Renstra Kementerian Riset dan Teknologi (Revisi ke-3)

Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-3)

BAB I

Sesuai dengan semangat di atas, perubahan keempat UUD

PENDAHULUAN

1945 Pasal 31 Ayat (5), mengamanatkan “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-

Pembangunan Nasional yang dicitakan dalam Kabinet Indonesia

Bersatu

II

(KIB

II)

diwarnai

dengan

semangat

manajemen nasional dengan tag-line:‖change and continuity,

nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia‖, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagai ―engine of tomorrow‖ mempunyai peran

debottlenecking, acceleration and enhancement, unity-together we

penting bagi pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan

can‖.

rakyat.

Semangat

memperlancar

mengusung

pemerintahan.

terhadap pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan

Percepatan dan pemacuan menganut prinsip bahwa jika dilakukan

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jika produk yang

secara bersama, tentunya kita bisa menyelesaikan berbagai

dihasilkan

persoalan yang dihadapi bangsa dan negara yang kita cintai ini.

masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata

Semangat ini mencerminkan dinamika, keharmonisan, kecepatan,

yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat.

dan

kebersamaan

dan

dalam

komunikasi

dan

berkelanjutan,

Pembangunan Iptek hanya akan memberikan kontribusi nyata

pembangunan

saluran

dan

pelaksanaan

kegiatan

seluruh

perubahan

penyelenggaraan

manajemen

pemerintahan

untuk

menyongsong masa depan yang lebih baik. Suatu deklarasi itikad luhur untuk melancarkan jalan bagi keamanan, keadilan, demokrasi dan kesejahteraan, dimana dicitakan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya

bisa

didayagunakan

untuk

memenuhi

kebutuhan

Keberhasilan pembangunan Iptek yang telah dicapai pada periode 2004-2009 merupakan langkah awal bagi keberhasilan yang lebih besar dan menyeluruh yang diharapkan akan tercapai pada periode 2010-2014. Untuk itu, perlu digali dan dilakukan pendekatan serta strategi lanjutan dalam rangka mewujudkannya.

alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa yang dikelola melalui penguasaan Iptek yang memadai. 15/Dok-BP/XII/2013

1


Renstra

Kementerian

ini

Nasional (SINas) yang berbasiskan kepada Sistem Nasional Iptek

diturunkan dari RPJP, RPJMN, Visi, Misi, Agenda dan 11 program

(Sisnas Iptek). Hal itu diwadahi dalam Renstra yang memayungi

Prioritas Nasional KIB II, dan Kontrak Kinerja Menristek. Program

program serta menetapkan strategi dan kebijakan umum untuk

Kementerian

menjamin

merealisasikannya. Program disusun berlandaskan visi dan misi

kontinuitas dan konsistensi program pembangunan iptek, sekaligus

yang berpandangan jauh ke depan sesuai dengan dinamika

menyelesaikan masalah dan kendala yang belum sepenuhnya

lingkungan strategis dan paradigma pembangunan Iptek masa

tertangani pada periode 2004-2009 serta mengantisipasi dan

mendatang.

Riset

dan

Riset

Teknologi

dan

Teknologi

disusun

untuk

(KRT)

mengatasi permasalahan yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan.

mengikat ke dalam internal KRT dalam aspek perumusan kebijakan

Program Kementerian Riset dan Teknologi dirancang untuk meningkatkan

Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 bersifat

peran

dan

kemampuan

Kementerian

dalam

mendorong dan menghela pembangunan Iptek nasional yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat untuk

nasional tentang litbang Iptek, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan sinkronisasi program, termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasi yang akan disampaikan kepada Presiden sesuai dengan tupoksinya.

mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban. Ini dapat dicapai apabila terwujud sebuah sistem yang memungkinkan terjadinya proses inovasi secara menyeluruh, yaitu sistem yang tidak hanya dapat memperkuat proses pengembangan Iptek, tetapi juga dapat menjembatani dan mengarahkan agar hasil-hasil pengembangan Iptek ini dapat termanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Karena itulah program pembangunan Iptek

1.1.

Kondisi Umum Dengan kekayaan alam yang melimpah dan potensi SDM

yang besar, disertai penguasaan Iptek yang maju, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bangsa adi kuasa di dunia sebagaimana telah dibuktikan dalam sejarah.

ke depan diarahkan untuk mewujudkan sebuah Sistem Inovasi 15/Dok-BP/XII/2013

2


Secara umum cara pandang kita terhadap penguasaan Iptek masih bersifat parsial, dengan mengesampingkan upaya yang

dengan bidang teknik non-pertanian, dan hanya sebagian kecil saja yang berlatar belakang bidang pertanian dan kedokteran1.

sistematis untuk menjadikan Iptek benar-benar sebagai mesin bagi

Dari data ini paling tidak bisa diajukan dua tesis penting:

pembangunan nasional. Karenanya sangat dibutuhkan upaya

pertama, bahwa kemajuan Iptek hanya bisa dicapai apabila

nasional

yang melibatkan

seluruh

stake-holder Iptek untuk

pengembangan

Iptek

dilakukan

sejalan

dengan

pemecahan

mencapai tingkat penguasaan Iptek yang dapat memberikan nilai

masalah riil secara langsung (demand-driven).

tambah tinggi bagi proses perekonomian dan mencegah terjadinya

ilmuwan

disintegrasi peran Iptek dari proses pembangunan nasional.

Kementerian (LPNK) belum terlibat secara nyata dalam aktifitas

Sebagai indikasi akan produktivitas di bidang Iptek, jumlah

yang

terkonsentrasi

di

lembaga

Kedua, bahwa pemerintah

non-

penerapan Iptek untuk pembangunan nasional.

publikasi ilmiah di jurnal internasional hasil karya ilmuwan

Keterkaitan technology-supply and demand menjadi hal yang

Indonesia selama tahun 2005-2008 yang tercatat dalam Scopus

penting dalam upaya pengembangan teknologi. Bisa dipahami

(2009) adalah sebanyak 6.553 paper. Bidang ilmu yang dominan

kenapa bidang pertanian dan kedokteran termasuk bidang yang

dalam publikasi ilmiah di jurnal internasional hasil karya ilmuwan

paling maju kontribusi ilmiahnya dibanding dengan bidang lain

Indonesia adalah clinical medicine dan plant and animal sciences.

manapun di Indonesia, karena kedua bidang ini secara langsung

Sementara itu, paten yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak

berkaitan dengan permasalahan riil masyarakat, dengan kata lain

Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia

karena keterkaitan yang baik antara sisi pemasok dan pengguna

dalam kurun waktu tahun 1991 – 2008, hanya 4.14% yang berasal

Iptek. Di

dari dalam negeri dan sisanya merupakan usulan paten asing. Hal

bidang

lain,

terutama

teknik

dan

rekayasa,

ini mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan pasar yang besar

permasalahannya bukan terletak pada sisi supply. Tetapi lebih pada

bagi teknologi asing. Ironisnya jumlah ilmuwan doktor terbanyak

sisi demand serta upaya 'menjembatani' kedua sisi itu yang tidak

berada di lembaga penelitian pemerintah terutama yang berkaitan 15/Dok-BP/XII/2013

1

Data LIPI tahun 2004 3


optimal, sehingga keterkaitan yang erat antara keduanya tidak

akan teknologi kepada litbang pemerintah maupun perguruan tinggi

terbangun. Kebutuhan akan teknologi bagi dunia industri, yang

sebagai produsen teknologi. Karenanya kebijakan insentif bagi

masih terkonsentrasi pada low-tech dan medium-tech, sangat besar

industri untuk melakukan litbang sebagaimana diterapkan di

dan terus membesar. Hanya saja kebutuhan itu selama ini hanya

negara-negara maju menjadi sangat penting. Beberapa kebijakan

bisa dipenuhi dari produk impor.

pemerintah

Upaya menjembatani sisi supply dan demand

terbaru

seperti

pemberian

insentif

fiskal

bagi

dilakukan

perusahaan yang melakukan litbang terapan berbasis Iptek (PP

dalam sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Inovasi, yaitu

35/2007) dan adanya larangan ekspor bahan tambang yang tidak

sebuah jaringan rantai pemasok teknologi ( technology supply

diolah (UU No. 4/2009) adalah salah satu langkah untuk

chain) yang mengaitkan antara institusi pemasok teknologi dan

mendorong proses pertambahan nilai bagi industri yang merupakan

pengguna teknologi, yang pada tataran nasional disebut Sistem

motor penggerak demand teknologi.

Inovasi Nasional (SINas) dan pada tataran daerah disebut Sistem Inovasi Daerah (SIDA). Melalui Sistem Inovasi Nasional dan Sistem Inovasi Daerah diharapkan dapat terjadi interaksi yang koheren dalam kegiatan memproduksi pengetahuan, menerapkan dan mendiseminasikan

hasilnya,

sehingga menumbuhkan manfaat

nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Keberhasilan membuat jembatan yang menghubungkan sisi

demand dan supply teknologi antara industri serta lembaga pengguna Iptek dengan lembaga litbang Iptek menjadi kunci penting bagi kemajuan Iptek nasional. Peningkatan kebutuhan akan litbang terapan pada industri identik dengan peningkatan demand 15/Dok-BP/XII/2013

Kita menyadari bahwa kemampuan Iptek, terutama dalam percaturan global, masih lemah. Misalnya, dilihat dari belanja litbang, pengeluaran Indonesia sangatlah kecil. Belanja litbang per PDB Indonesia masih di bawah 0.1%, ini jauh dari rata-rata negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang sudah di atas 2%. Negara Asia seperti Jepang dan Korea sudah mengalokasikan anggaran di atas 3%, sementara China sekitar 1.5%. Bahkan jika dibanding dengan negara ASEAN pun, belanja litbang Indonesia masih jauh lebih rendah, di mana Singapura sudah mencapai di atas 2% dan Malaysia sekitar 0.5%.

4


Sumber pembiayaan belanja litbang Indonesia sebagian besar (>70%) masih berasal dari anggaran pemerintah dan pelaksana litbang pun hampir seluruhnya merupakan institusi pemerintah. Ini berbeda dengan negara-negara maju pada umumnya, dimana belanja litbang sebagian besar bersumber dari dunia usaha/industri dan pelaksana litbang juga banyak dari dunia usaha. Dari kondisi ini dapatlah dimengerti bahwa aktivitas litbang di Indonesia masih didominasi oleh sektor pemerintah, akibatnya belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan perekonomian nasional.

dihasilkan melalui 4 (empat) program di dalam 6 (enam) bidang fokus pembangunan Iptek selama kurun waktu 2004-2009. Di bidang pangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah berhasil mengembangkan dan melepas beberapa varietas unggul padi hibrida, varietas unggul jagung dan kedelai. Untuk mendukung diversifikasi pangan, telah pula dikumpulkan cadangan plasma nutfah untuk talas, ubi kayu, dan telah dikembangkan bibit unggul hasil rekayasa genetika pisang, kedelai, kacang hijau, manggis, nenas, dan pepaya. Telah dikembangkan juga teknik-teknik pemuliaan ternak untuk mendapatkan varietas

Intensitas sumberdaya manusia Iptek Indonesia juga masih

sapi unggul dan vaksin untuk ternak untuk mencegah penyakit

jauh lebih rendah dibanding dengan negara–negara Asia lain.

cacing hati, serta Kit Radioimmunoassay (RIA) untuk membantu

Jumlah personil litbang Indonesia baru mencapai 1 per 10.000

keberhasilan proses inseminasi buatan, dan berbagai suplemen

penduduk. Angka ini jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang

pakan ternak multi nutrisi.

mencapai sekitar 6 per 10.000 penduduk, sementara Singapura sudah mencapai hampir 70 per 10.000 penduduk.2

Dalam rangka mengembangkan energi baru dan terbarukan, atas koordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Meskipun kondisi sumberdaya Iptek yang masih terbatas,

(BPPT) telah berhasil dikembangkan teknologi rancang bangun

beberapa usaha dan capaian di bidang pengembangan Iptek telah

biofuel, PLTB 25 kW, PLTU mulut-tambang, eksplorasi migas lepas pantai,

2

IMD 2009

15/Dok-BP/XII/2013

dan

survey

laut

untuk

eksplorasi-mineral,

serta

pemanfaatan bijih besi lokal utuk bahan baku industri baja.

5


Di

samping

itu,

di

BPPT

telah

dikembangkan

pula

generasi modern dengan frekuensi 2.3 GHz dan 3.3 Ghz, serta

pemanfaatan fuel grade ethanol sebagai bahan bakar di sektor

sistem Technical Assistance Pengembangan E-Government, paket

transportasi, dan saat ini telah dilakukan sertifikasi produk-produk

aplikasi SIMDA.

Fuel Grade Ethanol (FGE) serta Gasohol E-10 dan Gasohol E-20. Selanjutnya telah dikembangkan pula teknologi pengolahan minyak nabati berbasis biji jarak untuk substitusi BBM termasuk alat press biji jarak yang mudah diterapkan. Di bidang transportasi, di BPPT juga telah dikembangkan

Sementara itu, dalam bidang teknologi pertahanan dan keamanan atas koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi dan kerjasama BPPT-PT. PINDAD telah berhasil dikembangkan Panser 6x6 yang dapat mengangkut sampai 13 personil tempur dan Panser 4x4 untuk mengangkut 12 personil, disain dan contoh awal senjata

teknologi Boogie kereta duorail dan monorail pada kecepatan

berpeluru karet kaliber khusus spesifik POLRI,

medium dan tinggi, teknologi persinyalan dan sistem peringatan

mata kaliber 38 mm dan geranat gas air mata untuk pengendalian

otomatis penutup pintu perlintasan kereta api, Rail Fastening untuk

kerusuhan massa, alat komunikasi yang dinamakan Alkom (Alat

memperkuat dudukan rel pada bantalan kayu. Juga telah berhasil

Komunikasi) Tactical Radio HF Spread Spectrum Frequency

dikembangkan Kapal Bersayap dengan Efek Permukaan ( Wing-in-

Hopping yang berbasis teknologi digital hopping, digital voice dan

Surface Effect Ship – WISE).

pengacakan

Di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah berhasil dikembangkan aplikasi IGOS (Indonesia Go Open Source) yang siap dimanfaatkan untuk kebutuhan administrasi. Saat ini aplikasi berbasis open source tengah dikembangkan untuk keperluankeperluan penelitian seperti pengolah sintesis DNA, simulasi protein, dan sebagainya. Selain itu, telah berhasil dikembangkan rangkaian penerima ’Chip Wimax’, suatu sistem komunikasi 15/Dok-BP/XII/2013

suara

(voice

amunisi gas air

encryption), radio jammer

untuk

mengganggu sistim komunikasi musuh dan sekaligus dapat digunakan untuk mengetahui posisi (lokasi) musuh, transponder sasaran torpedo latih yang dapat mendeteksi dan menelusuri kapal selam di sekitar Kapal Atas Air; pesawat udara tanpa awak (PUNA),

Blast Effect Bomb (BEB) yang merupakan bom latih yang memberikan efek suara ledakan keras seperti bom tajam. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 6


Indonesia (NKRI), Badan Informasi Geospasial telah melakukan

bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari tata kehidupan

demarkasi dan deliniasi di wilayah perbatasan antara RI-Malaysia,

global, karena globalisasi adalah fenomena sejagad yang sudah kita

RI-Papua Nuginia (PNG) dan RI-Republik Demokratik Timor Leste

masuki, dan tidak dapat kita tarik kembali. Secara eksternal faktual

(RDTL) serta menyusun peta batas wilayah NKRI.

Indonesia merupakan bagian dari tata kehidupan global. Indonesia

Hasil yang baik juga terlihat dalam bidang kesehatan dan obat. Di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) terutama telah dikuasai perangkat teknologi nuklir untuk penanggulangan penyakit

tidak dapat lepas dan mengisolasi diri sebagai sistem tertutup terhadap globalisasi. Bangsa Indonesia sudah memasuki dan terbuka terhadap arus global.

kanker dan infeksi bakteri. Di Lembaga Ilmu Pengetahuan

Perkembangan Iptek telah membawa revolusi 3T yaitu

Indonesia (LIPI) telah dikembangkan protein human EPO yang saat

perubahan radikal dalam transportasi, telekomunikasi, dan tourisme

ini akan memasuki uji klinis, interferon I-2a yang sering digunakan

yang mengabaikan batas wilayah negara. Arus barang, jasa, orang,

sebagai anti viral dan anti kanker, produk herbal menjadi bahan

informasi, dan investasi semakin cepat

baku obat kardiovaskuler, hepatitis, diabetes, anti trombosit, anti

perubahan

malaria (artemisinin dan analognya), anti oksidan, anti kanker, anti

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia.

kolesterol, dan anti tuberkulosis. Di samping itu, Indonesia telah membangun kemampuan untuk mengembangkan Vaksin Flu Burung sendiri.

yang sangat cepat

dan mengakibatkan

terhadap tatanan

kehidupan

Berkembangnya teknologi informasi mengakibatkan hampir tidak ada hambatan bagi penduduk dunia untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya, arus informasi, baik positif maupun negatif begitu cepat sampai kepada rakyat Indonesia. Revolusi transportasi dan telekomunikasi telah mengakibatkan mobilitas

1.2. Lingkungan Strategis Dinamika

perubahan

lingkungan

strategis

khususnya

lingkungan global adalah proses yang tidak dapat dihindari oleh 15/Dok-BP/XII/2013

penduduk dunia yang tidak lagi mengenal batas wilayah yang berdampak

pada

adanya

masalah-masalah

keamanan di wilayah perbatasan.

pertahanan

dan

Arus globalisasi memberikan 7


dampak baik positif maupun negatif

yang berakibat

adanya

peningkatan

arus

perdagangan

dan

keuangan

internasional,

transformasi baik di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya

berbagai negara, perusahaan dan lembaga, baik di pusat maupun

serta pertahanan dan keamanan.

di daerah, khususnya yang memiliki kemampuan dan sarana

Bila dicermati keterkaitan antara kejadian di lingkup global dengan kejadian di lingkup regional maupun nasional, demikian pula dengan hubungan antara negara-negara yang terletak dalam

penunjang, dapat memperluas jangkauan pengaruh pasarnya hingga menjangkau bagian lain dunia dengan cara yang jauh lebih ekonomis dan singkat.

satu kawasan maupun antar kawasan, baik secara langsung

Berkaitan dengan pembangunan Iptek nasional, UNDP dalam

maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap proses yang

Human Development Report (2001) memperkenalkan konsep global

terjadi di suatu negara.

technology hub atas inovasi teknologi, yang didefinisikan sebagai

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan pembangunan Iptek nasional, perubahan lingkungan strategis menjadi sangat penting, karena akan menentukan pilihan strategi dan upaya-upaya yang diambil. Mengikuti perkembangan Iptek, khususnya teknologi informasi, arus globalisasi menimbulkan peningkatan arus barang,

lokasi yang paling aktif di dalam era digital dalam pengembangan inovasi teknologi. Berdasarkan survei oleh UNDP tahun 2000 terhadap pemerintah lokal, industri dan media, lokasi inovasi diranking dari 1 - 4 untuk 4 bidang besar: a.

jasa dan orang, termasuk Iptek, yang masuk dan keluar dari wilayah kita.

pekerja ahli atau mengembangkan teknologi. b.

ekonomi.

ketergantungan yang berlangsung begitu cepat di antara negaraBerkat

kemajuan

15/Dok-BP/XII/2013

teknologi

informasi

dan

komunikasi

serta

Keberadaan perusahaan yang mapan atau perusahaan multinasional dalam menumbuhkan keahlian dan stabilitas

Proses globalisasi, yang ditandai dengan meningkatnya saling negara, selain membawa peluang juga mengandung tantangan.

Kemampuan lembaga riset dan universitas untuk melatih

c.

Populasi

para

enterpreneur

untuk

bergerak

memulai

perusahaan ventura baru.

8


Kemampuan modal ventura untuk menjamin, bahwa ide-ide

lokasi global hub inovasi teknologi dimiliki China, yakni Taipei,

teknologi baru dapat masuk ke pasar.

