurunnya kewibawaan pemerintah. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Kemenristekdikti meluncurkan program PINTU (Pusat Informasi dan Pelayanan Terpadu), dimana layanan ini akan mengintegrasikan layanan publik yang ada di Kemenristekdikti, seperti layanan teknis pendidikan tinggi, layanan perizinan, layanan informasi serta layanan pengaduan.

Gambar 4. Peluncuran PINTU


29

PINTU dibentuk atas dasar semangat reformasi birokrasi internal Kemenristekdikti sebagaimana yang juga diamanatkan oleh UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asasasas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, dan PP Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang juga menekankan perlunya membentuk unit pelayanan terpadu yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan tepat waktu. Layanan PINTU ini menerapkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mulai dari sistem call center hingga help desk yang dapat melayani masyarakat secara datang langsung, tatap muka (off line) maupun tanpa tatap muka (on line) di hari dan jam kerja setiap harinya.

Sasaran 5 : Meningkatnya Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Pembinaan Kepegawaian

Sasaran Meningkatnya pengelolaan dan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian. Adapun capaiannya adalah sebagai berikut: Adapun tingkat pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Pembinaan Kepegawaian Tahun 2015

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2015-2019

Realisasi 2014

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

90%

-

90%

90%

100%


Administrasi

Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Kepegawaian

adalah

bagian

dari

administrasi

Negara

yang

kebijaksanaannya ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai. Pelayanan Administrasi Kepegawaian menjadi indikator kinerja Biro Sumber Daya Manusia sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015.


30

Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Biro Sumber Daya Manusia meliputi: a. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia b. Pengadaan sumber daya manusia c. Pengembangan sistem karier pegawai d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia e. Promosi dan mutasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional f. Disiplin sumber daya manusia g. Pemberhentian dan pemensiunan pegawai sumber daya manusia h. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian i. Sistem pengukuran, dan penilaian kinerja pegawai j. Pemberian penghargaan sumber daya manusia k. Tata naskah dinas kepegawaian Beberapa capaian kinerja pada administrasi kepegawaian tahun anggaran 2015 antara lain: Tabel 13. Kinerja Administrasi Kepegawaian Tahun 2015 No.

CAPAIAN

VOLUME

PROSENTASE

1

Seleksi jabatan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemenristekdikti

44 orang

100%

2

Pelantikan JPT Madya dan Pratama di lingkungan Kemenristekdikti

44 orang

100%

3

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

384 orang

100%

4

Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas

378 orang

100%

5

Penataan staf/pegawai di lingkungan Kemenristekdikti

832 orang

100%

6

Pelantikan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

21 orang

100%

7

Dokumen kepegawaian berkaitan dengan kenaikan pangkat, alih status kepegawaian, tugas belajar, izin keberangkatan ke luar negeri, izin tugas belajar, cuti dan penyelesaian kasus disiplin pegawai

8

Pendataan dan pengalihan pegawai dari Kemendikbud ke Kemenristekdikti

9

Pelatihan Bendahara Pengeluaran untuk 2 angkatan bagi pegawai PTN, Kopertis dan Dikti

59 orang

10

Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Barang dan Jasa angkatan I dan II bagi pegawai PTN dan Dikti

60 orang


1 dokumen

116.781 orang

100%

31

No.

CAPAIAN

VOLUME

11

Sosialisasi pengisian SKP bagi Pemimpin Perguruan Tinggi

12

Penyerahan Penghargaan Pegawai di lingkungan Kemenristekdikti;

13

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik

14

Sosialisasi pengisian e-PUPNS pada pegawai (Kantor Pusat, PTN dan Kopertis) sejumlah 165 unit kerja

15

Training Revolusi Mental bagi Aparatur Sipil Negara Kemenristekdikti

103 orang

16

Penugasan CPNS tahun 2014 (ex Ditjen Dikti)

35 orang

17

Penugasan CPNS tahun 2014 (ex Kemenristek)

62 orang

18

Kenaikan Pangkat TMT Oktober 2015

PROSENTASE

3 regional (Jakarta, Denpasar dan Yogyakarta) 1619 piagam 19 PTN dan 14 Kopertis 4 kali (330 peserta)

Jabatan Fungsional Dosen a. Jumlah yang diusul :

3550 berkas

b. Jumlah yang telah disetujui oleh BKN

1391 berkas

Jabatan Fungsional Non Dosen a. Jumlah yang diusul :

145 berkas


92 berkas

Staff Administrasi a. Jumlah yang diusul :

1715 berkas


1514 berkas

Alih Status a. Jumlah yang diusul : b. Jumlah yang telah disetujui oleh BKN

140 berkas 5 berkas

19

Tugas Belajar yang telah diproses

351 berkas

20

Penyerahan LHKPN

268 orang

a. Eselon 1

5 orang

50%

b. Eselon 2

24 orang

71%

c. Eselon 3

40 orang

36,50%

d. Eselon 4

100 orang

36,50%

e. Auditor

2 orang

25%

145 orang

6,20%

61. 559 berkas

64%

f. Perguruan Tinggi 21

Verifikasi E-PUPNS Tahap II per tgl 23 Desember 2015


32

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan administrasi kepegawaian meliputi: a. Struktur Organisasi yang baru terbentuk. b. Penempatan dan penugasan pegawai belum sepenuhnya dapat didasarkan pada kompetensi. c. Keterbatasan sumber daya manusia yang ada. d. Fasilitas yang kurang memadai (ruang kerja, komputer, peralatan kantor, penyimpanan dokumen. e. Adanya beban kerja yang cukup besar yang belum terselesaikan sebelum terjadinya perubahan struktur organisasi Kementerian (pelimpahan beban kerja Kemendikbud ke Kemenristekdikti). Dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, dilakukan antara lain: a. Mempekerjakan tenaga non PNS. b. Penyelesaian tugas secara terpadu yang melibatkan tenaga dari luar Biro SDM dan dilaksanakan di luar kantor. c. Pengadaan sewa peralatan kantor.

