RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN (REVISI KE-2) KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI JL. MH

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2010 – 2014 (REVISI KE-2)

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI JL. MH. Thamrin 8 Jakarta

SALINAN

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014;

1.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

4.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

5.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 /M/Kp/III/2013

Mengingat

:

TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2010-2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 dan penguatan Sistem Inovasi Daerah serta menindaklanjuti hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2011 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014;

ii

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025; 6.

Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri;

7.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8.

Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;

9.

Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 243b/M/Kp/IX/2011 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014;

KEDUA

:

Renstra Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014 merupakan panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Riset dan Teknologi.

KETIGA

:

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 243b/M/Kp/IX/2011 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2013 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERTAMA

:

:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2010-2014. Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 20102014, yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 20102014 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA Salinan yang sah sesuai dengan aslinya Kementerian Riset dan Teknologi Kepala Biro Hukum dan Humas, TTD. Dadit Herdikiagung

iii

KATA PENGANTAR Peranan iptek dalam pembangunan bangsa disadari semakin penting. Hal ini juga sudah dirasakan oleh pemerintah dengan menekankan pentingnya peningkatan kemampuan iptek dalam kerangka penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014. Dalam periode 2010 – 2014, salah satu tantangan yang paling besar adalah bagaimana membangun SINas yang mengintegrasikan unsur-unsur SINas melalui satu simpul tujuan bersama, yakni menyejahterakan rakyat Indonesia. Program dan kegiatan perlu disinkronisasikan antar-kelembagaan SINas guna meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan bersama tersebut dan meningkatkan efisiensinya dalam mengelola sumberdaya yang semakin terbatas. Keberhasilan dalam membangun SINas akan terlihat dari kelancaran aliran teknologi dari pengembang ke pengguna dan aliran informasi antara semua pelaku yang terlibat, baik sebagai aktor utama maupun pihak-pihak pendukung SINas. Oleh karena itu, diperlukan langkah dalam membangun SINas agar kontribusi teknologi terhadap pembangunan nasional meningkat melalui: 1. Sinkronisasi antara teknologi yang dikembangkan dengan permasalahan yang dihadapi industri dan kebutuhan nyata masyarakat dan negara; 2. Rangsangan untuk tumbuh-kembang industri produsen barang dan/atau jasa yang berbasis teknologi nasional dan sesuai dengan permintaan pasar domestik; 3. Vitalisasi lembaga intermediasi untuk percepatan proses adopsi teknologi nasional oleh industri dalam negeri dan sebaliknya juga arus informasi kebutuhan teknologi kepada pihak pengembang teknologi; dan

4. Dukungan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk memfasilitasi, menstimulasi, dan mengakselerasi interaksi antar-aktor SINas dan hubungan dengan kelembagaan pendukung lainnya. Keempat langkah ini terkait satu sama lain. Oleh sebab itu, seluruh upaya tersebut harus dilaksanakan secara interaktif dan sinambung. Keberhasilan membangun SINas hanya dapat dicapai jika semua langkah ini dapat dieksekusi dengan baik. Demikian pula, kebijakan bidang fokus masih tetap relevan untuk periode lima tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah pangan, energi, infrastruktur (transportasi, informasi dan komunikasi), dan kesehatan; sedangkan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional diperlukan dukungan bidang fokus pertahanan dan keamanan. Memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis selama 2 tahun Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, terutama dengan adanya kebijakan pembangunan ekonomi yang dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Lakip 2011 oleh Kementerian PAN & RB maka dirasa perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Kementerian Ristek tahun 2010-2014 dengan menggunakan pendekatan Balance Score Card.

Menteri Negara Riset dan Teknologi TTD. Gusti Muhammad Hatta

iv

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL.......................................................

i

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 26/M/KP/III/2013 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2010-2014 .............................................................

ii

KATA PENGANTAR .............................................................

iv

DAFTAR ISI .......................................................................

v

PENDAHULUAN.............................................

1

1.1. KONDISI UMUM..................................................

2

1.2. LINGKUNGAN STRATEGIS……........………………………….

7

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN...................................

13

BAB I.

BAB II.

BAB III.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .................

34

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

34

NASIONAL ..........................................

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ...............

29

2.1. VISI.....................................................

29

2.2. MISI .........……........……………………………

30

2.3. TUJUAN................................................

31

2.4. SASARAN .............................................

31

2.5. TAHAPAN SISTEM INOVASI NASIONAL…

31

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI …………….......…………........................... BAB IV.

PENUTUP ......................................................

43

54

LAMPIRAN-LAMPIRAN

v

Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2)

BAB I

Sesuai dengan semangat di atas, perubahan keempat UUD

PENDAHULUAN

1945 Pasal 31(5), mengamanatkan “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai

Pembangunan Indonesia

Bersatu

Nasional yang dicitakan dalam Kabinet

II

(KIB

II)

diwarnai

dengan

semangat

manajemen nasional dengan tag-line:”change and continuity,

debottlenecking, acceleration and enhancement, unity-together we can”.

Semangat mengusung perubahan dan berkelanjutan,

memperlancar kegiatan

seluruh

pembangunan

saluran dan

komunikasi

dan

penyelenggaraan

agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagai “engine of tomorrow” mempunyai peran penting bagi pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan iptek hanya akan memberikan kontribusi nyata

pelaksanaan

terhadap pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan

pemerintahan.

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jika produk yang

Percepatan dan pemacuan menganut prinsip bahwa jika dilakukan

dihasilkan

secara bersama, tentunya kita bisa menyelesaikan berbagai

masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata

persoalan yang dihadapi bangsa dan negara yang kita cintai ini.

yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat.

Semangat ini mencerminkan dinamika, keharmonisan, kecepatan, dan

kebersamaan

dalam

manajemen

pemerintahan

bisa

didayagunakan

untuk

memenuhi

kebutuhan

Keberhasilan pembangunan Iptek yang telah dicapai pada

untuk

periode 2004-2009 merupakan langkah awal bagi keberhasilan

menyongsong masa depan yang lebih baik. Suatu deklarasi itikad

yang lebih besar dan menyeluruh yang diharapkan akan tercapai

luhur untuk melancarkan jalan bagi keamanan, keadilan, demokrasi

pada periode 2010-2014. Untuk itu perlu digali dan dilakukan

dan kesejahteraan, dimana dicitakan pembangunan ekonomi yang

pendekatan serta strategi lanjutan dalam rangka mewujudkannya.

berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa yang dikelola melalui penguasaan Iptek yang memadai. 14/Dok-BP/III/2013

Renstra

Kementerian

Riset

dan

Teknologi

(KRT)

ini

diturunkan dari RPJP, RPJMN, Visi, Misi, Agenda dan 11 program 1


Prioritas Nasional KIB II, dan Kontrak Kinerja Menristek. Program

program serta menetapkan strategi dan kebijakan umum untuk

Kementerian

menjamin

merealisasikannya. Program disusun berlandaskan visi dan misi

kontinuitas dan konsistensi program pembangunan iptek, sekaligus

yang berpandangan jauh ke depan sesuai dengan dinamika

menyelesaikan masalah dan kendala yang belum sepenuhnya

lingkungan strategis dan paradigma pembangunan Iptek masa

tertangani pada periode 2004-2009 serta mengantisipasi dan

mendatang.

Riset

dan

Teknologi

disusun

untuk

mengatasi permasalahan yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun kedepan.

mengikat ke dalam internal KRT dalam aspek perumusan kebijakan

Program Kementerian Riset dan Teknologi dirancang untuk meningkatkan

peran

dan

kemampuan

Kementerian

dalam

mendorong dan menghela pembangunan iptek nasional yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban. Ini dapat dicapai apabila terwujud sebuah sistem yang memungkinkan terjadinya proses inovasi secara menyeluruh, yaitu sistem yang tidak hanya dapat memperkuat proses pengembangan iptek, tetapi juga dapat menjembatani dan mengarahkan agar hasil-hasil pengembangan iptek ini dapat termanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Karena itulah program pembangunan iptek ke depan diarahkan untuk mewujudkan sebuah Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang berbasiskan kepada Sistem Nasional Iptek (Sisnas Iptek). Hal itu diwadahi dalam Renstra yang memayungi 14/Dok-BP/III/2013

Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 bersifat nasional tentang litbang iptek, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan sinkronisasi program, termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasi yang akan disampaikan kepada Presiden sesuai dengan tupoksinya. 1.1.

Kondisi Umum Dengan kekayaan alam yang melimpah dan potensi SDM

yang besar, disertai penguasaan iptek yang maju, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bangsa adi kuasa di dunia sebagaimana telah dibuktikan dalam sejarah. Secara umum cara pandang kita terhadap penguasaan iptek masih bersifat parsial, dengan mengesampingkan upaya yang sistematis untuk menjadikan iptek benar-benar sebagai mesin bagi pembangunan nasional. Karenanya sangat dibutuhkan upaya nasional

yang

melibatkan

seluruh

stake-holder iptek untuk 2


mencapai tingkat penguasaan iptek yang dapat memberikan nilai

pengembangan

tambah tinggi bagi proses perekonomian dan mencegah terjadinya

masalah riil secara langsung (demand-driven).

disintegrasi peran iptek dari proses pembangunan nasional.

ilmuwan

Sebagai indikasi akan produktivitas di bidang iptek, jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional hasil karya ilmuwan

yang

iptek

dilakukan

terkonsentrasi

sejalan

di

dengan

lembaga

pemecahan

Kedua, bahwa pemerintah

non-

Kementerian (LPNK) belum terlibat secara nyata dalam aktifitas penerapan Iptek untuk pembangunan nasional. Keterkaitan technology-supply and demand

Indonesia selama tahun 2005-2008 yang tercatat dalam Scopus

menjadi hal

(2009) adalah sebanyak 6.553 paper. Bidang ilmu yang dominan

yang penting dalam upaya pengembangan teknologi. Bisa dipahami

dalam publikasi ilmiah di jurnal internasional hasil karya ilmuwan

kenapa bidang pertanian dan kedokteran termasuk bidang yang

Indonesia adalah clinical medicine dan plant and animal sciences.

paling maju kontribusi ilmiahnya dibanding dengan bidang lain

Sementara itu, paten yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak

manapun di Indonesia, karena kedua bidang ini secara langsung

Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia

berkaitan dengan permasalahan riil masyarakat, dengan kata lain

dalam kurun waktu tahun 1991 – 2008, hanya 4.14% yang berasal

karena keterkaitan yang baik antara sisi pemasok dan pengguna

dari dalam negeri dan sisanya merupakan usulan paten asing. Hal

Iptek.

ini mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan pasar yang besar

Di

bidang

lain,

terutama

teknik

dan

rekayasa,

bagi teknologi asing. Ironisnya jumlah ilmuwan doktor terbanyak

permasalahannya bukan terletak pada sisi supply. Tetapi lebih pada

berada di lembaga penelitian pemerintah terutama yang berkaitan

sisi demand serta upaya 'menjembatani' kedua sisi itu yang tidak

dengan bidang teknik non-pertanian, dan hanya sebagian kecil saja

optimal, sehingga keterkaitan yang erat antara keduanya tidak

yang berlatar belakang bidang pertanian dan kedokteran1.

terbangun. Kebutuhan akan teknologi bagi dunia industri, yang

Dari data ini paling tidak bisa diajukan dua tesis penting: pertama, bahwa kemajuan iptek hanya bisa dicapai apabila

masih terkonsentrasi pada low-tech

dan medium-tech, sangat

besar dan terus membesar. Hanya saja kebutuhan itu selama ini hanya bisa dipenuhi dari produk impor.

1

Data LIPI tahun 2004

14/Dok-BP/III/2013

3


Upaya menjembatani sisi supply

dan demand dilakukan

perusahaan yang melakukan litbang terapan berbasis Iptek (PP

dalam sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Inovasi, yaitu

35/2007) dan adanya larangan ekspor bahan tambang yang tidak

sebuah jaringan rantai pemasok teknologi (technology supply

diolah (UU No.4/2009) adalah salah satu langkah untuk mendorong

chain) yang mengaitkan antara institusi pemasok teknologi dan

proses pertambahan nilai bagi industri yang merupakan motor

pengguna teknologi, yang pada tataran nasional disebut Sistem

penggerak demand teknologi.

Inovasi Nasional (SINas) dan pada tataran daerah disebut Sistem Inovasi Daerah (SIDA). Melalui Sistem Inovasi Nasional dan Sistem Inovasi Daerah diharapkan dapat terjadi interaksi yang koheren dalam kegiatan memproduksi pengetahuan, menerapkan dan mendiseminasikan hasilnya, sehingga menumbuhkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

demand dan supply teknologi antara industri serta lembaga pengguna iptek dengan lembaga litbang iptek menjadi kunci penting bagi kemajuan iptek nasional. Peningkatan kebutuhan akan litbang terapan pada industri identik dengan peningkatan demand akan teknologi kepada litbang pemerintah maupun perguruan tinggi sebagai produsen teknologi. Karenanya kebijakan insentif bagi industri untuk melakukan litbang sebagaimana diterapkan di negara-negara maju menjadi sangat penting. Beberapa kebijakan terbaru

14/Dok-BP/III/2013

seperti

pemberian

percaturan global, masih lemah. Misalnya, dilihat dari belanja litbang, pengeluaran Indonesia sangatlah kecil. Belanja litbang per PDB Indonesia masih di bawah 0.1%, ini jauh dari rata-rata negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang sudah diatas 2%. Negara Asia seperti Jepang dan Korea

Keberhasilan membuat jembatan yang menghubungkan sisi

pemerintah

Kita menyadari bahwa kemampuan iptek, terutama dalam

insentif

fiskal

bagi

sudah mengalokasikan anggaran di atas 3%, sementara China sekitar 1.5%. Bahkan jika dibanding dengan negara ASEAN pun, belanja litbang Indonesia masih jauh lebih rendah, di mana Singapore sudah mencapai di atas 2% dan Malaysia sekitar 0.5%. Sumber pembiayaan belanja litbang Indonesia sebagian besar (>70%) masih berasal dari anggaran pemerintah dan pelaksana litbang pun hampir seluruhnya merupakan institusi pemerintah. Ini berbeda dengan negara-negara maju pada umumnya, dimana belanja litbang sebagian besar bersumber dari dunia usaha/industri dan pelaksana litbang juga banyak dari dunia usaha. Dari kondisi ini 4


dapatlah dimengerti bahwa aktivitas litbang di Indonesia masih

dikembangkan bibit unggul hasil rekayasa genetika pisang, kedelai,

didominasi oleh sektor pemerintah, akibatnya belum mampu

kacang hijau, manggis, nenas, dan pepaya. Telah dikembangkan

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan

juga teknik-teknik pemuliaan ternak untuk mendapatkan varietas

perekonomian nasional.

sapi unggul dan vaksin untuk ternak untuk mencegah penyakit

Intensitas sumberdaya manusia iptek Indonesia juga masih jauh lebih rendah dibanding dengan negara–negara Asia lain. Jumlah personil litbang Indonesia baru mencapai 1 per 10.000

cacing hati, serta Kit Radioimmunoassay (RIA) untuk membantu keberhasilan proses inseminasi buatan, dan berbagai suplemen pakan ternak multi nutrisi.

penduduk. Angka ini jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang

Dalam rangka mengembangkan energi baru dan terbarukan,

mencapai sekitar 6 per 10.000 penduduk, sementara Singapura

atas koordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

sudah mencapai hampir 70 per 10.000 penduduk.2

(BPPT) telah berhasil dikembangkan teknologi rancang bangun

Meskipun kondisi sumberdaya iptek yang masih terbatas, beberapa usaha dan capaian di bidang pengembangan iptek telah dihasilkan melalui 4 (empat) program di dalam 6 (enam) bidang fokus pembangunan iptek selama kurun waktu 2004-2009. Di bidang pangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah berhasil mengembangkan dan melepas beberapa varietas unggul padi hibrida, varietas unggul jagung dan kedelai. Untuk mendukung diversifikasi pangan, telah pula dikumpulkan cadangan plasma nutfah untuk talas, ubi kayu, dan telah

biofuel, PLTB 25 kW, PLTU mulut-tambang, eksplorasi migas lepas pantai,

dan

survey

laut

untuk

eksplorasi-mineral,

serta

pemanfaatan bijih besi lokal utuk bahan baku industri baja. Di

samping

itu

di

BPPT

telah

dikembangkan

pula

pemanfaatan fuel grade ethanol sebagai bahan bakar di sektor transportasi, dan saat ini telah dilakukan sertifikasi produk-produk

Fuel Grade Ethanol (FGE) serta Gasohol E-10 dan Gasohol E-20. Selanjutnya telah dikembangkan pula teknologi pengolahan minyak nabati berbasis biji jarak untuk subtitusi BBM termasuk alat press biji jarak yang mudah diterapkan.

