LAPORAN KINERJA. Sekertariat Jenderal. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

LAPORAN KINERJA Sekertariat Jenderal

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Tahun 2016

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab

:

Ketua

Ainun Na’im : Erry Ricardo Nurzal

Wakil Ketua

: Moch. Wiwin Darwina

Sekretaris

: Wigit Jatmiko

Anggota :

: Youngest Arsyani Akmad

Tim Penyusun

Desain

Ari Hendrarto Saleh Ani Nurdiani Azizah Nada Darmiyanti Endang Wahyudi Akhmat Mahmudin M. Samsuri Arnold Achdijalsjah Verawati Puspitaningtyas Setio Wahyu Purnomo Yulia Setia Lestari Praharani Anjasmara Meliani Kurniati Triani Fatimaningpuri Evi Julianti

ii

Laporan Kinerja Sekertariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2016, merupakan tahun kedua Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 sejak bergabungnya Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengimplementasikan tata kelola pemerintahan berorientasi pada hasil (kinerja) dan meningkatkan kualitas layanan publik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya, yang setiap tahun indikator kinerja tersebut diukur tingkat ketercapaiannya. Berikut ini adalah hasil pengukuran kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2016 yang tingkat ketercapaian masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja Persentase efisiensi perencanaan penganggaran ditargetkan 91%, capaian kinerjanya adalah 99% atau tingkat ketercapaiannya 108,79%. Sedangkan indikator kinerja penilaian terhadap AKIP ditargetkan B, capaian kinerjanya adalah BB. 2. Sasaran meningkatnya kualitas perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi, pelaporan keuangan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara dengan indikator kinerja Persentase opini penilaian laporan keuangan oleh BPK ditargetkan WTP, capaian kinerjanya adalah WTP. 3. Sasaran meningkatnya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti ditargetkan 70, capaian kinerjanya adalah 67,46 atau tingkat ketercapaiannya 96,37%. Sedangkan indikator kinerja Persentase kasus hukum yang telah terselesaikan (berkekuatan hukum tetap) ditargetkan 45%, capaian kinerjanya adalah 62,84% atau tingkat ketercapaiannya 139,64%. 4. Sasaran meningkatnya kualitas koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antar lembaga, layanan masyarakat dan kerja sama luar negeri dengan indikator kinerja indeks kepuasan pelayanan oleh Ombudsman ditargetkan 65, capaian kinerjanya adalah 101,92 atau tingkat ketercapaiannya 156,8%. 5. Sasaran meningkatnya pengelolaan dan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian dengan indikator kinerja Persentase pelayanan administrasi kepegawaian ditargetkan 90%, capaian kinerjanya adalah 90% atau tingkat ketercapaiannya 100%.


iii

Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud dan tekad Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenristekdikti No. 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Oleh karenanya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terus menggelorakan gerakan Reformasi Birokrasi sebagai suatu keharusan, dan mengupayakan birokrasi pemerintah menjadi lembaga yang efisien, transparan dan akuntabel. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan tiap pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, telah disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lebih lanjut, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menyusun Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Jenderal sebagai bagian integral dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dengan dukungan alokasi anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016, telah dilaksanakan berbagai program guna merealisasikan target-target indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Laporan kinerja ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun mendatang.

Jakarta, Februari 2017 Sekretaris Jenderal Kata Pengantar

ttd

Ainun Na’im

iv


DAFTAR ISI

v TIM PENYUSUN................................................................................................................................. ii IKHTISAR EKSEKUTIF........................................................................................................................ iii KATA PENGANTAR............................................................................................................................ iv DAFTAR ISI......................................................................................................................................... v DAFTAR GAMBAR............................................................................................................................. vi DAFTAR TABEL................................................................................................................................. vii DAFTAR GRAFIK...............................................................................................................................viii BAB 1 PENDAHULUAN...................................................................................................................... 9 1.1 Latar Belakang................................................................................................................ 10 1.2 Tugas dan Fungsi............................................................................................................ 10 1.3 Struktur Organisasi......................................................................................................... 10 1.4 Sumber Daya Manusia................................................................................................... 11 1.5. Anggaran....................................................................................................................... 12 1.6. Sistematika Penyajian.................................................................................................... 13 BAB 2 PERENCANAAN KINERJA...................................................................................................... 14 2.1. Rencana Strategis.......................................................................................................... 15 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016............................................................................... 16 BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA...................................................................................................... 17 3.1. Pengendalian Kinerja.................................................................................................... 18 3.2. Pengukuran Kinerja....................................................................................................... 18 3.3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)............................................ 19 3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)......................................................................... 25 3.5. Analisis Capaian Kinerja................................................................................................ 26 3.6. Realisasi Anggaran......................................................................................................... 47 PENUTUP......................................................................................................................................... 50 LAMPIRAN....................................................................................................................................... 52


DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil (Output/Outcome)........................................................................ 18 Gambar 2. Fitur SIMonev Capaian Output................................................................................................................... 20 Gambar 3. Fitur SIMonev Capaian Kinerja................................................................................................................... 21 Gambar 4. FGD Pembahasan Draft Permenristekdikti tentang Laporan Kinerja PTN-BH Yogyakarta, 8-9 April 2016......................................................................................................................... 22 Gambar 5. Permenristekdikti No. 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja PTN Badan Hukum........................................................................................................... 22 Gambar 6. Fitur pada Aplikasi SIMonev....................................................................................................................... 23 Gambar 7. Permenristekdikti No. 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemenristekdikti..................................................... 24 Gambar 8. Workshop Penguatan SAKIP Jakarta, 3-5 November 2016........................................................................ 24 Gambar 9. Rapat Pimpinan Reviu Renstra 2015-2019................................................................................................. 29 Gambar 10. Kegiatan Penyampaian Hasil Capaian Output Semester I........................................................................ 30 Gambar 11. Zonasi Kepatuhan Kementerian tahun 2016............................................................................................ 43 Gambar 12. Pelayanan Publik di PINTU........................................................................................................................ 44

vi


DAFTAR TABEL Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Berdasarkan Jenis Kelamin............................................. 11 Tabel 2. Jumlah Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Berdasarkan Pendidikan................................................ 11 Tabel 3. Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti Tahun 2016.............................................................. 12 Tabel 4. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016......................................................................................... 16 Tabel 5. Perubahan Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal..................................................................... 19 Tabel 6. Unit Organisasi Pada SIMonev.......................................................................................................................... 20 Tabel 7. Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti Tahun 2016............................................................... 25 Tabel 8. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemantauan dan Akuntabilitas Kinerja.................... 26 Tabel 9. Nilai AKIP Kemenristekdikti............................................................................................................................... 28 Tabel 10. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perbendaharaan, Pembiayaan, Akuntansi, Pelaporan Keuangan, Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Negara......................................................................................... 31 Tabel 11. Jumlah DIPA Satker Pada Masing-masing Eselon I.......................................................................................... 31 Tabel 12. Selisih Kas........................................................................................................................................................ 33 Tabel 13. Persedian......................................................................................................................................................... 33 Tabel 14. Mutasi Tahun Berjalan (2016)......................................................................................................................... 34 Tabel 15. Neraca Barang Milik Negara............................................................................................................................ 34 Tabel 16. Capaian Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Organisasi, dan Ketatalaksanaan Serta Pemberian Advokasi dan Bantuan Hukum...................................... 37 Tabel 17. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti.................................................................................. 38 Tabel 18. Kasus Hukum Litigasi Tahun 2016................................................................................................................... 40 Tabel 19. Kasus Hukum Non Litigasi Tahun 2016........................................................................................................... 42 Tabel 20. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Pengelolaan Informasi, Publikasi, Hubungan Antar Lembaga, Layanan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.............................................. 43 Tabel 21. Nilai Kepatuhan Kemenristekdikti dalam Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan Publik...................... 44 Tabel 22. Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Pembinaan Kepegawaian................ 46 Tabel 23. Kinerja Administrasi Kepegawaian Tahun 2016.............................................................................................. 47 Tabel 24. Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2016..................................................................................... 48


vii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Alokasi & Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja... 12 Grafik 2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja..................................................................................................... 48

viii


1.1

Latar Belakang

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Jenderal atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2016 ini dibuat dengan menyajikan serangkaian keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian rencana, tindakan dan kegiatan atas perencanaan dan perjanjian kinerja Sekretariat Jenderal dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional melalui program Reformasi Birokrasi.

BAB I PENDAHULUAN

Laporan kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2016 ini menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tahun 2016. Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan kinerjanya.

10

1.2

Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi kegiatan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Dengan optimalisasi pelaksanaan fungsi tersebut, diharapkan penyelenggaraan tugas-tugas Kementerian dalam pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan terlaksana dengan baik sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

1.3

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat Jenderal terdiri dari: 1. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2. Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 3. Biro Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan, kerumahtanggaan, arsip, serta penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.


2. Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana, kerjasama dan bisnis teknologi, serta keamanan dan keselamatan di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

5. Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri, serta pelaksanaan komunikasi publik.

3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan program dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan.

Selain itu Sekretariat Jenderal secara administratif membina tiga pusat yaitu: 1. Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang data dan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi.

1.4

Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 238 pegawai yang terdiri pegawai 156 pria dan 82 wanita.

Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Berdasarkan Jenis Kelamin No

Jenis Kelamin

Unit Kerja

Pria

Wanita

Jumlah

1

Sekretaris Jenderal

1

-

1

2

Biro Perencanaan

15

12

27

3

Biro SDM

45

27

72

4

Biro Keuangan dan Umum

61

21

82

5

Biro Hukum dan Organisasi

18

13

31

6

Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Total

16

9

25

156

82

238

Dilihat dari tingkat pendidikan, sumberdaya manusia Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti didominasi oleh SD sampai dengan SLTA sebesar persentase 21,85 % diikuti dengan S1 sebesar 45,38 %.

Tabel 2. Jumlah Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Berdasarkan Pendidikan No

Pendidikan

Unit Kerja

SD/SMP/SMA

D3

S1

S2

S3

Jumlah

1

Sekretaris Jenderal

-

-

-

-

1

1

2

Biro Perencanaan

4

1

13

7

2

27

3

Biro SDM

17

8

37

9

1

72

4


26

10

31

13

2

82

5


4

1

15

11

-

31

6

Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik

1

1

12

11

-

25

Total

52

21

108

51

6

238

Persentase (%)

21,85

8,82

45,38

21,43

2,52

100


11

BAB I PENDAHULUAN

4. Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi dan bantuan hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.

