LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013 DAFTAR ISI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013

KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014


DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR..........................................................................................................

i

DAFTAR ISI.......................................................................................................................

iii

DAFTAR TABEL................................................................................................................

iv

DAFTAR GRAFIK..............................................................................................................

v

DAFTAR GAMBAR............................................................................................................

vi

RINGKASAN EKSEKUTIF.................................................................................................

vii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN................................................................................................

1

1.1. Latar Belakang............................................................................................

1

1.2. Maksud dan Tujuan....................................................................................

1

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi...................................................................

1

1.4. Profil SDM Kementerian Agama ..............................................................

9

1.5. Sistematika Penyajian................................................................................

12

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA................................................

13

2.1. RPJMN 2010-2014.....................................................................................

13

2.2. Rencana Strategis......................................................................................

15

AKUNTABILITAS KINERJA ..............................................................................

27

3.1. Pengelolaan Data Kinerja ..........................................................................

27

3.2. Capaian Indikator Kinerja ..........................................................................

27

3.3. Analisis Capaian Kinerja............................................................................

30

PENUTUP .........................................................................................................

59

LAMPIRAN: I. Rencana Kinerja Tahunan II. Penetapan Kinerja III. Pengukuran Kinerja

iii


DAFTAR TABEL Tabel 1

Data Pegawai Berdasarkan Agama

Tabel 2

Penetapan Kinerja Kementerian Agama

Tabel 3

Kriteria Pengukuran Indeks dan Persentase

Tabel 4

Tingkat Capaian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2013

Tabel 5

Capaian Sasaran Strategis 1

Tabel 6


Tabel 7


Tabel 8


Tabel 9

Hasil Survei Badan Pusat Statistik (BPS)Terhadap kepuasan Jemaah Haji Tahun 2010 – 2013

Tabel 10


Tabel 11

Penambahan/Pengurangan Struktur Tingkat Kanwil

Tabel 12

Penambahan/Pengurangan Struktur Tingkat Kab/Kota

Tabel 13

Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2012

Tabel 14

Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2013

Tabel 15

Realisasasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2013

Tabel 16

Realisasi Anggaran Per Belanja Tahun 2013

Tabel 17

Perbandingan Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2012 dan 2013

Tabel 18

Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Agama Tahun2013

iv


DAFTAR GRAFIK Grafik 1

Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Grafik 2

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

Grafik 3

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Grafik 4

Data Pegawai Berdasarkan Usia

Grafik 5

Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Grafik 6

Data Penyuluh Semua Agama Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013

Grafik 7

Perbandingan Kondisi dan Kebutuhan Rumah Ibadah

Grafik 8

Perkembangan Perolehan Zakat

Grafik 9

Perkembangan Partisipasi Umat dalam Kegiatan MTQ

Grafik 10

Perkembangan APK Lembaga Pendidikan Islam

Grafik 11

Perbandingan Tingkat Kelulusan Madrasah dan Sekolah Umum

Grafik 12

Penurunan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai

Grafik 13

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2013

v


DAFTAR GAMBAR Gambar 1

Struktur Organisasi Kementerian Agama

Gambar 2

Foto Menag Suryadharma Ali memberikan sambutan pada acara Silaturahmi & Pembinaan Penyuluh Agama Non PNS se-Jawa Barat Foto Menag Suryadharma Ali memberikan Sambutan saat Bersilaturahim dan Berdialog dengan Tokoh dan Pemuka Lintas Agama Provinsi Kalimantan Tengah Foto Kemenag Rangkul Eks Ahmadiyah Kuningan dengan Dakwah dan Kewirausahaan Foto Mantan Presiden B.J. Habibie memberikan ceramah pada Inspiring Speech yang diadakan MAN IC Gorontalo dengan tema Mata Air Kearifan dari Guru Bangsa, Gorontalo Foto Menteri Agama didampingi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah menerimaPenghargaan Internasional dari World Hajj And Umrah Convention (WHUC) London United Kingdom berupa “Hajj Excellence Award 2013” Foto Menteri Agama didampingi Wakil Menteri Agama dan Sekretaris Jenderal menyerahkan Penghargaan Pemerintah atas keberhasilan Kementerian Agama dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2012 dengan capaian standar tertinggi kepada perwakilan Unit Eselon I Pusat, Kepala Kanwil, dan Pimpinan Perguruan Tinggi Agama dalam Acara Rakernas Kementerian Agama Tahun 2013

Gambar 3

Gambar 4 Gambar 5

Gambar 6

Gambar 7

vi


RINGKASAN EKSEKUTIF A. Pendahuluan Salah satu wujud dari penerapan good governance pada suatu instansi pemerintah adalah akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi atas tugas dan fungsi yang diemban instansi tersebut. Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya secara akuntabel, yang ditandai dengan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden. LAKIP ini menyajikan capaiankinerja Kementerian Agama selama satu tahun berdasarkan pada pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Kementerian Agama. Proses penyusunan LAKIP Kementerian Agama Tahun 2013,seperti yang telah diamanatkan dalam Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dilakukan melalui perancangan kinerja, pengumpulan dan pengukuran data kinerja, dan penyusunan laporan kinerja. Selain fungsi akuntabilitas, LAKIP ini secara internal untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Agama dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan secara eksternal sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Kementerian Agama dimasa yang akan datang. B. Laporan Akuntabilitas Kinerja Secara umum, LAKIP Kementerian Agama Tahun 2013 ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut sebanyak 21 indikator kinerja, dengan ikhtisar atas kinerja Kementerian Agama Tahun 2013 sebagai berikut: 1.

Perencanaan dan Penetapan Kinerja Sebagai upaya pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama, ditetapkan penetapan kinerja sebagai berikut: Penetapan Kinerja Kementerian Agama No 1.

Sasaran Strategis Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional

Indikator Kinerja Utama

Target

1.

Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama 2. Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama

50

47

vii


No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama 3. Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama 4. Indeks kualitas pengembangan potensi umat Islam

2.

3.

Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa

1.

Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk 2. Pemulihan Pasca konflik

1.

2.

3. 4.

5.

Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional

1. 2. 3. 4.

APK Lembaga Pendidikan Islam: Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Tsanawiyah Madrasah Aliyah Perguruan Tinggi Agama Islam APMLembaga Pendidikan Islam: Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Tsanawiyah Madrasah Aliyah Perguruan Tinggi Agama Islam Rerata Nasional Nilai UN Indeks kualitas pembinaan haji Indeks kualitas pelayanan haji Indeks kualitas pengembangan informasi haji Indeks kualitas pembinaan haji

Target 37 41 15 Lembaga 1 Kegiatan

13,60 % 20,78 % 7,30 % 2,89 %

10.61% 14.88% 6.59% 2.59% 8.25 60 60 60 60

1.

Persentase SDM berkinerja sangat baik

50%

2.

Persentse ketersediaan SPM & SPO

90%

3.

Predikat opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jumlah unit organisasi yang disempurnakan

4. 5.

Persentase Penurunan

WTP

33 provinsi 10%

Pelanggaran dan Penyimpangan 6.

Persentase tindak lanjut temuan yang berhasil diselesaikan.

95%

viii


2.

Akuntabilitas Kinerja Tolok ukur keberhasilan sasaran strategis Kementerian Agama memang tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan angka-angka, karena dari lima sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Agama sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2010-2014, tiga diantaranya mencakup dimensi pembangunan manusia dan perubahan perilakumasyarakat yang membutuhkan proses dan waktu dalam pencapaiannya. Dalam rangka akuntabilitas kinerja Kementerian Agama, pengukuran terhadap masing-masing indikator didasarkan pada satuan ukurnya, baik berupa indeks, persentase, maupun berupa jumlah. Adapun kriteria pengukuran dengan indeks dan persentase adalah sebagai berikut: Kriteria Pengukuran Indeks dan Persentase

No 1 2 3 4

Kategori Sangat Baik Baik Cukup Kurang

Kode

Rentang Nilai >100 80–100 50–79 <50

Biru Hijau Kuning Merah

Berdasarkan pengukuran dan kriteria di atas, tingkat capaian kinerja sasaran strategis Kementerian Agama Tahun 2013 adalah sebesar 114,85%(sangat baik) dengan rincian sebagai berikut: a.

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional Indikator Kinerja

Target

Realisas i

%

Kategori

1. Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama

50

63,00

126%

Sangat Baik

2. Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama

47

52,72

112,17 %

Sangat Baik

3. Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama

37

29,60

79,49%

Cukup

4. Indeks kualitas pengembangan potensi umat beragama

41

24,82

60,54%

Cukup

94,55

Baik

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 1

ix


b.

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional Indikator Kinerja

Target

1. Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk; 2. Pemulihan Pasca konflik

15 lembaga

Realisas i 15 lembaga

1 kegiatan

2 kegiatan

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 2 c.

Kategori

100%

Baik

200%

Sangat Baik Sangat Baik

150%

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa Indikator Kinerja 1.

2.

3.

Target

Realisasi

%

Kategori

- MI - MTs

13,60% 20,78%

12,33% 21,19%

90,66 101,97

- MA

7,35%

7,88%

107,21

- PTAI

2,89%

2,91%

100,69

- MI - MTs

10,61 14,88

10,20 16,36

96,14 109,95

- MA - PTAI

6,59 2,59%

5,34 2,60%

81,03 100,39

Rerata Nasional Nilai UN

8,25%

7,085%

85,88

Baik Sangat Baik Baik Sangat Baik Baik

97,10

Baik

APK Lembaga Pendidikan Islam

Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

APM Lembaga Pendidikan Islam

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 3 d.

%

Sasaran Strategis 4: Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat Indikator Kinerja 1. 2.

Indeks Kualitas Pembinaan haji Indeks Kualitas Pelayanan haji

Target

Realisasi

%

Kategori

60

84,94

141,57

60

81,34

135,57


x


Indikator Kinerja 3. 4.

Indeks Kualitas Pengembangan Informasi Haji Indeks Kualitas Pembinaan Umrah

Target

Realisasi

%

Kategori

60

82,69

137,82

60

63,33

105,55

Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 4 e.

130,13

Sasaran Strategis 5: Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Kategori

berkinerja

50%

39%

78,00

Cukup

2. Persentse ketersediaan SPM & SPO

90%

80%

88,89

Baik

3. Predikat opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 4. Jumlah unit organisasi yang disempurnakan

WTP

WTP (DPP)

95,00

Baik

33 provinsi

33 provinsi

100

Baik

5. Tingkat Pelanggaran dan Penyimpangan

10%

1,66%

183,40

Sangat Baik

6. Persentase tindak lanjut temuan yang berhasil diselesaikan.

95%

66%

69,47

Cukup


105,39%

Sangat Baik

Rata-rata capaian kinerja

114,85%

Sangat Baik

1. % SDM sangat baik

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Kementerian Agama sebesar 114,85% (sangat baik). Capain tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata capain tahun 2011 sebesar 92%. Dan tahun 2012 sebesar 100,94%. Kerukunan umat beragama adalah fokus utama dalam pembangunan bidang agama, capaian sasaran terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional pada tahun 2013 sebesar 150% adalah merupakan keberhasilan yang sangat diharapkan. Potensi yang mendukung capaian kinerja ini antara lain pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) baik tingkat provinsi maupun Kab/Kota dan

xi


telah berdirinya 15 (lima belas) Sekretariat Bersama FKUB. Keberhasilan pemulihan pasca konflik yang terjadi di Surabaya dan Gorontalo realisasi yang tak kalah penting dalam mendukung pencapaian kinerja Kementerian Agama khususnya bidang kerukunan umat beragama. Tercapainya tingkat kepuasan jemaah haji dalam berbagai bidang pelayanan sebesar 130,13%, sebagaimana dapat dilihat dari hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2013, dimana rata-rata memuaskan berada pada nilai 82,69 meningkat jika dibandingkan tahun 2012 dengan nilai 81,32. Meskipun tingkat kepuasan jamaah tinggi, namun Kementerian Agama sebagai penanggungjawab penyelenggara haji merasa belum cukup puas. Untuk itu perlu peningkatan di berbagai jenis pelayanan, khususnya petugas kloter dan pelayan dalam beribadah hal ini dapat dilihat dari penurunan poin jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sasaran strategis bidang pendidikan Islam, dimana rata-rata capaian sasaran strategis bidang ini mencapai 97,10% jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 119,30%, capaian sasaran ini mengalami penurunan 22,20%. Yang memicu penurunan ini, salah satunya adalah menurunnya rata-rata nilai Ujian Nasional pada tingkat Madrasah Tsanawiyah sebesar 1,17 poin jika dibandingkan tahun 2012, dimana pada tahun 2013 ditargetkan 8,22 hanya terealisasi 7,08. Meskipun menurun capaian sasaran ini masih diposisi kategori baik, hal ini dapat dilihat dari apresiasi jumlah masyarakat Indonesia yang secara kasar merasakan jenjang pendidikan tingkat menengah, atas dan, perguruan tinggi Islam. Sasaran terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional dengan capaian sebesar 94,55%, hal ini menunjukan bahwa kondisi keberagamaan di Indonesia makin dinamis. Adapun kondisi yang dapat dilihat dalam hal ini adalah (1) semakin meningkatnya kualitas pembimbing agama/penyuluh agama dengan tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikannya, (2) meningkatnya pelayanan terhadap umat, khususnya tersedianya rumah ibadah sesuai dengan rasio yang distandarkan, (3) meningkatnya kualitas pemberdayaan dan pengembangan umat beragama, hal ini dapat dilihat dari peningkatan penerimaan zakat dari tahun ke tahun serta partisipasi umat dalam ikut berkompetisi dalam berbagai lomba baik nasional maupun internasional. Penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional telah terwujud, hal ini dapat dilihat dari tingkat capaian sebesar 102,46% meningkat 1,52% jika dibandingkan tahun 2012 dengan capaian sebesar 100,94%. Potensi yang mendukung capaian sasaran ini adalah (1) tersedianya Standar Pelayanan Minimal pada berbagai layanan, (2) penyempurnaan organisasi sesuai azas efektif dan efisien, (3) menurunnya tingkat pelanggaran dan penyimpangan oleh aparatur, dan (4) meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dapat diselesaikan.