2

IMD 2009

14/Dok-BP/III/2013

5


Di bidang transportasi, di BPPT juga telah dikembangkan

4x4 untuk mengangkut 12 personil, disain dan contoh awal senjata

teknologi Boogie kereta duorail dan monorail pada kecepatan

berpeluru karet kaliber khusus spesifik POLRI,

medium dan tinggi, teknologi persinyalan dan sistem peringatan

mata kaliber 38 mm dan geranat gas air mata untuk pengendalian

otomatis penutup pintu perlintasan kereta api, Rail Fastening untuk

kerusuhan massa, alat komunikasi yang dinamakan Alkom (Alat

memperkuat dudukan rel pada bantalan kayu. Juga telah berhasil

Komunikasi) Tactical Radio HF Spread Spectrum Frequency

dikembangkan Kapal Bersayap dengan Efek Permukaan (Wing-in-

Hopping yang berbasis teknologi digital hopping, digital voice dan

Surface Effect Ship – WISE).

pengacakan

Di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah berhasil dikembangkan aplikasi IGOS (Indonesia Go Open Source) yang siap dimanfaatkan untuk kebutuhan administrasi. Saat ini aplikasi berbasis open source tengah dikembangkan untuk keperluankeperluan penelitian seperti pengolah sintesis DNA, simulasi protein, dan sebagainya. Selain itu, telah berhasil dikembangkan rangkaian penerima ’Chip Wimax’, suatu sistem komunikasi generasi modern dengan frekuensi 2.3 GHz dan 3.3 Ghz, serta sistem Technical Assistance Pengembangan E-Government, paket aplikasi SIMDA. Sementara itu, dalam bidang teknologi pertahanan dan keamanan atas koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi dan kerjasama BPPT-PT. PINDAD telah berhasil dikembangkan Panser 6x6 yang dapat mengangkut sampai 13 personil tempur dan Panser 14/Dok-BP/III/2013

suara

(voice

encryption), radio

amunisi gas air

jammer untuk

mengganggu sistim komunikasi musuh dan sekaligus dapat digunakan untuk mengetahui posisi (lokasi) musuh, transponder sasaran torpedo latih yang dapat mendeteksi dan menelusuri kapal selam di sekitar Kapal Atas Air; pesawat udara tanpa awak (PUNA),

Blast Effect Bomb (BEB) yang merupakan bom latih yang memberikan efek suara ledakan keras seperti bom tajam. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), BAKOSURTANAL telah melakukan demarkasi dan deliniasi di wilayah perbatasan antara RI-Malaysia, RI-Papua Nuginia (PNG) dan RI-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) serta menyusun peta batas wilayah NKRI. Hasil yang baik juga terlihat dalam bidang kesehatan dan obat. Di Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) terutama telah dikuasai perangkat teknologi nuklir untuk penanggulangan penyakit 6


kanker dan infeksi bakteri. Di Lembaga Ilmu Pengetahuan

Perkembangan Iptek telah membawa revolusi 3T yaitu

Indonesia (LIPI) telah dikembangkan protein human EPO yang saat

perubahan radikal dalam transportasi, telekomunikasi, dan tourisme

ini akan memasuki uji klinis, interferon I-2a yang sering digunakan

yang mengabaikan batas wilayah negara. Arus barang, jasa, orang,

sebagai anti viral dan anti kanker, produk herbal menjadi bahan

informasi, dan investasi semakin cepat

dan mengakibatkan

baku obat kardiovaskuler, hepatitis, diabetes, anti trombosit, anti

perubahan yang

tatanan kehidupan

malaria (artemisinin dan analognya), anti oksidan, anti kanker, anti

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia.

kolesterol, dan anti tuberkulosis. Di samping itu Indonesia telah membangun kemampuan untuk mengembangkan Vaksin Flu Burung sendiri.

cepat

terhadap

Berkembangnya teknologi informasi mengakibatkan hampir tidak ada hambatan bagi penduduk dunia untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya, arus informasi baik positif maupun

1.2. Lingkungan Strategis Dinamika

sangat

perubahan

negatif begitu cepat sampai kepada rakyat Indonesia. Revolusi lingkungan

strategis

khususnya

lingkungan global adalah proses yang tidak dapat dihindari oleh bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari tata kehidupan global, karena globalisasi adalah fenomena sejagad yang sudah kita masuki, dan tidak dapat kita tarik kembali. Secara eksternal faktual Indonesia merupakan bagian dari tata kehidupan global. Indonesia tidak dapat lepas dan mengisolasi diri sebagai sistem tertutup terhadap globalisasi. Bangsa Indonesia sudah memasuki dan terbuka terhadap arus global.

transportasi dan telekomunikasi telah mengakibatkan mobilitas penduduk dunia yang tidak lagi mengenal batas wilayah yang berdampak

pada

adanya

masalah-masalah

keamanan di wilayah perbatasan.

pertahanan

dan

Arus globalisasi memberikan

dampak baik positif maupun negatif

yang berakibat

adanya

transformasi baik di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Bila dicermati keterkaitan antara kejadian di lingkup global dengan kejadian di lingkup regional maupun nasional, demikian pula dengan hubungan antara negara-negara yang terletak dalam satu kawasan maupun antar kawasan, baik secara langsung

14/Dok-BP/III/2013

7


maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap proses yang

Berkaitan dengan pembangunan iptek nasional, UNDP dalam Human Development Report (2001) memperkenalkan konsep global

terjadi di suatu negara. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan pembangunan iptek nasional, perubahan lingkungan strategis menjadi sangat penting, karena akan menentukan pilihan strategi dan upaya-upaya yang diambil. Mengikuti perkembangan iptek, khususnya teknologi informasi, arus globalisasi menimbulkan peningkatan arus barang, jasa dan orang, termasuk iptek, yang masuk dan keluar dari

technology hub atas inovasi teknologi, yang didefinisikan sebagai lokasi yang paling aktif di dalam era digital dalam pengembangan inovasi teknologi. Berdasarkan survei oleh UNDP tahun 2000 terhadap pemerintah lokal, industri dan media, lokasi inovasi diranking dari 1 - 4 untuk 4 bidang besar: a.

wilayah kita.

pekerja ahli atau mengembangkan teknologi.

Proses globalisasi, yang ditandai dengan meningkatnya saling

b.

ekonomi.

negara, selain membawa peluang juga mengandung tantangan. kemajuan

peningkatan

arus

teknologi

informasi

perdagangan

dan

dan

komunikasi

keuangan

serta

daerah,

khususnya

yang

memiliki

kemampuan

dan

sarana

penunjang, dapat memperluas jangkauan pengaruh pasarnya hingga menjangkau bagian lain dunia dengan cara yang jauh lebih ekonomis dan singkat.

c.

Populasi

para

enterpreneur

untuk

bergerak

memulai

perusahaan ventura baru.

internasional,

berbagai negara, perusahaan dan lembaga baik di pusat maupun di

Keberadaan perusahaan yang mapan atau perusahaan multinasional dalam menumbuhkan keahlian dan stabilitas

ketergantungan yang berlangsung begitu cepat di antara negaraBerkat

Kemampuan lembaga riset dan universitas untuk melatih

d.

Kemampuan modal ventura untuk menjamin, bahwa ide-ide teknologi baru dapat masuk ke pasar. Dari survei tersebut dideteksi 46 teknologi hub di seluruh

dunia. Dari 10 besar (nilai di atas 13) pertama 5 hub (pusat inovasi) berada di AS (Silicon Valley, Boston, Raleigh-DurhamChapel Hill, Austin, San Fransisco). Nilai sempurna (nilai 16) dimiliki oleh Silicon Valley, AS. Benua terbanyak memiliki hub adalah

14/Dok-BP/III/2013

8


Amerika (16), menyusul Eropa (15) dan Asia (11). Hal-hal yang

kontribusinya

menarik adalah data berdasarkan benua, ternyata Kuala Lumpur

wisatawannya. Taiwan juga memiliki kemampuan high-tech yang

(Malaysia) dan Singapura termasuk 2 dari 10 hub di Asia.

diperlukan oleh Indonesia dalam kerangka transfer teknologi.

El

Ghazala, Tunisia juga termasuk salah satu dari hub global ini. Perkembangan

global

penting

di

negara-negara

terhadap

pembangunan

Indonesia,

termasuk

Pengaruh global lain adalah Jepang yang merupakan mitra yang

dagang

terbesar

Indonesia.

Hingga

tahun

2005,

volume

berpengaruh dalam bidang iptek yang berhubungan dengan

perdagangan kedua negara mencapai US$25 milyar (ekspor US$ 18

Indonesia

China.

milyar, impor US$ 7 milyar dengan surplus US$ 11 milyar).

Perkembangan China dalam menyerap investasi berbagai negara

Masuknya bantuan pemerintah Jepang diikuti oleh masuknya

besar sangat mengagumkan. Pembangunan infrastruktur ekonomi,

investasi dari kalangan swastanya. Sampai sebelum kemunculan

SDM yang berlimpah dan murah, iklim investasi yang ramah

China selaku sasaran investasi Jepang, Indonesia masih merupakan

membuat China menjadi salah satu negara yang sangat efisien bagi

tujuan utama investasi Jepang di Asia. Sejak 1967 hingga 2005,

industri manufaktur. Produk-produk industri China membanjiri

investasi Jepang terkonsentrasi di sektor manufaktur non-migas,

pasar global termasuk Indonesia, dengan harga yang relatif murah.

sehingga memberikan manfaat langsung bagi Indonesia, karena

Kemajuan iptek China juga tumbuh dengan sangat luar biasa. Tiga

meski padat modal, namun bersifat padat karya dengan teknologi

lokasi global hub inovasi teknologi dimiliki China yakni Taipei,

bervariasi mulai dari menengah sampai teknologi tinggi (alas kaki,

Hsinchu dan Hong Kong. Taipei menempati peringkat 10 di atas

tekstil, pakaian jadi, kulkas, radio/tape recorder, vcd/dvd player,

Bangalore dan satu tingkat di bawah San Fransisco. Indonesia

microwave, televisi, sepeda motor, mobil, dll). Sementara investasi

memiliki hubungan dengan Taiwan sebatas hubungan ekonomi,

negara maju lain kebanyakan terkonsentrasi hanya di sektor migas,

perdagangan,

yang padat modal dan teknologi tinggi, namun tidak padat karya.

perlu

diungkap.

investasi

dan

Salah

sosial

satunya

budaya

adalah

sesuai

dengan

kesepakatan ketika pemulihan hubungan diplomatik 1990. Taiwan adalah partner dagang dan investor yang cukup signifikan 14/Dok-BP/III/2013

9


India sangat mendorong pengembangan industri jasa dan informasi

teknologi

yang

terpusat

di

Bangalore.

Dengan

kemampuan outsourcing dan pemrosesan data yang dimiliki, Bangalore bahkan disebut-sebut sebagai Silicon Valley kedua. Sumber daya manusia bidang teknologi informasi yang melimpah di India membuat Bangalore menempati posisi 11 dari peringkat

global hub inovasi Iptek yang disusun UNDP (2001).

Secara

khusus, bidang-bidang kerjasama antara Indonesia dan India meliputi kerjasama politik dalam bentuk dukungan di berbagai bidang, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sains dan teknologi dalam bentuk kerjasama teknologi ruang angkasa, tenologi nuklir, satelit, bioteknologi, kerjasama teknik lainnya dalam bentuk beasiswa, pendidikan dan pelatihan di berbagai bidang. Seluruh kerjasama ini dibicarakan dan disepakati dalam wadah Forum Konsultasi Bilateral dan Komisi Bersama antara Indonesia dan India yang telah dimulai sejak tahun 2003. ditingkatkan

adalah

pada

Kerjasama yang perlu

bidang-bidang

strategis

(seperti

pertahanan keamanan, energi, ekonomi, Iptek dan pendidikan) dan tidak hanya terjebak dalam tataran teknis/sektoral seperti yang telah dicapai selama ini. Untuk dapat mencapai kepentingan di

bidang-bidang

strategis

tersebut,

Indonesia

harus

mampu

memanfaatkan kerjasama bilateral dan regional secara lebih efektif. Dalam lingkup regional lembaga multilateral yang perlu dicermati adalah ASEAN. Indonesia berpandangan bahwa ASEAN merupakan salah satu soko guru politik luar negerinya. Bagi Indonesia, kawasan Asia Tenggara yang stabil, aman, damai dan kondusif ditinjau dari berbagai aspek merupakan modal dasar yang penting untuk pembangunan di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan pendekatan lingkaran-lingkaran konsentris yang digunakan oleh Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya. Perihal kepemimpinan Indonesia di dalam ASEAN, dapat dikemukakan bahwa

berdasarkan

kondisi

objektif,

potensi

kepemimpinan

Indonesia di kawasan Asia Tenggara masih tetap besar. Namun Indonesia berkeyakinan bahwa kepemimpinan yang bijak adalah kepemimpinan yang tidak dipaksakan, melainkan yang diraih melalui kualitas diplomasi dan kontribusi konkrit Indonesia kepada kawasan Asia Tenggara. Dalam kaitan ini, dapat dikatakan bahwa sejak 1997/1998, dengan dicurahkannya perhatian pada proses reformasi politik dan penanggulangan krisis ekonomi dalam negeri, telah terdapat dampak yang kurang menguntungkan terhadap peran Indonesia dalam ASEAN. Namun demikian, seiring dengan

14/Dok-BP/III/2013

10


pemulihan kondisi dalam negeri, maka dalam kurang lebih dua

Multilateralisme:

tahun terakhir, Indonesia telah mampu meningkatkan kembali

menangani

perhatiannya kepada ASEAN. Upaya-upaya untuk meningkatkan

berbagai upaya global telah dilakukan di berbagai forum

peran Indonesia di ASEAN akan terus dikembangkan.

seperti PBB, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan

Dengan perkembangan iptek di negara tetangga yang sudah cukup maju, seperti di Singapura dan Malaysia - dua negara ini termasuk sebagai lokasi global hub inovasi teknologi - Indonesia perlu lebih menyadari ketertinggalannya.

Kesadaran ini penting

untuk memacu semangat untuk bersaing secara positif dengan negara tetangga. Bila tidak, maka nilai tambah dari sumber daya

Merupakan

berbagai

forum

permasalahan

terbaik

global.

untuk

Untuk

itu,

lembaga-lembaga Bretton Woods (Bank Dunia dan IMF). Telah di sepakati berbagai agenda pembangunan global seperti UN Millenium Development Goals (MDGs), WTO Doha

Developtment

Agenda,

the

Monterrey

Consensus

on

Financing for Development maupun Johannesburg Declaration on Sustainable dan Johannesburg Plan of Implementation.

alam (SDA) yang melimpah di negara kita akan lebih banyak

Millennium Development Goals (MDGs): Berisi berbagai

dinikmati oleh negara tetangga tersebut melalui jasa teknologi.

komitmen

Belum lagi dengan akan berlakunya Pasar Bebas ASEAN 2015,

internasional dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang

tekanan kompetisi dalam regional ini semakin tinggi.

Bila tidak

berkelanjutan. Melalui Millennium Summit, para pemimpin

disikapi dengan penuh keseriusan, maka bangsa kita akan

dunia menegaskan, bahwa berbagai manfaat globalisasi

tertinggal dan hanya akan mendapat beban dan kerugian dari

seperti

dibukanya Pasar Bebas ASEAN tersebut.

berkelanjutan,

Bagi Negara berkembang, globalisasi menawarkan perspektif baru bagi integrasi ekonomi dan kemungkinan perbaikan kinerja ekonomi, antara lain: 14/Dok-BP/III/2013

dan

target

pertumbuhan

yang

harus

ekonomi

peningkatan

yang

standar

dicapai

lebih hidup,

masyarakat

cepat

dan

penciptaan

lapangan kerja dan pemberian manfaat yang besar bagi umat manusia dari peningkatan teknologi harus dikelola melalui upaya

bersama

dan

tidak

dapat

diserahkan

kepada

mekanisme pasar semata. 11


Pendanaan bagi pembangunan: Pada sektor keuangan,

menerus

Monterrey

bagi

penerapan teknologi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya

pembangunan yang disahkan pada tahun 2002, merupakan

masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan

inisiatif internasional dalam menanggulangi tantangan bagi

terbukanya akses informasi, tuntutan konsumen terhadap barang

pemenuhan kebutuhan dana pembangunan di seluruh dunia,

dan jasa pun semakin meningkat. Hal ini merupakan peluang untuk

khususnya di negara-negara berkembang. Konsesus ini

meningkatkan produktivitas dengan memperbaiki QCD (Quality,

menyentuh berbagai isu seperti mobilisasi sumber keuangan

Cost & Delivery) untuk menghasilkan barang dan jasa yang

domestik dan internasional, serta kerjasama teknik dan

berkualitas;

keuangan

Consensus,

internasional

mengenai

termasuk

pendanaan

Official

Development

Assistant (ODA) dan isu-isu hutang luar negeri.

dalam

rangka

seleksi,

meningkatkan

adaptasi,

efisiensi

dan

biaya

pemfokusan

produksi

agar

menghasilkan barang dan jasa yang bernilai kompetitif (mampu bersaing); serta menambah kecepatan pelayanan yang diberikan.

Peluang yang muncul secara nasional adalah membaiknya

Globalisasi

mengandung

resiko

dan

tidak

jarang

perekonomian nasional Indonesia. Diperkirakan antara tahun 2007

mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial yang berat, misalnya:

– 2020 ekonomi Indonesia dapat tumbuh dengan laju rata-rata

(a) Keterbukaan pasar modal global dapat membuat pasar

sekitar 6 persen per tahun. Semangat reformasi dapat dijadikan

keuangan dalam negeri rentan gejolak yang mendadak, (b) Banyak

momentum untuk mengadakan perubahan mendasar di segala

negara berkembang menjadi tersisih (marginalized) karena tidak

bidang, termasuk dalam upaya pembangunan iptek. Pesatnya

diperlukannya buruh yang tidak terdidik dan turunnya pendapatan

kemajuan

riil, (c) Adanya jurang

iptek

pada

dua

dasawarsa

terakhir

memberikan

pemisah kemampuan

Iptek

karena

sumbangan berharga dalam bentuk banyaknya pilihan iptek yang

kelangkaan sumber dana untuk meningkatkan kemampuan tersebut

bisa didayagunakan dan dikembangkan dalam rangka mendukung

di negara berkembang, (d) Keadaan itu menyebabkan banyak

penguatan ekonomi dan daya saing bangsa. Kecenderungan global

negara berkembang kembali mencoba bertumpu pada ekspor

perkembangan Iptek dapat dipantau dan diantisipasi secara terus-

produk komoditas primer yang bernilai tambah rendah.

14/Dok-BP/III/2013

12


1.3.

Potensi dan Permasalahan

1.3.1. Potensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan rangkaian dari 17.502 pulau besar dan kecil yang dinyatakan dalam Undang-undang nomor 17 tahun 1985 sebagai negara kepulauan (Archipelagic State), dari Sabang hingga Merauke, yang hampir sama panjang dengan Benua Amerika, dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa dan terdiri dari 100 suku dengan 583 bahasa daerah dan beragam keyakinan dan budaya. Sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka Indonesia mempunyai potensi lebih besar untuk menjadi negara maju, karena mempunyai modal pembangunan yang siap diolah. Kekayaan hutan nasional hanya kalah dari Brasil. Sebagai negara kepulauan, kekayaan laut Indonesia yang luas merupakan modal pembangunan yang tidak dimiliki oleh negara lain di dunia. biodiversitas tanaman, binatang yang hidup di hutan, serta biodiversitas laut dapat diolah menjadi bahan pangan, energi dan obat-obatan. Indonesia sebagai negara keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dapat menjadikan populasi penduduk tersebut 14/Dok-BP/III/2013

sebagai aset human capital. Jumlah angkatan kerja Indonesia yang masih mendominasi populasi, dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kekayaan sumberdaya alam dan populasi yang besar, apabila dikelola dengan baik, akan menjadi modal pembangunan yang jarang dipunyai oleh negara lain. Perguruan tinggi (PT), lembaga litbang dan industri menjadi

pihak-pihak

memberikan

nilai

yang

kompeten

tambah

pada

untuk

mengolah

produk-produk

dan

berbasis

sumberdaya alam tersebut. Tahun 2009, jumlah perguruan tinggi negeri (PTN) sebanyak 82 dan perguruan tinggi swasta (PTS) sebanyak 2556 merupakan sarana untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, dan dapat didorong menjadi universitas riset yang menghasilkan inovasi-inovasi teknologi yang dibutuhkan oleh industri nasional. Demikian juga lembaga riset non-kementerian (LPNK) dibawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi serta lembaga-lembaga riset departemen merupakan sarana untuk mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi. Faktor lain yang juga sangat penting dalam mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi adalah keamanan. Kondisi keamanan nasional saat ini sangat baik, meskipun masih ada beberapa gerakan separatis di beberapa daerah. Keberhasilan Polri 13


membongkar kasus terorisme serta kasus-kasus tindak kriminal lain

1.3.2. Permasalahan

yang meresahkan masyarakat dan pengusaha beberapa waktu

Menurut data Institute for Management Development (IMD) tahun

yang lalu, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk iklim usaha dan investasi dari dalam maupun luar negeri. Investasi baru akan memberikan peluang bagi adopsi teknologi baru. Hal ini akan

2009 daya saing Indonesia berada pada posisi 42 dari 56 negara, mengalami peningkatan dari tahun 2008 (peringkat 51) dan tahun 2007 (peringkat 54). Akan tetapi peningkatan tersebut baru

meningkatkan kemampuan adopsi teknologi di sektor produksi, dan

bersumber pada kinerja ekonomi (economic performance), efisiensi

meningkatkan pemanfaatan hasil riset dalam negeri yang sesuai

pemerintah (government efficiency), dan efisiensi bisnis (business

dengan kebutuhan industri.

efficiency), sedang infrastruktur (infrastructure) yang di dalamnya

Pembangunan Nasional, pada hakekatnya adalah upaya

antara lain mencakup infrastruktur sains dan infrastruktur teknologi

kepentingan

menunjukkan penurunan. Sementara data World Economic Forum

keamanan nasional dan peningkatan kesejahteraan, yang sekaligus

(WEF) tahun 2009 menunjukkan bahwa daya saing Indonesia

merupakan aspirasi masyarakat Indonesia, baik secara individual

berada pada posisi 54 dari 133 negara. Lebih jauh WEF

maupun sosial, yang beragam dan menempati wilayah yang luas

menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berada pada area transisi

tersebut. Dalam sudut pandang ini, Iptek adalah sebuah instrumen

dari

(tool) yang membantu agar proses pembangunan nasional berjalan

pemanfaatan sumber daya alam (factor driven) menuju kelompok

lancar,

negara

pemenuhan

atas

kepentingan

meningkatkan

nasional,

kesejahteraan

yakni

rakyat

dan

kemajuan

kelompok yang

negara

yang

ekonominya

ekonominya

mengandalkan

bergantung efisiensi

pada

(efficiency

peradaban, untuk kemudian demi terwujudnya stabilitas nasional

driven). Di sisi lain, negara-negara yang tergabung dalam

yang kondusif.

Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) yang merupakan kelompok negara maju ekonominya bergantung pada inovasi (innovation driven). Fenomena ini menunjukkan

14/Dok-BP/III/2013

14


bahwa Iptek belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam ekonomi Indonesia.

permasalahan

Menurut laporan World Economic Forum, terpuruknya daya saing Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pada tataran makro terdapat 3 (tiga) faktor, yaitu: (a) Tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro; (b) Buruknya kualitas kelembagaan publik sebagai fasilitator dan pusat pelayanan; dan (c) Lemahnya kebijakan pengembangan

teknologi

untuk menunjang

peningkatan produktivitas; dan pada tataran mikro, terdapat 2 (dua) faktor, yaitu: (a) Rendahnya efisiensi produksi; dan (b) Lemahnya

iklim

Secara lebih mendasar faktor-faktor yang menjadi akar

persaingan

usaha.

Karenanya,

untuk

meningkatkan peran Iptek dalam peningkatan daya saing nasional diperlukan kebijakan pembangunan Iptek yang di satu sisi dapat memajukan penguasaan Iptek, dan di sisi lain dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan perekonomian

rendahnya

daya

saing

nasional

dari

sisi

pengembangan teknologi antara lain adalah: 1) Ketergantungan produk industri serta sarana dan prasarana kebutuhan nasional seperti pertahanan dan yang lainnya terhadap impor masih sangat tinggi;

2)

Lemahnya

pengembangan

kualitas

teknologi

SDM

penunjang

dan

penguasaan

industri,

serta

sehingga

sulit

diharapkan tercapainya peningkatan produktivitas melalui inovasiinovasi teknologi. Rendahnya kandungan dalam negeri produkproduk industri nasional adalah akibat lemahnya struktur industri utama dalam membangun industri-industri penunjang dan pemasok bahan baku/antara (intermediate) di dalam negeri, lemahnya upaya pengembangan produk, serta tidak adanya koordinasi lintas sektoral yang baik, sehingga tuntutan terhadap kebutuhan litbang dan teknologi sangat minim.

nasional. Untuk itu, kebijakan pembangunan Iptek harus mampu

Dari sisi supply-side, permasalahan pembangunan Iptek bisa

mendorong terwujudnya jaringan yang saling memperkuat antara

dilihat dari sudut pandang: kelembagaan, sumber daya, jaringan,

penghasil dan pengguna Iptek sehingga terjadi aliran sumber daya

relevansi dan produktivitas litbang, serta pendayagunaan iptek.

Iptek

secara

optimal.

Paradigma

ini

mengantarkan

pada

pendekatan sistemik yang dikenal sebagai Sistem Inovasi Nasional (SINas). 14/Dok-BP/III/2013

15


a.

Kelembagaan Iptek

akibat perubahan teknologi industri yang sangat cepat sukar

Pembangunan Kelembagaan Iptek (orgaware), yaitu struktur

diikuti oleh lembaga riset karena keterbatasan SDM. Sistem

organisasi, tata-laksana, kultur, dll., telah dilaksanakan secara berkesinambungan sampai dengan periode 2005-2009.

Namun

dirasakan masih harus ditingkatkan, agar kelembagaan iptek dapat mengokohkan

Sistem

Nasional

Iptek

(SINas

Iptek)

dan

berkontribusi bagi pemercepatan pencapaian tujuan negara. Sistem insentif, penghargaan dan budaya masyarakat yang kondusif dalam pengembangan IPTEK masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, sistem inovasi yang mendorong tumbuhnya daya saing dan

operasional LPNK Ristek yang kurang memberi peluang untuk menjalin kaitan aktif dengan sektor swasta, tidak adanya sistem insentif yang mendorong LPNK Ristek untuk menjalin kaitan dengan pihak swasta, tidak adanya kaitan yang jelas antara LPNK Ristek dengan kebijakan industri nasional dalam rangka seleksi proyek, kecenderungan LPNK Ristek berorientasi terbatas pada industri strategis juga masih menjadi kendala (Thee, 1997).

berkembangnya industri/ekonomi berbasis IPTEK belum tumbuh

Di lain pihak hasil-hasil penelitian dan pengembangan dari

dengan kokoh. Hal ini diindikasikan sbb.:

LPNK belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya

1.

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Ristek secara umum masih menghadapi kendala eksternal seperti: LPNK Ristek masih diperlakukan sebagai lembaga pemerintah umum lain,

tanpa

kualifikasi

kebutuhan-kebutuhan

sebagai yang

lembaga

khusus.

litbang

Dengan

dengan

mekanisme

pendanaan pemerintah yang ada sekarang, lembaga litbang kurang termotivasi untuk bekerja sama dengan pihak luar untuk menunjang pengembangan teknologi industri. Lemahnya

sektor industri menjadi bergantung pada teknologi impor. Salah satu penyebabnya adalah penelitian dan pengembangan di LPNK selama ini masih dilakukan dengan paradigma supply-

driven. Untuk itu, hal mendasar yang perlu dilakukan adalah mengubah paradigma penelitian dan pengembangan dari

supply-driven menjadi demand-driven, hasil penelitian dan pengembangan dapat dimanfaatkan untuk

menggerakkan

sektor riel di Indonesia.

keterkaitan antara lembaga litbang dengan sisi permintaan 14/Dok-BP/III/2013

16


2.

Dari segi organisasi, KRT sebagai kementerian yang ditugasi

sistem penelitian dan pengembangan Iptek dalam rangka

mengkoordinasikan

LPNK

Ristek

mencapai penguatan Sistem Inovasi Nasional.

keunggulan

juga

kelemahan.

dan

di

bawahnya,

memiliki

Bergantung

pada

orientasinya baik ke arah riset dasar maupun teknologi industri, beberapa

negara

memiliki

bentuk

yang

berbeda-beda.

Beberapa negara menggabungkan Kementerian Ristek mereka dengan Departemen Pendidikan atau Dirjen Perguruan Tinggi, sementara negara lain menggabungkan Kementerian Ristek dengan Departemen Perindustrian. Penggabungan kantor Kementerian Ristek seperti ini memang menguntungkan dari aspek

koordinasi,

sehingga

mempertajam

fokus

dan

memudahkan implementasi. Di sisi lain, masalah yang mungkin muncul adalah aspek tumpang-tindih program di antara LPNKLPNK Ristek, termasuk juga tumpang-tindih Karenanya

konsolidasi dan

koordinasi

anggaran.

kelembagaan

dan

program iptek, baik antara KRT dengan LPNK-LPNK Ristek, KRT

3.

Dari

segi

kualitas,

survei

WEF

pada

tahun

2007

memperlihatkan bahwa kualitas lembaga riset iptek, Indonesia menempati posisi ke-28, sebuah peringkat yang cukup baik. Namun sayangnya, posisi ini menurun pada tahun 2009, menempati posisi ke-43 dari 133 negara.

Akan tetapi, bila

dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN lainnya, maka posisi Indonesia ini masih cukup baik, bahkan melampaui Thailand, yang berada pada posisi ke-60.

Salah satu bukti

meningkatnya kualitas lembaga litbang adalah masuknya beberapa lembaga litbang dalam daftar 2.000 lembaga litbang terbaik dunia pada World Rank Research Center. Dari daftar tersebut

Lembaga

Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

(LIPI)

menduduki peringkat ke-201, merupakan yang terbaik Asia Tenggara. Selain itu, terdapat 2 (dua) lembaga penelitian di

dengan kementerian terkait, dan keterkaitan antara lembaga

Indonesia yang masuk dalam peringkat terbaik, yaitu Center

riset - perguran tinggi - dunia usaha dan antara pusat dan

for International Forest Research (Cifor) pada peringkat ke-

daerah menjadi penting. Kemungkinan membenahi tumpang tindih ini harus menjadi program

masalah

prioritas utama

425, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian pada peringkat ke 771. Di samping itu, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman telah ditetapkan oleh World Health

14/Dok-BP/III/2013

17


Organisation (WHO) sebagai institusi / laboratorium untuk

4.

5.

Untuk

mengembangkan

budaya

ilmiah

di

kalangan

mengkonfirmasi diagnosis flu burung dan menjadi rujukan

masyarakat, sekaligus mengokohkan budaya Iptek di kalangan

dunia mengenai virus H1N1 sehingga telah menjadi lembaga

peneliti, berbagai penghargaan, acara-acara, pameran ilmiah,

riset kelas dunia dalam bidang biologi molekuler.

dan

Selama kurun waktu 2005-2009, berbagai sistem insentif untuk peneliti dan badan usaha telah dikembangkan, salah satunya

dan

yang

cukup

signifikan

adalah

dengan

diterbitkannya PP. 35/2007 tentang pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi. PP ini dirancang untuk memajukan pelaksanaan pengembangan di lingkungan badan usaha nasional.

Sebagai sebuah sistem insentif yang

mendorong badan usaha dalam meningkatkan kapasitas kemampuan iptek-nya, PP ini dapat menjadi pemicu bagi penguatan inovasi teknologi di level industri. Namun demikian, berbagai insentif dan kondisi yang kondusif bagi swasta perlu terus dikembangkan pemerintah, sehingga swasta tertarik untuk

melaksanakan

teknologinya.

upaya

peningkatan

kemampuan

sarana

dan

prasarana

bagi

sosialisasi

iptek

telah

dikembangkan. Penghargaan peneliti terbaik, Harteknas yang diperingati setiap tahun, pameran Ritech Expo setiap tahun, Wisata Iptek dan Jambore Iptek, Rakornas Iptek tahunan, berbagai olimpiade sains untuk pelajar dan mahasiswa, pengelolaan pusat peragaan iptek, dan lain-lain adalah berbagai upaya untuk mengembangkan budaya ilmiah di kalangan masyarakat. Kemudian dengan diterbitkannya Inpres No. 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan

Kebijakan

Strategis

Pembangunan

Nasional

(Jakstranas) Iptek, Jakstranas Iptek memberikan arahan yang jelas terutama dalam upaya koordinasi antar instansi-instansi yang terkait dalam menentukan dan melaksanakan arah kebijakan, prioritas utama dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang Iptek. Namun berbagai upaya sosialisasi kebijakan ini dirasakan masih belum cukup. Secara umum, budaya bangsa masih belum mencerminkan nilai-nilai Iptek yang mempunyai sifat penalaran obyektif, rasional, maju, unggul

14/Dok-BP/III/2013

18


6.

dan mandiri. Pola pikir masyarakat belum berkembang ke arah

PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan

yang lebih suka mencipta daripada sekedar memakai, lebih

Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan

suka membuat daripada sekedar membeli, serta lebih suka

Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang

belajar dan berkreasi daripada sekedar menggunakan teknologi

mengamanatkan agar hasil – hasil penelitian yang dilakukan

yang ada. Budaya miopis (cari untung cepat), instant, hedonis,

oleh

masih kental mewarnai secara umum masyarakat kita. Selain

Pengembangan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk

itu budaya penelitian, sebagai pondasi kelembagaan ristek,

kepentingan

masih

berhasil

tambah ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan bangsa dan

membudayakan rasa ingin tahu siswa, budaya belajar, dan

negara; (2) PP 41/2006 tentang perizinan melakukan kegiatan

apresiasi yang tinggi pada pencapaian ilmiah. Masih muncul

penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing,

budaya sekedar ingin cepat lulus, plagiarisme, mengejar

lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha

gelaran, mengejar nilai, dll., yang secara umum lebih

asing, dan orang asing yang mengatur tentang perijinan bagi

mementingkan simbol daripada isi, ijasah dari pada kualitas.

individual maupun lembaga asing yang akan melaksanakan

rapuh.

Pendidikan

kita

masih

belum

Sampai dengan tahun 2009 terjadi penguatan regulasi/ kerangka kebijakan pembangunan Iptek yang patut diapresiasi. Setelah amandemen ke - 4 UUD 1945, dimana di dalam salah satu pasalnya tercantum Visi Pembangunan Iptek Nasional, pada tahun 2002 diundangkan UU No.18/tahun 2002 tentang Sistem Nasional Iptek, yang menjadi landasan konsepsional pembangunan Iptek. Kemudian dari tahun 2005 – 2009 dihasilkan 4 PP turunan dari UU. No.18 tahun 2002, yakni: (1)

14/Dok-BP/III/2013

Perguruan

Tinggi

masyarakat

dan serta

Lembaga dapat

Penelitian

menghasilkan

dan nilai

penelitian pengembangan di Indonesia; (3) PP 35/2007 tentang pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi yang dirancang untuk memajukan pelaksanaan pengembangan di lingkungan badan usaha nasional. Sebagai sebuah sistem insentif yang mendorong badan usaha dalam meningkatkan kapasitas kemampuan Ipteknya, maka PP ini dapat menjadi jalan yang cepat bagi penguatan inovasi 19


teknologi di level industri; (4) PP No. 48/2009 tentang

sektor produksi masih belum menyatu dalam sebuah harmoni.

perizinan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan

Dengan kata lain pembangunan iptek di sisi penyediaan

penerapan Iptek yang beresiko tinggi dan berbahaya yang

(supply

dirancang untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan litbang

(demand side) masih belum terintegrasi.

side) dengan pembangunan di sisi permintaan

dan penerapan iptek tidak menimbulkan resiko dan bahaya bagi

masyarakat

dan

lingkungan

hidup.

Semua

ini

memperlihatkan mantapnya struktur kebijakan pembangunan

b.

Secara umum pembangunan sumber daya iptek Indonesia

Iptek nasional. 7.

Dalam kaitannya dengan sinergi kelembagaan iptek, pembangunan iptek nasional saat ini masih harus ditingkatkan. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam kaitan ini misalnya belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek dalam sistem inovasi

yang

Sumberdaya Iptek

Mekanisme

masih

relatif

lemah,

karenanya

dirasakan

harus

ditingkatkan, agar kelembagaan iptek dapat mengokohkan sistem nasional iptek dan berkontribusi bagi pemercepatan pencapaian tujuan negara. Hal ini diindikasikan dengan : 1.

Prosentase penduduk berpendidikan tinggi (Strata 1 ke atas) di

yang

penyedia

iptek

Indonesia sangat rendah dibanding dengan negara-negara lain

dengan kebutuhan pengguna iptek dalam sistem inovasi masih

seperti Thailand, Malaysia, bahkan India dan China. Tingkat

belum berkembang dengan baik. Masalah ini dapat terlihat dari

pendidikan tinggi di Indonesia terus mengalami kenaikan

belum tertatanya infrastruktur iptek, seperti institusi yang

dari 9,5 % pada tahun 1990 menjadi 17,5 % pada tahun 2007,

mengolah dan menerjemahkan hasil pengembangan iptek

Angka ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan

interaksi

antara

intermediasi

ini

iptek

menjembatani

ada.

saat

kapasitas

menjadi preskripsi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem produksi. Integrasi iptek di sektor risetkhususnya lembaga riset pemerintah - dengan industri di 14/Dok-BP/III/2013

20


2.

Malaysia (30,2%), Singapura (55,6%), Thailand (48,3%) dan

pranata nuklir, surveyor pemetaan, penyelidik bumi, dan lain-

Filipina (28,5%), meski lebih tinggi dari Vietnam (15,9%)3.

lain. Khusus tenaga fungsional peneliti, saat ini terdapat lebih kurang 7.649 peneliti yang tersebar di berbagai lembaga

Jumlah SDM Iptek Indonesia sangat sedikit dibanding negara-

litbang dan 286 peneliti di antaranya memiliki kualifikasi

negara maju, tetapi masih lebih besar dibanding beberapa negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia. Dari data World

sebagai Profesor Riset. Adapun tenaga peneliti di perguruan

Bank, SDM Iptek mayoritas berada di lembaga pemerintah

tinggi saat ini lebih kurang 80.000 peneliti.

sebesar (85%), sedangkan SDM Iptek di industri hanya sekitar

pada tahun 2007 menurut WEF Indonesia menempati posisi

lembaga pemerintah sebagian besar berada di lembaga litbang

ke-27, sedikit menurun di tahun 2008 dan 2009 pada peringkat

LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian). Walaupun

ke-31. Namun demikian, dibandingkan dengan negara-negara

jumlahnya masih relatif rendah bila dibandingkan dengan

tetangga ASEAN lainnya, maka ketersediaan ilmuwan dan

negara-negara

terjadi

engineer di Indonesia ini relatif baik, bahkan kita menempati

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikannya,

posisi di atas Malaysia, dengan peringkat ke-33. Di ASEAN kita

dimana terjadi peningkatan jumlah SDM yang berpendidikan

tepat berada di bawah posisi Singapura yang menempati posisi

S1, S2 dan S3 pada kurun waktu 2005-2009, yaitu kurang lebih

ke-14.

ASEAN,

tetapi

secara

kualitas

12.756 pada tahun 2007 dan 12.889 pada tahun 2008. Mereka berkarir dalam berbagai jabatan fungsional, di antaranya peneliti,perekayasa, pranata komputer, pengawas radiasi,

4

Dari aspek ketersediaan ilmuwan dan engineer, maka

15%4. Bila diperhatikan lebih jauh, SDM Iptek yang berada di

11.846 orang pada tahun 2005, 12.465 pada tahun 2006,

3

3.

4.

Anggaran pemerintah untuk riset iptek sangat kecil dibanding dengan

negara-negara

lain

di

ASEAN

sekalipun.

Rasio

anggaran iptek nasional terhadap PDB terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 dan 2006, total belanja

UNESCO, 2008 World Bank, 2009

14/Dok-BP/III/2013

21


5.

litbang sebagai persentase dari PDB Indonesia sebesar 0,05

beroperasinya delapan wahana industri (sebagai vehicle bagi

% angka ini lebih rendah dari Filipina, Vietnam, Thailand,

transformasi industri) yaitu industri penerbangan, industri

Malaysia dan Singapura, artinya terendah se - ASEAN.

maritim dan perkapalan, industri alat transportasi darat,

Anggaran litbang Vietnam saja hampir 4 kali lipat dari

industri elektronika dan telekomunikasi, industri energi, industri

anggaran litbang kita.5

rekayasa, industri alat dan mesin pertanian dan industri

Dari aspek penyediaan dana perusahaan untuk litbang, Indonesia pada tahun 2007 menempati posisi ke-27. Kemudian secara fluktuatif kembali pada posisi ke-28 di tahun 2009. Dibanding negara tetangga, posisi Indonesia cukup baik, berada di atas Filipina dan Thailand, namun sedikit di bawah Malaysia, peringkat ke-19. Secara umum 70% dana litbang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sementara kontribusi swasta

dalam litbang di Indonesia hanya sekitar 30%.