1.5. Anggaran Pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016 sebesar Rp. 506.643.182.579.

Tabel 3. Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti Tahun 2016 Kegiatan

Anggaran

Proporsi

Peningkatan Kualitas Perencanaan, Evaluasi, serta Akuntabilitas dan Pencapaian Kinerja

14.969.998.000

2,95%

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

30.399.100.000

6,00%

104.875.883.000

20,70%

Pengelolaan Keuangan

27.075.467.000

5,34%

Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan Organisasi

37.981.000.000

7,50%

Peningkatan Layanan Kerjasama dan Komunikasi Publik

26.217.500.400

5,17%

Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

82.909.960.760

16,36%

Pengembangan Data dan Informasi Iptek dan Dikti

41.602.100.000

8,21%

Pendidikan dan Pelatihan

47.680.500.000

9,41%

Pengelolaan Urusan Perbendaharaan

92.931.673.419

18,34%

506.643.182.579

100%

Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Umum

Total

Dari sisi jenis belanja, paling besar dialokasikan untuk belanja barang sebesar Rp. 362.693.930.160, belanja pegawai Rp. 92.931.673.419, dan belanja modal Rp. 51.017.579.000.

BAB I PENDAHULUAN

47.417.603.297 51.017.579.000

270.443.371.374 362.693.930.160

80.975.374.086 92.931.673.419

12 Grafik 1. Alokasi & Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja


1.6. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016.

2. Bab. I – Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi, sumber daya manusia dan anggaran.

13

3. Bab. II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, dan Perjanjian Kinerja 2016. 4. Bab. III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, menjelaskan tentang pengendalian, pengukuran dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis pada tahun 2016. 5. Bab. IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.


BAB I PENDAHULUAN

Laporan kinerja ini melaporkan capaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2016 sesuai Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019. Analisis Capaian Kinerja (performance result) diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, yang memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang.

Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif. Dalam kurun waktu 2015-2019 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi, Sekretariat Jenderal melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, visi Sekretariat Jenderal telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat

Jenderal Tahun 2015-2019. Dalam penentuan visi, Sekretariat Jenderal telah mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu: (i) memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi, (ii) ditetapkan secara rasional, realistis, mudah dipahami, (iii) dirumuskan secara singkat, padat, mudah diingat, (iv) dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian, dan (v) mempunyai sifat fleksibel. Oleh sebab itu visi Sekretariat Jenderal akan ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) dan mampu mengerahkan dan menggerakkan segala sumber daya Sekretariat Jenderal. Adapun visi Sekretariat Jenderal yang diharapkan mampu memberi arah ke masa depan yaitu:

Menjadi pilar utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Misi Sekretariat Jenderal merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh unit organisasi Sekretariat Jenderal dalam upaya untuk mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi yang telah ditetapkan, diharapkan seluruh unsur Sekretariat Jenderal dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Sekretariat Jenderal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Sekretariat Jenderal telah disusun secara jelas dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga terkait dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai peraturan perundangundangan. Perumusan misi ini telah memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders),

dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan stratejik. Kriteria dalam penentuan misi Sekretariat Jenderal antara lain adalah: (i) sejalan dengan upaya pencapaian visi Sekretariat Jenderal, (ii) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 serta tugas yang dibebankan oleh undangundang, (iii) menggambarkan tindakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal. Berdasarkan acuan tersebut di atas, misi Sekretariat Jenderal adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan menuju tata kelola yang baik

2. Meningkatkan kualitas layanan yang prima


15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, maka Visi dan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) yang harus dicapai adalah: 1. Meningkatnya tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel 2. Meningkatnya kualitas layanan yang efektif dan efisien Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran strategis sesuai dengan permasalahanpermasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2015-2019. Sasaran strategis tersebut adalah: 1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan akuntabilitas kinerja 2. Meningkatnya kualitas perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi, pelaporan keuangan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara 3. Meningkatnya pengelolaan dan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian 4. Meningkatnya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan bantuan hukum

5. Meningkatnya kualitas koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antar lembaga, layanan masyarakat dan kerja sama luar negeri.

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menetapkan Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Tujuan khusus ditetapkan Perjanjian Kinerja antara lain: meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya berbasis pada Renstra Kemenristekdikti 2015-2019. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2016, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016

16

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2016

1

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan akuntabilitas kinerja

Persentase efisiensi perencanaan penganggaran

91%

Penilaian terhadap AKIP

B

2

Meningkatnya kualitas perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi, pelaporan keuangan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara

Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK

WTP

3

Meningkatnya kualitas koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antar lembaga, layanan masyarakat dan kerja sama luar negeri

Indeks kepuasan pelayanan oleh Ombudsman

65

4

Meningkatnya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan bantuan hukum

Kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti

70%

Persentase kasus hukum yang telah terselesaikan (berkekuatan hukum tetap)

45%

Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian

90%

5

Meningkatnya pengelolaan dan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian


3.1.

Pengendalian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, manajemen program berupa: perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan disempurnakan menjadi manajemen kinerja (hasil kerja) berupa: perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengendalian kinerja dan pelaporan kinerja sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1. Penyempurnaan ini dilakukan, agar kerja berubah dari pendekatan/cara pandang yang berorientasi proses/kegiatan (process oriented) menuju manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja (output/outcome oriented). Untuk itu, hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti tujuan, sasaran, target, capaian, indikator

kinerja utama (IKU) menjadi titik-tolak manajemen, yang dirumuskan secara seksama, jelas dan akurat serta ditetapkan. Dalam hal pengendalian kinerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terus melakukan perbaikan. Dari PK 2016 yang telah ditandatangani, telah dibuat penjabaran lebih lanjut ke dalam suatu rencana aksi yang lebih detail dan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan kinerja secara periodik (triwulan). Sehubungan dengan hal tersebut terus dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja program, realisasi capaian fisik dan anggaran unit kerja (SIMonev).

Gambar 1. Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil (Output/Outcome)

3.2. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut:

Realiasasi

18 Persentase Capaian =

x 100% Rencana


Untuk mengukur capaian masing-masing IKU dilakukan secara umum yakni melalui data capaian kinerja dan pengukuran dengan kondisi riil yang ada. Sedangkan analisis capaian masing-masing IKU diupayakan disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara realisasi kinerja dengan target, tetapi pembandingan dengan tahun sebelumnya, dan pada akhir periode Renstra; disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

3.3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah melaksanakan berbagai upaya perbaikan, dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan

berorientasi kepada hasil (result oriented government). Oleh karena itu dalam rangka sinergi implementasi SAKIP mulai tingkat kementerian hingga unit organisasi, Sekretariat Jenderal menginisiasi penyusunan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sekretariat Jenderal juga menginisiasi berbagai agenda akuntabilitas kinerja di semua komponen yang merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), meliputi aspek: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. a.

Perencanaan Kinerja

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Kemen. PAN dan RB maka Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menginisiasi beberapa kegiatan yaitu: 1) Mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan melibatkan seluruh pimpinan dalam Rapat Pimpinan. IKU telah di tetapkan melalui Keputusan Menteri Nomor 333/M/KPT/2016, untuk di implementasikan pada tahun 2017. 2) Mereviu kembali Rencana Strategis, IKSS, IKP, dan IKK. 3) Merumuskan indikator kinerja secara berjenjang dalam PK 2017 hingga Eselon IV.

Tabel 5. Perubahan Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Semula

Menjadi

X1


X1

Persentase Efisiensi Perencanaan Penganggaran

X2


X2

Opini Penilaian Laporan Keuangan Oleh BPK

X3


X3

Penilaian Terhadap AKIP

X4

Indeks kepuasan pelayanan

X4

Indeks Kepuasan Pelayanan

X5

Kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenristekdikti

X5

Persentase Kasus Hukum Yang Diselesaikan

X6


X6

Tingkat Kesesuaian Kompetensi Pejabat

X7

Ratio Data dan Knowledge Iptek dan Dikti Yang Dimanfaatkan


19


Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah persentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja utama. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

b.

Pengukuran Kinerja

Pada tahun 2016 dikembangkan sistem informasi untuk pengukuran dan pengelolaan data kinerja (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi - SIMonev) yang merupakan pengembangan dari sistem yang telah ada sebelumnya yaitu SIREN (Sistem Informasi Perencanaan) yang diimplementasikan di Kementerian Riset dan Teknologi. Pengembangan sistem dilandasi pada semakin besarnya unit organisasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tabel 6. Unit Organisasi Pada SIMonev Elemen

Semula

Sistem Pengukuran dan Pengelolaan Data Kinerja

SIREN (5 Satker) • Satker Kemenristek • Puspiptek • PP Iptek • ATP • Eijkman

Menjadi SIMonev (143 Satker) • 11 Satker Kemenristekdikti • 118 PTN • 14 Kopertis

Fitur yang ada di SIMonev meliputi : 1. Data capaian output fisik dan realisasi anggaran yang dilaporkan setiap bulan.


2. Data capaian kinerja yang dilaporkan setiap triwulan.

20 Gambar 2. Fitur SIMonev Capaian Output



21

Gambar 3. Fitur SIMonev Capaian Kinerja c.

Pelaporan Kinerja

Penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja (LAKIP) secara terus menerus diperbaiki dan ditingkatkan antara lain melalui Capaian Kinerja dengan IKU yang terukur. Dalam laporan kinerja ini juga terus ditingkatkan kualitasnya diantaranya menggambarkan pembandingan capaian kinerja yang memadai, tidak hanya antara realisasi kinerja dengan target, tetapi

pembandingan dengan tahun sebelumnya, tren kinerja dan pada akhir periode Renstra. Sehubungan dengan amanah PP No. 26 Tahun 2015, Sekretariat Jenderal menginisiasi penyusunan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja PTN Badan Hukum dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menristekdikti Nomor 40 Tahun 2016.



Gambar 4. FGD Pembahasan Draft Permenristekdikti tentang Laporan Kinerja PTN-BH Yogyakarta, 8-9 April 2016

22

Gambar 5. Permenristekdikti No. 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja PTN Badan Hukum


Evaluasi Kinerja

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi. Dalam rangka hal tersebut maka dibuat aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMonev) untuk mendapatkan data sebagai sumber evaluasi. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMonev) adalah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah unit organisasi di lingkungan Kemenristekdikti dalam menetapkan dan melaporkan berbagai capaian target kinerja, anggaran, serta rencana pengadaan yang telah

disusun. Aplikasi SIMonev dapat diakses melalui alamat https://simonev.ristekdikti.go.id Kemenristekdikti telah mengimplementasikan SIMonev di seluruh unit organisasi baik pusat dan daerah. Aplikasi ini terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sistem perencanaan di Kemenristekdikti. Tahun 2016, aplikasi SIMonev ini telah terintegrasi dengan aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan sehingga realiasasi anggaran dapat diketahui secara real time. Selain itu, SIMonev telah diintegrasikan dengan aplikasi SMART Kementerian Keuangan dalam rangka pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L. Penambahan dashboard SIMonev selama Tahun 2016 yaitu Fitur Rapor, Pengadaan Barang Jasa dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Gambar 6. Fitur pada Aplikasi SIMonev Pengisian aplikasi SIMonev dilaksanakan secara berkala yaitu dilakukan setiap bulan, 3 bulan (triwulanan), dan 6 bulanan (semesteran). Telah di laksanakan Rapat Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan dan Anggaran setiap triwulan dan pembagian Rapor Setiap Semester untuk seluruh unit kerja.


