KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01A/PER/SM/VI/2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI, Menimbang

: bahwa guna operasionalisasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Penghapusan Barang Milik Negara;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4609); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Definisi Pasal 1 Dalam Peraturan Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi ini yang DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

[1]

dimaksud dengan: 1.

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara, dalam hal ini Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi.

3.

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini Biro Umum.

4.

Unit Pemakai Barang adalah satuan kerja yang menggunakan Barang Milik Negara

5.

Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian Negara/Lembaga di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

6.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

7.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

8.

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

9.

Penilaian Barang Milik Negara adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai Barang Milik Negara.

10. Penerimaan Umum adalah penerimaan negara bukan pajak yang berlaku umum pada kementerian negara/lembaga yang berasal dari pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara yang tidak termasuk dalam jenis penerimaan negara bukan pajak yang dapat digunakan/diperhitungkan untuk membiayai kegiatan tertentu oleh instansi bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penerimaan negara bukan pajak.

Bagian Kedua Asas Umum Pasal 2 1. Penggunaan Barang Milik Negara oleh Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Biro Umum dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 2. Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Biro Umum wajib diserahkan kepada Menteri Keuangan. 3. Semua penerimaan yang berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

[2]

Barang Milik Negara merupakan penerimaan negara bukan pajak yang harus disetor ke rekening kas umum negara. 4. Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan umum.

BAB II PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA Pasal 3 1.

Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggungjawab Menteri Negara Riset dan Teknologi selaku Pengguna Barang Milik Negara.

2.

Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Menteri Negara Riset dan Teknologi atas nama Menteri Negara Riset dan Teknologi dapat menunjuk pejabat pada instansi vertikal Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab Pengguna Barang.

3.

Kuasa Pengguna Barang dijabat oleh: a. Kepala Biro Umum yang menangani pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi;

b. Pejabat lain dalam jabatan struktural yang ditunjuk Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi.

BAB III PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA Pasal 4

1.

Penggunaan Barang Milik Negara untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi penetapan status penggunaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi sesuai dengan nilai perolehannya, dan berlaku mulai tanggal 14 September 2007 sejak PMK No. 96/PMK.06/2007 dikeluarkan.

2.

Tata cara Penggunaan Barang Milik Negara dilakukan sebagai berikut : a. Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara 1) Unit Pemakai Barang mengajukan usulan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Biro Umum, paling lama 2 (dua) minggu setelah berita acara serah terima 100 (seratus) persen, dengan klasifikasi sebagai berikut :

a) Barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan; b) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan, yaitu: i.

Barang-barang dengan nilai perolehan di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan;

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

[3]

ii. Barang-barang dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan; iii. Barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan dan/atau berita acara serah terima barang, seperti sepeda motor, mobil, hewan, tanaman, peralatan dan mesin. c) Barang Milik Negara yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk penyertaan modal pemerintah pusat atau dihibahkan setelah diaudit oleh aparat pengawas fungsional; d) Dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang, status penggunaan barang dapat dialihkan dari suatu Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya.

2) Biro Umum memeriksa klasifikasi barang serta kelengkapan dokumen berita acara serah terima barang dan/atau dokumen pendukung lainnya dari Unit Pemakai Barang atas perolehan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan; 3) Biro Umum mengajukan permintaan penetapan status penggunaan kepada Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi disertai dengan berita acara serah terima dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1 (satu) minggu sejak Biro Umum menerima usulan dari Unit Pemakai Barang; 4) Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi mengusulkan penetapan status Barang Milik Negara kepada Menteri Keuangan untuk ayat 2 a angka 1) huruf a) dan b) poin i, disertai asli dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1 (satu) minggu sejak diterimanya usulan dari Biro Umum; 5) Status Penggunaan Barang Milik Negara pada ayat 2 a angka 1) huruf b) poin ii ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi. b. Tata cara penetapan status penggunaan Barang Milik Negara yang dioperasikan oleh Pengguna Barang lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga. 1) Biro Umum memeriksa kelengkapan dokumen kepemilikan atas perolehan Barang Milik Negara yang pengadaannya atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah; 2) Biro Umum mengajukan permintaan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, yang akan dioperasikan oleh Pengguna Barang lain sebagaimana diatur dalam ayat 2 a angka 4) dan/atau ayat 2 a angka 5);

3) Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi menindaklanjuti keputusan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dari Menteri Keuangan dengan membuat: a) Keputusan penunjukan pengoperasian; b) Berita acara serah terima pengoperasian Barang Milik Negara; c) Dalam hal Barang Milik Negara yang telah ditetapkan status penggunaannya untuk dioperasikan oleh Pengguna Barang lain akan dialih-operasikan kepada Pengguna Barang lainnya lagi, maka pelaksanaan pengalih-operasian tersebut harus dilaporkan kepada Menteri Keuangan. 4) Dalam hal Barang Milik Negara yang telah ditetapkan status penggunaannya untuk dioperasikan oleh Pengguna Barang lain, DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

[4]

kemudian akan digunakan kembali oleh Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi, maka harus dimintakan persetujuan kembali untuk penetapan status penggunaan kepada Menteri Keuangan, maka di proses ulang status penggunaan barang tersebut, dimulai dari ayat 2 b angka 1) sampai dengan 3). c. Tata cara penetapan kembali status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 1) Unit Pemakai Barang menyampaikan laporan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 2) Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi/Biro Umum wajib menyampaikan laporan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dan tidak bermasalah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya kepada Departemen Keuangan, disertai penjelasan mengenai lokasi dan kondisi tanah dan/atau bangunan; 3) Dalam hal terdapat permasalahan terkait dengan tanah dan/atau bangunan yang akan diserahkan, maka permasalahan tersebut terlebih dahulu harus diselesaikan oleh Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi dan/atau bersama Departemen Keuangan sesuai batas kewenangannya dan dapat melibatkan instansi yang terkait; 4) Biro Umum melakukan proses penghapusan setelah Departemen Keuangan bersedia menerima barang tersebut dan menindaklanjuti dengan menyerahkan barang kepada Departemen Keuangan dengan Berita Acara Penyerahan Barang. d. Tata cara pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara antar Pengguna Barang

1) Unit Pemakai Barang mengajukan usulan pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Biro Umum;

2) Biro Umum mengajukan usulan pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi, disertai dengan, penjelasan, pertimbangannya, dan dokumen pendukung, serta dokumen kepemilikan yang wajib disimpannya, serta keputusan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara;

3) Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi meneliti dan mengajukan usulan tersebut kepada Departemen Keuangan, disertai penjelasan dan pertimbangan, keputusan penetapan status penggunaan, serta surat pernyataan kesediaan menerima pengalihan Barang Milik Negara dari calon Pengguna Barang baru; 4) Berdasarkan surat persetujuan pengalihan status penggunaan dari Departemen Keuangan, Biro Umum melakukan proses pengalihan kepada Pengguna Barang baru dengan Berita Acara Penyerahan Barang.


[5]

BAB IV PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA Pasal 5 1.

Pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan terhadap Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

2.

Pemanfaatan Barang Milik Negara dapat pula dilakukan terhadap sebagian Barang Milik Negara yang tidak digunakan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi sepanjang menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

3.

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak mengubah status kepemilikan Barang Milik Negara.

4.

Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilakukan dalam bentuk: a. Sewa; b. Pinjam pakai; c. Kerjasama pemanfaatan.

Pasal 6 1. Pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4 huruf a, b, dan c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan oleh Menteri Keuangan; b. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan oleh Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan persetujuan Menteri Keuangan. 2.

Pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 2 dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4 huruf a, b, dan c dilakukan oleh Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 7

1. Subjek Pelaksana Sewa Barang Milik Negara adalah : a. Pihak yang dapat menyewakan Barang Milik Negara adalah Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan persetujuan Menteri Keuangan. b. Pihak yang dapat menyewa Barang Milik Negara meliputi: 1)

Badan Usaha Milik Negara;

2)

Badan Usaha Milik Daerah;

3)

Badan Hukum lainnya;

4)

Perorangan;

2. Subjek Pelaksana Pinjam Pakai adalah : DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

[6]

a. Pihak yang dapat meminjamkan Barang Milik Negara adalah Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan persetujuan Menteri Keuangan; b. Pihak yang dapat meminjam Barang Milik Negara adalah pemerintah daerah. 3. Subjek Pelaksana Kerjasama Pemanfaatan a. Pihak yang dapat mencari mitra kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara adalah Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan persetujuan Menteri Keuangan; b. Pihak yang dapat menjadi mitra kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara meliputi: 1) Badan Usaha Milik Negara; 2) Badan Usaha Milik Daerah;

3) Badan Hukum lainnya.

