KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 02 /A-PPID/Kp/XI/2012 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG BERSIFAT TERBUKA DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, Menimbang

Mengingat

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/V/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Riset dan Teknologi, perlu menetapkan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi Publik yang Bersifat Terbuka di Kementerian Riset dan Teknologi; : 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri; 6.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

7. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi; 8. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/V/ 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Riset dan Teknologi; 9. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 79/M/Kp/II/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Riset dan Teknologi; MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG BERSIFAT TERBUKA DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.

PERTAMA

: Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Bersifat Terbuka di Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Daftar Informasi Publik yang Bersifat Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri atas: 1. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala; 2. Informasi Publik yang Diumumkan Serta Merta; dan 3. Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Ketua Komisi Informasi Pusat; 2. Deputi di Kementerian Riset dan Teknologi; dan 3. Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi; Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Nopember 2012 ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TTD. MULYANTO

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN ATASAN PPID KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Nomor : 02 /A-PPID/XI/2012 Tanggal : 30 Nopember 2012 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG BERSIFAT TERBUKA DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI NO.

RINGKASAN ISI INFORMASI

PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI

PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI

FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP

1

2

3

4

5

6

Biro Umum

Bagian SDMO

hardcopy dan softcopy

10 (sepuluh) tahun

2. Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Kemenristek, terdiri atas: a) nama program, kegiatan, dan anggaran; b) uraian kegiatan; c) target dan/atau output program dan kegiatan.

Biro Perencanaan

Bagian Program dan Anggaran


10 (sepuluh) tahun

3. Informasi tentang kinerja Kementerian Riset dan

Biro Perencanaan

Bagian Monitoring dan Evaluasi


10 (sepuluh) tahun

I.

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA 1. Informasi tentang profil Kemenristek yang, meliputi:

a) informasi

tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Kemenristek beserta satuan kerja di Kemenristek;

b) struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural di Kemenristek.

Teknologi (LAKIP), dalam bentuk laporan tentang

NO.






1

2

3

4

5

6

4. Informasi tentang laporan keuangan, terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntasi pemerintah; d. daftar aset.

Biro Umum

Bagian Keuangan


10 (sepuluh) tahun

5. Informasi tentang laporan akses Informasi Publik, terdiri atas: a. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima; b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik; c. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak;

PPID

Sekretariat PPID


10 (sepuluh) tahun

Biro Hukum dan Humas

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum,


10 (sepuluh) tahun

pelaksanaan tugas pokoknya secara tepat, jelas, terukur dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mencitrakan diri dalam melaksanakan good governance sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

d.

alasan penolakan permohonan Informasi Publik.

6. Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kemenristek yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan

NO.






1

2

3

4

5

6

Sekretariat PPID


10 (sepuluh) tahun

masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan secara mudah, cepat dan akurat yang terdiri atas: a. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan ; b. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.

Bagian Hukum

7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh

PPID

Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.

8. informasi

Inspektorat

Biro Umum, Biro Hukum dan Humas, Inspektorat


10 (sepuluh) tahun

9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan

LPSE

ULP

softcopy

10 (sepuluh) tahun

tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Kemenristek maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Kemenristek.

jasa di Kementerian Riset dan Teknologi yang efisien, terbuka dan kompetitif yang diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

NO.






1

2

3

4

5

6

10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan

Bagian Perlengkapan

Biro Umum, Asdep Jaringan Penyedia dengan Pengguna, PP IPTEK, LBM Eijkman


10 (sepuluh) tahun

Bagian Humas dan Protokol, Biro Hukum dan Humas

Unit kerja Kemenristek


10 (sepuluh) tahun

Unit Kerja Kemenristek dan unit layanan


10 (sepuluh) tahun

prosedur evakuasi keadaan darurat di Kemenristek.

11. Hasil publikasi kegiatan di Kemenristek

12. Tata Cara/Tahapan Baku yang wajib dilalui dalam suatu proses kerja yang diberlakukan di Kemenristek II.

Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas

INFORMASI PUBLIK YANG DIUMUMKAN SERTA MERTA 1. Informasi kedaruratan nuklir di kawasan Puspiptek.

2. Informasi kedaruratan Puspiptek.

non

nuklir

3. Informasi peringatan jatuhnya satelit.

di

Puspiptek

Asdep Jaringan penyedia dengan pengguna


10 (sepuluh) tahun

kawasan Puspiptek

Asdep Jaringan penyedia dengan pengguna


10 (sepuluh) tahun



10 (sepuluh) tahun

Humas Eijkman


10 (sepuluh) tahun

Bagian Humas dan

hardcopy dan

10 (sepuluh) tahun

Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek bekerjasama dengan LAPAN

4. Informasi tentang kedaruratan laboratorium bio safety LBM Eijkman level 3 (BSL). 5. Peringatan Dini Tsunami

Asdep Iptek Pemerintah

NO.