23


d.

e.

Capaian Kinerja


Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan SAKIP dan peningkatan kinerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menginisiasi penyusun Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menristekdikti Nomor 51 Tahun 2016.

Gambar 7. Permenristekdikti No. 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemenristekdikti

24

Gambar 8. Workshop Penguatan SAKIP Jakarta, 3-5 November 2016


3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019 sesuai dengan Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015.

Tabel 7. Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti Tahun 2016 Sasaran (1)

Tahun 2016

Indikator Kinerja

Target 2015-2019

Realisasi 2015

Target

Realisasi

%

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


94%

91%

90%

99%

108,79


A

B

B

BB

-


WTP

WDP

WTP

WTP

-


100

63,89

70

67,46

96,37


60%

36%

45%

62,84%

139,64



80

60,75

65

101,92

156,8



90%

90%

90%

90%

100

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan akuntabilitas kinerja Meningkatnya kualitas perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi, pelaporan keuangan, inventarisasi dan pelaporan barang milik Negara Meningkatnya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundangundangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan bantuan hukum

25

Sehubungan dengan hal tersebut berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerjanya, dapat dilihat pada tabel 7.



Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah merumuskan indikator-indikator dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar pemangku kepentingan mudah dalam mengukur dan menganalisa keberhasilan kinerja Kementerian. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang menjadi tanggungjawabnya. IKU ditetapkan mengacu

3.5. Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam periode 2015 - 2019 yaitu: 1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan akuntabilitas kinerja 2. Meningkatnya kualitas perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi, pelaporan keuangan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara 3. Meningkatnya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan bantuan hukum

informasi, publikasi, hubungan antar lembaga, layanan masyarakat dan kerja sama luar negeri 5. Meningkatnya pengelolaan dan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian Capaian kinerja Sasaran Strategis tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari tabel diatas menunjukkan capaian IKU Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016, bahwa secara umum target berhasil dipenuhi, bahkan terdapat capaian yang melebihi target yang telah ditentukan, walaupun beberapa indikator kinerja belum mencapai target. Secara lebih detil capaian indikator kinerja utama dijelaskan dalam analisis capaian kinerja sebagai berikut:

4. Meningkatnya kualitas koordinasi dan pengelolaan

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemantauan dan Akuntabilitas Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan akuntabilitas kinerja diukur dengan dua indikator yaitu Persentase efisiensi perencanaan penganggaran dan Penilaian terhadap AKIP. Adapun capaiannya adalah sebagai berikut:


Tabel 8. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemantauan dan Akuntabilitas Kinerja Indikator Kinerja

Target 2015-2019

Realisasi 2015

(1)

(2)

(3)

Persentase efisiensi perencanaan penganggaran Penilaian terhadap AKIP


1.

26

Sasaran

Tahun 2016 Target

Realisasi

%

(4)

(5)

(6)

(7)

94%

99%

91%

99%

108,79

A

B

B

BB

-

Persentase Efisiensi Perencanaan Penganggaran

Efisiensi perencanaan anggaran diukur dengan teknik spending review, yaitu alat untuk mengevaluasi kinerja anggaran pemerintah. Fokus utamanya adalah untuk efisiensi anggaran. Spending Review secara lugas menyebut angka yang harus dihemat karena terdapat inefisiensi anggaran. Hasilnya direkomendasikan untuk pelaksanaan anggaran pemerintah tahun berikutnya agar lebih efektif dan efisien. Spending Review dilakukan dalam rangka untuk mengetahui


Sesuai dengan hasil Spending Review yang dilakukan Kementerian Keuangan kepada Kemenristekdikti pada tahun 2016, telah ditemukan inefisiensi sebesar 0,006% dari total keseluruhan pagu Kemenristekdikti sehingga tingkat efisiensi anggaran sebesar 99,99%. Hasil ini lebih besar dibandingkan target pada tahun 2016 sebesar 90%. Inefisiensi yang terjadi salah satunya akibat perencanaan anggaran yang belum dibuat dengan baik. Masih banyak yang membuat perencanaan anggaran mengikuti dari tahun anggaran sebelumnya kemudian ditambah berapa persen. Akibatnya terjadi pemborosan anggaran ataupun anggaran yang tidak terpakai karena bukan merupakan kebutuhan tahun bersangkutan. Contoh inefisiensi yang terjadi adalah masih adanya penggunaan biaya yang melebihi standar biaya. Hal ini dikarenakan pembuat anggaran tidak berpedoman pada standar biaya yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan setiap tahunnya. Contoh lainnya yaitu adanya duplikasi anggaran, dimana untuk kegiatan yang sama dilakukan beberapa kali. Beberapa catatan hasil spending review yang dilakukan Kementerian Keuangan kepada Kemenristekdikti pada tahun 2016 antara lain: 1) Banyaknya konsinyering yang pesertanya sedikit sehingga lebih baik diganti dengan Rapat Dalam Kantor (RDK) saja, termasuk penyusunan laporan tidak perlu konsinyering. 2) Peserta RDK hanya berhak mendapatkan uang saku RDK. Uang transport diberikan kepada peserta rapat yang tidak berada dalam satu kompleks perkantoran dimana RDK diselenggarakan. 3) Kegiatan yang merupakan tupoksi semestinya tidak dapat diberikan honor. 4) Satuan honor moderator menggunakan jam, harusnya kali. 5) Harga satuan honor, biaya pemeliharaan dan uang harian yang melebihi SBM. 6) Jumlah narasumber dan/atau tim pelaksana kegiatan yang terlalu banyak.

Untuk mengurangi tingkat inefisiensi pada tahun mendatang yang perlu dilakukan adalah: 1) Lebih mencermati lagi dalam penggunaan satuan biaya sehingga tidak terjadi kesalahan besaran biaya maupun penggunaan satuan dalam perhitungan anggaran; 2) Lebih selektif dalam hal pembentukan tim pelaksana kegiatan maupun penyelenggaraan rapat/meeting di luar kantor sehingga tidak melanggar ketentuan yang berlaku; 3) Lebih mencermati penyelenggaraan konsinyering hanya untuk kegiatan yang benar-benar diperlukan; 4) Dalam penyusunan RKA-KL tahun-tahun berikutnya perlu dicermati kembali pengalokasian pada Kelompok Belanja 5211, agar anggaran dapat diserap lebih optimal. 2.

Penilaian Terhadap AKIP

Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang akuntabel tingkat keberhasilannya dilihat dari perolehan predikat akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sesuai rencana strategis Kemenristekdikti 2015-2019, pada tahun 2016 Kemenristekdikti mentargetkan memperoleh predikat B. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/578/M.AA05/2017, perihal hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2016, tanggal 16 Februari 2017, pada tahun 2016 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mendapat predikat BB dengan nilai 70,38 yang interpretasinya adalah menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kemenristekdikti sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Dalam rangka implementasi SAKIP, Kemenristekdikti terus melakukan berbagai upaya perbaikan di semua komponen sistem akuntabilitas kinerja yaitu aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja hingga capaian kinerja. Upaya perbaikan memperhatikan catatan penting hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian


27


potensi ruang fiskal pada tahun anggaran berikutnya sehingga potensi tersebut dapat dipergunakan untuk menambah alokasi dana yang menjadi prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur.

PAN dan RB. Dalam Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemenristekdikti Tahun 2015-2019, target hasil penilaian terhadap implementasi AKIP adalah katagori “ A “ dengan nilai > 80 - 90 pada tahun 2019.

Tabel 9. Nilai AKIP Kemenristekdikti KOMPONEN

2012

2013

2014

2015

2016

1. Perencanaan Kinerja

24,84

24,54

25,1

22,87

23,97

2. Pengukuran Kinerja

13,57

13,66

14,97

15,94

16,13

3. Pelaporan Kinerja

9,15

9,04

11,64

10,81

10,82

4. Evaluasi Kinerja

5,46

5,78

6,86

6,89

6,92

13

16,21

12,5

12,25

12,54

TOTAL

66,02

69,23

71,07

68,76

70,38

PREDIKAT

B

B

B

B

BB

5. Pencapaian Kinerja


Sesuai data evaluasi kinerja di atas, selama lima tahun terakhir nilai akuntabilitas kinerja Kemenristekdikti mengalami naik turun. Namun begitu tingkat akuntabilitas kinerja Kemenristekdikti tetap berada pada predikat BB (Sangat Baik). Dibandingkan dengan tahun 2015, nilai akuntabilitas kinerja Kemenristekdikti pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Ada beberapa catatan hasil evaluasi oleh Kementerian PAN RB atas implementasi SAKIP Kemenristekdikti yaitu:

28

1) Kemenristekdikti telah mampu menyusun dokumen Perencanaan Kinerja yang berisi tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil dengan indikator kinerja yang baik. Target kinerja yang ditetapkan cukup realistis selaras dengan RPJMN. Renstra Kemenristekdikti telah digunakan sebagai acuan menyusun Rencana Kinerja Tahunan maupun rencana kinerja eselon 1 (Unit Kerja) dibawahnya; 2) Kemenristekdikti telah menggunakan IKU sebagai ukuran kinerja. Indikator tersebut telah memenuhi kriteria indikator yang baik. IKU telah menggambarkan tugas, fungsi dan peran yang harus dijalankan oleh Kemenristekdikti; 3) Laporan Kinerja Kemenristekdikti telah memuat informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja. Serta telah dilengkapi pernyataan telah di reviu oleh APIP; 4) Kemenristekdikti telah memiliki pedoman evaluasi yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi kinerja unit kerja. Hasil evaluasi cukup

menggambarkan akuntabilitas kinerja unit kerja, namun masih belum mampu mendorong perubahan unit kerja ke arah yang lebih baik; 5) Dalam rangka Pemantauan kinerja secara berkelanjutan, Kemenristekdikti juga telah mengembangkan aplikasi yang dapat memantau perkembangan capaian kinerja baik pada tataran unit kerja maupun Kementerian. Aplikasi ini juga akan mendorong mekanisme pengumpulan data kinerja yang semakin dapat diandalkan serta meningkatkan kualitas laporan kinerja. Melihat permasalahan yang dihadapi di atas Kementerian PAN dan RB memberikan beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan Kemenristekdikti agar nilai akuntabilitas kinerja dapat meningkat di masa datang antara lain: 1) Mereviu IKU Eselon sehingga lebih mencerminkan penjabaran (cascade down) IKU Kementerian; 2) Melakukan monitoring secara berkala Rencana Aksi atas Kinerja yang telah ditetapkan sebagai bahan pertimbangan dalam mengarahkan dan mengorganisir kegiatan agar target kinerja dapat dicapai serta menggunakan Perjanjian Kinerja untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV; 3) Meningkatkan kualitas indikator kinerja eselon III dan IV sehingga selaras dengan indikator kinerja atasannya dan melakukan pengukuran kinerja tersebut secara berjenjang dan berkala (semester/triwulan/bulanan);


5) Memanfaatkan informasi kinerja dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas, dalam perbaikan perencanaan serta dalam menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan untuk peningkatan kinerja; 6) Melaksanakan evaluasi program dan memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan perencanan program yang akan datang, serta memanfaatkan hasil evaluasi atas Rencana Aksi Pencapaian Kinerja dalam menetapkan langkah-langkah nyata dimasa yang akan datang.