Kondisi ini

terbalik dengan negara yang relatif maju seperti Korea Selatan atau Jepang, dimana kontribusi anggaran swasta untuk riset mencapai 80%, dan anggaran riset pemerintah hanya 20%

Kondisi sarana dan prasarana Iptek yang menonjol khususnya sebelum

5 6

krisis

ekonomi

tahun

BUMN Industri Strategis, yakni PT IPTN (pesawat terbang), PT PAL (kapal laut), PT PINDAD (peralatan rekayasa), PT Krakatau Steel (baja), PT INKA (kereta api), Perum Dahana (eksplosif komersil), PT INTI (telekomunikasi), PT LEN (elektronik), PT BARATA (industri rekayasa berat), dan PT BBI (turbin, mesin). Sejak krisis ekonomi tahun 1998 secara relatif pembangunan sarana dan prasarana iptek terhenti. Bahkan, masalah pembiayaan untuk pemeliharaan peralatan-peralatan canggih ini menjadi isu yang menonjol. Sekarang ini pemikiran yang berkembang adalah bagaimana mengoptimasikan potensi yang ada, yakni SDM, biaya perawatan, dengan program iptek, serta

dari total anggaran riset nasional.6 6.

pertahanan keamanan, yang kesemuanya berbentuk sepuluh

1998

-

terlihat

dari

peluang spin-off di luar tugas pokok lembaga. Dengan kata lain posisi pembangunan sarana dan pra-sarana iptek berada pada status ”defensif”.

World Bank, 2009 World Bank, 2009

14/Dok-BP/III/2013

22


Selain itu, sarana prasarana litbang yang telah dibangun di

1.

Kinerja kerjasama riset antara universitas - industri di

berbagai lokasi, di antaranya yang paling menonjol adalah di

Indonesia pada tahun 2007 menurut evaluasi WEF ditempatkan

kawasan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

pada posisi ke-64. Angka ini terus membaik secara signifikan.

(Puspiptek)

35

Pada tahun 2008 peringkat ini meningkat ke posisi 54, dan

laboratorium yang dikembangkan untuk mendukung fungsi

bahkan secara fantastik pada tahun 2009 kerjasama riset

litbang berbagai lembaga litbang di antaranya LIPI, BATAN,

antara universitas-industri di Indonesia dinilai WEF menempati

BPPT, dan Kementerian Lingkungan Hidup, perlu direvitalisasi

posisi ke-43. Kinerja ini dibandingkan dengan capaian negara

untuk mendukung produktivitas Iptek.

tetangga ASEAN relatif baik. Indonesia menempati peringkat di

Serpong

yang

di

dalamnya

terdapat

atas negara Vietnam, Filipina, dan bahkan Thailand, peringkat c.

ke-44, meski masih di bawah Singapura dan Malaysia, yang

Jaringan Iptek

menempati peringkat ke-4 dan 22. Namun demikian, koordinasi

Pembangunan Jaringan Iptek secara berkesinambungan terus

pembangunan Iptek khususnya antar stake-holder di luar LPNK

dilaksanakan dalam periode waktu 2005-2009. Dengan berdirinya

ristek masih belum menampakkan soliditas dan produktivitas

Dewan Riset Nasional dan Dewan Riset Daerah, hal ini menuntut

yang memadai. Berbagai forum koordinasi iptek baik sektoral,

terbentuknya jaringan iptek yang semakin luas dan kompleks, yakni

nasional, maupun regional perlu terus dikembangkan.

bukan hanya jaringan antar lembaga riset - perguruan tinggi badan usaha atau jaringan antar sektor, namun juga jaringan Iptek

2.

Kemudian juga teramati lemahnya sinergi kebijakan Iptek

antar pusat dan daerah serta jaringan internasional, termasuk

intra institusi/aktor pengembang iptek (LPNK ristek, lembaga

jaringan informasi dan SDM. Karenanya dirasakan, bahwa jaringan

riset departemen teknis, industri dan perguruan tinggi), serta

iptek ini masih relatif lemah dan perlu terus dikuatkan. Sinergi

antar institusi pengembang iptek dengan pengguna Iptek.

kebijakan terkait pembangunan iptek antara stake-holder yang ada

Lemahnya sinergi kebijakan iptek ini, menyebabkan kegiatan

masih belum kokoh. Hal-hal tersebut diindikasikan dengan:

iptek baik dari segi kualitas dan skalanya belum mampu

14/Dok-BP/III/2013

23


memberikan

3.

hasil

yang

signifikan.

Kebijakan

bidang

ke-107 dan pada tahun 2009 membaik dan menempati posisi

pendidikan, industri, dan iptek belum terintegrasi sehingga

ke-87. Di antara negara-negara ASEAN, kita menempati posisi

mengakibatkan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi

sedikit

penyedia, tidak berjalannya sistem transaksi, dan belum

Sementara negara lain memperlihatkan kinerja yang lebih baik.

tumbuhnya permintaan dari sisi pengguna yaitu industri. Di

Malaysia menempati peringkat ke-22, bahkan Singapura dalam

samping itu kebijakan fiskal juga dirasakan belum kondusif

aspek penggunaan internet menempati posisi ke-15 dari 133

bagi pengembangan kemampuan iptek.

negara yang disurvei WEF. Sementara untuk penggunaan

lebih

baik

dibanding

Filipina,

peringkat

ke-106.

internet pita lebar (broadband), peringkat Indonesia

Pada tahun 2006, FDI (Foreign Direct Invesment) Inward

berada pada posisi ke-101.

Indonesia sebagai persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)

Dibandingkan dengan negara

tetangga ASEAN, maka posisi ini adalah terbawah.

sebesar 1,35, jika dibandingkan dengan Malaysia, Filipina,

Vietnam

dan Filipina saja berada pada peringkat ke-77 dan ke-89.

Singapura, Indonesia masih berada dibawah negara-negara

Sementara Thailand dan Malaysia berada pada peringkat ke-78

tersebut. Singapura memiliki FDI Inward sebagai persen dari

dan ke-55.8

GDP yang terbesar diantara negara-negara tersebut yaitu sebesar 20,94. Dari aspek investasi langsung asing, Indonesia secara perlahan terus membaik, menjadi 1,55 pada tahun 2008. 4.

7

Dari aspek pengguna internet, Indonesia pada tahun 2007 menempati posisi ke-85 dari 131 negara. Capaian ini menurun secara fluktuatif. Pada tahun 2008 menurun menjadi peringkat

7

, UNCTAD, 2009

14/Dok-BP/III/2013

d.

Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek Penguasaan Iptek melalui Riset dan Pengembangan (litbang),

perekayasaan serta pemanfaatan iptek nasional terus digulirkan pemerintah dalam periode pembangunan 2005-2009. Namun dibandingkan dengan laju peningkatan litbang negara lain, harus 8

, UNDP, 2009 24


diakui bahwa capaian kita masih lemah. Kontribusi litbang iptek

Di sisi lain, dalam aspek pemanfaatan dan penguasaan iptek,

bagi pemercepatan pencapaian tujuan negara masih harus

data

ditingkatkan, misalnya saja tercermin dari indikator-indikator

teknologi mutakhir di Indonesia semakin menurun. Pada

pembangunan iptek sbb.:

tahun 2007 Indonesia menempati posisi ke-51 dari 131 negara,

1. Jumlah

keluaran

riset

peneliti

Indonesia

dalam

WEF

2009

memperlihatan,

bahwa

ketersediaan

menjadi posisi ke 54 dari 133 negara pada tahun 2009. Di

bentuk

antara negara-negara ASEAN Indonesia berada di atas Vietnam

publikasi ilmiah internasional dan paten masih sangat rendah,

(posisi ke-75) dan Philipina (87), tetapi jauh di bawah

hanya mencapai sekitar 560 jurnal ilmiah internasional per

Singapura (3), Malaysia (24), Thailand (36).

tahun9. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), jumlah paten internasional Indonesia sampai dengan tahun 2008 adalah 208. Sedangkan sampai tahun 2008 jumlah paten domestik yang didaftarkan di Ditjen HKI, berjumlah 2718 (4,14

%

dari

seluruh

paten

yang

terdaftar).

Hal

dikuasai oleh hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh asing. 2. Pada tahun 2008 jumlah paten Indonesia yang terdaftar di Kantor Paten Amerika Serikat sebesar 19 paten lebih sedikit dibandingkan dengan Malaysia (168), Singapura (450), Filipina

9

, SCORPUS, 2009 USPTO, 2008/2009

10

14/Dok-BP/III/2013

Pendayagunaan Iptek Pendayagunaan IPTEK dalam berbagai bidang pembangunan

ini

menunjukkan bahwa dari segi teknologi Indonesia juga semakin

(22) dan Thailand (40)10

e.

untuk pemercepatan pencapaian tujuan nasional, yakni dalam bidang hankam, kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan pengokohan daya saing ekonomi terus-menerus dilakukan selama kurun waktu 2005-2009. Namun dirasakan, bahwa kontribusi iptek dalam pemercepatan pencapaian tujuan negara masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Hal ini ditandai dengan indikator-indikator sbb.: 1.

Dari segi jumlah produk riset yang terkomersialisasi, ternyata sebanyak 85%-nya berasal dari produk riset di 25


departemen

2.

teknis.

Kontribusi

produk

riset

yang

4.

dikomersialisasi dari LPNK Ristek hanya 15%-nya saja (LIPI,

dari tahun 2007 sampai tahun 2009 menampilkan peningkatan

2007). Data ini memperlihatkan bahwa lembaga litbang

yang cukup berarti. Pada tahun 2007 Indonesia berada pada

kementerian lebih produktif dalam komersialisasi hasil litbang

posisi ke-67 dan terus meningkat dua tangga di tahun 2009

mereka daripada LPNK Ristek.

menjadi

Dari aspek perolehan paten sederhana (utility patent),

dibandingkan

menempati posisi ke-87. Angka ini secara fluktuatif mengalami

ke

peringkat

ke-65.

Posisi

ini

lebih

rendah

Malaysia (37), Singapura (13), Thailand (61),

Filipina (54) dan Vietnam (51).

pada tahun 2007, sesuai dengan survei WEF, Indonesia

3.

Dalam aspek penyerapan teknologi pada tingkat perusahaan,

5.

Pendayagunaan iptek di bidang Hankam sejak krisis ekonomi

perbaikan pada tahun 2008, sehingga Indonesia menempati

tahun 1998 menurun. Ini ditandai dengan menurunnya kinerja

peringkat ke-84. Namun pada tahun 2009, kembali Indonesia

industri strategis (BUMNIS). PT. DI memberhentikan ribuan

menempati posisi ke-87. Di antara negara tetangga, peringkat

karyawannya. DPIS (Dewan Pengelola Industri Strategis),

kita berada di bawah Singapura (11), Malaysia (29), Thailand

bahkan kemudian BPIS (Badan Pengelola Industri Strategis)

(68), dan bahkan Filipina (78).

dibubarkan. PT BPIS yang merupakan holding company dari BUMN industri strategis menyusul dibubarkan. PT Barata, BBI,

Ekspor teknologi tinggi sebagai persen ekspor manufaktur

Pindad dll. kondisinya memprihatinkan. Berbagai laboratorium

Indonesia mengalami fluktuasi mulai dari tahun 2001 sampai

uji di kawasan PUSPIPTEK yang dirancang untuk mendukung

tahun 2007. Pada tahun 2007 ekspor teknologi tinggi sebagai

industri strategis harus berpikir keras untuk menutupi biaya

persen dari ekspor manufaktur Indonesia sebesar 11%, masih

pemeliharaan alat dan SDM. Akhir-akhir ini PT Pindad mulai

lebih rendah dibandingkan dengan Singapura (46%), Malaysia

bergeliat dengan mengembangkan alutsista.

(52%), Thailand (27%), dan Filipina (54%), namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam (5,6% tahun 2006).

6.

Pendayagunaan iptek untuk layanan dan kesejahteraan publik, secara konstan menampilkan peran yang konsisten meski

14/Dok-BP/III/2013

26


dapat dikatakan marjinal. Pengembangan satelit oleh LAPAN;

masih belum maksimal. Bila dianalisis lebih dalam dan ditarik akar

pengembangan perangkat Tsunami Early Warning System

permasalahannya,

(TEWS) untuk bencana tsunami; prediksi pasang surut laut

dipecahkan dalam rangka meningkatkan pembangunan Iptek

tahunan oleh BAKOSURTANAL yang dapat mengurangi korban

nasional ke depan adalah sebagai berikut:

bencana akibat laut pasang; aplikasi e-goverment untuk

a.

menunjang proses pemerintahan dan pemilu; aplikasi teknologi

maka

(supply

teknostruktur

teknologi untuk mitigasi bencana; serta berbagai riset untuk

kemampuan

ketahanan pangan dan energi. Pelaksanaan litbang dan

yang

kelembagaan

iptek

masih

terbatasnya

(organisasi,

regulasi,

daerah, dll.), relevansi dan produktivitas litbang iptek,

pembangunan iptek nasional saat ini, sebagaimana yang dibahas di

serta

atas, terlihat bahwa pembangunan iptek nasional kita masih belum

pembangunan.

14/Dok-BP/III/2013

Dimana

pengelolaan

sektor, antar stake holder, antar kementerian, antar pusat dan

Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap kondisi

nasional dalam rangka mencapai tujuan negara secara umum

baik.

berupa

Iptek), jaringan iptek (sinergi kebijakan inter sektor, antar

negara tetangga.

sehingga kontribusinya terhadap pemercepatan pembangunan

side)

prasarana termasuk perpustakaan dan sistem informasi

secara nasional, maupun bila dikomparasi dengan negara-

dan produktivitas iptek, serta pendayagunaannya secara luas,

harus

daya iptek (berupa SDM, anggaran, dan sarana dan

namun skalanya tidak terlalu masif, sehingga tidak nampak

kemampuan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan, relevansi

yang

koordinasi, intermediasi, sistem inovasi, budaya), sumber

pendayagunaan iptek selama periode 2005-2009 cukup baik,

optimal dan masih mengalami berbagai kendala dari aspek

persoalan

Masih lemahnya pembangunan iptek nasional dari sisi penyediaan

ramah lingkungan, pengolahan sampah, limbah dan air;

pokok-pokok

b.

pendayagunaan

iptek

dalam

berbagai

bidang

Masih lemahnya pembangunan iptek nasional dari sisi permintaan

(demand

side).

Lemahnya

minat

dan

kontribusi swasta bagi pembangunan Iptek nasional, baik keterlibatan dalam riset maupun pendanaan. Kegiatan Iptek masih didominasi oleh lembaga riset pemerintah. PMA 27


(Perusahaan Modal Asing) pada umumnya melaksanakan riset

Akibatnya sense of urgency terhadap pembangunan iptek

di kantor pusat mereka. Sektor riil belum bergerak dengan

masih lemah.

baik. Karakteristik industri kita masih didominasi produk dengan kandungan teknologi rendah, berbasis SDA, terbatas pada teknologi produksi belum sampai pada teknologi pengembangan produk apalagi riset, dan masih dalam tingkat kemampuan perubahan kecil (incremental). Ini berkaitan

Persoalan-persoalan

di

atas

secara

langsung

telah

menghambat pembangunan iptek di Indonesia dan memperlemah kontribusinya bagi laju pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara, karenanya perlu mendapat perhatian serius dan penanganan yang tepat dari berbagai pihak terkait.

dengan kebijakan pemerintah dan sistem insentif ekonomi. c.

Masih terbatasnya integrasi iptek di sisi permintaan dengan sisi penyediaan: Iptek kini tidak lagi menjadi

mainstream; integrasi

lemahnya

program,

sinergi

koordinasi,

kebijakan

iptek

harmonisasi

(berupa kegiatan,

dukungan anggaran, serta intermediasi, yang terjadi baik intra lembaga/aktor penghasil Iptek, maupun antar penghasil iptek dengan

pengguna

iptek

atau

secara

umum

lemahnya

koordinasi dan sinergi diantara stake holder pembangunan Iptek); masih lemahnya sosialisasi regulasi yang telah ada; lemahnya budaya iptek. Budaya bangsa secara umum masih belum

mencerminkan

nilai-nilai

iptek

yang

mempunyai

penalaran obyektif, rasional, maju, unggul dan mandiri.

14/Dok-BP/III/2013

28


BAB II

Visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra ini

VISI, MISI, DAN TUJUAN

disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Riset dan Teknologi di atas.

Dalam UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara Pasal 4 ayat

(2),

Kementerian

adalah:

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah pembangunan

menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,

Iptek nasional, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian

koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Tugas Pokok KRT

Riset dan Teknologi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin

adalah membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan

diwujudkan. Visi dan misi tersebut merupakan panduan yang

koordinasi di bidang riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam

memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan

melaksanakan tugas dimaksud, Menteri Riset dan Teknologi

dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau

menyelenggarakan fungsi:

target yang ditetapkan.

1. Perumusan

Riset

kebijakan

dan

Teknologi

nasional

di

(KRT)

2.1. Visi

bidang

riset,

ilmu

riset,

ilmu

pengetahuan, dan teknologi; 2. Koordinasi

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

pengetahuan dan teknologi; 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya; 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; 5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di

Sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang dipaparkan sebelumnya, maka pembangunan iptek ke depan harus diarahkan kepada peningkatan kontribusi iptek secara langsung dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara. Visi Kementerian Riset dan Teknologi dalam pembangunan Iptek 2010 – 2014 adalah:

Iptek untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban

bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

14/Dok-BP/III/2013

29


Deskripsi iptek untuk kesejahteraan dimaksudkan dengan

pengembangan dan pemanfaatan iptek yang maju menempatkan

kemajuan Iptek nasional yang dapat meningkatkan produktivitas

Indonesia menjadi negara yang bermartabat, yang berdiri sama

dan daya saing produk industri, membuka lapangan pekerjaan

tinggi, dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain di

baru, meningkatkan profesionalisme individu, dan meningkatkan

dunia. Kemajuan iptek nasional juga akan menempatkan Indonesia

pendapatan individu dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat

menjadi negara dengan peradaban maju, hasil kumulasi kemajuan

memajukan

budaya

perekonomian

menyelesaikan

bangsa.

permasalahan

Kemajuan

lingkungan,

iptek

perubahan

mampu iklim,

ketahanan pangan, penanganan bencana, peningkatan pertahanan dan keamanan, dll, yang pada akhirnya meningkatkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

dengan kemajuan iptek nasional yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial dan budaya. Hasilhasil litbang harus mencerminkan academic excellence, mempunyai

economic value, dan memberikan social impact yang positif bagi kehidupan bangsa dan negara. Hal ini akan tercermin dari meningkatkan jumlah penduduk yang memasuki perguruan tinggi, jumlah S3 per tahun yang dihasilkan Perguruan Tinggi dalam negeri, jumlah publikasi ilmiah internasional dan indek sitasi, dominasi teknologi lokal pada belanja teknologi, nasionalisme akan dalam

14/Dok-BP/III/2013

negeri,

dan

kemandirian

dan

non-material

buah

dari

penelitian,

pengembangan dan pemanfaatan iptek. 2.2. Misi Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan misi Kementerian Riset dan Teknologi yaitu:

Deskripsi iptek untuk kemajuan peradaban dimaksudkan

produk

material

Iptek.

