REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH
TAHUN 2015-2019
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II
1
I nd ikdto
t
Ki n erj o Utd nq( I ku )
PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang l'ilaha Kuasa, yang telah rnelimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga kami dapa tmenyelesaikan lndikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri l\ruara Teweh yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri lvluara Teweh yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.
Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar
digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerla tinggi. Dengan ditetapkannya lndikator Kinerja Utama (Key Peiormance irdlcators) padaPengadilan Negeri Muara Teweh, diharapkanakan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan proses peradilan secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suaiu tuiuan dan sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Muara Teweh yang digunakan untuk perbaika nkinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Uiama Pengadilan Negeri l\.4uara Teweh init elah tertuang
dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan W1 6.U4l1
1'1
Negeri Muara Teweh Nomor
:
a/KPN/KU.01/SKili2o1 6.
Pada akhirnya dengan telah disusunnya lndikator Kinerla UtamaPengadilan Nege.i Muara
Teweh tahun 2A15-2019 kami mengucapkan ierimakasih kepada Pimpinan Pengadilan Negeri lvluara Teweh dan semua komponen Pengadilan Negeri [,{uara Teweh yang telah membantu terlaksananya hingga tersusunnya lndikator Kinerjautama Pengadilan Negeri Muara Teweh, semoga dengan tersusunnya lndikator Kinerja Utama ini akan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh.
NEGERI MUARA TEWEH
n@ w'(-,{1",
SH& 6
2.t
1989 031002
PFNGADlIAN NFGFRI MUARA TEWEH KELAS II
Indikator Kinerja Utama(Iku)
TAHUN 2015
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.............................................................................................................................
i
DAFTAR ISI
ii
BAB
.............................................................................................................................
I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................................................ B. Maksud dan Tujuan ....................................................................................................
BAB
II INDIKATOR KINERJA UTAMA A. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Teweh ..... B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Teweh ...................................
BAB
1 2
2 9
III PENUTUP Penutup .........................................................................................................................
9
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II
ii
Indikator Kinerja Utama(Iku)
TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Berdasarkan
pada
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama,yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatutujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidak selarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.
B. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalammenyelenggarakan manajemen kinerja yang baik; 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II
1
Indikator Kinerja Utama(Iku)
TAHUN 2015
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang meliputi Kementerian Koordinator / Kementerian Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja di dalamnya. Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcomes) dengan tatanan sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara / Departemen / LPND /
1.
Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota,sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcomes) sesuai dengan kewenangan,tugas dan fungsi. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil
2.
(outcomes) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II
3.
/ SatuanKerja / SKPD /
unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran(output). Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi / unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Untuk tingkat unitkerja/satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unitunit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga. Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.
A. DASAR PENETAPAN IKU PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH. Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah sebagai berikut: -
Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam Blue Print 20102035 (jilid II) PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II
2
Indikator Kinerja Utama(Iku)
TAHUN 2015
-
Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Umum.
-
Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh 2015-2019.
-
Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Negeri Muara Teweh yang diamanatkan oleh undang-undang
-
Sop(Standard Operating Procedure) Muara Teweh.
-
Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
-
Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materiil bagi penyelenggaraan peradilan.
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi. Tolak ukur Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain. -
Spesifik
-
Dapat dicapai
-
Relevan
-
Menggambarkan keberhasilan
-
Dapat dikualifikasi diukur dan dinilai. Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain:
-
Perencanaan Jangka Menengah
-
Perencanaan Tahunan
-
Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
-
Pelaporan akuntabilitas kinerja
-
Evaluasi kinerja
-
Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
Pengadilan Negeri Muara Teweh,telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dalam matriks sebagai berikut;
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II
3
Indikator Kinerja Utama(Iku)
No
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
1 1
2 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
3
4
PENANGGUNG JAWAB
TAHUN 2015
SUMBER DATA
5
6
a. Presentase produktifitas memutuskan perkara.
Perbandingan antar perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregistrasi.
Hakim Majelis Panitera
b. Presentase perkara yang Diselesaikan tepat waktu.
Perbandingan antara Perkara yang diselesaikan dalam waktu kurung dari 3 (tiga) bulan dengan jumlah perkara. Perbandingan antara sisa Perkara tahun lalu yang di selesaikan tahun ini dengan jumlah sisa perkara tahun lalu.