Dalam rangka memenuhi rekomendasi Kementerian PAN dan RB, Kemenristekdikti telah melakukan beberapa langkah antara lain: a) Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja, sehubungan dengan telah ditetapkannya Kemenristekdikti No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maka telah dilakukan revisi terhadap dokumen perencanaan yaitu Perjanjian Kinerja (PK) 2016, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016. b) Selain itu dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sedang melakukan reviu Renstra 2015-2019, Perjanjian Kinerja 2017, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015-2019.

Gambar 9. Rapat Pimpinan Reviu Renstra 2015-2019 c) Mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMonev), dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sistem perencanaan di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sistem ini dikembangkan secara online, dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja program, realisasi capaian fisik dan anggaran unit kerja. Hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan yang

memadai bagi pimpinan atas pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Penambahan dashboard SIMonev yaitu Fitur Rapor, Pengadaan Barang Jasa dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Data capaian output dalam aplikasi SIMonev digunakan dalam perhitungan pemberian tunjangan kinerja di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.


29


4) Memanfaatkan IKU dalam menyusun dokumendokumen perencanaan dan penganggaran, juga untuk melakukan penilaian kinerja. Melakukan monitoring capaian kinerja eselon III dan IV sebagai dasar pemberian reward and punishment;

Gambar 10. Kegiatan Penyampaian Hasil Capaian Output Semester I


e) Penyusunan Peraturan Perundangan

30

d) Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan SAKIP dan peningkatan kinerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menginisiasi penyusun Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menristekdikti Nomor 51 Tahun 2016. Sekretariat Jenderal Kementerian Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah melaksanakan Workshop Penguatan SAKIP di Semarang (20-22 Oktober 2016), Surabaya (27-29 Oktober 2016), dan Jakarta (3-5 November 2016) yang diikuti oleh 7 Unit Utama, 118 PTN, 14 Kopertis, dan 3 Pusat (Puspiptek, Pusdatin, Pusdiklat).

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan SAKIP dan peningkatan kinerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menginisiasi penyusun Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menristekdikti Nomor 51 Tahun 2016. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum dalam pasal 20 menyatakan bahwa Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) disusun secara sistematis, akurat dan akuntabel serta diatur dengan Peraturan Menteri. Oleh karena itu, perlu disusun Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) mengenai laporan kinerja PTN Badan Hukum.

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Perbendaharaan, Pembiayaan, Akuntansi, Pelaporan Keuangan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara

Sasaran meningkatnya pengelolaan kualitas perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi, pelaporan keuangan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara tingkat pencapaiannya diukur dari opini audit yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pemegang otoritas dalam pemeriksaan keuangan. Untuk

memperoleh opini WTP suatu instansi pemerintah harus memenuhi beberapa syarat diantaranya: 1) disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai; 2) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 3) kepatuhan terhadap perundang-undangan; 4) pengungkapan yang memadai; 5) tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI.


Tabel 10. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perbendaharaan, Pembiayaan, Akuntansi, Pelaporan Keuangan, Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Negara Indikator Kinerja

Target 2015-2019

Realisasi 2015

(1)

(2)

(3)



WTP

Tahun 2015 tingkat pencapaian indikator Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK adalah WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Sedangkan untuk tahun 2016 Kemenristekdikti berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Beberapa catatan pentingnya dalam penyusunan Laporan Keuangan Kemenristekdikti Tahun 2016 antara lain: 1. Perubahan Jumlah Unit Akuntansi Pembantu Anggaran Eselon I pada tahun anggaran 2016, menyebabkan beberapa Satuan Kerja beralih Kode Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I dan kode Satker. Sehubungan hal tersebut pada tahun anggaran 2016 ini telah dilakukan proses likuidasi Aset dan Kewajiban dari Satuan Kerja Entitas pelaporan yang lama (TA.2015) ke satuan Kerja Entitas Pelaporan baru (TA.2016) dengan kode Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I dan kode Satker yang baru. Proses likuidasi ini terjadi pada :

Tahun 2016 Target

Realisasi

Capaian

(4)

(5)

(6)

(7)

WDP

WTP

WTP

-

a) Satker Unit Eselon I Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (042.04) sebanyak 134 satker ke Unit Eselon I Sekretariat Jenderal (042.01); b) Satker Unit Eks Eselon I Kemristek (042.01) sebanyak 4 satker ke Unit Eselon I Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan (042.06) dan Eselon I Ditjen Penguatan Inovasi (042.07). 2. Pada Tahun Anggaran 2016, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi memiliki 142 (seratus empat puluh dua) satuan kerja dengan 317 (tiga ratus tujuh belas) DIPA satuan kerja. Hal ini terjadi karena ada beberapa satker yang memiliki multi DIPA di beberapa unit Eselon I. Jumlah DIPA Satker pada masing-masing Eselon I adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Jumlah DIPA Satker Pada Masing-masing Eselon I No

Eselon I

DIPA Satker

1

Sekretariat Jenderal

134

2

Inspektorat Jenderal

1

3

Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti

51

4

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

57

5

Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti

70

6

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Iptek dan Dikti

2

7

Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Jumlah

2 317


31


Sasaran

c)

3. Pagu belanja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun anggaran 2016 senilai Rp41.456.532.079.000,- dan mengalami revisi sehingga menjadi senilai Rp44.185.547.809.000,4. Rendahnya realisasi belanja modal dikarenakan banyaknya satuan kerja yang tidak dapat merealisasikan belanja modal atas alokasi dana untuk Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang diterbitkan pada bulan Oktober 2016 oleh Eselon I Ditjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI, dikarenakan keterbatasan waktu dalam merealisasikannya.

•

•

e)

Laporan Keuangan Kemenristekdikti TA 2015 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Akun-akun yang dikecualikan oleh BPK RI yaitu:


•

b)

32

•

Hibah dalam bentuk kas digunakan langsung sebelum pengesahan dan tidak disajikan dalam laporan keuangan Kemenristekdikti tahun 2015 Persediaan dengan permasalahan: Penyajian dan pengungkapan persediaan pada laporan keuangan kemenristekdikti tahun 2015 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya

Beban Barang dengan permasalahan: Terdapat realisasi belanja yang belum dipertanggungjawabkan penyaluran dan atau penggunaannya seluruhnya sebesar Rp156,39 miliar terdiri atas sebesar Rp95,13 miliar untuk dana program beasiswa pendidikan pasca sarjana dalam negeri (BPPDN), sebesar Rp24,85 miliar penyaluran dana program maju bersama membangun Indonesia (MBMI), dan dana penelitian sebesar Rp36,41 miliar.

•

Terdapat pengakuan beban barang dan jasa dilakukan pada saat dana dari program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran satker pusat disalurkan kepada satker daerah (PTN/ Kopertis) walaupun belum diterima pihak yang berhak, seperti dana beasiswa kepada tenaga pendidik dan dana penelitian kepada dosen peneliti

•

Adanya realisasi belanja yang tidak sesuai ketentuan seperti pertanggungjawaban tidak lengkap, realisasi belanja tidak sesuai SBM, bukti tidak valid sehingga mempengaruhi penyajian beban barang dan jasa sebesar Rp126,39 miliar

Kas dengan permasalahan: Penyajian kas dan bank pada laporan keuangan Kemenristekdikti tidak sesuai dengan saldo tunai dan rekening koran serta pengendalian pengelolaan kas pada satker-satker di lingkungan Kemenristekdikti tidak memadai

Adanya perbedaan data antara penjumlahan saldo satker BA 23 yang dilikuidasi ditambah saldo satker BA 42 dengan saldo yang disajikan dalam Laporan BMN (aplikasi SIMAK BMN) yang menjadi dasar pencatatan di neraca.

•

6. Penertiban administrasi Piutang pada Satuan Kerja sedang dilakukan, serta perbaikan sistem pengendalian terkait pengelolaan Piutang sedang berjalan pada Satuan Kerja.

•

Penyajian dan Pengungkapan Piutang pada Laporan Keuangan Kemenristekdikti Tahun 2015 Tidak Menggambarkan Kondisi yang Sebenarnya

d) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dengan permasalahan:

5. Pada Satker Universitas Bengkulu masih terdapat permasalahan terkait pengesahan pendapatan dan belanja yang disebabkan double pengesahan. Sampai dengan laporan keuangan ini dibuat, proses administrasi untuk perbaikan data pengesahan masih dilakukan dan akan diusulkan koreksi pada penyusunan laporan keuangan audited tahun anggaran 2016 setelah dokumen pengesahan terbit oleh KPPN.

a)

Piutang dengan permasalahan:

Atas permasalahan dalam akun-akun tersebut, Kemenristekdikti pada Tahun 2016 telah melakukan upaya sebagai berikut: a) Kas Atas selisih kas bank pada akhir 2015, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah melakukan penulusuran. Pada umumnya selisih pada saat itu


akibat adanya kas-bank yang dipinjam pegawai serta adanya Uang Muka kegiatan serta SPJ yang belum dipertanggungjawabkan. Namun sampai tahun 2016 akhir, masih terdapat sisa yang belum terselesaikan. Sisa selisih kas per 31 Desember 2015 yang terbawa menjadi

saldo akhir per 31 Desember 2016 pada 4 Satker yaitu ITS, Universitas Tadulako, Universitas Andalas dan Universitas Negeri Manado yang semula sebesar Rp65.936.919.193 telah diselesaikan sebesar Rp26.563.169.220 sehingga tersisa sebesar Rp39.373.749.973. sebagai berikut:

33

Satuan Kerja

Nilai Awal

ITS Surabaya

5.016.198.312

3.924.142.540

1.092.055.772

Universitas Tadulako

10.674.394.810

10.526.066.810

148.328.000

Universitas Andalas

10.522.217.470

8.916.961.646

1.605.255.824

Universitas Mulawarman

38.806.692.006

2.412.063.433

36.394.628.573

917.416.595

783.934.791

133.481.804

65.936.919.193

26.563.169.220

39.373.749.973

Universitas Negeri Manado Jumlah

Nilai tersebut sudah termasuk di dalam akun Kas pada BLU dan akun Kas Setara Kas Lainnya dalam bentuk Pinjaman, Uang Muka Kerja dan SPJ yang belum di pertanggungjawabkan. Atas pinjaman, uang muak kerja dan SPJ yang belum dipertanggungjawabkan tersebut, masing masing rektor telah melengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang dikukuhkan dengan tandatangan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagaimana diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan nomor C.1.4. b) Persediaan Kemenristekdikti telah melakukan penelusuran atas saldo persediaan yang disesuaikan dengan dokumen sumber dan upaya tindak lanjut atas permasaalahan persediaan dengan hasil sebagai berikut:

Penyelesaian

Sisa

•

Telah disusun Pedoman Akuntansi Satuan Kerja di Lingkungan Kemenristekdikti dan disampaikan ke Para KPA di Lingkungan Kemenristekdikti dengan Surat Sekjen Nomor 5204/A.A3/KU/2016 pada tanggal 27 Desember 2016.