Hsinchu, dan Hong Kong. Taipei menempati peringkat 10 di atas

Dari survei tersebut dideteksi 46 teknologi hub di seluruh

Bangalore dan satu tingkat di bawah San Fransisco. Indonesia

dunia. Dari 10 besar (nilai di atas 13) pertama 5 hub (pusat

memiliki hubungan dengan Taiwan sebatas hubungan ekonomi,

inovasi) berada di AS (Silicon Valley, Boston, Raleigh-Durham-

perdagangan,

Chapel Hill, Austin, San Fransisco). Nilai sempurna (nilai 16) dimiliki

kesepakatan ketika pemulihan hubungan diplomatik 1990. Taiwan

oleh Silicon Valley, AS. Benua terbanyak memiliki hub adalah

adalah partner dagang dan investor yang cukup signifikan

Amerika (16), menyusul Eropa (15) dan Asia (11). Hal-hal yang

kontribusinya

menarik adalah data berdasarkan benua, ternyata Kuala Lumpur

wisatawannya. Taiwan juga memiliki kemampuan high-tech yang

(Malaysia) dan Singapura termasuk 2 dari 10 hub di Asia.

diperlukan oleh Indonesia dalam kerangka transfer teknologi.

d.

El

Ghazala, Tunisia juga termasuk salah satu dari hub global ini. Perkembangan

global

penting

di

negara-negara

investasi

terhadap

dan

sosial

budaya

pembangunan

sesuai

Indonesia,

dengan

termasuk

Pengaruh global lain adalah Jepang yang merupakan mitra yang

dagang

terbesar

Indonesia.

Hingga

tahun

2005,

volume

berpengaruh dalam bidang Iptek yang berhubungan dengan

perdagangan kedua negara mencapai US$25 milyar (ekspor US$ 18

Indonesia

China.

milyar, impor US$ 7 milyar dengan surplus US$ 11 milyar).

Perkembangan China dalam menyerap investasi berbagai negara

Masuknya bantuan pemerintah Jepang diikuti oleh masuknya

besar sangat mengagumkan. Pembangunan infrastruktur ekonomi,

investasi dari kalangan swastanya. Sampai sebelum kemunculan

SDM yang berlimpah dan murah, iklim investasi yang ramah

China selaku sasaran investasi Jepang, Indonesia masih merupakan

membuat China menjadi salah satu negara yang sangat efisien bagi

tujuan utama investasi Jepang di Asia. Sejak 1967 hingga 2005,

industri manufaktur. Produk-produk industri China membanjiri

investasi Jepang terkonsentrasi di sektor manufaktur non-migas,

pasar global termasuk Indonesia, dengan harga yang relatif murah.

sehingga memberikan manfaat langsung bagi Indonesia, karena

Kemajuan Iptek China juga tumbuh dengan sangat luar biasa. Tiga

meski padat modal, namun bersifat padat karya dengan teknologi

perlu

15/Dok-BP/XII/2013

diungkap.

Salah

satunya

adalah

9


bervariasi mulai dari menengah sampai teknologi tinggi (alas kaki,

ditingkatkan

tekstil, pakaian jadi, kulkas, radio/tape recorder, vcd/dvd player,

pertahanan keamanan, energi, ekonomi, Iptek dan pendidikan) dan

microwave, televisi, sepeda motor, mobil, dll). Sementara investasi

tidak hanya terjebak dalam tataran teknis/sektoral seperti yang

negara maju lain kebanyakan terkonsentrasi hanya di sektor migas,

telah dicapai selama ini. Untuk dapat mencapai kepentingan di

yang padat modal dan teknologi tinggi, namun tidak padat karya.

bidang-bidang

India sangat mendorong pengembangan industri jasa dan informasi

teknologi

terpusat

di

Bangalore.

pada

strategis

bidang-bidang

tersebut,

strategis

Indonesia

harus

(seperti

mampu

memanfaatkan kerjasama bilateral dan regional secara lebih efektif.

Dengan

Dalam lingkup regional lembaga multilateral yang perlu

kemampuan outsourcing dan pemrosesan data yang dimiliki,

dicermati adalah ASEAN. Indonesia berpandangan bahwa ASEAN

Bangalore bahkan disebut-sebut sebagai Silicon Valley kedua.

merupakan salah satu soko guru politik luar negerinya. Bagi

Sumber daya manusia bidang teknologi informasi yang melimpah di

Indonesia, kawasan Asia Tenggara yang stabil, aman, damai dan

India membuat Bangalore menempati posisi 11 dari peringkat

kondusif ditinjau dari berbagai aspek merupakan modal dasar yang

global hub inovasi Iptek yang disusun UNDP (2001).

Secara

penting untuk pembangunan di dalam negeri. Hal ini sejalan

khusus, bidang-bidang kerjasama antara Indonesia dan India

dengan pendekatan lingkaran-lingkaran konsentris yang digunakan

meliputi kerjasama politik dalam bentuk dukungan di berbagai

oleh Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya. Perihal

bidang, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sains dan teknologi

kepemimpinan Indonesia di dalam ASEAN, dapat dikemukakan

dalam bentuk kerjasama teknologi ruang angkasa, teknologi nuklir,

bahwa

satelit, bioteknologi, kerjasama teknik lainnya dalam bentuk

Indonesia di kawasan Asia Tenggara masih tetap besar. Namun

beasiswa, pendidikan dan pelatihan di berbagai bidang. Seluruh

Indonesia berkeyakinan bahwa kepemimpinan yang bijak adalah

kerjasama ini dibicarakan dan disepakati dalam wadah Forum

kepemimpinan yang tidak dipaksakan, melainkan yang diraih

Konsultasi Bilateral dan Komisi Bersama antara Indonesia dan India

melalui kualitas diplomasi dan kontribusi konkrit Indonesia kepada

yang telah dimulai sejak tahun 2003. Kerjasama yang perlu

kawasan Asia Tenggara. Dalam kaitan ini, dapat dikatakan bahwa

15/Dok-BP/XII/2013

yang

adalah

berdasarkan

kondisi

objektif,

potensi

kepemimpinan

10


sejak 1997/1998, dengan dicurahkannya perhatian pada proses

Bagi Negara berkembang, globalisasi menawarkan perspektif

reformasi politik dan penanggulangan krisis ekonomi dalam negeri,

baru bagi integrasi ekonomi dan kemungkinan perbaikan kinerja

telah terdapat dampak yang kurang menguntungkan terhadap

ekonomi, antara lain:

peran Indonesia dalam ASEAN. Namun demikian, seiring dengan pemulihan kondisi dalam negeri, maka dalam kurang lebih dua tahun terakhir, Indonesia telah mampu meningkatkan kembali perhatiannya kepada ASEAN. Upaya-upaya untuk meningkatkan peran Indonesia di ASEAN akan terus dikembangkan.

Multilateralisme: menangani

Merupakan

berbagai

forum

permasalahan

terbaik

global.

untuk

Untuk

itu,

berbagai upaya global telah dilakukan di berbagai forum seperti PBB, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan lembaga-lembaga Bretton Woods (Bank Dunia dan IMF).

Dengan perkembangan Iptek di negara tetangga yang sudah

Telah di sepakati berbagai agenda pembangunan global

cukup maju, seperti di Singapura dan Malaysia - dua negara ini

seperti UN Millenium Development Goals (MDGs), WTO Doha

termasuk sebagai lokasi global hub inovasi teknologi - Indonesia

Developtment

perlu lebih menyadari ketertinggalannya.

Financing

Kesadaran ini penting

for

Agenda,

the

Development

Monterrey

Consensus

maupun

on

Johannesburg

untuk memacu semangat untuk bersaing secara positif dengan

Declaration on Sustainable dan Johannesburg Plan of

negara tetangga. Bila tidak, maka nilai tambah dari sumber daya

Implementation.

alam (SDA) yang melimpah di negara kita akan lebih banyak dinikmati oleh negara tetangga tersebut melalui jasa teknologi. Belum lagi dengan akan berlakunya Pasar Bebas ASEAN 2015, tekanan kompetisi dalam regional ini semakin tinggi.

Bila tidak

disikapi dengan penuh keseriusan, maka bangsa kita akan tertinggal dan hanya akan mendapat beban dan kerugian dari dibukanya Pasar Bebas ASEAN tersebut. 15/Dok-BP/XII/2013

Millennium Development Goals (MDGs): Berisi berbagai komitmen

dan

target

yang

harus

dicapai

masyarakat

internasional dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Melalui Millennium Summit, para pemimpin dunia menegaskan, bahwa berbagai manfaat globalisasi seperti

pertumbuhan

ekonomi

yang

lebih

cepat

dan 11


berkelanjutan,

peningkatan

penciptaan

segala bidang, termasuk dalam upaya pembangunan Iptek.

lapangan kerja dan pemberian manfaat yang besar bagi umat

Pesatnya kemajuan Iptek pada dua dasawarsa terakhir memberikan

manusia dari peningkatan teknologi harus dikelola melalui

sumbangan berharga dalam bentuk banyaknya pilihan Iptek yang

upaya

bisa didayagunakan dan dikembangkan dalam rangka mendukung

bersama

dan

tidak

standar

dapat

hidup,

diserahkan

kepada

mekanisme pasar semata.

penguatan ekonomi dan daya saing bangsa. Kecenderungan global

Pendanaan bagi pembangunan: Pada sektor keuangan,

Monterrey

Consensus,

mengenai

pendanaan

bagi

pembangunan yang disahkan pada tahun 2002, merupakan inisiatif internasional dalam menanggulangi tantangan bagi pemenuhan kebutuhan dana pembangunan di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Konsesus ini menyentuh berbagai isu seperti mobilisasi sumber keuangan domestik dan internasional, serta kerjasama teknik dan keuangan

internasional

termasuk

Official

Development

Assistant (ODA) dan isu-isu hutang luar negeri. Peluang yang muncul secara nasional adalah membaiknya perekonomian nasional Indonesia. Diperkirakan antara tahun 2007 – 2020 ekonomi Indonesia dapat tumbuh dengan laju rata-rata sekitar 6 (enam) persen per tahun. Semangat reformasi dapat dijadikan momentum untuk mengadakan perubahan mendasar di 15/Dok-BP/XII/2013

perkembangan Iptek dapat dipantau dan diantisipasi secara terusmenerus

dalam

rangka

seleksi,

adaptasi,

dan

pemfokusan

penerapan teknologi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan terbukanya akses informasi, tuntutan konsumen terhadap barang dan jasa pun semakin meningkat. Hal ini merupakan peluang untuk meningkatkan produktivitas dengan memperbaiki QCD (Quality,

Cost & Delivery) untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas;

meningkatkan

efisiensi

biaya

produksi

agar

menghasilkan barang dan jasa yang bernilai kompetitif (mampu bersaing); serta menambah kecepatan pelayanan yang diberikan. Globalisasi

mengandung

risiko

dan

tidak

jarang

mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial yang berat, misalnya: (a) Keterbukaan pasar modal global dapat membuat pasar keuangan dalam negeri rentan gejolak yang mendadak, (b) Banyak negara berkembang menjadi tersisih (marginalized) karena tidak 12


diperlukannya buruh yang tidak terdidik dan turunnya pendapatan

Sebagai negara kepulauan, kekayaan laut Indonesia yang luas

riil, (c)

karena

merupakan modal pembangunan yang tidak dimiliki oleh negara

kelangkaan sumber dana untuk meningkatkan kemampuan tersebut

lain di dunia. Biodiversitas tanaman, binatang yang hidup di hutan,

di negara berkembang, (d) Keadaan itu menyebabkan banyak

serta biodiversitas laut dapat diolah menjadi bahan pangan, energi

negara berkembang kembali mencoba bertumpu pada ekspor

dan obat-obatan.

Adanya jurang pemisah

kemampuan

Iptek

produk komoditas primer yang bernilai tambah rendah.

Indonesia sebagai negara keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dapat menjadikan populasi penduduk tersebut

1.3.

Potensi dan Permasalahan

1.3.1. Potensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan rangkaian dari 17.502 pulau besar dan kecil yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 sebagai negara kepulauan (Archipelagic State), dari Sabang hingga Merauke, yang hampir sama panjang dengan Benua Amerika, dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa dan terdiri dari 100 suku dengan 583 bahasa daerah dan beragam keyakinan dan budaya.

sebagai aset human capital. Jumlah angkatan kerja Indonesia yang masih mendominasi populasi, dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kekayaan sumberdaya alam dan populasi yang besar, apabila dikelola dengan baik, akan menjadi modal pembangunan yang jarang dipunyai oleh negara lain. Perguruan tinggi (PT), lembaga litbang dan industri menjadi

pihak-pihak

memberikan

nilai

yang

kompeten

tambah

pada

untuk

mengolah

produk-produk

dan

berbasis

sumberdaya alam tersebut. Tahun 2009, jumlah perguruan tinggi negeri (PTN) sebanyak 82 dan perguruan tinggi swasta (PTS)

Sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya

sebanyak 2556 merupakan sarana untuk menghasilkan SDM yang

alam, maka Indonesia mempunyai potensi lebih besar untuk

berkualitas, dan dapat didorong menjadi universitas riset yang

menjadi negara maju, karena mempunyai modal pembangunan

menghasilkan inovasi-inovasi teknologi yang dibutuhkan oleh

yang siap diolah. Kekayaan hutan nasional hanya kalah dari Brasil.

industri nasional. Demikian juga lembaga riset non-kementerian

15/Dok-BP/XII/2013

13


(LPNK) di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi serta

(tool) yang membantu agar proses pembangunan nasional berjalan

lembaga-lembaga riset kementerian merupakan sarana untuk

lancar,

mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi.

peradaban, untuk kemudian demi terwujudnya stabilitas nasional

Faktor lain yang juga sangat penting dalam mendukung

meningkatkan

kesejahteraan

rakyat

dan

kemajuan

yang kondusif.

investasi dan pertumbuhan ekonomi adalah keamanan. Kondisi keamanan nasional saat ini sangat baik, meskipun masih ada beberapa gerakan separatis di beberapa daerah. Keberhasilan Polri membongkar kasus terorisme serta kasus-kasus tindak kriminal lain yang meresahkan masyarakat dan pengusaha beberapa waktu yang lalu, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk iklim usaha dan investasi dari dalam maupun luar negeri. Investasi baru akan memberikan peluang bagi adopsi teknologi baru. Hal ini akan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi di sektor produksi, dan meningkatkan pemanfaatan hasil riset dalam negeri yang sesuai dengan kebutuhan industri.

atas

kepentingan

Menurut data Institute for Management Development (IMD) tahun 2009 daya saing Indonesia berada pada posisi 42 dari 56 negara, mengalami peningkatan dari tahun 2008 (peringkat 51) dan tahun 2007 (peringkat 54). Akan tetapi peningkatan tersebut baru bersumber pada kinerja ekonomi (economic performance), efisiensi pemerintah (government efficiency), dan efisiensi bisnis (business

efficiency), sedang infrastruktur (infrastructure) yang di dalamnya antara lain mencakup infrastruktur sains dan infrastruktur teknologi menunjukkan penurunan. Sementara data World Economic Forum

Pembangunan nasional, pada hakekatnya adalah upaya pemenuhan

1.3.2. Permasalahan

nasional,

yakni

kepentingan

keamanan nasional dan peningkatan kesejahteraan, yang sekaligus merupakan aspirasi masyarakat Indonesia, baik secara individual maupun sosial, yang beragam dan menempati wilayah yang luas

(WEF) tahun 2009 menunjukkan bahwa daya saing Indonesia berada pada posisi 54 dari 133 negara. Lebih jauh WEF menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berada pada area transisi dari

kelompok

negara

yang

ekonominya

bergantung

pada

pemanfaatan sumber daya alam (factor driven) menuju kelompok

tersebut. Dalam sudut pandang ini, Iptek adalah sebuah instrumen 15/Dok-BP/XII/2013

14


negara

yang

ekonominya mengandalkan

efisiensi

( efficiency

terwujudnya jaringan yang saling memperkuat antara penghasil

driven). Di sisi lain, negara-negara yang tergabung dalam

dan

Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)

Ipteksecara optimal. Paradigma ini mengantarkan pada pendekatan

yang merupakan kelompok negara maju ekonominya bergantung

sistemik yang dikenal sebagai Sistem Inovasi Nasional (SINas).

pada inovasi (innovation driven). Fenomena ini menunjukkan bahwa Iptek belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam ekonomi Indonesia.

pengguna

Iptek

sehingga

terjadi

aliran

sumber

daya

Secara lebih mendasar faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan

rendahnya

daya

saing

nasional

dari

sisi

pengembangan teknologi antara lain adalah: 1) Ketergantungan

Menurut laporan World Economic Forum, terpuruknya daya

produk industri serta sarana dan prasarana kebutuhan nasional

saing Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pada

seperti pertahanan dan yang lainnya terhadap impor masih sangat

tataran makro terdapat 3 (tiga) faktor, yaitu: (a) Tidak kondusifnya

tinggi;

kondisi ekonomi makro; (b) Buruknya kualitas kelembagaan publik

pengembangan

sebagai fasilitator dan pusat pelayanan; dan (c) Lemahnya

diharapkan tercapainya peningkatan produktivitas melalui inovasi-

kebijakan pengembangan teknologi

menunjang

inovasi teknologi. Rendahnya kandungan dalam negeri produk-

peningkatan produktivitas; dan pada tataran mikro, terdapat 2

produk industri nasional adalah akibat lemahnya struktur industri

(dua) faktor, yaitu: (a) Rendahnya efisiensi produksi; dan (b)

utama dalam membangun industri-industri penunjang dan pemasok

Lemahnya iklim persaingan usaha. Karenanya, untuk meningkatkan

bahan baku/antara (intermediate) di dalam negeri, lemahnya upaya

peran Iptek dalam peningkatan daya saing nasional diperlukan

pengembangan produk, serta tidak adanya koordinasi lintas

kebijakan pembangunan Iptek yang di satu sisi dapat memajukan

sektoral yang baik, sehingga tuntutan terhadap kebutuhan litbang

penguasaan Iptek, dan di sisi lain dapat memberikan kontribusi

dan teknologi sangat minim.

untuk

2)

Lemahnya

kualitas

teknologi

SDM

penunjang

dan

penguasaan

industri,

sehingga

serta sulit

yang signifikan dalam pembangunan perekonomian nasional. Untuk itu, kebijakan pembangunan Iptek harus mampu mendorong 15/Dok-BP/XII/2013

15


Dari sisi supply-side, permasalahan pembangunan Iptek bisa

pendanaan pemerintah yang ada sekarang, lembaga litbang

dilihat dari sudut pandang: kelembagaan, sumber daya, jaringan,

kurang termotivasi untuk bekerja sama dengan pihak luar

relevansi dan produktivitas litbang, serta pendayagunaan iptek.

untuk menunjang pengembangan teknologi industri. Lemahnya

a.

keterkaitan antara lembaga litbang dengan sisi permintaan

Kelembagaan Iptek Pembangunan Kelembagaan Iptek (orgaware), yaitu struktur

organisasi, tata-laksana, kultur, dll., telah dilaksanakan secara berkesinambungan sampai dengan periode 2005-2009.

Namun

dirasakan masih harus ditingkatkan, agar kelembagaan Iptek dapat mengokohkan

Sistem

Nasional

Iptek

(SINas

Iptek)

dan

berkontribusi bagi pemercepatan pencapaian tujuan negara. Sistem insentif, penghargaan dan budaya masyarakat yang kondusif dalam pengembangan Iptek masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, sistem inovasi yang mendorong tumbuhnya daya saing dan berkembangnya industri/ekonomi berbasis Iptek belum tumbuh

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Ristek secara umum masih menghadapi kendala eksternal seperti: LPNK Ristek masih diperlakukan sebagai lembaga pemerintah umum lain,

tanpa

kualifikasi

kebutuhan-kebutuhan 15/Dok-BP/XII/2013

sebagai yang

lembaga

khusus.

litbang

Dengan

diikuti oleh lembaga riset karena keterbatasan SDM. Sistem operasional LPNK Ristek yang kurang memberi peluang untuk menjalin kaitan aktif dengan sektor swasta, tidak adanya sistem insentif yang mendorong LPNK Ristek untuk menjalin kaitan dengan pihak swasta, tidak adanya kaitan yang jelas antara LPNK Ristek dengan kebijakan industri nasional dalam rangka seleksi proyek, kecenderungan LPNK Ristek berorientasi terbatas pada industri strategis juga masih menjadi kendala (Thee, 1997). Di lain pihak hasil-hasil penelitian dan pengembangan dari

dengan kokoh. Hal ini diindikasikan sebagai berikut: 1.

akibat perubahan teknologi industri yang sangat cepat sukar

dengan

mekanisme

LPNK belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya sektor industri menjadi bergantung pada teknologi impor. Salah satu penyebabnya adalah penelitian dan pengembangan di LPNK selama ini masih dilakukan dengan paradigma supply-

driven. Untuk itu, hal mendasar yang perlu dilakukan adalah mengubah paradigma penelitian dan pengembangan dari 16


supply-driven menjadi demand-driven,hasil penelitian dan

dan

pengembangan

masalah tumpang tindih ini harus menjadi program prioritas

dapat dimanfaatkan

untuk

menggerakkan

sektor riel di Indonesia. 2.

menjadi

penting.

