INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NAMA SKPD
:
VISI
:
Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah Yang Proporsional dan Mampu memberikan Pelayanan Prima Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
MISI
:
1. Mewujudkan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Yang Tepat Ukuran dan Tepat Fungsi
BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
2. Mewujudkan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Yang Efektif dan Efisien 3. Mewujudkan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 4. Mewujudkan Aparatur Daerah Yang Profesional, Disiplin dan Bertanggungjawab. TUGAS POKOK FUNGSI
:
Melaksanakan Penyusunan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Pembinaan Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan, Ketatalaksanaan dan Kinerja Aparatur dan Perpustakaan dan Kearsipan
:
1. Pengumpulan dan Pengelolaan Data serta Menyiapkan Kebijakan Dalam Rangka Pembinaan Penataan Kelambagaan, Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Kinerja Aparatur di Bidang Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) 2. Pengumpulan Bahan Penyusunan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Pembinaan Ketatalaksanaan Yang Meliputi : Tata Kerja, Metode Kerja dan Prosedur Kerja Tetap (PROTAP) 3. Pengumpulan Bahan Penyusunan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan 4. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain Yang Diperintahkan Atasan Sersuai Dengan Tugas Pokok dan Fungsinya
ISU STRATEGIS
:
1. Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government) 2. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Guna Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja 3. Peningkatan Transparansi dan Koordinasi Secara Internal Maupun Eksternal Dalam Pengembangan dan Penataan Kelembagaan Organisasi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 4. Penerepan Mekanisme, Prosedur dan Pola Kerja Yang Efektif, Efisien dan Transparan Yang Dibakukan Untuk Mewujudkan Pelayanan Prima 5. Peningkatan Komitmen Seluruh Aparatur Dalam Melaksanakan TUPOKSI Untuk Mewujudkan Akuntabilitas 6. Peningkatan Profesionalisme Aparatur Melalui Program Pengembangan SDM Untuk Meningkatkan Kinerja dan Profesionalsme; 7. Penambahan Sumber Daya Aparatur Dalam Menjawab Tuntutan Tugas dan Beban Kerja 8. Peningkatan Sosialisasi Aturan, Kebijakan dan Prosedur di Bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan 9. Optimalisasi Sumber Daya Yang Ada Dalam Meningkatkatn Koordinasi dan Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi
Halaman 1 dari 5 halaman
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
UNIT SUMBER TERKAIT DATA Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Jumlah aparatur SKPD yang dilatih menyusun SOP SEMUA SKPD BAGIAN penyusunan serangkaian standar atau pedoman tertulis tentang Kab. Rote ORTA pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dalam Ndao mewujudkan birokrasi yang efektif dan pelayanan kemasyarakatan yang berkualitas. DEFINISI OPERASIONAL
FORMULA PENGUKURAN
SUMBER DANA APBD II
Terciptanya profesionalisme Jumlah aparatur SKPD yang dan disiplin kerja aparatur dilatih menyusun SOP dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik Jumlah aparatur SKPD yang dilatih penerapan SAKIP
Orang
Orang
Penerapan SAKIP adalah penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan secara berdayaguna, berhasilguna dan bebas KKN
Jumlah aparatur SKPD yang dilatih penerapan SAKIP
BAGIAN ORTA
APBD II
3
Jumlah aparatur SKPD yang dilatih penerapan dan pencapaian SPM
Orang
Penerapan dan pencapaian SPM merupakan upaya pemerintah dalam rangka melakukan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagai kewajiban pemerintah dalam menjamin hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah.
Jumlah aparatur SKPD yang dilatih penerapan dan SKPD Bidang SPM BAGIAN pencapaian SPM ORTA
APBD II
4
Jumlah aparatur SKPD yang dilatih menyusun ANJAB, ABK dan Peta Jabatan
Orang
ANJAB, ABK dan Peta Jabatan merupakan instrumen penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
Jumlah aparatur SKPD yang dilatih menyusun ANJAB, ABK dan Peta Jabatan
SEMUA SKPD Kab. Rote Ndao
BAGIAN ORTA
APBD II
5
Jumlah aparatur SKPD yang dilatih menyusun SKJ
Orang
Penyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) merupaya upaya Jumlah aparatur SKPD yang dilatih menyusun SKJ SEMUA SKPD untuk mengidentifikasi dan menetapkan standar kompetensi setiap Kab. Rote jabatan pada SKPD. Ndao
BAGIAN ORTA
APBD II
6
Jumlah aparatur SKPD yang dilatih tentang Tata Naskah Dinas
Orang
Pengelolaan tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Jumlah aparatur SKPD yang dilatih tentang Tata Naskah Dinas
SEMUA SKPD Kab. Rote Ndao
BAGIAN ORTA
APBD II
7
Jumlah aparatur SKPD yang diberikan sosialisasi
Orang
Sosialisasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur SKPD tentang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik sehingga dapat mengimplementasikannya melalui pemberian pelayanan publik secara berkualitas.