1

2

3

4

5

6

Protokol, Biro Hukum dan Humas

softcopy

PPID Utama


Substansi informasi, memuat: a) potensi bahaya atau besaran dampak yang ditimbulkan; b) Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak; c) Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi; d) Cara menghindari bahaya atau dampak yang ditimbulkan; e) Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang; f) Pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi tersebut; g) Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi; h) Upaya-upaya yang dilakukan oleh satker/BP dalam menanggulangi bahaya atau dampak yang ditimbulkan. III.

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT 1. Daftar Informasi Publik yang memuat: a) Nomor; b) Ringkasan isi informasi; c) Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi; d) Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan

Sekretariat PPID

10 (sepuluh) tahun

NO.






1

2

3

4

5

6

Bagian Hukum, Biro Biro Hukum dan Hukum dan Humas Humas, Asdep Legislasi Iptek


10 (sepuluh) tahun

Bagian SDMO, Asdep. Biro Umum Data dan Informasi Iptek dan Bagian Keuangan


10 (sepuluh) tahun

informasi. e) Waktu dan tempat pembuatan informasi; f) Bentuk informasi yang tersedia; g) Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. 2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Kemenristek, yang terdiri atas:

a) dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;

b) masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;

c) risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;

d) rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;

e) tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;

f) peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan. 3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain: a) pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan; b) profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meli-

NO.






1

2

3

4

5

6

4. Kesepakatan bersama antara para pihak atas nama Biro Hukum dan Humas Kementerian Riset dan Teknologi dengan Perguruan dan Biro Perencanaan Tinggi/Institusi/Lembaga/ Perusahaan/Kementerian, baik di tingkat nasional maupun internasional, terutama yang berhubungan dengan pengembangan Sistem Inovasi Nasional (SINas) dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) serta dalam rangka tertib administrasi di Kementerian Riset dan Teknologi yang menghasilkan surat-surat perjanjian atau kerjasama berikut dokumen pendukungnya.



10 (sepuluh) tahun

5. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan Bagian dan/atau dikeluarkan berikut dokumen Perizinan pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan.



10 (sepuluh) tahun

Biro Umum


10 (sepuluh) tahun

puti nama, posisi, pendidikan, penghargaan; c) anggaran Kemenristek secara umum maupun anggaran secara khusus serta laporan keuangannya; d) data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Kemenristek.

Administrasi

a. Data perbendaharaan atau inventaris.

Bagian Perlengkapan, Biro Umum

b. Rencana strategis dan rencana kerja Kemenristek.

Bagian Program Anggaran, Perencanaan

dan Biro

Biro Perencanaan


10 (sepuluh) tahun

c. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;

Masing-masing

Unit

Sekretaris Unit

hardcopy dan

10 (sepuluh) tahun

NO.






1

2

3

4

5

6

Kerja

softcopy

PPID Utama


10 (sepuluh) tahun

e. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang Inspektorat ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.

Inspektorat


10 (sepuluh) tahun

f. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya.

Inspektorat

Inspektorat


10 (sepuluh) tahun

g. Daftar hasil-hasil penelitian dan kajian yang dilakukan.

Masing-masing Deputi dan LBM Eijkman

PPID


10 (sepuluh) tahun

h. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka Sekretariat PPID bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Utama


10 (sepuluh) tahun

i. Informasi tentang standar pengumuman informasi Sekretariat PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di

PPID Utama


10 (sepuluh) tahun

Kerja d. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya.

Sekretariat PPID

NO.






1

2

3

4

5

6

j. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat Masing-masing Deputi publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. dan Bagian Humas-Biro Hukum dan Humas



10 (sepuluh) tahun

1. Laporan Tahunan Kemenristek atau ringkasannya

Biro Perencanaan


10 (sepuluh) tahun

Masing-masing unit kerja


10 (sepuluh) tahun



10 (sepuluh) tahun


10 (sepuluh) tahun

Kementerian Riset dan Teknologi.

2. Laporan

Kegiatan Kemenristek

masing-masing

unit

kerja

Bagian Monitoring dan Evaluasi, Biro Perencanaan di Masing-masing kerja

unit

3. Berita di situs Kemenristek


4. Pedoman Kode Etik

Asdep Budaya dan Biro Hukum dan Etika, Inspektorat, Biro Humas Umum

Ditetapkan Di jakarta Atasan Utama PPID Kementerian Riset dan Teknologi, TTD. MULYANTO DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

Recommend Documents