1. Memperkuat

daya

dukung

iptek

untuk

mempercepat

pencapaian tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; serta turut serta menjaga ketertiban dunia. 2. Meningkatkan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan iptek sebagai basis dalam membangun daya saing, kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional, serta mencapai kemajuan peradaban bangsa.

Penelitian, 30


Misi

ini

mencakup

upaya

menjawab

permasalahan

pembangunan Iptek saat ini dan masa mendatang dalam aspek: kelembagaan iptek, sumber daya iptek, jaringan iptek, relevansi dan produktifitas iptek, dan pendayagunaan iptek.

Karena itulah, sasaran pembangunan iptek ke depan adalah: 2. Tercapainya Penguatan Sumber Daya Iptek;

Untuk mencapai visi dan misi Kementerian Riset dan Teknologi seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional. Untuk meningkatkan kontribusi teknologi yang nyata upaya-upaya

mensejahterakan

masyarakat

dan

memajukan peradaban, maka tujuan sebagai-berikut harus dicapai: 1.

Meningkatkan kontribusi iptek bagi pembangunan nasional;

2.

Meningkatkan kemampuan litbang nasional.

Inovasi

Nasional

di

sisi

supply yakni:

Kelembagaan, Sumber Daya, dan Jaringan Iptek, di samping penguatan core business iptek itu sendiri, yakni Relevansi dan Produktivitas Iptek serta penguatan Pendayagunaan Iptek di

14/Dok-BP/III/2013

4. Meningkatkan Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek; 5. Meningkatkan Pendayagunaan Iptek. 2.5 Tahapan Sistem Inovasi Nasional (SINas) Dalam

rangka mencapai visi dan Misi kementerian Risset dan

Teknologi serta memperkokoh sistem Inovasi Nasional yang akan dicapai sampai dengan tahun 2025 maka diperlukan tahapan

2.5.1 Tahap Awal: Komitmen Politik

Tujuan di atas akan dicapai apabila tercapai penguatan dalam Sistem

3. Tercapainya Penguatan Jaringan Iptek;

sebagai berikut:

2.4. Sasaran

unsur-unsur

industri.

1. Tercapainya Penguatan Kelembagaan Iptek;

2.3. Tujuan

terhadap

kalangan pengguna baik masyarakat, pemerintah maupun dunia

Untuk membangun dasar yang kokoh bagi pembangunan Sistem Inovasi Nasional (SINas), maka perlu diawali dengan komitmen politik yang tinggi, membangun kesadaran publik, agar masyarakat sadar Iptek dan menjadikan Iptek sebagai basis pembangunan bangsa.

31


Sedangkan tahapan Penguatan SINas yang diimplementasikan

2.5.2 Tahap Penguatan: Penguatan SINas (2010-

dalam Renstra tahuan 2010-2014 akan dapat dicapai melalui

2015) Kemudian dilakukan peningkatan pengembangan Iptek

tahapan sebagai berikut:

melalui penguatan Sistem Inovasi Nasional, yakni penguatan dasar

Tahun 2010-2011: Tahapan Pembangunan Dasar SINas melalui

kebijakan,

Penyusunan Renstra 2010-2014, Reorganisasi Kementerian Riset

kelembagaan,

jaringan

dan

sumber

daya,

serta

ekosistem inovasi baik dalam sisi penyedia, sisi penerima, maupun

dan

sisi intermediasi.

implementasi

2.5.3 Tahap Akselerasi: Optimalisasi SINas (20152020) Selanjutnya percepatan (akselerasi) pembangunan Iptek dilakukan untuk mewujudkan industri/masyarakat berbasis Iptek, dimana diharapkan perekonomian sudah semakin membaik dengan dorongan optimalisasi SINas yang semakin memadai.

2.5.4 Tahap Berkelanjutan: Pengokohan SINas (20202025)

Teknologi,

program

SINas

dan

insentif SIDa,

penelitian program

KRT,

program

penguatan

dan

peningkatan mutu infrastruktur penelitian, program pengembangan SDM, program gerakan inovasi teknologi bagi pemuda dan mahasiswa, serta program penggalakan perolehan HAKI. Tahun 2011-2013: Tahapan Implementasi SINas melalui programprogram realisasi secara nasional dan daerah secara masif di seluruh tanah air dengan memanfaatkan potensi daerah yang terintegrasi dengan inovasi teknologi dengan terus mengokohkan pembangunan SDM dan infrastruktur inovasi seperti Techno-Park untuk mendukung SINas.

Untuk meningkatkan kemampuan Iptek nasional secara

Tahun 2013-2014: Tahapan Pengokohan SINas melalui program-

berkelanjutan, maka dilakukan secara terus-menerus pengokohan

program realisasi secara nasional dan daerah yang semakin nyata

SINas dengan memantabkan unsur-unsur SINas.

dengan indikasi terwujudnya proyek-proyek inovasi bersama yang melibatkan secara kokoh pemasok Iptek pengguna Iptek untuk

14/Dok-BP/III/2013

32


pemenuhan kebutuhan National Security (Hankam, pangan dan energi), peningkatan daya saing industri dan layanan masyarakat. Gambar 2.1 Tahapan Pengokohan SINas

14/Dok-BP/III/2013

33


B.

UUD 1945 UUD 1945 mengamanatkan:

1. “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi

BAB III

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia” (Pasal 31 ayat (5)); 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

2. “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

3.1.1. Arah Kebijakan Nasional A.

berhak

mendapat

pendidikan

dan

memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya, demi

Pancasila

Sebagai

dasarnya,

meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat Dasar

Negara

dan

Ideologi

Nasional

serta

manusia” (Pasal 28 c ayat (1)).

falsafah/pandangan hidup bangsa, Pancasila secara konsepsional

Nilai-nilai dalam butir UUD-1945 digunakan sebagai landasan

mengandung nilai-nilai Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Persatuan

konstitusional dan dasar hukum dalam menyusun konsepsi

dan Kesatuan dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang harmonis serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi

pembangunan Iptek nasional.

idiil yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman pada saat

UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan (Sisnas P3) Iptek

ini

Undang-undang No.18/2002 menjelaskan mengenai Sisnas P3

seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dan

masa

mendatang

pembangunan Iptek nasional.

khususnya

dalam

mendorong

C.

Iptek; memberikan landasan hukum; mengamanatkan penyusunan Jakstranas; mendorong tumbuhnya Sisnas P3 Iptek; dan mengikat semua pihak, pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat untuk

14/Dok-BP/III/2013

34


berperan aktif. Nilai-nilai dalam UU. No.18/2002 ini menjadi

pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah

landasan konsepsional pembangunan Iptek nasional.

penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi.

D.

RPJPN, RPJMN RPJPN 2005-2025: Dalam

RPJPN

RPJMN 2010-2014:

disebutkan

bahwa

pembangunan

iptek

Dalam Bab IV RPJMN 2010-2014 tentang Ilmu Pengetahuan dan

diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan

Teknologi, dinyatakan bahwa kebijakan iptek diarahkan kepada :

baik

1.

ilmu

pengetahuan

mengembangkan menghasilkan

ilmu

dasar

sosial

teknologi

dan

dan

maupun

terapan,

humaniora,

memanfaatkan

serta

teknologi

dan

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang

untuk

dan lembaga pendukung untuk mendukung proses trans er

hasil

dari ide menjadi prototip laboratorium, kemudian menuju

penelitian. Pengembangan, dan perekayasaan bagi kesejahteraan

prototip industri

masyarakat,

kemandirian,

dan

(penguatan sistem ino asi nasional);

peningkatan

kemampuan

dan

daya

saing

kapasitas

bangsa iptek

melalui

senantiasa

2.

sampai menghasilkan produk

komersial

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek

berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan

untuk menghasilkan produktivitas litbang yang berdayaguna

lokal, serta memerhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi

bagi sektor produksi dan meningkatkan budaya inovasi serta

lingkungan hidup.

kreativitas nasional;

Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan

teknologi

14/Dok-BP/III/2013

pertahanan,

dan

teknologi

kesehatan;

3.

mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti di lingkup nasional maupun internasional untuk mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan pendayagunaan litbang nasional;

35


4.

meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang untuk

berfungsi sebagai wahana pembangunan Iptek menuju visi

ketersediaan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan

pembangunan Iptek dalam jangka panjang.

masyarakat

serta

menumbuhkan

budaya

kreativitas

masyarakat; 5.

2. Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang

meningkatkan pendayagunaan iptek dalam sektor produksi

digariskan dalam RPJPN 2005-2025.

untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap iptek dalam negeri. Dengan arah kebijakan Iptek tersebut di atas, maka strategi pembangunan

iptek

dilaksanakan

melalui

dua

prioritas

pembangunan yaitu:

1. Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang meliputi aspek kelembagaan, sumberdaya dan jaringan, yang

14/Dok-BP/III/2013

36


Gambar 3.1. Kerangka Pembangunan Iptek di RPJMN

14/Dok-BP/III/2013

37


E.

Peraturan perundangan lain di bidang iptek

Inpres No. 4 Tahun 2003: Inpres

tentang

PP 41/2006:

Pengkoordinasian

Perumusan

dan

PP tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan

Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek

pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian

memberikan arahan yang jelas untuk perumusan dan pelaksanaan

dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing

Jakstranas Iptek terutama dalam upaya pengkoordinasian antar

mengatur tentang perijinan bagi individual maupun lembaga asing

instansi yang terkait dalam menentukan dan melaksanakan arah

yang akan melaksanakan penelitian pengembangan di Indonesia.

kebijakan, prioritas utama dan kerangka kebijakan pemerintah.

PP ini dirancang agar kepentingan nasional tetap terjaga dan kita mendapat manfaat yang maksimal dengan masuknya peneliti atau

PP No. 20 Tahun 2005: PP tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan ini mengamanatkan, agar hasil–hasil

lembaga penelitian asing di Indonesia. PP 35/2007: PP pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk

penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga

peningkatan

Penelitian

teknologi

dan

Pengembangan

dapat

dimanfaatkan

sebesar-

kemampuan ini

dirancang

perekayasaan, untuk

inovasi,

memajukan

dan

difusi

pelaksanaan

besarnya untuk kepentingan masyarakat serta dapat menghasilkan

pengembangan di lingkungan badan usaha nasional.

Sebagai

nilai tambah ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan bangsa dan

sebuah sistem insentif yang mendorong badan usaha dalam

negara.

meningkatkan kapasitas kemampuan ipteknya, PP 35/2007 dapat menjadi jalan yang cepat bagi penguatan inovasi teknologi di level industri.

14/Dok-BP/III/2013 38


PP No. 48/2009: PP tentang perizinan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang beresiko tinggi dan berbahaya ini dirancang untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan litbang dan penerapan iptek tidak menimbulkan resiko dan bahaya yang tidak diperlukan bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

9.

Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

10. Pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik 11. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. Peran pembangunan iptek, sangat dituntut untuk mendukung dan mensukseskan implementasi 11 Prioritas Nasional di atas. Sebagai langkah awal KIB II, telah disusun dan diumumkan 15 program pilihan aksi prioritas 100 hari, dengan rincian sebagai berikut:

F.

Prioritas Nasional KIB II: Presiden telah menetapkan 11 Prioritas Nasional dalam

program pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, yakni: 1.

Re ormasi birokrasi dan “good go ernance”.

2.

Pendidikan

3.

Kesehatan

4.

Penanggulangan kemiskinan

5.

Ketahanan pangan

6.

Infrastruktur

7.

Iklim investasi dan bisnis

8.

Energi

1. Pemberantasan mafia hukum di semua lembaga negara dan penegakan hukum seperti makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, pungutan tidak semestinya dan sebagainya yang rasa keadilan dan kepastian hukum; 2. Revitalisasi industri pertahanan. Perlu ada rencana induk dan arah revitalisasi sehingga bisa penuhi kebutuhan dalam negeri dan kontrak sedang berjalan; 3. Penanggulangan terorisme. Peningkatan kapasitas dan restrukturisasi lembaga penanggulangan terorisme untuk lebih libatkan seluruh lapisan masyarakat;

14/Dok-BP/III/2013 39


4. Listrik. Memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik di seluruh Indonesia dalam lima tahun kedepan;

rencana penyaluran KUR senilai Rp. 10 triliun dalam 5 tahun yang libatkan bank, swasta dan lembaga penjaminan;

5. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan. Perumusan

10. Mobilisasi sumber pembiayaan di luar APBN dan APBD

kembali rencana induk untuk meningkatkan ketahanan pangan

untuk membiayai pembangunan. Ini terkait pembangunan

yang lebih terintegrasi dengan faktor pendukung, irigasi, pupuk

infrastruktur, listrik, ketahanan pangan yang klop dengan segi

dan subsidi khusus bunga bagi petani;

pembiayaan dan investasi;

6. Perindutrian. Memastikan revitalisasi industri pabrik pupuk dan

gula

yang

meliputi

penggunaan

teknologi

dan

pembiayaannya;

11. Perubahan iklim dan lingkungan hidup, yaitu intensifkan pemberontasan pembalakan hutan, menjaga hutan lindung dan mencegah kebakaran hutan serta kelestarian terumbu karang;

7. Pembenahan keruwetan penggunaan tanah dan tata

12. Reformasi kesehatan. Prioritasnya bukan lagi berobat gratis,

ruang. Terutama sinkronisasi antara UU Kehutanan, UU

melainkan sehat gratis bagi warga miskin. Maka fasilitas

Pertambangan, UU Lingkungan Hidup serta tata perijinan dan

kesehatan masyarakat harus lebih diberi penguatan kapasitas

penggunaan di lapangan;

dan kapabilitas;

8. Infrastruktur.

Prioritasnya

pemotongan

rencana

13. Reformasi

pendidikan.

Memastikannya

ada

keterkaitan

pembangunan ruas jalan yang penting antar propinsi dan di

antara hasil lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia

pulau besar, termasuk fasilitas pelabuhan, dermaga, bandara

usaha selaku pasar tenaga kerja;

dan infrastrktur perhubungan dan perikanan;

14. Peningkatan kesiapan penanggulangan bencana dengan

9. Pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah

membentuk satuan khusus dengan segala fasilitas yang

yang dikaitkan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemantapan

dibutuhkan dan siap setiap saat diterjunkan ke berbagai lokasi bencana;

14/Dok-BP/III/2013 40


15. Sinergi antara pusat dan daerah yang bisa mencegah

yang kreatif; sikap open-mind dan risk-taking, yang membuat

pemborosan. Sinergi meliputi jajaran pemerintah, kegiatan

komunitas iptek Indonesia harus berwawasan jauh lebih

pembangunan ekonomi, kesejahteraan, hukum dan keamanan.

terbuka dan lebih progresif dari masanya, dan dari masyarakat, untuk mengembangkan ilmu dan teknologi.

G.

Arahan

Presiden

Republik

Indonesia

tentang

2.

Investasi dan Insentif. Untuk memunculkan inovasi diperlukan inkubator-inkubator di lingkungan pemerintah, universitas,

pengembangan Iptek

perusahaan, dan lain-lain sehingga harus ada sumberdaya dan

Dalam pidatonya di depan masyarakat ilmiah Indonesia

dana yang cukup, serta program yang berkesinambungan.

tanggal 20 Januari 2010, Presiden RI mengarahkan bahwa agar

Pengembangan enterpreneurship juga harus dilakukan karena

bangsa kita menjadi bangsa yang menguasai iptek, maka kita harus

enterpreneurship identik dengan inovasi, risk-taking, peluang,

bisa menempatkan inovasi sebagai urat nadi kehidupan bangsa

dan dinamisme. Namun dalam hal ini, kita tidak harus selalu

Indonesia. Dengan kata lain, kita harus bisa menjadi Innovation

menjadi

Nation, bangsa inovasi, yaitu sebuah rumah bagi manusia-manusia

menyerap

yang kreatif dan inovatif.

pembangunan Indonesia.

Untuk mencapai itu, hal penting yang harus dibangun adalah sebagai-berikut: 1.

3.

inventor dan

teknologi

baru

mengembangkan

tetapi

dapat

teknologi

mencari,

baru

untuk

Kebijakan pemerintah dan kolaborasi, karena hampir semua inovasi teknologi merupakan hasil dari suatu kolaborasi,

Perubahan mindset, berupa pengembangan budaya unggul—a

apakah itu kolaborasi antar-pemerintah, antar-universitas,

culture of excellence — baik di birokrasi, di universitas,

antar-perusahaan,

maupun di sektor swasta sehingga tercipta sistem dan

semuanya. Karena itulah,

lingkungan nasional yang bisa melahirkan inovator-inovator

membangun networking dan kolaborasi yang seluas-luasnya

antar-ilmuwan,

atau

kombinasi

dari

harus didorong upaya untuk

14/Dok-BP/III/2013 41


dengan lembaga penelitian, lembaga kajian dan universitas

benar sesuai tujuannya, yakni bagian yang tidak terpisahkan dari

manapun di dunia.

upaya percepatan pencapaian Tujuan Negara, sesuai dengan

Juga diarahkan bahwa bangsa Indonesia harus menguasai teknologi yang dapat menjawab tantangan-tantangan pokok yang

Teknologi

dan seluruh tumpah darah Indonesia (hankam); memajukan kesejahteraan umum (kesejahteraan dan ekonomi); mencerdaskan

dihadapi, yaitu: 1.

Pembukaan UUD45, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia

untuk

pengentasan

kemiskinan

(pro-poor

technology).

kehidupan bangsa (pelayanan); dan turut serta menjaga ketertiban dunia), serta meningkatkan daya saing, serta kemandirian dalam memperjuangkan

kepentingan

negara

dalam

pergaulan

2.

Teknologi hijau (green technology)

3.

Teknologi pangan

4.

Teknologi industri

5.

Teknologi kesehatan

6.

Teknologi maritim

7.

Teknologi pertahanan

menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang

8.

Teknologi transportasi

kokoh, yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan

9.