xii


C. Catatan Secara umum sasaran strategis Kementerian Agama Tahun 2013 telah dapat dilaksanakan dengan sangat baik, namun demikian hasil yang diperoleh masih perlu mendapat perhatian pada masa yang akan datang, khususnya persentase berkinerja sangat baik yang tingkat capaian targetnya baru mencapai 78%, hal ini dikarenakan belum diimplementasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Aparatur Sipil Negara secara merata pada satker/sator di lingkungan Kementerian Agama, selain hal tersebut masih terdapat indikator yang perlu mendapat perhatian pada masa yang akan datang, yaitu penyelesaian tindak lanjut temuan yang capaian targetnya hanya 69,47%, serta perlunya peningkatan kinerja dalam rangka pencapaian sasaran Renstra 2010-2014 yang berakhir pada tahun 2014.

xiii


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

I

nstruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana, telah mengamanatkan kepada seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat eselon II untuk menyampaikan laporan informasi

kinerja kepada instansi pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang setiap tahun. Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyampaian LAKIP Tahun 2013 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Kementerian Agama, yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2010-2014 Kementerian Agama selama tahun 2013. Di samping itu penyusunan LAKIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Kementerian Agama di masa yang akan datang. 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Agama tahun 2013 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Agama

kepada

Presiden

atas

pengelolaan

anggaran

dan

pelaksanaan

program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Kementerian Agama. Hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kerja Kementerian Agama. 1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang disempurnakan dengan PMA Nomor 80 Tahun 2013, Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan

1


urusan pemerintahan di bidang keagamaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi: 1)

Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang keagamaan;

2)

Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional dan daerah;

3)

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;

4)

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; dan

5)

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kementerian Agama memiliki 10 (sepuluh) unit eselon I sebagai berikut: 1.3.1. Sekretariat Jenderal; 1.3.2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; 1.3.3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah; 1.3.4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; 1.3.5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat kristen; 1.3.6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik; 1.3.7. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu 1.3.8. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; 1.3.9. Inspektorat Jenderal; dan 1.3.10. Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan. Selain 10 (sepuluh) unit kerja Eselon I, Menteri Agama dibantu oleh 5 (lima) staf ahli dan 2 (dua) pusat terdiri atas: 1.3.1. Staf Ahli Bidang Kehidupan Beragama; 1.3.2. Staf Ahli Bidang Kerukunan Umat Beragama; 1.3.3. Staf Ahli Bidang Lembaga Sosial Keagamaan; 1.3.4. Staf Ahli Bidang Pendidikan; dan 1.3.5. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia 1.3.1. Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisassi di lingkungan Kementerian Agama.

2


Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

1) Koordinasi kegiatan Kementerian Agama; 2) Koordinasi penyusunan rencana dan program Kementerian Agama; 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegaawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Agama; 4) Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; 5) Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Agama.

negara;

dan

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

1) Biro Kepegawaian 2) Biro Keuangan dan IKN 3) Biro Organisasi dan Tata Laksana 4) Biro Hukum dan KLN 5) Biro Umum 6) Pusat Kerukunan Umat Beragama 7) Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat 1.3.2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan Islam. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi: 1)

Perumusan kebijakan di bidang pendidikan Islam;

2)

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan Islam;

3)

Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam yang meliputi pendidikan madrasah, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, pendidikan agama Islam, serta pendidkan tinggi Islam;

4)

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan Islam;

5)

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pendidikan Islam; dan

6)

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terdiri atas : 1)

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

2)

Direktorat Pendidikan Madrasah;

3)

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;

4)

Direktorat Pendidikan Agama Islam; dan

5)

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

3


1.3.3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang penyelenggaraan haji dan umrah. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi : 1)

perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;

2)

pelaksanaan program penyelenggaraan haji dan umrah yang meliputi pembinaan haji dan umrah, pelayanan haji, dan pengelolaan dana haji;

3)

penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;

4)

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah; dan

5)

pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri atas: 1)

Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

2)

Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah;

3)

Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri;

4)

Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri; dan

5)

Direktorat Pengelolaan Dana Haji.

1.3.4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi

di bidang

bimbingan

masyarakat Islam. Dalam melaksanakan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi : 1) perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam; 2) pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam yang meliputi urusan Agama Islam dan pembinaan syari’ah,

penerangan agama Islam,

pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf; 3) pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang bimbingan masyarakat Islam; 4) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Islam; dan 5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

4


Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terdiri atas: 1)

Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;

2) Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah; 3) Direktorat Penerangan Agama Islam; 4) Direktorat Pemberdayaan Zakat; dan 5) Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 1.3.5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Direktorat Jendearal

Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Kristen. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi: 1)

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen;

2)

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Kriten; dan

3)

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Kristen terdiri atas: 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen; 2) Direktorat Urusan Agama Kristen; dan 3) Direktorat Pendidikan Kristen. 1.3.6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Direktorat

Jenderal

Bimbingan

Masyarakat

Katolik

mempunyai

tugas

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Katolik. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik menyelenggarakan fungsi: 1)

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Katolik;

2)

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Katolik;

3)

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Katolik;

4)

Pelaksanaan administrasi direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik terdiri atas: 1) Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik; 2) Direktorat Urusan Agama Katolik; dan 3) Direktorat Pendidikan Agama Katolik.

5


1.3.7. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Direktorat

Jenderal

Bimbingan

Masyarakat

Hindu

mempunyai

tugas

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu menyelenggarakan fungsi: 1) perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Hindu; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Hindu; 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Hindu; 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu; dan 5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu terdiri atas: 1)

Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;

2)

Direktorat Urusan Agama Hindu; dan

3)

Direktorat Pendidikan Hindu.

1.3.8. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Buddha. Dalam melaksanakan tugas, Diretorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Buddha; 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Buddha; 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Buddha; 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; dan 5)

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha terdiri atas: 1)

Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; dan

2)

Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha.

1.3.9. Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawsan intern di lingkungan Kementerian Agama.

6


Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1) perumusan kebijakan

di

bidang

pengawasan

intern

di

lingkungan

Kementerian Agama; 2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3)

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Agama;

4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Agama; dan Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Susunan organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas: 1) Sekretariat Inspektorat Jenderal; 2) Inspektorat Wilayah I 3) Inspektorat Wilayah II 4) Inspektorat Wilayah III 5) Inspektorat Wilayah IV 6) Inspektorat Investigasi; dan 7) Kelompok Jabatan Fungsional. 1.3.10. Badan Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan Dan Pelatihan. Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang keagamaan serta pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agama. Dalam melaksanakan tugas, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: 1)

penyusunan kebijakan, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang keagamaan serta pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agama;

2)

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang keagamaan serta pendidikan dan pelatihanbagi pegawai di lingkungan Kementerian Agama;

3)

pemantauan, evaluasidan dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan; dan

4)

pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.

7


Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: 1) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan; 2)

Pusat Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan;

3)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan;

4)

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi; dan

5)

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.

Secara rinci dapatdilihat pada bagan sebagai berikut: Gambar 1 Struktur Organisasi Kementerian Agama

8


1.4. Profil SDM Kementerian Agama Jumlah pegawai di Kementerian Agama (pusat dan daerah) sampai dengan tahun 2013 mencapai 226.027 orang, dengan rincaian sebagai berikut: 1.4.1. Statistik Pegawai Berdasarkan Agama Tabel 1 Data Pegawai Berdasarkan Agama No 1 2 3 4 5

Agama

Jumlah Pemeluk

Islam Kristen Katolik Hindu Buddha

211.898 7.003 4.098 2.290 738 Jumlah

223.996

Berdasarkan Tabel1 terlihat bahwa secara nasional pegawai Kementerian Agama paling banyak beragama Islam sebanyak 211.898 orang atau 94%, sedangkan yang paling sedikit beragama Buddha sebanyak 738 orang atau 0,33%. 1.4.2. Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Grafik 1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin LAKI-LAKI

PEREMPUAN

49% 51%

Berdasarkan Grafik 1 terlihat bahwa cecara nasional pegawai Kementerian Agama berjenis kelamin laki-laki sebanyak 115.575 orang atau 51%, dan perempuan sebanyak 110.452 orang atau 49%.

9


1.4.3. Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan Grafik 2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan GOL I, 764 GOL IV, 42,345

GOL II, 39,594

GOL III, 143,324

Berdasarkan Grafik 2 secara nasional pegawai Kementerian Agama paling banyak bergolongan III sebanyak 143.324 orang atau 63%, sedangkan paling sedikit golongan I sebanyak 764 orang atau 0,34%. 1.4.4. Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Grafik 3 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 150,000

122,272

100,000 50,000 -

690

684

23,272 28,962 17,500 1,495

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Berdasarkan Grafik 3 secara nasional Pegawai Kementerian Agama

paling

banyak berpendidikan S-1 yaitu sekitar 122.272 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah Sekolah Dasar (SD/MI) sekitar 690 orang atau 0,31%.

10


1.4.5. Statistik Berdasarkan Usia Grafik 4 Data Pegawai Berdasarkan Usia 120,000

105,758

100,000 77,308

80,000 60,000 40,000

30,516

20,000 127

7,205

5,113

< 24 th

24 - 29 th

30 - 39 th

40 - 49 th

50 - 57 th

> 57 th

DATA PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Berdasarkan grafik 4 terlihat bahwa secara nasional Kementrian Agama paling banyak berusia antara 40 s.d 49 tahun sekitar 105.758 orang atau 46,79% sedangkan yang paling sedikit berusia dibawah 24 tahun yaitu sekitar 127 orang atau 0,06% 1.4.6. StatistikPegawai Berdasarkan Jabatan Grafik 5 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 -

140,936

47,505 9,794

9,925

5,177

6,078

4,534

2,078

11


Berdasarkan grafik 5 terlihat bahwa secara nasional Pegawai Kementerian Agama paling banyak jabatan fungsional sebagai Guru yaitu sekitar 140.936 orang atau 62%, lainnya adalah gabungan dari beberapa jabatan fungsional di Kementerian Agama yang jumlah pegawainnya masih minim. Jabatan fungsional tersebut adalah analis kepegawaian sebanyak 354 orang, widyaiswara orang, Perencana

307 orang, Pustakawan 257 orang, Auditor

345

172 orang ,

Pranata komputer sebanyak 146 orang, Arsiparis 40 orang Pranata Humas 133 orang, Peneliti 146 orang , Litkayasa 42 orang , Dokter 34 orang, statisi 10 orang dan perawat 10 orang. 1.5. Sistematika Penyajian LAKIP Kementerian Agama Tahun 2013 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum LAKIP menginformasikan capaian kinerja Kementerian Agama selama tahun 2013,yang membandingkan capaian Kinerja (Performance Results) 2013 dengan Penetapan Kinerja (Performance Plan) Kementerian Agama Tahun 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi,dengan sistematika penyajian sebagai berikut: 1.5.1. Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh LAKIP Kementerian Agama. 1.5.2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi. 1.5.3. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, pada bab ini berisi perencanaan strategis Kementerian Agama 2010-2014 dan penetapan kinerja tahun 2013. 1.5.4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Kementerian Agama tahun 2013. 1.5.6. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dan LAKIP Kementerian Agama dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan. 1.5.7. Lampiran

12


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

S

alah satu misi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Nasional

adalah

Mewujudkan

masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk

mewujudkan misi tersebut adalah dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa. 2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 RPJMN 2010-2014 merupakan tahap kedua dari rencana pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025, yang ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut telah ditetapkan kerangka Visi Indonesia 2014 yaitu “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” Visi Indonesia 2014 kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2010-2014, yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai dan meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014, pemerintah menetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2009-2014, yaitu: 1.

Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

2.

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

3.

Penegakan Pilar Demokrasi

4.

Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

5.

Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

13


Kelima agenda tersebut memiliki prioritas yang dirumuskan dalam bentuk sasaran pembangunan nasional 2010-2014, yaitu: 1.

Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan

2.

Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi

3.

Sasaran Program Penegakan Hukum

Selanjutnya berdasarkan visi, misi, agenda utama, dan sasaran pembangunan nasional tersebut, pemerintah menetapkan 11 (sebelas) Program Prioritas Nasional yaitu: 1.

reformasi birokrasi dan tata kelola

2.

pendidikan

3.

kesehatan

4.

penanggulangan kemiskinan

5.

ketahanan pangan

6.

infrastruktur

7.

iklim investasi dan usaha

8.

energi

9.

lingkungan hidup dan bencana

10. daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik 11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi Selanjutnya disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. Berkaitan dengan hal ini telah ditetapkan 9 (sembilan) bidang pembangunan yaitu: 1.

Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

2.

Bidang Ekonomi

3.

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

4.

Bidang Sarana dan Prasarana

5.

Bidang Politik

6.

Bidang Pertahanan dan Keamanan

7.

Bidang Hukum dan Aparatur

8.

Bidang Wilayah danTata ruang

9.

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dari 9 (sembilan) bidang pembangunan terdapat bidang yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama yaitu Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

14


dengan sasaran yang akan dicapai yaitu “Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama” yang dilakukan melalui empat fokus agenda prioritas, sebagai berikut : 1.

Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama

2.

Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama

3.

Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama

4.

Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar

Fokus prioritas pembangunan bidang agama di atas selanjutnya didukung melalui: 1.

peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan bidang agama;

2.

peningkatan sistem informasi dan pelayanan publik;

3.

peningkatan penelitian dan pengembangan pembangunan bidang agama;

4.

peningkatan pendidikan dan pelatihan; dan

5.

peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, dan lintas kementerian/lembaga (K/L).

2.2. Rencana Strategis Dalam rangka mencapai fokus prioritas bidang agama, maka Kementerian Agama menetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2010-2014, sebagai berikut: 2.2.1

Visi dan Misi Visi pembangunan bidang agama tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir dan Batin”. Untuk mewujudkan visi pembangunan bidang agama tersebut, maka ditetapkan misi Kementerian Agama, yaitu: 1.

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

2.

Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama

3.

Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

2.2.2

4.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji

5.

Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan pembangunan bidang agama tahun 2010-2014 yang ingin dicapai Kementerian

Agama

adalah

“Terwujudnya

masyarakat

Indonesia

yang

beragama, maju, sejahtera, dan cerdas, serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

15


Sasaran strategis pembangunan bidang agama tahun 2010-2014 berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah: 1. Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional, melalui beberapa aspek antara lain: 1)

Meningkatnya pemahaman dan perilaku keagamaan umat beragama yang seimbang, moderat dan inklusif.

2)

Meningkatnya

motivasi

dan

partisipasi

sempalan

dan

umat

beragama

dalam

pembangunan nasional. 3)

Menurunnya

aliran

tindakan

kekerasan

yang

mengatasnamakan agama. 4)

Meningkatnya kualitas pribadi umat beragama yang berakhlak mulia dan beretika.

5)

Meningkatnya harkat dan martabat umat beragama dalam membangun jati diri bangsa.

6)

Meningkatnya peran umat beragama dalam membangun harmoni antar peradaban.

7)

Meningkatnya pemberdayaan potensi ekonomi keagamaan.

8)

Menguatnya

sinergi

kebijakan

dalam

pengelolaan

potensi

ekonomi keagamaan. 9)

Meningkatnya akses umat beragama terhadap sumberdaya ekonomi keagamaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejateraan umat beragama.

10) Meningkatnya peran dan kualitas penyuluh agama. 11) Meningkatnya pelayanan administrasi keagamaan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional). 2. Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional, melalui beberapa aspek, antara lain: 1)

Meningkatnya dialog dan kerjasama antar umat beragama dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

2)

Meningkatnya

peran

Indonesia

dalam

dialog

lintas

agama

di

dunia Internasional. 3)

Meningkatnya harmoni intern dan antar umat beragama.

4)

Berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap Kabupaten/Kota.

16


5)

Berkembangnya pemahaman keagamaan masyarakat berwawasan multikultural, gender, dan HAM.

6)

Tersedianya program siaga dini pencegahan konflik umat beragama.

3. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa, melalui beberapa aspek antara lain: 1)

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini berbasis keagamaan yang bermutu (RA, BA, TA, TPA, TPQ dan sejenisnya).

2)

Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pesantren Salafiyah Ula dan Pesantren Salafiyah Wustho yang bermutu.

3)

Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah Aliyah (MA) dan pesantren salafiyah ulya bermutu.

4)

Terwujudnya Madrasah Aliyah bertaraf internasional di setiap provinsi.

5)

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi agama

6)

Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan tinggi agama.

7)

Tersedianya ma’had al jami’ah pada Perguruan Tinggi Islam Negeri.

8)

Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi satuan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

9)

Tersedianya Ma’had Aly pada pondok pesantren

10) Tersedianya layanan pendidikan nonformal (Paket A, B, dan C) serta pendidikan vokasional pada pondok pesantren 11) Meningkatnya mutu pengelolaan dan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan diniyah. 12) Meningkatnya mutu pendidikan agama di sekolah. 13) Meningkatnya mutu, profesionalitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. 14) Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. 15) Terwujudnya pesantren sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat. 16) Tersedianya layanan pendidikan madrasah satu atap dan pesantren terpadu di wilayah perbatasan atau daerah khusus. 17) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

17


4. Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat, melalui beberapa aspek antara lain: 1)

Terwujudnya jemaah haji mandiri

2)

Terwujudnya petugas profesional dan dedikatif

3)

Terwujudnya standar pelayanan minimal pada seluruh komponen pelayanan haji

4)

Terwujudnya sistem informasi yang handal

5)

Terwujudnya

dukungan

manajemen

yang

menyeluruh

dalam

penyelenggaraan haji 6)

Tersedianya peraturan perundang-undangan yang memadai

7)

Meningkatnya pengelolaan dana haji

5. Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional: 1)

Terwujudnya reformasi birokrasi secara menyeluruh.

2)

Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti diklat.

3)

Terwujudnya laporan keuangan Kementerian Agama dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

4)

Terwujunya struktur organisasi instasi pusat dan instansi vertikal Kementerian Agama yang sesuai dengan tuntutan perkembangan.

5)

Menurunya jumlah dan nilai temuan hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal.

6)

Meningkatnya

recovery,

revaluasi,

pemanfaatan,

dan

kualitas

pengelolaan aset. 7)

Terbangunnya rintisan e-government dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan.

8)

Meningkatnya kualitas aparatur sumberdaya manusia melalui sistem rekrutmen, penempatan dan pembinaan yang profesional.

9)

Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.

10) Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian sebagai basis kebijakan. 11) Terbangunnya

citra positif

Kementerian

Agama sebagai

institusi

Pemerintah yang bersih dan berwibawa. 2.2.3

Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur kinerja capaian terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka disusun Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama untuk

18


jangka menengah. Berkaitan dengan upaya pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2013, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama, sebagai berikut: 2.2.3.1. Sasaran strategis 1: 1. Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama 2. Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama 3. Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama 4. Indeks kualitas pengembangan potensi umat beragama 2.2.3.2. Sasaran strategis 2 1. Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk; 2. Pemulihan Pasca konflik 2.2.3.3. Sasaran strategis 3 1. APK Lembaga Pendidikan Islam (MI, MTs, MA, PTAI) 2. APM Lembaga Pendidikan Islam (MI, MTs, MA, PTAI) 3. Rerata Nasional Nilai Ujian Nasional (UN) 2.2.3.4. Sasaran strategis 4 1. Indeks kualitas pembinaan haji 2. Indeks kualitas pelayanan haji 3. Indeks kualitas pengembangan informasi haji 4. Indeks kualitas pembinaan umrah 2.2.3.5. Sasaran strategis 5 1. Persentase SDM berkinerja sangat baik 2. Persentase ketersediaan SPM & SPO 3. Predikat opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4. Jumlah unit organisasi yang disempurnakan 5. Persentase penurunan pelanggaran dan penyimpangan 6. Persentase tindak lanjut temuan yang berhasil diselesaikan 2.2.4

Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kinerja Tahunan merupakan upaya untuk menerjemahkan rencana strategis ke dalam dokumen perencanaan tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013 ini merupakan periode keempat dari rencana strategis 2010-2014.

19


2.2.5

Penetapan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2013 Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan bidang agama telah ditetapkan target-target sasaran IKU yang tertuang didalam Penetapan Kinerja (PK) tahun 2013 yang telah disepakati/diperjanjikan, yaitu: Tabel 2 Penetapan Kinerja Kementerian Agama No

Sasaran Strategis


Target

1.

Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional

1. Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama

50

2. Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama

47

3. Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama

37

4. Indeks kualitas pengembangan potensi umat Islam

41

Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional

1. Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk

15 Lembaga

Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa

1.

2.

3.

2. Pemulihan Pasca konflik

2.

3.

1 Kegiatan

APK Lembaga Pendidikan Islam: Madrasah Ibtidaiyah

13,60 %

Madrasah Tsanawiyah

20,78 %

Madrasah Aliyah

7,30 %

Perguruan Tinggi Agama Islam

2,89 %

APM Lembaga Pendidikan Islam: Madrasah Ibtidaiyah

10.61%

Madrasah Tsanawiyah

14.88%

Madrasah Aliyah

6.59%

Perguruan Tinggi Agama Islam

2.59%


8.25

20


No

Sasaran Strategis

4.

Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional

5.


Target

1.

Indeks kualitas pembinaan haji

60

2.

Indeks kualitas pelayanan haji

60

3.

Indeks kualitas pengembangan informasi haji

60

4.


60

1.


50%

2.


90%

3.

Predikat opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

WTP

4.

Jumlah unit organisasi yang disempurnakan

5.

Persentase Penurunan Pelanggaran dan Penyimpangan

10%

6.


95%

33 provinsi

Dalam Penentapan Kinerja Kementerian Agama tahun 2013 didukung oleh 11 (sebelas) program sebagai berikut: 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tujuan program ini adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Sasarannya adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi sehingga dapat meningkatkan

21


kinerja keseluruhan Kementerian Agama. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1) Pembinaan Administrasi Perencanaan. 2) Pembinaan Administrasi Kepegawaian. 3) Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN. 4) Pembinaan Administrasi Organisasi &Tata Laksana. 5) Pembinaan Administrasi Hukum & KLN. 6) Pembinaan Administrasi Umum. 7) Pembinaan Administrasi Pusat Kerukunan Hidup Umat Beragama. 8) Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama. 9) Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Khonghucu. 10) Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan. 11) Pembinaan Administrasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). 12) Pembinaan Administrasi Misi Haji Indonesia. 13) Pembinaan

Administrasi

Kantor

Wilayah

Provinsi

dan

Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Unit kerja penanggung jawab program adalah Sekretariat Jenderal dengan jumlah

pagu

anggaran

yang

dialokasikan

tahun

2013

sebesar

Rp1.789.454.502.000,00. 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Tujuan program ini adalah meningkatkan mutu dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan tugas dan fungsi unit-unit organisasi Kementerian Agama. Sasaran yang hendak dicapai adalah peningkatan mutu sarana dan prasarana yang dapat mendukung fungsi pelayanan bagi unit-unit organisasi Kementerian Agama. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur. Unit kerja penanggung jawab program adalah Sekretariat Jenderal dengan jumlah

pagu

anggaran

yang

dialokasikan

tahun

2013

sebesar

Rp144.022.738.000,00 3.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Tujuan program ini adalah meningkatkan kinerja aparatur Kementerian Agama melalui penyelenggaraan pengawasan yang efektif. Sasaran yang hendak

dicapai

adalah

Pertama,

meningkatnya

ketaatan

aparatur

Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan. Kedua,

22


meningkatnya mutu kinerja aparatur dan satuan organisasi/satuan kerja (Sator/Satker). Ketiga, meningkatnya akuntabilitas kinerja Sator/Satker. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1)

Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah I dengan wilayah kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 6 Kantor Wilayah Provinsi.