Kemungkinan

membenahi

utama sistem penelitian dan pengembangan Iptek dalam rangka mencapai penguatan Sistem Inovasi Nasional.

Dari segi organisasi, KRT sebagai kementerian yang ditugasi mengkoordinasikan

LPNK

Ristek

keunggulan

juga

kelemahan.

dan

daerah

di

bawahnya,

memiliki

Dari

segi

kualitas,

survei

WEF

pada

tahun

2007

pada

memperlihatkan bahwa kualitas lembaga riset Iptek, Indonesia

orientasinya baik ke arah riset dasar maupun teknologi industri,

menempati posisi ke-28, sebuah peringkat yang cukup baik.

beberapa

Namun sayangnya, posisi ini menurun pada tahun 2009,

negara

memiliki

bentuk

Bergantung

3.

yang

berbeda-beda.

Beberapa negara menggabungkan Kementerian Ristek mereka

menempati posisi ke-43 dari 133 negara.

dengan Kementerian Pendidikan atau Dirjen Perguruan Tinggi,

dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN lainnya, maka

sementara negara lain menggabungkan Kementerian Ristek

posisi Indonesia ini masih cukup baik, bahkan melampaui

dengan Kementerian Perindustrian. Penggabungan kantor

Thailand, yang berada pada posisi ke-60.

Kementerian Ristek seperti ini memang menguntungkan dari

meningkatnya kualitas lembaga litbang adalah masuknya

aspek

dan

beberapa lembaga litbang dalam daftar 2.000 lembaga litbang

memudahkan implementasi. Di sisi lain, masalah yang mungkin

terbaik dunia pada World Rank Research Center. Dari daftar

muncul adalah aspek tumpang-tindih program di antara LPNK-

tersebut

LPNK

menduduki peringkat ke-201, merupakan yang terbaik Asia

koordinasi,

Ristek,

sehingga

termasuk

Karenanya konsolidasi

mempertajam

juga

koordinasi

anggaran.

kelembagaan

Lembaga

Ilmu

Pengetahuan

Salah satu bukti

Indonesia

(LIPI)

dan

Tenggara. Selain itu, terdapat 2 (dua) lembaga penelitian di

program Iptek, baik antara KRT dengan LPNK-LPNK Ristek,

Indonesia yang masuk dalam peringkat terbaik, yaitu Center

KRT dengan kementerian terkait, dan keterkaitan antara

for International Forest Research (Cifor) pada peringkat ke-

lembaga riset - perguran tinggi - dunia usaha dan antara pusat

425, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian

15/Dok-BP/XII/2013

dan

tumpang-tindih

fokus

Akan tetapi, bila

17


Pertanian pada peringkat ke 771. Di samping itu, Lembaga

4.

5.

Untuk

mengembangkan

budaya

ilmiah

di

kalangan

Biologi Molekuler Eijkman telah ditetapkan oleh World Health

masyarakat, sekaligus mengokohkan budaya Iptek di kalangan

Organisation (WHO) sebagai institusi / laboratorium untuk

peneliti, berbagai penghargaan, acara-acara, pameran ilmiah,

mengkonfirmasi diagnosis flu burung dan menjadi rujukan

dan sarana dan prasarana bagi sosialisasi Iptek telah

dunia mengenai virus H1N1 sehingga telah menjadi lembaga

dikembangkan. Penghargaan peneliti terbaik, Hakteknas yang

riset kelas dunia dalam bidang biologi molekuler.

diperingati setiap tahun, pameran Ritech Expo setiap tahun,

Selama kurun waktu 2005-2009, berbagai sistem insentif

Wisata Iptek dan Jambore Iptek, Rakornas Iptek tahunan,

untuk peneliti dan badan usaha telah dikembangkan, salah

berbagai olimpiade sains untuk pelajar dan mahasiswa,

satunya

dengan

pengelolaan pusat peragaan Iptek, dan lain-lain adalah

diterbitkannya PP 35/2007 tentang pengalokasian sebagian

berbagai upaya untuk mengembangkan budaya ilmiah di

pendapatan badan usaha untuk peningkatan kemampuan

kalangan masyarakat. Kemudian dengan diterbitkannya Inpres

perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi. PP ini dirancang

No. 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan

untuk memajukan pelaksanaan pengembangan di lingkungan

Pelaksanaan

badan usaha nasional.

Sebagai sebuah sistem insentif yang

(Jakstranas) Iptek, Jakstranas Iptek memberikan arahan yang

mendorong badan usaha dalam meningkatkan kapasitas

jelas terutama dalam upaya koordinasi antar instansi-instansi

kemampuan iptek-nya, PP ini dapat menjadi pemicu bagi

yang terkait dalam menentukan dan melaksanakan arah

penguatan inovasi teknologi di level industri. Namun demikian,

kebijakan, prioritas utama dan kerangka kebijakan pemerintah

berbagai insentif dan kondisi yang kondusif bagi swasta perlu

di bidang Iptek. Namun berbagai upaya sosialisasi kebijakan

terus dikembangkan pemerintah, sehingga swasta tertarik

ini dirasakan masih belum cukup. Secara umum, budaya

untuk

bangsa masih belum mencerminkan nilai-nilai Iptek yang

dan

yang

melaksanakan

teknologinya. 15/Dok-BP/XII/2013

cukup

upaya

signifikan

adalah

peningkatan

kemampuan

Kebijakan

Strategis

Pembangunan

Nasional

mempunyai sifat penalaran obyektif, rasional, maju, unggul 18


6.

dan mandiri. Pola pikir masyarakat belum berkembang ke arah

PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan

yang lebih suka mencipta daripada sekedar memakai, lebih

Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan

suka membuat daripada sekedar membeli, serta lebih suka

Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang

belajar dan berkreasi daripada sekedar menggunakan teknologi

mengamanatkan agar hasil – hasil penelitian yang dilakukan

yang ada. Budaya miopis (cari untung cepat), instant, hedonis,

oleh

masih kental mewarnai secara umum masyarakat kita. Selain

Pengembangan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk

itu budaya penelitian, sebagai pondasi kelembagaan Ristek,

kepentingan

masih

berhasil

tambah ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan bangsa dan

membudayakan rasa ingin tahu siswa, budaya belajar, dan

negara; (2) PP 41/2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan

apresiasi yang tinggi pada pencapaian ilmiah. Masih muncul

Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing,

budaya sekedar ingin cepat lulus, plagiarisme, mengejar

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha

gelaran, mengejar nilai, dll., yang secara umum lebih

Asing, dan Orang Asing yang mengatur tentang perijinan bagi

mementingkan simbol daripada isi, ijasah dari pada kualitas.

individual maupun lembaga asing yang akan melaksanakan

rapuh.

Pendidikan

kita

masih

belum

Sampai dengan tahun 2009 terjadi penguatan regulasi/ kerangka kebijakan pembangunan Iptek yang patut diapresiasi. Setelah amandemen ke - 4 UUD 1945, dimana di dalam salah satu pasalnya tercantum Visi Pembangunan Iptek Nasional, pada tahun 2002 diundangkan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Iptek, yang menjadi landasan konsepsional pembangunan Iptek. Kemudian dari tahun 2005 – 2009 dihasilkan 4 PP turunan dari UU No. 18 Tahun 2002, yakni: (1)

15/Dok-BP/XII/2013

Perguruan

Tinggi

masyarakat

dan serta

Lembaga dapat

Penelitian

menghasilkan

dan nilai

penelitian pengembangan di Indonesia; (3) PP 35/2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi

Teknologi

yang

dirancang

untuk

memajukan

pelaksanaan pengembangan di lingkungan badan usaha nasional.

Sebagai sebuah sistem insentif yang mendorong

badan usaha dalam meningkatkan kapasitas kemampuan Ipteknya, maka PP ini dapat menjadi jalan yang cepat bagi 19


penguatan inovasi teknologi di level industri; (4) PP No.

sektor produksi masih belum menyatu dalam sebuah harmoni.

48/2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian,

Dengan kata lain pembangunan Iptek di sisi penyediaan

Pengembangan, dan Penerapan Iptek yang Berisiko Tinggi dan

(supply side)

Berbahaya yang dirancang untuk menjaga agar pelaksanaan

(demand side) masih belum terintegrasi.

dengan

pembangunan

di

sisi permintaan

kegiatan litbang dan penerapan Iptek tidak menimbulkan resiko dan bahaya bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Semua ini memperlihatkan mantapnya struktur kebijakan

b.

Secara umum pembangunan sumber daya Iptek Indonesia

pembangunan Iptek nasional. 7.

Dalam kaitannya dengan sinergi kelembagaan Iptek, pembangunan Iptek nasional saat ini masih harus ditingkatkan. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam kaitan ini misalnya belum optimalnya mekanisme intermediasi Iptek dalam sistem inovasi

yang

Mekanisme

ini

masih

relatif

lemah,

karenanya

dirasakan

harus

ditingkatkan, agar kelembagaan Iptek dapat mengokohkan sistem nasional Iptek dan berkontribusi bagi pemercepatan pencapaian tujuan negara. Hal ini diindikasikan dengan: 1.

Prosentase penduduk berpendidikan tinggi (Strata 1 ke atas) di

yang

penyedia

Iptek

Indonesia sangat rendah dibanding dengan negara-negara lain

dengan kebutuhan pengguna Iptek dalam sistem inovasi masih

seperti Thailand, Malaysia, bahkan India dan China. Tingkat

belum berkembang dengan baik. Masalah ini dapat terlihat dari

pendidikan tinggi di Indonesia terus mengalami kenaikan

belum tertatanya infrastruktur Iptek, seperti institusi yang

dari 9,5 % pada tahun 1990 menjadi 17,5 % pada tahun 2007,

mengolah dan menerjemahkan hasil pengembangan Iptek

Angka ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan

interaksi

intermediasi

saat

Iptek

menjembatani

ada.

Sumberdaya Iptek

antara kapasitas

menjadi preskripsi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem produksi. Integrasi Iptek di sektor risetkhususnya lembaga riset pemerintah - dengan industri di 15/Dok-BP/XII/2013

20


2.

Malaysia (30,2%), Singapura (55,6%), Thailand (48,3%) dan

pranata nuklir, surveyor pemetaan, penyelidik bumi, dan lain-

Filipina (28,5%), meski lebih tinggi dari Vietnam (15,9%)3.

lain. Khusus tenaga fungsional peneliti,saat ini terdapat lebih kurang 7.649 peneliti yang tersebar di berbagai lembaga

Jumlah SDM Iptek Indonesia sangat sedikit dibanding negara-

litbang dan 286 peneliti di antaranya memiliki kualifikasi

negara maju, tetapi masih lebih besar dibanding beberapa negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia. Dari data World

sebagai Profesor Riset. Adapun tenaga peneliti di perguruan

Bank, SDM Iptek mayoritas berada di lembaga pemerintah

tinggi saat ini lebih kurang 80.000 peneliti.

sebesar (85%), sedangkan SDM Iptek di industri hanya sekitar

pada tahun 2007 menurut WEF Indonesia menempati posisi

lembaga pemerintah sebagian besar berada di lembaga litbang

ke-27, sedikit menurun di tahun 2008 dan 2009 pada peringkat

LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian). Walaupun

ke-31. Namun demikian, dibandingkan dengan negara-negara

jumlahnya masih relatif rendah bila dibandingkan dengan

tetangga ASEAN lainnya, maka ketersediaan ilmuwan dan

negara-negara

terjadi

engineer di Indonesia ini relatif baik, bahkan kita menempati

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikannya,

posisi di atas Malaysia, dengan peringkat ke-33. Di ASEAN kita

dimana terjadi peningkatan jumlah SDM yang berpendidikan

tepat berada di bawah posisi Singapura yang menempati posisi

S1, S2 dan S3 pada kurun waktu 2005-2009, yaitu kurang lebih

ke-14.

ASEAN,

tetapi

secara

kualitas

12.756 pada tahun 2007 dan 12.889 pada tahun 2008. Mereka berkarir dalam berbagai jabatan fungsional, di antaranya peneliti,perekayasa, pranata komputer, pengawas radiasi,

4

Dari aspek ketersediaan ilmuwan dan engineer, maka

15%4. Bila diperhatikan lebih jauh, SDM Iptek yang berada di

11.846 orang pada tahun 2005,12.465 pada tahun 2006,

3

3.

4.

Anggaran pemerintah untuk riset ipteksangat kecil dibanding dengan

negara-negara

lain

di

ASEAN

sekalipun.

Rasio

anggaran Iptek nasional terhadap PDB terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 dan 2006, total belanja

UNESCO, 2008 World Bank, 2009

15/Dok-BP/XII/2013

21


litbang sebagai persentase dari PDB Indonesia sebesar 0,05

beroperasinya delapan wahana industri (sebagai vehicle bagi

% angka ini lebih rendah dari Filipina, Vietnam, Thailand,

transformasi industri), yaitu industri penerbangan, industri

Malaysia dan Singapura, artinya terendah se- ASEAN. Anggaran

maritim dan perkapalan, industri alat transportasi darat,

litbang Vietnam hampir 4 kali lipat dari anggaran litbang

industri elektronika dan telekomunikasi, industri energi, industri

5

Indonesia. 5.

rekayasa, industri alat dan mesin pertanian dan industri

Dari aspek penyediaan dana perusahaan untuk litbang, Indonesia pada tahun 2007 menempati posisi ke-27. Kemudian secara fluktuatif kembali pada posisi ke-28 di tahun 2009. Dibanding negara tetangga, posisi Indonesia cukup baik, berada di atas Filipina dan Thailand, namun sedikit di bawah Malaysia, peringkat ke-19. Secara umum 70% dana litbang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sementara kontribusi swasta

dalam litbang di Indonesia hanya sekitar 30%.

Kondisi ini

terbalik dengan negara yang relatif maju seperti Korea Selatan atau Jepang, dimana kontribusi anggaran swasta untuk riset mencapai 80%, dan anggaran riset pemerintah hanya 20%

Kondisi sarana dan prasarana Iptek yang menonjol khususnya sebelum

5 6

krisis

ekonomi

tahun

BUMN Industri Strategis, yakni PT IPTN (pesawat terbang), PT PAL (kapal laut), PT PINDAD (peralatan rekayasa), PT Krakatau Steel (baja), PT INKA (kereta api), Perum Dahana (eksplosif komersil), PT INTI (telekomunikasi), PT LEN (elektronik), PT BARATA (industri rekayasa berat), dan PT BBI (turbin, mesin). Sejak krisis ekonomi tahun 1998 secara relatif pembangunan sarana dan prasarana Iptek terhenti. Bahkan, masalah pembiayaan untuk pemeliharaan peralatan-peralatan canggih ini menjadi isu yang menonjol. Sekarang ini pemikiran yang berkembang adalah bagaimana mengoptimasikan potensi yang ada, yakni SDM, biaya perawatan, dengan program Iptek, serta

dari total anggaran riset nasional.6 6.

pertahanan keamanan, yang kesemuanya berbentuk sepuluh

1998

-

terlihat

dari

peluang spin-off di luar tugas pokok lembaga. Dengan kata lain posisi pembangunan sarana dan pra-sarana iptek berada pada status ‖defensif‖.

World Bank, 2009 World Bank, 2009

15/Dok-BP/XII/2013

22


Selain itu, sarana prasarana litbang yang telah dibangun di

1.

Kinerja kerjasama riset antara universitas - industri di

berbagai lokasi, di antaranya yang paling menonjol adalah di

Indonesia pada tahun 2007 menurut evaluasi WEF ditempatkan

kawasan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

pada posisi ke-64. Angka ini terus membaik secara signifikan.

(Puspiptek)

35

Pada tahun 2008 peringkat ini meningkat ke posisi 54, dan

laboratorium yang dikembangkan untuk mendukung fungsi

bahkan secara fantastik pada tahun 2009 kerjasama riset

litbang berbagai lembaga litbang di antaranya LIPI, BATAN,

antara universitas-industri di Indonesia dinilai WEF menempati

BPPT, dan Kementerian Lingkungan Hidup, perlu direvitalisasi

posisi ke-43. Kinerja ini dibandingkan dengan capaian negara

untuk mendukung produktivitas Iptek.

tetangga ASEAN relatif baik. Indonesia menempati peringkat di

Serpong

yang

di

dalamnya

terdapat

atas negara Vietnam, Filipina, dan bahkan Thailand, peringkat c.

ke-44, meski masih di bawah Singapura dan Malaysia, yang

Jaringan Iptek

menempati peringkat ke-4 dan 22. Namun demikian, koordinasi

Pembangunan Jaringan Iptek secara berkesinambungan terus

pembangunan Iptek khususnya antar stake-holder di luar LPNK

dilaksanakan dalam periode waktu 2005-2009. Dengan berdirinya

Ristek masih belum menampakkan soliditas dan produktivitas

Dewan Riset Nasional dan Dewan Riset Daerah, hal ini menuntut

yang memadai. Berbagai forum koordinasi Iptek, baik sektoral,

terbentuknya jaringan Iptek yang semakin luas dan kompleks,

nasional, maupun regional perlu terus dikembangkan.

yakni bukan hanya jaringan antar lembaga riset - perguruan tinggi badan usaha atau jaringan antar sektor, namun juga jaringan Iptek

2.

Kemudian juga teramatilemahnya sinergi kebijakan Iptek

antar pusat dan daerah serta jaringan internasional, termasuk

intra institusi/aktor pengembang Iptek (LPNK Ristek, lembaga

jaringan informasi dan SDM. Karenanya dirasakan, bahwa jaringan

riset kementerian teknis, industri dan perguruan tinggi), serta

Iptek ini masih relatif lemah dan perlu terus dikuatkan. Sinergi

antar institusi pengembang Iptek dengan pengguna Iptek.

kebijakan terkait pembangunan Iptek antara stake-holder yang ada

Lemahnya sinergi kebijakan Iptek ini, menyebabkan kegiatan

masih belum kokoh. Hal-hal tersebut diindikasikan dengan:

Iptek, baik dari segi kualitas dan skalanya belum mampu

15/Dok-BP/XII/2013

23


memberikan

3.

hasil

yang

signifikan.

Kebijakan

bidang

ke-107 dan pada tahun 2009 membaik dan menempati posisi

pendidikan, industri, dan Iptek belum terintegrasi sehingga

ke-87. Di antara negara-negara ASEAN, kita menempati posisi

mengakibatkan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi

sedikit

penyedia, tidak berjalannya sistem transaksi, dan belum

Sementara negara lain memperlihatkan kinerja yang lebih baik.

tumbuhnya permintaan dari sisi pengguna, yaitu industri. Di

Malaysia menempati peringkat ke-22, bahkan Singapura dalam

samping itu kebijakan fiskal juga dirasakan belum kondusif

aspek penggunaan internet menempati posisi ke-15 dari 133

bagi pengembangan kemampuan Iptek.

negara yang disurvei WEF. Sementara untuk penggunaan

lebih

baik

dibanding

Filipina,

peringkat

ke-106.

internet pita lebar (broadband), peringkat Indonesia

Pada tahun 2006, FDI (Foreign Direct Invesment) Inward

berada pada posisi ke-101. Dibandingkan dengan negara

Indonesia sebagai persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)

tetangga ASEAN, maka posisi ini adalah terbawah. Vietnam dan

sebesar 1,35, jika dibandingkan dengan Malaysia, Filipina,

Filipina saja berada pada

Singapura, Indonesia masih berada dibawah negara-negara

peringkat ke-77 dan

ke-89.