Hakim Majelis Panitera
Hakim Majelis Panitera
Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak dilanjutkan banding dan kasasi terhadap putusan perkara yang putus tahun ini . Perbandingan antara Jumlah perkara pidan Yang diselesaikan melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu dengan jumlah perkar yang masuk.
Hakim Majelis Panitera
Hakim Majelis Panitera
Perbandingan antara Jumlah perkara pidana Yang diselesaikan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak dengan jumlah Perkara pidana anak yang Masuk.
Hakim Majelis Panitera
c. Peresentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini
d. Presentase perkara yang Tidak mengajukan upaya hukum. e. Persentase perkara pidana Melalui sistem Peradilan Pidana Terpadu f. Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Anak
Laporan Bulanan Laporan Tahunan .
Laporan Bulanan Laporan Tahunan Laporan Bulanan Laporan Tahunan .
Laporan Bulanan Laporan Tahunan
Laporan Bulanan Laporan Tahunan
Laporan Bulanan Laporan Tahunan
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II
4
Indikator Kinerja Utama(Iku)
No 1 2
3.
4.
KINERJA UTAMA 2 Meningkatanya Penyederhanaan Proses penanganan Perkara melalui pemanfaatan
Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Terwujudnya sistem manajemen sistem Informasi yang Terintegrasi dan Menunjang sistem perdailan yang sederhana,transpara n dan akuntabel.
TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
3
4
5
6
a. Persentase Keberhasilan Penyelesaian perkara Melalui medisi
Perbandingan antara jumlah Perkara yang diselesaikan melaui mediasi dengan jumlah perkara perdata yang masuk.
Hakim Majelis Panitera
Perbandingan antara b. Persentase Jumlah penyelesaian percepatan perkara yang di percepat peneyelesaian perkara melalui melalui peraturan delegasi/pemberitahuan. pengaturan delegasi/ pemberitahuan.
Hakim Majelis Panitera
a. Presentase perkara yang di selesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo
Perbandingan jumlah paerkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo dengan jumlah perkara perdata yang masuk.
Hakim Majelis Panitera
b. Presentase perkara yang Diselesaikan Melaui sidang Keliling/zittin g plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri. a. Integrasi informasi
Perbandingan perkara yang diselesaikan melaui sidang keliling/zitting plaas dengan jumlah perkara perdata yang masuk bagi pengadilan melik zitting Plaasts
Hakim Majelis Panitera
Perbandingan antara informasi perkara menurut SIPP dengan informasi perkara menurut laporan keadaan perkara secara manual.
Hakim Majelis Panitera
Perkara secara elektronik
b.
Transparansi Tersedianya informasi Tentang dan manajerial kinerja peradilan dan Secara efektif dan efesien Yang dapat diakkses oleh Manajeral secara efektif publik dan efesien (penguatan regulasi)
Ketua Pengadilan Kepanitera an Kesekretari san
Laporan Bulanan Laporan Tahunan .
Laporan Bulanan Laporan Tahunan
Laporan Bulanan Laporan Tahunan .
Laporan Bulanan Laporan Tahunan
Laporan Bulanan Laporan Tahunan
Laporan Bulanan Laporan Tahunan
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II
5
Indikator Kinerja Utama(Iku)
TAHUN 2015
No
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
1 5
2 Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat pengadilan secara optimal baik internal maupun eksternal
3
4
5
6
6.
Terwujudnya trasparasi pengelolaan SDM Lembaga peradilan Berdasarkan parameter obyektif
a. Persentase Pengaduan yang di tindak lanjuti
Perbandingan antara jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti menganai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumbelah pengaduan yang dilaporkan.
b. Peresentasi temuan yang di tindaklanjuti
Perbandingan antar jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumblah temuan yang dilaporkan. Seberapa besar databased,yang dimilik Pengadilan,dimanfaatkan oleh Badan Pengawas dan BPK
Ketua Pengadiloan
Ketua Pengadilan
Perbandingan antara jumbelah pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan tahun ini dengan jumbelah tahun sebelumnya. Perbandingan antara pejabat yang sudah memenuhi standar dengan jumbelah jabatan yang ada
Ketua Pengadilan
Ketua Pengadilan Kesekretaria tan
Laporan Tahunan
Perbandingan antara jumbelah hakim yang telah memiliki sertifikat keahlian dengan jumbelah hakim ke seluruhan.
Ketua Pengadilan
Laporan Tahunan
c. Presentase pemanfaatan databased untuk pemereksiaan Baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) d. Peresentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan a. Presentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif. b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi sepesialisasi keahlian
Ketua Pengadilan
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II
Laporan Bulanan Laporan Tahunan .