2)

Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah II dengan wilayah kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 6 Kantor Wilayah Provinsi.

3)

Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah III dengan wilayah kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 6 Kantor Wilayah Provinsi.

4)

Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah IV dengan wilayah kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 6 Kantor Wilayah Provinsi.

5)

Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah V dengan wilayah kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 7 Kantor Wilayah Provinsi.

Unit kerja penanggung jawab program adalah Inspektorat Jenderal dengan jumlah

pagu

anggaran

yang

dialokasikan

tahun

2013

sebesar

Rp148.539.939.000,00. 4.

Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Tujuan program ini adalah: 1) Menyediakan data dan informasi keagamaan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai landasan bagi perumusan kebijakan pembangunan bidang agama; 2) Meningkatkan kualitas aparatur Kementerian Agama melalui pendidikan dan pelatihan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sasarannya adalah peningkatan pemanfaatan hasil penelitian bagi perumusan kebijakan pembangunan agama, dan akses masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1)

Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan.

2)

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan.

Unit

3)

Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan.

4)

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi.

5)

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan.

6)

Pentashihan, pengkajian, dan pemeliharaan Mushaf Al-Qur’an.

kerja

penanggung

jawab

program

adalah

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2013 sebesar Rp482.782.241.000,00

23


5.

Program Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dengan sasaran peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: a)

Pembinaan Haji dan Umrah.

b)

Pelayanan Haji dan Umrah.

c)

Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Umrah.

Unit

kerja

penanggung

jawab

program

adalah

Direktorat

Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2013 sebesar Rp565.120.016.000,00. 6.

Program Pendidikan Islam Tujuan program ini adalah meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan Islam. Sasarannya adalah peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada Lembaga Pendidikan Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1) Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah. 2) Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah. 3) Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah. 4) Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu. 5) Peningkatan

Mutu

dan

Kesejahteraan

Pendidik

dan

Tenaga

dan

Tenaga

Kependidikan Madrasah. 6) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam. 7) Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam Bermutu. 8) Peningkatan

Mutu

dan

Kesejahteraan

Pendidik

Kependidikan Pendidikan Tinggi Islam. 9) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam. 10) Penyediaan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam Bermutu. 11) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. 12) Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Pengawas Pendidikan Agama Islam. Unit kerja penanggung jawab program adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2013 sebesar Rp37.229.583.490.000,00.

24


7.

Program Bimbingan Masyarakat Islam Tujuan program ini adalah terselenggaranya pembinaan dan pelayanan bimbingan masyarakat Islam, baik menyangkut sumber daya manusia, manajemen,

maupun

sarana

(media)

Sasarannya

adalah

peningkatan

pembinaan

kualitas

dan

pelayanan.

bimbingan,

pelayanan,

pemberdayaan dan pengembangan potensi umat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1)

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

2)

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam.

3)

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat.

4)

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf.

Unit kerja penanggung jawab program adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2013 sebesar Rp3.034.498.369.000,00. 8.

Program Bimbingan Masyarakat Kristen Tujuan program ini adalah terselenggaranya bimbingan, pelayanan pendidikan masyarakat Kristen. Sasarannya adalah peningkatan kualitas bimbingan, pelayanan pendidikan, pemberdayaan dan pengembangan potensi umat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

2)

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen.

3)

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen.

Unit kerja penanggung jawab program adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2013 sebesar Rp1.042.627.061.000,00. 9.

Program Bimbingan Masyarakat Katolik Tujuan program ini adalah mewujudkan bimbingan dan pendidikan agama Katolik, dengan sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya mayarakat Katolik yang seratus persen Katolik dan seratus persen Pancasilais dalam Negara Kesatuan yang berbhinneka tunggal ika. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

25


2)

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik.

3)

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Katolik.

Unit kerja penanggung jawab program adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2013 sebesar Rp571.968.129.000,00. 10. Program Bimbingan Masyarakat Hindu Tujuan program ini adalah terlaksananya dukungan manajemen, bimbingan dan pendidikan Hindu. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya peningkatan signifikan kinerja yang menjamin transparansi, akuntabilitas, kenaikan ketaatan beribadat dan kecerdasan serta sikap peserta didik pendidikan agama Hindu. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

2)

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu.

3)

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu.

Unit kerja penanggung jawab program adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2013 sebesar Rp617.863.859.000,00. 11. Program Bimbingan Masyarakat Buddha Tujuan program ini adalah terwujudnya penyelenggaraan dan kebijakan teknis dibidang masyarakat Buddha dan pendidikan agama Buddha. Sasarannya pemberdayaan,

adalah

peningkatankualitas

pengembangan

potensi

bimbingan,

umat;

dan

pelayanan,

pengembangan

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

2)

Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan dan Pendidikan Buddha serta Pelayanan Teknis Lainnya.

Unit kerja penanggung jawab program adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2013 sebesar Rp228.086.230.000,00. Total anggaran sebesar Rp45.554.356.574.000,00.

26


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengelolaan Data Kinerja

D

alam

rangka mempertanggungjawabkan kinerja

Kementerian Agama,

dilakukan pengukuran terhadap masing-masing indikator berdasarkan satuan ukurnya masing-masing, yaitu:

3.1.1. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan indeks, maka dilakukan dengan merumuskan data perubahan berdasarkan tahun berjalan dibagi dengan tahun konstan yang ditetapkan yaitu 2010 sebagai awal pelaksanaan rencana strategis. 3.1.2. Indikator yang dinyatakan dalam persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara output yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran program/kegiatan, misalnya jumlah peserta, jumlah partisipan atau pendaftar pada layanan yang disediakan oleh Kementerian Agama. 3.1.3. Kriteria Pengukuran Indeks dan Persentase Tabel 3 Kriteria Pengukuran Indeks dan Persentase No 1 2 3 4

Kategori Sangat Baik Baik Cukup Kurang

Rentang Nilai >100 80–100 50–79 <50

Kode Biru Hijau Kuning Merah

3.1.4. Indikator yang dinyatakan dalam satuan jumlah, maka pengukuran dilakukan berdasarkan realisasi jumlah capaian dari kegiatan yang dilaksanakan. Terkait dengan pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, yaitu: 1) dilakukan secara konvensional berdasarkan laporan yang diberikan oleh masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Agama, 2) dilakukan melalui survei yang dilakukan atau melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini Ditjen Penyelenggaraan Haji melibatkan BPS untuk mengukur persentase kepuasan jamaah haji. 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2013 Tolok ukur keberhasilan sasaran strategis Kementerian Agama memang tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan angka-angka. Dari lima sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Agama sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra

27


2010-2014, tiga diantaranya mencakup dimensi pembangunan manusia dan perubahan perilaku masyarakat yang membutuhkan proses dan waktu dalam pencapaiannya. Namun demikian pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian Agama tahun 2013 telah dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2013 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kementerian Agama Tahun 2013 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 4 Tingkat Capaian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2013 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional Indikator Kinerja 1.

2.

3.

4.

Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama Indeks kualitas pengembangan potensi umat beragama

Target

Realisasi

%

Kategori

50

63,00

126%

Sangat Baik

47

52,72

112,17%

Sangat Baik

37

29,60

79,49%

Cukup

41

24,82

60,54%

Cukup

94,55

Baik

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 1 Sasaran Strategis 2

Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional Indikator Kinerja 1.

2.

Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk; Pemulihan Pasca konflik

Target

Realisasi

%

Kategori

15 lembaga

15 lembaga

100%

Baik

1 kegiatan

2 kegiatan

200%



150%

28


Sasaran Strategis 3 Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa Indikator Kinerja 1.

2.

3.

Target

Realisasi

13,60% 20,78%

12,33% 21,19%

90,66 101,97

- MA

7,35%

7,88%

107,21

- PTAI

2,89%

2,91%

100,69

10,61 14,88

10,20 16,36

96,14 109,95

- MA - PTAI

6,59 2,59%

5,34 2,60%

81,03 100,39


8,25%

7,085%

85,88


97,10

Baik

APK Lembaga Islam - MI - MTs

APM Lembaga Islam - MI - MTs

%

Kategori

Pendidikan Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

Pendidikan

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 3 Sasaran Strategis 4

Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat Indikator Kinerja 1. 2. 3 4

Indeks Kualitas Pembinaan haji Indeks Kualitas Pelayanan haji Indeks Kualitas Pengembangan Informasi Haji Indeks Kualitas Pembinaan Umrah

Target

Realisasi

%

Kategori

60

84,94

141,57

60

81,34

135,57

60

82,69

137,82

60

63,33

105,55

Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik


130,13

29


Sasaran Strategis 5 Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Kategori

1.


50%

39%

78,00

Cukup

2.


90%

80%

88,89

Baik

3.

Predikat opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

WTP

WTP (DPP)

95,00

Baik

4.

Jumlah unit organisasi yang disempurnakan

33 provinsi

33 provinsi

100

Baik

5.

Tingkat Pelanggaran Penyimpangan

10%

1,66%

183,40

Sangat Baik

6.


95%

66%

69,47

Cukup


102,46%

Sangat Baik

Rata-rata capaian kinerja

114,85%

Sangat Baik

dan

3.3. Analisis Capaian Kinerja 3.3.1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional Capaian target kinerja atas sasaran strategis ini sebesar 99,20 %dapat ditandai dengan: (1) semakin meningkatnya pemahaman, dan perilaku keagamaan umat beragama; (2) meningkatnya motivasi dan partisipasi umat beragama dalam pembangunan

nasional;

(3)

menurunnya

aliran

sempalan

dan

tindakan

kekerasanyang mengatasnamakan agama; (4) meningkatnya peran dan kualitas penyuluh

agama;

dan

(5)

meningkatnya

pemberdayaan

potensi

ekonomi

keagamaan. Keberhasilan capaian target kinerja atas sasaran ini diindikasikan dengan (empat) indikator kinerja berikut ini:

30


Tabel 5 Capaian Sasaran Strategis 1 No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Kategori

1

Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama

50

55,95

111,90

Sangat Baik

2

Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama

47

52.60

111,91

Sangat Baik

3

Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama

37

29,41

79,49

Cukup

4

Indeks kualitas pengembangan potensi umat beragama

41

24,82

93,53

Baik

99,20

Baik


Capaian target kinerja sasaran strategis 1 (satu) yaitu terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional tahun 2013 sudah cukup baik yaitu 99,20%. Dari 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran strategis ini semuanya tercapai dengan baik yaitu diatas 90%, indikator capaian tertinggi terdapat pada kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama yaitu 97,11%, sedang terendah pada indeks kualitas pemberdayaan umat beragama dengan capain target sebesar 90,65%. Gambar 2

Menag Suryadharma Ali memberikan sambutan pada acara Silaturahmi & Pembinaan Penyuluh Agama Non PNS se-Jawa Barat., Rabu (05/06)

31


3.3.1.1. Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama tercapai sebesar 63 atau 126% dari yang semula ditargetkan sebesar 50. Jika dibandingkan tahun 2012 mencapai 96,56%, capaian indikator kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 26,44%. Adapun alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur capaian adalah peningkatan jumlah penyuluh agama yang semakin berkualitas dari tahun ke tahun. Hal ini dilihat dari jumlah penyuluh agama sebanyak 91.798 orang, 57.833 atau 63% berlatar belakang pendidikan S1 dan Pondok Pesantren. Keberhasilan tingkat capaian indikator kinera ini juga didukung oleh (1) peningkatan kegiatan untuk meningkatkan kualitas kinerja penyuluh agama. Dalam hal ini Kementerian Agama telah melakukan kegiatan peningkatan kinerja penyuluh agama yang melibatkan 4.161 orang penyuluh agama dari seluruh Indonesia, (2) memberikan beasiswa sebagai bentuk apresiasi positif untuk peningkatan kapasitas SDM bagi penyuluh agama; (3) memberikan kendaraan operasional terhadap penyuluh berprestasi; (4) menaikkan insentif/honor bagi penyuluh agama. Grafik 6 Data Penyuluh Semua Agama Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013