Sementara Thailand dan Malaysia berada pada peringkat ke-78

tersebut. Singapura memiliki FDI Inward sebagai persen dari

dan ke-55.8

GDP yang terbesar diantara negara-negara tersebut, yaitu sebesar 20,94. Dari aspek investasi langsung asing, Indonesia secara perlahan terus membaik, menjadi 1,55 pada tahun 2008. 4.

7

Dari aspek pengguna internet, Indonesia pada tahun 2007 menempati posisi ke-85 dari 131 negara. Capaian ini menurun secara fluktuatif. Pada tahun 2008 menurun menjadi peringkat

7

, UNCTAD, 2009

15/Dok-BP/XII/2013

d.

Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek Penguasaan Iptek melalui Riset dan Pengembangan (litbang),

perekayasaan serta pemanfaatan Iptek nasional terus digulirkan pemerintah dalam periode pembangunan 2005-2009. Namun dibandingkan dengan laju peningkatan litbang negara lain, harus 8

, UNDP, 2009 24


diakui bahwa capaian kita masih lemah. Kontribusi litbang Iptek

Di sisi lain, dalam aspek pemanfaatan dan penguasaan Iptek,

bagi

data

pemercepatan

pencapaian

tujuan negara masih harus

WEF

2009

memperlihatan,

bahwa

ketersediaan

ditingkatkan, misalnya saja tercermin dari indikator-indikator

teknologi mutakhir di Indonesia semakin menurun. Pada

pembangunan Iptek sebagai berikut:

tahun 2007 Indonesia menempati posisi ke-51 dari 131 negara,

1. Jumlah

keluaran

riset

peneliti

Indonesia

dalam

menjadi posisi ke 54 dari 133 negara pada tahun 2009. Di

bentuk

antara negara-negara ASEAN Indonesia berada di atas Vietnam

publikasi ilmiah internasional dan paten masih sangat rendah,

(posisi ke-75) dan Philipina (87), tetapi jauh di bawah

hanya mencapai sekitar 560 jurnal ilmiah internasional per

Singapura (3), Malaysia (24), Thailand (36).

tahun9. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), jumlah paten internasional Indonesia sampai dengan tahun 2008 adalah 208. Sedangkan sampai tahun 2008 jumlah

e.

paten domestik yang didaftarkan di Ditjen HKI, berjumlah 2718 (4,14

%

dari

seluruh

paten

yang

terdaftar).

Hal

ini

menunjukkan bahwa dari segi teknologi Indonesia juga semakin dikuasai oleh hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh asing. 2. Pada tahun 2008 jumlah paten Indonesia yang terdaftar di Kantor Paten Amerika Serikat sebesar 19 paten lebih sedikit dibandingkan dengan Malaysia (168), Singapura (450), Filipina (22) dan Thailand (40)10 9

, SCORPUS, 2009 10 USPTO, 2008/2009 15/Dok-BP/XII/2013

Pendayagunaan Iptek Pendayagunaan Iptek dalam berbagai bidang pembangunan

untuk pemercepatan pencapaian tujuan nasional, yakni dalam bidang hankam, kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan pengokohan daya saing ekonomi terus-menerus dilakukan selama kurun waktu 2005-2009. Namun dirasakan, bahwa kontribusi iptek dalam pemercepatan pencapaian tujuan negara masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Hal ini ditandai dengan indikator-indikator sebagai berikut: 1.

Dari segi jumlah produk riset yang terkomersialisasi, ternyata sebanyak 85%-nya berasal dari produk riset di 25


kementerian

2.

teknis.

Kontribusi

produk

riset

yang

4.

dikomersialisasi dari LPNK Ristek hanya 15%-nya saja (LIPI,

dari tahun 2007 sampai tahun 2009 menampilkan peningkatan

2007). Data ini memperlihatkan bahwa lembaga litbang

yang cukup berarti. Pada tahun 2007 Indonesia berada pada

kementerian lebih produktif dalam komersialisasi hasil litbang

posisi ke-67 dan terus meningkat dua tangga di tahun 2009

mereka daripada LPNK Ristek.

menjadi

Dari aspek perolehan paten sederhana (utility patent),

dibandingkan

menempati posisi ke-87. Angka ini secara fluktuatif mengalami

ke

peringkat

ke-65.

Posisi

ini

lebih

rendah

Malaysia (37), Singapura (13), Thailand (61),

Filipina (54), dan Vietnam (51).

pada tahun 2007, sesuai dengan survei WEF, Indonesia

3.

Dalam aspek penyerapan teknologi pada tingkat perusahaan,

5.

Pendayagunaan Iptek di bidang Hankam sejak krisis ekonomi

perbaikan pada tahun 2008, sehingga Indonesia menempati

tahun 1998 menurun. Ini ditandai dengan menurunnya kinerja

peringkat ke-84. Namun pada tahun 2009, kembali Indonesia

industri strategis (BUMNIS). PT DI memberhentikan ribuan

menempati posisi ke-87. Di antara negara tetangga, peringkat

karyawannya. DPIS (Dewan Pengelola Industri Strategis),

kita berada di bawah Singapura (11), Malaysia (29), Thailand

bahkan kemudian BPIS (Badan Pengelola Industri Strategis)

(68), dan bahkan Filipina (78).

dibubarkan. PT BPIS yang merupakan holding company dari BUMN industri strategis menyusul dibubarkan. PT Barata, BBI,

Ekspor teknologi tinggi sebagai persen ekspor manufaktur

Pindad, dan lain-lain kondisinya memprihatinkan. Berbagai

Indonesia mengalami fluktuasi mulai dari tahun 2001 sampai

laboratorium uji di kawasan Puspiptek yang dirancang untuk

tahun 2007. Pada tahun 2007 ekspor teknologi tinggi sebagai

mendukung industri strategis harus berpikir keras untuk

persen dari ekspor manufaktur Indonesia sebesar 11%, masih

menutupi biaya pemeliharaan alat dan SDM. Akhir-akhir ini PT

lebih rendah dibandingkan dengan Singapura (46%), Malaysia

Pindad mulai bergeliat dengan mengembangkan alutsista.

(52%), Thailand (27%), dan Filipina (54%), namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam (5,6% tahun 2006).

6.

Pendayagunaan Iptek untuk layanan dan kesejahteraan publik, secara konstan menampilkan peran yang konsisten meski

15/Dok-BP/XII/2013

26


dapat dikatakan marjinal. Pengembangan satelit oleh LAPAN;

permasalahannya,

pengembangan perangkat Tsunami Early Warning System

dipecahkan dalam rangka meningkatkan pembangunan Iptek

(TEWS) untuk bencana tsunami; prediksi pasang surut laut

nasional ke depan adalah sebagai berikut:

tahunan oleh BIG yang dapat mengurangi korban bencana akibat laut pasang; aplikasi e-goverment untuk menunjang

a.

maka

(supply

teknostruktur

lingkungan, pengolahan sampah, limbah dan air; teknologi

kemampuan

untuk mitigasi bencana; serta berbagai riset untuk ketahanan

persoalan

yang

harus

Masih lemahnya pembangunan Iptek nasional dari sisi penyediaan

proses pemerintahan dan pemilu; aplikasi teknologi ramah

pokok-pokok

yang

side)

baik.

berupa

Dimana

masih

pengelolaan terbatasnya

kelembagaan Iptek (organisasi,

regulasi,

koordinasi, intermediasi, sistem inovasi, budaya), sumber

pangan dan energi. Pelaksanaan litbang dan pendayagunaan

daya Iptek (berupa SDM, anggaran, dan sarana dan

Iptek selama periode 2005-2009 cukup baik, namun skalanya

prasarana termasuk perpustakaan dan sistem informasi

tidak terlalu masif, sehingga tidak nampak secara nasional,

Iptek), jaringan Iptek (sinergi kebijakan inter sektor, antar

maupun bila dikomparasi dengan negara-negara tetangga.

sektor, antar stake holder, antar kementerian, antar pusat dan

Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap kondisi

daerah, dan lain-lain), relevansi dan produktivitas litbang

pembangunan Iptek nasional saat ini, sebagaimana yang dibahas di

Iptek, serta pendayagunaan Iptek dalam berbagai bidang

atas, terlihat bahwa pembangunan Iptek nasional kita masih belum

pembangunan.

optimal dan masih mengalami berbagai kendala dari aspek kemampuan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan, relevansi dan produktivitas Iptek, serta pendayagunaannya secara luas, sehingga kontribusinya terhadap pemercepatan pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara secara umum masih belum maksimal. Bila dianalisis lebih dalam dan ditarik akar 15/Dok-BP/XII/2013

b.

Masih lemahnya pembangunan Iptek nasional dari sisi permintaan

(demand

side).

Lemahnya

minat

dan

kontribusi swasta bagi pembangunan Iptek nasional, baik keterlibatan dalam riset maupun pendanaan. Kegiatan Iptek masih didominasi oleh lembaga riset pemerintah. PMA (Perusahaan Modal Asing) pada umumnya melaksanakan riset 27


di kantor pusat mereka. Sektor riil belum bergerak dengan

Persoalan-persoalan

di

atas

secara

langsung

telah

baik. Karakteristik industri kita masih didominasi produk

menghambat pembangunan Iptek di Indonesia dan memperlemah

dengan kandungan teknologi rendah, berbasis SDA, terbatas

kontribusinya bagi laju pembangunan nasional untuk mencapai

pada teknologi produksi belum sampai pada teknologi

tujuan negara, karenanya perlu mendapat perhatian serius dan

pengembangan produk apalagi riset, dan masih dalam tingkat

penanganan yang tepat dari berbagai pihak terkait.

kemampuan perubahan kecil (incremental). Ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan sistem insentif ekonomi. c.

Masih terbatasnya integrasi Iptek di sisi permintaan dengan sisi penyediaan: Iptek kini tidak lagi menjadi

mainstream; lemahnya sinergi kebijakan Iptek (berupa integrasi

program,

koordinasi,

harmonisasi

kegiatan,

dukungan anggaran, serta intermediasi, yang terjadi baik intra lembaga/aktor penghasil Iptek, maupun antar penghasil iptek dengan

pengguna

Iptek

atau

secara umum

lemahnya

koordinasi dan sinergi diantara stake holder pembangunan Iptek); masih lemahnya sosialisasi regulasi yang telah ada; lemahnya budaya Iptek. Budaya bangsa secara umum masih belum

mencerminkan

nilai-nilai

Iptek

yang mempunyai

penalaran obyektif, rasional, maju, unggul dan mandiri. Akibatnya sense of urgency terhadap pembangunan Iptek masih lemah. 15/Dok-BP/XII/2013

28


Visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra ini

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Riset dan Teknologi di atas.

Dalam UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara Pasal 4 ayat (2), Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) termasuk dalam kategori kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam

rangka

penajaman,

koordinasi

dan

sinkronisasi

program

pemerintah. Tugas Pokok KRT adalah membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Menteri Riset dan Teknologi menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan

kebijakan

nasional

di

bidang

riset,

ilmu

riset,

ilmu

pengetahuan, dan teknologi; 2. Koordinasi

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

pengetahuan dan teknologi; 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya; 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; 5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

15/Dok-BP/XII/2013

2.1. Visi Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah pembangunan Iptek nasional, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi tersebut merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang dipaparkan sebelumnya, maka pembangunan Iptek ke depan harus diarahkan kepada peningkatan kontribusi Iptek secara langsung dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara. Visi Kementerian Riset dan Teknologi dalam pembangunan Iptek 2010 – 2014 adalah:

Iptek untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban 29


Deskripsi Iptek untuk kesejahteraan dimaksudkan dengan

pengembangan dan pemanfaatan Iptek yang maju menempatkan

kemajuan Iptek nasional yang dapat meningkatkan produktivitas

Indonesia menjadi negara yang bermartabat, yang berdiri sama

dan daya saing produk industri, membuka lapangan pekerjaan

tinggi, dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain di

baru, meningkatkan profesionalisme individu, dan meningkatkan

dunia. Kemajuan Iptek nasional juga akan menempatkan Indonesia

pendapatan individu dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat

menjadi negara dengan peradaban maju, hasil kumulasi kemajuan

memajukan

budaya

perekonomian

menyelesaikan

bangsa.

permasalahan

Kemajuan

lingkungan,

Iptek

perubahan

mampu iklim,

material

dan

non-material

buah

dari

penelitian,

pengembangan dan pemanfaatan Iptek.

ketahanan pangan, penanganan bencana, peningkatan pertahanan dan keamanan, dan lain-lain, yang pada akhirnya meningkatkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Deskripsi Iptek untuk kemajuan peradaban dimaksudkan dengan kemajuan Iptek nasional yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial dan budaya. Hasil-

2.2. Misi Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapkan misi Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu: 1. Memperkuat

daya

dukung

Iptek

untuk

mempercepat

hasil litbang harus mencerminkan academic excellence, mempunyai

pencapaian tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa

economic value, dan memberikan social impact yang positif bagi

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kehidupan bangsa dan negara. Hal ini akan tercermin dari

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; serta

meningkatkan jumlah penduduk yang memasuki perguruan tinggi,

turut serta menjaga ketertiban dunia.

jumlah S3 per tahun yang dihasilkan Perguruan Tinggi dalam

2. Meningkatkan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan

negeri, jumlah publikasi ilmiah internasional dan indeks sitasi,

Iptek sebagai basis dalam membangun daya saing, kemandirian

dominasi teknologi lokal pada belanja teknologi, nasionalisme akan

dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan

produk

internasional, serta mencapai kemajuan peradaban bangsa.

dalam

15/Dok-BP/XII/2013

negeri,

dan

kemandirian

Iptek.

Penelitian,

30


Misi

ini

mencakup

upaya

menjawab

permasalahan

2.4. Sasaran

pembangunan Iptek saat ini dan masa mendatang dalam aspek: kelembagaan Iptek, sumber daya Iptek, jaringan Iptek, relevansi dan produktifitas Iptek, dan pendayagunaan Iptek.

Tujuan di atas akan dicapai apabila tercapai penguatan dalam unsur-unsur

Sistem

Inovasi

Nasional

di

sisi

supply yakni:

Kelembagaan, Sumber Daya, dan Jaringan Iptek, di samping penguatan core business Iptek itu sendiri, yakni Relevansi dan Produktivitas Iptek serta penguatan Pendayagunaan Iptek di

2.3. Tujuan Dalam upaya mencapai visi dan misi Kementerian Riset dan Teknologi seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi

kalangan pengguna baik masyarakat, pemerintah maupun dunia industri. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran

tersebut harus dirumuskan ke dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional. Untuk meningkatkan kontribusi teknologi yang nyata terhadap

upaya-upaya

mensejahterakan

masyarakat

dan

memajukan peradaban, maka tujuan sebagai-berikut harus dicapai: 1.

Meningkatkan kontribusi Iptek bagi pembangunan nasional;

2.

Meningkatkan kemampuan litbang nasional. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kontribusi

Iptek bagi pembangunan bangsa. Hal ini dapat diperlihatkan pada Indeks Pilar Inovasi Indonesia berdasarkan WEF yang pada tahun 2010 Indonesia menduduki peringkat 36, diharapkan pada tahun 2014 peringkat Indonesia akan semakin baik, yaitu pada peringkat 34 dunia. 15/Dok-BP/XII/2013

pembangunan Iptek ke depan dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut: No.

Sasaran

IKU

1.

Tercapainya Penguatan Kelembagaan Iptek

Peringkat dunia kualitas lembaga penelitian

2

Tercapainya Prosentase investasi Penguatan Sumber anggaran litbang Daya Iptek terhadap PDB Jumlah peneliti dan perekayasa (orang per 1 juta penduduk)

Target 2014 Peringkat dunia ke 45

1%

500

31


No. 3.

4.

5.

Sasaran

IKU

Target 2014

Tercapainya Jumlah kolaborasi Penguatan Jaringan riset lembaga litbang Iptek dengan industri

20

Meningkatkan Jumlah paten Relevansi dan terdaftar Produktivitas Litbang Jumlah publikasi Iptek ilmiah

3800

Meningkatkan Pendayagunaan Iptek

2.5.1 Tahap Awal: Komitmen Politik Untuk membangun dasar yang kokoh bagi pembangunan Sistem Inovasi Nasional (SINas), maka perlu diawali dengan komitmen politik yang tinggi, membangun kesadaran publik, agar masyarakat sadar Iptek dan menjadikan Iptek sebagai basis pembangunan bangsa.

90

Jumlah pemanfaatan 158 teknologi hasil litbang di industri, masyarakat dan untuk national security

2.5.2 Tahap Penguatan: Penguatan SINas (2010-2015) Kemudian dilakukan peningkatan pengembangan Iptek melalui penguatan Sistem Inovasi Nasional, yakni penguatan dasar kebijakan,

kelembagaan,

jaringan

dan

sumber

daya,

serta

ekosistem inovasi, baik dalam sisi penyedia, sisi penerima, maupun sisi intermediasi. 2.5.3 Tahap Akselerasi: Optimalisasi SINas (2015-2020)

2.5 Tahapan Sistem Inovasi Nasional (SINas) Dalam

rangka mencapai visi dan Misi kementerian Risset dan

Selanjutnya dilakukan

untuk

percepatan

(akselerasi)pembangunan

mewujudkanindustri/masyarakat

Iptek

berbasis

Teknologi serta memperkokoh sistem Inovasi Nasional yang akan

Iptek, dimana diharapkan perekonomian sudah semakin membaik

dicapai sampai dengan tahun 2025 maka diperlukan tahapan

dengan dorongan optimalisasi SINas yang semakin memadai.

sebagai berikut:

15/Dok-BP/XII/2013

32


2.5.4 Tahap Berkelanjutan: Pengokohan SINas (20202025)

program realisasi secara nasional dan daerah secara masif di

Untuk meningkatkan kemampuan Iptek nasional secara berkelanjutan, maka dilakukan secara terus-menerus pengokohan SINas dengan memantabkan unsur-unsur SINas. Sedangkan tahapan Penguatan SINas yang diimplementasikan dalam Renstra tahuan 2010-2014 akan dapat dicapai melalui

Tahun 2010-2011: Tahapan Pembangunan Dasar SINas melalui Penyusunan Renstra 2010-2014, Reorganisasi Kementerian Riset Teknologi,

implementasi

program

SINas

dan

seluruh tanah air dengan memanfaatkan potensi daerah yang terintegrasi dengan inovasi teknologi dengan terus mengokohkan pembangunan SDM dan infrastruktur inovasi seperti Techno-Park untuk mendukung SINas. Tahun 2013-2014: Tahapan Pengokohan SINas melalui programprogram realisasi secara nasional dan daerah yang semakin nyata

tahapan sebagai berikut:

dan

Tahun 2011-2013: Tahapan Implementasi SINas melalui program-

insentif SIDa,

penelitian program

KRT,

program

penguatan

dan

dengan indikasi terwujudnya proyek-proyek inovasi bersama yang melibatkan secara kokoh pemasok Iptek pengguna Iptek untuk pemenuhan kebutuhan National Security (Hankam, pangan dan energi), peningkatan daya saing industri dan layanan masyarakat.

peningkatan mutu infrastruktur penelitian, program pengembangan SDM, program gerakan inovasi teknologi bagi pemuda dan mahasiswa, serta program penggalakan perolehan HKI.