•

Kemenristekdikti telah melakukan penelusuran atas saldo awal persediaan yang disesuaikan dengan dokumen sumber, sehingga selisih saldo awal TA.2016 sudah dapat ditelusuri dengan nilai koreksi kurang catatan pada Eselon.042-01 Sekretariat Jenderal sebesar Rp(20.853.885.988,-) dan nilai koreksi lebih catatan pada Eselon.04 2-04 Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan sebesar Rp.39.628.771.662,- dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 13. Persediaan Kode Eselon-1

Nilai Sebelum Koreksi per 31 Desember 2015

Nilai Koreksi (+/-)

Nilai Setelah Koreksi per 31 Desember 2015

042-01

376.508.688

-20.853.885.988

21.230.394.676

042-04

651.937.588.273

39.628.771.662

612.308.816.611

42

652.314.096.961

-

633.539.211.287



Tabel 12. Selisih Kas

Sedangkan mutasi tahun berjalan (2016) bisa dilihat di tabel berikut:

Tabel 14. Mutasi Tahun Berjalan (2016) No

Uraian

Saldo Awal (Rp)

Mutasi (Rp)

Saldo Akhir (Rp)

164.980.947.346

14.360.060.499

179.341.007.845

1

Barang Konsumsi

2

Bahan untuk Pemeliharaan

10.036.771.890

5.372.330.528

15.409.102.418

3

Suku Cadang

32.042.823.699

6.907.100.560

38.949.924.259

4

Pita Cukai, Materai dan Leges

22.176.800

-2.095.510

20.081.290

5

Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

193.432.160.367

285.955.514.120

479.387.674.487

6

Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan

40.656.000

895.420.800

936.076.800

7

Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan

119.356.475.389

227.477.948.711

346.834.424.100

8

Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk dijual atau diserahkan

781.960.960

-724.686.460

57.274.500

9

Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat

15.282.850

155.232.550

170.515.400

10

Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat

12.246.981.599

-11.694.027.599

552.954.000

11

Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/ Diserahkan ke Masyarakat

39.033.745.793

16.584.954.996

55.618.700.789

12

Bahan Baku

34.357.913.182

9.711.957.960

44.069.871.142

13

Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjagajaga

468.379.544

1.030.579.961

1.498.959.505

14

Persediaan Lainnya

26.722.935.868

35.675.706.636

62.398.642.504

633.539.211.287

591.705.997.752

1.225.245.209.039


Jumlah

•

Perbandingan antara nilai Neraca BMN/Persediaan yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahunan Tahun Anggaran 2016 Audited per Akun Neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Neraca Barang Milik Negara Kode

Akun Neraca

SIMAK-BMN

SAK

Selisih

A

Aset Lancar

117111

Persediaan

Persediaaan Badan Layanan Umum

Jumlah Aset Lancar

1.225.245.209.039

934.722.231.112

-

281.522.977.930

1.225.245.209.039

1.225.245.209.042

-3

34 •

Adapun koreksi selisih Rp.3,- tersebut diakibatkan karena nilai pembulatan yang ada pada lampiran ringkasan kontrak pada Satker Universitas Diponegoro.


d)

Piutang

Kemenristekdikti telah melakukan penelusuran atas saldo piutang yang disesuaikan dengan dokumen sumber dengan hasil sebagai berikut: •

Atas permasalahan terdapat 17 satker dengan nilai piutang sebesar Rp30.688.903.897 yang belum dapat diperoleh informasi piutangnya sehingga tidak dapat diuji, dapat kami jelaskan bahwa sampai dengan laporan keuangan ini dibuat selisih yang terjadi adalah sebesar Rp(805.538.765) yang terdapat pada 2 satuan kerja yaitu Universitas Halu Oleo Rp(862.044.220) yang disebabkan karena kesalahan jurnal dari operatornya dan Universitas negeri papua sebesar Rp56.505.455 yang sampai dengan saat ini belum dapat dikonfirmasi penyebabnya. (rincian penjelasan satker terlampir)

•

Terhadap permasalahan pencatatan piutang pendidikan tidak sesuai dengan dokumen pendukung belum dapat diperoleh informasi mengenai selisihnya dapat kami jelaskan bahwa atas permasalahan tersebut sudah seluruh satker telah memberikan klarifikasi yang disertai dokumen pendukung sehingga permasalahan tersebut sudah selesai ditindaklanjuti. (rincian penjelasan satker terlampir)

•

T erdapat jurnal koreksi penyajian saldo piutang yang berasal dari BA 023 sebesar Rp233,20 miliar antara lain berupa koreksi Piutang Bukan Pajak sebesar Rp39,32 miliar dan Piutang Operasional BLU sebesar Rp193,88 miliar belum diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dapat kami jelaskan bahwa sampai dengan laporan keuangan ini dibuat selisih yang terjadi adalah sebesar Rp(1.460.424.352) yang terdapat pada 4 satuan kerja yaitu Politeknik negeri ketapang sebesar Rp(78.199.040), Universitas Halu Oleo sebesar Rp(862.044.220), Universitas Hasanuddin sebesar Rp(521.612.800) dan Politeknik Negeri Jakarta sebesar Rp1.431.708.

•

e)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) emenristekdikti telah melakukan penelusuran K atas saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang dianalisa melalui data base aplikai SIMAK BMN, sehingga selisih saldo awal Rp525.402.917.209 sudah dapat ditelusuri namun masih menimbulkan sisa selisih sebesar Rp 2.180.162.325, selisih tersebut masih dikoordinasikan degan satker yang bersangkutan. Total Koreksi nilai KDP di Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar koreksi tambah Rp 270.856.360.550 dan koreksi kurang Rp 280.200.800. sisanya sudah terkoreksi diaudited 2015 (per 31 Des 2015). Beban Barang

Kemenristekdikti masih melakukan penelusuran atas permasalahan terkait beban barang dengan hasil sebagai berikut: •

Atas permasalahan terdapat realisasi belanja yang belum dipertanggungjawabkan penyaluran dan atau penggunaannya seluruhnya untuk dana program beasiswa pendidikan pasca sarjana dalam negeri (BPPDN), dana program maju bersama membangun Indonesia (MBMI), dan dana penelitian sebesar Rp36,41 miliar, Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal SDID telah membuat surat kepada satker terkait untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Namun sampai laporan keuangan ini dibuat masih dalam progres tindak lanjut

•

Atas permasalahan terdapat pengakuan beban barang dan jasa dilakukan pada saat dana dari program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran satker pusat disalurkan kepada satker daerah (PTN/Kopertis) walaupun belum diterima pihak yang berhak, seperti dana beasiswa kepada tenaga pendidik dan dana penelitian kepada dosen peneliti, Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal SDID telah membuat surat kepada satker terkait untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Namun sampai laporan keuangan ini dibuat masih dalam progres tindak lanjut


35


c)

•

danya realisasi belanja yang tidak sesuai A ketentuan seperti pertanggungjawaban tidak lengkap, realisasi belanja tidak sesuai SBM, bukti tidak valid sehingga mempengaruhi penyajian beban barang dan jasa sebesar Rp126,39 miliar. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah membuat surat kepada satker terkait untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Namun sampai laporan keuangan dibuat masih dalam progres tindak lanjut.

Temuan dan Tindak Lanjut BPK merupakan rekapitulasi temuan dan tindak lanjut seluruh satuan kerja yang menjadi uji petik pemeriksaan BPK-RI. Oleh karena itu terhadap dilakukan upaya sebagai tindalajut atas temuan tersebut, antara lain:


1. Laporan Keuangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi merupakan laporan keuangan kompilasi dari 317 Satker yang cukup variatif dalam menerapkan pola pengelolaan keuangannya. Hal tersebut menjadi masalah tersendiri pada saat melakukan kompilasi maupun saat melakukan verifikasi data laporan yang disampaikan oleh Satker dan 317 Satker tersebut adalah : •

Satker Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (29 satker);

•

Satker Pengelola Keuangan PNBP (230 satker);

•

Satker Pengelola Keuangan Non PNBP (51 satker)

•

Satker Sekretariat Ditjen Dikti - PTN BH (7 satker)

2. Penyajian Aset Tetap di beberapa Satker di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi masih terjadi ketidaksesuaian nilai antara SAK dan SIMAK BMN, hal ini disebabkan pada saat pengiriman data BMN dari Aplikasi SIMAK Akrual tidak seluruh Saldo Aset BMN dari Aplikasi SIMAK berhasil terkirim ke Aplikasi SAIBA.

3. Sistem Akuntansi Akrual masih belum dipahami dengan baik oleh banyak operator SAIBA pada Satuan Kerja. Hal ini mengakibatkan pencatatan Akuntansi dengan sistem akrual belum dilaksanakan secara penuh. Kejadian setelah tanggal neraca, Saldo Kas yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2016 sebesar: Kas di Bendahara Pengeluaran

7.638.500.025

Kas di Bendahara Penerimaan

71.115.376.397

Kas Lainnya dan Setara Kas

822.370.663.247

Kas pada Badan Layanan Umum 3.204.442.468.004 Jumlah

4.105.567.007.673

Kas pada BLU per 31 Desember 2016 senilai Rp3.204.442.468.004, termasuk di dalamnya berupa Uang Muka Kerja, Pinjaman Pegawai dan SPJ yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp64.561.643.807 sebagaimana diuraikan pada penjelasan per akun poin C.1.4 sebagai berikut : Pinjaman Pegawai

16.858.260.275

Uang Muka Kegiatan

21.206.825.903

SPJ belum dipertanggungjawabkan 26.496.557.629 Jumlah

64.561.643.807

Atas Pinjaman, Uang Muka Kegiatan dan SPJ yang belum dipertanggungjawabkan tersebut diatas, masing masing rektor telah menyertakan Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM) yang dikukuhkan dengan pengesahan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan sebagaimana terlampir. Selanjutnya Kemenristekdikti akan membentuk tim terpadu untuk melakukan penagihan, melakukan koreksi penyajian di TA 2017.