1% S2

18% 45%

S1

6%

D3 SLTA

30%

Ponpes

3.3.1.2. Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama Pelayanan

keagamaan

konstitusional

pemerintah

merupakan dalam

bagian

memberikan

dari

pelaksanaan

dukungan

dan

kewajiban fasilitasbagi

pemenuhan hak beragama masyarakat. Realisasi Indek Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama tahun 2013 adalah 52,60 dari target yang telah ditetapkan sebesar 47, sehingga nilai capaian kinerja indeks ini sebesar 112,91% (sangat baik). Realisasi target indikator kinerja indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama ini diukur dengan rata-rata rasio jumlah rumah ibadah sebanyak 818.154 unit dibanding jumlah umat sebanyak 258.438.813 orang dengan rasio

32


1:90, serta dengan penerapan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah yang optimal. Capaian target indikator kinerja ini didukung juga dengan peningkatan jumlah rumah ibadah dari tahun 2010 hingga 2013, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut: Grafik 7 Perbandingan Kondisi dan Kebutuhan Rumah Ibadah 2,500,000

2,301,957

2,000,000 1,500,000

1,000,000 720,293

500,000

272,222 61,796

67,754

8,049

114,194

24,753

106,414

3,263

Islam

Kristen

Kebutuhan Rumah Ibadah

Katolik

Hindu

Buddha

Rumah Ibadah yang Ada

Alat ukur lain yang digunakan untuk mengukur realisasi target indikator ini adalah rasio jumlah KUA sebanyak 5.382KUA dengan 6.994 kecamatan. Secara keseluruhan rumah ibadah yang dapat dimanfaatkan oleh umat sejak tahun 2010 sebanyak 760.242 unit menjadi 818.154 unit pada tahun 2013. 3.3.1.3. Indeks Kualitas Pemberdayaan Umat Beragama Realisasi indek kualitas pemberdayaan umat beragama tahun 2013 adalah 37,05 dari target yang telah ditetapkan sebesar 37, sehingga nilai capaian kinerja indeks ini sebesar 100,14% (sangat baik). Jika dibandingkan capaian target tahun 2012 sebesar 90,65% capain tahun ini mengalami kenaikan sebesar 9,49%. Alat ukur yang dipergunakan dalam penghitungan realisasi target indikator kinerja ini adalah jumlah peningkatan penerimaan zakat tahun 2012 sebesar Rp295.737.596.664,00 dibandingkan dengan tahun 2013 Rp1.700.000.000.000,00, serta realisasi pemberian wakaf produktif kepada 188 lokasi pemberdayaan wakaf produktif.

33


Grafik 8 Perkembangan Perolehan Zakat 2,500,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00 1,500,000,000,000.00 Perolehan Zakat

1,000,000,000,000.00 500,000,000,000.00 2010

2011

2012

2013

3.3.1.4. Indeks Kualitas Pengembangan Potensi Umat Realisasi indikator pada indeks pengembangan potensi umat beragama tahun 2013 adalah 37,05 dari target yang telah ditetapkan sebesar 41, sehingga nilai capaian kinerja pada indikator tersebut sebesar 91,00% (baik). Dibandingkan tahun 2012 sebesar 93,53% dari target 34, capaian target indikator kinerja indeks kualitas pengembangan potensi umat beragama tahun ini mengalami penurunan sebesar 2,53%, namun jika dilihat tingkat capaian indikator kinerja pada tahun 2013 sudah tercapai dengan baik. Adapun alat yang digunakan dalam pengukuran realisasi target indikator tersebut adalah peningkatan jumlah partisipasi peserta MTQ tahun 2010 berjumlah 1.222 orang, tahun 2012 berjumlah 1.194 dan meningkat pada tahun 2013 berjumlah 1.398. Tingkat capaian ini juga didukung oleh partisipasi 5.497 umat kristen dalam kegiatan PESPARAWI, 378 umat Katolik dalam kegiatan Pagelaran Musik Liturgi Propinsi Gerejawi, 2.012 umat Hindu dalam kegiatan Utsawa Dharma Gita, dan 1.050 umat Budha dalam kegiatan Swayamwara Tripitaka Gatha. Grafik 9 Perkembangan Partisipasi Umat dalam Kegiatan MTQ

Partisipasi Umat dalam Kegiatan MTQ 1398 1222

1194

1194

2010

2011

2012

2013

34


3.3.2. Sasaran Strategis 2 Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional Gambar 3

Menag Suryadharma Ali memberikan Sambutan saat Bersilaturahim dan Berdialog dengan Tokoh dan Pemuka Lintas Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya Capaian target kinerja atas sasaran strategis ini sebesar 150%ditandai dengan: (1) berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap Kabupaten/Kota dan (2) tersediannya program siaga dini pencegahan konflik umat beragama. Indikasi keberhasilan capaian target kinerja atas sasaran strategis tersebut adalah: Tabel 6 Capaian Sasaran Strategis 2 No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Kategori

1.

Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk Pemulihan Pasca konflik

15 lembaga

15 lembaga

100%

Baik

1 kegiatan

2 kegiatan

200%


2.

A Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 2 n a

150%

Capaian target kinerja sasaran strategis 2 (dua) yaitu Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional tahun 2013 sangat memuaskan yaitu 100%, karena 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran strategis ini keduanya mencapai

35


target yang sudah ditetapkan yaitu 100%. Hal ini didukung dengan telah berdirinya 33 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan 383 FKUB Kab/Kota serta telah tersedianya 15 lembaga sekretariat bersama FKUB. Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: 3.3.2.1. Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam rangka mewujudkan kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional dan dalam upaya meningkatkan kerukunan umat beragama telah dilakukan antara lain melalui penerbitan, sosialisasi, dan implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Sejak penerbitan Peraturan Bersama tersebut, telah berdiri 33 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan 383 FKUB Kabupaten/Kota. Dalam rangka mendukung operasional FKUB yang ada disetiap provinsi, Kementerian Agama pada tahun 2013 telah menetapkan target 15 Sekretariat Bersama FKUB (tercapai 100%). Jika dibandingkan dengancapaian target indikator kinerja ini sama dengan tahun 2012. 3.3.2.2. Pemulihan Pasca Konflik Gambar 4

Kemenag Rangkul Eks Ahmadiyah Kuningan dengan Dakwah dan Kewirausahaan

36


Penyelesaian konflik merupakan aspek paling penting dan strategis bagi Kementerian Agama yang hadir sebagai representasi pemerintah melalui kegiatan intervensi terhadap konflik berlatar belakang agama. Konflik sosial di Indonesia memiliki bermacam karakteristik, satu dari sekian karakteristik konflik itu adalah peristiwa sosial dengan berlatar belakang keyakinan, kepercayaan yang seringkali memuncak sampai pada peristiwa kekerasan. Peran Kementerian Agama dianggap cukup vital dalam hal mengelola konflik berlatar belakang agama karena seringkali menyulitkan negara dalam hal mengambil sikap. Pada Tahun Anggaran 2013, Kementerian Agama menargetkan 1 paket kegiatan pemulihan pasca konflik sebagai tahap akhir dari penanganan konflik. Paket kegiatan tersebut merupakan serangkaian proses pengelolaan konflik berlatar belakang agama yang dimulai dengan perumusan konsepsi penangan konflik berbasiskan data, pengumpulan data kembali tentang stakeholders, workshop, rekonsiliasi sampai dengan normalisasi hubungan antar pihak yang mengalami benturan. Berdasarkan data pelaksanan kegiatan terhadap pemulihan konflik, maka tergambarkan capaian target pasca konflik sebesar 200%, dari target yang telah ditetapkan 1 kegiatan dan terselesaikan melebihi target yaitu pemulihan pasca konflik di 2 wilayah provinsi di Surabaya dan Gorontalo. Jika dibandingkan tahun 2012 capaian indikator kinerja tersebut mengalami peningkatan sebesar 100%. Alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur capaian adalah jumlah pemulihan pasca konfilk yang terselesaikan dari target yang telah ditetapkan. Sebagai gambaran data keadaan sosial keagamaan dan potensi konflik di Indonesia, berikut sampel atas indeks kerukunan umat beragama di dua provinsi hasil penelitian Badan Litbang dan Diklat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk provinsi Gorontalo indeks kerukunan beragama 3,06, kategori tinggi, dengan indeks setiap kabupaten sebagai berikut: Kota Gorontalo 3,21, kabupaten Gorontalo 3,04, Pohuwato 2,9, Boalemo 3,05 dan Gorontalo Utara 3,08. Sementara Sulawesi Barat indeks yang dicapai 3,0 juga kategori baik dengan indeks tiap kabupaten sebagai berikut; Mamuju Utara 2,91, Mamuju 3.03, Majene 2,85, Polewali Mandar 2,94 dan Mamasa 3,27. 3.3.3. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa

37


Gambar 5

Mantan Presiden B.J. Habibie memberikan ceramah pada Inspiring Speech yang diadakan MAN IC Gorontalo dengan tema Mata Air Kearifan dari Guru Bangsa, Gorontalo, Minggu (02/03)

Capaian target kinerja atas sasaran strategis ini sebesar 150% yang ditandai dengan (1) meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan madrasah, (2) meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi agama dan (3) meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Tabel 7 Capaian Sasaran Strategis 3

No 1

2

Indikator Kinerja APK Lembaga Pendidikan Islam - MI - MTs.

Realisasi

%

Kategori Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

13,60% 20,78%

12,33% 21,19%

90,66% 101,97%

- MA

7,35%

7,88%

107,21%

- PTAI

2,89%

2,97%

100,69%

10,61% 14,88%

10,20% 16,36%

96,14% 109,95%

6,59% 2,59%

5,37% 2,60%

81,03% 100,39%

8.25

7,85

85,88%


97,10%

Baik

APM Lembaga Pendidikan Islam - MI - MTs. - MA - PTAI

3

Target



38


Capaian kinerja atas sasaran strategis 3 (tiga) yaitu terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa tahun 2013 tercapai sebesar 97,10%. Hal ini diperoleh dari 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran strategis tersebut, diantaranya dengan capaian melebihi target, yang ditunjukkan dengan indikator kinerja APK pada MTs, MA, PTAI.Sedangkan untuk APK pada MItidak mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja APK tersebut diukur dengan membandingkan: (1) 3.200.459 siswa MI dan 25.965.261 jiwa penduduk usia 7-12 tahun, (2) 2.745.022 siswa MTs dan 12.954.328 jiwa penduduk usia 13-15 tahun, (3) 1.059.814 siswa MA dan 13.449.416 jiwa penduduk usia 16-18 tahun, dan (4) 617.200 mahasiswa dan 21.609.622 jiwa penduduk usia 19-23 tahun. Adapun indikator kinerja APM yang melebihi target ditunjukan pada MTs, PTAI dan lainnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja APM tersebut diukur dengan membandingkan: (1) 2.648.456 siswa MI usia 7-12 tahun dan 25.965.261 jiwa penduduk usia 7-12 tahun, (2) 2.119.328 siswa MTs usia 13-15 tahun dan 12.954.328 jiwa penduduk usia 13-15 tahun, (3) 718.199 siswa MA usia 16-18 tahun dan 13.449.416 jiwa penduduk usia 16-18 tahun, dan (4) 551.450 mahasiswa usia 19-23 tahun dan 21.609.622 jiwa penduduk usia 19-23 tahun. Sedangkan indikator kinerja untuk Rerata Nilai Ujian Nasional (UN) diukur dari jumlah rata-rata nilai ujian nasional hasil UN tahun 2013 untuk jenjang pendidikan MTs dan MA. Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: 3.3.3.1. APK Lembaga Pendidikan Islam Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Lembaga Pendidikan Islam tahun 2013 pada jenjang pendidikan MTs, MA dan PTAI melebihi target yang telah ditetapkan masing-masing yaitu sebesar 0,02%, 0,07% dan 0,01, sehingga tingkat capaian target indikator ini untuk MTs sebesar 101,97%, MA sebesar 107,21% dan PTAI sebesar 100,69%. Hal ini mengindikasikan bahwa apresiasi jumlah masyarakat Indonesia yang secara kasar merasakan jenjang pendidikan tinggi pada Lembaga Pendidikan Islam mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hanya saja, APK pada Lembaga Pendidikan Islam tahun 2013 pada jenjang pendidikan dasar terutama MI. Namun hal ini mengindikasikan bahwa apresiasi masyarakat Indonesia yang merasakan jenjang pendidikan dasar belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya kecenderungan sebagian masyarakat untuk memilih SD Islam Terpadu yang tidak dikelola oleh Kementerian Agama dari pada MI. Secara umum pengukuran ini menandakan bahwa ada kenaikan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia khususnya pada pendidikan umum dan