15/Dok-BP/XII/2013

33

Menata kembali NKRI (2005-2009)

Iptek sbg basis pembangunan

Memantapkan penataan kembali (2010-2014)

Meningkatnya Pengembangan Iptek

Memantapkan Bangnas (2015-2019)

Industri berbasis Iptek

Wujud masyarakat mandiri, maju adil-makmur (2020-2024)

Meningkatnya Kemampuan Iptek

KRT

IPTEK RPJPN


Gambar 2.1. Tahapan Pengokohan SINas

15/Dok-BP/XII/2013

34


BAB III

1. “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia‖ (Pasal 31 ayat (5));

3.1.Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

2. ―Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

3.1.1. Arah Kebijakan Nasional

kebutuhan

A.

memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya, demi

Pancasila Sebagai

Dasar

Negara

dan

Ideologi

Nasional

dasarnya,

berhak

mendapat

pendidikan

dan

meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat

serta

manusia‖ (Pasal 28 c ayat (1)).

falsafah/pandangan hidup bangsa, Pancasila secara konsepsional mengandung nilai-nilai Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Persatuan

Nilai-nilai dalam butir UUD-1945 digunakan sebagai landasan

dan Kesatuan dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan

konstitusional dan dasar hukum dalam menyusun konsepsi

yang harmonis serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi

pembangunan Iptek nasional.

seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan

C.

idiil yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman pada saat ini

dan

masa

mendatang

pembangunan Iptek nasional.

khususnya

dalam

mendorong

UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan (Sisnas P3) Iptek Undang-Undang No. 18/2002 menjelaskan mengenai Sisnas

P3

Iptek;

memberikan

landasan

hukum;

mengamanatkan

penyusunan Jakstranas; mendorong tumbuhnya Sisnas P3 Iptek; B.

UUD 1945 UUD 1945 mengamanatkan:

15/Dok-BP/XII/2013

dan mengikat semua pihak, pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat untuk berperan aktif. Nilai-nilai dalam UU No.18/2002 ini menjadi landasan konsepsional pembangunan Iptek nasional. 35


D.

RPJPN, RPJMN

RPJMN 2010-2014:

RPJPN 2005-2025:

Dalam Bab IV RPJMN 2010-2014 tentang Ilmu Pengetahuan dan

Dalam

RPJPN

disebutkan

bahwa

pembangunan

Iptek

diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan, baik

ilmu

pengetahuan

mengembangkan menghasilkan

ilmu

dasar

sosial

teknologi

dan

dan

maupun

terapan,

humaniora,

memanfaatkan

serta

teknologi

Teknologi, dinyatakan bahwa kebijakan Iptek diarahkan kepada: 1.

dan lembaga pendukung untuk mendukung proses transfer

dan

dari ide menjadi prototip laboratorium, kemudian menuju

untuk

prototipe industri sampai menghasilkan produk komersial

hasil

(penguatan sistem inovasi nasional);

penelitian. Pengembangan, dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat,

kemandirian,

dan

peningkatan

kemampuan

dan

daya

saing

kapasitas

bangsa Iptek

melalui

2.

bagi sektor produksi dan meningkatkan budaya inovasi serta

berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan

kreativitas nasional;

lokal, serta memerhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi 3.

mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan

pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi kebutuhan

teknologi

pertahanan,

dan

teknologi

kesehatan;

pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi.

15/Dok-BP/XII/2013

mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan, baik peneliti di lingkup nasional maupun internasional untuk

Pembangunan Iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi,

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya Iptek untuk menghasilkan produktivitas litbang yang berdayaguna

senantiasa

lingkungan hidup.

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang

pendayagunaan litbang nasional; 4.

meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang untuk ketersediaan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat

serta

menumbuhkan

budaya

kreativitas

masyarakat;

36


5.

meningkatkan pendayagunaan Iptek dalam sektor produksi

1. Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang meliputi

untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan

aspek kelembagaan, sumberdaya dan jaringan, yang

terhadap iptek dalam negeri.

berfungsi sebagai wahana pembangunan Iptek menuju visi

Dengan arah kebijakan Iptek tersebut di atas, maka strategi pembangunan

iptek

pembangunan yaitu:

dilaksanakan

melalui

dua

prioritas

pembangunan Iptek dalam jangka panjang.

2. Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025.

15/Dok-BP/XII/2013

37


Gambar 3.1. Kerangka Pembangunan Iptek di RPJMN 15/Dok-BP/XII/2013

38


E.

Perpres

No.32

Tahun

2012

tentang

Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 Strategi

pelaksanaan

1. Inisiatif Inovasi, 1-747 Untuk

mewujudkan

peningkatan

produktivitas,

maka

direkomendasikan usulan Inisiatif Inovasi 1-747 sebagai pendorong MP3EI

dilakukan

dengan

utama terjadinya proses transformasi sistem ekonomi berbasis

(1)

inovasi melalui penguatan sistem pendidikan ( human capital) dan

mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) Koridor

kesiapan teknologi (technological readiness). Proses transformasi

Ekonomi; (2) memperkuat konektivitas nasional; (3) memperkuat

tersebut memerlukan input pendanaan R&D sebesar 1% dari GDP

kemampuan SDM dan Iptek nasional, dengan fokus utamanya

yang terus ditingkatkan secara bertahap sampai dengan 3% GDP

peningkatan nilai tambah, mengintegrasikan pendekatan sektoral

menuju 2025. Pelaksanaannya dilakukan melalui 7 langkah

dan regional; memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai

perbaikan ekosistem inovasi, sedangkan prosesnya dilakukan

kebutuhannya dan mendorong Inovasi.

dengan menggunakan 4 (empat) wahana percepatan pertumbuhan

mengintegrasikan

3

(tiga)

elemen

utama,

yaitu:

Beberapa inisiatif pelaksanaan inovasi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi MP3EI:

ekonomi sebagai model penguatan aktor-aktor inovasi yang dikawal dengan ketat. Dengan demikian diharapkan 7 (tujuh) sasaran MP3EI di bidang SDM & Iptek akan dapat tercapai sehingga menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

15/Dok-BP/XII/2013

39


2.

Pengembangan Klaster Inovasi Solusi untuk 6 (Enam) Koridor Ekonomi Pengembangan 6 (enam) koridor ekonomi harus diiringi

dengan penguatan klaster inovasi dalam kerangka meningkatkan keunggulan bersaing dan berinovasi. Keunggulan bersaing industri untuk berinovasi ditentukan oleh beberapa kondisi, antara lain faktor produksi, permintaan, industri pendukung, dan strategi & struktur perusahaan. Keempat faktor di atas satu sama lain membentuk suatu lingkungan nasional yang kondusif di mana perusahaan-perusahaan

unggul

dapat

dilahirkan

untuk

berkompetisi.

3.

Revitalisasi PUSPIPTEK sebagai Science & Technology

Park Merevitalisasi PUSPIPTEK sebagai S&T Park bertujuan untuk melahirkan IKM/UKM berbasis inovasi dalam berbagai bidang strategis yang mampu mengoptimalkan interaksi dan pemanfaatan sumber daya universitas, lembaga litbang, dan dunia industri/usaha Gambar 3.2. Inisiatif Inovasi, 1-747

sehingga dapat menghasilkan produk inovatif. Untuk menjaga sustainabilitas pengelolaan S&T Park tersebut perlu dilakukan:

15/Dok-BP/XII/2013

40


terkemuka berbasis non-renewable dan renewable energy

a. Menjadikan PUSPIPTEK sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan manajemen profesional sehingga tercipta link antara

meliputi minyak, gas, batubara, bioenergy CPO.

bisnis dan riset. b. Menjadikan

PUSPIPTEK

sebagai

pusat

unggulan

riset

berteknologi tinggi.

5.

Penguatan Aktor Inovasi Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan MP3EI tergantung

pada upaya cerdas dan efektif para aktor inovasi dari unsur 4.

Pembentukan

Klaster

Inovasi

Daerah

untuk

Pemerataan Pertumbuhan MP3EI

akan

mendorong

dan

akademisi/peneliti, dunia usaha/industri, masyarakat, legislator, dan pemerintah. Beberapa pemikiran berikut harus diupayakan dalam

mengikutsertakan

upaya

perencanaan dan pemanfaatan secara cerdas potensi anak bangsa

masyarakat/pelaku usaha/pemerintah provinsi/daerah yang relatif

dalam rangka membangun Indonesia maju dan bermartabat,

sudah memiliki inisiatif untuk menumbuhkembangkan potensi

antara lain:

inovasi pada produk dan program unggulan daerah. Sebagai contoh

a. Menciptakan SDM yang memiliki kompetensi, berkepribadian

antara lain sebagai berikut:

luhur, berharkat dan bermartabat melalui pendidikan sains

a. Model Pengembangan Kawasan Inovasi Agroindustri, Gresik

teknologi, pranata sosial dan humaniora yang berkualitas.

Utara, Pemprov. Jawa Timur seperti mangga dan tanaman hortikultura lainnya. b. Model pengembangan kawasan industri inovasi produk-produk hilir yang terintegrasi, antara lain kelapa sawit, kakao, dan perikanan. c. Model Pengembangan Kawasan Inovasi Energi Kalimantan Timur

b. Optimalisasi sumber daya manusia berpendidikan S2 dan S3 yang telah ada, dan menambah 7.000-10.000 Ph.D di bidang

sains dan teknologi secara bertahap dan terencana sampai tahun 2014. c. Pengadaan laboratorium berstandar international, baik di bidang ilmu-ilmu dasar maupun terapan di perguruan tinggi, lembaga

sebagai model pengembangan kawasan industri inovasi energi 15/Dok-BP/XII/2013

41


litbang LPK dan LPNK serta pusat riset swasta, untuk

nantinya

akan

menggunakan

teknologi

dalam

negeri

atau

kepentingan kemakmuran bangsa.

mentransfer teknologi dari luar negeri ke Indonesia. Kepada pelaku

d. Kerjasama internasional yang mendorong pemahaman dan

inovasi pemerintah akan memberikan insentif penelitian berupa

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan

peningkatan dana penelitian dengan syarat utama bahwa pihak

berbagai best practices yang sudah dikembangkan di berbagai

industri

negara.

dikembangkan. Insentif dapat diberikan oleh pemerintah jika

sudah

berminat

menggunakan

teknologi

yang

produk invensi sudah pasti memiliki nilai pasar yang tinggi melalui 6.

Memperkuat Operasionalisasi Sistem Inovasi Nasional (SINas)

pelaku

return of investment yang jelas. Persyaratan ini menjadi penting sebagai awal terjadinya inovasi di dalam sebuah negara. Selain itu

Pengembangan inovasi produk suatu invensi melibatkan 3 (tiga)

persyaratan yang ketat seperti telah memiliki feasibility studies dan

utama dalam

sistem

inovasi nasional,

yaitu:

pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha/industri sebagai pengguna hasil invensi, dan lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai penghasil produk invensi. Seluruh aliran pengetahuan ini perlu diperkuat dan diupayakan konsensus nasional untuk menggunakan skema usulan ini sebagai dasar pengembangan produk inovasi.

industri diminta untuk menjadi penggerak utama inovasi dengan memberikan state of the art kebutuhan invensi teknologi yang memiliki nilai pasar yang baik. Kebijakan pembangunan Iptek hingga tahun 2014 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan iptek

nasional mendukung

percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Dukungan

ini

akan

berwujud

dalam

bentuk

peningkatan

produktivitas menuju keunggulan kompetitif yang akan dicapai

Pemerintah dalam hal ini akan memberikan tax insentif

seiring dengan upaya memperkuat kemampuan sumber daya

kepada industri, BUMNIS dan perusahan dari luar negeri yang

manusia berbasis inovasi. Warisan ekonomi berbasis sumber daya

hendak melakukan investasi foreign direct investment (FDI) yang

alam yang bertumpu pada labor intensive perlu ditingkatkan secara

15/Dok-BP/XII/2013

42


bertahap menuju skilled labor intensive dan kemudian menjadi

memberikan arahan yang jelas untuk perumusan dan pelaksanaan

human capital intensive. Peningkatan kemampuan modal manusia

Jakstranas Iptek terutama dalam upaya pengkoordinasian antar

yang

instansi yang terkait dalam menentukan dan melaksanakan arah

menguasai

iptek

sangat

diperlukan

ketika

Indonesia

memasuki tahap innovation-driven economies.

kebijakan, prioritas utama dan kerangka kebijakan pemerintah. PP No. 20 Tahun 2005: PP tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan ini mengamanatkan, agar hasil–hasil penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian

dan

Pengembangan

dapat

dimanfaatkan

sebesar-

besarnya untuk kepentingan masyarakat serta dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan bangsa dan negara. Gambar 3.3. Operasionalisasi Sistem Inovasi Nasional PP 41/2006: F.

PP tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan

Peraturan Perundangan Lain di Bidang Iptek

pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian

Inpres No. 4 Tahun 2003:

dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing dan

mengatur tentang perijinan bagi individual maupun lembaga asing

Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek

yang akan melaksanakan penelitian pengembangan di Indonesia.

Inpres

tentang

15/Dok-BP/XII/2013

Pengkoordinasian

Perumusan

43


PP ini dirancang agar kepentingan nasional tetap terjaga dan kita

G. Prioritas Nasional KIB II:

mendapat manfaat yang maksimal dengan masuknya peneliti atau lembaga penelitian asing di Indonesia.

Presiden telah menetapkan 11 Prioritas Nasional dalam program pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, yakni:

PP 35/2007:

1.

Reformasi birokrasi dan ―good governance‖.

2.

Pendidikan

difusi

3.

Kesehatan

pelaksanaan

4.

Penanggulangan kemiskinan

Sebagai

5.

Ketahanan pangan

sebuah sistem insentif yang mendorong badan usaha dalam

6.

Infrastruktur

meningkatkan kapasitas kemampuan ipteknya, PP 35/2007 dapat

7.

Iklim investasi dan bisnis

menjadi jalan yang cepat bagi penguatan inovasi teknologi di level

8.

Energi

industri.

9.

Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

PP pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk peningkatan teknologi

kemampuan ini

dirancang

perekayasaan, untuk

inovasi,

memajukan

dan

pengembangan di lingkungan badan usaha nasional.

10. Pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik PP No. 48/2009: PP tentang perizinan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang beresiko tinggi dan berbahaya ini dirancang untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan litbang dan penerapan iptek tidak menimbulkan resiko dan bahaya yang tidak diperlukan bagi

11. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. Peran pembangunan Iptek, sangat dituntut untuk mendukung dan mensukseskan implementasi 11 Prioritas Nasional di atas. Sebagai langkah awal KIB II, telah disusun dan diumumkan 15 program pilihan aksi prioritas 100 hari, dengan rincian sebagai berikut:

masyarakat dan lingkungan hidup. 15/Dok-BP/XII/2013

44


1. Pemberantasan mafia hukum di semua lembaga negara dan

7. Pembenahan keruwetan penggunaan tanah dan tata

penegakan hukum seperti makelar kasus, suap menyuap,

ruang. Terutama sinkronisasi antara UU Kehutanan, UU

pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, pungutan tidak

Pertambangan, UU Lingkungan Hidup serta tata perijinan dan

semestinya dan sebagainya yang rasa keadilan dan kepastian

penggunaan di lapangan;

hukum;

8. Infrastruktur.

Prioritasnya

pemotongan

rencana

2. Revitalisasi industri pertahanan. Perlu ada rencana induk

pembangunan ruas jalan yang penting antar provinsi dan di

dan arah revitalisasi sehingga bisa penuhi kebutuhan dalam

pulau besar, termasuk fasilitas pelabuhan, dermaga, bandara

negeri dan kontrak sedang berjalan;

dan infrastrktur perhubungan dan perikanan;

3. Penanggulangan terorisme. Peningkatan kapasitas dan

9. Pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah

restrukturisasi lembaga penanggulangan terorisme untuk lebih

yang dikaitkan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemantapan

libatkan seluruh lapisan masyarakat;

rencana penyaluran KUR senilai Rp. 10 triliun dalam 5 tahun

4. Listrik. Memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik di seluruh Indonesia dalam lima tahun ke depan;

yang melibatkan bank, swasta dan lembaga penjaminan; 10. Mobilisasi sumber pembiayaan di luar APBN dan APBD

5. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan. Perumusan

untuk membiayai pembangunan. Ini terkait pembangunan

kembali rencana induk untuk meningkatkan ketahanan pangan

infrastruktur, listrik, ketahanan pangan yang klop dengan segi

yang lebih terintegrasi dengan faktor pendukung, irigasi, pupuk

pembiayaan dan investasi;

dan subsidi khusus bunga bagi petani;

11. Perubahan

6. Perindutrian. Memastikan revitalisasi industri pabrik pupuk dan

gula

yang

pembiayaannya;

15/Dok-BP/XII/2013

meliputi

penggunaan

teknologi

dan

iklim

dan

lingkungan

hidup,

yaitu

mengintensifkan pemberantasan pembalakan hutan, menjaga hutan lindung dan mencegah kebakaran hutan serta kelestarian terumbu karang;

45


12. Reformasi kesehatan. Prioritasnya bukan lagi berobat gratis,

harus bisa menempatkan inovasi sebagai urat nadi kehidupan

melainkan sehat gratis bagi warga miskin. Maka fasilitas

bangsa Indonesia. Dengan kata lain, kita harus bisa menjadi

kesehatan masyarakat harus lebih diberi penguatan kapasitas

Innovation Nation, bangsa inovasi, yaitu sebuah rumah bagi

dan kapabilitas;

manusia-manusia yang kreatif dan inovatif.

13. Reformasi

pendidikan.

Memastikannya

ada

keterkaitan

antara hasil lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha selaku pasar tenaga kerja; 14. Peningkatan kesiapan penanggulangan bencana dengan

Untuk mencapai itu, hal penting yang harus dibangun adalah sebagai-berikut: 1.

culture of excellence—baik di birokrasi, di universitas, maupun

membentuk satuan khusus dengan segala fasilitas yang

di sektor swasta sehingga tercipta sistem dan lingkungan

dibutuhkan dan siap setiap saat diterjunkan ke berbagai lokasi

nasional yang bisa melahirkan inovator-inovator yang kreatif;

bencana;

sikap open-mind dan risk-taking, yang membuat komunitas

15. Sinergi antara pusat dan daerah yang bisa mencegah

iptek Indonesia harus berwawasan jauh lebih terbuka dan lebih

pemborosan. Sinergi meliputi jajaran pemerintah, kegiatan

progresif

pembangunan ekonomi, kesejahteraan, hukum dan keamanan.

Arahan

Presiden

Republik

Indonesia

tentang

Pengembangan Iptek Dalam pidatonya di depan masyarakat ilmiah Indonesia tanggal 20 Januari 2010, Presiden RI mengarahkan bahwa agar bangsa kita menjadi bangsa yang menguasai Iptek, maka kita

dari

masanya,

dan

dari

masyarakat,

untuk

mengembangkan ilmu dan teknologi. 2.

H.

Perubahan mindset, berupa pengembangan budaya unggul—a

Investasi dan Insentif. Untuk memunculkan inovasi diperlukan inkubator-inkubator di lingkungan pemerintah, universitas, perusahaan, dan lain-lain sehingga harus ada sumberdaya dan dana yang cukup, serta program yang berkesinambungan. Pengembangan enterpreneurship juga harus dilakukan karena

enterpreneurship identik dengan inovasi, risk-taking, peluang, dan dinamisme. Namun dalam hal ini, kita tidak harus selalu

15/Dok-BP/XII/2013

46


menjadi

inventor

menyerap

dan

teknologi

baru

mengembangkan

tetapi

dapat

teknologi

mencari,

baru

untuk

pembangunan Indonesia. 3.

Kebijakan pemerintah dan kolaborasi, karena hampir semua inovasi teknologi merupakan hasil dari suatu kolaborasi, apakah itu kolaborasi antar-pemerintah, antar-universitas, antar-perusahaan,

antar-ilmuwan,

semuanya. Karena itulah,

harus

atau

kombinasi

dari

didorong upaya untuk

membangun networking dan kolaborasi yang seluas-luasnya dengan lembaga penelitian, lembaga kajian dan universitas

Juga diarahkan bahwa bangsa Indonesia harus menguasai teknologi yang dapat menjawab tantangan-tantangan pokok yang dihadapi, yaitu: Teknologi

Teknologi maritim

7.

Teknologi pertahanan

8.

Teknologi transportasi

9.

Teknologi energi

10. Teknologi masa depan. Mengacu

landasan

idiil,

landasan

konstitusionil,

landasan operasional (RPJPN, RPJMN dan Peraturan Perundangan lainnya, Prioritas Nasional KIB II, dan Arahan Presiden) di atas, maka pembangunan Iptek diharapkan berada dalam track yang benar sesuai tujuannya, yakni bagian yang tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD45, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (hankam); memajukan kesejahteraan umum (kesejahteraan dan ekonomi); mencerdaskan kehidupan bangsa (pelayanan); dan turut serta menjaga ketertiban

untuk

pengentasan

kemiskinan

( pro-poor

dunia), serta meningkatkan daya saing, serta kemandirian dalam

technology).

memperjuangkan

2.