Pasal 8 Tata cara pemanfaatan Barang Milik Negara dilaksanakan sebagai berikut : 1. Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara a. Unit Pemakai Barang mengajukan usulan sewa Barang Milik Negara yang telah ditetapkan status penggunaannya kepada Biro Umum dengan klasifikasi sesuai pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, disertai pertimbangan penyewaan, bukti kepemilikan, gambar lokasi, luas yang akan disewakan, nilai perolehan dan NJOP tanah dan/atau bangunan, data transaksi sebanding dan sejenis, calon penyewa, nilai sewa, serta jangka waktu penyewaan; b. Biro Umum memeriksa klasifikasi barang dan kebenaran dokumen kemudian mengusulkan kepada Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi. Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi memproses usulan sewa Barang Milik Negara dari Biro Umum kepada Menteri Keuangan; c. Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi menetapkan surat keputusan penyewaan setelah mendapatkan surat persetujuan penyewaan dari Menteri Keuangan, yang sekurang-kurangnya memuat jenis, nilai, besaran sewa Barang Milik Negara sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.06/2007, penyewa, dan jangka waktu penyewaan; d. Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa Barang Milik Negara ke rekening kas Umum Negara; e. Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi melaporkan pelaksanaan sewa menyewa Barang Milik Negara tersebut kepada Menteri Keuangan dengan disertai bukti setor dan perjanjian sewa menyewa, yang memuat sekurang-kurangnya hak dan kewajiban para pihak; f.

Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, permintaan tersebut harus disampaikan oleh Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi kepada Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

2. Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai


[7]

a. Unit Pemakai Barang mengajukan usulan pinjam pakai Barang Milik Negara yang telah ditetapkan status penggunaannya berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah kepada Biro Umum dengan klasifikasi sesuai pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, disertai sekurangkurangnya memuat pertimbangan yang mendasari diajukannya permintaan, jenis dan spesifikasi barang, detil peruntukan dan jangka waktu pinjam pakai untuk diproses lebih lanjut kepada Menteri Keuangan; b. Biro Umum memeriksa klasifikasi barang dan kebenaran dokumen kemudian mengusulkan kepada Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi; c. Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi melaksanakan pinjam pakai Barang Milik Negara yang dituangkan dalam naskah perjanjian pinjam pakai setelah mendapatkan surat persetujuan pinjam pakai dari Menteri Keuangan, yang memuat sekurang-kurangnya pihak yang akan meminjam, Barang Milik Negara yang dipinjamkan, jangka waktu peminjaman, dan kewajiban peminjam untuk melakukan pemeliharaan Barang Milik Negara yang dipinjam; d. Naskah perjanjian pinjam pakai antara Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi dan pemerintah daerah, antara lain memuat subjek dan objek pinjam pakai, jangka waktu peminjaman, hak dan kewajiban para pihak antara lain kewajiban peminjam untuk melakukan pemeliharaan dan menanggung biaya yang timbul selama pinjam pakai, dan persyaratan lain yang dianggap perlu; e. Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi menyampaikan laporan pelaksanaan pinjam pakai kepada Menteri Keuangan; f.

Setelah berakhirnya jangka waktu pinjam pakai, peminjam wajib menyerahkan objek pinjam pakai kepada Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi yang dituangkan dalam berita acara serah terima, yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan.

3. Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan a. Unit Pemakai Barang mengajukan usulan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara yang telah ditetapkan status penggunaannya berdasarkan permintaan pihak pada pasal 7 ayat 3 huruf b kepada Biro Umum dengan klasifikasi sesuai pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, disertai bukti kepemilikan, gambar lokasi, luas, dan nilai perolehan dan/atau NJOP tanah dan/atau bangunan, pertimbangan yang mendasari usulan kerjasama pemanfaatan, dan jangka waktu kerjasama pemanfaatan;

b. Biro Umum memeriksa klasifikasi barang dan memeriksa kebenaran dokumen kemudian mengusulkan kepada Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi membentuk tim beserta Departemen Keuangan dan instansi/lembaga teknis yang kompeten;

c. Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi melaksanakan lelang untuk mendapatkan mitra kerjasama pemanfaatan, berdasarkan hasil dari ayat 3 c;

d. Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi menetapkan mitra kerjasama yang dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan berdasarkan hasil lelang, disertai dengan penetapan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan;


