PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG Jln. Guna Baru Trans Rankang Telp : (0562) 4442052 Fax : (0562) 4442053 BENGKAYANG-KALIMANTAN BARAT
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG TAHUN 2012
PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG JL. Guna Baru Trans Rangkang Telp. (0562) 4442052 Fax (0562) 4442053 Bengkayang – Kalimantan Barat
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG NOMOR : W.17-U9/87.b/SK/III /2012 TENTANG REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG Menimbang
Mengingat
: 1.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2.
Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009 maka Pengadilan Negeri Bengkayang perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
: 1.
Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2.
Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3.
Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4.
Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5.
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6.
Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20042009.
7.
Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8.
Peraturan Presiden Nomor : Sekretariat Mahkamah Agung.
13 Tahun 2005
tentang
9.
Peraturan Presiden Nomor : Kepaniteraan Mahkamah Agung.
14
tentang
Tahun
2005
tentang
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2012.
Pertama
: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Bengkayang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkayang.
Kedua
: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada MENPAN.
Ketiga
: Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Inspektorat Pengawas Bidang Badan Pengawasan diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bengkayang Pada Tanggal : 1 Maret 2012 KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG
ERWIN DJONG, SH, MH NIP. 196201071992121001 SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak 2. Arsip
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG Indikator Kinerja Utama menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bengkayang N O
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
1.
Peningkatan penyelesaian perkara
a. Persentase perkara yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
2.
Peningkatan kepercayaan a. Prosentase perkara yang Masyarakat tidak naik banding terhadap hukum melalui tindakan dan kebijakan peradilan
b. Prosentase perkara yang tidak naik kasasi 3.
Peningkatan tertib administrasi perkara
a.Prosentase berkas yang deregister dan siap disidangkan ke Majelis b.Prosentase berkas yang
PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Perbandingan antara perkara yang selesai diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. Perbandingan antara Sisa perkara yang selesai diminutasi dengan jumlah sisa perkara Perbandingan antara perkara yang dimintakan banding dengan perkara yang sudah selesai diminutasi
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Perbandingan antara perkara yang dimintakan kasasi dengan perkara yang sudah selesai diminutasi setelah banding Perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan berkas perkara yang disidangkan Perbandingan antara berkas yang
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan
diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
4.
Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Hakim, Panitera / Panitera Pengganti, dan Jurusita Pengganti
c.Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu d.Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti Diklat :
diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Sudah jelas
Laporan Tahunan
Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Sudah jelas
Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Prosentase Pelaksanaan Putusan eksekusi
Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jumlah Hakim yang lulus Diklat
Panitera/Sekretaris
Jumlah Panitera/Panitera Pengganti yang lulus Diklat
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jumlah Jurusita/Jurusita Pengganti yang lulus Diklat Jumlah SDM yang lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan
Panitera/Sekretaris
a. Hakim
b. Panitera / Panitera Pengganti
5. 6.
Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pengawasan
c. Jurusita / Jurusita Pengganti Jumlah SDM non teknis yang ditingkatkan mutunya Prosentase Temuan yang ditindaklanjuti
Panitera/Sekretaris Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