Jumlah aparatur SKPD yang diberikan sosialisasi UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik
SEMUA SKPD Kab. Rote Ndao
BAGIAN ORTA
APBD II
1
Halaman 2 dari 5 halaman
SEMUA SKPD Kab. Rote Ndao
NO 8
9
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
Terciptanya profesionalisme aparatur SKPD Meningkatnya implementasi Jumlah dokumen LAKIPyang dan disiplin kerja aparatur Sistem Akuntabiltas Kinerja dilatih menyusun SOP dalam Instansimendukung Pemerintah (SAKIP) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik Jumlah Dokumen TAPKIN
DEFINISI OPERASIONAL
Dokumen Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh instansi pemerintah atau pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang kinerja pemerintah selama 1 (satu) tahun anggaran. Dokumen
UNIT SUMBER TERKAIT DATA aparatur SKPD Jumlah dokumen LAKIPyang dilatih menyusun SOP SEMUA SKPD BAGIAN Kab. Rote ORTA Ndao FORMULA PENGUKURAN
Jumlah Dokumen TAPKIN
Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) adalah dokumen pernyataan/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja pemerintah dalam mewujudkan target kinerja yang akan dicapai antara pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan masyarakat/stakeholders atau pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dokumen Dokumen Evaluasi Kinerja (EK) adalah dokumen Jumlah Dokumen EK penilaian/pengevaluasian pencapaian kinerja pemerintah/SKPD yang diukur dengan berpedoman pada standar/target kinerja yang telah ditetapkan.
10
Jumlah Dokumen EK
11
Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan
Dokumen Dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) merupakan dokumen tentang penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD/RENSTRA dan akan dilaksanakan oleh pemerintah/SKPD melalui program dan kegiatan tahunan
12
Jumlah Dokumen IKU
Dokumen Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dokumen yang Jumlah Dokumen IKU memuat tentang ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran stretagis instansi pemerintah.
Halaman 3 dari 5 halaman
Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan
SUMBER DANA APBD II
SEMUA SKPD Kab. Rote Ndao
BAGIAN ORTA
APBD II
SEMUA SKPD Kab. Rote Ndao
BAGIAN ORTA
APBD II
SEMUA SKPD Kab. Rote Ndao
BAGIAN ORTA
APBD II
SEMUA SKPD Kab. Rote Ndao
BAGIAN ORTA
APBD II
NO
SASARAN STRATEGIS
13
Terciptanya profesionalisme Terpenuhinya administrasi dan disiplin kerja aparatur standar ketatalaksanaan dalam mendukung organisasi perangkat daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN aparatur SKPD Jumlah Dokumen Uraianyang Tugas dilatih menyusun SOP
DEFINISI OPERASIONAL
Dokumen Dokumen Uraian Tugas adalah dokumen yang memuat rincian uraian tugas setiap jabatan sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
Porsentase SKPD Yang Menyusun ANJAB (%)
Persentase Jumlah SKPD yang telah menyusun ANJAB dibandingkan dengan (%) jumlah keseluruhan SKPD
15
Porsentase SKPD Yang Menyusun ABK
Persentase Jumlah SKPD yang telah menyusun ABK dibandingkan dengan (%) jumlah keseluruhan SKPD
16
Porsentase SKPD Yang Menyusun Peta Jabatan
Persentase Jumlah SKPD yang telah menyusun Peta Jabatan dibandingkan (%) dengan jumlah keseluruhan SKPD
14
UNIT SUMBER TERKAIT DATA aparatur SKPD dilatih menyusun SOP SEMUA SKPD BAGIAN Jumlah Dokumen Uraianyang Tugas Kab. Rote ORTA Ndao FORMULA PENGUKURAN
Jumlah SKPD yang telah menyusun ANJAB Jumlah SKPD
SEMUA SKPD x 100 Kab. Rote Ndao
BAGIAN ORTA
APBD II
Jumlah SKPD yang telah menyusun ABK Jumlah SKPD
SEMUA SKPD x 100 Kab. Rote Ndao
BAGIAN ORTA
APBD II
Jumlah SKPD yang telah menyusun Peta Jabatan
SEMUA SKPD Kab. Rote x 100 Ndao
BAGIAN ORTA
APBD II
SEMUA SKPD Kab. Rote x 100 Ndao
BAGIAN ORTA
APBD II
SEMUA SKPD Kab. Rote Ndao
BAGIAN ORTA
APBD II
Jumlah SKPD 17
Porsentase SKPD yang memiliki Dokumen Kode Jabatan
Persentase Jumlah SKPD yang telah memiliki Kode Jabatan dibandingkan (%) dengan jumlah keseluruhan SKPD
Jumlah SKPD yang telah memiliki Kode Jabatan Jumlah SKPD
18
Jumlah Dokumen TUPOKSI
Dokumen Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) adalah dokumen Jumlah Dokumen TUPOKSI yang penjabaran tugas pokok dan fungsi SKPD berdasarkan penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah secara efektif dan efisien
19
Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi
Dokumen Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen rencana Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rangka mereformasi birokrasi dalam kurun waktu tertentu.
Halaman 4 dari 5 halaman
SUMBER DANA APBD II
PEMPROV. BAGIAN NTT, KEMENDAGRI ORTA , KEMENPAN RB, SEMUA SKPD
APBD II
NO 20
UNIT SUMBER TERKAIT DATA Terciptanya profesionalisme aparatur SKPD yang aparatur SKPD yang dilatih menyusun Terlaksananya penataan Jumlah RANPERDA Organisasi Ranperda Rancangan Peraturan Daeah (RANPERDA) organisasi adalah Jumlah RANPERDA Organisasi yang disusun SOP KEMENDAGRI BAGIAN dan disiplinperangkat kerja aparatur dilatihdisusun menyusun SOP organisasi daerah yang rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang organisasi dan , PEMPROV ORTA dalam secaramendukung proporsional, efektif tata kerja organisasi perangkat daerah. NTT, SEMUA penyelenggaraan urusan dan efisien SKPD Kab. pemerintahan daerah ROTENDAO berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
DEFINISI OPERASIONAL
FORMULA PENGUKURAN
BUPATI ROTE NDAO,
LEONARD HANING
Halaman 5 dari 5 halaman
SUMBER DANA APBD II