36 Sasaran 3 : Meningkatnya Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Peraturan PerundangUndangan, Organisasi, dan Ketatalaksanaan serta Pemberian Advokasi dan Bantuan Hukum


Sasaran Meningkatnya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan bantuan hukum diukur dengan kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti dan Persentase kasus hukum yang telah terselesaikan (berkekuatan hukum tetap). Adapun tingkat pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tahun 2016

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2015-2019

Realisasi 2015

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


100%

63,89%

70%

67,46%

96,37


60%

36%

45%

62,84%

139,64

Meningkatnya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundangundangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan bantuan hukum

1. Kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah melaksanakan agenda reformasi birokrasi melalui pelaksanaan agenda perubahan dan hasilnya telah dirasakan oleh pegawai dan pemangku kepentingan terkait. Akan tetapi jalan panjang reformasi birokrasi masih berlanjut, tantangan dan permasalahan birokrasi belum sepenuhnya tuntas, mengharuskan adanya solusi dan penyelesaian untuk memecahkan persoalan-persoalan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang profesional. Reformasi Birokrasi merupakan amanah dari UndangUndang 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan menjadi prioritas pembangunan yang tertuang dalam Program Nawa Cita 2014-2019. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memiliki 8 (delapan) program perubahan, yang terdiri atas 1) Manajemen Perubahan; 2) Penguatan Pengawasan; 3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 4) Penguatan

Kelembagaan; 5) Penguatan Tata Laksana; 6) Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 7) Penguatan Peraturan Perundang-undangan; dan 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat terukur dan diketahui keberhasilannya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, selaku Tim Reformasi Birokrasi Nasional, menetapkan indikator keberhasilan, yaitu indeks reformasi birokrasi. Meninjau pada hasil Reformasi Birokrasi pada tahun 2015, indeks reformasi birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah 67,48 dengan kategori “B”, dengan rincian sebagai berikut:



37

Tabel 16. Capaian Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Organisasi, dan Ketatalaksanaan Serta Pemberian Advokasi dan Bantuan Hukum


Tabel 17. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti

38

No

Komponen Penilaian

Maks

2015

A

Pengungkit

1

Manajemen Perubahan

5

1,41

2016 2,17

2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

5

1,66

2,09

3

Penataan dan Penguatan Organisasi

6

2,48

2,66

4

Penataan Tatalaksana

5

3,21

3,35

5

Penataan Sistem Manajemen SDM

15

12,36

12,69

6

Penguatan Akuntabilitas

6

4,35

4,83

7

Penguatan Pengawasan

12

5,11

6,53

8

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6

3,83

4,24

Sub Total Komponen Pengungkit

60

34,41

38,56

B

Hasil

1

Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

20

14,43

13,81

2

Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN

10

7,87

7,63

3

Kualitas Pelayanan Publik

10

7,18

7,46

Sub Total Komponen Hasil

40

29,48

28,9

Indeks Reformasi Birokrasi

100

63,89

67,46

Kemenristekdikti telah melakukan berbagai upaya demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Upaya dimaksud telah menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan, antara lain:

kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, melaksanakan promosi jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka, dan melakukan penilaian terhadap sebagian besar pegawai;

a. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menerapkan manajemen perubahan secara sistematis, seperti terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi, tersedianya peta jalan reformasi birokrasi tahun 20152019, dan ditetapkannya agen perubahan secara formal;

f. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menerapkan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja berbasis elektronik;

b. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah mengidentifikasikan peraturan yang tidak harmonis dan telah melakukan upaya perbaikan atau revisi; c. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah melakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi, tumpang tindih fungsi dengan instansi lain; dan kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis; d. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menyusun peta proses bisnis dan telah mengimplementasikan e-government pada layanan utama; e. Penataan manajemen sumber daya manusia yang telah dilakukan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, antara lain telah merencanakan

g. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan kebijakan secara formal terhadap SPIP, pengaduan masyarakat, whistle blower system, penanganan benturan kepentingan, dan Zona Integritas; h. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah melakukan usaha peningkatan kualitas layanan publik dengan melakukan inovasi pelayanan publik dan juga melakukan survei kepuasan masyarakat guna mengetahui keinginan masyarakat; i. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah membentuk Pusat Informasi dan Pelayanan Terpadu sebagai program percepatan (quick win) reformasi birokrasi kementerian; dan j. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mendapatkan penghargaan peringkat 3 secara nasional dalam kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2016 dengan nilai 101, 92 dan berada di Zona Hijau.


a. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah memiliki sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan, namun belum diimplementasikan; b. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi belum melakukan evaluasi untuk menganalisis kesesuaian struktur orgaanisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan; c. Terdapat evaluasi terhadap peta proses bisnis dan standar operasional prosedur saat ini, namun belum ada proses analisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan standar operasional prosedur; d. Pengimplementasian dilakukan secara terintegrasi;

e-government

belum

e. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum didasarkan pada rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai, belum dilakukan penilaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi; f. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi belum melakukan evaluasi kebijakan secara berkala terhadap penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, whistle blower system, dan penanganan benturan kepentingan g. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi belum memiliki unit kerja yang ditetapkan menjadi unit kerja yang menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan h. Belum ada inovasi sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak memenuhi standar pelayanan. Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur. Tetapi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-

langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur. Pemahaman yang benar terhadap Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan kunci perubahan mental aparatur. Untuk itu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berusaha untuk mengikuti irama reformasi birokrasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Pada tahun 2016, tim reformasi birokrasi Tinggi telah melaksananakan sosialisasi untuk menumbuhkan semangat reformasi birokrasi dan budaya kerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan. Selain itu, dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu: a. Mendorong tim reformasi birokrasi untuk melaksanakan seluruh tugas sesuai dengan rencana kerja; b. Mengimplementasikan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan guna meminimalisir terjadinya peraturan perundangan yang tumpang tindih; c. Melakukan evaluasi untuk menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan; d. Melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis dan standar operasional prosedur yang disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi; e. Melakukan pengintegrasian e-government yang dimiliki;

pada

seluruh

f. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM, antara lain melalui peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi, melakukan penilaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi, dan menjadikan capaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian tunjangan kinerja;


39


Kendala dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi seringkali ada. Resistensi disebabkan karena penerapan budaya kerja dan kode etik pegawai saat ini belum sepenuhnya merata, sehingga kontribusi pegawai terhadap Reformasi Birokrasi belum optimal dan menjadi kelemahan dalam menjalankan program reformasi birokrasi. Beberapa kelemahan yang masih harus diperhatikan dalam menjalankan pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi:

g. Melakukan evaluasi kebijakan secara berkala terhadap penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, whistle blower system, dan penanganan benturan kepentingan; h. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi segera menetapkan unit kerja yang akan dijadikan unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM; dan i. Membuat inovasi sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Implementasi Reformasi Birokrasi berorientasi membentuk pemerintahan yang baik dan profesional. Untuk itu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya dilaksanakan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, akan tetapi menjadi agenda dan program kerja di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis yang menjadi kewenangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Maksud dan tujuan dari pelaksaan Reformasi Birokrasi di PTN dan Kopertis adalah membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab

serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) dalam sistem manajemen pemerintahan. Dengan adanya keselarasan antara Kementerian, PTN, dan Kopertis, rencana-rencana pembangunan dan pengembangan riset, teknologi, dan pendidikan tinggi dapat tercapai dengan baik. Selain itu, tercipta sinergi positif dalam pengelolaan pemerintahan untuk menjadi lebih baik dan profesional serta menaikkan nilai indeks reformasi birokrasi Kementerian Riset, Tenologi, dan Pendidikan Tinggi. 2. Persentase Kasus Hukum Yang Terselesaikan (Berkekuatan Hukum Tetap)

Telah

Indikator kinerja Persentase Kasus Hukum Yang Telah Terselesaikan tahun 2016 targetnya adalah 45%, capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi untuk tahun 2016, kasus hukum (litigasi) ada 22 kasus hukum, yang telah terselesaikan 15 kasus hukum (68,18%) dan yang masih sementara proses ada 7 kasus Hukum (31,82%), sementara untuk non litigasi ada 40 perkara dan 23 perkara (57,50%) sudah selesai sementara 17 perkara (42,50%) masih dalam proses.

Tabel 18. Kasus Hukum Litigasi Tahun 2016 NO.

DESKRIPSI PERKARA

TINGKAT PEMERIKSAAN PERKARA PN/PTUN

PT/PT.TUN

KASASI

PK

KETERANGAN


TUN

40

1

Perkara No. 13/G/2016/PTUN.PLG

PTUN Palembang

-

-

-

Incracht

2

Perkara No. 76/G/2016/PTUN-JKT

PTUN Jakarta

PT TUN Jakarta

-

-

Penggugat mengajukan banding

-

Persidangan dalam tingkat pertama masih berlangsung dan kondisi terakhir proses persidangan sudah masuk dalam tahap pemeriksaan alat bukti surat dan saksi dari para pihak

3

Perkara No. 15/G/2016/PTUN.YK

4


PTUN Jakarta

-

-

-

Dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka perkara No. 184/G/2016/PTUN-JKT dinyatakan selesai.

5


PTUN Jakarta

PT TUN Jakarta

-

-


-

Persidangan dalam tingkat pertama masih berlangsung dan kondisi terakhir proses persidangan sudah masuk dalam tahap pemeriksaan saksi dari para pihak

6


PTUN Yogyakarta

PTUN Jakarta

-

-


-

-

NO.

DESKRIPSI PERKARA

TINGKAT PEMERIKSAAN PERKARA PN/PTUN

PT/PT.TUN

KASASI

PK

KETERANGAN

TUN Perkara No. 249/G/2016/PTUN-JKT

PTUN Jakarta

-

-

-

8

Perkara No. 60/G/2015/PTUN-BDG

PTUN Bandung

PT TUN

Kasasi MA

-

Incraht

9


PTUN

-

-

-

Incraht

10

Perkara No. 39/G/2015/PTUN.Mks

PTUN

PT TUN

MA

-

Incracht

11


PTUN

-

-

-

Incracht

12


PTUN

PT TUN Jakarta

-

-


13

Perkara No. 13/G/2015/PTUN.Plg.

PTUN

-

-

-

Incracht

14

Perkara No. 204/ Pdt.G/2016/PN.Cbi.

PN Cibinong

-

-

-

Persidangan dalam tingkat pertama masih berlangsung dan kondisi terakhir proses persidangan berada dalam tahap pemanggilan Para Pihak

15

Perkara No. 34/ Pdt.G/2016/PN.Tgl.

PN Tegal

PT Jawa Tengah

-

-


16

Perkara No. 586/ Pdt.G/2016/PN.JKT. PST.

