Lampiran I Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 243a/M/Kp/IX/2011 Tanggal : 07 September 2011
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI No
Uraian
Alasan
1. Jumlah pusat unggulan Iptek
Mengukur kinerja Kelembagaan Iptek
2. Jumlah artikel Iptek di media cetak nasional untuk mengukur tingkat kesadaran Iptek
Mengukur tingkat kesadaran Iptek masyarakat
3. Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk)
Mengukur kualitas SDM Iptek
4. Prosentase investasi litbang terhadap PDB
Mengukur investasi litbang terhadap PDB
5. Jumlah paten terdaftar
Mengukur kualitas hasil riset Iptek
6. Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan litbang perusahaan
Mengukur kinerja program riset bersama yang dapat dibangun
7. Jumlah kerjasama riset internasional
Mengukur kinerja kerjasama riset internasional dalam rangka mempercepat proses pemajuan Iptek Nasional
8. Jumlah artikel jurnal sains dan teknik
Mengukur kinerja produktivitas Iptek
9. Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri
Mengukur pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri
10. Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat
Mengukur pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat
11. Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional untuk national security
Mengukur pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional untuk national security
Tugas dan Fungsi Kementerian Riset dan Teknologi Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang riset dan teknologi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan teknologi; 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi; 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Riset dan Teknologi; 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Lampiran II Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 243a/M/Kp/IX/2011 Tanggal : 07 September 2011 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010-2014 DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN IPTEK KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI No
Uraian
Alasan
1.
Jumlah cetak biru SINas
Mengukur kinerja organisasi dalam rangka mempersiapkan revisi UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek
2.
Jumlah rumusan kebijakan penguatan kelembagaan Iptek
Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Nasional Iptek di bidang kelembagaan Iptek
3.
Jumlah pusat unggulan Iptek
Mengukur kinerja kompetensi kelembagaan Iptek dalam rangka memperkuat kelembagaan dan daya dukung litbang Iptek serta meningkatkan kemampuan absorsi dunia usaha
4.
Jumlah artikel Iptek di media cetak nasional untuk mengukur tingkat kesadaran Iptek
Mengukur tingkat kesadaran Iptek masyarakat
Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi : 1. Penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Lampiran III Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 243a/M/Kp/IX/2011 Tanggal : 07 September 2011
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010-2014 DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA IPTEK KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI No
Uraian
Alasan
1.
Jumlah rumusan kebijakan penguatan sumber daya Iptek
Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Nasional Iptek di bidang sumber daya Iptek
2.
Jumlah peneliti dan perekayasa per 1 juta penduduk
Mengukur kinerja kualitas SDM Iptek
3.
Prosentase investasi litbang terhadap PDB
Mengukur investasi litbang terhadap PDB
4.
Jumlah paten terdaftar
Mengukur kualitas hasil riset Iptek
Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi: 1. Penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Lampiran IV Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 243a/M/Kp/IX/2011 Tanggal : 07 September 2011
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010-2014 DEPUTI BIDANG JARINGAN IPTEK KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
No
Uraian
Alasan
1.
Jumlah rumusan kebijakan penguatan jaringan Iptek
Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Nasional Iptek di bidang jaringan Iptek
2.
Jumlah industri yang berkolaborasi di kawasan Puspiptek
Mengukur keterlibatan industri yang berkolaborasi di kawasan Puspiptek
3.
Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan litbang perusahaan
Mengukur kinerja program riset bersama yang dapat dibangun
4.
Jumlah kerjasama Iptek pemerintah pusat dan daerah
Mengukur kinerja kerjasama Iptek pemerintah pusat dan daerah
5.
Jumlah kerjasama riset internasional
Mengukur kinerja kerjasama riset internasional dalam rangka mempercepat proses pemajuan Iptek Nasional
Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi : 1. Penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Lampiran V Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 243a/M/Kp/IX/2011 Tanggal : 07 September 2011
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010-2014 DEPUTI BIDANG RELEVANSI DAN PRODUKTIVITAS IPTEK KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI No
Uraian
Alasan
1.
Jumlah rumusan kebijakan peningkatan relevansi dan produktivitas litbang Iptek bagi peningkatan daya saing ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kemandirian bangsa
Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Nasional Iptek di bidang relevansi dan produktivitas Iptek
2.
Jumlah konsorsium riset
Mengukur kinerja konsorsium riset yang dikembangkan oleh lembaga litbang, perguruan tinggi, dan industri
3.
Jumlah artikel jurnal sains dan teknik
Mengukur kinerja produktivitas Iptek
Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang relevansi dan produktivitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi : 1. Penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang relevansi dan produktivitas ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang relevansi dan produktivitas ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang relevansi dan produktivitas ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Lampiran VI Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 243a/M/Kp/IX/2011 Tanggal : 07 September 2011 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010-2014 DEPUTI BIDANG PENDAYAGUNAAN IPTEK KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI No
Uraian
Alasan
1. Jumlah rumusan kebijakan peningkatan pendayagunaan litbang Iptek bagi peningkatan daya saing ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kemandirian bangsa
Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Nasional Iptek di bidang pendayagunaan Iptek
2. Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri
Mengukur pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri
3. Jumlah pemanfaatan teknologi hasil itbang nasional di masyarakat
Mengukur pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat
4. Jumlah pemanfaatan teknologi hasil itbang nasional untuk national security
Mengukur pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional untuk national security
Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi: 1. Penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi. Ditetapkan di Jakarta MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. SUHARNA SURAPRANATA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