Laporan Bulanan Laporan Tahunan
Laporan Bulanan Laporan Tahunan .
Laporan Bulanan Laporan Tahunan
6
Indikator Kinerja Utama(Iku)
No
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
2
3
7.
Meningatnya pengelola manajeral lembaga peradilan secara akuntabel,efektif dan efisien
PENJELASAN
TAHUN 2015
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
5
6
4
c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembalian kompetensi d. Pedoman presentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif
Perbandingan antara jumlah Pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi dengan jumlah pegawai keseluruhan.
Presentase Jumlah usul promosi dan mutasi yang disetujui Baparjakat dengan jumlah usula promosi dan mutasi yang masuk Baperjakt.
a. Presentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima. b. Peresentase Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestase Kerja) c. Mendukung terpenuhinya opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) d. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi sepesialisasi keahlian
Ketua Pengadilan
Laporan Tahunan .
Ketua Pengadiloan
Laporan Tahunan
Perbandingan antara kebutuhan sarana dan prasaranan pendukung yang sudah terpenuhi dengan standar kebutuhan sasaran dan prasarana.
Ketua Pengadilan
Laporan Bulanan Laporan Tahunan .
Perbandingan Jumlah PPK dengan nilai baik dengan jumlah seluruh PPK.
Ketua Pengadilan
Laporan Tahunan
Presentase penyerapa anggaran
Ketua Pengadilan Kesekretaria tan
Laporan Tahunan
Perbandingan antara hasil monev dan review yang dijadiakan feedback dengan hasil move dan review secata keseluruhan.
Ketua Pengadilan
Laporan Bulanan Laporan Tahunan .
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II
7
Indikator Kinerja Utama(Iku)
Perbandingan antara e. Peresentase kegiatan prioritas yang tercapainya target kegiatan tercapai dengan kegiatan prioritas yang prioritas yang ditargetkan mendukung pelayanan prima peradilan
Ketua Pengadilan
TAHUN 2015
Laporan Bulanan Laporan Tahunan
.
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH
SUPARNA,SH NIP.19660621 198903 1 002
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II
8
Indikator Kinerja Utama(Iku)
TAHUN 2015
BAB III PENUTUP
Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makron pada suatu lembaga tidak hanya ditunjukan oleh suatu instansi/unit kerja,tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu,Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja dibawahnya) harus pada tingkat Indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator maanfaat (benefit) dan dampak (impacts). Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi harus memenuhi kriteria antara lain sepesipik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan dan dapat dikualifikasiakan dan diukur. Karenanya Satuan kerja Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menetapkan Indikator Kinerja Utamanya sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II
9
r rLrtar/arrrL.rrr\
iEvvarfl l\frlrltJ -tl Ja].a!t Yetro Sinseloq No-B Mtraia Eet'eh Kab. Barito Utala Prop - Ka]'ieaatan fellgah (0519) Ee1p. 2L044-2f344 Fax- (0519) 21044 Lr
rr\llL{i.i iiiiifi!i\-ti!
KEPUTUSAII KETUA PENGAI}II-AII MUARA TEWEIT KELAS NOMOR: W16-U5/ 39 lm.O7.ltfin[l1
II
TENTAI\[G PENOTAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENCADILAN NECERI MUARA TEWEII KELAS II
KETUA PENGADII-A}I NEGERI MUARA TEWEH KELAS
II
Menimbang : 1.
Bahwa deagan berakhimya masa Rencana Pembalgman Jaogka Menengalr @PJM) Tahun 2010:2014, dan dimulainya rencana Pembangunan jangka menengah @PJM) Tahun 2015-2019 maka Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II perlu meaelapkan indikato{ iCnerja Uiama (iKU) ;
2.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dao pasal 4 Pemtuan Menteri
Negara PendayaguDaan Apaxatur Negara Nomor : PEW9M.PAN/5i2007 tetrtang Pedoman Umum Penetapar lBdikaior Kine4a Ur6Jfla (IKU) lnstansi pemeriniah periu a
Mengingat
l. t. 3.
4. 5.
Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang perubahatr kedua atas Undang-rmdang Nomor : 14 Tahun 1970 Tenlang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakimao; -rjn
l
:
MONETAPKAN Pertama
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA IEWEII KELAS II TTNTANC PDNDTAPAN INDIKATOR KMIDRJA
utdrrrA(tnrr,
r f-rrlJ r"urr rr,,rrr
rrD(ri,(l .tlultl(A t l-ril:rt ilrrr/rD lr.