Teknologi energi

seluruh tumpah darah Indonesia.

internasional. Dalam rumusan yang lebih konkret, maka pembangunan iptek diharapkan mampu: 1. Berperan penting dalam membangun kemandirian bangsa guna

10. Teknologi masa depan. Mengacu

pada

landasan

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi idiil,

landasan

konstitusionil,

guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional, dalam rangka

landasan operasional (RPJPN, RPJMN dan Peraturan Perundangan

mengurangi

pengangguran

dan

lainnya, Prioritas Nasional KIB II, dan Arahan Presiden) di atas,

memajukan kesejahteraan umum.

angka

kemiskinan,

serta

maka pembangunan Iptek diharapkan berada dalam track yang 14/Dok-BP/III/2013 42


3. Mempercepat

upaya

mencerdaskan

kehidupan

bangsa,

tercapainya kemajuan bangsa dan kesejahteraan kehidupan rakyat, melalui pelayanan teknologi bagi publik.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Riset dan Teknologi 3.2.1. Arah Kebijakan.

pembangunan

Urgensi untuk pembangunan Sistem Nasional Iptek tidak

berkelanjutan dalam rangka turut berpartisipasi menangani

dapat lagi ditampik, karena hanya ada satu pilihan untuk

masalah

menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju, yakni

4. Memberikan

solusi

lingkungan

bagi global

terciptanya seperti:

pemanasan

global,

perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup. 3.1.2. Strategi Kebijakan Nasional Untuk menjalankan 11 prioritas nasional dan prioritas terpilih dari KIB II, maka strategi yang dipilih adalah: [1] Sinergi kebijakan lintas sektoral (perubahan dan keberlanjutan, menghilangkan hambatan, percepatan dan peningkatan) [2] Kemitraan antara pemerintah dan swasta [3] Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator [4] Menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan [5] Memperkuat rantai nilai perekonomian [6] Meningkatkan akses pendidikan [7] Meningkatkan kesehatan masyarakat.

meningkatkan kemampuan, penguasaan dan kemandirian iptek nasional. Iptek yang dimaksud adalah iptek yang tepat bagi solusi permasalahan nasional di segala bidang. Seperti disebutkan sebelumnya, kontribusi teknologi yang nyata terhadap upaya-upaya mensejahterakan masyarakat dan memajukan peradaban akan terwujud apabila terbangun sebuah sistem yang mengatur hubungan antara unsur-unsur yang mampu menyediakan iklim yang mendorong inovasi di tanah air yang dikenal sebagai sebuah Sistem Inovasi Nasional (SINas). Karena itulah arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi adalah

menumbuhkembangkan

motivasi,

memberikan

stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

14/Dok-BP/III/2013 43


melalui: [1] Kelembagaan iptek yang efektif, [2]

selain perbankan (venture capital). Inventor dan peneliti terkait

Sumberdaya iptek yang kuat, [3] Jaringan antar-kelembagaan iptek

dengan sistem inovasi yang lebih luas (global, regional dan

yang

nasional). Secara nasional paling tidak ada 3 elemen dasar yang

Teknologi saling

memperkuat

(mutualistik),

[4]

Relevansi

dan

produktivitas iptek yang tinggi, dan [5] Pendayagunaan iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

membangun efektivitas bekerjanya SINas, yaitu: 1.

Sistem Inovasi Nasional adalah jaringan antar institusi publik dan swasta dalam suatu wilayah nasional (SINas) dan daerah

berkualitas, 2.

(SIDa) yang berinteraksi secara koheren dalam lingkup kegiatan memproduksi pengetahuan, menerapkan dan mendiseminasikan

Nasional adalah perguruan tinggi, industri, dan lembaga litbang; sedangkan aktor pendukung terdiri dari pemerintah (nasional dan daerah), lembaga pembiayaan (pendanaan ventura), konsumen (end user), lembaga intermediasi, lembaga paten dan sertifikasi, lembaga diklat dan lain-lain. Ada berbagai komponen yang berinteraksi membentuk SINas diantaranya adalah wirausaha (entrepreneur), penemu (inventor) dan peneliti. Entrepreneur berkontribusi dalam menarik investor

Kapasitas investasi yang terbangun oleh adanya iklim kondusif bagi industri berbasis ilmu pengetahuan, serta

3.

sehingga menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Para aktor utama yang menggerakkan Sistem Inovasi

Kapasitas pendidikan dan pelatihan yang menghasilkan SDM

Kapasitas kelembagaan inovasi (riset, bisnis dan universitas). Dari hasil Rakornas Ristek 2008, disepakati bahwa kerangka

kebijakan inovasi nasional terdiri atas 6 (enam) agenda kebijakan inovasi pokok, yaitu: a.

Mengembangkan (reformasi) kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan bisnis: misalnya penataan insentif pajak (insentif struktural) bagi aktivitas inovasi; penetapan kepastian peraturan perundangan pembiayaan berisiko (risk capital, seperti modal ventura); penataan kebijakan

perijinan

investasi

dan

bisnis;

pengembangan

standar atau ketentuan teknis-teknologis dan pengembangan

(domestik dan internasional) dengan skema pendanaan alternatif 14/Dok-BP/III/2013 44


kelembagaan

khusus

tertentu,

reformasi

bagi perlindungan hukum dan pengembangan indigenous

peraturan

knowledge/technology.

perundangan yang menghambat atau yang dinilai kurang efektif/tidak sesuai lagi. b.

e. Menumbuh

kembangkan

dan

memperkuat

keterpaduan

Memperkuat kelembagaan dan daya dukung litbang Iptek dan

pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan

meningkatkan kemampuan absorpsi dunia usaha, khususnya

daerah: misalnya program kolaboratif pengembangan industri

UKM:

unggulan dan strategis nasional-daerah; percontohan e-

misalnya

peningkatan

reformasi

kualitas

SDM

kelembagaan dan

insentif

Iptek/inovasi;

development daerah;

non-struktural;

pengembangan pusat-pusat unggulan (center of excellence);

f.

Penyelarasan

dengan

perkembangan

global:

misalnya

dan pengembangan kapasitas teknologis dan bantuan teknis

kerjasama teknis regional dan internasional; pengembangan

(technical assistance) bagi dunia usaha (terutama pelaku

interoperabilitas (adopsi dan adaptasi) dalam bidang yang

UKM).

telah

menjadi

kesepakatan

internasional

(misalnya

dan

implementasi teknologi baru CNS/ATM system dalam sistem

meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil

manajemen transportasi udara); pengembangan kapasitas

litbangyasa: misalnya penguatan kelembagaan intermediasi

nasional-daerah bagi antisipasi implementasi open standar

dan aliansi strategis antarpelaku; dan pengembangan Pusat

technology.

c. Menumbuh

kembangkan

kolaborasi

bagi

inovasi

Inovasi UMKM. d. Mendorong Budaya Kreatif - Inovatif: misalnya peningkatan apresiasi atas karya kreatif-inovatif; edukasi dini dan dukungan pengembangan technopreneurship; pengembangan standar literasi teknologi; migrasi ke penggunaan TIK legal; dukungan

Kementerian Riset dan Teknologi beserta jajaran LPNK di bawahnya merencanakan dan telah memprakarsai langkah-langkah

awareness

campaign

(sosialisasi),

pendampingan

(technical

assistance), dan diklat, serta upaya membangun konsensus nasional-daerah untuk menyusun agenda sinergis atas dasar

14/Dok-BP/III/2013 45


common platform tersebut. Penguatan kelembagaan juga telah

adanya beberapa permasalahan di lapangan seperti adanya

dilaksanakan antara lain melalui kerjasama dan bantuan teknis

tumpang tindih program dan anggaran, Agenda Riset Nasional

dalam pengembangan DRD (Dewan Riset Daearah) di beberapa

(ARN) yang masih belum diacu secara penuh oleh stake-holders

daerah. Peningkatan dan perluasan upaya ini akan dikembangkan

pembangunan

lebih lanjut di waktu mendatang.

pembangunan iptek nasional menjadi lambat, marjinal, dan tidak

3.2.2. Strategi Kebijakan Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kementerian Riset dan Teknologi diarahkan untuk menjalankan peran intermediasi dalam pembangunan Sistem Inovasi Nasional (SINas), yakni: 1.

Mengkoordinir kebersamaan lembaga penelitian dalam aspek perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan di bidang litbang Iptek (supply-push technology).

2.

Mempromosikan hasil litbang Iptek untuk didayagunakan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

3.

Menyerap kebutuhan masyarakat (termasuk pasar) dalam

iptek,

efek

sinergi

yang

lemah,

sehingga

terkoordinasi dengan baik. Strategi yang akan dijalankan oleh KRT dalam menjalankan peran intermediasi dan fungsi “koordinasi” dan “sinkronisasi” kelembagaan litbang (LPNK, LPD, Pemda, Swasta/industri/badan usaha, dan perguruan tinggi) dan program litbang adalah dengan menjalankan

sinergi

mengedepankan

fungsional,

kebersamaan

antar

yaitu

sinergi

berbagai

yang

pemangku

kepentingan dalam menjalankan fungsi-fungsi kelitbangan iptek. Orientasi untuk melakukan sinergi fungsional ini sesuai dengan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara Pasal 25, yaitu

rangka mengarahkan aktivitas litbang iptek (demand-driven

ayat (1): “Hubungan fungsional antara Kementerian dan

approach).

lembaga pemerintah non-kementerian dilaksanakan secara

Peranan intermediasi ini penting untuk dilaksanakan dengan pendekatan manajemen yang efektif dan efisien, karena ditengarai

sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan", dan ayat (2):”Lembaga pemerintah

14/Dok-BP/III/2013 46


non-kementerian berkedudukan di bawah Presiden dan

supply-push menjadi demand-driven dalam bingkai Sistem Inovasi

bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang

Nasional (SINas).

mengkoordinasikan”. Pendekatan

koordinasi

Prinsip dan

sinkronisasi

secara

penggalangan

kompetisi

dan

kerjasama

untuk

sinergi

membangkitkan industri hasil inovasi dilakukan dengan cara

fungsional diharapkan mampu menerobos kebuntuan struktural

mengelola interaksi serta hubungan-hubungan antar elemen

melalui upaya membangun kebersamaan dalam menjalankan

pendukung. Karena, selain upaya ke dalam, yakni bagaimana

tupoksi untuk meningkatkan binding energy di antara pemangku

mengefektifkan

kepentingan iptek.

teknologi (LPNK Ristek, Balitbang Dep, daerah serta Perguruan

Dengan sinergi fungsional yang baik, maka hasil litbang dan penemuan iptek yang dikembangkan lembaga penelitian baik di lembaga

riset

penghasil

Tinggi), tetapi juga penting interaksi ke luar dengan dunia usaha, agar inovasi dapat mewujud dalam penyediaan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kemubaziran“

untuk

Kementerian Riset dan Teknologi berupaya memfasilitasi

didayagunakan. Proses melintasi "Lautan Kemubadziran" adalah

interaksi antar LPNK di bawah koordinasi KRT, serta interaksi

sebuah proses pengembangan produk dari hasil temuan dan litbang

dengan lingkungan eksternal. Dalam kaitan dengan lingkungan

iptek

bisa dikomersialkan atau didayagunakan untuk

eksternal yang mempengaruhi efektifitas SINas, maka tidak semua

memenuhi kebutuhan industri maupun masyarakat pengguna lain.

kendali SINas berada dalam portofolio KRT, karena menyangkut

Dalam hal ini KRT menempatkan posisi sebagai “nakhkoda” untuk

sistem yang lebih luas seperti: sistem pendidikan, keuangan, pajak

mendorong proses pendayagunaan berbagai hasil litbang iptek

dan moneter, hukum, HKI, dll. Ini semua berada dalam kendali

menjadi produk inovasi yang bernilai tambah tinggi (value

berbagai kementerian lain.

untuk

melintasi

perguruan

lembaga-lembaga

dapat

mampu

maupun

antar

tinggi

diupayakan

pemerintah

interaksi

“Lautan

creation), merubah orientasi pengembangan teknologi yang bersifat 14/Dok-BP/III/2013 47


Sebagai contoh UU No. 18/2002 tentang Sistem Nasional

inovasi dalam penguatan SINas di Indonesia perlu dibangun melalui

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

kerangka kebijakan inovasi (innovation policy framework) yang

Teknologi yang diikuti oleh aturan pelaksanaan di bawahnya.

sejalan, dengan sasaran dan milestones terukur, serta komitmen

Kenyataannya,

sumberdaya yang memadai pada tataran nasional maupun daerah

koherensi

antar

peraturan

tersebut

dengan

Peraturan Pemerintah yang mengatur Keuangan Negara masih perlu diharmonisasikan. Misalnya Peraturan Pemerintah RI No. 20/2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi, Lembaga

Penelitian

dan

Pengembangan,

maupun

Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No. 35/2007 Tentang Pengalokasian Sebagian

Pendapatan

Badan

Usaha

Untuk

Peningkatan

Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi. Dalam implementasinya, dua PP ini sangat bergantung kepada UU Keuangan Negara dan perangkat aturan di bawahnya, yang masih perlu diselaraskan agar tidak saling meniadakan. Kunci keberhasilan implementasi penguatan sistem inovasi di

sebagai common platform. Dalam kasus pelaksanaan program yang bersifat top-down, seperti Kontrak Kinerja Menteri, Program 5 Tahun (P5T), 11 Program Prioritas Nasional, dan 15 Program Pilihan Presiden, yakni yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan dan produksi pangan; industri pertahanan, pengembangan energi alternatif, pengembangan teknologi untuk daerah perbatasan dan rawan bencana dll., maka Kementerian Riset dan Teknologi berperan dalam aspek perumusan kebijakan nasional, koordinasi pelaksanaan kebijakan yang memberikan arti adanya sinkronisasi program termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasi yang akan disampaikan kepada Presiden.

Sementara LPNK di bawah

suatu negara adalah koherensi kebijakan inovasi dalam dimensi

koordinasi KRT berperan dalam merumuskan kebijakan dibidangnya

antarsektor dan lintas sektor; antar waktu (intertemporal); dan

dan melaksanakan program-program ini sesuai dengan tupoksinya

nasional-daerah (inter teritorial), daerah-daerah, dan internasional.

masing-masing dan bekerja di bawah koordinasi, supervisi,

Dalam perspektif hubungan nasional-daerah, koherensi kebijakan

sinkronisasi dan monev Kementerian Riset dan Teknologi.

14/Dok-BP/III/2013 48


Secara umum strategi sinergi fungsional dalam kerangka Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran Kementerian Riset dan Teknologi

2010-2014 bisa digambarkan dalam sebuah alur pikir pada Gambar-3.2.

14/Dok-BP/III/2013 49


RENSTRA KRT

Visi Misi

2010-2014

Tujuan

INTERMEDIASI

NAT’LSECURITY: Hankam, Pangan, Energi

Arus Informasi (Demand)

LEMBAGA

INDUSTRI

SUMBER DAYA

JARINGAN

Pro-Supplier

Pro-User Arus Iptek (Supply)

YANMAS: TIK, Tranportasi, Kesehatan

Sinergi fungsional untuk [1] Mengkoordinir kebersamaan, [2] Mempromosikan hasil litbang; [3] Menyerap kebutuhan pengguna

KOORDINASI

Strategi:

Program:

INSENTIF FF

ELEMEN IPTEK

Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional

Sasaran

ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TUPOKSI KRT: KEBIJAKAN RISET & TEKNOLOGI NASIONAL, KOORDINASI, SINKRONISASI ARAH KEBIJAKAN NASIONAL: UUD 1945 Ps. 31(5), UU 18/2002, RPJPN, RPJMN, PERATURAN PERUNDANGAN IPTEK, ARAHAN PRESIDEN PRESIDEN

Gambar-3.2 Alur pikir sinergi fungsional dalam kerangka Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014

14/Dok-BP/III/2013 50


2. Penguatan

3.2.3. Program

Sumber

Daya

Iptek,

diarahkan

untuk

meningkatkan kapasitas sumberdaya iptek, yang dicapai melalui

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Iptek Nasional

kegiatan peningkatan SDM Iptek, peningkatan sarana dan

maupun arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi yang

prasarana iptek, peningkatan investasi iptek, pengembangan

menekankan pentingnya membangun sebuah Sistem Inovasi

data dan informasi iptek, peningkatan kekayaan intelektual dan

Nasional, maka Program KRT selama 5 tahun ke depan adalah

standardisasi.

“Peningkatan Kemampuan Iptek Nasional untuk Penguatan Sistem

3. Penguatan Jaringan Iptek, diarahkan untuk penguatan

Inovasi Nasional”. Dalam hal ini pembangunan iptek diarahkan

jaringan iptek yang dicapai melalui kegiatan penguatan jaringan

untuk meningkatkan unsur-unsur Sistem Inovasi Nasional, yakni:

antar penyedia iptek, pengembangan jaringan antar penyedia

Kelembagaan, Sumber Daya, dan Jaringan Iptek, di samping

dengan pengguna iptek, penguatan hubungan penyedia iptek

penguatan core business Iptek itu sendiri, yakni Relevansi dan

dengan lembaga regulasi, penguatan jaringan pusat dan

Produktivitas Litbang Iptek serta Pendayagunaan Iptek.

daerah, penguatan jaringan iptek internasional.

Dengan demikian, maka 5 sub program pembangunan Iptek

untuk menyelaraskan antara kapasitas iptek dengan kebutuhan

tahun 2010 – 2014 adalah: 1. Penguatan

Kelembagaan

4. Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek, diarahkan

Iptek,

diarahkan

bagi

meningkatkan kualitas kelembagaan iptek, antara lain dicapai melalui kegiatan arah pengembangan kelembagaan iptek, penataan kelembagaan iptek, penguatan kompetensi lembaga iptek, pengembangan sistem legislasi iptek, pengembangan

pengguna dan meningkatkan produktivitas iptek yang dicapai melalui kegiatan pengembangan

pengembangan kebijakan riptek nasional, program

riptek

nasional,

peningkatan

produktivitas riptek strategis, peningkatan produktivitas riptek masyarakat, peningkatan produktivitas riptek industri.

budaya dan etika iptek. 14/Dok-BP/III/2013 51


5. Pendayagunaan

Iptek,

diarahkan

untuk

meningkatkan

pendayagunaan hasil litbangyasa nasional yang dicapai melalui kegiatan analisis kebutuhan iptek nasional, pendayagunaan iptek

masyarakat,

pendayagunaan

iptek

pendayagunaan industri

kecil

iptek

1.

Perumusan kebijakan iptek untuk menguatkan Sistem Inovasi Nasional yang meliputi: a.

strategis,

menengah,

Penguatan kelembagaan iptek: [1] Pembangunan pusat unggulan iptek berlevel internasional, [2] Penerapan

dan

organisasi dan manajemen profesional di lembaga litbang,

pendayagunaan iptek industri besar.

[3] Restrukturisasi dan penataan kelembagaan iptek, [4]

Sesuai dengan tupoksinya, maka kegiatan dalam program

Regulasi untuk sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, [5]

KRT meliputi 2 kegiatan besar yaitu kegiatan kajian untuk

Membangun sistem reward and punishment, dan [6]

perumusan kebijakan dan kegiatan non kajian untuk menjalankan

Menciptakan dan meningkatkan pemahaman teknologi di

peran mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan implementasi

masyarakat;

kebijakan. Dengan demikian, isi dari kelima sub program utama di

b.

Penguatan sumberdaya iptek: [1] Peningkatan investasi

atas akan terdiri dari dua jenis kegiatan ini yang kemudian menjadi

litbang khususnya investasi R&D swasta, [2] Peningkatan

instrumen dalam melaksanakan strategi sinergi fungsional antar

kapasitas, kompetensi dan jumlah SDM litbang, [3]

berbagai

Peningkatan

pemangku

kepentingan

pembangunan

iptek

guna

mencapai tujuan yang diharapkan.

sebuah SINas ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

dan

prasarana

litbang,

[4]

Pengembangan data dan informasi litbang, dan [5] Optimalisasi pemanfaatan kekayaan intelektual;

Karena itu, kegiatan yang akan menjadi instrumen untuk melaksanakan sinergi fungsional dalam rangka pembangunan

sarana

c.

Penguatan

jaringan

iptek:

[1] Memperkuat

jaringan

kelembagaan dalam dan luar negeri, [2] Membangun infrastruktur

penghubung

iptek-industri

{science

and

14/Dok-BP/III/2013 52


technopark,

lembaga

intermediasi,

modal

ventura,

inkubator, pusat purwarupa (prototype center), dll}; d.

2.

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi a.

Peningkatan relevansi dan produktivitas litbang iptek: [1] Penajaman

fokus

bidang

iptek

dalam

forum riset internasional b.