[8]

e. Naskah perjanjian pemanfaatan kerjasama antara Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan mitra kerja sama pemanfaatan yang memuat sekurang-kurangnya memuat pihak mitra kerjasama pemanfaatan, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, serta jangka waktu kerja sama pemanfaatan, paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditanda tangani perjanjian pemanfaatan kerjasama dan dapat diperpanjang; f.

Penyerahan Barang Milik Negara yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan dituangkan dalam berita acara serah terima;

g. Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan kepada Menteri Keuangan; h. Perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan setelah dievaluasi oleh Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi dan disetujui oleh Menteri Keuangan, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan; i.

Setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan, mitra menyerahkan objek kerjasama pemanfaatan, berikut dengan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan, dilengkapi dengan dokumen terkait kepada Menteri Keuangan yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

BAB V PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Pasal 9 1.

Penghapusan Barang Milik Negara dilakukan dengan cara menghapuskannya dari daftar barang berdasarkan surat keputusan penghapusan Barang Milik Negara oleh pejabat yang berwenang.

2.

Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah penghapusan dari Daftar Barang yang ada pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

3.

Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dalam hal: a. Penyerahan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada Menteri Keuangan;

b. Pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang lainnya; c. Pemindahtanganan Barang Milik Negara; d. Dimusnahkan atau; e. Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian,terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, rusak berat, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure. 4.

Tata cara penghapusan Barang Milik Negara dilaksanakan sebagai berikut: a. Penghapusan karena penyerahan Barang Milik Negara kepada Menteri Keuangan DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

[9]

1) Tahap pelaksanaan penghapusan a)

Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi memperoleh keputusan penetapan penyerahan Barang Milik Negara dari Menteri Keuangan;

b)

Berdasarkan keputusan penetapan penyerahan Barang Milik Negara dari Menteri Keuangan, Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 2 (dua) minggu sejak diterimanya surat penetapan penyerahan Barang Milik Negara;

c)

Tembusan keputusan Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang penghapusan barang disampaikan kepada Menteri Keuangan;

d) Unit pemakai barang melakukan penghapusan Barang Milik Negara dimaksud dari Daftar Barang; e)

Berdasarkan keputusan penghapusan, Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi dan/atau Biro Umum menyerahkan Barang Milik Negara dimaksud kepada Menteri Keuangan yang dituangkan dalam berita acara serah terima Barang Milik Negara.

2) Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan Perubahan Daftar Barang sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. b. Penghapusan karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang lain 1) Tahap pelaksanaan penghapusan a) Berdasarkan persetujuan pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara dari Menteri Keuangan, Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 2 (dua) minggu sejak diterimanya surat persetujuan pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara; b) Tembusan keputusan Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang penghapusan barang disampaikan kepada Menteri Keuangan.

c) Unit pemakai barang melakukan penghapusan Barang Milik Negara dimaksud dari Daftar Barang; d) Berdasarkan keputusan penghapusan, Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi dan/atau Biro Umum menyerahkan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang lain yang dituangkan dalam berita acara serah terima Barang Milik Negara. 2) Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan Perubahan Daftar Barang sebagai akibat dari penghapusan dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. c. Penghapusan karena pemindahtanganan Barang Milik Negara 1) Tahap pelaksanaan penghapusan DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