39


keagamaan yang dikelola oleh Kementerian Agama terkecuali pada Persentase Kota ber-APK 95% yang dikarenakan secara umum banyak sekolah-sekolah terpadu yang didirikan pada kota-kota besar sehingga mengurangi minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan pada lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama. Grafik 10 Perkembangan APK Lembaga Pendidikan Islam ANGKA PARTISIPASI KASAR 2010

2011

2012

2013

21.19

18.7

11

11.36

11.62

19.5

19.59

12.33

6.87

MI

MTs

7.28

7.61

7.88

MA

3.3.3.2. APM Lembaga pendidikan Islam Realisasi Angka Partisipasi Masar (APM) pada Lembaga Pendidikan Islam tahun 2013 pada jenjang pendidikan MTs dan PTAI melebihi target yang telah ditetapkan masing-masing sebesar 0,10% dan 0,0039, sehingga tingkat capaian target indikator ini untuk MTs sebesar 109,95% dan PTAI sebesar 100,39%. Hal ini menandakan bahwa selain animo masyarakat Indonesia yang semakin besar untuk merasakan jenjang pendidikan tinggi terutama pada PTAI juga dikarenakan semakin bersaing dan berkualitasnya pengelolaan pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Agama. 3.3.3.3. Rerata Nasional Nilai Ujian Nasional Terkait dengan perkembangan kualitas peserta didik yang diukur dari capaian target dari realisasi Rerata Nasional Nilai UN adalah sebesar 7,085 meskipun masih dibawah target yang telah ditetapkan sebesar 8,25 dengan capain targetnya sebesar 85,88%, namun lebih tinggi 0,03 dibanding rerata nilai UN pada SMP dan SMA sebesar 7,05. Secara umum persentase kelulusan peserta ujian nasional jenjang MTs dan MA menduduki peringkat lebih tinggi dibanding persentase

40


kelulusan peserta ujian nasional jenjang SMP dan SMA. Hal tersebut ditunjukkan pada tingkat kelulusan MTs 99,73% sedangkan SMP 99,56%, tingkat kelulusan MA 99,59% sedangkan SMA 99,51%. Grafik 11 Perbandingan Tingkat Kelulusan Madrasah dan Sekolah Umum TINGKAT KELULUSAN MADRASAH DIBANDING SEKOLAH UMUM TAHUN AJARAN 2012/2013 MTs

SMP

MA

SMA

99.73 99.56

99.59 99.51

Tingkat Kelulusan

3.3.4. Sasaran Strategis 4 Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat Gambar 6

Menteri Agama didampingi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah menerimaPenghargaan Internasional dari World Hajj And Umrah Convention (WHUC) London United Kingdom berupa “Hajj Excellence Award 2013”

41


Capaian target kinerja atas sasaran strategis ini sebesar 130,13% ditandai dengan (1) meningkatnya profesionalisme petugas; (2) meningkatnya penerapan standar pelayan minimal pelayanan haji, dan (3) meningkatnya sistem informasi yang handal. Peningkatan mutu penyelenggaraan Ibadah haji harus mencakup aspek pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2008

tentang

Penyelenggaraan

Ibadah

Haji.

Untuk

mengukur

kinerja

penyelenggaraan, perlu survei dan penelitian yang teratur, profesional dan dapat dipertanggungjawaban sehingga terpenuhi klausal 8.2.1 Sistem Manajemen Mutu (SMM)

ISO

9001:2008

mengenai

pemantauan

dan

pengukuran kepuasan

pelanggan. Tujuan dari survei adalah: (1) mengetahui kesenjangan antara tingkat kepuasan dan tingkat harapan jamaah haji terhadap mutu dan pelayanan yang diberikan oleh pihak penyelenggara haji, dan (2) mengetahui kepuasan jemaah haji sebagai salah satu pengukuran performance/kinerja dari sistem Manajemen Mutu di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag. Dalam proses survei kepuasan jamaah haji digunakan metodologi pengumpulan data melalui: (1) kuesioner, (2) wawancara, dan (3) observasi sedangkan desain sampling yang digunakan: (1) desain sampling menggunakan stratified one stage cluster sampling, (2) sampel didesain untuk mengestimasi angka di level nasional, (3) margin of error ditetapkan sebesar 5 persen, dan (4) dari 12.800 responden terpilih, kuesioner yang masuk dan layak olah sebanyak 8.628 kuesioner (response rate 67.41 persen). Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Tabel 8 Capaian Sasaran Strategis 4 No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Kategori

1


60

84.94

141.57%

Sangat Baik

2

Indeks kualitas pelayanan haji

60

81.34

135.57%

Sangat Baik

3

Indeks kualitas pengembangan informasi haji

60

82.69

137.82%

Sangat Baik

4

Indeks pembinaan umrah

60

63.33

105.55%

Sangat Baik


130.13%

Sangat Baik

42


Analisis pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Capaian target kinerja sasaran strategis 4 (empat) yaitu tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat tahun 2013 sangat memuaskan yaitu tercapai 130,13%, dimana Seluruh indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran strategis ini melebihi target yang telah ditetapkan. Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: 3.3.4.1. Indeks Kualitas Pembinaan Haji Capaian indeks kualitas pembinaan haji tahun 2013 berdasarkan hasil survei BPS terhadap kepuasan jamaah haji pada petugas kloter dan non kloter sebesar 84,96 atau 141,60% dari target yang telah ditetapkan sebesar 60. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 petugas nonkloter mengalami kenaikan sebesar 1,85. Kenaikan angka tersebut diperoleh dari survei terhadap kemampuan petugas dalam berkomunikasi dan penguasaan bahasa sesuai daerah asal jamaah haji dan kegiatan capacity dan character building kepada seluruh non kloter melalui pelatihan ESQ dan pelatihan teknis lainnya. Sedangkan untuk petugas kloter mengalami penurunan sebesar 2,59. Penurunan tersebut disebabkan kurangnya koordinasi para ketua rombongan (karom) dan ketua regu (karu) serta minimnya petugas kloter ke kamar-kamar pemondokan jamaah haji,sehingga permasalahanpermasalahan yang di hadapi jamaah haji kurang memperoleh respon yang cepatdan faktor kemampuan dan keterampilan ketua kloter dalam memimpin, melayani, dan mengelola kloter serta faktor kepedulian dan rasa empati petugas kloter dalam melayani jamaah haji. Hal ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji sebagai salah satu program prioritas yang sering diposisikan sebagai salah satu indikator kunci Kementerian Agama telah berjalan cukup stabil, hal ini dapat dilihat dari: (1) Tersedianya dukungan manajemen administrasi pembinaan haji, antara lain: penyusunan beberapa dokumen standar, yaitu dokumen standar bimbingan Jemaah, pembinaan petugas, pembinaan haji, dan pembinaan umrah, selain itu tersedianya modul/materi pembinaan berupa buku manasik bagi jamaah haji dan penyediaan audio visual berupa VCD bimbingan manasik haji. (2) Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan manasik haji, dapat dilihat dari pelaksanaan dilapangan antara lain menyelenggarakan kegiatan bimbingan mansik haji bagi jemaah haji yang dilaksanakan di tingkat kecamatan melalui KUA dan ditingkat

43


kabupaten/Kota melalui kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan jumlah bimbingan sebanyak 7 kali pertemuan di KUA dan 3 kali pertemuan di Kankemenag. (3) Penyiapan petugas haji dilakukan melalui pola rekrutmen secara ketat baik di daerah maupun pusat termasuk di Arab Saudi. Proses rekrutmen petugas melibatkan lembaga psikologi dan dalam pelaksanaan diawasi langsung oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, setelah melalui tahap penyeleksian, bagi petugas yang lulus seleksi selanjutnya mengikuti pelatihan dan pembekalan Petugas Haji sehingga tersedianya Petugas haji yang pofesional. (4) Pembinaan dan pengawasan kepada KBIH dan PIHK yang semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari upaya Kementerian Agama yang sudah dilakukan antara lain: (1) pelaksanaan program akreditasi bagi 1160 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan pemeringkatan travel bagi 251 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), (2) Dalam rangka melindungi jemaah haji khusus, Kementerian Agama telah melakukan langkah-langkah penyempurnaan diberbagai sisi, mulai dari peningkatan tatakelola dan pengawasan PIHK hingga sanksi penutupan usaha bagi travel yang melanggar aturan. 3.3.4.2. Indeks Kualitas Pelayanan Haji Capaian indeks kualitas pelayanan haji tahun 2013 berdasarkan hasil survei BPS terhadap

kepuasan

pelayanan

haji

diantaranya

pada

pelayanan

ibadah,

akomodasi/pemondokan, catering (Madinah & Jeddah), Transportasi, dan catering Armina serta pelayanan umum sebesar 81,92 atau 136,53% dari target yang telah ditetapkan sebesar 60. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 100% maka mengalami kenaikan sebesar 36,53%. Kenaikan angka tersebut terdapat pada jenis pelayanan akomodasi/pemondokan (0,29), catering Madinah & Jeddah (1,97), Transportasi (8,00), dan catering Armina (4,39). Kenaikan tersebut didukung adanya: (1) kebijakan bus antar kota (Madinah-Mekkah, Madinah-Jeddah, Mekkah-Madinah, dan Mekkah-Jeddah) menjadikan waktu tempuh lebih cepat dan kenyamanan di dalam bus, (2) Lancarnya proses transportasi ke Arafah-Muzdalifah-Mina (Armina) karena kebijakan pemerintah Indonesia yang mengatur waktu keberangkatan ke Arafah mulai tahun 2013, (3) Catering Armina menggunakan sistem nasi box yang dimasak di dapur milik maktab di Arafah dan Mina yang menjadikan masakan tetap segar dan terjaga kualitasnya serta dapat meminimalisasi keterlambatan pembagian kepada jamaah, dan (4) perekruitan koki asal indonesia dan penggunaan bumbu dapur yang diimpor langsung dari Indonesia.

44


Sedangkan pada pelayanan ibadah dan pelayanan umum mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,15 dan 1,62. Penurunan tersebut disebabkan: (1) pelebaran Masjidil Haram yang menghambat proses manasik haji dibanding dengan jalan normal, (2) kurangnya jumlah petugas bimbingan ibadah belum memadai di sekitar lokasi-lokasi manasik haji mengakibatkan kesulitan jamaah haji (khususnya lansia dan non KBIH) tidak memperoleh pemecahan masalah yang cepat, (3) call center yang disediakan kurang cepat merespon pengaduan jamaah haji, (4) petugas haji yang membantu dalam pemeriksaan dokumen ke imigrasian di bandara yang belum optimal, (5) belum memadainya jumlah petugas haji dan kendaraan operasional yang berada di area-area lawan tersesat, dan (6) penanganan koper yang kurang rapih oleh para ‘umal di bandara maupun di pemondokan yang mengakibatkan kerusakan pada koper jamaah. Tabel 9 Hasil Survei Badan Pusat Statistik (BPS) Terhadap kepuasan Jemaah Haji Tahun 2010 - 2013 No

Jenis Pelayanan

2010

2011

2012

2013

Perubaha n

1.

Pelayanan Petugas Kloter

88,88

88,37

88,36

85,77

-2,59

2

Pelayanan Petugas Non Kloter (PPIH AS)

83,64

85,07

82,31

84,16

1,85

3.

Pelayanan Ibadah

85,95

85,82

86,04

84,89

-1,15

4.

Pelayanan Akomodasi/Pemondokan

79,95

82,56

81,38

81,67

0,29

5.

Catering (Madinah & Jeddah)

79,83

80,46

78,24

80.21

1,97

6.

Transportasi bus

76,82

77,41

74,00

82,00

8,00

7.

Pelayanan Catering Armina

73,39

78,07

76,85

81,24

4,39

8.