Fasilitasi: pemanfaatan lab bersama, perpustakaan on-

kesehatan dan obat, serta material maju, dan mendorong

line, data base teknologi dan KI, sistem informasi litbang,

pertumbuhan

beasiswa, peningkatan sarpras, fasilitasi HKI

klaster-klaster

industri

unggulan

serta

merespon isu perubahan iklim, [2] Kerjasama riset

c.

pemerintah, perguruan tinggi dan swasta, [3] Reorientasi

capital, UKM, aliansi riset nasional/regional/international . Peningkatan kapasitas

pendayagunaan

adopsi

teknologi

iptek: di

sektor

[1]

Penguatan

produksi,

Riset Unggulan Bersama (7 bidang fokus + 11 Prioritas Nasional KIB II): sistem insentif, riset

pelaksanaan riset: riset terpadu, alih pengetahuan, human

e.

LPNK, konsorsium riset

per bidang, Rapim, Rakor LPNK Ristek, Rakornas Iptek,

mendukung

ketahanan pangan, energi, hankam, ICT, transportasi,

Koordinasi: breakfast meeting

strategis, riset tematik d.

Diseminasi: diseminasi iptek di daerah, pusat informasi iptek, inovasi pemuda

[2]

Peningkatan promosi, difusi dan diseminasi hasil litbang, [3] Optimalisasi proses alih teknologi (FDI, lisensi, sistem

procurement), [4] Peningkatan inovasi dan kreativitas pemuda.

14/Dok-BP/III/2013 53


BAB IV PENUTUP

Rencana

Strategis Kementerian Riset dan Teknologi 2010-

2014 ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan program

Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

kerja tahunan, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya. Kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional tentu akan selalu diutamakan, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi.

14/Dok-BP/III/2013 54


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL I. Kelembagaan Iptek Menguatnya Jumlah pusat unggulan iptek 1 kelembagaan Iptek Jumlah pranata litbang 27 29 terakreditasi

TARGET 2012 6

2013 7

2014 8

3

5

7

32

35

37

Jumlah BPP provinsi tingkat utama

-

-

-

5

10

Jumlah apresiasi budaya Iptek di masyarakat

5

10

15

20

25

Jumlah rumusan kebijakan penguatan kelembagaan iptek

-

1

2

3

4

Jumlah laporan evaluasi dan kordinasi pelaksanaan kebijakan penguatan kelembagaan Iptek Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan kelembagaan Iptek

-

-

-

1

2

-

-

-

1

2

UNIT ORGANISASI 9 Deputi Bidang Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

14/Dok-BP/III/2013 55


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 1. Arah Pengembangan Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 Kelembagaan Sistem arah pengembangan Inovasi kelembagaan Iptek

2. Penataan Kelembagaan Litbang

TARGET 2012 6 3

2013 7 4

2014 8 5

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkualitas

Jumlah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkualitas

-

-

-

5

10

Hasil survey tata kelola lembaga litbang Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan insentif kelembagaan balitbangda Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kelembagaan Iptek Rekomendasi kebijakan penataan kelembagaan litbang

Jumlah pemetaan

-

1

1

1

1

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

Jumlah rekomendasi kebijakan

1

2

3

4

5

UNIT ORGANISASI 9 Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan

Asisten Deputi Penataan Kelembagaan

14/Dok-BP/III/2013 56


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Pranata litbang Jumlah pranata litbang 27 29 terakreditasi terakreditasi

TARGET 2012 6 32

2013 7 35

2014 8 37

Model revitalisasi kelembagaan litbang

Jumlah model revitalisasi kelembagaan litbang

-

1

1

1

1

Peringkat kualitas lembaga Litbang

Jumlah laporan peringkat Lemlitbang

-

-

1

2

3

Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan Iptek Laporan evaluasi dan kordinasi pelaksanaan kebijakan penataan kelembagaan Iptek Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan penataan kelembagaan litbang

Jumlah laporan

-

-

-

1

2

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

UNIT ORGANISASI 9

14/Dok-BP/III/2013 57


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 3. Penguatan Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 Kompetensi Lembaga penguatan kompetensi Litbang kelembagaan litbang

TARGET 2012 6 3

2013 7 4

2014 8 5

Pusat unggulan Iptek

Jumlah lembaga litbang yang dibina menjadi pusat unggulan Iptek

-

1

3

5

7

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penguatan kompetensi litbang Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan penguatan kompetensi litbang

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

UNIT ORGANISASI 9 Asisten Deputi Kompetensi Kelembagaan

14/Dok-BP/III/2013 58


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Peningkatan Upaya Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 Penelitian dan peningkatan dukungan Pengembangan Bidang litbang untuk ketahanan Pertanian yang Mampu mencakup pengelolaan Menciptakan Benih lahan sub optimal, Unggul dan Hasil sumber daya Penelitian Lainnya kemaritiman dan Menuju Kualitas pengembangan industri Produktivitas Hasil perdesaan berbasis Pertanian Nasional yang produk lokal Tinggi Konsorsium litbang Jumlah konsorsium 1 ketahanan pangan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumber daya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal dan hasil riset

TARGET 2012 6 3

2013 7 3

2014 8 3

2

2

2

UNIT ORGANISASI 9

14/Dok-BP/III/2013 59


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 4. Pengembangan Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 Sistem Legislasi Iptek sistem legislasi iptek Legislasi lintas sektor Jumlah cetak biru 1 yang mendukung iptek pembangunan SINas

5. Pengembangan Budaya dan Etika iptek

TARGET 2012 6 3

2013 7 4

2014 8 5

1

1

1

Jumlah rekomendasi pengembangan kebijakan SINas

-

-

1

2

3

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan legislasi Iptek Rekomendasi kebijakan pelembagaan budaya iptek

Jumlah laporan

-

-

-

-

1


-

1

2

3

4

Jumlah pedoman umum etika iptek

-

-

1

2

2

Hasil pemetaan kawasan percontohan

Jumlah model kawasan percontohan budaya masyarakat kreatif dan inovatif Jumlah pemuda dan pelajar yang kreatif dan inovatif

1

2

2

2

2

600

1200

1200

1200

1200

Siswa kreatif dan inovatif

UNIT ORGANISASI 9 Asisten Deputi Legislasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Asisten Deputi Budaya dan Etika

14/Dok-BP/III/2013 60


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Kolaborasi budaya Jumlah model kolaborasi 1 3 antara komunitas Iptek budaya antara komunitas Iptek dengan masyarakat dengan masyarakat

TARGET 2012 6 3

2013 7 3

2014 8 3

Sistem apresiasi budaya iptek

Jumlah kategori penghargaan budaya iptek

1

2

3

4

5

Pedoman kode etik profesi

Jumlah Pedoman Umum Etika Iptek

-

-

1

1

1

Jumlah lembaga Iptek yang mengadopsi pedoman penyusunan kode etik penelitian Jumlah laporan

-

-

-

3

6

-

-

-

-

1

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pelembagaan budaya Iptek Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan pelembagaan budaya Iptek

UNIT ORGANISASI 9

14/Dok-BP/III/2013 61


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 II. Penguatan Menguatnya Jumlah peneliti (orang/1 juta 370 400 Sumberdaya Iptek sumberdaya Iptek penduduk) Prosentase investasi anggaran litbang terhadap PDB

1. Peningkatan Investasi Litbang

TARGET 2012 6 435

2013 7 470

2014 8 500

-

-

1

Jumlah rumusan kebijakan penguatan Sumber daya iptek

-

1

2

3

4

Jumlah laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penguatan sumberdaya Iptek

-

-

-

1

2

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan sumberdaya Iptek

-

-

-

1

2

1

2

3

4

5

-

1

2

-

-

-

-

1

-

-

Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan investasi Iptek Konsorsium riset bidang Jumlah konsorsium kesehatan dan obat Jumlah hasil riset obat herbal

UNIT ORGANISASI 9 Deputi Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Asisten Deputi Investasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

14/Dok-BP/III/2013 62


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Konsorsium riset bidang Jumlah konsorsium 1 material maju Jumlah prototype -

Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan, Obat-obatan, dan Instrumentasi Medis

TARGET 2012 6 2

2013 7 -

2014 8 -

1

-

-

Roadmap pengeluaran pembiayaan litbang 1% dari PDB

Jumlah roadmap pengeluaran pembiayaan litbang 1% dari PDB

-

-

-

1

2

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan investasi litbang Iptek Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan investasi litbang Iptek

Jumlah laporan

-

-

-

1

2

Prosentase anggaran litbang terhadap PDB

-

-

-

-

0.25

Jumlah laporan

-

-

-

1

2

12

24

36

-

-

Paket penelitian litbang Jumlah paket penelitian unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan, dan instrumentasi media

UNIT ORGANISASI 9

14/Dok-BP/III/2013 63


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 2. Peningkatan SDM Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 Iptek peningkatan SDM iptek Laporan evaluasi dan Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas SDM litbang Iptek Peningkatan kapasitas Karyasiswa S2 dan S3 Jumlah karyasiswa S-2 dan S2=225 S2=245 SDM Iptek (Beasiswa) S-3 dan dan S3=75 S3=85 Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk)

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Litbang

Karyasiswa RISETJumlah karyasiswa RISETPRO PRO Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek

TARGET 2012 6 3

2013 7 4

2014 8 5

-

-

1

S2=265 dan S3=95

S2=385 dan S3=105

S2=405 dan S3=115

370

400

435

470

500

-

-

-

35

70

1

2

3

4

5

UNIT ORGANISASI 9 Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

14/Dok-BP/III/2013 64


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Laporan hasil evaluasi Jumlah laporan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya Iptek Laporan evaluasi dan Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek Sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana 2 4 Iptek yang telah Iptek yang direvitalisasi direvitalisasi 4. Pengelolaan Data dan Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 Informasi Iptek pengelolaan data dan informasi iptek Interoperabilitas Jumlah interoperabilitas 1 2 perpustakaan digital perpustakaan digital online online Informasi indikator dan Jumlah buku indikator dan 1 2 statistik iptek statistik iptek

TARGET 2012 6 -

2013 7 1

2014 8 2

-

-

1

6

-

-

3

4

5

3

4

5

3

4

5

UNIT ORGANISASI 9

Asisten Deputi Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

14/Dok-BP/III/2013 65


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Laporan evaluasi dan Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan data dan informasi Iptek 5. Pengelolaan Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 Kekayaan Intelektual dan pengelolaan kekayaan Standardisasi intelektual dan standardisasi Iptek

Fasilitasi Proses Perolehan Hak Paten dan Kepemilikan HKI Produk Teknologi dan Produk kreatif

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual dan standarisasi Iptek Unit pengelola dan kepemilikan HKI yang difasilitasi

Pranata litbang terakreditasi

TARGET 2012 6 -

2013 7 -

2014 8 1

3

4

5

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

Jumlah lembaga pengelola kekayaan intelektual Jumlah kepemilikan HKI yang difasilitasi Jumlah HKI lainnya

8

16

24

32

40

10

20

30

40

50

-

-

-

15

20

30

35

-

-

-

Jumlah pranata litbang terakreditasi

UNIT ORGANISASI 9

Asisten Deputi Kekayaan Intelektual dan Standardisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

14/Dok-BP/III/2013 66


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Laporan evaluasi Jumlah laporan pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual dan standarisasi Iptek III. Penguatan Jaringan Menguatnya jaringan Indeks kolaborasi riset Iptek Iptek lembaga litbang dgn industri (WEF)

TARGET 2012 6 -

2013 7 -

2014 8 1

-

4,5

4,7

Jumlah kerjasama riset internasional lemlitbang secara nasional

8

16

24

32

40

Prosentase propinsi yang menerapkan SIDA tingkat utama

-

-

-

20

25

Jumlah rumusan kebijakan penguatan jaringan Iptek

-

1

2

3

4

UNIT ORGANISASI 9

Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

14/Dok-BP/III/2013 67


PROGRAM / KEGIATAN 1

1. Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 2 3 4 5 Jumlah laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penguatan jaringan Iptek Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan jaringan Iptek

TARGET 2012 6 -

2013 7 1

2014 8 2

-

-

1

Rekomendasi kebijakan antar peneliti dan lembaga litbang


1

2

3

4

5

Forum jaringan antar peneliti dan lembaga litbang berdasarkan bidang fokus

Jumlah forum jaringan antar peneliti dan lembaga litbang berdasarkan bidang fokus

1

2

2

3

4

Paket penelitian, pengembangan, dan perekayasaan

Jumlah paket penelitian, pengembangan, dan perekayasaan

1235

2235

-

-

-

UNIT ORGANISASI 9

Asisten Deputi Jaringan Penyedia

14/Dok-BP/III/2013 68


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Laporan evaluasi dan Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan jaringan Kolaborasi riset antar lembaga 5 penyedia Iptek penyedia Iptek

Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, BioEnergy, dan Nuklir

Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan jaringan penyedia Iptek Rekomendasi kebijakan peningkatan dukungan Iptek untuk penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan

TARGET 2012 6 -

2013 7 -

2014 8 1

10

15

20

Jumlah forum peneliti dan Lemlitbang berbasis regional

-

-

-

4

6

Jumlah laporan

-

-

-

-

1


1

2

2

2

2

UNIT ORGANISASI 9

14/Dok-BP/III/2013 69


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Konsorsium bidang Jumlah konsorsium 2 energi baru dan terbarukan Paket penunjang Jumlah paket penunjang 1 teknologi Kobold teknologi

2. Pengembangan Jaringan Penyedia dengan Pengguna Iptek

Pelaksanaan sosialisasi PLTN Rekomendasi kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan pengguna iptek Model jaringan penyedia dengan pengguna Iptek berbasis STP di Puspiptek Serpong

TARGET 2012 6 3

2013 7 -

2014 8 -

1

1

1

Jumlah paket sosialisasi PLTN

14

24

-

-

-


1

2

3

4

5

Jumlah rekomendasi revitalisasi Puspiptek sebagai STP

1

1

1

1

1

Jumlah masterplan STP Jumlah paket jaringan FO untuk mendukung STP

-

1 1

1 1

2 1

2 1

Jumlah model STP Jumlah Detail Engineering Design (DED) Jumlah seminar Iptek nasional

-

-

1 -

2 -

3 1

-

-

1

1

1

UNIT ORGANISASI 9

Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna

14/Dok-BP/III/2013 70


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Laporan pengelolaan Jumlah laporan pengelolaan 1 2 kawasan penelitian ilmu kawasan penelitian Iptek pengetahuan dan Jumlah paket revitalisasi teknologi di Serpong sarana dan prasarana kawasan pusat penelitian Iptek, Serpong Sarana dan prasarana Jumlah revitalisasi sarana pusat penelitian iptek bangunan laboratorium yang telah direvitalisasi penelitian Iptek, Serpong Laporan evaluasi dan Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan pengguna Iptek 3. Pengembangan Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 HubunganLembaga dan instrumen Regulasi dengan kebijakan Penyedia Iptek pengembangan jaringan lembaga litbang pemerintah/Perguruan Tinggi dengan lembaga penelitian

TARGET 2012 6 3

2013 7 4

2014 8 5

-

1

2

-

10

11

-

-

1

3

4

4

UNIT ORGANISASI 9

Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Lembaga Regulasi

14/Dok-BP/III/2013 71


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi Laporan hasil evaluasi Jumlah laporan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan jaringan Iptek Laporan evaluasi dan Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan hubungan lembaga Jumlah forum nasional regulasi dengan regulasi dan penyedia Iptek penyedia Iptek 4. Pengembangan Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 Jaringan Penyedia Iptek dan instrumen Pusat dengan Daerah kebijakan pengembangan jaringan lembaga iptek pusat dengan daerah

TARGET 2012 6 -

2013 7 -

2014 8 1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

3

4

5

UNIT ORGANISASI 9

Asisten Deputi Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pusat dan Daerah

14/Dok-BP/III/2013 72


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Jaringan/kerjasama Jumlah jaringan/ kerjasama 1 5 lembaga Iptek pusat Iptek pusat dan daerah dengan daerah Jumlah laporan pelaksanaan Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan jaringan Iptek Daerah yang menerapkan SIDa

Rakornas Balitbangda Jumlah laporan

Jumlah daerah yang menerapkan SIDa

Laporan evaluasi dan Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan jaringan penyedia Iptek pusat dengan daerah

TARGET 2012 6 9

2013 7 13

2014 8 17

-

1

2

-

-

-

1

1

-

-

-

17

27

-

-

-

-

1

UNIT ORGANISASI 9

14/Dok-BP/III/2013 73


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Peningkatan Dukungan Pelaksanaan sosialisasi Jumlah paket sosialisasi PLTN Teknologi bagi PLTN Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, BioEnergy, dan Nuklir 5. Pengembangan Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 Jaringan Penyedia Iptek jaringan internasional dengan Internasional Jaringan penelitian Jumlah kerjasama riset 8 16 internasional internasional Laporan evaluasi dan Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan jaringan penyedia Iptek dengan Jumlah mobilitas Internasional internasional SDM Iptek

TARGET 2012 6 1

2013 7 -

2014 8 -

3

4

5

24

32

40

-

-

-

-

1

10

20

30

50

70

UNIT ORGANISASI 9

Asisten Deputi Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Internasional

14/Dok-BP/III/2013 74


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 IV. Relevansi dan Meningkatnya relevansi Jumlah publikasi ilmiah Produktivitas Litbang dan produktivitas litbang Iptek Iptek

TARGET 2012 6 -

2013 7 60

2014 8 90

Jumlah prototype

-

-

-

1

2

Jumlah rumusan kebijakan peningkatan relevansi dan produktivitas litbang Iptek

-

1

2

3

4

Jumlah laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan relevansi dan produktivitas litbang Iptek

-

-

-

1

2

Jumlah laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan peningkatan relevansi dan produktivitas litbang Iptek

-

-

-

1

2

UNIT ORGANISASI 9 Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek

14/Dok-BP/III/2013 75


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 1. Pengembangan Rekomendasi Relevansi Jumlah rekomendasi tentang 1 2 Kebijakan Riset Iptek Kebijakan Riset Iptek arah kebijakan, prioritas Nasional utama, dan kerangka kebijakan pembangunan nasional iptek Laporan evaluasi dan Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan Laporan pelaksanaan 1 2 pengembangan rakornas iptek kebijakan riset Iptek Dokumen Jaktranas 2015nasional 2019 Peningkatan Efektivitas Riset Secara Sinergi antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga Litbang 2. Pengembangan Program Riset Iptek Nasional

Rekomendasi kebijakan sinergi program riptek nasional

TARGET 2012 6 3

2013 7 4

2014 8 5

-

-

1

3

4

5

-

-

1

Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan riset secara sinergi antara perguruan tinggi dengan lembaga litbang

-

1

2

3

4

Rekomendasi Kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan Relevansi Program Riset Iptek Nasional

1

2

3

4

5

UNIT ORGANISASI 9 Asisten Deputi Relevansi Kebijakan Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Asisten Deputi Relevansi Program Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

14/Dok-BP/III/2013 76


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Laporan evaluasi dan Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan program riset Iptek nasional Laporan evaluasi Jumlah laporan 1 pelaksanaan dan rekomendasi pengembangan instrumen kebijakan program riset Iptek nasional Insentif Riset SINas Paket insentif riset Jumlah paket insentif riset SINas SINas

TARGET 2012 6 -

2013 7 -

2014 8 1

2

3

4

285

585

885

Jumlah artikel jurnal sains dan teknik

25

43

61

79

100

Jumlah konsorsium Jumlah konsorsium riset mobil listrik

-

-

-

10 1

15 2

760

1520

2280

3040

3800

Jumlah paten terdaftar

UNIT ORGANISASI 9

14/Dok-BP/III/2013 77


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Insentif Peningkatan Paket riset dasar Jumlah paket riset dasar 54 92 Produktivitas Litbang Paket riset terapan Jumlah paket riset terapan 144 299 Iptek Insentif Pendayagunaan Iptek