:
Ketiga
Iadikator Kiaeria (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusao ini adalah merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II untuk menetapkan Rencana Kineria Tahunan (1RKT)- men-vampaikan Rencana Kinete Anggaran (RKA), Menltsm dokumea Penetapan Kineda (PK), Menyu$m Lapomn Akuntabililas Kineda hstal]si Pemelintah (LKjIP), se(a melakukan evaluasi vi--;^ ,--,^L-,-D--^--- c -,-;- rD-n.F.r -^-,,^i ^--^^-^:^lE/lrq r!Jl..g l/w!vsP{t4 Tahut 2015-2019.
pelyusuratr Laporatr Akuntabilitas Kinerja
dar
evaluasi tefiadap Kerja
pencapaian kinerja dilakr.rkan oleh setiap Pimpinan dan Satuan
Keempat
Dalam mryka lebih meningkatkan efellibilitas pelaksanaan keputusaa ini, maka Ketua/Wakil Ketua bersama Paaitera dan Sekrctads bertugas untuk : MelakuksD Re\.iew atas capaian kiDerja sedap sub bagian maupuq pada Kepaniteraan datam rangka meyakinksn keandalaa infcrmasi yang disajikan datam Laporan Akuntabilitas Kineda. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada e-L*r^;- Ir/-l,L---}, a^.8. D I
-
-
Kelima
Keputusan id mulai berlaku sejak ta[gga] ditetapkan, dengan ketentuan apabiia riikcmu
KETUA
MUARA TEWEH KEI.AS
IJ
PENGADii,ANi NEGERI MUARA TEW-EE KELAS Ii atalaa Yetro Sinseng No.8 Uuara Tef,eh trab.Barito lrtala Prop, Ka!,ioantan Tetlgah TeIp- (0519) 27O44-2L3a4 Fax. (0519)
21044
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADII.AN NEGERI MUARA TEWEH KETAS II
NOMOR: wt6-U5/ 3^ /K?.A7.01/l /2017. TENTANG REVIEW INDIKATOR KINERJA UIAMA (IKU) PENGADITAN NEGERI MUARA TEWEH KEI.AS II
KEIUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KETAS II Menimbang
Meogingat
;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peratulao Menteri Negam Pendaya$maao Apalatul NeSaE Nonror:53 Tah'rr 20i4 tenr-ang Peauiuk Teknis Periaaiiar Kinerj4 Pelaporan Kinerja dmt Tata Cala Review atas Laporan Kineda Instansi Pemerintah ;
1.
Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubehan kedua atas Und,ngrmdang Nomor r 14 Tahun 1985 'reniang MahtGmah Agung ; -. utoadg-uddaxg rlurnur . +o ! drluu z\r\/7 rcxriiurE t\c uasailr ,\lruuxniu . 3. Undang-undang No,49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 rahrm 1986 tentang Pemdilan Umum ; 4. Peraturan Presiden Nomor : 29 l'ahm 2014 tentaDg Sistem Akuntabilitas KlnerJa lnsransi PeoeriDlah ; 5. Perahrran Prcsiden Republik Iadonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentaDg ReDcana Pembangman Jangka Menengah Nasional Tahrm 2015:2019-
MEMUTUSKAN Meoetapkao
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS tl TFtrIl- l\T/1 pE\/rEIt/ rNTlIL ATalp I'II\IED I,\ Tl'l-?tlr^ /I&-fn DFNT/:AIITI AnT NEGERI NifllARA TEWEH KELAS Il
-
Pertama
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercalrtum dalam lampiratr peratwan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran. menyrrsun dakurne4 peletapan kinerja- menlrxun lapo.eo akuntabilitas kinerja seria melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II ;
Kedua
Petryusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pilapi1'laD satua$ ksija dan dismnpaikall kepada MENPAN;
Ketiga
Keputusan ini beilate terhitmg mulai tatrggal ditetapkar dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mesuiya :
DI : KETUA
MUARA TE\YEH.
SURAT KEPUTUSAN KEIUA PTNGADILAN NEGERI MUARA TEWEH
NoMoR: g.l lKPNlsKlOr.@l
lmfi
TENTANG REVIU I(E-2 PENETAPAN INDIKATOR I(NERJA UTAMA PENGADITAN NEGERI MUARATEWEH TEI.AS II KETUA PENGADIIAN NEGIRI MUARATEWEH
Menimbang
a.