Teknologi hijau (green technology)

internasional.

3.

Teknologi pangan

4.

Teknologi industri

5.

Teknologi kesehatan

15/Dok-BP/XII/2013

pada

upaya percepatan pencapaian Tujuan Negara, sesuai dengan

manapun di dunia.

1.

6.

kepentingan

negara

dalam

pergaulan

Dalam rumusan yang lebih konkret, maka pembangunan Iptek diharapkan mampu:

47


1. Berperan penting dalam membangun kemandirian bangsa guna menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang

[1] Sinergi kebijakan lintas sektoral (perubahan dan keberlanjutan, menghilangkan hambatan, percepatan dan peningkatan)

kokoh, yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan

[2] Kemitraan antara pemerintah dan swasta

seluruh tumpah darah Indonesia.

[3] Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi

[4] Menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan

guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional, dalam rangka

[5] Memperkuat rantai nilai perekonomian

mengurangi

[6] Meningkatkan akses pendidikan

pengangguran

dan

angka

kemiskinan, serta

memajukan kesejahteraan umum. 3. Mempercepat

upaya

[7] Meningkatkan kesehatan masyarakat.

mencerdaskan

kehidupan

bangsa,

tercapainya kemajuan bangsa dan kesejahteraan kehidupan rakyat, melalui pelayanan teknologi bagi publik. 4. Memberikan

solusi

bagi

terciptanya

pembangunan

berkelanjutan dalam rangka turut berpartisipasi menangani masalah

lingkungan

global

seperti:

pemanasan

global,

perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Riset dan Teknologi 3.2.1. Arah Kebijakan Urgensi untuk pembangunan Sistem Nasional Iptek tidak dapat lagi ditampik, karena hanya ada satu pilihan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju, yakni meningkatkan kemampuan, penguasaan dan kemandirian iptek

3.1.2. Strategi Kebijakan Nasional Untuk menjalankan 11 prioritas nasional dan prioritas terpilih dari KIB II, maka strategi yang dipilih adalah:

nasional. Iptek yang dimaksud adalah Iptek yang tepat bagi solusi permasalahan nasional di segala bidang. Seperti disebutkan sebelumnya, kontribusi teknologi yang nyata terhadap upaya-upaya mensejahterakan masyarakat dan memajukan peradaban akan terwujud apabila terbangun sebuah

15/Dok-BP/XII/2013

48


sistem yang mengatur hubungan antara unsur-unsur yang mampu

daerah), lembaga pembiayaan (pendanaan ventura), konsumen

menyediakan iklim yang mendorong inovasi di tanah air yang

(end user), lembaga intermediasi, lembaga paten dan sertifikasi,

dikenal sebagai sebuah Sistem Inovasi Nasional (SINas). Karena

lembaga diklat dan lain-lain.

itulah arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi adalah

menumbuhkembangkan

motivasi,

Ada berbagai komponen yang berinteraksi membentuk SINas

memberikan

diantaranya adalah wirausaha (entrepreneur), penemu (inventor)

stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang

dan peneliti. Entrepreneur berkontribusi dalam menarik investor

kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

melalui: [1] Kelembagaan Iptek yang efektif, [2]

Sumberdaya Iptek yang kuat, [3] Jaringan antar-kelembagaan iptek yang

saling

memperkuat

(mutualistik),

[4]

Relevansi

dan

produktivitas Iptek yang tinggi, dan [5] Pendayagunaan Iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem Inovasi Nasional adalah jaringan antar institusi publik

(domestik dan internasional) dengan skema pendanaan alternatif selain perbankan (venture capital). Inventor dan peneliti terkait dengan sistem inovasi yang lebih luas (global, regional dan nasional). Secara nasional paling tidak ada 3 (tiga) elemen dasar yang membangun efektivitas bekerjanya SINas, yaitu: 1.

berkualitas; 2.

dan swasta dalam suatu wilayah nasional (SINas) dan daerah (SIDa) yang berinteraksi secara koheren dalam lingkup kegiatan memproduksi pengetahuan, menerapkan dan mendiseminasikan sehingga menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Para aktor utama yang menggerakkan Sistem Inovasi Nasional adalah perguruan tinggi, industri, dan lembaga litbang;

Kapasitas pendidikan dan pelatihan yang menghasilkan SDM Kapasitas investasi yang terbangun oleh adanya iklim kondusif bagi industri berbasis ilmu pengetahuan; dan

3.

Kapasitas kelembagaan inovasi (riset, bisnis dan universitas). Dari hasil Rakornas Ristek 2008, disepakati bahwa kerangka

kebijakan inovasi nasional terdiri atas 6 (enam) agenda kebijakan inovasi pokok, yaitu:

sedangkan aktor pendukung terdiri dari pemerintah (nasional dan 15/Dok-BP/XII/2013

49


a.

Mengembangkan (reformasi) kerangka umum yang kondusif

dan aliansi strategis antarpelaku; dan pengembangan Pusat

bagi perkembangan inovasi dan bisnis: misalnya penataan

Inovasi UMKM.

insentif pajak (insentif struktural) bagi aktivitas inovasi;

d. Mendorong Budaya Kreatif - Inovatif: misalnya peningkatan

penetapan kepastian peraturan perundangan pembiayaan

apresiasi atas karya kreatif-inovatif; edukasi dini dan dukungan

berisiko (risk capital, seperti modal ventura); penataan

pengembangan technopreneurship; pengembangan standar

kebijakan

bisnis; pengembangan

literasi teknologi; migrasi ke penggunaan TIK legal; dukungan

standar atau ketentuan teknis-teknologis dan pengembangan

bagi perlindungan hukum dan pengembangan indigenous

kelembagaan

knowledge/technology.

perijinan

investasi

khusus

dan

tertentu,

reformasi

peraturan

perundangan yang menghambat atau yang dinilai kurang b.

e. Menumbuh

kembangkan

dan

memperkuat

keterpaduan

efektif/tidak sesuai lagi.

pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan

Memperkuat kelembagaan dan daya dukung litbang Iptek dan

daerah: misalnya program kolaboratif pengembangan industri

meningkatkan kemampuan absorpsi dunia usaha, khususnya

unggulan dan strategis nasional-daerah; percontohan e-

UKM:

development daerah;

misalnya

peningkatan

reformasi

kualitas

SDM

kelembagaan dan

insentif

Iptek/inovasi; non-struktural;

f.

Penyelarasan

dengan

perkembangan

global:

misalnya

pengembangan pusat-pusat unggulan (center of excellence);

kerjasama teknis regional dan internasional; pengembangan

dan pengembangan kapasitas teknologis dan bantuan teknis

interoperabilitas (adopsi dan adaptasi) dalam bidang yang

(technical assistance) bagi dunia usaha (terutama pelaku

telah

UKM).

implementasi teknologi baru CNS/ATM system dalam sistem

c. Menumbuh

kolaborasi

bagi

inovasi

kesepakatan

internasional

(misalnya

dan

manajemen transportasi udara); pengembangan kapasitas

meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil

nasional-daerah bagi antisipasi implementasi open standar

litbangyasa: misalnya penguatan kelembagaan intermediasi

technology.

15/Dok-BP/XII/2013

kembangkan

menjadi

50


Kementerian Riset dan Teknologi beserta jajaran LPNK di

3.

Menyerap kebutuhan masyarakat (termasuk pasar) dalam

bawahnya merencanakan dan telah memprakarsai langkah-langkah

rangka mengarahkan aktivitas litbang iptek (demand-driven

awareness

approach).

campaign

(sosialisasi),

pendampingan

(technical

assistance), dan diklat, serta upaya membangun konsensus nasional-daerah untuk menyusun agenda sinergis atas dasar

common platform tersebut. Penguatan kelembagaan juga telah dilaksanakan antara lain melalui kerjasama dan bantuan teknis dalam pengembangan DRD (Dewan Riset Daerah) di beberapa daerah. Peningkatan dan perluasan upaya ini akan dikembangkan lebih lanjut di waktu mendatang. 3.2.2. Strategi Kebijakan

Peranan intermediasi ini penting untuk dilaksanakan dengan pendekatan manajemen yang efektif dan efisien, karena ditengarai adanya beberapa permasalahan di lapangan seperti adanya tumpang tindih program dan anggaran, Agenda Riset Nasional (ARN) yang masih belum diacu secara penuh oleh stake-holders pembangunan

iptek,

efek

sinergi

yang

lemah,

sehingga

pembangunan Iptek nasional menjadi lambat, marjinal, dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kementerian Riset dan

Strategi yang akan dijalankan oleh KRT dalam menjalankan

Teknologidiarahkan untuk menjalankan peran intermediasi dalam

peran intermediasi dan fungsi ―koordinasi‖ dan ―sinkronisasi‖

pembangunan Sistem Inovasi Nasional (SINas), yakni:

kelembagaan litbang (LPNK, LPD, Pemda, Swasta/industri/badan

1.

Mengkoordinir kebersamaan lembaga penelitian dalam aspek perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan di bidang litbang Iptek (supply-push technology).

2.

Mempromosikan hasil litbang Iptek untuk didayagunakan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

usaha, dan perguruan tinggi) dan program litbang adalah dengan menjalankan

sinergi

mengedepankan

fungsional,

kebersamaan

antar

yaitu

sinergi

berbagai

yang

pemangku

kepentingan dalam menjalankan fungsi-fungsi kelitbangan Iptek. Orientasi untuk melakukan sinergi fungsional ini sesuai dengan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara Pasal 25, yaitu

15/Dok-BP/XII/2013

51


ayat (1): “Hubungan fungsional antara Kementerian dan

Dalam hal ini KRT menempatkan posisi sebagai ―nakhkoda‖ untuk

lembaga pemerintah non-kementerian dilaksanakan secara

mendorong proses pendayagunaan berbagai hasil litbang iptek

sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan dalam Negara

menjadi produk inovasi yang bernilai tambah tinggi ( value

Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan

creation), merubah orientasi pengembangan teknologi yang bersifat

perundang-undangan", dan ayat (2):”Lembaga pemerintah

supply-push menjadi demand-driven dalam bingkai Sistem Inovasi

non-kementerian berkedudukan di bawah Presiden dan

Nasional (SINas).

bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan”. Pendekatan

koordinasi

Prinsip

penggalangan

kompetisi

dan

kerjasama

untuk

membangkitkan industri hasil inovasi dilakukan dengan cara dan

sinkronisasi

secara

sinergi

mengelola interaksi serta hubungan-hubungan antar elemen

fungsional diharapkan mampu menerobos kebuntuan struktural

pendukung. Karena, selain upaya ke dalam, yakni bagaimana

melalui upaya membangun kebersamaan dalam menjalankan

mengefektifkan

tupoksi untuk meningkatkan binding energy di antara pemangku

teknologi (LPNK Ristek, Balitbang Kementerian, Pemerintah Daerah

kepentingan Iptek.

serta Perguruan Tinggi), tetapi juga penting interaksi ke luar

Dengan sinergi fungsional yang baik, maka hasil litbang dan penemuan Iptek yang dikembangkan lembaga penelitian, baik di lembaga

riset

agar

inovasi

dapat

penghasil

mewujud

dalam

penyediaan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Kementerian Riset dan Teknologi berupaya memfasilitasi

Kemubaziran―

untuk

interaksi antar LPNK di bawah koordinasi KRT, serta interaksi

didayagunakan. Proses melintasi "Lautan Kemubadziran" adalah

dengan lingkungan eksternal. Dalam kaitan dengan lingkungan

sebuah proses pengembangan produk dari hasil temuan dan litbang

eksternal yang mempengaruhi efektifitas SINas, maka tidak semua

iptek

untuk

kendali SINas berada dalam portofolio KRT, karena menyangkut

memenuhi kebutuhan industri maupun masyarakat pengguna lain.

sistem yang lebih luas seperti: sistem pendidikan, keuangan, pajak

untuk

melintasi

―Lautan

bisa dikomersialkan

15/Dok-BP/XII/2013

perguruan

usaha,

lembaga-lembaga

dapat

mampu

maupun

dunia

antar

tinggi

diupayakan

pemerintah

dengan

interaksi

atau

didayagunakan

52


dan moneter, hukum, HKI, dan lain-lain. Ini semua berada dalam

Dalam perspektif hubungan nasional-daerah, koherensi kebijakan

kendali berbagai kementerian lain.

inovasi dalam penguatan SINas di Indonesia perlu dibangun melalui

Sebagai contoh UU No. 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diikuti oleh aturan pelaksanaan di bawahnya. Kenyataannya,

koherensi

antar

peraturan

tersebut

dengan

Peraturan Pemerintah yang mengatur Keuangan Negara masih perlu

diharmonisasikan.

sebagai common platform. Dalam kasus pelaksanaan program yang bersifat top-down,

20/2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil

Program Prioritas Nasional, dan 15 Program Pilihan Presiden, yakni

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi,

yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan dan produksi

Lembaga

Peraturan

pangan; industri pertahanan, pengembangan energi alternatif,

Sebagian

pengembangan teknologi untuk daerah perbatasan dan rawan

Kemampuan

bencana dll., maka Kementerian Riset dan Teknologi berperan

Pemerintah

No.

Pendapatan

Badan

Perekayasaan,

Pengembangan, maupun

35/2007 Usaha

Inovasi,

Pemerintah

sumberdaya yang memadai pada tataran nasional maupun daerah

seperti Kontrak Kinerja Menteri, Program 5 Tahun (P5T), 11

dan

Peraturan

sejalan, dengan sasaran dan milestones terukur, serta komitmen

No.

Penelitian

Misalnya

kerangka kebijakan inovasi (innovation policy framework) yang

Ttentang untuk dan

Pengalokasian Peningkatan

Difusi

Teknologi.

Dalam

dalam aspek perumusan kebijakan nasional, koordinasi pelaksanaan

implementasinya, 2 (dua) PP ini sangat bergantung kepada UU

kebijakan yang memberikan arti adanya sinkronisasi program -

Keuangan Negara dan perangkat aturan di bawahnya, yang masih

termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasi yang akan

perlu diselaraskan agar tidak saling meniadakan.

disampaikan

Kunci keberhasilan implementasi penguatan sistem inovasi di suatu negara adalah koherensi kebijakan inovasi dalam dimensi antarsektor dan lintas sektor; antar waktu (intertemporal); dan nasional-daerah (inter teritorial), daerah-daerah, dan internasional. 15/Dok-BP/XII/2013

koordinasi

kepada KRT

Presiden.

berperan

Sementara

dalam

LPNK

merumuskan

di

bawah

kebijakan

di

bidangnya dan melaksanakan program-program ini sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan bekerja di bawah koordinasi, supervisi, sinkronisasi dan monev Kementerian Riset dan Teknologi. 53


Secara umum strategi sinergi fungsional dalam kerangka Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran Kementerian Riset dan Teknologi

15/Dok-BP/XII/2013

2010-2014 bisa digambarkan dalam sebuah alur pikir pada Gambar-3.4.

54


RENSTRA KRT

Visi Misi

2010-2014

Tujuan

INTERMEDIASI

NAT’LSECURITY: Hankam, Pangan, Energi

Arus Informasi (Demand)

LEMBAGA

INDUSTRI

SUMBER DAYA

JARINGAN

Pro-Supplier

Pro-User Arus Iptek (Supply)

Strategi:

KOORDINASI

YANMAS: TIK, Tranportasi, Kesehatan

Sinergi fungsional untuk [1] Mengkoordinir kebersamaan, [2] Mempromosikan hasil litbang; [3] Menyerap kebutuhan pengguna

Program:

INSENTIF FF

ELEMEN IPTEK

Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional

Sasaran

ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TUPOKSI KRT: KEBIJAKAN RISET & TEKNOLOGI NASIONAL, KOORDINASI, SINKRONISASI ARAH KEBIJAKAN NASIONAL: UUD 1945 Ps. 31(5), UU 18/2002, RPJPN, RPJMN, PERATURAN PERUNDANGAN IPTEK, ARAHAN PRESIDEN PRESIDEN

Gambar 3.4 Alur pikir sinergi fungsional dalam kerangka Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014

15/Dok-BP/XII/2013

55


3.2.3. Program

2. Penguatan

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Iptek Nasional maupun arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi yang menekankan pentingnya membangun sebuah Sistem Inovasi Nasional, maka Program KRT selama 5 (lima) tahun ke depan adalah ―Peningkatan Kemampuan Iptek Nasional untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional”. diarahkan

untuk

Dalam hal ini pembangunan Iptek

meningkatkan

unsur-unsur

Sistem

Inovasi

Nasional, yakni: Kelembagaan, Sumber Daya, dan Jaringan Iptek, di samping penguatan core business Iptek itu sendiri, yakni Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek serta Pendayagunaan

Sumber

meningkatkan

Daya

Iptek,

kapasitas sumberdaya

diarahkan

Iptek,

untuk

yang dicapai

melalui kegiatan peningkatan SDM Iptek, peningkatan sarana dan

prasarana

pengembangan

Iptek, data

dan

peningkatan informasi

investasi Iptek,

Iptek,

peningkatan

kekayaan intelektual dan standardisasi. 3. Penguatan Jaringan Iptek, diarahkan untuk penguatan jaringan Iptek yang dicapai melalui kegiatan penguatan jaringan antar penyedia Iptek, pengembangan jaringan antar penyedia dengan pengguna Iptek, penguatan hubungan penyedia Iptek dengan lembaga regulasi, penguatan jaringan pusat dan daerah, penguatan jaringan Iptek internasional.

Iptek. Dengan demikian, maka 5 (lima) sub program pembangunan Iptek tahun 2010 – 2014 adalah: 1. Penguatan

Kelembagaan

4. Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek, diarahkan untuk menyelaraskan antara kapasitas Iptek dengan kebutuhan pengguna dan meningkatkan produktivitas Iptek yang dicapai

Iptek,

diarahkan

bagi

melalui kegiatan pengembangan kebijakan riptek nasional,

meningkatkan kualitas kelembagaan Iptek, antara lain dicapai

pengembangan

melalui kegiatan arah pengembangan kelembagaan Iptek,

produktivitas riptek strategis, peningkatan produktivitas riptek

penataan kelembagaan Iptek, penguatan kompetensi lembaga

masyarakat, peningkatan produktivitas riptek industri.

Iptek, pengembangan sistem legislasi Iptek, pengembangan budaya dan etika Iptek. 15/Dok-BP/XII/2013

5. Pendayagunaan

program

Iptek,

riptek

diarahkan

nasional,

untuk

peningkatan

meningkatkan

pendayagunaan hasil litbangyasa nasional yang dicapai melalui 56


kegiatan analisis kebutuhan Iptek nasional, pendayagunaan

organisasi dan manajemen profesional di lembaga litbang,

Iptek

[3] Restrukturisasi dan penataan kelembagaan Iptek, [4]

masyarakat,

pendayagunaan

Iptek

pendayagunaan industri

kecil

Iptek

strategis,

menengah,

dan

Regulasi untuk sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, [5] Membangun sistem reward and punishment, dan [6]

pendayagunaan Iptek industri besar.

Menciptakan dan meningkatkan pemahaman teknologi di

Sesuai dengan tupoksinya, maka kegiatan dalam program

masyarakat;

KRT meliputi 2 (dua) kegiatan besar, yaitu kegiatan kajian untuk perumusan kebijakan dan kegiatan non kajian untuk menjalankan

b.

litbang

peran mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan implementasi

Pengembangan

instrumen dalam melaksanakan strategi sinergi fungsional antar kepentingan

pembangunan

iptek

c.

melaksanakan sinergi fungsional dalam rangka pembangunan sebuah SINas ini meliputi hal-hal sebagai berikut: Perumusan kebijakan iptek untuk menguatkan Sistem Inovasi

dan

swasta,

[2]

jumlah

SDM

data

dan

informasi

litbang,dan

[5]

Penguatan jaringan Iptek: [1] Memperkuat jaringan kelembagaan dalam dan luar negeri, [2] Membangun

Karena itu, kegiatan yang akan menjadi instrumen untuk

1.

kompetensi

R&D

Optimalisasi pemanfaatan kekayaan intelektual;

guna

mencapai tujuan yang diharapkan.

investasi

litbang, [3] Peningkatansarana dan prasarana litbang, [4]

atas akan terdiri dari dua jenis kegiatan ini yang kemudian menjadi pemangku

khususnya

Peningkatankapasitas,

kebijakan. Dengan demikian, isi dari kelima sub program utama di

berbagai

Penguatan sumberdaya Iptek: [1] Peningkatan investasi

infrastruktur

penghubung

technopark,

lembaga

iptek-industri

intermediasi,

{science

modal

and

ventura,

inkubator, pusat purwarupa (prototype center), dll}; d.