3. Pengembangan Riset Iptek Strategis Nasional

TARGET 2012 6 92

2013 7 92

2014 8 92

299

299

299

Paket insentif difusi Iptek

Jumlah paket insentif difusi Iptek

40

57

-

-

-

Paket insentif kapasitas sistem produksi

Jumlah paket insentif kapasitas sistem produksi

109

187

-

-

-

Rekomendasi Kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan Peningkatan Produktivitas Riptek Strategis Konsorsium riset Kajian konsep Pusritekla yang kelautan berkelanjutan

1

3

4

5

6

-

-

1

2

3

Konsorsium riset bidang Jumlah konsorsium kesehatan dan obat Jumlah hasil riset obat herbal Jumlah prototype alat kesehatan

-

-

-

3

4

-

-

-

2 1

3 2

Konsorsium riset bidang Jumlah konsorsium material maju

-

-

-

3

4

UNIT ORGANISASI 9

Asisten Deputi Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Strategis

14/Dok-BP/III/2013 78


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Konsorsium bidang Jumlah konsorsium energi baru dan terbarukan Laporan evaluasi dan Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan riset Iptek strategis nasional Peningkatan Dukungan Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 Teknologi bagi dukungan teknologi Pemberdayaan Industri untuk revitalisasi Strategis Bidang pertahanan Pertahanan Konsorsium bidang Jumlah prototype 3 6 teknologi hankam

TARGET 2012 6 -

2013 7 4

2014 8 5

-

-

1

2

2

2

9

12

15

UNIT ORGANISASI 9

14/Dok-BP/III/2013 79


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Peningkatan Upaya Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan Penelitian dan peningkatan dukungan Pengembangan Bidang litbang untuk ketahanan Pertanian yang Mampu mencakup pengelolaan Menciptakan Benih lahan sub optimal, Unggul dan Hasil sumber daya Penelitian Lainnya kemaritiman dan Menuju Kualitas pengembangan industri Produktivitas Hasil perdesaan berbasis Pertanian Nasional yang produk lokal Tinggi Konsorsium litbang Jumlah konsorsium ketahanan pangan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumber daya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal dan hasil riset

TARGET 2012 6 -

2013 7 4

2014 8 5

-

4

5

UNIT ORGANISASI 9

14/Dok-BP/III/2013 80


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Peningkatan Litbang Paket penelitian litbang Jumlah paket penelitian Iptek Unggulan di Bidang unggulan di bidang Kesehatan, Obat-obatan, kesehatan, obat-obatan, dan Instrumentasi Medis dan instrumentasi media 4. Pengembangan Riset Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 Iptek Masyarakat peningkatan produktivitas riptek masyarakat Laporan hasil evaluasi Jumlah laporan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan relevansi dan produktivitas Iptek Laporan evaluasi dan Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan riset Iptek masyarakat

TARGET 2012 6 -

2013 7 48

2014 8 60

3

4

5

-

1

2

-

-

1

UNIT ORGANISASI 9

Asisten Deputi Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat

14/Dok-BP/III/2013 81


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 5. Pengembangan Riset Rekomendasi Kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 Iptek Industri Peningkatan Produktivitas Riptek Industri Model inovasi teknologi Jumlah model inovasi 1 2 untuk peningkatan teknologi produktivitas riptek industri Konsorsium bidang Jumlah prototipe teknologi teknologi transportasi transportasi

V. Peningkatan Pendayagunaan Iptek

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan riset Iptek industri Meningkatnya pendayagunaan Iptek bagi peningkatan daya saing ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kemandirian bangsa

Jumlah laporan

TARGET 2012 6 3

2013 7 4

2014 8 5

2

2

2

1

3

4

-

-

-

-

1

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri

96

98

100

102

104

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat

34

36

38

40

42

UNIT ORGANISASI 9 Asisten Deputi Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri

Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

14/Dok-BP/III/2013 82


PROGRAM / KEGIATAN 1

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 2 3 4 5 Jumlah pemanfaatan teknologi 4 6 hasil litbang nasional untuk national security Jumlah rumusan kebijakan 1 2 peningkatan pendayagunaan Iptek Jumlah laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan Pendayagunaan Iptek Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan peningkatan Pendayagunaan Iptek

1. Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Institusi Pemerintah

TARGET 2012 6 8

2013 7 10

2014 8 12

3

4

5

-

-

-

1

2

-

-

-

-

1

Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan analisis pendayagunaan dan kebutuhan iptek institusi pemerintah

1

2

3

4

5

Paket diseminasi Iptek pemerintah

1

1

1

1

1

Jumlah Model ATP

UNIT ORGANISASI 9

Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pemerintah

14/Dok-BP/III/2013 83


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Laporan evaluasi dan Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan pendayagunaan Iptek institusi pemerintah Pendayagunaan Rekomendasi Jumlah SOP teknologi mitigasi 1 2 Teknologi Mitigasi pendayagunaan Bencana teknologi mitigasi Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 bencana mitigasi bencana Adaptasi Perubahan Iklim

Rekomendasi kebijakan pendayagunaan teknologi untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim Konsorsium pendayagunaan teknologi untuk penurunan emisi gas CO2 sub adaptasi perubahan iklim

TARGET 2012 6 -

2013 7 -

2014 8 1

3

4

5

2

2

2


1

2

2

2

2

Jumlah konsorsium iklim Jumlah lokasi pendayagunakan teknologi iklim

1

2

1 3

2 6

3 8

UNIT ORGANISASI 9

14/Dok-BP/III/2013 84


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 2. Pendayagunaan dan Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi 1 2 Kebutuhan Iptek pendayagunaan dan Masyarakat kebutuhan iptek masyarakat Rekomendasi Jumlah pemanfaatan teknologi 34 36 peningkatan hasil litbang nasional di pemanfaatan hasil riset masyarakat untuk pembangunan Laporan evaluasi dan Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Iptek masyarakat Peningkatan promosi Paket promosi Iptek Jumlah paket promosi Iptek 12 24 dan diseminasi Iptek Paket diseminasi Iptek Jumlah paket diseminasi iptek 20 40 Pengembangan dan Pilot project pendukung Jumlah pilot project 4 Pendayagunaan teknologi untuk pendukung teknologi untuk Teknologi Pendukung pembangunan daerah pembangunan daerah Pembangunan Daerah tertinggal tertinggal Tertinggal, Terdepan, dan Pasca konflik

TARGET 2012 6 3

2013 7 4

2014 8 5

38

40

40

-

-

1

36

48

60

60 8

75 12

90 16

UNIT ORGANISASI 9 Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat

14/Dok-BP/III/2013 85


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Peningkatan Dukungan Pelaksanaan sosialisasi Jumlah paket sosialisasi PLTN Teknologi bagi PLTN Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, BioEnergy, dan Nuklir

TARGET 2012 6 -

2013 7 1

2014 8 2

Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa

Paket penelitian, pengembangan, dan perekayasaan

Jumlah paket penelitian, pengembangan, dan perekayasaan

-

-

3035

3035

3035

3. Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Strategis

Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek strategis


1

2

3

4

5

Model pendukung (ePemasaran dan eDesain) untuk pengembangan model ekonomi

Jumlah model

-

-

-

1

2

UNIT ORGANISASI 9

Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Strategis

14/Dok-BP/III/2013 86


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Laporan evaluasi dan Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Iptek strategis Peningkatan Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan 1 1 Pemanfaatan dan peningkatan Jumlah SNI 1 1 Pengembangan pemanfaatan dan Jumlah daerah yang 15 18 Perangkat Lunak pengembangan melakukan migrasi ke OSS Berbasis Open Source perangkat lunak berbasis open source Aplikasi percontohan OSS untuk bidang strategis Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Hasil analisis monitoring Jumlah rekomendasi kebijakan pelaksanaan kegiatan SIAK dan penerapan eKTP

1

2

TARGET 2012 6 -

2013 7 -

2014 8 1

1

1

1

1 18

1 18

1 18

1

2

4

3

4

4

UNIT ORGANISASI 9

14/Dok-BP/III/2013 87


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 4. Pendayagunaan dan Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 Kebutuhan Iptek Industri pendayagunaan dan Kecil dan Menengah kebutuhan iptek Industri (IKM) Kecil dan Menengah (IKM) Laporan evaluasi dan Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan Iptek Industri Kecil dan Menengah (IKM) Laporan hasil evaluasi Jumlah laporan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Iptek Jumlah intermediasi iptek di 10 20 Layanan intermediasi daerah Iptek untuk mendukung Jumlah intermediasi Iptek I-STP skala nasional (SINas) untuk mendukung I-STP Jumlah kegiatan pelatihan intermediasi Iptek

TARGET 2012 6 3

2013 7 4

2014 8 5

-

-

1

-

1

2

30

40

50

5

10

15

1

1

1

UNIT ORGANISASI 9 Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Kecil Menengah

14/Dok-BP/III/2013 88


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Jumlah pemanfaatan teknologi 96 98 hasil litbang nasional di industri Paket Iptek untuk Jumlah paket mendukung pengembangan koridor ekonomi Peningkatan Rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan 1 1 Kemampuan Inovasi dan peningkatan Kreativitas Pemuda kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda Pilot project Jumlah Pilot project 4 8 peningkatan inovasi dan peningkatan kreativitas dan kreativitas pemuda inovasi pemuda Jumlah kelompok 15 Technopreneur pemuda 5. Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri Besar

Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek industri besar


1

2

TARGET 2012 6 100

2013 7 102

2014 8 104

1

-

-

1

1

1

8

8

8

30

45

60

3

4

5

UNIT ORGANISASI 9

Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Besar

14/Dok-BP/III/2013 89


TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR 2010 2011 1 2 3 4 5 Paket Iptek untuk Jumlah paket Iptek untuk mendukung mendukung pembangunan pengembangan koridor koridor ekonomi ekonomi Laporan evaluasi dan Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Iptek industri besar

TARGET 2012 6 -

2013 7 6

2014 8 12

-

-

1

UNIT ORGANISASI 9

14/Dok-BP/III/2013 90


KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 – 2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGAM/ KEGIATAN (1)

2010 (2)

2011 (3)

ALOKASI 2012 (4)

2013 (5)

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL I Penguatan Kelembagaan Iptek 1 Arah pengembangan kelembagaan sistem 1.750.000.000 2.999.930.000 850.000.000 7.894.182.000 inovasi 2 Penataan Kelembagaan Litbang 1.500.000.000 2.250.180.000 1.800.000.000 3.898.311.000 3 Penguatan Kompetensi Lembaga Litbang 2.500.000.000 2.250.000.000 3.250.000.000 11.363.575.000 4 Peningkatan Upaya Penelitian dan 5.000.000.000 4.300.000.000 3.000.000.000 Pengembangan Bidang Pertanian yang Mampu Menciptakan Benih Unggul dan Hasil Penelitian Lainnya Menuju Kualitas Produktivitas Hasil Pertanian Nasional yang Tinggi 5 Pengembangan Sistem Legislasi Iptek 1.500.000.000 2.249.670.000 2.174.951.000 3.904.206.000 6 Pengembangan Budaya dan Etika iptek 2.150.000.000 3.550.000.000 3.300.000.000 4.178.342.000 II Penguatan Sumberdaya Iptek 1 Peningkatan investasi litbang. 2.250.000.000 3.500.000.000 3.400.000.000 2.500.000.000 2 Peningkatan Litbang iptek Unggulan di Bidang 20.000.000.000 22.117.500.000 22.000.000.000 Kesehatan, Obat-obatan, dan Instrumentasi Medis 3 Peningkatan SDM iptek 2.000.000.000 1.348.962.000 850.000.000 1.000.000.000 4 Peningkatan Kapasitas SDM Iptek 50.000.000.000 44.000.000.000 35.000.000.000 98.464.891.000 5 Peningkatan sarana dan prasarana litbang 2.500.000.000 6.115.000.000 5.804.500.000 2.000.000.000

2014 (6)

3.100.000.000 2.630.000.000 4.200.000.000 -

2.864.500.000 2.500.000.000 1.782.200.000 -

700.000.000 151.449.200.000 1.700.000.000

14/Dok-BP/III/2013 91


KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 – 2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGAM/ KEGIATAN

6 7 8

(1) Pengelolaan data dan informasi iptek Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Standardisasi Fasilitasi Proses Perolehan Hak Paten dan Kepemilikan HKI Produk Teknologi dan Produk Kreatif

2010 (2) 8.500.000.000 1.500.000.000

2011 (3) 3.600.000.000 1.150.000.000

ALOKASI 2012 (4) 3.400.000.000 850.000.000

2.750.000.000

3.800.000.000

2.500.000.000

2.465.309.000

2.000.000.000

2.650.000.000 7.000.000.000

2.250.000.000 16.000.000.000

850.000.000 2.600.000.000

1.500.000.000 -

1.000.000.000 -

2013 (5) 7.409.481.000 1.000.000.000

2014 (6) 3.200.000.000 700.000.000

III 1 2

Penguatan Jaringan Iptek Pengembangan jaringan penyedia iptek Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, Bio-Energy, dan Nuklir

3

Pengembangan jaringan penyedia dengan pengguna iptek

1.900.000.000

33.550.904.000

32.061.356.000

143.211.378.000

54.307.500.000

4

Pengembangan hubungan lembaga regulasi dengan penyedia iptek

1.500.000.000

1.350.000.000

850.000.000

1.000.000.000

1.750.000.000

5

Pengembangan jaringan penyedia iptek pusat dengan daerah

10.768.100.000

3.645.000.000

1.275.000.000

10.299.508.000

5.000.000.000

6

Pengembangan jaringan penyedia iptek dengan internasional

3.500.000.000

4.065.504.000

5.129.917.000

4.813.438.000

6.700.000.000

14/Dok-BP/III/2013 92



IV 1 2

3 4 5 6 7 8

9

10

(1) Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek Pengembangan Kebijakan Riset Iptek Nasional Peningkatan Efektivitas Riset secara Sinergi antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga Litbang Pengembangan Program Riset Iptek Nasional Insentif Pendayagunaan Iptek Insentif Peningkatan Produktivitas Litbang Iptek Insentif Riset Sinas Pengembangan Riset Iptek Strategis Nasional Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Pemberdayaan Industri Strategis Bidang Pertahanan Peningkatan Upaya Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian yang Mampu Menciptakan Benih Unggul dan Hasil Penelitian Lainnya Menuju Kualitas Produktivitas Hasil Pertanian Nasional yang Tinggi Peningkatan Litbang iptek Unggulan di Bidang Kesehatan, Obat-obatan, dan Instrumentasi Medis

2010 (2)

ALOKASI 2012 (4)

2011 (3)

2013 (5)

2014 (6)

6.750.000.000 1.000.000.000

1.350.000.000 2.500.000.000

850.000.000 850.000.000

1.000.000.000 1.000.000.000

700.000.000 500.000.000

2.500.000.000 68.000.000.000 256.000.000.000 6.500.000.000 6.000.000.000

1.349.995.000 51.579.822.000 273.420.178.000 1.350.000.000 5.000.000.000

849.100.000 99.000.000.000 1.275.000.000 5.000.000.000

1.000.000.000 101.886.222.000 5.410.476.000 5.236.084.000

700.000.000 86.578.800.000 3.100.000.000 2.500.000.000

-

-

-

1.917.937.000

1.500.000.000

23.771.800.000

15.000.000.000

14/Dok-BP/III/2013 93



11 12 V 1 2 3 4 5 6

(1) Pengembangan Riset Iptek Masyarakat Pengembangan Riset Iptek Industri Pendayagunaan Iptek Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Institusi Pemerintah Pendayagunaan Teknologi Mitigasi Bencana Adaptasi Perubahan Iklim Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Masyarakat Peningkatan Promosi dan Diseminasi Iptek Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Pendukung Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pasca Konflik

2010 (2) 2.500.000.000 7.782.067.000

2011 (3) 1.350.000.000 2.700.000.000

ALOKASI 2012 (4) 850.000.000 2.300.000.000

1.500.000.000

4.950.000.000

1.892.644.000

3.051.044.000

2.751.044.000

9.000.000.000 9.000.000.000 6.850.000.000

4.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000

2.000.000.000 2.000.000.000 1.650.000.000

1.934.501.000 1.414.466.000 1.473.039.000

1.000.000.000 500.000.000 700.000.000

10.582.600.000 1.000.000.000

18.057.000.000 1.000.000.000

42.129.313.000 1.000.000.000

30.543.545.000 3.789.339.000

24.000.000.000 2.000.000.000

2013 (5) 2.250.000.000 2.750.000.000

2014 (6) 1.950.000.000 2.200.000.000

7

Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, Bio-Energy, dan Nuklir

7.000.000.000

16.000.000.000

2.600.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

8

Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Strategis

-

-

223.600.000.000

-

-

2.250.000.000

1.350.000.000

850.000.000

2.776.043.000

1.200.000.000

9

14/Dok-BP/III/2013 94



10

(1) Peningkatan Pemanfaatan dan Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis open source

2010 (2) 9.000.000.000

2011 (3) 1.750.000.000

ALOKASI 2012 (4) 850.000.000

500.000.000

500.000.000

425.000.000

500.000.000

-

1.500.000.000

25.647.900.000

8.100.000.000

11.916.008.000

3.700.000.000

10.000.000.000

8.000.000.000

8.000.000.000

4.920.168.000

1.000.000.000

2013 (5) 1.000.000.000

2014 (6) 1.000.000.000

11

Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

12

Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri Kecil dan Menengah (IKM)

13

Peningkatan kemampuan Inovasi dan Kreativitas Pemuda

14

Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri Besar

1.500.000.000

1.349.980.000

850.000.000

12.064.964.000

1.700.000.000

TOTAL PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL

557.932.767.000

594.297.525.000

537.866.781.000

529.508.257.000

400.863.244.000

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KNRT 1

Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas KRT

1.000.000.000

986.932.000

1.425.000.000

1.500.000.000

1.300.000.000

2

Pembinaan dan Pengembangan Humas dan Hukum

2.000.000.000

9.018.550.000

12.574.992.000

16.800.000.000

12.000.000.000

14/Dok-BP/III/2013 95



3

(1) Peningkatan Kualitas Perencanaan, Kegiatan dan Anggaran, Penjalinan Kerjasama dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

4 Peningkatan dan pengelolaan urusan umum TOTAL PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KNRT

2010 (2) 2.500.000.000

2011 (3) 13.439.181.000

ALOKASI 2012 (4) 17.220.391.000

79.506.432.000 85.006.432.000

72.028.906.000 95.473.569.000

112.520.814.000 143.741.197.000

2013 (5) 19.580.954.000

2014 (6) 17.778.200.000

122.632.777.000 160.513.731.000

108.083.156.000 139.161.356.000

14/Dok-BP/III/2013 96


KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 - 2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI ALOKASI PROGAM/ KEGIATAN 2010 2011 2012 (1) (2) (3) (4) PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR KNRT 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana 2 Perawatan/Pemeliharaan Sarana & Prasarana 3 Pengadaan Kendaraan TOTAL PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR KNRT TOTAL

2013 (5)

2014 (6)

6.525.000.000 8.607.300.000 1.975.000.000 17.107.300.000

4.516.450.000 4.516.450.000

-

-

-

660.046.499.000

694.287.544.000

681.607.978.000

690.021.988.000

540.024.600.000

14/Dok-BP/III/2013 97

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN (REVISI KE-2) KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI JL. MH

Recommend Documents