INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU) PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

TAHUN 2015-2019

PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

1

Indikator Kinerja Utama(Iku)

TAHUN 2015

KATAPENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga kami dapa tmenyelesaikan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Teweh yang di jadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Teweh yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) padaPengadilan Negeri Muara Teweh, diharapkanakan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan proses peradilan secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Muara Teweh yang digunakan untuk perbaika nkinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Teweh init elah tertuang dalam

Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Muara

Teweh

Nomor

:

W16.U4/111a/KPN/KU.01/SK/I/2016.

Pada akhirnya dengan telah disusunnya Indikator Kinerja UtamaPengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2015-2019 kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Muara Teweh dan semua komponen Pengadilan Negeri Muara Teweh yang telah membantu terlaksananya hingga tersusunnya Indikator KinerjaUtama Pengadilan Negeri

Muara Teweh,

semoga dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama ini akan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh.

Muara Teweh,22 Maret 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

SUPARNA, SH NIP. 196606 211989 031002


i


TAHUN 2015

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.............................................................................................................................

i

DAFTAR ISI

ii

BAB

.............................................................................................................................

I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................................................ B. Maksud dan Tujuan ....................................................................................................

BAB

II INDIKATOR KINERJA UTAMA A. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Teweh ..... B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Teweh ...................................

BAB

1 2

2 9

III PENUTUP Penutup .........................................................................................................................

9


ii


TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Berdasarkan

pada

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama,yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatutujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidak selarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

B. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalammenyelenggarakan manajemen kinerja yang baik; 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.


1


TAHUN 2015

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang meliputi Kementerian Koordinator / Kementerian Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja di dalamnya. Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcomes) dengan tatanan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara / Departemen / LPND /

1.

Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota,sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcomes) sesuai dengan kewenangan,tugas dan fungsi. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil

2.

(outcomes) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II

3.

/ SatuanKerja / SKPD /

unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran(output). Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi / unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Untuk tingkat unitkerja/satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unitunit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga. Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

A. DASAR PENETAPAN IKU PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH. Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah sebagai berikut: -

Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam Blue Print 20102035 (jilid II) PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

2


TAHUN 2015

-

Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Umum.

-

Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh 2015-2019.

-

Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Negeri Muara Teweh yang diamanatkan oleh undang-undang

-

Sop(Standard Operating Procedure) Muara Teweh.

-

Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

-

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materiil bagi penyelenggaraan peradilan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi. Tolak ukur Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain. -

Spesifik

-

Dapat dicapai

-

Relevan

-

Menggambarkan keberhasilan

-

Dapat dikualifikasi diukur dan dinilai. Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain:

-

Perencanaan Jangka Menengah

-

Perencanaan Tahunan

-

Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja

-

Pelaporan akuntabilitas kinerja

-

Evaluasi kinerja

-

Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pengadilan Negeri Muara Teweh,telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dalam matriks sebagai berikut;


3


No

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN

1 1

2 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

3

4

PENANGGUNG JAWAB

TAHUN 2015

SUMBER DATA

5

6

a. Presentase produktifitas memutuskan perkara.

Perbandingan antar perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregistrasi.

 Hakim Majelis  Panitera

b. Presentase perkara yang Diselesaikan tepat waktu.

Perbandingan antara Perkara yang diselesaikan dalam waktu kurung dari 3 (tiga) bulan dengan jumlah perkara. Perbandingan antara sisa Perkara tahun lalu yang di selesaikan tahun ini dengan jumlah sisa perkara tahun lalu.







Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak dilanjutkan banding dan kasasi terhadap putusan perkara yang putus tahun ini . Perbandingan antara Jumlah perkara pidan Yang diselesaikan melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu dengan jumlah perkar yang masuk.







Perbandingan antara Jumlah perkara pidana Yang diselesaikan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak dengan jumlah Perkara pidana anak yang Masuk.




c. Peresentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini

d. Presentase perkara yang Tidak mengajukan upaya hukum. e. Persentase perkara pidana Melalui sistem Peradilan Pidana Terpadu f. Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Anak

 











Laporan Bulanan Laporan Tahunan .

Laporan Bulanan Laporan Tahunan Laporan Bulanan Laporan Tahunan .

Laporan Bulanan Laporan Tahunan




4


No 1 2

3.

4.

KINERJA UTAMA 2 Meningkatanya Penyederhanaan Proses penanganan Perkara melalui pemanfaatan

Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Terwujudnya sistem manajemen sistem Informasi yang Terintegrasi dan Menunjang sistem perdailan yang sederhana,transpara n dan akuntabel.