Peningkatan relevansi dan produktivitas litbang Iptek: [1]

Nasional yang meliputi:

Penajaman

a.

Penguatan kelembagaan Iptek: [1] Pembangunan pusat

ketahanan pangan, energi, hankam, ICT, transportasi,

unggulan Iptek berlevel internasional, [2] Penerapan

kesehatan dan obat, serta material maju, dan mendorong

15/Dok-BP/XII/2013

fokus

bidang

Iptek

dalam

mendukung

57


pertumbuhan

klaster-klaster

industri

unggulan

serta

merespon isu perubahan iklim, [2] Kerjasama riset

2.

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi a.

pemerintah, perguruan tinggi dan swasta, [3] Reorientasi

bidang, Rapim, Rakor LPNK Ristek, Rakornas Iptek, forum

pelaksanaan riset: riset terpadu, alih pengetahuan , human

capital, UKM, aliansi riset nasional/regional/international. e.

Peningkatan kapasitas

pendayagunaan

adopsi

teknologi

Iptek: di

sektor

[1]

riset internasional. b.

beasiswa, peningkatan sarpras, fasilitasi HKI.

[2]

Peningkatan promosi, difusi dan diseminasi hasil litbang,

Fasilitasi: pemanfaatan lab bersama, perpustakaan on-

line, data base teknologi dan KI, sistem informasi litbang,

Penguatan

produksi,

Koordinasi: breakfast meetingLPNK, konsorsium riset per

c.

Riset Unggulan Bersama (7 bidang fokus + 11

[3] Optimalisasi proses alih teknologi (FDI, lisensi, sistem

Prioritas Nasional KIB II): sistem insentif, riset

procurement), [4] Peningkatan inovasi dan kreativitas

strategis, riset tematik.

pemuda.

d.

Diseminasi: diseminasi iptek di daerah, pusat informasi Iptek, inovasi pemuda.

15/Dok-BP/XII/2013

58


BAB IV PENUTUP Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi 2010-

Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

2014 ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan program kerja tahunan, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya. Kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional tentu akan selalu diutamakan, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi.

15/Dok-BP/XII/2013

59


PROGRAM / KEGIATAN

OUTCOME / OUTPUT

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI INDIKATOR TARGET 2011

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI

4

5

6

7

8

9

-

-

-

50

45

27

1 29

3 32

5 35

7 37

Deputi Bidang Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

-

-

-

5

10

5

10

15

20

25

-

1

2

3

4

-

-

-

1

2

1

2

3

4

5

-

-

-

5

10

-

1

1

1

1

2010 1 2 3 PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL I. Kelembagaan Iptek Menguatnya Peringkat dunia kualitas lembaga kelembagaan Iptek penelitian Jumlah pusat unggulan iptek Jumlah pranata litbang terakreditasi Jumlah Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) provinsi tingkat utama Jumlah apresiasi budaya Iptek di masyarakat Jumlah rumusan kebijakan penguatan kelembagaan iptek Jumlah laporan evaluasi dan kordinasi pelaksanaan kebijakan penguatan kelembagaan Iptek 1. Arah Pengembangan Rekomendasi Jumlah rekomendasi kebijakan Kelembagaan Sistem kebijakan arah Inovasi pengembangan kelembagaan Iptek Badan Penelitian dan Jumlah Badan Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Daerah yang Daerah yang berkualitas berkualitas Hasil survey tata kelola Jumlah pemetaan lembaga litbang 15/Dok-BP/XII/2013

Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan

60


PROGRAM / KEGIATAN 1

2. Penataan Kelembagaan Litbang

15/Dok-BP/XII/2013

OUTCOME / OUTPUT 2 Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan insentif kelembagaan balitbangda Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kelembagaan Iptek Rekomendasi kebijakan penataan kelembagaan litbang Pranata litbang terakreditasi Model revitalisasi kelembagaan litbang Peringkat kualitas lembaga Litbang Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan Iptek Laporan evaluasi dan kordinasi pelaksanaan kebijakan penataan kelembagaan Iptek


2011

2012

2013

2014

Jumlah laporan

4 -

5 -

6 -

7 -

8 1

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

Jumlah rekomendasi kebijakan

1

2

3

4

5

Jumlah pranata litbang terakreditasi Jumlah model revitalisasi kelembagaan litbang Jumlah laporan peringkat Lemlitbang Jumlah laporan

27

29

32

35

37

-

1

1

1

1

-

-

1

2

3

-

-

-

1

2

-

-

-

-

1

3

Jumlah laporan

UNIT ORGANISASI 9

Asisten Deputi Penataan Kelembagaan

61



3. Penguatan Kompetensi Lembaga Litbang

OUTCOME / OUTPUT 2 Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan penataan kelembagaan litbang Rekomendasi kebijakan penguatan kompetensi kelembagaan litbang Pusat unggulan Iptek Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penguatan kompetensi litbang Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan penguatan kompetensi litbang

15/Dok-BP/XII/2013

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI INDIKATOR TARGET

UNIT ORGANISASI

2010

2011

2012

2013

2014

5 -

6 -

7 -

8 1

9

Jumlah laporan

4 -


1

2

3

4

5

Asisten Deputi Kompetensi Kelembagaan

Jumlah lembaga litbang yang dibina menjadi pusat unggulan Iptek Jumlah laporan

-

1

3

5

7

-

-

-

-

1

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

3

62


PROGRAM / KEGIATAN 1 Peningkatan Upaya Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian yang Mampu Menciptakan Benih Unggul dan Hasil Penelitian Lainnya Menuju Kualitas Produktivitas Hasil Pertanian Nasional yang Tinggi

4. Pengembangan Sistem Legislasi Iptek

15/Dok-BP/XII/2013

OUTCOME / OUTPUT 2 Rekomendasi kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumber daya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal Konsorsium litbang ketahanan pangan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumber daya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal dan hasil riset Rekomendasi kebijakan sistem legislasi iptek


2011

2012

2013

2014

3 Jumlah rekomendasi kebijakan

4 1

5 2

6 3

7 3

8 3

Jumlah konsorsium

-

1

2

2

2


1

2

3

4

5

UNIT ORGANISASI 9

Asisten Deputi Legislasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

63



5. Pengembangan Budaya dan Etika iptek

OUTCOME / OUTPUT 2 Legislasi lintas sektor yang mendukung iptek Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan legislasi Iptek Rekomendasi kebijakan pelembagaan budaya iptek Hasil pemetaan kawasan percontohan Siswa kreatif dan inovatif Kolaborasi budaya antara komunitas Iptek dengan masyarakat Sistem apresiasi budaya iptek Pedoman kode etik profesi

15/Dok-BP/XII/2013


2011

2012

2013

2014

3 Jumlah cetak biru pembangunan SINas Jumlah rekomendasi pengembangan kebijakan SINas Jumlah laporan

4 -

5 1

6 1

7 1

8 1

-

-

1

2

3

-

-

-

-

1


-

1

2

3

4

Jumlah pedoman umum etika iptek Jumlah model kawasan percontohan budaya masyarakat kreatif dan inovatif Jumlah pemuda dan pelajar yang kreatif dan inovatif Jumlah model kolaborasi budaya antara komunitas Iptek dengan masyarakat Jumlah kategori penghargaan budaya iptek Jumlah Pedoman Umum Etika Iptek

-

-

1

2

2

1

2

2

2

2

600

1200

1200

1200

1200

1

3

3

3

3

1

2

3

4

5

-

-

1

1

1

UNIT ORGANISASI 9

Asisten Deputi Budaya dan Etika

64



II. Penguatan Sumberdaya Iptek

15/Dok-BP/XII/2013

OUTCOME / OUTPUT 2

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pelembagaan budaya Iptek Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan pelembagaan budaya Iptek Menguatnya sumberdaya Iptek


2011

2012

2013

2014

3 Jumlah lembaga Iptek yang mengadopsi pedoman penyusunan kode etik penelitian Jumlah laporan

4 -

5 -

6 -

7 3

8 6

-

-

-

-

1

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

Prosentase investasi anggaran litbang terhadap PDB

0,06 %

0,1 %

0,25 %

0,50 %

1%

Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk)

370

400

435

470

500

Jumlah rumusan kebijakan penguatan sumber daya iptek

-

1

2

3

4

Jumlah laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penguatan sumberdaya Iptek

-

-

-

1

2

UNIT ORGANISASI 9

Deputi Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

65


PROGRAM / KEGIATAN 1 1. Peningkatan Investasi Litbang

15/Dok-BP/XII/2013

OUTCOME / OUTPUT


2011

2012

2013

2014

2 Rekomendasi kebijakan peningkatan investasi Iptek


4 1

5 2

6 3

7 4

8 5

Konsorsium riset bidang kesehatan dan obat

Jumlah konsorsium

-

1

2

-

-

Jumlah hasil riset obat herbal

-

-

1

-

-

Konsorsium riset bidang material maju

Jumlah konsorsium

-

1

2

-

-

Jumlah prototype

-

-

1

-

-

Roadmap pengeluaran pembiayaan litbang 1% dari PDB Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan investasi litbang Iptek

Jumlah roadmap pengeluaran pembiayaan litbang 1% dari PDB

-

-

-

1

2

Jumlah laporan

-

-

-

1

2

0,06 %

0,1 %

0,25 %

0,50 %

1%

Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan investasi litbang Iptek

Jumlah laporan

-

-

-

1

2

Prosentase anggaran litbang terhadap PDB

UNIT ORGANISASI 9 Asisten Deputi Investasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

66


PROGRAM / KEGIATAN 1 Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan, Obat-obatan, dan Instrumentasi Medis 2. Peningkatan SDM Iptek

Peningkatan kapasitas SDM Iptek (Beasiswa)

OUTCOME / OUTPUT

2010

2011

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI

2 Paket penelitian litbang unggulan di bidang kesehatan, obatobatan, dan instrumentasi medis Rekomendasi kebijakan peningkatan SDM iptek

3 Jumlah paket penelitian

4 12

5 24

6 36

7 -

8 -

9


1

2

3

4

5

Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas SDM litbang Iptek

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

Karyasiswa S2 dan S3

Jumlah karyasiswa S-2 dan S-3

S2=225 dan S3=75

S2=245 dan S3=85

S2=265 dan S3=95

S2=385 dan S3=105

S2=405 dan S3=115

370

400

435

470

500

-

-

-

35

70

Karyasiswa RISETPRO

15/Dok-BP/XII/2013


Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk) Jumlah karyasiswa RISET-PRO

67


PROGRAM / KEGIATAN 1 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Litbang

4. Pengelolaan Data dan Informasi Iptek

15/Dok-BP/XII/2013

OUTCOME / OUTPUT


2011

2012

2013

2014

2 Rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek


4 1

5 2

6 3

7 4

8 5

Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya Iptek

Jumlah laporan

-

-

-

1

2

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek Sarana dan prasarana Iptek yang telah direvitalisasi Rekomendasi kebijakan pengelolaan data dan informasi iptek

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

Jumlah sarana dan prasarana Iptek yang direvitalisasi

2

4

6

-

-


1

2

3

4

5

Interoperabilitas perpustakaan digital online

Jumlah interoperabilitas perpustakaan digital online

1

2

3

4

5

UNIT ORGANISASI 9 Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Asisten Deputi Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

68



5. Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Standardisasi

Fasilitasi Proses Perolehan Hak Paten dan Kepemilikan HKI Produk Teknologi dan Produk kreatif

15/Dok-BP/XII/2013

OUTCOME / OUTPUT


2011

2012

2013

2014

2 Informasi indikator dan statistik iptek

3 Jumlah buku indikator dan statistik iptek

4 1

5 2

6 3

7 4

8 5

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan data dan informasi Iptek Rekomendasi kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual dan standardisasi Iptek

Jumlah laporan

-

-

-

-

1


1

2

3

4

5

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual dan standarisasi Iptek

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

Unit pengelola dan kepemilikan HKI yang difasilitasi

Jumlah lembaga pengelola kekayaan intelektual Jumlah kepemilikan HKI yang difasilitasi Jumlah HKI lainnya

8

16

24

32

40

10

20

30

40

50

-

-

-

15

20

UNIT ORGANISASI 9

Asisten Deputi Kekayaan Intelektual dan Standardisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

69



III. Penguatan Jaringan Iptek

15/Dok-BP/XII/2013

OUTCOME / OUTPUT


2011

2012

2013

2014

4 30

5 35

6 -

7 -

8 -

2 Pranata litbang terakreditasi

3 Jumlah pranata litbang terakreditasi

Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual dan standarisasi Iptek Menguatnya jaringan Iptek

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan industri

4

8

12

16

20

Jumlah kerjasama riset internasional lemlitbang secara nasional

8

16

24

32

40

Prosentase propinsi yang menerapkan SIDA tingkat utama

-

-

-

20

25

Jumlah rumusan kebijakan penguatan jaringan Iptek

-

1

2

3

4

Jumlah laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penguatan jaringan Iptek

-

-

-

1

2

UNIT ORGANISASI 9

Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

70


PROGRAM / KEGIATAN 1 1. Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek

OUTCOME / OUTPUT 2 Rekomendasi kebijakan antar peneliti dan lembaga litbang Forum jaringan antar peneliti dan lembaga litbang berdasarkan bidang fokus Paket penelitian, pengembangan, dan perekayasaan Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan jaringan penyedia Iptek

Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan jaringan penyedia Iptek 15/Dok-BP/XII/2013


2011

2012

2013

2014


4 1

5 2

6 3

7 4

8 5

Jumlah forum jaringan antar peneliti dan lembaga litbang berdasarkan bidang fokus

1

2

2

3

4

1235

2235

-

-

-

-

-

-

-

1

Kolaborasi riset antar lembaga penyedia Iptek

-

5

10

15

20

Jumlah forum peneliti dan Lemlitbang berbasis regional

-

-

-

4

6

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

Jumlah paket penelitian, pengembangan, dan perekayasaan Jumlah laporan

UNIT ORGANISASI 9 Asisten Deputi Jaringan Penyedia

71


PROGRAM / KEGIATAN 1 Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, BioEnergy, dan Nuklir

2. Pengembangan Jaringan Penyedia dengan Pengguna Iptek

15/Dok-BP/XII/2013

OUTCOME / OUTPUT


2011

2012

2013

2014

2 Rekomendasi kebijakan peningkatan dukungan Iptek untuk penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan


4 1

5 2

6 2

7 2

8 2

Konsorsium bidang energi baru dan terbarukan Paket penunjang teknologi Kobold

Jumlah konsorsium

-

2

3

-

-

Jumlah paket penunjang teknologi

-

1

1

1

1

Pelaksanaan sosialisasi PLTN Rekomendasi kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan pengguna iptek Model jaringan penyedia dengan pengguna Iptek berbasis STP di Puspiptek Serpong

Jumlah paket sosialisasi PLTN

14

24

-

-

-


1

2

3

4

5

Jumlah rekomendasi revitalisasi Puspiptek sebagai STP

1

1

1

1

1

Jumlah masterplan STP

-

1

1

2

2

UNIT ORGANISASI 9

Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna

72



OUTCOME / OUTPUT 2

Laporan pengelolaan kawasan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi di Serpong

15/Dok-BP/XII/2013


2011

2012

2013

2014

3 Jumlah paket jaringan FO untuk mendukung STP

4 -

5 1

6 1

7 1

8 1

Jumlah model STP Jumlah Detail Engineering Design (DED) Jumlah seminar Iptek nasional Jumlah laporan pengelolaan kawasan penelitian Iptek Jumlah paket revitalisasi sarana dan prasarana kawasan pusat penelitian Iptek, Serpong

-

-

1 -

2 -

3 1

1

2

1 3

1 4

1 5

-

-

-

1

2

Sarana dan prasarana pusat penelitian iptek yang telah direvitalisasi

Jumlah revitalisasi sarana bangunan laboratorium penelitian Iptek, Serpong

-

-

-

10

11

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan pengguna Iptek

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

UNIT ORGANISASI 9

73


PROGRAM / KEGIATAN 1 3. Pengembangan HubunganLembaga Regulasi dengan Penyedia Iptek

15/Dok-BP/XII/2013

OUTCOME / OUTPUT 2 Rekomendasi kebijakan dan instrumen kebijakan pengembangan jaringan lembaga litbang pemerintah/Perguruan Tinggi dengan lembaga penelitian Rekomendasi kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan jaringan Iptek Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan hubungan lembaga regulasi dengan penyedia Iptek


2011

2012

2013

2014


4 1

5 2

6 3

7 4

8 4


-

-

-

-

1

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

Jumlah forum nasional regulasi dan penyedia Iptek

-

-

-

-

1

UNIT ORGANISASI 9 Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Lembaga Regulasi

74


PROGRAM / KEGIATAN 1 4. Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek Pusat dengan Daerah

OUTCOME / OUTPUT 2 Rekomendasi kebijakan dan instrumen kebijakan pengembangan jaringan lembaga iptek pusat dengan daerah Jaringan/kerjasama lembaga Iptek pusat dengan daerah

Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan jaringan Iptek Daerah yang menerapkan SIDa Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan jaringan penyedia Iptek pusat dengan daerah

15/Dok-BP/XII/2013


2011

2012

2013

2014


4 1

5 2

6 3

7 4

8 5

Jumlah jaringan/ kerjasama Iptek pusat dan daerah

1

5

9

13

17

Jumlah laporan pelaksanaan Rakornas Balitbangda Jumlah laporan

-

-

-

1

2

-

-

-

1

1

Jumlah daerah yang menerapkan SIDa

-

-

-

17

27

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

UNIT ORGANISASI 9 Asisten Deputi Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pusat dan Daerah

75


PROGRAM / KEGIATAN

OUTCOME / OUTPUT


2011

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI

1 Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, BioEnergy, dan Nuklir

2 Pelaksanaan sosialisasi PLTN

3 Jumlah paket sosialisasi PLTN

4 -

5 -

6 1

7 -

8 -

9

5. Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek dengan Internasional

Rekomendasi kebijakan jaringan internasional


1

2

3

4

5

Asisten Deputi Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Internasional

Jaringan penelitian internasional

Jumlah kerjasama riset internasional

8

16

24

32

40

Jumlah mobilitas Internasional SDM Iptek

10

20

30

50

70

-

-

-

-

1

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan jaringan penyedia Iptek dengan internasional 15/Dok-BP/XII/2013

Jumlah laporan

76


PROGRAM / KEGIATAN 1 IV. Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek

1. Pengembangan Kebijakan Riset Iptek Nasional

OUTCOME / OUTPUT 2 Meningkatnya relevansi dan produktivitas litbang Iptek

Rekomendasi Relevansi Kebijakan Riset Iptek

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kebijakan riset Iptek nasional

15/Dok-BP/XII/2013


2011

2012

2013

2014

3 Jumlah paten terdaftar

4 760

5 1520

6 2280

7 3040

8 3800

Jumlah publikasi ilmiah

-

-

-

60

90

Jumlah prototipe Jumlah rumusan kebijakan peningkatan relevansi dan produktivitas litbang Iptek Jumlah laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan relevansi dan produktivitas litbang Iptek Jumlah rekomendasi tentang arah kebijakan, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pembangunan nasional iptek

-

1

2

1 3

2 4

-

-

-

1

2

1

2

3

4

5

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

Laporan pelaksanaan rakornas iptek

1

2

3

4

5

Dokumen Jaktranas 2015- 2019

-

-

-

-

1

UNIT ORGANISASI 9 Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek

Asisten Deputi Relevansi Kebijakan Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