[10]

a) Berdasarkan persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Negara dari Menteri Keuangan, Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 2 (dua) minggu sejak diterimanya surat persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Negara; b) Berdasarkan keputusan penghapusan barang dimaksud, Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi memindahtangankan Barang Milik Negara kepada pihak yang telah disetujui Menteri Keuangan sebagaimana tersebut dalam butir a) yang dituangkan dalam berita acara serah terima Barang Milik Negara;

c) Unit pemakai barang melakukan penghapusan Barang Milik Negara dimaksud dari Daftar Barang; d) Tembusan keputusan penghapusan barang dari Daftar Barang berikut berita acara serah terima barang dimaksud disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lama 2 (dua) minggu sejak serah terima. 2) Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan Perubahan Daftar Barang sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. d. Penghapusan karena tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dipindahtangankan dan alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan : 1) Tahap pelaksanaan penghapusan a) Berdasarkan persetujuan penghapusan Barang Milik Negara yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan dari Menteri Keuangan, Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 2 (dua) minggu sejak diterimanya surat persetujuan penghapusan Barang Milik Negara yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan; b) Berdasarkan keputusan penghapusan barang dimaksud, Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi dan/atau Biro Umum melakukan pemusnahan atas Barang Milik Negara yang dituangkan dalam berita acara pemusnahan;

c) Unit pemakai barang melakukan penghapusan Barang Milik Negara dimaksud dari Daftar Barang; d) Tembusan keputusan penghapusan barang dari Daftar Barang berikut berita acara pemusnahan disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lama 2 (dua) minggu sejak dihapuskan dari Daftar Barang. 2) Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan Perubahan Daftar Barang sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. e. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau penghapusan untuk menjalankan ketentuan undang-undang DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

[11]

1) Tahap pelaksanaan penghapusan a) Berdasarkan persetujuan penghapusan Barang Milik Negara dari Menteri Keuangan karena adanya putusan pengadilan, Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 2 (dua) minggu sejak sejak diterimanya surat persetujuan penghapusan Barang Milik Negara karena adanya putusan pengadilan; b) Berdasarkan keputusan penghapusan barang dimaksud, Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi dan/atau Biro Umum melakukan pemusnahan atas Barang Milik Negara yang dituangkan dalam berita acara penghapusan Barang Milik Negara;

c) Unit pemakai barang melakukan penghapusan Barang Milik Negara dimaksud dari Daftar Barang; d) Tembusan keputusan penghapusan barang dari Daftar Barang berikut berita acara pemusnahan disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lama 2 (dua) minggu sejak dihapuskan dari Daftar Barang. 2) Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan Perubahan Daftar Barang sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Kementerian Negara Riset. f.

Penghapusan karena sebab-sebab lain 1) Tahap pelaksanaan penghapusan a) Berdasarkan persetujuan penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab lain dari Menteri Keuangan, Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 2 (dua) minggu sejak diterimanya surat persetujuan penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab lain; b) Berdasarkan keputusan penghapusan barang dimaksud, Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi dan/atau Biro Umum melakukan pemusnahan atas Barang Milik Negara yang dituangkan dalam berita acara penghapusan Barang Milik Negara sesuai alasan penghapusan;

c) Unit pemakai barang melakukan penghapusan Barang Milik Negara dimaksud dari Daftar Barang; d) Tembusan keputusan penghapusan barang dari Daftar Barang berikut berita acara pemusnahan disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lama 2 (dua) minggu sejak dihapuskan dari Daftar Barang. 2) Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan Perubahan Daftar Barang sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Kementerian Negara Riset dan Teknologi.


[12]

BAB VI PENILAIAN Pasal 10 1.

Penilaian Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka pemanfaatan.

2.

Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3.

Penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi.

4.

Hasil perhitungan Penilai merupakan hasil perhitungan yang bersifat independen dan final.

Pasal 11 1.

Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan, dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

2.

Penilaian terhadap Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan oleh tim dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian yang berlaku.

Pasal 12 1. Penilaian terhadap Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan oleh tim dilakukan untuk mendapatkan nilai tertinggi dari salah satu nilai tersebut di bawah ini: a. nilai pasar; b. nilai buku, yaitu nilai perolehan dikurangi penyusutan; c. nilai yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. 2. Penilaian terhadap Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka sewa dan kerjasama pemanfaatan, dilakukan oleh Penilai apabila harga perolehan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan tersebut mempunyai nilai paling sedikit Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

BAB VII INVENTARISASI DAN SERTIFIKASI Pasal 13 1. Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi ini wajib diinventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia. 2. Pelaksanaan

inventarisasi

dan

penyelesaian

dokumen

kepemilikan


[13]

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi dan Sertifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan instansi teknis terkait. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Juni 2008 SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI , TTD. BENYAMIN LAKITAN


[14]

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

Recommend Documents