PN Jakarta Pusat

-

-

-

Persidangan dalam tingkat pertama masih berlangsung dan kondisi terakhir proses persidangan berada dalam tahap pemanggilan Para Pihak

17

Perkara No. 114/ Pdt.G/2016/Pn.Smr.

PN Samarinda

-

-

-

Dengan terbitnya penetapan akta perdamaian maka perkara No. 114/Pdt.G/2016/ Pn.Smr. dinyatakan selesai.

18

Perkara No. 38/ Pdt.G/2016/Pn.Kdi.

PN

PT Sulawesi Tenggara

-

-

Incracht

19

Perkara No. 21/ Pdt.G/2015/Pn.Me.

PN Metro

-

-

-

Dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka perkara No. 21/Pdt.G/2015/Pn.Me.

20

Perkara No. 91/PUUXIV/2016

MK

-

-

-

Proses terkini ialah pemberian Keterangan dari Pihak Pemerintah

21

Perkara No. 98/PUUXIV/2016

MK

-

-

-


22

Perkara No. 41/P/ HUM/2016

-

-

-

MA



41


7

Persidangan dalam tingkat pertama masih berlangsung dan kondisi terakhir proses persidangan sudah masuk dalam tahap jawaban dari Pihak tergugat


Tabel 19. Kasus Hukum Non Litigasi Tahun 2016

42

No

Kajian

Keterangan

1

Kajian terhadap Perkara Tanah Universitas Padjajaran

Sudah meminta fatwa hukum ke Mahkamah Agung

2

Perguruan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Daerah/Permohonan Penggabungan

Masih dalam Proses. Bengkulu dan Undiksa akan diserahterimakan

3

Permasalahan Dualisme Universitas Ibnu Chaldun

Diterbitkan SK Badan Penyelenggara 1. Sedang dalam pembahasan Tim terkait penyelenggara.

4

Permasalahan Dualisme Universitas Trisakti

5

Permasalahan Dualisme Universitas PGRI NTT

Menindaklanjuti hasil Putusan Kasasi

6

Kajian Hukum Universitas Darussalam Ambon

Diterbitkan SK Badan Penyelenggara ke Yayasan Darussalam Maluku

7

Permasalahan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Surat dari Sekjen mengenai penyelesaian permasalahan mahasiswa sudah diberikan ke Pihak Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

8

Permasalahan Mahasiswa FK Ukrida

9

Permasalahan Mahasiswa FKG Yarsi a.n Princess Janf

Konsultasi permasalahan Hukum

10

Permasalahan Universitas Karya Dharma Makassar

Diterbitkan SK Badan Penyelenggara

11

Kajian Hukum Pengangkatan Dekan FISIP Universitas Jember

Masih dalam proses

12

Kajian Hukum Pengangkatan Dekan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Masih dalam proses

13

Legalitas Ijazah Universitas PGRI NTT

Masih pembahasan lintas Dirjen

14

Kajian Hukum tentang Ijazah

Sudah selesai

15

Permasalahan tanah Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang

Masih dalam proses pembahasan dengan BMN

16

Kajian Hukum Universitas Sahid

17

Kajian Hukum STIH Sunan Giri Malang

18

Kajian Hukum terkait Perpanjangan Masa Jabatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

Selesai dengan terbit surat dari Biro Hukor perihal Perpanjangan Masa Jabatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

19

Kajian Hukum tentang Sengketa Tanah Milik Universitas Andalas yang dimiliki TNI AD

Sudah mengirimkan surat ke Kemenhan perihal permintaan saran

20

Kajian mengenai Hibah Bangunan Bekas UNWIM ke ITB

21

Kajian Sengketa Tanah UNUD

22

Kajian Sengketa STKIP Al-azhar Diniyah Jambi

23

Kajian terkait penyelesaian pembangunan Asrama Mahasiswa UGM

Sudah direkomendasikan penerbitan Perpres

24

Kajian Universitas Wiraraja Sumenep

Diterbitkan SK Badan Penyelenggara

25

Kajian Yayasan Sapta Karya

Masih dalam proses

26

Kajian Permasalahan Dosen Universitas Ahmad Yani Banjarmasin

Sudah selesai dengan dikabulkan permohonan dosen dari pihak Yayasan

27

Kajian Penyelesaian Perkara Tanah Universitas Tanjungpura

Masih dalam proses

28

Penyelesaian Perkara Tanah Universitas Negeri Surabaya

Sudah mengirim surat ke BPN Pusat perihal permintaan pendapat hukum

29

Kajian Hukum STKIP dan STIH Cokroaminoto Pinrang

Sudah selesai dengan perdamaian

2. Terkait permasalahan aset, sedang menunggu surat NJOP dari Rektorat.


Kajian

Keterangan

30

Kajian hukum AKBP Padang

Masih dalam proses

31

Kajian Hukum UNSRIT

Sudah selesai dengan diterbitkannya SK

32

Kajian Pembahasan Pemanfaatan BMN

Sudah selesai

33

Kajian Hukum STT Telematika Cakrawala dan Universitas Purwakarta

34

Kajian Hukum Universitas Dumoga Kotamobagu

Pemda Kotamobagu harus memenuhi persyaratan rasio dosen dan lahan untuk mendirikan Universitas

35

Kajian Hukum Perubahan Badan Penyelenggara PTS

Sudah dilaksanakan

36

Kajian Hukum Permasalahan Tanah di Universitas Tadulako

Masih dalam proses

37

Kajian Hukum tentang Dekan Fisipol UKI

Konsultasi Hukum

38

Kajian Hukum Permasalahan di Universitas Satria Makassar

39

Kajian Hukum Permasalahan di Akper Gowa Raya

40

Kajian Hukum AMI Veteran Makassar

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Pengelolaan Informasi, Publikasi, Hubungan Antarlembaga, Layanan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Sasaran Meningkatnya kualitas koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antar lembaga, layanan masyarakat dan kerjasama luar negeri diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan oleh Ombudsman. Adapun tingkat pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Pengelolaan Informasi, Publikasi, Hubungan Antar Lembaga, Layanan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Tahun 2016

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi 2015

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



80

60,75

65

101,92

156,8

Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, Ombudsman RI melaksanakan penelitian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, penguatan kapasitas, dan efektivitas pengawasan. Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2016, Ombudsman RI telah

melaksanakan penelitian terhadap produk pelayanan administrasi yang diselenggarakan di Kemenristekdikti. Dari 6 produk pelayanan administrasi diperoleh nilai rata-rata 101,92 atau dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. Nilai tersebut lebih besar dari target tahun 2016 sebesar 65.


43


No

Dari 6 produk pelayanan publik yang dinilai, Kemenristekdikti berhasil diantaranya memperkuat beberapa kriteria yang dinilai oleh Ombudsman. Kriteria tersebut antara lain adalah Standar Pelayanan Publik, Maklumat Layanan, Sistem Informasi Pelayanan Publik,

Sarana dan Prasarana serta Fasilitas, Pelayanan Khusus, Pengelolaan Pengaduan, Penilaian Kinerja, Visi, Misi dan Moto Pelayanan, Atribut, serta terakhir adalah Pelayanan Terpadu. Hasil penelitian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 21. Nilai Kepatuhan Kemenristekdikti dalam Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan Publik Produk Layanan

Nilai

1) Izin Belajar Mahasiswa Asing

102,5

2) Ijin Perbantuan Atau Penugasan Bagi Tenaga Ahli Asing Dan Tenaga Sukarela

102,5

3) Perizinan Penambahan Program Studi PTN/PTS

102,5

4) Perizinan Peneliti Asing

101

5) Penyetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri

100,5

6) Layanan Perizinan Pendirian/Perubahan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

102,5

Nilai Rata Rata

101,92

Zona

HIJAU dari keseluruhan total 25 Kementerian yang masuk untuk dinilai dalam zonasi kepatuhan tahun 2016, seperti terlihat dalam gambar dibawah ini :


Dibandingkan dengan beberapa Kementerian lainnya, peringkat Kemenristekdikti dengan nilai total rata-rata seperti terlihat pada tabel diatas, berada di peringkat ke-3 di zona hijau yang terdiri dari 11 Kementerian, dan

44 Gambar 11. Zonasi Kepatuhan Kementerian Tahun 2016


Sejak pertengahan tahun 2016, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Kemenristekdikti meluncurkan program PINTU (Pusat Informasi dan Pelayanan Terpadu), dimana layanan ini mengintegrasikan layanan publik yang ada di Kemenristekdikti, seperti layanan teknis pendidikan tinggi, layanan perizinan, layanan informasi serta layanan pengaduan.

45


Hasil penelitian menunjukkan tingginya kepatuhan terhadap implementasi standar pelayanan publik dalam berbagai bentuk yaitu sangat jelasnya proses dan prosedur, kepastian jangka waktu pelayanan, dan kepastian hukum. Kondisi tersebut berdampak kepada pelayanan publik yang tinggi, perilaku aparat Pemerintahan yang meningkat positif dan kewibawaan Pemerintah yang terjaga dengan baik.

Gambar 12. Pelayanan Publik di PINTU

PINTU dibentuk atas dasar semangat reformasi birokrasi internal Kemenristekdikti sebagaimana yang juga diamanatkan oleh UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, dan PP Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang juga menekankan perlunya membentuk unit pelayanan terpadu yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan tepat waktu. Layanan PINTU ini menerapkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mulai dari sistem call center hingga help desk yang dapat

melayani masyarakat secara datang langsung, tatap muka (offline) maupun tanpa tatap muka (online) di hari dan jam kerja setiap harinya. Dengan adanya PINTU inilah pelayanan publik di Kemenristekdikti meningkat tajam, sehingga berdasarkan penelitian yang dilakukan Ombudsman, PINTU mendongkrak penilaian pelayanan publik. Di tahun 2017 yang akan datang, direncanakan pelayanan publik akan bertambah baik dengan dijawabnya pertanyaanpertanyaan dari masyarakat melalui media online/media sosial milik Kemenristekdikti. Selain itu akan dibuatnya perpustakaan Kementerian baik secara online maupun fisik, sehingga kebutuhan informasi masyarakat mengenai


Kemenristekdikti dapat terpenuhi. Dalam upaya mempercepat kepatuhan pemenuhan standar pelayanan publik dan meningkatkan efektifitas pelayanan publik, Ombudsman memberikan beberapa opsi kebijakan, sebagai berikut: a. Memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan

standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Terdapat lebih dari 10 komponen standar pelayanan yang harus dipenuhi penyelenggara pelayanan publik demi terciptanya kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Guna memantau pemenuhan standar pelayanan publik dan untuk menjaga konsistensi dan peningkatannya, maka disarankan menunjuk pejabat yang kompeten b. Memprioritaskan peningkatan pemenuhan dan pelaksanaan standar pelayanan publik yang masih harus

Sasaran 5 : Meningkatnya Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Pembinaan Kepegawaian dipenuhi oleh unit pelayanan publik sesuai UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan Administrasi Kepegawaian menjadi indikator kinerja Biro Sumber Daya Manusia sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015.

kepegawaian dengan cepat, tepat dan akurat. Pemenuhan persyaratan kebutuhan pelanggan menjadi prioritas utama untuk mengukur keberhasilan Biro Sumber Daya Manusia sehingga terwujud kepuasan pelanggan. Sehingga Pelayanan Administrasi Kepegawaian sangat dipengaruhi oleh ketelitian, ketepatan waktu, anggaran, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber dayanya.