TAHUN 2015


PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

3

4

5

6

a. Persentase Keberhasilan Penyelesaian perkara Melalui medisi

Perbandingan antara jumlah Perkara yang diselesaikan melaui mediasi dengan jumlah perkara perdata yang masuk.




Perbandingan antara b. Persentase Jumlah penyelesaian percepatan perkara yang di percepat peneyelesaian perkara melalui melalui peraturan delegasi/pemberitahuan. pengaturan delegasi/ pemberitahuan.




a. Presentase perkara yang di selesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo

Perbandingan jumlah paerkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo dengan jumlah perkara perdata yang masuk.




b. Presentase perkara yang Diselesaikan Melaui sidang Keliling/zittin g plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri. a. Integrasi informasi

Perbandingan perkara yang diselesaikan melaui sidang keliling/zitting plaas dengan jumlah perkara perdata yang masuk bagi pengadilan melik zitting Plaasts




Perbandingan antara informasi perkara menurut SIPP dengan informasi perkara menurut laporan keadaan perkara secara manual.








Perkara secara elektronik

b.

Transparansi Tersedianya informasi Tentang dan manajerial kinerja peradilan dan Secara efektif dan efesien Yang dapat diakkses oleh Manajeral secara efektif publik dan efesien (penguatan regulasi)





Ketua Pengadilan Kepanitera an Kesekretari san




















5


TAHUN 2015

No

KINERJA UTAMA


PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

1 5

2 Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat pengadilan secara optimal baik internal maupun eksternal

3

4

5

6

6.

Terwujudnya trasparasi pengelolaan SDM Lembaga peradilan Berdasarkan parameter obyektif

a. Persentase Pengaduan yang di tindak lanjuti

Perbandingan antara jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti menganai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumbelah pengaduan yang dilaporkan.



b. Peresentasi temuan yang di tindaklanjuti

Perbandingan antar jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumblah temuan yang dilaporkan. Seberapa besar databased,yang dimilik Pengadilan,dimanfaatkan oleh Badan Pengawas dan BPK

 Ketua Pengadiloan



 Ketua Pengadilan



Perbandingan antara jumbelah pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan tahun ini dengan jumbelah tahun sebelumnya. Perbandingan antara pejabat yang sudah memenuhi standar dengan jumbelah jabatan yang ada




 Ketua Pengadilan  Kesekretaria tan



Laporan Tahunan

Perbandingan antara jumbelah hakim yang telah memiliki sertifikat keahlian dengan jumbelah hakim ke seluruhan.




Laporan Tahunan

c. Presentase pemanfaatan databased untuk pemereksiaan Baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) d. Peresentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan a. Presentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif. b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi sepesialisasi keahlian

Ketua Pengadilan

 












6


No

KINERJA UTAMA


1

2

3

7.

Meningatnya pengelola manajeral lembaga peradilan secara akuntabel,efektif dan efisien

PENJELASAN

TAHUN 2015

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

5

6

4

c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembalian kompetensi d. Pedoman presentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif

Perbandingan antara jumlah Pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi dengan jumlah pegawai keseluruhan.



Presentase Jumlah usul promosi dan mutasi yang disetujui Baparjakat dengan jumlah usula promosi dan mutasi yang masuk Baperjakt.

a. Presentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima. b. Peresentase Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestase Kerja) c. Mendukung terpenuhinya opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) d. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi sepesialisasi keahlian

Ketua Pengadilan



Laporan Tahunan .

 Ketua Pengadiloan



Laporan Tahunan

Perbandingan antara kebutuhan sarana dan prasaranan pendukung yang sudah terpenuhi dengan standar kebutuhan sasaran dan prasarana.





Perbandingan Jumlah PPK dengan nilai baik dengan jumlah seluruh PPK.




Laporan Tahunan

Presentase penyerapa anggaran

 Ketua Pengadilan  Kesekretaria tan



Laporan Tahunan

Perbandingan antara hasil monev dan review yang dijadiakan feedback dengan hasil move dan review secata keseluruhan.










7


Perbandingan antara e. Peresentase kegiatan prioritas yang tercapainya target kegiatan tercapai dengan kegiatan prioritas yang prioritas yang ditargetkan mendukung pelayanan prima peradilan


TAHUN 2015






.

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

SUPARNA,SH NIP.19660621 198903 1 002


8


TAHUN 2015

BAB III PENUTUP

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makron pada suatu lembaga tidak hanya ditunjukan oleh suatu instansi/unit kerja,tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu,Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja dibawahnya) harus pada tingkat Indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator maanfaat (benefit) dan dampak (impacts). Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi harus memenuhi kriteria antara lain sepesipik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan dan dapat dikualifikasiakan dan diukur. Karenanya Satuan kerja Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menetapkan Indikator Kinerja Utamanya sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


9

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Recommend Documents