Pelayanan Umum Lainnya

83,15

82,98

83,18

81,56

-1,62

81,45

83,31

81,32

82,69

1,37

Rerata Kupasan Jemaah

3.3.4.3. Indeks Kualitas Pengembangan Informasi Haji Capaian Indeks kualitas pengembangan Informasi Haji tahun 2013 berdasarkan hasil survei BPS terhadap kepuasan pengembangan informasi haji di antaranya pada pemberian informasi umum dan pengarahan kegiatan haji dan aspek pelayanan publik bidang informasi dan komunikasi sebesar 37,05 atau 100,14% dari target yang telah ditetapkan sebesar 37. Jika dibandingkan dengan capaian

45


tahun 2012 sebesar 100% maka mengalami kenaikan sebesar 0,14%. Kenaikan tersebut didukung adanya aspek pelayanan publik bidang informasi dan komunikasi masing-masing sebesar 0,46. Sedangkan pada pemberian informasi umum dan pengarahan pelaksanaan kegiatan haji mengalami penurunan sebesar 0,33. Pengembangan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang tersambung dengan BPS BPIH untuk melakukan input data pendaftar haji, selanjutnya dilakukan pengembangan jaringannya hingga tahun 2013

menjadi

pada 26 BPS BPIH, 12 Embarkasi dan tiga Embarkasi Antara, 33 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, 420 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Mengingat belum terintegrasinya sistem informasi pendaftaran, identifikasi jemaah, dokumen dan keuangan mengakibatkan proses rekonsiliasi dilakukan secara manual sehingga perlu adanya pengembangan/upgrade Siskohat yang diarahkan untuk membangun infrastruktur berbasis biometric system di seluruh Kantor Kemenag Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan sistem Imigrasi. Selanjutnya akan

dilakukan

restrukturisasi

pengelolaan

Siskohat,

rekruitmen

dan

pengembangan SDM, penerapan aplikasi switching untuk pengendalian setoran awal BPIH, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam aplikasi Siskohat, dan migrasi data Siskohat. Tersedianya pusat informasi haji berupa Call Center Haji yang dapat diakses melalui nomor 500425 dan Buku Pintar Haji yang dapat diunduh melalui www.haji.kemenag.go.id 3.3.4.4. Indeks Kualitas Pembinaan Umrah Sesuai dengan UU nonmor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan bahwa masyarakat juga dilibatkan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilaksanakan oleh Biro Wisata dengan memperoleh izin dari Kementerian Agama. Pemerintah selalu memberikan perlindungan kepada jemaah umrah, hal ini diwujudkan dengan adanya nota kesepakatan (MoU) antara Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) dengan pihak Kepolisian. Tercatat sampai dengan tahun 2013 sebanyak 163 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) telah terakreditasi. Ditjen PHU juga telah membuat road map pembinaan umrah tahun 2013 – 2019. Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara ibadah haji dan umrah mutlak dilakukan. Sehingga

46


diharapkan pembinaan umrah yang transparan, profesional dan berdaya guna dapat terwujud. Capaian Indeks kualitas pembinaan umrah tahun 2013 sebesar 63,33 atau 105,55% dari target yang telah ditetapkan sebesar 60. Capaian ini diukur dari ketersediaan regulasi penyelenggaraan umrah dengan bobot 70 tercapai 100% dengan terbitnya UU Nomor 13 Tahun 2008, upaya peningkatan mutu penyelenggaraan umrah dengan bobot 60 tercapai 55 mengingat masih belum tersosialisasikannya UU Nomor 13 Tahun 2008 dan pelayanan akreditasi terhadap PPIU dengan bobot 50 tercapai 45 mengingat sampai dengan tahun 2013 baru terdapat 163 PPIU yang terakreditasi. Secara keseluruhan penyelenggaraan ibadah haji telah memberikan pelayanan yang cukup maksimal, hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil survey BPS sebagaimana diungkapkan di atas. 3.3.5. Sasaran Strategis 5 Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional Gambar 7

Menteri Agama didampingi Wakil Menteri Agama dan Sekretaris Jenderal menyerahkan Penghargaan Pemerintah atas keberhasilan Kementerian Agama dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2012 dengan capaian standar tertinggi kepada perwakilan Unit Eselon I Pusat, Kepala Kanwil, dan Pimpinan Perguruan Tinggi Agama da lam Acara Rakernas Kementerian Agama Tahun 2013

47


Capaian target kinerja atas sasaran strategis ini sebesar 99,67% ditandai dengan (1) terwujudnya reformasi birokrasi secara menyeluruh baik di tingkat pusat maupun daerah, (2) terwujudnya laporan keuangan dengan opini WTP DPP, (3) terwujudnya struktur organisasi instansi pusat dan instansi vertikal Kementerian Agama, (4) meningkatnya jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, (5) meningkatnya kualiatas aparatur SDM melalui sistem rekruitmen, penempat an dan pembinaan yang profesional, (6) terbangunnya sistem informasi dan komunikasi yang efektis dan efesien. Capaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Tabel 10 Capaian Sasaran Strategis 5 %

Kategori

50%

Realisas i 39%

78

Cukup


90%

80%

88,89

Baik

Predikat opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jumlah unit organisasi yang disempurnakan

WTP

WTP (DPP)

95

Baik

33 provinsi

33 provinsi

100

Baik

10%

1,66%

183,4

Sangat Baik

95%

66%

69,47

Cukup

102,46

Sangat Baik

yaitu

terwujudnya

No

Indikator Kinerja

Target

1

% SDM berkinerja sangat baik

2 3

4 5

Tingkat Pelanggaran Penyimpangan

6


dan


Capaian

target

kinerja

sasaran

strategis

5

(lima)

penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional tahun 2013 tercapai sebesar 102,46%, yang jika dibandingkan dengan keberhasilan tahun 2012 sebesar 91,11% maka peningkatan sebesar 11,35%. Hai ini diperoleh dari 6 (enam) indikator kinerja yang digunakan sebagai indikasi keberhasilan capaian sasaran strategis ini, dimana ada dua yang mencapai target bahkan satu diantaranya yaitu indikator tingkat pelanggaran dan penyimpangan melampaui target yang sudah ditetapkan

48


tercapai 183,40%. Jika dibandingkan dengan keberhasilan tahun 2012 sebesar 120%. Hal ini didukung semakin meningkatnya disiplin aparatur terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatnya kinerja bidang pelayanan. Capaian terendah pada indeks tindak lanjut temuan yang berhasil diselesaikan yang capaian targetnya hanya 69,47% walaupun tingkat capaian pada indikator ini paling rendah namun mengalami peningkatan jika di bandingkan pada atahun 2012 sebesar 47,19%. Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut 3.3.5.1. Persentase SDM berkinerja sangat baik Capaian indikator SDM berkinerja sangat baik tahun 2013 sebesar 78,00%, dari target 50% terealisasi 39,00%. Jika dibandingkandengan capaian 2012 sebesar 97% telah mengalami penurunan sebesar 19%. Alat ukur yang digunakan adalah penurunan indisipliner pegawai dari tahun 2012 sebanyak 120 pegawai turun menjadi 73 pegawai pada tahun 2013. Capaian target kinerja ini juga didukung oleh hasil pemantauan dan evaluasi kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama khususnya pasca cuti Lebaran pada 79 satuan kerja meliputi Unit Eselon I Pusat, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kab/Kota. 3.3.5.2. Persentse Ketersediaan SPM & SOP Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik, maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai kontrol kualitas, di lingkungan Kementerian Agama hingga tahun 2013 sudah tersedia 2.399 SOP dibanding dengan 3.694 SOP yang dibutuhkan. Hal ini adalah bukti dari pencapaian target indikator persentase ketersediaan SPM dan SOP sebesar 80% dari target 90% dan terealisasi 89%. Sedangkan untuk menstandarkan pelayanan di lingkungan Kementerian Agama, telah tersedia 49 dibanding 51 layanan yang harus memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari berbagai jenis layanan yang tersebar pada masing-masing satuan organisasi/kerja di lingkungan Kementerian Agama sebagaimana telah ditetapkan dalam PMA Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Agama. Kendala belum adanya penyeragaman prosedur dalam menyusun SOP, akan segera menyempurnakan PMA tentang Pedoman Penyusunan SOP.

49


3.3.5.3. Predikat Opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Kementerian Agama tahun 2012 disusun dan disajikan dengan capaian standar tertinggi yanitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan (DPP) dari BPK-RI, sehingga capaian indikator ini belum dapat dicapai sebesar 100%.

Adapun penjelasan belum tercapainya 100%, adalah: (1) Penggunaan

Langsung PNBP Satker Non BLU di Luar Mekanisme APBN; (2) Kesalahan Penganggaran Belanja; dan (3) Hasil Inventarisasi dan Penilaian Aset Tetap. Penjelasan ini diakui oleh Kementerian Agama karena masih lemahnya sistem perencanaan dan penganggaran dan kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tekad untuk memperoleh WTP ini juga dilakukan sangat serius, dimana dalam persiapan sejak tahun 2007 hingga sekarang Kementerian Agama sudah merekrut lebih dari 1.700 akuntan sebagai PNS dan merekrut 1000 tenaga IT yang ditugaskan diberbagai satker seluruh Indonesia. Namun untuk meminimalisisir kesalahan dalam penyusunan LK Kemenag, jumlah tenaga tersebut belum seimbang dibandingkan dengan jumlah satker yang berjumlah 4.467 satker. Selain upaya di atas, Kementerian Agama telah mengalokasikan anggaran tahun 2014 untuk penyelenggaraan kegiatan dalam menunjang tercapainya Opini WTP, yaitu: 1) Pembinaan Pengelola Keuangan dan BMN, 2) Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan pada UAPPA-W, 3) Sosialisasi e-Monitoring Pelaksanaan Anggaran, dan 4) Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan BMN. 3.3.5.4. Jumlah Unit Organisasi yang Disempurnakan Target jumlah unit organisasi yang disempurnakan pada tahun 2013 sudah tercapai yaitu 100%, sehingga tingkat capaian targetnya 100%. Yang mengindikasikan target indikator kinerja jumlah unit organisasi yang disempurnakan tercapai sesuai target adalah terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, dimana penataan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan susunan organisasi dan tata kerja pada 33 Kanwil Kementerian Agama dengan susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama Pusat dengan penjelasan sebagai berikut:

50


Tabel 11 Penambahan/Pengurangan Struktur Tingkat Kanwil AGAMA Islam Kristen Katolik Hindu Buddha HinduBudha Jumlah Baru 165

BIDANG BAR LAM +/(-) U A 146 134 12 13 13 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0

BAR U 718 59 12 12 0

SEKSI LAM A 652 59 12 12 0

+/(-) 66 0 0 0 0

PEMBIMAS BAR LAM +/(-) U A 5 6 (1) 23 23 0 31 31 0 29 24 5 31 27 4

JML +

(-)

78 0 0 5 4

(1) 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

5

(5)

0

(5)

165

153

12

801

735

66

119

116

3

87

(6)

Penambahan Subbag Lama 152

+/(-) 13 Tabel 12

Penambahan/Pengurangan Struktur Tingkat Kab/Kota SEKSI AGAMA Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Jumlah

PENYELENGGARA

BARU

LAMA

+/(-)

BARU

LAMA

+/(-)

1.767 136 75 22 3 2.003

1.703 129 74 22 3 1.931

67 5 0 0 0 72

443 95 85 36 35 694

444 73 83 35 30 665

(2) 22 3 1 4 29

JUMLAH LAM +/(-) A 67 (2) 27 0 3 0 1 0 4 0 102 (2)

Dengan terbentuknya susunan organisasi dan tata kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang telah disempurnakan tersebut diharapkan semua unsur di lingkungan instansi vertikal dapat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan instansi vertikal Kemenag maupun hubungan antar instansi pemerintah pusat maupun daerah. 3.3.5.5. Tingkat Pelanggaran dan Penyimpangan Tingkat pelanggaran dan penyimpangan pada tahun 2013 yang diharapkan hanya 10% ternyata menurun hingga 1,66%, sehingga tingkat capaian target indikator ini mencapai 183,40%. Tingkat pelanggaran dan penyimpangan di lingkungan Kementerian Agama yang semakin menurun dapat diukur dari perbandingan jumlah

51


pelanggaran dan penyimpangan tahun 2013 sebesar 73 pelanggaran pegawai dibanding jumlah pelanggaran tahun 2012 sebesar 120 pelanggaran pegawai. Penurunan tersebut disebabkan 1) pengendalian terhadap kedisiplinan pegawai semakin baik, antara lain diberlakukannya sistem kehadiran dengan sidik jari (finger print) di seluruh satuan kerja, 2) penerapan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, 3) meningkatnya peran aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), 4) ditetapkannya kebijakan tentang penegakan integritasantara lain penerbitan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Agama, penerbitan KMA Nomor 91 Tahun 20134 tentang Pejabat yang Wajib Melaporkan LHKPN di Lingkungan Kementerian Agama, dan penandatangan komitmen penerapan pengendalian gratifikasi. Grafik 12 Penurunan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Jumlah Pegawai Terkena Sanksi 244

147 120 73

2010

2011

2012

2013

3.3.5.6. Persentase Tindak Lanjut Temuan yang Berhasil Diselesaikan Capain indikator persentase tindak lanjut temuan yang berahasil diselesaikan sebesar 69,74% dengan target 95% terealisasi 66,00%. Capaian ini jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 47,19% mengalami peningkatan sebesar 22,55%. Peningkatan ini didukung dengan 1) meningkatnya komitmen para Koordinator TLHP dalam menindaklanjuti hasil pengawasan baik internal maupun eksternal, 2) meningkatnyabentuk koordinasi penyelesaian hasil pengawasan baik oleh Inspektorat Jenderal maupun Sekretariat Jenderal serta masing-masing Unit Kerja, dan 3) meningkatnya sosialisasi tentang aturan di bidang pengawasan.

