PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI WONOSOBO Jl. Tumenggung Jogonegoro No. 38 Telp. (0286) – 321387 faks. (0286) – 321387 W O N O S O B O 56314
PENGADILAN NEGERI WONOSOBO Jl. Tumenggung Jogonegoro No. 38 Wonosobo 56314 Telp. (0286) – 321387 faks. 321387 Email :
[email protected] ; Website : www.pn-wonosobo.go.id
SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSOBO NOMOR :W12-U28/230/KP.07.01/09/2013 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI WONOSOBO WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
Menimbang
Mengingat
: 1.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2.
Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014 maka Pengadilan Negeri Wonosobo menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).
: 1.
Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2.
Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3.
Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4.
Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.
5.
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6.
Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
7.
Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8.
Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
9.
Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Rencana
Kepaniteraan
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
PENGADILAN NEGERI WONOSOBO Jl. Tumenggung Jogonegoro No. 38 Wonosobo 56314 Telp. (0286) – 321387 faks. 321387 Email :
[email protected] ; Website : www.pn-wonosobo.go.id
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSOBO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI WONOSOBO 2013.
Pertama
: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Wonosobo 2010-2014;
Kedua
: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Semarang;
Ketiga
: Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo;
Keempat
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Wonosobo Pada Tanggal : 24 September 2013 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo
FEMINA MUSTIKAWATI, SH., MH NIP. 19580516 198003 2 005
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Wonosobo
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
NO
1.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Prosentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa
PENJELASAN
Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X 100% Jumlah perkara yang di mediasi
Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan
PENANGGUNG JAWAB Hakim Mediasi Panitera /Sekretaris Majelis Hakim dan Panitera /Sekretaris
SUMBER DATA
Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan Bulanan Laporan
Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)
Majelis Hakim Laporan Bulanan dan Panitera dan Laporan /Sekretaris Tahunan
Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulanX 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)
Majelis Hakim Laporan Bulanan dan Panitera dan Laporan /Sekretaris Tahunan
2.
3.
e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa Peningkatan Prosentase perkara yang akseptabilitas tidak mengajukan upaya putusan Hakim hukum : a. Perdata Permohonan b. Perdata Gugatan c. Pidana Ringan d. Pidana Lalu Lintas e. Pidana Biasa Peningkatan a. Prosentase berkas efektifitas perkara yang diajukan pengelolaan kasasi dan PK yang penyelesaian disampaikan secara perkara lengkap b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan
Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan
Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK
Majelis Hakim Panitera /Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Majelis Hakim
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera /Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera /Sekretaris Panitera /Sekretaris dan Juru Sita
Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan
Panitera /Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX 100% Jml berkas perkara yang diterima
Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan
Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan
Bulanan Laporan Bulanan Laporan
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu Lintas - Pidana Biasa f. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan di zetting plaat
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara
Majelis Hakim dan Panitera /Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jml responden yang puas terhadap proses peradilan X 100% Jumlah responden yang disurvey
Ketua Pengadilan & Pan/Sek Majelis Hakim dan Panitera /Sekretaris
Laporan hasil survey independen Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Majelis Hakim dan Panitera /Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo
Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi zetting plaatz X 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara zitting plaatz
Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata
Ketua Pengadilan Pan/Sek
Laporan Bulanan & dan Laporan Tahunan
Ditetapkan di : Wonosobo Pada Tanggal : 24 September 2013 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo
FEMINA MUSTIKAWATI, SH., MH NIP. 19580516 198003 2 005