77


PROGRAM / KEGIATAN

OUTCOME / OUTPUT


2011

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI

1 Peningkatan Efektivitas Riset Secara Sinergi antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga Litbang

2 Rekomendasi kebijakan sinergi program riptek nasional

3 Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan riset secara sinergi antara perguruan tinggi dengan lembaga litbang

4 -

5 1

6 2

7 3

8 4

9

2. Pengembangan Program Riset Iptek Nasional

Rekomendasi Kebijakan Relevansi Program Riset Iptek Nasional


1

2

3

4

5

Asisten Deputi Relevansi Program Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan program riset Iptek nasional

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

Laporan evaluasi pelaksanaan dan rekomendasi pengembangan instrumen kebijakan program riset Iptek nasional

Jumlah laporan

-

1

2

3

4

15/Dok-BP/XII/2013

78


PROGRAM / KEGIATAN 1 Insentif Riset SINas

OUTCOME / OUTPUT 2 Paket insentif riset SINas


2011

2012

2013

2014

3 Jumlah paket insentif riset SINas

4 -

5 -

6 285

7 585

8 885

Jumlah artikel jurnal sains dan teknik

25

43

61

79

100

Jumlah konsorsium Jumlah konsorsium riset mobil listrik

-

-

-

10 1

15 2

760 54

1520 92

2280 92

3040 92

3800 92

Insentif Peningkatan Produktivitas Litbang Iptek

Paket riset dasar

Jumlah paten terdaftar Jumlah paket riset dasar

Paket riset terapan

Jumlah paket riset terapan

144

299

299

299

299

Insentif Pendayagunaan Iptek

Paket insentif difusi Iptek

Jumlah paket insentif difusi Iptek

40

57

-

-

-

Paket insentif kapasitas sistem produksi

Jumlah paket insentif kapasitas sistem produksi

109

187

-

-

-

Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Riptek Strategis


1

3

4

5

6

Konsorsium riset kelautan

Kajian konsep Pusritekla yang berkelanjutan

-

-

1

2

3

3. Pengembangan Riset Iptek Strategis Nasional

15/Dok-BP/XII/2013

UNIT ORGANISASI 9

Asisten Deputi Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Strategis

79



Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Pemberdayaan Industri Strategis Bidang Pertahanan

15/Dok-BP/XII/2013

OUTCOME / OUTPUT


2011

2012

2013

2014

2 Konsorsium riset bidang kesehatan dan obat

3 Jumlah konsorsium

4 -

5 -

6 -

7 3

8 4

Jumlah hasil riset obat herbal Jumlah prototype alat kesehatan

-

-

-

2 1

3 2

Konsorsium riset bidang material maju

Jumlah konsorsium

-

-

-

3

4

Konsorsium bidang energi baru dan terbarukan

Jumlah konsorsium

-

-

-

4

5

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan riset Iptek strategis nasional Rekomendasi kebijakan dukungan teknologi untuk revitalisasi pertahanan Konsorsium bidang teknologi hankam

Jumlah laporan

-

-

-

-

1


1

2

2

2

2

Jumlah prototype

3

6

9

12

15

UNIT ORGANISASI 9

80


PROGRAM / KEGIATAN 1 Peningkatan Upaya Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian yang Mampu Menciptakan Benih Unggul dan Hasil Penelitian Lainnya Menuju Kualitas Produktivitas Hasil Pertanian Nasional yang Tinggi

Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan, Obat-obatan, dan Instrumentasi Medis

15/Dok-BP/XII/2013

OUTCOME / OUTPUT


2011

2012

2013

2014

2 Rekomendasi kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumber daya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal


4 -

5 -

6 -

7 4

8 5

Konsorsium litbang ketahanan pangan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumber daya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal dan hasil riset Paket penelitian litbang unggulan di bidang kesehatan, obatobatan, dan instrumentasi medis

Jumlah konsorsium

-

-

-

4

5

Jumlah paket penelitian

-

-

-

48

60

UNIT ORGANISASI 9

81


PROGRAM / KEGIATAN 1 4. Pengembangan Riset Iptek Masyarakat

5. Pengembangan Riset Iptek Industri

15/Dok-BP/XII/2013

OUTCOME / OUTPUT


2011

2012

2013

2014

2 Rekomendasi kebijakan peningkatan produktivitas riptek masyarakat


4 1

5 2

6 3

7 4

8 5

Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan relevansi dan produktivitas Iptek Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan riset Iptek masyarakat Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Riptek Industri Model inovasi teknologi untuk peningkatan produktivitas riptek industri Konsorsium bidang teknologi transportasi

Jumlah laporan

-

-

-

1

2

Jumlah laporan

-

-

-

-

1


1

2

3

4

5

Jumlah model inovasi teknologi

1

2

2

2

2

Jumlah prototipe teknologi transportasi

-

-

1

3

4

UNIT ORGANISASI 9 Asisten Deputi Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat

Asisten Deputi Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri

82



V. Peningkatan Pendayagunaan Iptek

15/Dok-BP/XII/2013

OUTCOME / OUTPUT 2 Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan riset Iptek industri Meningkatnya pendayagunaan Iptek bagi peningkatan daya saing ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kemandirian bangsa


UNIT ORGANISASI

2010

2011

2012

2013

2014

4 -

5 -

6 -

7 -

8 1

9

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri

96

98

100

102

104

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional untuk national security

34

36

38

40

42

Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

4

6

8

10

12

Jumlah rumusan kebijakan peningkatan pendayagunaan Iptek

1

2

3

4

5

Jumlah laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan pendayagunaan Iptek

-

-

-

1

2

3 Jumlah laporan

83


PROGRAM / KEGIATAN 1 1. Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Institusi Pemerintah

OUTCOME / OUTPUT


2011

2012

2013

2014

2 Rekomendasi kebijakan analisis pendayagunaan dan kebutuhan iptek institusi pemerintah Paket diseminasi Iptek pemerintah


4 1

5 2

6 3

7 4

8 5

Jumlah Model ATP

1

1

1

1

1

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan pendayagunaan Iptek institusi pemerintah

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

Pendayagunaan Teknologi Mitigasi Bencana

Rekomendasi pendayagunaan teknologi mitigasi bencana

Jumlah SOP teknologi mitigasi

1

2

3

4

5

1

2

2

2

2

Adaptasi Perubahan Iklim

Rekomendasi kebijakan pendayagunaan teknologi untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim

Jumlah rekomendasi kebijakan mitigasi bencana Jumlah rekomendasi kebijakan

1

2

2

2

2

15/Dok-BP/XII/2013

UNIT ORGANISASI 9 Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pemerintah

84



2. Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Masyarakat

Peningkatan promosi dan diseminasi Iptek

15/Dok-BP/XII/2013

OUTCOME / OUTPUT


2011

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI

2 Konsorsium pendayagunaan teknologi untuk penurunan emisi gas CO2 sub adaptasi perubahan iklim Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek masyarakat Rekomendasi peningkatan pemanfaatan hasil riset untuk pembangunan

3 Jumlah konsorsium iklim Jumlah lokasi pendayagunakan teknologi iklim

4 1

5 2

6 1 3

7 2 6

8 3 8

9

Jumlah rekomendasi

1

2

3

4

5

Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat

34

36

38

40

40

Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Iptek masyarakat Paket promosi Iptek

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

Jumlah paket promosi Iptek

12

24

36

48

60

Paket diseminasi Iptek

Jumlah paket diseminasi iptek

20

40

60

75

90

85


PROGRAM / KEGIATAN

OUTCOME / OUTPUT


2011

2012

2013

2014

1 Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Pendukung Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pasca konflik

2 Pilot project pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal

3 Jumlah pilot project pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal

4 -

5 4

6 8

7 12

8 16

Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, BioEnergy, dan Nuklir

Pelaksanaan sosialisasi PLTN

Jumlah paket sosialisasi PLTN

-

-

-

1

2

Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa

Paket penelitian, pengembangan, dan perekayasaan

Jumlah paket penelitian, pengembangan, dan perekayasaan

-

-

3035

3035

3035

3. Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Strategis

Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek strategis


1

2

3

4

5

15/Dok-BP/XII/2013

UNIT ORGANISASI 9

Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Strategis

86



Peningkatan Pemanfaatan dan Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Open Source

Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

15/Dok-BP/XII/2013

OUTCOME / OUTPUT 2 Model pendukung (ePemasaran dan eDesain) untuk pengembangan model ekonomi Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Iptek strategis Rekomendasi kebijakan peningkatan pemanfaatan dan pengembangan perangkat lunak berbasis open source

Hasil analisis monitoring pelaksanaan kegiatan SIAK dan penerapan eKTP


2011

2012

2013

2014

Jumlah model

4 -

5 -

6 -

7 1

8 2

Jumlah laporan

-

-

-

-

1


1

1

1

1

1

Jumlah SNI Jumlah daerah yang melakukan migrasi ke OSS

1 15

1 18

1 18

1 18

1 18

Aplikasi percontohan OSS untuk bidang strategis

-

-

1

2

4


1

2

3

4

4

3

UNIT ORGANISASI 9

87


PROGRAM / KEGIATAN 1 4. Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri Kecil dan Menengah (IKM)

15/Dok-BP/XII/2013

OUTCOME / OUTPUT 2 Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek Industri Kecil dan Menengah (IKM) Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan Iptek Industri Kecil dan Menengah (IKM) Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Iptek Layanan intermediasi Iptek untuk mendukung I-STP


2011

2012

2013

2014


4 1

5 2

6 3

7 4

8 5

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

Jumlah laporan

-

-

-

1

2

Jumlah intermediasi iptek di daerah Jumlah intermediasi Iptek skala nasional (SINas) untuk mendukung I-STP

10

20

30

40

50

-

-

5

10

15

Jumlah kegiatan pelatihan intermediasi Iptek Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri

-

-

1

1

1

96

98

100

102

104

UNIT ORGANISASI 9 Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Kecil Menengah

88



Peningkatan Kemampuan Inovasi dan Kreativitas Pemuda

5. Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri Besar

15/Dok-BP/XII/2013

OUTCOME / OUTPUT 2 Paket Iptek untuk mendukung pengembangan koridor ekonomi Rekomendasi kebijakan peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda Pilot project peningkatan inovasi dan kreativitas pemuda Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek industri besar Paket Iptek untuk mendukung pengembangan koridor ekonomi Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Iptek industri besar


2011

2012

2013

2014

Jumlah paket

4 -

5 -

6 1

7 -

8 -


1

1

1

1

1

Jumlah Pilot project peningkatan kreativitas dan inovasi pemuda Jumlah kelompok Technopreneur pemuda Jumlah rekomendasi kebijakan

4

8

8

8

8

-

15

30

45

60

1

2

3

4

5

Jumlah paket Iptek untuk mendukung pembangunan koridor ekonomi

-

-

-

6

12

Jumlah laporan

-

-

-

-

1

3

UNIT ORGANISASI 9

Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Besar

89


KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 - 2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI ALOKASI PROGAM/ KEGIATAN 2010 2011 2012 (1) (2) (3) (4) PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL I Penguatan Kelembagaan Iptek 1 Arah pengembangan kelembagaan sistem inovasi 1.750.000.000 2.999.930.000 850.000.000

5.002.152.000

3.100.000.000

2

Penataan Kelembagaan Litbang

1.500.000.000

2.250.180.000

1.800.000.000

2.652.381.000

3.100.000.000

3

Penguatan Kompetensi Lembaga Litbang

2.500.000.000

2.250.000.000

3.250.000.000

10.533.875.000

6.200.000.000

4

5.000.000.000

4.300.000.000

3.000.000.000

5

Peningkatan Upaya Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian yang Mampu Menciptakan Benih Unggul dan Hasil Penelitian Lainnya Menuju Kualitas Produktivitas Hasil Pertanian Nasional yang Tinggi Pengembangan Sistem Legislasi Iptek

1.500.000.000

2.249.670.000

2.174.951.000

2.653.176.000

2.864.500.000

6

Pengembangan Budaya dan Etika iptek

2.150.000.000

3.550.000.000

3.300.000.000

3.165.847.000

3.200.000.000

II 1

Penguatan Sumberdaya Iptek Peningkatan investasi litbang

2.250.000.000

3.500.000.000

3.400.000.000

2.020.415.000

1.782.200.000

2

Peningkatan Litbang iptek Unggulan di Bidang Kesehatan, Obat-obatan, dan Instrumentasi Medis Peningkatan SDM iptek Peningkatan Kapasitas SDM Iptek Peningkatan sarana dan prasarana litbang

20.000.000.000

22.117.500.000

22.000.000.000

2.000.000.000 50.000.000.000 2.500.000.000

1.348.962.000 44.000.000.000 6.115.000.000

850.000.000 35.000.000.000 5.804.500.000

680.600.000 92.842.994.000 1.429.400.000

700.000.000 154.952.200.000 2.100.000.000

3 4 5

15/Dok-BP/XII/2013

2013 (5)

2014 (6)

90


6 7

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 - 2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI ALOKASI PROGAM/ KEGIATAN 2010 2011 2012 (1) (2) (3) (4) Pengelolaan data dan informasi iptek 8.500.000.000 3.600.000.000 3.400.000.000 Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Standardisasi 1.500.000.000 1.150.000.000 850.000.000

8

Fasilitasi Proses Perolehan Hak Paten dan Kepemilikan HKI Produk Teknologi dan Produk Kreatif

III 1

Penguatan Jaringan Iptek Pengembangan jaringan penyedia iptek

2

3 4 5 6

2013 (5) 5.137.516.000 723.800.000

2014 (6) 6.700.000.000 700.000.000

2.750.000.000

3.800.000.000

2.500.000.000

2.151.649.000

2.000.000.000

2.650.000.000

2.250.000.000

850.000.000

1.057.925.000

1.000.000.000

Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, Bio-Energy, dan Nuklir

7.000.000.000

16.000.000.000

2.600.000.000

-

-

Pengembangan jaringan penyedia dengan pengguna iptek Pengembangan hubungan lembaga regulasi dengan penyedia iptek Pengembangan jaringan penyedia iptek pusat dengan daerah Pengembangan jaringan penyedia iptek dengan internasional

1.900.000.000

33.550.904.000

32.061.356.000

141.623.628.000

100.088.242.000

1.500.000.000

1.350.000.000

850.000.000

984.670.000

2.150.000.000

10.768.100.000

3.645.000.000

1.275.000.000

7.667.670.000

6.000.000.000

3.500.000.000

4.065.504.000

5.129.917.000

3.742.606.000

7.000.000.000

15/Dok-BP/XII/2013

91


PROGAM/ KEGIATAN IV 1 2

(1) Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek Pengembangan Kebijakan Riset Iptek Nasional

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 - 2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI ALOKASI 2010 2011 2012 (2) (3) (4)

2013 (5)

2014 (6)

6.750.000.000

1.350.000.000

850.000.000

961.890.000

1.000.000.000

1.000.000.000

2.500.000.000

850.000.000

818.095.000

500.000.000

2.500.000.000

1.349.995.000

849.100.000

1.000.000.000

700.000.000

68.000.000.000

51.579.822.000

-

-

-

256.000.000.000

273.420.178.000

-

-

-

99.000.000.000

98.904.072.000

86.578.800.000

3

Peningkatan Efektivitas Riset secara Sinergi antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga Litbang Pengembangan Program Riset Iptek Nasional

4

Insentif Pendayagunaan Iptek

5

Insentif Peningkatan Produktivitas Litbang Iptek

6

Insentif Riset Sinas

7

Pengembangan Riset Iptek Strategis Nasional

6.500.000.000

1.350.000.000

1.275.000.000

3.525.694.000

2.700.000.000

8

Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Pemberdayaan Industri Strategis Bidang Pertahanan

6.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.189.584.000

3.000.000.000

9

Peningkatan Upaya Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian yang Mampu Menciptakan Benih Unggul dan Hasil Penelitian Lainnya Menuju Kualitas Produktivitas Hasil Pertanian Nasional yang Tinggi

-

1.248.857.000

1.000.000.000

10

Peningkatan Litbang iptek Unggulan di Bidang Kesehatan, Obat-obatan, dan Instrumentasi Medis

23.343.558.000

23.000.000.000

15/Dok-BP/XII/2013

92


PROGAM/ KEGIATAN 11

(1) Pengembangan Riset Iptek Masyarakat

12

Pengembangan Riset Iptek Industri

V 1 2

Pendayagunaan Iptek Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Institusi Pemerintah Pendayagunaan Teknologi Mitigasi Bencana

3

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 - 2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI ALOKASI 2010 2011 2012 (2) (3) (4) 2.500.000.000 1.350.000.000 850.000.000

2013 (5) 1.994.375.000

2014 (6) 2.150.000.000

7.782.067.000

2.700.000.000

2.300.000.000

2.517.880.000

2.200.000.000

1.500.000.000

4.950.000.000

1.892.644.000

2.699.224.000

2.876.203.000

9.000.000.000

4.000.000.000

2.000.000.000

1.202.621.000

1.000.000.000

Adaptasi Perubahan Iklim

9.000.000.000

4.000.000.000

2.000.000.000

882.866.000

500.000.000

4

Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Masyarakat

6.850.000.000

3.000.000.000

1.650.000.000

1.016.139.000

700.000.000

5

Peningkatan Promosi dan Diseminasi Iptek

10.582.600.000

18.057.000.000

42.129.313.000

46.315.295.000

24.418.800.000

6

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

3.074.539.000

3.000.000.000

7

Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Pendukung Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pasca Konflik Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, Bio-Energy, dan Nuklir

7.000.000.000

16.000.000.000

2.600.000.000

632.610.000

1.000.000.000

8 9

Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Strategis

2.250.000.000

1.350.000.000

223.600.000.000 850.000.000

1.851.643.000

1.200.000.000

15/Dok-BP/XII/2013

93


10

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 - 2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI ALOKASI PROGAM/ KEGIATAN 2010 2011 2012 (1) (2) (3) (4) Peningkatan Pemanfaatan dan Pengembangan 9.000.000.000 1.750.000.000 850.000.000 Perangkat Lunak Berbasis open source

11

Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

12

Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri Kecil dan Menengah (IKM)

13

Peningkatan kemampuan Inovasi dan Kreativitas Pemuda

2013 (5) 673.800.000

2014 (6) 1.600.000.000

500.000.000

500.000.000

425.000.000

340.835.000

-

1.500.000.000

25.647.900.000

8.100.000.000

7.839.923.000

9.400.000.000

10.000.000.000

8.000.000.000

8.000.000.000

3.988.868.000

1.000.000.000

14 Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri Besar 1.500.000.000 1.349.980.000 TOTAL PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN 557.932.767.000 594.297.525.000 IPTEK UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KRT

850.000.000 537.866.781.000

8.447.964.000 502.540.636.000

2.700.000.000 475.860.945.000

1

Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas KRT

1.000.000.000

986.932.000

1.425.000.000

1.475.400.000

1.800.000.000

2 3

Pembinaan dan Pengembangan Humas dan Hukum Peningkatan Kualitas Perencanaan, Kegiatan dan Anggaran, Penjalinan Kerjasama dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

2.000.000.000 2.500.000.000

9.018.550.000 13.439.181.000

12.574.992.000 17.220.391.000

13.587.706.000 16.809.385.000

12.759.455.000 18.308.180.000

79.506.432.000 85.006.432.000

72.028.906.000 95.473.569.000

112.520.814.000 143.741.197.000

123.979.072.000 155.851.563.000

108.932.639.000 141.800.274.000

4 Peningkatan dan pengelolaan urusan umum TOTAL PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KNRT 15/Dok-BP/XII/2013

94


KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 - 2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI ALOKASI PROGAM/ KEGIATAN 2010 2011 2012 (1) (2) (3) (4) PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR KRT 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana 6.525.000.000 4.516.450.000 2 Perawatan/Pemeliharaan Sarana & Prasarana 8.607.300.000 3 Pengadaan Kendaraan 1.975.000.000 TOTAL PROGRAM PENINGKATAN SARANA & 17.107.300.000 4.516.450.000 PRASARANA APARATUR KNRT TOTAL 660.046.499.000 694.287.544.000 681.607.978.000

15/Dok-BP/XII/2013

2013 (5)

2014 (6) -

-

-

-

658.392.199.000

617.661.219.000

95

Renstra Kementerian Riset dan Teknologi (Revisi ke-3)

Recommend Documents