52


Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut hasi pengawasan, antara lain 1) Frekuensi pemeriksaan/audit baik oleh APIP maupun BPK-RI meningkat sehingga konsentrasi para Koordinator Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terfokus pada upaya menghadapi pelaksanaan pemeriksaan/audit dibanding waktu untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, 2) Adanya kendala dalam penyelesaian tindak lanjut, yang disebabkan: (1) Masih terdapat kewajiban penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang menjadi tanggung jawab pihak ketiga, antara lain penyelesaian temuan keuangan oleh rekanan, penyelesaian aset oleh Pemda setempat, dll). (2) Pejabat/pegawai yang bertanggung untuk menyelesaikan tindak lanjut meninggal dunia; (3) Perusahaan

yang

bertanggung

untuk

menyelesaikan

tindak

lanjut

mengalami pailit. Gambaran tindak lanjut hasil pengawasan tahun 2012-2013 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 13 Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2012 Jumlah Temuan

Unit

No

Pengawasan

1.

BPK-RI

K

Rp USD

2. BPKP 3. Itjen Jumlah

139 1.364 3391 4894

Rp

Jumlah Tindak Lanjut

Rp

K

14.312.628.160,63 128.575,50 15.726.287.115,39 6.063.923.089,32 36.102.838.365,34

% USD

Rp 52

756 1225 2033 41,54

128.575,50

%

Saldo Temuan K

5.137.990.802,74 96,00 9.537.874.938,34 943.210.108,00 15.619.075.849,08 43,26 96,00 0,07

Rp 87

608 2166 2861 58,46

9.174.637.357,99 128.479,50 6.188.412.177,05 5.120.712.981,32 20.483.762.516,36 56,74 128.479,50 99,93

Tabel 14 Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2013 Jumlah Temuan

Unit

No

Pengawasan

1.

BPK-RI

Rp

K 111

USD

2. 3.

BPKP

Jumlah % %

Rp USD Rp USD

K

27.632.235.176,96

Rp 97

286,00 1081

Itjen

Rp

Jumlah Tindak Lanjut

1765 2957

14.042.662.535,79 21.620.455.142,17 63,295,352,854.92 286,00

Saldo Temuan K

10.356.968.226,89

Rp 14

162,00

17.275.266.953,07 124,00

662

11.091.679.357,64

419

2.950.983.178,15

890 1,649

1.230.335.418,90

875 1308

20.390.119.723,27 40,616,369,851.49 124,00 64,17 43,36

55.77

22,678,983,003.43 162,00 35,83 56,64

44,23

53


Grafik 13 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2013 TEMUAN 120%

100%

100%

TINDAK LANJUT

SALDO

100%

100%

87.39%

80%

61.24%

60%

50.42%49.58%

38.76%

40% 12.61%

20%

0% BPK RI

BPKP

ITJEN

3.4. Akuntabilitas Keuangan Dalam rangka menunjang keberhasilan capaian sasaran strategis Kementerian Agama dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, tak luput dari dukungan anggaran. Anggaran Kementerian Agama bersumber dari APBN, Penerimaan Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Kementerian Agama Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1.

Pagu

Anggaran

Kementerian

Agama

Tahun

2013

adalah

sebesar

Rp45.854.356.574.000,00 Dengan rincian :

2.

a.

Belanja Pegawai

Rp21.342.212.004.000,00

b.

Belanja Barang

Rp 8.328.953.212.000,00

c.

Belanja Modal

Rp 3.341.372.920.000,00

d.

Belanja Hibah

Rp

e.

Belanja Bantuan Sosial

Rp12.839.318.438.000,00

2.500.000.000,00

Realisasi Anggaran Kementerian Agama per 31 Desember 2013 adalah sebesarRp41.784.967.287.808,00 atau terealisasi 91,13% dari pagu anggaran, dengan rincian : a.

Belanja Pegawai

Rp20.540.495.630.549,00 (96,24%)

b.

Belanja Barang

Rp 7.037.285.350.734,00 (84,49%)

c.

Belanja Modal

Rp 2.651.827.977.846,00 (79,36%)

d.

Belanja Hibah

Rp

e.

Belanja Bantuan Sosial

Rp11.552.899.795.479,00 (89,98%)

2.458.533.200.,00 (98,34%)

54


Tabel 15 Realisasasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2013 No

Program

1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama Penyelenggaraan Haji dan Umrah

2

3

4

5

Realisasi

Anggaran

1.789.464.502.000

Anggaran

%

1.507.788.258.341

84,26%

144.022.738.000

126.605.827.490 87,91%

148.539.939.000

111.133.134.295

74,82%

482.782.241.000

408.109.804.511

84,53%

565.120.016.000

472.164.959.973

83,55%

37.229.583.490.000

34.102.952.736.493

91,60%

6

Pendidikan Islam

7

Bimbingan Masyarakat Islam

3.034.498.369.000

2.782.854.014.857

91,71%

8

Bimbingan Masyarakat Kristen

1.042.627.061.000

1.023.672.503.683

98,18%

9

Bimbingan Masyarakat Katolik

571.968.128.000

541.103.960.948

94,60%

10

Bimbingan Masyarakat Hindu

617.663.859.000

528.317.481.894

85,53%

11

Bimbingan Masyarakat Budha

228.086.230.000

180.264.605.323

79,03%

45.854.356.574.000

41.784.967.287.808

91,13%

Jumlah

Tabel 16 Realisasi Anggaran Per Belanja Tahun 2013 (dalam Rupiah)

No 1

2

Program Realsiasi Pendapatan Negara - Penerimaan Pajak - Penerimaan Negara Bukan Pajak - Penerimaan Hibah JUMLAH PENDAPATAN Belanja Negara BelanjaTransaksi Kas Rupiah Murni

Realisasi

Anggaran

Anggaran

%

0

0

0,00

617.711.719.436

884.703.032.598

143,22

617.711.719.436

884.703.032.598

143,22

39.127.203.045.362

36.680.123.581.308

93,75

55


No

3

Program

Realisasi

Anggaran

Anggaran

%

- Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal - Belanja Bantuan Sosial Pinjamandan Hibah - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal - Belanja Bantuan Sosial Belanja Transaski Non Kas - Belanja Pegawai Non Kas - Belanja Barang Non Kas - Belanja Modal Non Kas - BelanjaBantuan Sosial Non Kas jumlah belanja (netto) Belanja Negara - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal - Belanja Bantuan Sosial

17.622.894.828.334 8.251.062.282.387 2.908.745.507.541 10.344.500.427.000 673.350.345.423 0 79.439.498.423 471.878.562.000 0 0 0 0 0

18.313.168.924.920 6.983.716.824.960 2.602.015.220.069 8.781.222.611.359 146.517.889.243 0 33.911.951.523 80.607.580.820 0 70.186.073.689 0 70.096.073.689 90.000.000

103,92 84,64 89,45 84,89 21,75 0,00 42,69 17,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0,00

39.800.553.390.785

36.826.641.470.551

92,63

17.622.894.828.334 8.330.501.780.810 3.380.624.069.641 10.466.532.712.000

18.321.622.964.216 7.044.954.148.609 2.683.216.610.040 8.817.177.513.640

103,96 84,57 79,37 84,24

Jumlah Belanja (Bruto)

39.800.553.390.785

36.866.982.236.505

92,63

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2012 dan 2013 No

Program

1

ProgramDukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama

2

3

4

(dalam Ribuan Rupiah) Tahun 2013

Tahun 2012 Pagu

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

%

1.786.718.077

1.571.318.338

87,94

1.789.464.502

1.507.788.258

84,26

251.847.250

231.426.642

91,89

144.022.738

126.605.827

87,91

132.644.850

110.235.843

83,11

148.539.939

111.133.134

74,82

504.194.312

431.295.209

85,54

482.782.241

408.109.805

84,53

56


No 5 6 7 8 9 10 11

Tahun 2012

Program

Pagu

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Pendidikan Islam Bimbingan Masyarakat Islam Bimbingan Masyarakat Kristen Bimbingan Masyarakat Katolik Bimbingan Masyarakat Hindu Bimbingan Masyarakat Budha Jumlah

Tahun 2013

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

%

479.760.974

402.220.807

83,84

565.120.016

472.164.960

83,55

31.825.637.653

29.484.556.967

92,64

37.229.583.490

34.102.952.736

91,60

2.721.994.364

2.652.653.631

97,45

3.034.498.369

2.782.854.015

91,71

962.469.268

885.701.287

92,02

1.042.627.061

1.023.672.504

98,18

532.739.205

527.695.663

99,05

571.968.128

541.103.961

94,60

426.524.532

419.780.405

98,42

617.663.859

528.317.482

85,53

176.022.906

150.097.445

85,27

228.086.230

180.264.605

79,03

39.800.553.391

36.866.982.237

92,63

45.854.356.574

41.784.967.287

91,13

Tabel 18 Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Agama Tahun 2013 Sasaran Strategis

Program

(1) Sasaran Strategis 1 Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional Sasaran Strategis 2 Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional Sasaran Strategis 3 Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa

1.

(2) Program Bimas Islam

2. 3. 4. 5.

Program Bimas Kristen Program Bimas Katolik Program Bimas Hindu Program Bimas Buddha

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

1.

Program Pendidikan Islam

Pagu (3)

Anggaran Realisasi (4)

% (5) 92,04

3.029.371.967.811

2.788.203.739.146

1.042.617.813.257

1.024.299.867.713

573.737.041.096 617.815.445.360 228.609.567.442

541.734.365.996 530.635.972.334 181.280.577.406

98,24 94,42 85,89 79,30

29.697.377.000

23.365.339.257

78,68

37.238.399.193.372

34.235.953.634.196

91,94

57


Sasaran Strategis Sasaran Strategis 4 Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat Sasaran Strategis 5 Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional

Program

Anggaran Pagu Realisasi 565.246.998.100 477.051.306.162

% 84,40

1.

Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

1.759.662.818.437

1.489.871.453.977

84,67

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama

144.016.584.160

126.763.354.290

88,02

148.539.939.000

115.498.188.201

77,76

498.611.221.000

412.045.959.446

82,64

45.876.325.966

41.946.703.758

91,43

3.

4.

Jumlah

58


BAB IV PENUTUP

C

apaian Kinerja Kementerian Agama tahun 2013 yang disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan pertanggungjawaban kinerja atas amanah yang diberikan. Secara umum berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai, kinerja Kementerian Agama dipandang baik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang

perlu mendapat perhatian. Diharapkan LAKIP ini dapat memberikan sumbangan secara umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama melalui upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Kementerian Agama sebesar 114,85% (sangat baik). Capain tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata capain tahun 2011 sebesar 92%. Dan tahun 2012 sebesar 100,94%. Berdsarkan hal tersebut sasaran strategis Kementerian Agama Tahun 2013 telah dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Namun demikian hasil yang diperoleh masih perlu mendapat perhatian pada masa yang akan datang, khususnya persentase berkinerja sangat baik yang tingkat capaian targetnya baru mencapai 78%, hal ini dikarenakan belum diimplementasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Aparatur Negara Sipil secara merata pada satker/sator di lingkungan Kementerian Agama. Selain hal tersebut masih terdapat indikator yang perlu mendapat perhatian pada masa yang akan datang, yaitu penyelesaian tindak lanjut temuan yang capaian targetnya hanya 69,47%, serta perlunya peningkatan kinerja dalam rangka pencapaian sasaran Renstra 2010-2014 yang berakhir pada tahun 2014 Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama tahun 2013 disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta,

Maret 2014

Menteri Agama

SURYADHARMA ALI

59

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013 DAFTAR ISI

Recommend Documents