Bahwa untuk melakanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mente Negara Pendayagunaa. Apa.atur Sipil Negara Nomor: PER
l9lM-PANl5l2o07 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Ul'dma (lKU) Instansi Pemerintah;
Mengingat
b,
Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka di pandang perlu untuk menetapkan lhdikator Knerja Utama (lKU) Pengadilan Negeri MuaraTeweh;
c.
Bahwa den8an telah dimulainya Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan telah disusunnya Rencana Strategis 2015-2019 Mahkamah Agung Rl serta Reviu ke-2 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Negeri Muara Teweh perlu meniniau kembali atau meriviu untuk penyempurnaan lndikator Kinerja Utama {lKU).
1. 2.
Undang-undang Nomor 3lTahun 1997 tentang Peradilan
Militer;
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3.
Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsl;
4.
Undang-undang Nomor
rul
Tahun 2009 tentang
Kekuasaan
Kehakiman ; 5.
r6. (t.
Undang-undang Nomor 49 Tahun 20@ tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomo.2 Tahun 1985 tentang Peradilan umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kiner.ia lnstansi Pemerimah;
PeGturan Presiden Nomor
7
Tahun 2005 tentang
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2@4'2009 8.
Rencana
;
Peraturan Presiden Nomor I Struktur Organisasi, dan Tata (eria;
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi
9.
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahull 2005 tentan8 S€kretariat Mahkamah A8ung; 10. Pehturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung; 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor : PER/g M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan lndikator Klnerja ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petuniuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi pemeriotah ; Peraturan Maht€mah Agung Republik lndonesia Nomo. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dsn Tata (erja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
ApaErur Negara Nomor j pER/9 pedoman M.PAN/5/2007 tentang Umum penetapan hdikator
15. Peraturan Menteri Perdayagunaan
rcnerja.
MEMUTUSI(AN Menetapkan
TEPUTUSAN
ffTUA
PENGADII.AN
I{EG!8I MUAM TEWEH TE TANG KI ERJA UTAMA PE GADILAN
REVIU I(E.2 PEIETAPAN INDII(ATOR NEGEM MUARA TEWEH IGLAS II Pertama
lndikator Kine.ja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh pengadilan Negeri Muara leweh untuk menerapkan rencana kineria tahunan) menyampaiakan rencana klnerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu-2 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh 2015-2019.
Kedua
Penyusunan Laporan Akuntabilitas l(inerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada Pengadilan 'Iinggi Palangka Ray4 Mahkamah A8ung Republik tndonesta, dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia.
(etiga
Dalam rangka lebih meningkatkan efekifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidangdiberikan tugas untuk:
a.
b.
Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap sub bagian dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja ;
Melakukan Evaluasi terhadap keputusan
ini dan
kepada Wakil Ketua pengadilan Negeri Muara Teweh, Keempat
melaporkan
Keputusan ini mulai berlaku seiak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
qTETAPTAN
: MUAMTEWEH PADATANGGAL | 22 MARET2Ol7 KETUA
MUARA IEWEH IGI.AS II,
t
1002.
Sallnan l(eputosan inl disampaikan lepda: Yth, lGtua Pengadilan linggi patangka Raya di palandG Raya. tlalim PenSawas Bidary penSadilan Neteri Muara Tew€h.
l.
2.
PENGADITAN NEGERI MUARA TEWEH KETAS II DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN (ETUA PENGADILAN NEGERI MUARATEWEH KELAS II
NOMoR
I
lKPNlSKlOt.OOltl2OlT
TANGGAL | 22 MARET 2017 INDIKATOR UTAMA KINER,IA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KEI.AS II
No, 1
Kineria Utama Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Presentase produktif itas menVelesaikan perkara Presentase penyelesaian perkara
tepat waktu Presentase perkara tahun lalu diselesaikan tahun ini Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Presentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak 2.
Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalul pemanfaalan
teknologi informasi
Penjelasan
lndikator Kineria Utama
Presentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui smol/
Perbandingan jumlah perkara yang masuk dan diputus pada tahun bersangkutan PerbandinBan jumlah perkara yang di putus kurang dari 5 bulan dengan jumlah perkara yang di putus pada tahun vanp bersanskutan Perbandingan slsa perkara tahun lalu Vang di selesaiakan tahun ini dengan jumlah sisa perkara tahun
Penang8ungJawab 1. Panitera 2. Majelis Hakim 3. PaniteraPengganti 1. Panitera 2. Majelis Hakim
3. Penitera Penssanti
Laporan bulan dan Laporan tahunan
Laporan bulan dan Laporan tahunan
1, Panitera 2, Majelis Hakim 3. Panitera Pengganti
Iaporan bulan dan Laporan tahunan
bersanskutah
1. Panitera 2. Majelis Hakim 3. Panitera Penssanti
Laporan bulan dan Laporan tahunan
Perbandin8an perkara pidana anak yang diselesaikan
1. Panitera
lalu Perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum dengan perkara yang di putus pada tahun yanB
2. Panitera Muda Pidana melalui sistem peradilan pidana anak dengan iumlah yang perkara pidana anak tahun bersangkutan Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui 1. Panitera 2. Panitera Muda Perdata small claim court dengan perkara perdata yanB
Presentase percepatan penyelesaiar perkara melalui peraturan delegasi
bersangkutan Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melaui 1. Panitera 2. Panitera Muda Perdata mediasi dengan perkara perdata Sugatan tahun yang bersangkutan 1. Panitera Perbandingan jumlah perkara perdata yanB melalui 2. Panitera Muda Perdata delegasidengan jumlah perkara perdata tahun yang
panggilan/pemberitahuan
bersangkutan
Presentase keberhasilan penyerlesaian perkara melalui mediasi
Sumber Data
Laporan bulah dan
laporan tahunan Laporan bulan dan Laporan tahuhan Laporan bulan dan Laporan tahunan
Laporan bulan dan Laporan tahunan
3.
Meningkatnya akses peradllan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan
Presentase perkara yang diseselaikan melalui pembahasan biava lorodeo) Presentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling (zittins plaats) Presentase perkara yang terlayani posbakum Presentase identitas hukum yang
terpenuhi 4.
5.
Terwuiudnya sistem manaiemen informasi yang teritegrasi dan
menunjangsistem peradilan yang sederhana, transpaIan dan akuntabel Terwujudnya pelaksanaan
lntergrasi informasi perkara secara
elektronik Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efislen (peneuatan rgulasi) Presentase pengaduan yang
ditindaklanjuti
.pengawasan kineria Presentase temuan yanE aparat pergadilan secara
optimal baik internal maupun ekslernal
ditindaklanjuti
Perbandingan perkara prodeo dengan jumlah perkara tahun yang bersangkutan Perbandingan jumlah perkara zitting plaats den8an jumlah perkara tahun yang bersangkutan Perbandingan jumlah perkara yang menggunakan jasa posbakum dengan jumlah perkara yang bersangkutan Perbandingan jumlah permohonan identitas hukum yang terpenuhi dengan jumlah perkara permohonan
Panitera
Panitera
Perbandin8an jumlah perkara yahg terinput dalam SIPP/cTs dengan jumlah perkara tahun yang bersangkutan Hal ini akan dinilai berdasarkan diterbitkannya berdasarkan (eputusan KPN yang berkaitan dengan transparansi kinerja dan manajerial secara efektif dan
Panitera
1, Panitera 2. Sekretaris 1
Ketua Pengadilan Negeri
2 Panitera 3 Sekretaris
PerbandinEan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan yanB bersangkutan
Perbandingan data pelanggaran kode etik aparat peradilan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya
Laporan bulan dan Laporan tahunan Laporan bulan dan
Laporan bulan dan Laporan tahunan Laporan bulan dan
laporan tahunan Laporan Sub Bagian Kepegawaian organisasi, dan Tata Laksan6
efisien Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan tahun yanB bersangkutan
Laporan bulan dan Laporan tahunan
Laooran tahunan
vans bersanskutan
Presentase pemanfaattan databasec lndikator ini dinilai berdasarkan kemuthakhiran data untuk pemeriksaan baik oleh badan yang diinput dalam aplikasiyanB bersangkutan pengawasan maupun badan sehingga dapat menjad: databased yarB menunjang pemeriksa keuanean (BPK) saat dilakukannya perneriksaaan dan pengawasan Presentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat pengadilan
Penite%
1. Panitera 2. Paniiera Muda Hukum
Laporan bulan dan
1. Panitera 2. Sekretaris
Laporan Hasil Pengawasan (lnternal/ Eksternal)
1, Panitera 2. Sekretaris
Laoorah tahunan
Laporah Bulanan dan Laporan Tahunan
Ketua Pengad;lan Negeri Laporan Hasil Pengawasan