Dalam melakukan tugasnya, Biro Sumber Daya Manusia selalu dituntut untuk memberikan pelayanan

Sasaran Meningkatnya pengelolaan dan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian. Adapun capaiannya


Tabel 22. Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Pembinaan Kepegawaian

46

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2015-2019

Realisasi 2015

(1)

(2)

(3)



90%

Tahun 2016 Target

Realisasi

%

(4)

(5)

(6)

(7)

90%

90%

90%

100

adalah sebagai berikut:

d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia

Administrasi Kepegawaian adalah bagian dari administrasi Negara yang kebijaksanaannya ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai. Pelayanan Administrasi Kepegawaian menjadi indikator kinerja Biro Sumber Daya Manusia sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015. Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Biro Sumber Daya Manusia meliputi:

e. Promosi dan mutasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional

a. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia

f. Disiplin sumber daya manusia g. Pemberhentian dan pemensiunan pegawai sumber daya manusia h. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian i. Sistem pengukuran, dan penilaian kinerja pegawai

b. Pengadaan sumber daya manusia

j. Pemberian penghargaan sumber daya manusia

c. Pengembangan sistem karier pegawai

k. Tata naskah dinas kepegawaian


Beberapa capaian kinerja pada administrasi kepegawaian tahun anggaran 2016 antara lain:

Tabel 23. Kinerja Administrasi Kepegawaian Tahun 2016 Capaian

Volume

Persentase

1

Seleksi jabatan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemenristekdikti

44 orang

100%

2

Pelantikan JPT Madya dan Pratama di lingkungan Kemenristekdikti

44 orang

100%

3

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

384 orang

100%

4

Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas

378 orang

100%

5

Penataan staf/pegawai di lingkungan Kemenristekdikti

832 orang

100%

6

Pelantikan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

21 orang

100%

8

Pendataan dan pengalihan pegawai dari Kemendikbud ke Kemenristekdikti

116.781 orang

100%

9

Pelatihan Bendahara Pengeluaran untuk 2 angkatan bagi pegawai PTN, Kopertis dan Dikti

59 orang

10

Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Barang dan Jasa angkatan I dan II bagi pegawai PTN dan Dikti

60 orang

11

Penyerahan Penghargaan Pegawai di lingkungan Kemenristekdikti;

1.619 orang

12

Training Revolusi Mental bagi Aparatur Sipil Negara Kemenristekdikti

103 orang

13

Penugasan CPNS tahun 2014 (ex Ditjen Dikti)

35 orang

14

Penugasan CPNS tahun 2014 (ex Kemenristek)

62 orang

15

Kenaikan Pangkat TMT Oktober 2015

3.550 orang

1.391 orang

145 orang

92 orang

1.715 orang

1.514 orang

140 orang

5 orang

Jabatan Fungsional Dosen a. Jumlah yang diusul : b. Jumlah yang telah disetujui oleh BKN Jabatan Fungsional Non Dosen a. Jumlah yang diusul : b. Jumlah yang telah disetujui oleh BKN Staff Administrasi a. Jumlah yang diusul : b. Jumlah yang telah disetujui oleh BKN Alih Status a. Jumlah yang diusul : b. Jumlah yang telah disetujui oleh BKN 16

Tugas Belajar yang telah diproses

351 orang

17

Penyerahan LHKPN

268 orang

a. Eselon 1

5 orang

50%

b. Eselon 2

24 orang

71%

c. Eselon 3

40 orang

36,50%

d. Eselon 4

100 orang

36,50%

e. Auditor f. Perguruan Tinggi

2 orang

25%

145 orang

6,20%


47


No.

No. Capaian 18 Verifikasi E-PUPNS Tahap II per tgl 23 Desember 2015

Volume 61.559 orang

Persentase 64%

19

Sosialisasi pengisian SKP bagi Pemimpin Perguruan Tinggi

3 regional (Jakarta, Denpasar dan Yogyakarta)

100%

20

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik

19 PTN dan 14 Kopertis

100%

21

Sosialisasi pengisian e-PUPNS pada pegawai (Kantor Pusat, PTN dan Kopertis) sejumlah 165 unit kerja

4 regional

100%

22

Dokumen kepegawaian berkaitan dengan kenaikan pangkat, alih status kepegawaian, tugas belajar, izin keberangkatan ke luar negeri, izin tugas belajar, cuti dan penyelesaian kasus disiplin pegawai

1 dokumen

100%

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan administrasi kepegawaian meliputi: a. Struktur Organisasi yang baru terbentuk. b. Penempatan dan penugasan pegawai belum sepenuhnya dapat didasarkan pada kompetensi. c. Keterbatasan sumber daya manusia yang ada. d. Fasilitas yang kurang memadai (ruang kerja, komputer, peralatan kantor, penyimpanan dokumen.


e. Adanya beban kerja yang cukup besar yang belum terselesaikan sebelum terjadinya perubahan struktur organisasi Kementerian (pelimpahan beban kerja Kemendikbud ke Kemenristekdikti). Dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, dilakukan antara lain: a. Mempekerjakan tenaga non PNS.

c. Pengadaan sewa peralatan kantor.

3.6. Realisasi Anggaran Pagu belanja Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam DIPA 2016 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja kementerian tahun 2016 adalah sebesar Rp. 251.918.350.000. Selama tahun 2016, Kementerian Keuangan memangkas anggaran kementerian/lembaga dan melakukan (selfblocking) sehingga Pagu Akhir adalah Rp. 289.406.440.000. Dari pagu anggaran tersebut, hingga akhir tahun 2016 terserap Rp 2.34.984.426.804 sehingga persentase daya serap anggaran Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti tahun 2016 adalah sebesar 81,20% yang rinciannya sebagaimana dalam tabel berikut: Penyerapan anggaran yang tertinggi di Sekretariat Jenderal yaitu di unit kerja Biro Perencanaan sebesar

Tabel 24. Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2016 Unit Kerja

48

b. Penyelesaian tugas secara terpadu yang melibatkan tenaga dari luar Biro SDM dan dilaksanakan di luar kantor.

Pagu Akhir

Realisasi

Persentase

Biro Perencanaan

14.169.998.000

13.822.715.793

97,55%

Biro Sumber Daya Manusia

23.499.100.000

20.594.500.920

87,64%


198.918.442.000

151.305.040.715

76,06%


30.081.000.000

28.270.645.361

93,98%

Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik

22.737.900.000

20.991.524.015

92,32%

289.406.440.000

234.984.426.804

81,20%

Total


97,55% dan yang terendah pada unit kerja Biro Keuangan dan Umum sebesar 76,06%.

anggaran belanja pegawai sebesar 70,04%, belanja barang sebesar 86,37%, dan belanja modal sebesar 88,19%.

Dari sisi jenis belanja, realisasi Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti tahun 2016 untuk persentase realisasi

Secara umum, permasalahan tidak terserapnya anggaran secara maksimal dikarenakan lambatnya pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan. Hal


49

Grafik 2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu: 1. Uang Persedian (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Adanya perbedaan akun potongan TUP dan Potongan UP yang menyebabkan banyak terjadi kesalahan pemotongan, tetapi tidak ada penolakan SPM dari KPPN ketika terjadi penolakan tersebut, Sehingga saldo UP dan TUP akan menjadi berbeda dengan perhitungan Pihak Satker.

2. Pelaksanaan Kontrak

3. Revisi Anggaran

Revisi anggaran dari masing-masing pelaksana kegiatan tidak sesuai realisasi anggaran yang ada, sehingga pagu menjadi minus. Self blocking diperintahkan secara mendadak tidak terencana dari awal, sehingga banyak merubah rencana yang sifatnya vital/prioritas.

Sebanyak 95% kontrak terlambat disampaikan kepada Bagian Perbendaharaan dan PNBP. Sehingga pengajuan data kontrak ke KPPN menjadi terlambat dan profil Satker menjadi tidak baik dalam prespeksi KPPN. Banyak kontrak yang sering berubah-ubah (addendum). Banyak kontrak yang tidak sesuai saldo pagu.


PENUTUP

Secara umum target-target sasaran yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) berhasil dicapai. Untuk dapat mencapai target capaian indikator outcome yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK), Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kedepan akan berupaya meningkatkan fungsi koordinasi, pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan efektivitas instrumen kebijakan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian outcome bisa disinergikan dengan kebijakan dan program dari Kementerian/Lembaga terkait dan stakeholder.

Seluruh jajaran Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berkomitmen dan bekerja keras untuk selalu meningkatkan kinerja dan mensukseskan reformasi birokrasi. Untuk ini Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dituntut berperan serta mewujudkan aparatur yang bersih, kompeten, dan melayani serta membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.


BAB IV PENUTUP DAN LAMPIRAN

51 Laporan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016 ini menyajikan informasi atas hasil-hasil kinerja yang dicapai periode Tahun Anggaran 2016 secara menyeluruh. Berbagai keberhasilan maupun kekurangan sebagaimana tercermin dalam capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators), telah tergambarkan secara rinci pada tabel, gambar dan uraian penjelasan diatas.


53

ttd

ttd


PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2016 No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2016

1



91%


B

2



WTP

3



65%


70%


45%


90%

4

5

Meningkatnya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan bantuan hukum Meningkatnya pengelolaan dan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian


Kegiatan

Anggaran

Peningkatan Kualitas Perencanaan, Evaluasi, serta Akuntabilitas dan Pencapaian Kinerja

Rp.

18.500.000.000

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rp.

40.500.000.000

Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Umum

Rp.

79.418.350.000

Pengelolaan Keuangan

Rp.

33.500.000.000

Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan Organisasi

Rp.

50.000.000.000

Peningkatan Layanan Kerjasama dan Komunikasi Publik

Rp.

30.000.000.000

Pengembangan Data dan Informasi Iptek dan Dikti

Rp.

47.000.000.000

Pendidikan dan Pelatihan

Rp.

54.000.000.000


Rp.

92.931.673.419

Dukungan Manajemen PTN/Kopertis

Rp.

1.485.022.842.000

Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi

Rp.

1.277.703.219.000


Rp.

92.932.092.000

Total

Rp.

3.208.576.503.000

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Jakarta, Januari 2016 Sekretaris Jenderal

ttd

ttd

Mohamad Nasir

Ainun Na’im

54


LAPORAN KINERJA. Sekertariat Jenderal. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Recommend Documents