3.6.

Realisasi Anggaran Pagu belanja Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

dalam DIPA 2015 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja kementerian tahun 2015 adalah sebesar Rp 2.907.347.043.000,-. Dari pagu anggaran terssebut untuk mencapai target yang ditetapkan terserap sebesar Rp 2.380.444.848.847,- sehingga persentase daya serap anggaran Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti tahun 2015 adalah sebesar 81,9% yang rinciannya sebagaimana dalam tabel berikut. Tabel 14. Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2015 Kegiatan Tugas Fungsi Sekretariat Jenderal

Total

Realisasi

%

364.301.888.000

239.580.043.806

65,8%

Pembinaan dan Pengembangan Humas dan Hukum

13.677.764.000

9.201.884.065

67,3%

Peningkatan Kualitas Perencanaan, Kegiatan dan Anggaran, Penjalinan Kerja Sama dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

16.242.104.000

5.694.766.140

35,1%

Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Umum

127.702.805.000

111.309.895.985

87,2%

5.468.250.000

4.947.786.550

90,5%

Pengelolaan Data dan Informasi Iptek


33

Kegiatan

Total

Pengembangan Jaringan Penyedia Dengan Pengguna Iptek

Realisasi

%

792.397.000

584.363.925

73,7%

Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek Dengan Internasional

4.522.731.000

2.818.024.577

62,3%

Pengembangan Sistem Legislasi Iptek

1.945.954.000

598.785.139

30,8%

81.967.649.000

26.723.544.320

32,6%

111.982.234.000

77.700.993.105

69,4%

1.726.952.793.000

1.656.310.688.141

95,9%

816.092.362.000

484.554.116.900

59,4%

2.907.347.043.000

2.380.444.848.847

81,9%

Pengembangan Kawasan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi (BOPTN) Tunjangan Kinerja Total

Dari sisi jenis belanja, realisasi Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti tahun 2015 untuk belanja pegawai persentase realisasi anggaran sebesar 63,1%, belanja barang sebesar 93,4%, dan belanja modal sebesar 29,3%. Tabel 15. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja JENIS BELANJA

PAGU ANGGARAN

572.544.943.332,00

63,1

1.932.766.461.000,00

1.806.079.826.124,00

93,4

66.994.486.000,00

19.601.596.316,00

29,3

2.907.347.043.000,00

2.398.170.227.272,00

82,5

53 BELANJA MODAL Total

%

907.586.096.000,00

51 BELANJA PEGAWAI 52 BELANJA BARANG

REALISASI


34

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 ini menyajikan informasi atas hasil-hasil kinerja yang dicapai periode Tahun Anggaran 2015 secara menyeluruh. Berbagai keberhasilan maupun kekurangan sebagaimana tercermin dalam capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikators), telah tergambarkan secara rinci pada tabel, gambar dan uraian penjelasan diatas. Beberapa kendala dalam rangka pencapaian kinerja optimal antara lain proses penataan organisasi pasca penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang berlangsung lama. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015. Sedangkan pengisian jabatan mulai Eselon I, II, III sampai Eselon IV baru rampung tanggal 15 Oktober 2015. Oleh karena itu diperlukan upaya dan kerja keras seraya melakukan konsolidasi dan sinergi pada semua lini, sehingga semua target-target yang diperjanjikan semaksimal mungkin dapat terealisasi. Secara umum target-target sasaran yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) berhasil dicapai. Untuk dapat mencapai target capaian indikator outcome yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK), Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kedepan akan berupaya meningkatkan fungsi koordinasi, pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan efektivitas instrumen kebijakan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian outcome bisa disinergikan dengan kebijakan dan program dari Kementerian/Lembaga terkait dan stakeholder. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berkomitmen dan bekerja keras untuk selalu meningkatkan kinerja dan mensukseskan reformasi birokrasi. Untuk ini Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dituntut berperan serta mewujudkan aparatur yang bersih, kompeten, dan melayani serta membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.


35

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA (PK) SEKRETARIAT JENDERAL 2015


36

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015

No 1 2

3

4

5

Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan akuntabilitas kinerja Meningkatnya kualitas perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi, pelaporan keuangan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara Meningkatnya kualitas koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antar lembaga, layanan masyarakat dan kerja sama luar negeri Meningkatnya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan bantuan hukum Meningkatnya pengelolaan dan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian

Indikator Kinerja Prosentase efisiensi perencanaan penganggaran Penilaian terhadap AKIP Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK

B WTP


60%

Kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti Prosentase kasus hukum yang telah terselesaikan (berkekuatan hukum tetap) Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian

60%

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Humas dan Hukum Peningkatan Kualitas Perencanaan, Kegiatan dan Anggaran, Penjalinan Kerja Sama dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Umum Pengelolaan Data dan Informasi Iptek Pengembangan Jaringan Penyedia Dengan Pengguna Iptek Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek Dengan Internasional


Target 2015 90%

40% 90%

Anggaran 13.677.764.000 16.242.104.000 127.702.805.000 5.468.250.000 792.397.000 4.522.731.000

Kegiatan Pengembangan Sistem Legislasi Iptek Pengembangan Kawasan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi Jumlah

Anggaran 1.945.954.000 81.967.649.000 2.655.027.389.000 2.907.347.043.000

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Oktober 2015 Sekretaris Jenderal

ttd

ttd

Mohamad Nasir

Ainun Na'im


Gedung D lt.10 Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents