LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2011

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2011

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2012

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Kementerian Pertindustrian pada tahun 2011. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP)

dimana

pimpinan

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Dalam Rencana Stratejik Kementerian Perindustrian 2010-2014, telah dijabarkan Visi jangka menengah Kementerian, yakni “Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan”. Visi dimaksud telah dituangkan pada Misi, Tujuan, dan Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2014. Secara umum gambaran pencapaian kinerja makro sektor industri pada tahun 2011, adalah sebagai berikut : 1. Pertumbuhan sektor industri non migas tahun 2011 mencapai 6,83 persen; 2. Kontribusi

terhadap

Pendapatan

Domestik

Bruto

untuk

industri

pengolahan tahun 2011 sebesar 24,28 persen dan industri pengolahan non migas sebesar 20,92 persen. 3. Investasi PMDN Tahun 2011 di sektor industri mencapai Rp. 39,05 triliun dengan jumlah proyek sebanyak 784 proyek dan PMA sebesar US$ 6.779 miliar dengan jumlah proyek sebanyak 1.861 proyek. 4. Ekspor hasil industri non migas tahun 2011 mencapai US$ 122,19 milyar, dan impor tahun 2011 mencapai US$ 125,98 miliar. Pada tahun 2011 cabang industri yang hampir semua mengalami pertumbuhan positif, antara lain: Logam Dasar Besi & Baja sebesar 13.06 persen; Makanan, Minuman dan Tembakau tumbuh sebesar 9.19 persen; Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki tumbuh sebesar 7.52 persen; Semen & Brg. Galian bukan logam tumbuh sebesar 7.19 persen; Alat Angk., Mesin & Peralatannya tumbuh sebesar 7.00 persen; Pupuk, Kimia & Barang dari karet Barang lainnya

tumbuh sebesar 3.95 persen;

tumbuh sebesar 1.82 persen; Kertas dan Barang cetakan tumbuh

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Perindustrian Tahun 2011

Ringkasan Eksekutif

i

sebesar 1.50 persen; dan hanya Brg. kayu & Hasil hutan lainnya tumbuh kurang dari 1 persen yaitu sebesar 0.35 persen. Kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDB industri non migas mencapai 20,92 persen dengan urutan distribusi per cabang industri sebagai berikut: industri makanan, minuman dan tembakau (35,20 persen); industri alat angkut, mesin dan peralatan (27,47 persen); industri pupuk, kimia dan barang dari karet (12,21 persen), industri tekstil, barang kulit dan alas kaki (9,23 persen), industri barang kayu dan hasil hutan (5,44 persen) industri kertas dan barang cetakan (4,47 persen), industri semen dan barang galian non logam

(3,27

persen), industri logam dasar, besi dan baja (2,00 persen), dan industri barang lain hanya (0,73 persen). Pertumbuhan industri pada tahun 2011 telah jauh lebih baik dibanding tahun 2010 pada saat industri terkena dampak krisis global. Tahun 2011 sektor industri dapat melampaui target pertumbuhan industri dari yang semula target sebesar 6,10 persen dan pada tahun 2011 pertumbuhan industri mencapai 6,83 persen. Hal ini terlihat bahwa sektor-sektor industri telah mulai pulih dari krisis global tahun 2009. Tentunya kita berharap bahwa tahun mendatang menjadi tahun titik balik bagi dunia industri untuk dapat lebih maju lagi. Langkah-langkah operasional yang telah ditempuh dalam pencapaian sasaran 2011 meliputi melalui: perumusan kebijakan; pelayanan dan fasilitasi; serta pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang dilakukan. Dimana langkah-langkah operasional tersebut di laksanakan melalui Sembilan program, diantaranya (i) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Manufaktur yang bertujuan untuk memulihkan kinerja industri yang terdampak krisis finansial global, khususnya industri yang melakukan ekspor ke Eropa dan Amerika Serikat; (ii) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro yang bertujuan untuk memulihkan kinerja industri-industri yang terkena dampak krisis finansial global yang mengimbas pada industri-industri yang melakukan ekspor ke berbagai negara di Eropa dan Amerika Serikat; (iii) Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi yang bertujuan untuk menumbuhkan industri yang utamanya diarahkan pada penguasaan pasar ekspor; (iv) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan IKM, meningkatkan nilai tambah produk, menumbuhkan populasi IKM, memanfaatkan sumber daya termasuk SDA daerah secara


Ringkasan Eksekutif

ii

optimal, mengembangkan OVOP, menyebarkan industri ke berbagai daerah, meningkatkan daya saing industri di daerah, meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai komoditi, prioritas, membangun keunikan yang dimiliki daerah, melakukan kerjasama antar daerah, serta membangun kerjasama yang harmonis antar daerah dan pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah; (v) Program Pengembangan Perwilayahan Industri yang bertujuan untuk mendorong

pelaksanaan

public-private

partnership

dan

pengembangan

kawasan industri serta mempersiapkan peta panduan industri unggulan provinsi dan kompetensi inti industri kabupaten/kota; (vi) Program Kerjasama Industri Internasional yang bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan kerjasama industri internasional secara optimal; (vii) Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri yang bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha dan kebijakan yang kondusif melalui perumusan dan analisa kebijakan dan iklim di sektor industri,

pelaksanaan

kebijakan

dan

iklim

di

bidang

penelitian

dan

pengembangan industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk meningkatkan kemampuan industri dalam menciptakan, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam uji komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan, rancangan produk baru, proses produksi, energi terbarukan, lingkungan hidup, dan tenaga kerja serta sarana

dan

pembangunan

prasarana industri;

industri (viii)

sebagai

Program

faktor

pendukung

Pengawasan

dan

berhasilnya Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian yang bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian berjalan

sesuai dengan

rencana

dan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, trasnparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN, serta

mewujudkan Good

Governance dan Clean Government; (ix) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian yang bertujuan untuk memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam hal persiapan internal; (x) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian yang bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi para pemangku kepentingan. Hasil


Ringkasan Eksekutif

iii

lebih rinci secara keseluruhan tergambar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja 2011. Secara garis besar Kementerian Perindustrian telah berhasil melaksanakan tugas pokok,

fungsi

dan

misi

yang

diembannya

dalam

pencapaian

kinerja

Kementerian Perindustrian tahun 2011 dengan capaian rata-rata sasaran strategis perspektif pelaksanaan tugas pokok melebihi 100 persen. Sedangkan capaian

rata-rata

sasaran

strategis

perspektif

pemangku

kepentingan

(stakeholders) mencapai lebih dari 90 persen. Beberapa sasaran yang ditetapkan dapat dicapai, meskipun belum semuanya menunjukkan hasil sebagaimana yang ditargetkan. Keberhasilan pencapaian sasaran Kementerian Perindustrian disamping ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan oleh dukungan eksternal, seperti kerjasama dengan institusi terkait.


Ringkasan Eksekutif

iv

KATA PENGANTAR Untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) dengan tingkat kinerja yang selalu meningkat bentuk perwujudannya dapat dilakukan melalui pertanggungjawaban. Seperti yang telah diamanatkan dalam Tap. MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dibutuhkan suatu bentuk pertanggungjawaban terkait pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata

secara

periodik. Pemerintah, melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut Tap MPR RI dan UndangUndang tersebut, mewajibkan tiap pimpinan Departemen/ Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan

kepada

atasannya.

Serta

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa peraturan tersebut sebagai acuan setiap instansi dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan LAKIP. Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2011, Kementerian Perindustrian menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan kinerja masing-masing satuan unit di masa yang akan datang, khususnya untuk tahun 2012 yang sedang berjalan ini. Jakarta, 14 Maret 2012 Menteri Perindustrian

ttd MOHAMAD S. HIDAYAT


Kata Pengantar

v

DAFTAR ISI

Halaman RINGKASAN EKSEKUTIF

i

KATA PENGANTAR

v

DAFTAR ISI

vi

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

:

:

:

:

PENDAHULUAN A.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1

B.

Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

1

C.

Peran Stratejik Kementerian Perindustrian

4

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A.

Rencana Strategis 2010 - 2014

9

B.

Rencana Kinerja Tahun 2011

20

C.

Penetapan Kinerja Tahun 2011

29

D.

Rencana Anggaran

34

AKUNTABILITAS KINERJA PERINDUSTRIAN A.

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2011

35

B.

Akuntabilitas Keuangan

102

PENUTUP A.

Kesimpulan

105

B.

Permasalahan dan Kendala

106

C.

Rekomendasi

108

LAMPIRAN


Daftar Isi

vi

BAB I PENDAHULUAN

A.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Menteri Perindustrian dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Menteri Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan,

penetapan,

dan

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

perindustrian; 2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian; 3. Pengawasan

atas

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Kementerian

Perindustrian; 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perindustrian di daerah; dan 5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

B.

PERAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional tersebut tercermin dari dampak kegiatan ekonomi sektor riil bidang industri dalam komponen konsumsi maupun investasi. Dari hal ini sektor industri berperan sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa keteknikan, penyediaan bahan baku,


Pendahuluan

1

transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Pembangunan sektor industri menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam pembentukan PDB sangat besar dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (prime mover) karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi. Selain itu industri juga dapat membuka

peluang

untuk

menciptakan

dan

memperluas

lapangan

pekerjaan, yang berarti meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Walau telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam pengembangan industri, namun dirasakan industri belum tumbuh seperti yang diharapkan. Permasalahan Pembangunan Nasional yang

sedang

dihadapi

bangsa

Indonesia

dan

memerlukan

upaya

penanganan yang terstruktur dan berkelanjutan, di antaranya meliputi: 1. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. 2. Rendahnya pertumbuhan ekonomi. 3. Melambatnya perkembangan ekspor Indonesia. 4. Lemahnya sektor infrastruktur. 5. Tertinggalnya kemampuan nasional di bidang teknologi. Sementara itu, terdapat berbagai permasalahan pokok yang sedang dihadapi dalam mengembangkan sektor industri, yaitu: Pertama, ketergantungan yang tinggi terhadap impor baik berupa bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi maupun komponen. Kedua, keterkaitan antara sektor industri dengan ekonomi lainnya relatif masih lemah. Ketiga, struktur industri hanya didominasi oleh beberapa cabang industri yang tahapan proses industrinya pendek. Keempat, lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi. Kelima, lebih dari 60 persen sektor industri terletak di Pulau Jawa. Keenam, masih lemahnya kemampuan kelompok industri kecil dan menengah. Dalam mengatasi permasalahan dalam mengembangkan sektor industri, isu-isu strategis lima tahun yang akan datang hasil temu nasional di bidang perekonomian sebagai prioritas Kabinet Indonesia Bersatu II adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan Infrastruktur; 2. Ketahanan Pangan; 3. Ketahanan Energi; 4. Pengembangan UMKM; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Perindustrian Tahun 2011

Pendahuluan

2

5. Revitalisasi Industri dan Jasa; 6. Pembangunan Transportasi. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan sektor industri

dituntut untuk mampu memberikan sumbangan yang berarti

terhadap pembangunan ekonomi maupun sosial politik. Oleh karenanya, dalam penentuan tujuan pembangunan industri di masa depan, baik jangka menengah maupun jangka panjang, bukan hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri, tetapi juga harus mampu mengatasi permasalahan nasional. Dengan memperhatikan masalah nasional dan masalah yang sedang dihadapi oleh sektor industri, serta untuk mendukung keberhasilan prioritas Kabinet Indonesia Bersatu, maka telah ditetapkan proses yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian dan yang dikelompokkan ke dalam: (1) perumusan kebijakan; (2) pelayanan dan fasilitasi; serta (3) pengawasan, pengendalian, dan evaluasi yang secara langsung menunjang pencapaian sasaran-sasaran strategis

yang

telah

ditetapkan,

disamping

dukungan

kapasitas

kelembagaan guna mendukung semua proses yang akan dilaksanakan. Pada dasarnya pembangunan sektor industri

diserahkan kepada

peran aktif sektor swasta, sementara pemerintah lebih banyak berperan sebagai

fasilitator

yang

mendorong

dan

memberikan

berbagai

kemudahan bagi aktivitas-aktivitas sektor swasta. Intervensi langsung Pemerintah dalam bentuk investasi dan layanan publik hanya dilakukan bila mekanisme pasar tidak dapat berlangsung secara sempurna. Arah kebijakan dalam Rencana Strategis mencakup beberapa hal pokok sebagai berikut: 1. Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional. 2. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah. 3. Meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar terkait dan lebih seimbang dengan kemampuan industri skala besar. 4. Mendorong pertumbuhan industri di luar pulau Jawa. 5. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional.


Pendahuluan

3

C.

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Berdasarkan IND/PER/10/2010

Peraturan

tentang

Menteri

Organisasi

Perindustrian,

Kementerian

Perindustrian,

9 (sembilan) unit

Perindustrian dan

Perindustrian eselon I

Tata

terdiri dan

Nomor:

Kerja atas

105/M-

Kementerian Wakil

Menteri

3 (tiga) Staf Ahli Menteri

sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

Tugas Pokok masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut: 1. Wakil Menteri Perindustrian Mempunyai

tugas

membantu

Menteri

Perindustrian

dalam

memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian. Wakil Menteri diangkat pada tanggal 10 November 2009 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/M Tahun 2009 guna memperlancar pelaksanaan tugas Menteri yang memerlukan penanganan khusus sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 2. Sekretariat Jenderal Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit


Pendahuluan

4

organisasi di Iingkungan Kementerian Perindustrian. Sekretariat Jenderal terdiri dari 5 (lima) biro, yaitu Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Hukum dan Organisasi, serta Biro Umum. 3. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang basis industri manufaktur. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur terdiri atas 5 (lima) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Industri Material Dasar Logam; Direktorat Industri Kimia Dasar; Direktorat Industri Kimia Hilir; dan Direktorat Industri Tekstil dan Aneka. 4. Direktorat Jenderal Industri Agro Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri agro. Direktorat Jenderal Industri Agro terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan; dan Direktorat Industri Minuman dan Tembakau. 5. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi terdiri atas 5 (lima) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Industri

Alat

Transportasi

Darat;

Direktorat

Industri

Maritim,

Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan; Direktorat Industri Elektronika dan Telematika; dan Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian. 6. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri kecil dan menengah. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah I; Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah II; dan Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah III.


Pendahuluan

5

7. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Direktorat

Jenderal

Pengembangan

Perwilayahan

Industri

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan perwilayahan industri. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I; Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II; dan Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III. 8. Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama industri internasional. Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat

Direktorat

Jenderal;

Direktorat

Kerja

Sama

Industri

Internasional Wilayah I dan Multilateral; Direktorat Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional; dan Direktorat Ketahanan Industri. 9. Inspektorat Jenderal Inspektorat

Jenderal

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengawasan intern di Iingkungan Kementerian Perindustrian. Inspektorat Jenderal terdiri atas 5 (lima) unit eselon II, yaitu Sekretariat Inspektorat Jenderal; Inspektorat I; Inspektorat II; Inspektorat III; dan Inspektorat IV. 10. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, Dan Mutu Industri Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas serta iklim dan mutu industri. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, Dan Mutu Industri terdiri dari 5 (lima) unit eselon II, yaitu Sekretariat Badan; Pusat Standardisasi; Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri; Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup; dan Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual. 11. Staf Ahli Menteri Adalah unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Staf


Pendahuluan

6

Ahli Menteri mempunyai tugas memberi telaahan kepada Menteri mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan Inspektorat Jenderal. Staf Ahli Menteri terdiri atas Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri; Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri; dan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi. Di samping itu, untuk menunjang pelaksanaan tugas Kementerian, terdapat

3

(tiga) unit eselon II (Pusat) yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, yaitu: 1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri (Pusdiklat Industri) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri yang selanjutnya disebut Pusdiklat Industri adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal. Pusdiklat Industri dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri. 2. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusdatin

dipimpin

oleh

seorang

Kepala

dan

mempunyai

tugas

melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, serta pelayanan data dan informasi industri. 3. Pusat Komunikasi Publik Pusat Komunikasi Publik adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Komunikasi

Publik

dipimpin

oleh

Kepala

dan

mempunyai

tugas

melaksanakan hubungan antar lembaga, pemberitaan, publikasi, dan informasi pelayanan publik. Dalam menunjang pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian untuk membangun dan memajukan sektor industri, dengan tercapainya sasaran strategis perspektif pelaksanaan tugas pokok dan perspektif


Pendahuluan

7

Stakeholders dibutuhkan SDM. Untuk mewujudkan SDM Industri dan aparatur yang professional maka langkah-langkah yang dilakukan adalah meningkatkan penerapan kode etik dan peningkatan disiplin dan budaya kerja

pegawai,

melakukan

pengembangan

sistem

rekruitmen

pegawai,peningkatan kualitas kemampuan dan pengetahuan SDM Industri (kuantitas dan kualitas). Dengan jumlah pegawai sebanyak 6168 pegawai, diharapkan dapat mencapai target yang telah di tetapkan oleh Kementerian Perindustrian.


Pendahuluan

8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014 1.

Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025)

VISI

adalah Membawa Indonesia

pada tahun 2025 untuk

menjadi Negara Industri Tangguh Dunia yang bercirikan: 1. Industri kelas dunia; 2. PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa; 3. Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar. Untuk menuju Visi tersebut, dirumuskan Visi tahun 2020 yakni Tercapainya Negara Industri Maju Baru sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC. Sebagai Negara Industri Maju Baru, Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain: 1. Kemampuan tinggi untuk bersaing dengan Negara industri lainnya; 2. Peranan dan kontribusi sektor industri tinggi bagi perekonomian nasional; 3. Kemampuan seimbang antara Industri Kecil Menengah dengan Industri Besar; 4. Struktur industri yang kuat (pohon industri dalam dan lengkap, hulu dan hilir kuat, keterkaitan antar skala usaha industri kuat); 5. Jasa industri yang tangguh. Berdasarkan Visi tahun 2020, kemampuan Industri Nasional diharapkan mendapat pengakuan dunia internasional, dan mampu menjadi basis kekuatan ekonomi modern secara struktural, sekaligus wahana tumbuhsuburnya ekonomi yang berciri kerakyatan. Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam visi lima tahun sampai dengan 2014 yakni:

“Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan” Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Perindustrian Tahun 2011

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

9

2.

Dalam rangka mewujudkan visi 2025 di atas, Kementerian

MISI

Perindustrian sebagai institusi pembina Industri Nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; 2. Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional; 3. Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat; 4. Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi nasional; 5. Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat; 6. Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat; 7. Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Sesuai dengan Visi tahun 2014 di atas, misi tersebut dijabarkan dalam misi lima tahun sampai dengan 2014 sebagai berikut: 1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri; 2. Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan internasional; 3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung; 4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri; 5. Memfasilitasi penguatan struktur industri; 6. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa; 7. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.

Pembangunan

3. TUJUAN

pembangunan pembangunan menjadikan

sumbangan

berarti

bagi

industri

merupakan

nasional, industri

industri

pembangunan

oleh

harus

yang

dari

sebab

itu

diarahkan

mampu

ekonomi,

bagian

sosial

untuk

memberikan dan

politik

Indonesia. Pembangunan sektor industri, tidak hanya ditujukan untuk



10

mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri yang disebabkan oleh melemahnya daya saing dan krisis global yang melanda dunia saat ini saja, melainkan juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional, serta meletakkan dasar-dasar membangun industri andalan masa depan. Secara kuantitatif peran industri ini harus tampak pada kontribusi sektor industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB), baik kontribusi sektor industri secara keseluruhan maupun kontribusi setiap cabang industri. Maka dijabarkan tujuannya adalah kokohnya basis industri manufaktur dan industri andalan masa depan menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

4. SASARAN

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistemik yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi perspektif pemangku kepentingan (stakeholder),

perspektif pelaksanaan tugas pokok, dan perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan yang dapat dirinci sebagai berikut: Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

Sasaran Strategis I: Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah; 2. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional. Sasaran Strategis II: Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional. 2. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri. Sasaran Strategis III: Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri; 2. Indeks iklim industri nasional.



11

Sasaran Strategis IV: Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif; 2. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri. Sasaran Strategis V: Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Tumbuhnya Industri Dasar Hulu (Logam dan Kimia); 2. Tumbuhnya Industri Komponen automotive, elektronika dan permesinan; 3. Tumbuhnya Industri lainnya yang belum ada pada pohon industri. Sasaran Strategis VI: Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional; 2. Jumlah investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Sasaran Strategis VII: Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Tumbuhnya industri kecil diatas pertumbuhan ekonomi nasional; 2. Tumbuhnya industri menengah dua kali diatas industri kecil; 3. Meningkatnya jumlah output IKM yang menjadi “Out-Source” Industri Besar.

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Sasaran Strategis I: Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan produk hukum industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R.Perpres/R.Keppres); 2. Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri. Sasaran

Strategis

II:

Menetapkan

rencana

strategis

dan/atau

pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan, dengan Indikator Kinerja Utama: Renstra 2010-2014 dan Renja.



12

Sasaran Strategis III: Menetapkan peta panduan pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas; 2. Peta Panduan Industri Unggulan Provinsi; 3. Peta Panduan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota. Sasaran Strategis IV: Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Rekomendasi usulan insentif; 2. Perusahaan industri yang memperoleh insentif. Sasaran Strategis V: Mengembangkan R&D di instansi dan industri, dengan Indikator Kinerja Utama: Kerjasama instansi R&D dengan industri. Sasaran

Strategis

VI:

Memfasilitasi

penerapan,

pengembangan

dan

penggunaan kekayaan intelektual, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Perusahaan yang mendapatkan HKI; 2. Produk HKI yang dikomersialkan (paten). Sasaran Strategis VII: Memfasilitasi pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Tingkat utilisasi kapasitas produksi; 2. Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan; 3. Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku; 4. Perjanjian kerjasama internasional. Sasaran Strategis VIII: Memfasilitasi promosi industri, dengan Indikator Kinerja Utama:

Perusahaan

mengikuti

seminar/konferensi,

pameran,

misi

dagang/investasi. Sasaran Strategis IX: Memfasilitasi penerapan standardisasi, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Rancangan SNI yang diusulkan; 2. Penambahan SNI wajib yang diterapkan; 3. Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu/ISO 9001:2008 (Pedoman BSN 10 dan GKM). Sasaran Strategis X: Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan Indikator Kinerja Utama: Tingkat kepuasan pelanggan.



13

Sasaran Strategis XI: Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Instruktur yang bersertifikat; 2. Jurusan

pada

lembaga

pendidikan

dan

lembaga

diklat

yang

terakreditasi. Sasaran Strategis XII: Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Tingkat penurunan penyimpangan minimal; 2. Terbangunnya Sistem Pengendalian Internal di unit kerja. Sasaran Strategis XIII: Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan; 2. Tingkat penurunan penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri.

Perspektif Peningkatan Kapasitas Klembagaan

Sasaran Strategis I: Mengembangkan kemampuan SDM aparatur yang kompeten, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Standar kompetensi SDM aparatur; 2. SDM aparatur yang kompeten. Sasaran Strategis II: Membangun organisasi yang professional dan probisnis, dengan Indikator Kinerja Utama: Penerapan sistem manajemen mutu. Sasaran Strategis III: Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Tersedianya sistem informasi online; 2. Pengguna yang mengakses. Sasaran Strategis IV: Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Kesesuaian program dengan Kebijakan Industri Nasional (KIN); 2. Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars); 3. Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.



14

Sasaran Strategis V: Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Tingkat penyerapan anggaran; 2. Tingkat kualitas laporan keuangan (WTP). Upaya lain yang harus dilakukan untuk mewujudkan pencapaian tujuan di atas adalah dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga

mudah

untuk

diukur

keberhasilan

pencapaiannya.

Target

pertumbuhan setiap cabang industri yang ingin dicapai dalam peningkatan daya saing industri manufaktur pada periode 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1. Cabang Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau

Target

pertumbuhan

untuk

cabang

industri

makanan, minuman, dan tembakau rata-rata mulai tahun 2010 - 2014 diharapkan dapat mencapai sebesar 8,41 persen. Dengan nilai

target pertumbuhan terkecil pada tahun 2010 sebesar 6,64 persen hingga target pertumbuhan terbesar pada tahun 2014 yaitu sebesar 10,40 persen. Nilai tersebut diharapkan dapat disumbang dari Industri kecil, industri menengah dan industri besar dengan presentasi kontribusi di harapkan bisa berimbang, yaitu: IK ditambah IM sebesar 50 persen dan IB sebesar 50 persen.

2. Cabang Industri Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki

Target pertumbuhan untuk cabang industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki rata-rata mulai tahun 2010 - 2014 diharapkan dapat mencapai sebesar 3,84 persen. Dengan nilai target pertumbuhan

terkecil pada tahun 2010 sebesar 2,15 persen hingga target pertumbuhan terbesar pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,60 persen. Nilai tersebut diharapkan dapat disumbang dari Industri kecil, industri menengah dan industri besar dengan presentasi kontribusi di harapkan bisa berimbang, yaitu: IK ditambah IM sebesar 50 persen dan IB sebesar 50 persen.

3. Cabang Industri Barang Kayu dan Hasil Hutan lainnya

Target

pertumbuhan

untuk

cabang

industri

makanan, minuman, dan tembakau rata-rata mulai tahun 2010 - 2014 diharapkan dapat mencapai sebesar 2,94 persen. Dengan nilai

target pertumbuhan terkecil pada tahun 2010 sebesar 1,75 persen hingga



15

target pertumbuhan terbesar pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,90 persen. Nilai tersebut diharapkan dapat disumbang dari Industri kecil, industri menengah dan industri besar dengan presentasi kontribusi di harapkan bisa berimbang, yaitu: IK ditambah IM sebesar 50 persen dan IB sebesar 50 persen.

4. Cabang Industri

Target

pertumbuhan

untuk

cabang

industri

Kertas dan

makanan, minuman, dan tembakau rata-rata

Barang Cetakan

mulai tahun 2010 - 2014 diharapkan dapat mencapai sebesar 5,04 persen. Dengan nilai

target pertumbuhan terkecil pada tahun 2010 sebesar 4,60 persen hingga target pertumbuhan terbesar pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,58 persen. Nilai tersebut diharapkan dapat disumbang dari Industri kecil, industri menengah dan industri besar dengan presentasi kontribusi di harapkan bisa berimbang, yaitu: IK ditambah IM sebesar 50 persen dan IB sebesar 50 persen.

5. Cabang Industri

Target

pertumbuhan

untuk

cabang

industri

Pupuk, Kimia,


dan Barang dari

mulai tahun 2010 - 2014 diharapkan dapat

Karet

mencapai sebesar 6,30 persen. Dengan nilai target pertumbuhan terkecil pada tahun 2010

sebesar 5,00 persen hingga target pertumbuhan terbesar pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,30 persen. Nilai tersebut diharapkan dapat disumbang dari Industri kecil, industri menengah dan industri besar dengan presentasi kontribusi di harapkan bisa berimbang, yaitu: IK ditambah IM sebesar 50 persen dan IB sebesar 50 persen.

6. Cabang Industri

Target

pertumbuhan

untuk

cabang

industri

Semen dan


Barang Galian


bukan Logam


sebesar 3,25 persen hingga target pertumbuhan terbesar pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,30 persen. Nilai tersebut diharapkan dapat disumbang dari Industri kecil, industri menengah dan industri besar dengan presentasi



16

kontribusi di harapkan bisa berimbang, yaitu: IK ditambah IM sebesar

50

persen dan IB sebesar 50 persen.

7. Cabang Industri

Target

pertumbuhan

untuk

cabang

industri

Logam Dasar,

makanan, minuman, dan tembakau rata-rata mulai

Besi dan Baja

tahun 2010 - 2014 diharapkan dapat mencapai sebesar

4,03

persen.

Dengan

nilai

target

pertumbuhan terkecil pada tahun 2010 sebesar 2,75 persen hingga target pertumbuhan terbesar pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,50 persen. Nilai tersebut diharapkan dapat disumbang dari Industri kecil, industri menengah dan industri besar dengan presentasi kontribusi diharapkan bisa berimbang, yaitu: IK ditambah IM sebesar 50 persen dan IB sebesar 50 persen.

8. Cabang Industri

Target

pertumbuhan

untuk

cabang

industri

Alat Angkut,


Mesin dan


Peralatannya


sebesar 4,00 persen hingga target pertumbuhan terbesar pada tahun 2014 yaitu sebesar 10,20 persen. Nilai tersebut diharapkan dapat disumbang dari Industri kecil, industri menengah dan industri besar dengan presentasi kontribusi di harapkan bisa berimbang, yaitu: IK ditambah IM sebesar 50 persen dan IB sebesar 50 persen.

9. Cabang Industri Barang Lainnya

Target

pertumbuhan

untuk

cabang

industri

makanan, minuman, dan tembakau rata-rata mulai tahun 2010 - 2014 diharapkan dapat

mencapai sebesar 6,00 persen. Dengan nilai target pertumbuhan terkecil pada tahun 2010 sebesar 5,18 persen hingga target pertumbuhan terbesar pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,80 persen. Nilai tersebut diharapkan dapat disumbang dari Industri kecil, industri menengah dan industri besar dengan presentasi kontribusi di harapkan bisa berimbang, yaitu: IK ditambah IM sebesar 50 persen dan IB sebesar 50 persen. Untuk lebih jelasnya, target laju pertumbuhan setiap cabang industri selama periode 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.1.



17

Tabel 2.1. Target Pertumbuhan setiap Cabang Industri tahun 2010 – 2014 (%)

Makanan, Minuman dan Tembakau Tekstil, barang Kulit & Alas kaki Barang Kayu & Hasil Hutan lainnya Kertas & barang Cetakan Pupuk, Kimia & barang dari Karet Semen & Barang Galian bukan Logam Logam Dasar, Besi & Baja Alat Angkut, Mesin & Peralatannya Barang lainnya

11,29 0,53 -1,46 6,27 1,51 -0,63 -4,53 -2,94

6,64 2,15 1,75 4,60 5,00 3,25 2,75 4,00

7,92 3,40 2,75 4,80 5,46 3,74 3,40 6,40

8,15 3,75 2,90 4,90 5,75 4,05 4,00 7,78

8,94 4,30 3,40 5,30 7,00 4,60 4,50 8,30

10,40 5,60 3,90 5,58 8,30 5,30 5,50 10,20

Rata-rata 2010-2014 8,41 3,84 2,94 5,04 6,30 4,19 4,03 7,34

3,13

5,18

5,60

6,00

6,40

6,80

6,00

Total Industri

2,52

4,65

6,10

6,75

7,47

8,95

6,78

Cabang Industri

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber: Renstra Kementerian Perindustrian 2010-2014

5. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaransasaran industri tahun 2010-2014, telah dibangun Peta

Strategi

Kementerian

Perindustrian

yang

menguraikan peta-jalan yang akan ditempuh untuk

mewujudkan

visi

2014

sebagaimana

disebutkan di atas. Peta Strategi Kementerian Perindustrian tersaji pada Gambar 2.1 di bawah ini.



18

Gambar 2.1. Peta Strategi Kementerian Perindustrian



19

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2011 Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Kementerian Perindustrian Tahun 2010-2014, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masingmasing

sasaran-sasaran

strategis

yang

akan

dicapai

Kementerian

Perindustrian pada tahun 2011 sesuai dengan Peta Strategis Kementerian Perindustrian yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 20102014 adalah yang terinci sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

1. Tingginya

nilai

tambah industri

Nilai tambah industri dimaksud adalah nilai tambah dari hasil produksi yang merupakan selisih antara nilai output dengan nilai input. Sasaran strategis ini akan

dicapai melalui indikator kinerja utama: a. Laju pertumbuhan industri dengan target pada tahun 2011 sebesar 6,10 persen b. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional dengan target pada tahun 2011 sebesar 23,39 persen.

2. Tingginya penguasaan

Penguasaan pasar di dalam negeri dimaksudkan

pasar dalam dan luar

untuk meningkatkan penjualan produk dalam

negeri

negeri dibanding dengan seluruh pangsa pasar. Sedangkan penguasaan pasar di luar negeri

dimaksudkan untuk meningkatkan nilai ekspor produk industri sehingga dapat meningkatkan rasio/ perbandingan nilai ekspor industri terhadap nilai ekspor keseluruhan. Indikator kinerja utama sasaran strategis ini adalah: a. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan dalam negeri dengan target pada tahun 2011 sebesar 60 persen. b. Pangsa pasar produk dan jasa industri nasional di 5 (lima) negara utama tujuan ekspor (AS, Jepang, Uni Eropa, Cina, dan Korsel) dengan target pada tahun 2011 sebesar 35 persen.



20

3. Kokohnya faktor

faktorpenunjang

Dengan

kokohnya

faktor-faktor

penunjang

industri nasional, diharapkan dapat mendukung

pengembangan

tercapainya tujuan industri (faktor dimaksud

industri

adalah dalam hal SDM dalam industri dan iklim industri yang dinilai dari berbagai hal seperti:

kebijakan/peraturan yang mengatur industri, pelayanan Kemenperin, fasilitas dalam industri dan lain sebagainya. Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator kinerja utama: a. Tingkat produktifitas SDM industri dengan target pada tahun 2011 sebesar 250.000 nilai tambah (rupiah) per tenaga kerja. b. Indeks iklim industri nasional dengan target pada tahun 2011 mencapai indeks 4.

4. Tingginya

kemampuan

Inovasi dimaksud adalah kreativitas untuk

inovasi dan penguasaaan

menciptakan produk baru sebagai hasil

teknologi industri

penelitian dan pengembangan teknologi terapan, dan penelitian dari berbagai sektor

lainnya. Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator kinerja utama: a. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif dengan target pada tahun 2011 sebesar 250 penelitian. b. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri dengan target pada tahun 2011 sebesar 50 penelitian.

5. Kuat, lengkap dan dalamnya

struktur

Struktur industri dimaksud adalah perimbangan antara industri hulu dan industri antara serta bagaimana

industri

kemampuan

kandungan

lokal

digunakan dalam produksi. Sehingga indikator kinerja utamanya adalah: a. Tumbuhnya industri dasar hulu (logam dan kimia) dengan target pada tahun 2011 sebesar 3,4 persen. b. Tumbuhnya industri komponen otomotif, elektronika dan permesinan dengan target pada tahun 2011 sebesar 6,4 persen.

6. Tersebarnya pembangunan

Terpusatnya

industri

di

Jawa

dan

Sumatera

menyebabkan ketimpangan pembangunan industri,

industri Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Perindustrian Tahun 2011


21

sehingga perlu adanya persebaran pembangunan industri ke luar Jawa. Indikator kinerja utama dari sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama yaitu: a. Meningkatnya kontribusi manufaktur di luar pulau jawa terhadap PDB nasional dengan target pada tahun 2011 sebesar 27,19 persen. b. Jumlah investasi baru industri jasa pendukung komponen industri yang menyerap banyak tenaga kerja dengan target pada tahun 2011 sebesar Rp. 38.877.82 miliar.

7. Meningkatnya besar industri

peran

Saat ini Produk Domestik Bruto (PDB) sebagian

dan

masih merupakan sumbangan dari industri besar.

kecil

menengah terhadap PDB

Sedangkan industri kecil dan menengah yang jumlahnya sangat banyak masih belum mampu

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto. Untuk itu, sasaran strategis yang akan dicapai Kementerian Perindustrian adalah dengan meningkatkan peran industri kecil dan menengah terhadap PDB. Ukuran ketercapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama: a. Tumbuhnya industri kecil di atas pertumbuhan ekonomi nasional dengan target pada tahun 2011 sebesar 6,5 persen. b. Tumbuhnya industri menengah dua kali di atas industri kecil dengan target pada tahun 2011 sebesar 13 persen c. Meningkatnya jumlah “outsource” industri besar dengan target pada tahun 2011 sebesar 20 persen.

Perspektif Tugas Pokok Fungsi (TUPOKSI)

1. Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan produk hukum industri

Merupakan dihasilkan

jumlah

kebijakan

Kementerian

industri

Perindustrian

yang dalam

rangka pelaksanaan tugas sebagai perumus

kebijakan dalam rangka membangun industri nasional. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama: a. Jumlah konsep kebijakan dan produk hukum dengan target pada tahun 2011 sebanyak 2 konsep kebijakan.



22

b. Kebijakan dan produk hukum yang telah ditetapkan Menteri dengan target pada tahun 2011 sebanyak 20 kebijakan atau produk hukum.

2. Menetapkan rencana strategis

Dengan kertebatasan sumber daya yang

pengembangan

dimiliki, diperlukan rencana strategis untuk

industry prioritas dan industri

industri prioritas dan industri andalan yang

dan/atau

akan

andalan masa depan

dikembangkan

yang

mampu

menjadi prime mover, sehingga dengan

keterbatasan sumber daya yang ada, hasil yang dicapai tetap maksimal. Sebagai indikator kinerja utama sasaran ini adalah tersusunnya rencana kerja tahunan dengan target pada tahun 2011 sebanyak 1 (satu) dekumen Renja.

3. Menetapkan peta panduan pengembangan industri

Membuat peta tentang kondisi dan situasi industri nasional sebagai panduan untuk pengembangan industri. Dengan adanya

peta

panduan

pengembangan

industri

ini

diharapkan

adanya

kesinambungan pengembangan industri-industri tertentu. Peta panduan juga diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai arah pengembangan industri baik itu secara Top-Down maupun Bottom-Up. Indikator kinerja utama sasaran strategis ini adalah: a. Tersusunnya peta panduan pengembangan industri unggulan propinsi dengan target pada tahun 2011 sebanyak 5 peta panduan. b. Peta panduan kompetensi inti industri daerah dengan target pada tahun 2011 sebanyak 68 peta panduan.

4. Mengusulkan insentif yang

Salah satu bentuk dukungan atau fasilitasi

mendukung pengembangan

Pemerintah

dalam

hal

ini

Kementerian

industri

Perindustrian, akan memberikan insentif, baik fiskal maupun non fiskal guna mendukung

pengembangan industri. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama: a. Jumlah rekomendasi usulan insentif untuk perusahaan dengan target pada tahun 2011 sebanyak 10 jenis kelompok industri.



23

b. Jumlah perusahaan yang memperoleh insentif dengan target pada tahun 2011 sebanyak 300 perusahaan.

Minimnya

5. Mengembangkan R & D di

R&D

yang

dilakukan

terutama

Industri Kecil dan Menengah menyebabkan

instansi dan industri

lemahnya daya saing IKM terhadap produkproduk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Untuk itu Kementerian Perindustrian akan memfasilitasi pengembangan R&D guna mendukung daya saing IKM di dalam negeri. Sebagai indikator kinerja utama sasaran ini adalah jumlah kerjasama R&D instansi dengan industri dengan target pada tahun 2011 sebanyak 18 kerjasama.

6. Memfasilitasi

penerapan,

Dalam hal melindungi dan meningkatkan

pengembangan dan penggunaan

inovasi

baru

kekayaan intelektual

pengembangan

guna

mendukung

industri,

Kementerian

Perindustrian akan memfasilitasi Perusahaan untuk mendapat sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual serta mempromosikan produk-produk HKI (paten) untuk dikomersialisasikan. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah: a. Jumlah perusahaan yang mendapatkan HKI dengan industri dengan target pada tahun 2011 sebanyak 220 perusahaan. b. Jumlah hak paten yang dipromosikan dengan industri dengan target pada tahun 2011 sebanyak 10 produk.

7. Memfasilitasi

Kementerian Perindustrian akan melakukan fasilitasi

pengembangan

kepada industri untuk mendapat kemudahan dalam hal

industri

akses kepada sumber bahan baku, sumber modal dan lainnya

tujuan

pengembangan

industri.

Capaian

sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama: a. Tingkat utilisasi kapasitas produksi dengan target pada tahun 2011 sebesar 80 persen. b. Jumlah perusahaan yang mendapatkan akses ke sumber pembiayaan dengan target pada tahun 2011 sebanyak 600 perusahaan. c. Jumlah perusahaan yang mendapatkan akses ke bahan baku dengan target pada tahun 2011 sebanyak 40 perusahaan.



24

d. Jumlah perjanjian internasional dalam rangka pengembangan industri dengan target pada tahun 2011 sebanyak 5 MoU (baik G to G maupun B to B).

8. Memfasilitasi promosi industri

Selain

memfasilitasi

dalam

hal

produksi

dan

pengembangan industri, Kementerian Perindustrian juga akan memfasilitasi perusahaan untuk dapat

mengikuti pameran sebagai bentuk promosi untuk meningkatkan pangsa pasar. Untuk mengukur capaian sasaran ini adalah melalui indikator kinerja utama jumlah perusahaan yang mengikuti pameran/ seminar, misi dagang/ investasi dengan target pada tahun 2011 sebanyak 5160 perusahaan.

9. Memfasilitasi penerapan standardisasi

Standarisasi sebagai bentuk dari non tariff barrier terhadap masuknya produk-produk luar negeri sangat diperlukan. Untuk itu Kementerian

Perindustrian akan memfasilitasi penerapan standar. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama: a. Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dengan target pada tahun 2011 sebanyak 120 RSNI. b. Penambahan jumlah SNI wajib yang diterapkan dengan target pada tahun 2011 sebanyak 10 SNI. c. Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 (Pedoman BSN10 dan GKM) dengan target pada tahun 2011 sebanyak 200.

10.Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Guna meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kemenperin dalam hal pelayanan dan fasilitasi, perlu dilakukan survey terhadap

pelayanan yang diberikan tersebut. Pelaksanaan survey akan dikoordinir oleh Pusat Komunikasi Publik yang akan dilakukan secara sampling. Indikator kinerja utama dari sasaran ini adalah tingkat kepuasan pelanggan dengan target pada tahun 2011 mencapai nilai index 4 (empat).



25

11.Mengkoordinasikan

Kementerian Perindustrian SDM

industri

akan

meningkatkan

melalui

peningkatan

peningkatan kualitas

kualitas

Lembaga Pendidikan

koordinasi dengan berbagai lembaga pendidikan

dan Pelatihan serta

dan pelatihan yang disediakan Kemenperin untuk pengembangan

kewirausahaan

berbagai

kebutuhan

industri

misalnya sertifikasi dan akreditasi. Indikator kinerja

utama dari sasaran ini adalah: a. Jumlah instruktur yang bersertifikat serta jumlah jurusan lembaga pendidikan dengan target pada tahun 2011 sebanyak 20 orang. b. Lembaga diklat yang terakreditasi dengan target pada tahun 2011 sebanyak 4 jurusan.

12.Mengoptimalkan budaya

Pelaksanaan salah satu tugas pokok Kementerian

pengawasan pada unsure

yaitu pengawasan, pengendalian dan evaluasi

pimpinan dan staf

dilakukan

dengan

mengoptimalkan

budaya

pengawasan pada unsur pimpinan dan staf dengan hasil penilaian untuk tujuan meningkatkan budaya pengawasan yang

dilaksanakan

bagian

pengawasan

di

lingkungan

Kementerian

Perindustrian. Pengawasan ini dimaksudkan untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan penyimpangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah: a. Tingkat penurunan penyimpangan minimal dengan target pada tahun 2011 sebesar 6 persen. b. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit pengawasan di 52 satuan kerja Kementerian Perindustrian.

13.Mengoptimalkan

evaluasi

Evaluasi kebijakan dan efektifitas kinerja

pelaksanaan kebijakan dan

industri akan dilaksanakan oleh Inspektorat

efektivitas

Jenderal.

pencapaian

kinerja industri

Hasil

evaluasi

pembuatan

kebijakan dan pencapaian target kinerja untuk

menjamin

tercapainya

tujuan

Kementerian. Capaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja: a. Hasil laporan evaluasi dengan target pada tahun 2011 sebanyak 10 laporan. b. Tingkat penurunan penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri sebesar 40 persen.



26

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2011 Sasaran Strategis PERSPEKTIF

Indikator Kinerja

Target

STAKEHOLDER I

II

III

IV

V

VI

VII

Tingginya Nilai Tambah Industri

Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri

Kokohnya Faktor-Faktor Penunjang Pengembangan Industri Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri

Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri

Tersebarnya pembangunan industri

Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB


1

Laju pertumbuhan industri

6,10

2

Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Nasional

23,39

1

Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar DN

60

2

Pangsa pasar produk dan jasa industri nasional di 5 (lima) negara utama tujuan ekspor (AS, Jepang, Uni Eropa, Cina, dan Korsel)

35

1

Tingkat produktifitas SDM industri

2

Index iklim industri nasional

1

Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Terapan Inovatif

250

2

Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri

50

1

Tumbuhnya industri logam dasar besi dan baja

3,4

2

Tumbuhnya industri komponen automotive, elektronika dan permesinan

6,4

1

Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional

30,00

2

Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak tenaga kerja

38.877,82

1

Tumbuhnya industri kecil diatas pertumbuhan ekonomi nasional

6,5

2

Tumbuhnya industri menengah dua kali diatas industri kecil

13

3

Meningkatnya jumlah output IKM yang menjadi "Out-Source" industri besar

20

250.000 4


27

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

PERSEPKTIF TUPOKSI I

Mempersiapkan dan/atau Menetapkan Kebijakan Produk Hukum Industri

1

Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R.Perpres/R.Keppres)

2

2

Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri

40

II

Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan

1

Renstra 2010 -2014 & RENJA

1

III

Menetapkan peta panduan pengembangan industri

1

Peta Panduan Pengembangan klaster Industri prioritas

32

2

Peta panduan industri unggulan provinsi

5

3

Peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota

68

IV

Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan industri

1

Rekomendasi usulan insentif

10

2

Perusahaan industri yang memperoleh insentif

300

V

Mengembangkan R & D di instansi dan industri

1

Kerjasama R&D instansi dengan industri

18

VI

Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan Kekayaan intelektual

1

Perusahaan yang mendapatkan HKI

220

2

Produk HKI yang dikomersialkan (Paten)

10

VII

Memfasilitasi pengembangan industri

1

Tingkat utilisasi kapasitas produksi

80

2

Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan

600

3

Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku

40

4

Perjanjian kerjasama Internasional

5

VIII

Memfasilitasi promosi industri

1

Perusahaan mengikuti seminar/konfrensi, pameran, misi dagang/investasi

5160

IX

Memfasilitasi penerapan standardisasi

1

Rancangan SNI yang diusulkan

120

2

Penambahan SNI wajib yang diterapkan

10

3

Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 90012008 (Pedoman BSN10 dan GKM)

200

X

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

1

Tingkat kepuasan pelanggan

4

XI

Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

1

Instruktur yang bersertifikat

20

2

Jurusan pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat yang terakreditasi

5

1

Tingkat Penurunan penyimpangan minimal

60

2

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

57

XII

Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf



28

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

PERSEPKTIF TUPOKSI XIII

Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri

1

Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan

10

2

Tingkat penurunan penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri

40

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, dengan dukungan pembiayaan yang telah disetujui dalam bentuk DIPA, maka ditetapkanlah kinerja yang akan dicapai.

Dengan telah diterbitkannya Inpres No. 5/2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor:

SE/31/M.PAN/12/2004

tentang

Penetapan

Kinerja,

Kementerian

Perindustrian telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2011 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2011 yang

disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja

Tahun 2011 yang telah ditetapkan. Namun dalam perjalanannya terjadi penyesuaian dikarenakan telah dilaksanakan review untuk beberapa indikator yang tidak dapat diukur karena keterbatasan data yang tersedia baik dari data Kementerian Perindustrian maupun dari Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator yang mengalami perbaikan adalah: 1. Perspektif Stakeholder Sasaran Strategis ”Tersebarnya pembangunan industri”, indikator: Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak tenaga kerja, diubah menjadi Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak tenaga kerja. 2. Perspektif Stakeholder Sasaran Strategis ”Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB”, indikator: Meningkatnya jumlah output IKM yang menjadi "Out-Source" industri besar, dihilangkan. 3. Perspektif

Tupoksi

Sasaran

Strategis

”Menetapkan

peta

panduan

pengembangan industri”, indikator: Peta Panduan Pengembangan klaster Industri prioritas, dihilangkan karena target ini sudah tercapai pada tahun 2010.



29

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja (TAPKIN) Perspektif Stakeholders

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

PERSPEKTIF STAKEHOLDER Tingginya nilai tambah industri

Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri

Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri

Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri


Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB

1.

Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah

6.10

Persen

2.

Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional

23.39

Persen

1.

Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional

35.00

Persen

2.

Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri

60.00

Persen

1.

Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri

250,000

Nilai Tambah (Rupiah) per tenaga kerja

2.

Indeks iklim industri Nasional

4

Indeks

1.

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif

250

Jumlah

2.


50

Jumlah

1.

Tumbuhnya Industri Logam Dasar, Besi dan Baja

3.40

Persen

2.

Tumbuhnya Industri Alat Angkut, Mesin & Peralatannya

6.40

Persen

1.

Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional

30.00

Persen

2.

Jumlah investasi cabang industri yang menyerap banyak tenaga kerja

38,877.82

Milyar Rupiah

1.

Tumbuhnya industri kecil diatas pertumbuhan ekonomi nasional

6.50

Persen

2.

Tumbuhnya industri menengah dua kali diatas industri kecil

13.00

Persen



30

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja (TAPKIN) Perspektif Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

PERSPEKTIF PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Mempersiapkan dan/atau Menetapkan Kebijakan Produk Hukum Industri

1.

Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R.Perpres/R.Keppres)

1

Konsep

2.

Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri

50

Peraturan


1.

Renstra 2010 -2014 & RENJA

1

Paket


1.


15

Provinsi

2.


40

Kabupaten/ Kota

1.


10

Jenis

2.


300

Perusahaan


1.

Kerjasama R&D instansi dengan industri

18

Kerjasama


1.


220

Perusahaan

2.


10

Produk

1.

Tingkat utilisasi kapasitas produksi

80.00

Persen

2.

Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan

600

Perusahaan

3.

Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku

40

Perusahaan

4.

Perjanjian kerjasama Internasional

5

MoU

Memfasilitasi promosi industri

1.

Perusahaan mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi dagang/investasi

5160

Perusahaan


1.

Rancangan SNI yang diusulkan

120

RSNI

2.

Penambahan SNI wajib yang diterapkan

10

SNI

3.

Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 90012008 (Pedoman BSN10 dan GKM)

200

Perusahaan





31

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


1.


4

Indeks

Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

1.

Instruktur yang bersertifikat

20

Orang

2.

Jurusan pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat yang terakreditasi

5

Jurusan

1.

Tingkat Penurunan penyimpangan minimal

60.00

Persen

2.

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

57.00

Persen

1.

Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan

10.00

Persen

2.

Tingkat penurunan penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri

40.00

Persen

Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri

Penetapan kinerja ini ditetapkan pada bulan Januari 2011 dengan asumsi bahwa indikator-indikator yang dipergunakan sebagai alat ukur pencapaian kinerja dapat diperoleh dalam kurun waktu tahun berjalan atau paling lambat bulan Februari tahun 2012. Namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ada beberapa indikator yang belum bisa diukur karena terdapat jeda waktu dalam memperoleh sumber data. Indikator-indikator tersebut adalah: 1. Perspektif Stakeholder Sasaran Strategis ”Tersebarnya pembangunan industri”, indikator: Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional. Data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator ini adalah data PDRB dari seluruh propinsi. Berdasarkan penelusuran informasi ke BPS sebagai instansi resmi yang mengeluarkan data PDRB ini diperoleh bahwa data PDRB yang sudah bisa dipergunakan baru dapat dikeluarkan oleh BPS pada tengah tahun (mempunyai jeda waktu 6 bulan) karena sebelum dirilis diperlukan proses rekonsiliasi dengan BPS daerah untuk validasi dan verifikasi data. Sehingga untuk indikator ini baru bisa diukur dengan menggunakan data tahun sebelumnya, yaitu data PDRB tahun 2010. 2. Perspektif Stakeholder Sasaran Strategis ”Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB”, indikator: 1) Tumbuhnya industri kecil diatas pertumbuhan ekonomi nasional dan 2) Tumbuhnya industri menengah dua kali diatas industri kecil.



32

Data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator ini adalah data PDB industri kecil. Berdasarkan informasi dari baik dari BPS maupun Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, mengalami kesulitan dalam memperoleh data ini. Sehingga indikator ini diperbaiki menjadi indikator yang juga mencerminkan ketercapaian sasaran strategis dan dapat diukur dengan sumber data yang dapat diandalkan. Indikator perbaikannya adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri dengan target pada tahun 2011 sebesar 34 persen 2) Meningkatnya penyebaran IKM Jawa dan luar Jawa dengan target pada tahun 2011 mencapai rasio 63 : 37 Berdasarkan perbaikan-perbaikan dalam tahun berjalan, maka yang diukur akuntabilitas kinerjanya adalah sasaran-sasaran dalam dokumen Penetapan Kinerja yang telah disempurnakan indikator-indikator sasarannya.



33

D. RENCANA ANGGARAN Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2011,

Kementerian

Perindustrian

didukung

oleh

dana

APBN

sebesar

Rp. 2.329.243.173.000,-. Anggaran tersebut dirinci berdasarkan program. Secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam Tabel 2.4. Tabel 2.5 Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2011 Menurut Program (dalam Rupiah) NO.

Unit Kerja Eselon 1

Pagu Anggaran

1

Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

407.163.594.000,00

2

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

418.784.389.000,00

3

Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

147.402.199.000,00

4

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah

377.106.832.000,00

5

Pengembangan Perwilayahan Industri

55.000.000.000,00

6

Kerjasama Industri Internasional

48.557.397.000,00

7

Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

8

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian

45.500.000.000,00

9

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

423.204.289.000,00

10

Peningkatan Sarana dan Kementerian Perindustrian Total


Prasarana

Aparatur

386.522.638.000,00

20.001.835.000,00 2.329.243.173.000,00


34

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tahun 2011 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis tahun

2010

–

2014.

Akuntabilitas

kinerja

yang

diukur

dalam

rangka

menggambarkan capaian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2011 mencakup analisis capaian kinerja yang terdiri analisis kinerja makro sektor industri, analisis kinerja program prioritas, analisis kinerja sasaran dan akuntabilitas keuangan.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 1. Analisis Kinerja Makro Sektor Industri

Di tengah memburuknya perekonomian dunia yang berpotensi

kepada

menurunnya

pertumbuhan

ekonomi global, kondisi perekonomian Indonesia tetap dapat berlangsung dengan pertumbuhan

ekonomi yang cukup moderat. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2011 tumbuh sebesar 6,46 persen dibandingkan dengan tahun 2010. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 10,69 persen dan terendah di Sektor Pertambangan dan Penggalian 1,36 persen. PDB (tidak termasuk migas) tahun 2011 tumbuh sebesar 6,9 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 menurut sisi penggunaan terjadi pada komponen ekspor sebesar 13,6 persen, diikuti pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 8,8 persen, pengeluaran konsumsi rumah tangga 4,7 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah 3,2 persen, dan komponen impor sebagai faktor pengurang juga mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 13,3 persen. Pada tahun 2011, PDB digunakan untuk memenuhi konsumsi

rumah

tangga


sebesar

54,6

persen,

konsumsi

pemerintah


35

9,0 persen, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik 32,0 persen, ekspor 26,3 persen, dan impor 24,9 persen. PDB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 mencapai Rp30,8 juta (US$3.542,9), meningkat dibandingkan pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp27,1 juta (US$3.010,1). Melihat kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh sebesar 6,46 persen sepanjang tahun 2011, lebih tinggi dibandingkan 6,1 persen pada tahun sebelumnya. Keadaan ini merupakan prestasi bagi Indonesia dimana secara global mayoritas pertumbuhan dunia mengalami penurunan seperti China, meskipun masih berada pada level yang tinggi akan tetapi untuk tahun 2011 ini pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan India yang awalnya didera pemanasan ekonomi, akhirnya mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi setelah Bank Sentral India (RBI) menaikkan suku bunga 13 kali dalam 20 bulan. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat diikuti juga oleh peningkatan iklim investasi dan daya saing Indonesia secara global. Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi (persen)

Sumber: BPS diolah Pusdatin



36

Perkembangan Sub Sektor Industri Non Migas

Dari pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan keseluruhan yang sebesar 6,70 persen pada triwulan IV 2011, pertumbuhan Sub Sektor Industri Non Migas pada triwulan IV 2011 mencapai sebesar 7,40 persen secara year on

year.

Kecuali

dibandingkan

pertumbuhan

tahun

2004

(dimana

pertumbuhan industri non migas pada tahun itu mencapai 7,51 persen), pertumbuhan triwulan IV 2011 ini merupakan pertumbuhan tertinggi yang pernah dicapai Sub Sektor Industri Non Migas sejak tahun 2001, dan jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, yang mencapai 6,49 persen secara year on year pada periode yang sama. Grafik 3.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi


Dengan pertumbuhan tersebut, maka secara kumulatif pada tahun 2011 pertumbuhan industri pengolahan non migas mencapai 6,83 persen, yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhannya pada tahun 2010, sebesar 5,12

persen. Dibandingkan

dengan

pertumbuhan

ekonomi

nasional,

pertumbuhan industri non-migas pada tahun 2011 mencapai 6,83 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi sebesar 6,46 persen.

Pertumbuhan

industri non-migas ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2010 sebesar



37

5,12 persen, merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2005. Relatif tingginya pertumbuhan sektor non migas pada tiga triwulan pertama 2011 didukung oleh kinerja pertumbuhan sebagian besar kelompok industri non migas, yang semuanya mengalami pertumbuhan positif. Tabel 3.2 Pertumbuhan Sektor-sektor Industri (persen) Lapangan Usaha

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1). Makanan, Minuman dan Tembakau

2.75

7.21

5.05

2.34

11.22

2.73

9.19

2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki

1.31

1.23

3.64

0.6

1.74

7.52

3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.

-0.92

0.66

3.68 1.74

3.45

-1.38

-3.5

0.35

4). Kertas dan Barang cetakan

2.39

2.09

5.79

1.48

6.34

1.64

1.50

5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet

8.77

4.48

5.69

4.46

1.64

4.67

3.95

6). Semen & Brg. Galian bukan logam

3.81

0.53

3.4

-0.51

2.16

7.19

7). Logam Dasar Besi & Baja

-3.7

4.73

1.69

-4.26

2.56

13.06

8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya

12.38

7.55

9.73

9.79

-2.87

10.35

7.00

9). Barang lainnya

2.61

3.62

2.82

0.96

3.19

2.98

1.82

5.86

5.27

5.15

4.05

2.56

5.12

6.83

Industri Non Migas

1.49 2.05


Tabel 3.3 Kontribusi masing-masing sektor Industri Terhadap Pertumbuhan Industri (persen) Lapangan Usaha

2005

2006

2007

2008

2009

1). Makanan, Minuman dan Tembakau

28.58 28.46

29.8

30.4

33.16 33.61 35.20

2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki

12.4

12.06 10.56

9.21

9.19

8.97

9.23

3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.

5.67

5.97

6.19

6.43

6.33

5.82

5.44

4). Kertas dan Barang cetakan

5.45

5.3

5.12

4.56

4.82

4.75

4.47

5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet

12.25 12.59

6). Semen & Brg. Galian bukan logam

3.95

3.88

3.7

3.53

3.43

3.29

3.27

7). Logam Dasar Besi & Baja

2.96

2.77

2.58

2.57

2.11

1.94

2.00

8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya

27.81 28.02 28.69 28.97 27.33 28.14 27.47

9). Barang lainnya

0.93

0.95

12.5

0.85

2010

2011

13.53 12.85 12.73 12.21

0.8

0.77

0.76

0.73


Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kelompok Industri Logam Dasar Besi & Baja yang mencapai pertumbuhan sebesar 13,06 persen. Kemudian diikuti oleh kelompok Industri Makanan, Minuman dan Tembakau, yang



38

mencapai pertumbuhan sebesar 9,19 persen. Kemudian kelompok Industri Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki sebesar 7,52 persen. Lalu kelompok Industri Semen dan Barang Galian Bukan Logam sebesar 7,19 persen. Setelah itu kelompok industri Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya yang tumbuh sebesar 7,00 persen.

Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Non Migas

Meskipun

mengalami

perlambatan

nilai

ekspor

sejak

bulan

September 2011, namun secara keseluruhan selama tahun 2011 kinerja ekspor

Indonesia

menunjukkan

perkembangan

yang

cukup

menggembirakan. Pada tahun 2011 nilai ekspor total Indonesia mencapai sekitar US$ 16,80 miliar, sehingga secara kumulatif dalam tahun 2011 mencapai sebesar US$ 169,03 miliar, atau naik 34,88 persen terhadap nilai ekspor pada periode yang sama tahun 2010. Dari nilai ekspor sebesar US$ 169 miliar tersebut, sekitar US$ 122,19 miliar (60,33 persen) merupakan nilai ekspor yang dihasilkan dari sektor industri non migas selama periode Januari-Desember 2011.

Dengan

demikian selama tahun 2011 nilai ekspor sektor industri non migas mengalami pertumbuhan sebesar 24,66 persen terhadap nilai ekspor pada periode yang sama tahun 2010. Tabel 3.4 Perkembangan Ekpor Industri Non Migas (US$ juta) No

URAIAN

2005

2008

2009

2010

2011

Perubah an 2011 (%)

Peran 2011 (%)

2006

2007

3,247.53

4,840.3

5,419.2 6,407.3 10,476.8 17,253.8 23,179.2

34.34

18.97

1

Pengolahan Kelapa/Kelapa Sawit

2 3

Tekstil Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif

7,033.94

7,626.2

8,584.9 9,422.8 9,790.1 11,205.5 13,234.1

18.10

10.83

3,759.99

4,581.8

5,949.7 7,712.7 9,606.9 10,840.0 13,194.4

21.72

10.80

4 5 6

Pengolahan Karet Elektronika Pengolahan Tembaga, Timah dll.

2,089.70 6,109.50

2,954.1 7,142.5

3,545.8 5,465.2 6,179.9 7,853.0 7,200.2 6,359.7

9,522.6 14,540.4 9,254.6 9,536.3

52.69 3.04

11.90 7.80

1,187.13

2,165.1

3,133.5 4,134.0 6,156.0

6,506.0

7,501.0

15.29

6.14

7

Pulp dan Kertas

2,798.55

2,817.6

3,257.5 3,983.3 4,440.5

5,708.2

5,769.0

1.07

4.72

8

Kimia Dasar

2,049.72

2,640.1

2,750.2 3,521.4 4,492.5

4,577.7

6,119.8

33.69

5.01

9

Pengolahan Kayu

4,381.41

4,461.6

4,476.3 4,757.6 4,485.1

4,280.3

4,474.7

4.54

3.66

1,138.83

1,440.1

1,647.9 1,866.0 2,374.8

3,219.6

4,504.0

39.89

3.69

1,399.22

1,553.0

1,683.7 1,913.2 2,006.6

2,665.6

3,450.9

29.46

2.82

927.63

1,232.7

1,456.0 1,770.9 2,148.9

2,657.9

10 Makanan dan Minuman 11 Kulit, Barang Kulit dan Sepatu/Alas Kaki 12 Alat-alat Listrik

2,995.2

12.69

2.45

Total 12 Besar Industri

49,757.7 58,154.4

68,517.9 79,066.1 65,376.6 87,691.8 108,498.9

23.73

88.80

Total Industri

55,567.0 64,990.3

76,429.6 88,351.7 73,435.8 98,015.1 122,189.2

24.66

100.00




39

Jika dilihat menurut kelompok industri, pada tahun 2011 pertumbuhan nilai ekspor tertinggi dialami oleh kelompok industri Pengolahan Karet yang mencapai 52,69 persen, yaitu dari sekitar US$ 9,52 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar US$ 14,54 miliar pada tahun 2011. Pertumbuhan nilai ekspor yang tinggi juga terjadi pada kelompok industri Makanan dan Minuman yang mencapai 39,89 persen. Jika pada periode tahun 2010 nilai ekspor kelompok industri ini masih sekitar US$ 3,22 miliar, maka pada tahun 2011 nilai ekspornya sudah mencapai miliar.

US$ 4,50

Begitu juga dengan kelompok industri Pengolahan Kelapa/Kelapa

Sawit, serta kelompok industri Kimia Dasar yang masing-masing mengalami peningkatan 34,34 persen dan 33.69 persen selama periode tahun 2011. Tabel 3.5 Perkembangan Impor Industri Non Migas (US$ juta) No

1

URAIAN

2005

2006

2007

2

Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif Elektronika

2,413.5

2,488.3

3 4 5 6

Kimia Dasar Tekstil Makanan dan Minuman Alat-alat Listrik

5,935.3 1,026.9 1,914.5 877.8

6,315.4 1,085.7 2,178.2 853.0

7

Pulp dan Kertas

1,298.9

8

Barang-barang Kimia lainnya

1,167.2

Makanan Ternak 10 Pengolahan Tembaga, Timah dll. 11 Plastik 12 P u p u k

17,531.0 17,031.4 20,539.0

9

Total 12 Besar Industri Total Industri

2008

2009

2010

2011

Perubah an 2011 (%)

Peran 2011 (%)

39,978.7 31,683.8 43,218.6 52,375.6

21.19

41.57

4,036.0

13,444.7 10,496.7 14,176.2

7,115.7 1,192.0 3,616.1 1,118.3

10,716.7 3,901.8 3,158.0 2,470.8

1,392.0

1,692.6

1,170.0

1,293.8

825.7

883.5

429.2

16,111.8

13.65

12.79

8,095.1 11,431.5 15,413.2 3,396.9 5,031.2 6,735.1 2,810.6 4,514.2 6,852.0 2,105.8 3,142.8 3,761.7

34.83 33.87 51.79 19.69

12.23 5.35 5.44 2.99

2,518.5

1,883.2

2,731.8

3,262.6

19.43

2.59

1,845.6

1,661.9

2,199.3

2,589.0

17.72

2.06

1,149.5

1,741.6

1,679.1

1,871.6

2,220.5

18.64

1.76

671.2

877.6

1,699.1

1,027.1

1,822.1

2,195.1

20.47

1.74

393.1

454.8

527.6

1,164.9

1,034.0

1,525.1

1,859.3

21.91

1.48

518.9

624.6

761.8

2,337.6

929.1

1,509.2

2,707.0

79.37

2.15

84,978.0 66,803.5 93,173.6 116,082.6 91,800.7 72,398.1 101,115.4 125,979.0

24.59 24.59

92.14 100.00

34,332.1 35,148.3 43,920.1 37,300.3 38,624.6 48,084.1


Sementara itu peningkatan nilai impor juga terjadi pada semua kelompok industri non migas.

Pada periode tahun 2011 total nilai impor

indutri non migas yang mencapai sebesar US$ 125,98 miliar merupakan kenaikan sebesar 24,59 persen dari total nilai impor periode tahun 2010. Jika dilihat menurut kelompok industri, kenaikan impor tertinggi terjadi pada industri Pupuk yang naik sebesar 79,37 persen. Kenaikan impor yang tinggi juga terjadi pada industri Makanan dan Minuman yang mencapai 51,79 persen. Yang perlu menjadi perhatian adalah kenyataan bahwa nilai impor pada kelompok industri Makanan dan Minuman jauh lebih besar dari nilai ekspornya, sehingga dalam periode tahun 2011 kelompok industri ini mengalami defisit neraca perdagangan.



40

Sedangkan

untuk

industri

Tekstil,

meskipun

nilai

impornya

juga

mengalami peningkatan yang cukup berarti, yaitu sebesar 33,87 persen dalam periode tahun 2011 terhadap nilai impornya pada tahun 2011, namun kelompok industri ini masih mengalami surplus dalam neraca perdagangannya.

2. Analisis Kinerja Program Prioritas

Kementerian

Perindustrian

pada

tahun

2011,

diamanahkan sesuai dengan Kepres No. 1 Tahun 2010

tentang

Percepatan

Pelaksanaan

Prioritas

Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja (RKP)

Tahun 2011, serta pelaksanaan Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, untuk memfokuskan pada pengembangan 6 (enam) kelompok program prioritas.

Prioritas Nasional

1. Revitalisasi Industri Pupuk

Hasil-hasil Perindustrian

yang pada

telah

dicapai

tahun

2011

yang

Kementerian berkenaan

dengan revitalisasi industry pupuk adalah sebagai

berikut:

a) Kemajuan fasilitasi pembangunan 5 (lima) pabrik pupuk urea baru dan pabrik pupuk NPK sebesar 40% di tahun 2011 Revitalisasi pabrik urea Kaltim-5: a) Telah ditandatangani Natural Gas Sales Purchase Agreement (NGSPA) untuk pasokan gas pabrik Kaltim-5 (revitalisasi Kaltim-1) sebesar 80 MMSCFD pada tanggal 20 Juni 2011, dengan jangka waktu 2012-2021, namun akan mengalami penurunan mulai tahun 2017; b) Khusus mengenai tambahan pasokan gas untuk pabrik Kaltim-5 pada saat declining period, pihak BP. Migas sudah menerbitkan surat Nomor 0363/BPB0000/ 2011/S2 tanggal 13 April 2011, dimana BP. Migas berkomitmen untuk pengalokasian tambahan gas bumi yang berasal dari lapangan Deep Water (Chevron), lapangan SangaSanga CBM (Vico), dan sumber gas bumi lain di wilayah Kaltim; c) Pada tanggal 20 Juni 2011 juga telah ditandatangani kontrak pembangunan pabrik

Kaltim-5 antara PT. Pupuk

Kaltim dengan pihak PT. Inti Karya Persada Teknik (IKPT) dan Toyo Engineering Corporation (TEC) Jepang. Effective date kontrak telah terlaksana pada



41

tanggal 14 September 2011 dan Kick Off Meeting tanggal 15 September 2011. Saat ini sedang berlangsung Basic Engineering di Korea Selatan. Waktu pembangunan pabrik Kaltim-5 diperkirakan selama 33 bulan sehingga pengoperasian pabrik Kaltim-5 dijadwalkan pada tahun 2014.

Gambar 3.2 Extension Pabrik Pupuk Kaltim 4

Revitalisasi pabrik Urea Ammonia II PT. PKG: a) Sudah ditandatangani Memorandum of Agreement (MoA) antara PT. Petrokimia Gresik dengan Exxon Mobil untuk alokasi pasokan gas bumi pabrik Urea Ammonia II sebesar 85 MMSCFD dari lapangan gas Cepu; b) Telah ditunjuknya PT. Pertamina EP Cepu sebagai operator lapangan gas Cepu, maka telah dilakukan koordinasi dengan pihak PT. Pertamina EP Cepu untuk menindaklanjuti MoA menjadi NGSPA. Pembangunan Pabrik Pupuk NPK: a) Mulai tahun 2011 telah beroperasi pabrik Pupuk NPK Fuse Granulation PT. Pupuk Kaltim di Bontang, Kalimantan Timur. Kapasitas 2 x 100.000 ton NPK pertahun dengan bentuk granular satu butiran; b) Telah beroperasi pabrik Pupuk NPK Phonska IV PT. Petrokimia Gresik di Gresik, Jawa Timur kapasitas 600.000 ton NPK pertahun; c) Telah dilakukan fasilitasi pengamanan bahan baku pupuk NPK melalui penjajagan kerjasama pasokan bahan baku Kalium dengan Belarusia.

b) Kemajuan peta potensi bahan baku pupuk organik di 100 Kabupaten/Kota sebesar 25% di tahun 2011. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2010, dimana pada tahun 2010 telah dilakukan pemetaan bahan baku pupuk organik di 41 Kabupaten/Kota yang tersebar di 17 Propinsi. Sedangkan pada tahun 2011 telah dilakukan pemetaan potensi bahan baku pupuk organik di 70 Kabupaten/Kota yang tersebar di 18 propinsi.



42

2. Revitalisasi Industri Gula

a) Saat ini terdapat 67 calon investor dengan total areal permohonan perkebunan tebu seluas 2,11 juta Ha, namun yang sudah diproses di Kementerian

Kehutanan sebanyak 15 investor dimana sebanyak 9 perusahaan dengan luas areal 308.128 Ha dalam tahap permohonan dan sebanyak 5 perusahaan dengan luas areal 142.590 Ha dalam tahap persetujuan prinsip. b) Telah direalisasikan bantuan keringanan pembiayaan mesin/peralatan di 7 Perusahaan Gula (PTPN VII, IX, X, XI, XIV, PT. RNI 1 dan PT. RNI 2) dengan total 46 Pabrik Gula dengan nilai bantuan Rp. 47,88 Miliar dan nilai investasi mencapai Rp. 679 Miliar.

Mesin/peralatan yang dibantu melalui skema ini

telah dimanfaatkan pada musim giling 2011.Dengan adanya bantuan keringanan

pembiayaan

mesin/peralatan

tersebut

diharapkanterjadi

peningkatan kapasitas giling dari 116.260 TCD menjadi 123.724 TCD atau naik sebesar 6,42 persen. Peningkatan rendemen dari 5,84 persen menjadi 6,69 persen. c) Bantuan langsung mesin/peralatan 2011 diberikan kepada 6 Perusahaan Gula ((PTPN II, IX, XI, XIV, PT. RNI 1 dan PT. RNI 2) dengan total. Bantuan langsung mesin/peralatan Pabrik Gula tahun 2011 terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu: (1) Peralatan Analisa Rendemen Individu (ARI) dalam bentukAutomatic Digital Polarimeter sebanyak 18 unit untuk 17 Pabrik Gula, dalam rangka tranparansi perhitungan rendemen antaraPG dan petani tebu. (2) High Grade Centrifuge (HGC) sebanyak 11 unit untuk 7 Pabrik Gula dan Low Grade Centrifuge (LGC) sebanyak 10 unit untuk 6 Pabrik Gula, dalam rangka peningkatan mutu gula. (3) Cane Bagasse Dryer sebanyak4 unit,yang masing-masing dilengkapi dengan moister analyser, untuk 4 Pabrik Gula (PG. Kedawung, PG. Krebet 2, PG. Sragi, dan PG Rendeng), dalam rangka peningkatan efisiensi energi. d) Telah selesai dilakukan Audit Teknologi terhadap 10 PG existing terpilih (PG Tasikmadu, PG Sragi, PG Ngadiredjo, PG Lestari, PG Wonolangan, PG Gending, PG Jatitujuh, PG Rejo Agung Baru, PG Pagottan, dan PG Karangsuwung).



43

e) Bantuan langsung mesin/peralatan kepada PG Meritjan (PTPN X) tahun 2010, telah berhasil meningkatkan kemampuan produksi PG sebesar 26 %dari 23.617 ton (2010) menjadi 29.725,50 ton (2011).

Gambar 3.3 Pabrik Gula Rafinasi

3. Revitalisasi Industri Tekstil dan Alas Kaki

a) Untuk

program

mendaftar

restrukturisasi,

sampai

pemohon

dengan

yang

penutupan

pendaftaran Program Tahun 2011 sebanyak 175

perusahaan dengan rincian peserta Industri TPT sebanyak 149 perusahaan (86 diantaranya masuk dalam waiting list) dan peserta industri alas kaki serta penyamakan kulit sebanyak 26 perusahaan (16 diantaranya masuk dalam masuk waiting list); b) Perkembangan terakhir pelaksanaan Program Tahun 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2011 adalah sebagai berikut: (1) Jumlah perusahaan yang telah disetujui KPA dan dan dapat dicairkan ke KPPN sebanyak 125 perusahaan industri TPT, alas kaki dan penyamakan kulit dengan total investasi sebesar Rp 1,55 triliun dan nilai bantuan Rp 147,52 Milyar, (2) Dari 175 perusahaan yang mendaftar, peserta waiting list yang tidak dapat

diproses

mencukupi

permohonannya

adalah

45

karena

perusahaan

anggaran

Industri

TPT,

sudah

Alas

Kaki

tidak dan

Penyamakan Kulit dengan perkiraan nilai bantuan sebesar Rp 78,51 Milyar.



44

Hasil-hasil

4. Revitalisasi Industri Tekstil dan Alas Kaki

yang

telah

dicapai

Kementerian

Perindustrian pada tahun 2011 yang berkenaan dengan revitalisasi industri tekstil dan alas kaki adalah

sebagai berikut:

a) Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan ITPT dan IAK Untuk program restrukturisasi, pemohon yang mendaftar sampai dengan penutupan pendaftaran Program Tahun 2011 sebanyak 175 perusahaan dengan

rincian

peserta

Industri

TPT

sebanyak

149

perusahaan

(86

diantaranya masuk dalam waiting list) dan peserta industri alas kaki serta penyamakan kulit sebanyak 26 perusahaan (16 diantaranya masuk dalam masuk waiting list). Perkembangan terakhir pelaksanaan Program Tahun 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2011 adalah sebagai berikut: (1) Jumlah perusahaan yang telah disetujui KPA dan dan dapat dicairkan ke KPPN sebanyak 125 perusahaan industri TPT, alas kaki dan penyamakan kulit dengan total investasi sebesar Rp 1,55 triliun dan nilai bantuan Rp 147,52 Milyar, (2) Dari 175 perusahaan yang mendaftar, peserta waiting list yang tidak dapat

diproses

mencukupi

permohonannya

adalah

45

karena

perusahaan

anggaran

Industri

TPT,

sudah

Alas

Kaki

tidak dan

Penyamakan Kulit dengan perkiraan nilai bantuan sebesar Rp 78,51 Milyar.

b) Pengembangan Klaster Industri TPT dan Industri Alas Kaki (1) Jumlah

perusahaan

mengikuti

dan

disetujui

pada

program

Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT, Alas Kaki dan Penyamakan Kulit sebanyak 125 perusahaan dengan total investasi sebesar Rp 1,55 triliun dan nilai bantuan Rp 147,52 Milyar, (2) Telah dilaksanakan berbagai pelatihan bagi SDM industri TPT sebanyak 650 orang dan telah dilatih calon TKI yang gagal berangkat sebanyak 3000 orang di kantong-kantong penghasil TKI dengan rincian 1530 orang di Jawa Tengah , 990 orang di jawa barat dan 480 orang di jawa timur.



45

(3) Telah dilaksanakan Penyusunan Peraturan Menteri dan Juknis SNI Wajib Produk Tekstil dan Aneka dan disosialisasikannya SNI wajib bagi produk TPT dan Aneka dalam rangka perlindungan dan penguatan industri dalam negeri. (4) Telah dilaksanakan upaya penguatan Standar produk dan Tenaga Kerja ITPT dan Aneka melalui Penyusunan RSNI (22 judul), RSKKNI (3 judul) industri TPT dan Aneka dan fasilitasi perusahaan dalam penggunaan standar-standar internasional sebanyak 8 perusahaan. (5) Terlaksananya fasilitasi pameran di dalam negeri (Gelar Produk Sepatu dan Kulit tanggal 28 April s/d 1 Mei, pameran Inatex tanggal 27-30 April, pameran di Plasa Industri tanggal 5-8 Juli dan pameran yang akan difasilitasi antara lain pameran TEI 2011, pameran Yogya Fashion Week dan pameran di Semarang dan Terlaksananya fasilitasi pameran di luar negeri diadakan di Thailand (20-24 April), pameran GDS di Jerman (8-13 September) dan pameran yang akan difasilitasi antara

lain

pameran

Intertextile

Shanghai

(18-21

Oktober),

Guangzhou China (27-30 Oktober), Hongkong (22-23 Oktober). Telah dilaksanakan upaya-upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui berbagai kegiatan dan program.

Utilisasi kapasitas produksi semen sebesar 88,5 persen

5. Revitalisasi Industri Semen

dan

terjadi

bahan

peningkatan

bangunan

jumlah

dan

populasi

konstruksi,

industri yaitu

pembangunan pabrik semen baru di Grobogan, Jawa Tengah. Selain itu telah

dilaksanakan

MoU

pembangunan

pabrik

semen

baru

antara

Kementerian Perindustrian dengan Anhui Conch Cement Co. Ltd (rencana membangun pabrik semen di Kalimantan dan Papua), serta rencana pembangunan

pabrik

semen

terintegrasi

yang

dimulai

dengan

pembangunan packing plant semen di Ciwandan, Banten oleh PT. Gama Group. Realisasi perluasan pabrik keramik PT. Arwana Citramulia telah terlaksana dan jumlah Entitas kolaborasi klaster industri semen dan industri keramik sebanyak 104 telah tercapai. Entitas Industri Semen di Sumatera Barat sejumlah 33 Industri Kecil dan Menengah dengan penyerapan tenaga kerja



46

sebesar 49.200 orang (Sumber: Laporan Akhir Implementasi dan Penguatan Kolaborasi Klaster Industri Pengolahan Semen di Sumatera Barat: 2010).

Gambar 3.4 Pabrik Semen Padang

Realisasi pembangunan 1 Unit pengantongan semen di Sorong, Papua Barat oleh PT. Semen Gresik direncanakan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2012. Realisasi pembangunan pabrik semen baru oleh PT. Semen Gresik (Tuban IV) dan PT. Semen Tonasa (Tonasa V) dengan kapasitas masing-masing 2,5 juta metrik ton per tahun yang direncanakan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2012. PT. Semen Padang akan memulai pembangunan pabrik baru (Indarung VI) dengan kapasitas 2,5 juta ton per tahun yang direncanakan selesai pada tahun 2014.

6. Revitalisasi Industri Petrokimia

Hasil-hasil

yang

telah

dicapai

Kementerian

Perindustrian pada tahun 2011 yang berkenaan dengan revitalisasi industri petrokimia adalah sebagai

berikut:

a) Berkembangnya klaster industri berbasis migas dan petrokimia (1) Ada 3 (tiga) pusat Klaster industri petrokimia yaitu Banten, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Banten merupakan pusat klaster industri petrokimia berbasis olefin, Jawa Timur sebagai pusat klaster industri petrokimia berbasis aromatik dan Kalimantan Timur sebagai pusat klaster industri petrokimia berbasis methane (C-1). Sebuah klaster terdiri dari industri inti, industri pendukung dan industri penunjang. (2) Jumlah industri petrokimia pada masing-masing klaster yaitu Klaster Banten terdapat 56 perusahaan, Klaster Jawa Timur terdapat 24 Perusahaan dan Klaster Kalimantan Timur terdapat 15 Perusahaan. Selain industri kimia, juga ada industri pendukung dan industri



47

penunjang antara lain industri permesinan, industri otomotif, industri komponen, industri peralatan listrik, industri farmasi, industri karet sintetis, industri serat sintetis, dll.

b) Koordinasi pengamanan bahan baku untuk industri migas Kebutuhan nafta PT. Chandra Asri sebesar 1,7 juta ton/tahun dipenuhi dari impor, kebutuhan kondensat PT. TPPI sebesar 100.000 barrel/hari, sebesar ±60 persen dipasok dari produksi dalam negeri dan sisanya impor, kebutuhan gas bumi sebagai bahan baku industri pupuk sebesar 799,2 mmscfd. Akan tetapi kontrak pasokan gas sampai saat ini sebesar 674,0 mmscfd, tidak termasuk PT. Pupuk Iskandar Muda (PT. PIM) yang memperoleh pasokan gas melalui pembelian dengan kontrak 1 tahun. Sehingga pemenuhan pasokan bahan baku gas untuk industri pupuk sebesar 84%.

Gambar 3.5 Menteri Perindustrian menekan tombol sirene pada peresmian pabrik PT Multi Nitrotama Kimia – 2 yang memproduksi amonium nitrat di Cikampek 3 Oktober 2011

c) Subsidi bunga Pemberian

subsidi

bunga

dilakukan kepada

investasi

baru, yaitu

pembangunan refinery (kilang minyak). Pada tahun 2011 sedang dilakukan penyusunan DED pembangunan refinery di Jawa Timur dengan hasil sementara penentuan lokasi di Tuban dan pasokan minyak mentah dari Aramco (Arab Saudi). Sehingga pada tahun 2011 belum dapat melakukan pemberian subsidi bunga pada investasi baru.

d) Penyusunan model pemberian insentif untuk pengembangan industri petrokimia. Pada tahun 2011 dilakukan kegiatan Penyusunan model pemberian insentif untuk pengembangan industri petrokimia dengan keluaran



48

berupa

Laporan

Penyusunan

model

pemberian

insentif

untuk

pengembangan industri petrokimia.

Gambar 3.6 Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat seusai membuka Pameran dan Seminar Bangun Indonesia dengan Produk Nasional ber-SNI

e) Pembangunan center of excellence klaster industri petrokimia Pada tahun 2012 akan dilakukan pembangunan Center of Excellence Industri Petrokimia di Banten dengan pelaksanaan secara multiyears. Pembangunan dilakukan berdasarkan hasil DED Center Of Excellence Industri Petrokimia yang dilakukan tahun 2011. Sehingga dengan selesainya Dokumen DED Center Of Excellence Industri Petrokimia kemajuan pembangunan Center Of Excellence Industri Petrokimia di tahun 2011 di estimasi mencapai 30 persen.

Prioritas Kementerian

1. Pengembangan Klaster Industri Prioritas

Hasil-hasil

yang

telah

dicapai

Kementerian

Perindustrian pada tahun 2011 yang berkenaan dengan revitalisasi industri pupuk adalah sebagai

berikut:

a) Industri Padat Karya Industri Padat karya meliputi: Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Industri Alas Kaki dan Industri Furniture. Industri TPT dan Industri alas kaki telah dijelaskan pada bab terdahulu sehingga yang dijelaskan pada bagian ini adalah yang terkait dengan kinerja industri furniture.



49

(1) Telah dibangunnya terminal kayu di Kendal-Jawa Tengah guna pengamanan pasokan bahan baku kayu/rotan. (2) Meningkatnya kompetensi 326 orang dibidang desain dan teknologi proses furniture di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pidie-Aceh, KatinganKalimantan Tengah dan Palu. (3) Diharapkan hasil dari kompetisi/lomba desain furnitur dapat diproduksi. (4) Telah dilakukan promosi dan pameran dalam rangka pengembangan Pasar furnitur kayu/rotan didalam negeri maupun diluar negeri.

Gambar 3.7 Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat Mendengarkan Penjelasan tentang Produk Rotan Produksi AIDA Rattan di Cirebon 19 Juli 2011

b) Industri Kecil dan Menengah (1) Telah dilakukan pembinaan terhadap 68 sentra IKM fesyen, kerajinan, batu mulia, keramik dan minyak atsiri. (2) Terselenggaranya promosi dan pameran IKM di dalam negeri sebanyak 10 kali dan partisipasi pameran di luar negeri sebanyak 4 kali (3) Telah dilatih sebanyak 605 orang di bidang teknologi produksi, disain dan mutu IKM, teknik casting dan desain perhiasan, uji kadar perak, pelatihan teknis Good Agricultural Practicess (GAP) dan Good Manufacturing Process (GMP), 145 orang di bidang garmen, alas kaki, makanan di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur, baik sebagai tenaga kerja maupun calon wirausaha baru sebagai antisipasi moratorium pengiriman TKI ke luar negeri. (4) Bantuan alat kepada 15 sentra dan 3 UPT di seluruh Indonesia. (5) Berkembangnya OVOP IKM fesyen, kerajinan, batu mulia, keramik dan minyak atsiri sebanyak 20 provinsi yaitu Provinsi Bali, Sumatera Utara, Jawa Barat, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,



50

Sulawesi Utara, Jambi, Lampung, Kalimantan Selatan, Papua, Maluku Utara dan Gorontalo (6) Terealisasinya penyaluran KUR di IKM sampai dengan September 2011 sebesar Rp. 13,3 miliar dari total penyaluran KUR sebesar Rp. 560,4 miliar, sehingag kontribusi penyerapan KUR oleh IKM sebesar 2,38%.

Gambar 3.8 Program Bantuan KUR untuk Usaha Batik

Gambar 3.9 Piala Anugerah Cinta Karya Bangsa kepada Kementerian Perindustrian Peringkat 2 Penghargaan Peningkatan P3DN dalam pengadaan barang dan jasa

c) Industri Barang Modal Industri Padat karya meliputi: Industri Penghasil Barang Modal (Industri Permesinan termasuk Listrik) dan Industri Perkapalan. Hasil-hasil yang telah dicapai untuk industry barang modal adalah: (1) Fasilitasi pembangunan PLTU Batubara skala kecil di 70 lokasi di luar jawa bali oleh PT. PLN. dilaksanakan oleh Engineering Procurement and Construction (EPC) nasional sebagai main contractor, antara lain: telah ditetapkan boiler harus dipasok oleh industri boiler dalam negeri.



51

(2) Telah mampu diproduksinya turbin dan pompa air untuk PLTU 100 MW, trafo 500 kV, Gas Insulated Switchgear (GIS) 500 kV di dalam negeri. (3) Terlaksananya

bantuan

mesin

peralatan

untuk

PT.

Barata

Indonesia dan PT. Boma Bisma Indra dalam rangka mendukung restrukturisasi pabrik gula dalam negeri. (4) Dikembangkannya reverse engineering low grade centrifugal sebagai wujud kolaborasi antara akademisi, pemerintah dan pelaku usaha, disamping prototipe mesin pembuat dry ice. (5) Terjadi peningkatan utilisasi kapasitas produksi pada tahun 2010 2011untuk industri alat berat, industri trafo, industri mesin perkakas, industri mesin peralatan pabrik (utilisasi menjadi ± 80%).

Gambar 3.10 Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat memberikan sambutan pada peresmian pabrik mesin kontruksi PT. Sumitomo S. H. I di kawasan industri KICC – Karawang 15 September 2011

(6) Pemberdayaan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional melalui pengembangan prototype desain kapal patroli 42 M. (7) Meningkatnya 220 orang SDM

pengelasan

kapal, bawah air,

pelatihan desain kapal, pelatihan coating dan reparasi kapal (8) Penambahan investasi baru di bidang industri pekapalan sebesar Rp. 770,8 milyar di Lamongan, Lampung, Jakarta dan Banten. (9) Telah siap operasionalnya lapangan fabrikasi PT. Saipem Indonesia di Kepulauan Karimun dimana nilai investasi pembangunan galangan mencapai USD 450 juta dengan kapasitas produksi direncanakan 35.000 ton/tahun yang dimulai tahun 2008. (10) Terlaksananya pemberian BMDTP bagi industri-industri perkapalan dalam negeri melalui PMK No.109/PMK.011/2011 yang terbit di bulan September 2011, pagu yang dialokasikan untuk sektor



52

industri perkapalan sebesar Rp.20,04 milyar dimana hingga Nopember 2011 telah masuk RIB impor sebesar Rp.1,82 milyar. (11) Pertumbuhan industri perkapalan pada tahun 2011 meningkat sebanyak 8,84 persen, ekspor kapal sebesar USD 660.83 juta. Sedangkan Impor kapal sebesar USD 126.47 juta dan kapasitas produksi industri perkapalan nasional untuk bangunan baru sebesar 650.000 DWT dan reparasi kapal sebesar 10.000.000 DWT. (12) Tenaga kerja yang terserap di Industri Perkapalan kurang lebih 45.000 orang.

Gambar 3.11 Dock perkapalan milik PT. PAL di Semarang

d) Industri Berbasis Sumber Daya Alam Industri Padat karya meliputi: industry kelapa sawit, industry hilir karet, industry hilir kakao, industry hilir baja, industry rumput laut. Hasil-hasil yang telah dicapai adalah: (1) Telah ditetapkan Proyek Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM) menjadi satelit program MP3EI Indonesia Bagian Barat yang telah dicanangkan Presiden RI tanggal 27 Mei 2011 dan siap diresmikan pada awal tahun 2012. (2) Telah diselesaikannya perluasan kapasitas pabrik kelapa sawit Sei Mangkei dari semula 30 Ton/Jam TBS menjadi 75 Ton TBS/jam. (3) Fasilitasi

Pembangunan

pabrik

Palm

Kernel

Oil

(PKO) dan

Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBS) telah memasuki tahap akhir (siap diresmikan Awal 2012)



53

(4) Telah tersusunnya matriks kebutuhan infrastruktur Klaster Sei Mangkei – Sumut, Dumai – Kuala Enok Riau, dan Maloy Kaltim hasil koordinasi lintas instansi sebagai dasar pembangunan infrastruktur oleh instansi pembina teknis. (5) Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 128 Tahun 2011 (PMK 128/2011) untuk menjamin pasokan bahan baku bagi industri dalam negeri dan meningkatkan iklim investasi industri hilir. (6) Telah dilakukan Promosi Investasi Industri Hilir Kelapa Sawit di Amerika Serikat, Asia (Dubai Annual Investment Meeting), dan dalam negeri (Jakarta dan Medan) (7) Masuknya investasi industri hilir skala besar lebih dari 20 Triliun Rupiah setelah penerbitan PMK 128/2011. (8) Meningkatnya utilisasi kapasitas produksi industri fraksionasi melalui ketersediaan bahan baku. (9) Masuknya PT. Ferrostaal Indonesia dan sebuah perusahaan dari Eropa untuk membangun pabrik di Kawasan Industri Sei Mangkei. (10) Telah berpartisipasi aktif pada kegiatan Sub Working Group of Palm Oil untuk menangkal dampak negative campaign industri palm oil di Indonesia. (11) Berkembangnya industri barang karet komponen otomotif yang high precision sehingga mampu mensuplai OEM permintaan principal. (12) Tersusunnya kajian pengembangan industri karet terpadu di Sei Bamban sebagai kelanjutan MP3EI (13) Adanya investasi barang karet (ban roda 2) di Cikampek. (14) Bantuan Peralatan Pengolahan Barang Karet di Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Barat (15) Peresmian kebangkitan kakao nasional pada tanggal 24 Juni 2011 dengan meresmikan 14 pabrik diantarannya : PT.General Food Industries, PT.Bumitangerang Mesindotama, Indonesia,

PT.Cocoa Ventures

PT.Teja Sekawan Cocoa Industries, PT. Kakao Mas

Gemilang, PT.Sekawan Karsa Mulia, PT. Asia Cocoa Indonesia, PT.Maju

Bersama

Cocoa

Industries,

PT.Kopi

Jaya

Cocoa,

PT.Budidaya Kakao Lestari, PT.Jaya Makmur Hasta dan PT.Unicom Kakao Makmur Sulawesi.



54

Gambar 3.12 Pabrik Palm Kernel Oil Kawasan Industri Sei Mangkei, PTPN-III, Simalungun Sumatra Utara

(16) Dalam rangka peningkatan kapasitas industri, PT. Cocoa Venture memerlukan listrik 865 Kva dan

pada saat ini telah dilaksanakan

proses penyambungan daya oleh PLN. (17) Melakukan Pelatihan keterampilan pengolahan berbasis cokelat dan Pelatihan pengolahan cokelat untuk mempersiapkan menjadi wirausaha

bagi 36 orang tenaga kerja yang terkena moratorium

yang dilakukan di Chocolate School dan Chocolate Academy. (18) Mengusulkan Penurunan Tarif Bea Masuk Mesin untuk mesin pengolah kakao ukuran besar, (19) Menyusun pedoman pengawasan untuk SNI 3747-2009)

baik

yang

diproduksi

kakao bubuk (SNI

maupun

yang

beredar

dipasaran. (20) Dengan adanya beberapa industri kakao yang sempat mati suri dan saat ini beroperasi kembali yaitu: PT Effem Indonesia, PT Jaya Makmur Hasta, PT Unicom Kakao Makmur Sulawesi, PT Davomas Abadi, PT Maju Bersama Cocoa Industri. (21) Disamping 5 pabrik yang beroperasi, ada beberapa perusahaan yang melakukan Industry,

perluasan

diantaranya: PT. General Food

PT. Bumitangerang Mesindotama, PT. Cocoa Ventures

Indonesia, PT.Teja Sekawan, PT.Kakao Mas Gemilang, PT. Gandum Mas Kencana, PT. Freyabadi Indotama dan PT. Sekawan Karsa Mulia. Jumlah kapasitas produksi dari lima perusahaan tersebut meningkat dari dari 188.875 ton menjadi 281.950 ton. (22) Pada tahun 2011 ini, terdapat investasi baru yaitu PT. Asia Cocoa Indonesia,

yang


merupakan

perluasan

dari

perusahaan


55

pengolahan cokelat Guan Chong Cocoa Manufacturer Sdn, Bhd di

Malaysia

dengan

kapasitas

produksi

mencapai

60.000

ton/tahun yang akan ditingkatkan menjadi 120.000 ton/tahun pada bulan Maret 2012 dengan investasi sekitar US$ 24 juta. (23) Pembangunan pabrik baru oleh PT. Nestle Indonesia salah satu industri pengguna produk kakao (makanan bayi cerelac, bubuk milo dansusu bubuk dancow)

dengan kapasitas produksi

mencapai 65.000 ton/tahun dengan total investasi Rp. 4,8 Triliun di Pasuruan dan Karawang. (24) Fasilitasi Rencana pembangunan pabrik pengolahan kakao di Sulawesi Selatan oleh PT. Cargill Indonesia dengan rencana investasi sebesar Rp. 1 Triliun yang akan dimulai pembangunan pada Juni 2012 dan selesai Juni 2013 dengan memproduksi 70- 80 jenis produk kakao olahan kualitas tinggi. (25) Koordinasi

pelaksanan

Pencanangan

Gerakan

Peningkatan

Konsumsi Kakao dan Cokelat Nasional bulan Desember 2011.

Gambar 3.13 Gulungan Baja Produksi PT. Krakatau Steel

(26) Pada

tahun

2011

investasi

industri

material

dasar

logam

mengalami peningkatan, hal ini dipicu oleh iklim usaha yang kondusif serta promosi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investor asing maupun dalam negeri. Beberapa investasi baru yang bergerak di bidang industri material dasar logam antara lain: PT Indoferro yang menghasilkan baja kasar (pig iron), PT Indoaluminium Intikarsa Industri yang menghasilkan aluminium sheet dan aluminium foil, PT Pangeran Karang Murni yang melakukan perluasan dengan membangun pabrik baru di Gresik, Jawa Timur yang menghasilkan billet, PT Indotama Ferro Alloys



56

yang menghasilkan ferro manganese dan ferro silicone, serta beberapa perusahaan lain yang menanamkan investasinya baik di bidang ferro maupun non ferro. Gambar 3.14 Pabrik Krakatau Steel Cilegon

(27) Pengembangan

klaster

industri

besi-baja

dalam

rangka

membangun daya saing industri yang berkelanjutan. Hasil yang telah dicapai antara lain: terwujud sinergi diantara stakeholder sebagai

dampak

dari

dilakukannya

beberapa

kali

Forum

Koordinasi Dalam Rangka Pengembangan Klaster Industri Besi-Baja khususnya dalam rangka penguatan struktur dan daya saing industri besi-baja, Tersusunnya rencana awal penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Industri Berbasis Besi-Baja.

e) Industri Pertumbuhan Tinggi Industri Padat karya meliputi: industry otomotif, industry elektronika dan industry telematika. Hasil-hasil yang telah dicapai adalah: (1) Peningkatan investasi baru pada industri otomotif oleh 4 (empat) Perusahaan yang melakukan investasi di sektor otomotif dan industri komponen dengan nilai investasi sebesar USD 21,7 juta dan Rp. 91,1 miliar. (2) Perluasan investasi meningkat dengan nilai sebesar USD 1,033 miliar dan Rp. 3,6 Trilliun untuk peningkatan kapasitas produksi dari 9 Perusahaan yang bergerak pada Industri KBM Roda-4 serta Industri komponen KBM Roda-4 dan Roda-2. (3) Peningkatan total tenaga kerja untuk KBM R4 sebanyak 645.500 orang yang terdistribusi untuk industri perakitan sebanyak 27.000 orang, industri komponen TIER 1 sebanyak 42.000 orang, industri



57

komponen TIER 2 dan 3 sebanyak 27.500 orang, Outlet, Bengkel & Suku Cadang Resmi (Authorised Sales Service dan/atau Spare Parts) sebanyak 220.000 orang, dan Outlet, Bengkel & Suku Cadang Tidak Resmi (Non-Authorised Sales Service dan/atau Spare Parts sebanyak 330.000 orang. (4) Peningkatan total tenaga kerja untuk KBM R2 sebanyak 495.500 orang yang terdistribusi untuk industri perakitan sebanyak 27.600 orang, industri komponen TIER 1 sebanyak 52.500 orang, industri komponen TIER 2 dan 3 sebanyak 15.500 orang, Outlet, Bengkel & Suku Cadang Resmi (Authorised Sales Service dan/atau Spare Parts) sebanyak 350.000 orang, dan Outlet, Bengkel & Suku Cadang Tidak Resmi (Non-Authorised Sales Service dan/atau Spare Parts) sebanyak 50.000 orang. (5) Peningkatan produksi, penjualan, dan ekspor pada industri otomotif. Gambar 3.15 Mahator Unyil, Kendaraan Niaga Mungil untuk Wilayah Pedesaan

(6) Terdapat

248

perusahaan

dengan

nilai

investasi

sebesar

US$ 660.054 juta, menyerap tenaga kerja sebanyak 202.794 orang. (7) Ekspor terbesar produk elektronika disumbang oleh perusahaanperusahaan

multinasional

dari

Jepang

dan

Korea

seperti

Panasonic, Sanyo, LG, Samsung, Toshiba, Sharp, dan JVC. (8) Ekspor produk industri elektronika tahun 2010 sebesar US$ 7,85 miliar dan pada Tahun 2011 sampai dengan bulan Mei sebesar US$ 3,88 miliar. Negara tujuan utama: yaitu Singapura, Jepang, Amerika, Hongkong, China, Jerman, Belgia dan Korea Selatan. (9) Panasonic Manufacturing Indonesia telah dipilih sebagai basis produksi untuk kulkas satu pintu di ASEAN oleh perusahaan induknya sedangkan LG Indonesia telah di jadikan basis produksi kulkas, khususnya untuk mengisi pasar Australia, Kuba dan Rusia.



58

(10) Total nilai penjualan produk-produk elektronika konsumsi hingga bulan

September

2011

sebesar

Rp.

16,1

trilyun

dengan

peningkatan sebesar 22 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010. (11) Sebagai

implementasi

menghadapi

ASEAN

dari

kesepakatan

Harmonization

Indonesia

Electric

and

dalam

Electrical

Equipment Regulatory Regime-Mutual Recognition Agreement (AHEEERR-MRA) pada 1 Januari tahun 2011, telah dilakukan ratifikasi dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 02 tahun 2011 tentang Tatacara Pengakuan terhadap Sertifikat Produk Peralatan Listrik dan Elektronika dari Lembaga Penilaian Kesesuaian di Negara- Negara ASEAN serta dilakukan penguatan terhadap infrastruktur/lab uji komponen elektronika di Batam, Peningkatan kapasitas Lab Uji Milik Pemerintah (B4T Bandung dan Baristand Surabaya). (12) Dalam rangka peningkatan daya saing industri elektronika telah ditetapkan dan diberlakukan 3 (tiga) SNI produk elektronika menjadi SNI wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 84/M-IND/PER/2010

tanggal 3 Agustus 2010 meliputi: audio

video (TV-CRT) SNI 04-6253-2003, setrika listrik SNI 04-6292.2.2-2003, dan pompa air SNI 04.6292.2 41-2003. (13) Industri telematika diarahkan untuk menumbuhkan sentra-sentra industri dan pusat inkubasi telematika regional. Pasar telematika Indonesia pada tahun 2011 diperkirakan (data IDC) mencapai Rp. 82,6 triliun yang mencakup jasa TI (6,9 persen), pasar software sebesar (3,6 persen) dan Hardware (89,5 persen). Investasi industri telematika

Indonesia

sampai

tahun

2011

telah

mencapai

Rp. 35 Triliun. (14) Ekspor produk telematika tahun 2010 sebesar US$ 2,59 miliardan nilai impor sebesar US$ 6,95 miliar, pada Tahun 2011 ekspor sampai dengan bulan Mei sebesar US$ 1,11 miliar. (15) Neraca perdagangan industri telematika masih terlihat adanya ketergantungan yang tinggi akan impor produk. Namun demikian potensi pasar dalam negeri telah menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar regional/global seperti industri printer.



59

Gambar 3.16 Presiden SBY bersama Menperin MS. Hidayat ke pabrik PT. Sanyo Jaya Component Indonesia Bekasi

3. Analisis Kinerja SASARAN direncanakan Tahun 2011

Pengukuran kinerja Kementerian Perindustrian dalam pencapaian

kinerja

sasaran

seperti

yang

telah

direncanakan dalam Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan yang kemudian ditetapkan sebagai

perjanjian kontrak seperti dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2011 mencakup

pengukuran

kinerja

sasaran

dalam

persepktif

pemangku

kepentingan (stakeholder) dan perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Pengukuran

kinerja

sasaran

strategis

perspektif

stakeholders

mempunyai 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja utama, yaitu:

1. Tingginya

nilai

tambah industri

Nilai tambah industri dimaksud adalah nilai tambah dari hasil produksi yang merupakan selisih antara nilai

output dengan nilai input. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama: a. Laju pertumbuhan industri dengan target pada tahun 2011 sebesar 6,10 persen b. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional dengan target pada tahun 2011 sebesar 23,39 persen. Laju pertumbuhan industri, diukur melalui pertumbuhan nilai tambah dihitung dengan melihat tingkat pertumbuhan rata-rata sektor industri sesuai data dari



60

BPS. Untuk setiap sektor akan mengikuti dengan mencantumkan nilai pertumbuhan dalam persentase masing-masing jenis industri dan data diperoleh dari BPS dengan target 6,10 persen. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional, diukur melalui besaran persentase kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Nasional dengan target 23,39 persen. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.6. Tabel. 3.6 Capaian IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri 2010

Sasaran Strategis

Tingginya Nilai Tambah Industri

2011

IKU

Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional

Dilihat

dari

aspek

Satuan Capaian

Target

Realisasi

Capaian

102

6.10

6.83

111.97

Persen

90.09

23.39

20.92

89.44

Persen

pencapaian target, dibandingkan dengan

pencapaian tahun 2010, indikator laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah mengalami peningkatan sebesar 9,77 persen, sedangkan untuk kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional mengalami penurunan sebesar 0,72 persen. Nilai capaian tingginya nilai tambah industri mencapai 111,97 persen merupakan merupakan dampak dari sejumlah sasaran yang telah dicapai oleh Kementerian Perindustrian melalui rangkaian kinerja di tahun 2010 dan 2011. Upaya yang dilakukan Kementerian Perindustrian guna mencapai target tingginya nilai tambah industri dan kotribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional diantaranya adalah melalui revitalisasi dan penumbuhan basis industri manufaktur, industri agro, dan industri unggulan berbasis teknologi tinggi. Revitalisasi

ini

diantaranya

diupayakan

melalui

restrukturisasi

industri,

penambahan dan peremajaan mesin/peralatan industri, peningkatan utilisasi kapasitas industri dengan pengembangan klaster industri, fasilitasi dan koordinasi. Upaya lain yang dilakukan adalah pengembangan iklim usaha



61

dalam

rangka

mempertahankan

investasi

industri

yang

ada

dan

mengembangkan atau menarik investasi baru untuk ditanam pada industri manufaktur

di

Indonesia

sehinggga

terjadi

pertumbuhan

industri.

Pengembangan iklim usaha ini dilakukan melalui Pemodelan dan analisis industri,

yang

ditujukan

untuk

meningkatkan

keputusan

dan

mempercepat proses pengambilan keputusan pimpinan dan stakeholder dalam perumusan bagi sektor industri yang mencakup pengelolaan rantai pasokan (Supply Chain) dan rantai nilai (Value Chain) untuk komoditi tertentu, dengan output efektivitas dan efisiensi produksi cabang industri tertentu untuk meningkatkan daya saing; pengembangan kebijakan insentif fiskal dan non fiskal bagi sektor industri, yang ditujukan untuk bagi 75 kelompok industri tertentu; diseminasi atau sosialisasi kebijakan iklim usaha sektor industri untuk mengoptimalkan kinerja peraturan sektor industri dalam rangka meningkatkan daya saing industri; serta partisipasi aktif pada fora kerjasama internasional di bidang perdagangan dan industri dan jasa dalam rangka pengembangan iklim usaha sektor industri. Tabel. 3.7 Laju pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan bukan Migas (Persen) LAPANGAN USAHA

2009*

2010**

2011***

1. PERTANIAN, PTERNAKAN, HUTAN& PRIKANAN

3,96

2,99

2,95

2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

4,47

3,57

1,36

3. INDUSTRI PENGOLAHAN

2,21

4,74

6,22

Industri bukan Migas

2,56

5,12

6,83

4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH

14,29

5,33

4,82

5. KONSTRUKSI

7,07

6,95

6,71

6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

1,28

8,69

9,18

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

15,85

13,41

10,69

8. KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERSH.

5,21

5,67

6,81

9. JASA - JASA

6,42

6,01

6,74

PRODUK DOMESTIK BRUTO

4,63

6,20

6,46

Sumber: BPS diolah Pusdatin Kemenperin Catatan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara; *** Angka sangat sangat sementara.

Berdasarkan data dari laju pertumbuhan PDB pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, sektor industri pengolahan bukan migas selalu mengalami peningkatan pertumbuhan dari tumbuh sebesar 2,56 persen pada



62

tahun 2009 meningkat tumbuh sebesar 5,12 persen pada tahun 2010 dan meningkat lagi tumbuh sebesar 6,83 persen. Sedangkan untuk nilai kontribusi sektor industri pengolahan bukan migas, dari tahun 2009 sampai dengan 2011 nilai kontribusi terhadap PDB nasionalnya mengalami penurunan, namun nialai kontribusi sektor industri pengolahan bukan migas tetap sebagai sektor penyumbang tertinggi terhadap PDB nasional. Tabel. 3.8 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan bukan Migas terhadap PDB Nasional (persen) LAPANGAN USAHA 1. PERTANIAN, PTERNAKN, HUTAN& PRIKAN 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri M i g a s b. Industri bukan Migas 4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH 5. KONSTRUKSI 6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 8. KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERSH. 9. JASA - JASA PRODUK DOMESTIK BRUTO PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS

2009*

2010**

2011***

15,29

15,31

14,72

10,56

11,16

11,93

26,36

24,79

24,28

3,74

3,28

3,36

22,61

21,51

20,92

0,83

0,76

0,75

9,90

10,27

10,19

13,28

13,71

13,76

6,31

6,57

6,61

7,23

7,25

7,20

10,24

10,17

10,55

100,00

100,00

100,00

91,71

92,23

91,48

Sumber: BPS diolah Pusdatin Kemenperin Catatan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara; *** Angka sangat sangat sementara.

2. Tingginya pasar

penguasaan dalam

dan

negeri

Tingginya penguasaan pangsa pasar adalah tingginya

penjualan

produk

dalam

negeri

dibanding seluruh pangsa pasar, sedangkan

penguasaan pangsa pasar luar negeri adalah tingginya nilai ekspor produk industri sehingga dapat meningkatkan rasio/perbandingan nilai ekspor industri terhadap nilai ekspor keseluruhan.



63

Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama: a. Meningkatnya

pangsa

pasar

ekspor

produk

dan

jasa

industri

nasional.

b. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional, diukur melalui penghitungan peningkatan nilai ekspor produk industri, sehingga dapat meningkatkan rasio/perbandingan nilai ekspor produk industri saja (belum termasuk jasa ) yang memang masuk di 5 negara tujuan (AS, Jepang, Uni Eropah, Cina, dan Korsel) dengan target 35 persen. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri, diukur melalui nilai perbandingan pangsa pasar produk industri nasional di dalam negeri terhadap total permintaan pasar dalam negeri dengan target 60 persen. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.9. Tabel. 3.9 Capaian IKU dari Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Negeri 2010

Sasaran Strategis

2011

IKU

Satuan

Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri


Dilihat

dari

aspek

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

62.06

35

10.22

29.20

Persen

-

60

38.37

63.95

Persen

pencapaian target, dibandingkan dengan

pencapaian tahun 2010, indikator meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa

industri nasional mengalami penurunan, sedangkan untuk

indikator Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri yang semula pada tahun 2010 belum bisa diukur, pada tahun 2011 dapat terukur dengan capaian sebesar 63,95 persen.



64

Upaya yang dilakukan Kementerian Perindustrian guna mencapai target tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri melalui perumusan

kebijakan,

pelayanan

dan

fasilitasi,

serta

pengawasan,

pengendalian dan evaluasi. Secara garis besar pengembangan pangsa pasar dalam dan luar negeri ditujukan kepada Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui sosialisasi dan fasilitasi Tim peningkatan penggunaan produksi dalam negeri di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Sosialisasi kemampuan industri dalam negeri melalui fasilitasi kepesertaan pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pencapaian sasaran ini juga merupakan dampak dari pelaksanaan program inisiatif kesepakatan 3 (tiga) kerjasama investasi Industri dengan Negara India, Korea dan Rusia, 4 (empat) kerjasama internasional dibidang industry, fasilitasi pertemuan pimpinan kementerian dengan 40 delegasi negara mitra/delegasi asing, fasilitasi atas 5 (lima) penanganan kasus perusahaan industri yang terkena tuduhan dumping oleh Negara-negara lain serta tersusunnya 6 (enam) dokumen Agreement

rumusan on

Anti

kebijakan Dumping

masing-masing dan

tentang

Agreement

on

Safeguards, Subsidy

and

Countervailing Measures.

Faktor-

Sasaran ini merupakan sasaran yang membuat

Penunjang

faktor-faktor penunjang industri nasional dapat

Pengembangan Industri

mendukung tercapainya tujuan industri (faktor

3. Kokohnya Faktor

dimaksud adalah dalam hal SDM, industri

dan

iklim industri yang dinilai dari berbagai hal seperti: kebijakan/peraturan yang mengatur industri, pelayanan, fasilitas dalam industri dan lain sebagainya. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama: a. Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industry b. Indeks Iklim Industri Nasional. Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri, diukur melalui Persentase pembagian antara Nilai tambah dan jumlah Tenaga Kerja di sektor Industri ybs, secara ekstrapolasi dari data 2 tahun lalu yang


didekati dengan


65

peningkatan persentase pertambahan nilai tambah / jenis industri (data dari BPS) dengan target 250.000 Rupiah/Tenaga Kerja. Indeks Iklim Industri Nasional, diukur melalui nilai hasil pengukuran dengan menggunakan kuesioner. Dijalankan dengan sampling pada masing-masing industri (kuesioner disiapkan biro perencanaan, tetapi survey dilakukan masingmasing Dirjen pada perusahaan secara sampling) dengan target indeks 4 (dari skala 1-5). Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.10. Tabel. 3.10 Capaian IKU dari Kokohnya Faktor Penunjang Pengembangan Industri 2010

Sasaran Strategis


2011

IKU

Satuan Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri

84.95

250.000

61.325,80

24.53

Persen

Indeks Iklim Industri Nasional

-

4

4

100.00

Persen

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan tahun 2010, untuk indikator tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri mengalami penurunan, namun untuk indikator indeks iklim industri yang semula belum bisa diukur, pada tahun 2011 sudah dapat diukur dan mencapai target sebesar 100 persen. Upaya yang dilakukan Kementerian Perindustrian guna mencapai target kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri melalui: perumusan

kebijakan,

pelayanan

dan

fasilitasi,

serta

pengawasan,

pengendalian dan evaluasi. Upaya- upaya yang dilakukan guna kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri dan pencapaian yang telah diperoleh antara lain adalah peningkatan iklim usaha yang kondusif dengan capaian 95 bidang usaha industri yang mendapatkan fasilitas, pengusulaan insentif yang mendukung pengembangan industri dengan capaian 18 rekomendasi usulan insentif bagi sektor industri, permodelan dan analisa industri dengan capaian 1



66

model sistem pasokan, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dalam rangka lebih menertibkan dan mengatur sebaran industri sesuai kaidah efisiensi dan pengelolaan lingkungan yang baik, penyusunan

Kebijakan

Pemberdayaan

UMKM

Percepatan Kementerian

Pengembangan Perindustrian

Sektor

tentang

Riil

dan

Peningkatan

Efektivitas Pengembangan IKM melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product - OVOP) dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian No. 78/M.IND/PER/9/2007, pengakomodasian usulan beberapa sektor industri (Perkapalan, Komponen Otomotif, Elektronika) untuk mendapatkan fasilitas PPh (PP No. 1 Tahun 2007 dan PP No. 62 Tahun 2008), serta penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian penting lainnya dalam upaya memfasilitasi iklim usaha yang lebih baik guna memberikan kepastian berusaha, khususnya yang terkait

dengan

perbaikan

infrastruktur,

teknologi,

permodalan

dan

penanganan lingkungan.

4. Tingginya

Inovasi yang dimaksud adalah kreativitas untuk

kemampuan inovasi

menciptakan produk baru sebagai hasil penelitian

dan

dan

Penguasaan

Teknologi Industri

pengembangan

teknologi

terapan,

dan

penelitian dari berbagai sektor lainnya. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja

utama: a. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif. b. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri dihitung dari jumlah teknologi sebagai hasil penelitian yang sudah diterapkan dan dimanfaatkan industri dan telah masuk dalam skala pabrik dengan target 50 penelitian. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif, diukur melalui penghitungan jumlah hasil penelitian (khusus yang dikerjakan oleh BPPI) dengan target 250 penelitian. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri, diukur melalui penghitungan jumlah teknologi sebagai hasil penelitian yang sudah diterapkan dan dimanfaatkan industri dan telah masuk dalam skala pabrik dengan target 50 penelitian.



67

Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.11. Tabel. 3.11 Capaian IKU dari Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri 2010

Sasaran Strategis Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri

2011

IKU

Satuan Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif

62.80

250

186

74.40

Persen


198.00

50

19

38.00

Persen

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan tahun 2010, untuk indikator jumlah hasil penelitian

dan pengembangan

teknologi industri terapan inovatif mengalami peningkatan menjadi sebesar

74,40

persen.

Namun

untuk

indikator

pemanfaatan

hasil

penelitian semakin menurun. Secara umum terjadi peningkatan realisasi jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Terapan Inovatif dari tahun 2010 sejumlah 157 penelitian menjadi 186 penelitian pada tahun 2011 atau peningkatan sebesar 8,45 persen. Menurut hasil evaluasi terhadap penelitian dan pengembangan teknologi Industri TA. 2010 dan hasil analisis riset desain penelitian TA. 2011 dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program BPKIMI TA 2010 tanggal 5-7 Desember 2010 di Bandung dinyatakan bahwa banyak penelitian yang bersifat akademis, kurang relevan, merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya, tidak layak ditulis secara ilmiah, tidak didukung oleh literatur yang memadai, status penelitian tidak jelas sehingga hasilnya sulit untuk diterapkan pada industri. Oleh sebab itu, para peneliti Balai Besar dan Baristand Industri pada awal Tahun Anggaran 2011 banyak melakukan perubahan pada riset desain penelitiannya untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim evaluator tersebut.



68

Menurut hasil evaluasi terhadap penelitian dan pengembangan teknologi industri

tahun 2011 Balai Besar dan Baristand masih banyak

penelitiannya yang harus ditingkatkan kualitasnya, dan diharapkan dari mulai apliklatif sampai dengan skala teknoekonomi dapat memenuhi kebutuhan teknologi dunia usaha sehingga mampu mendorong daya saing sektor industri. Khusus untuk Baristand Industri dalam menyusun program agar supaya memperhatikan potensi daerahnya masingmasing. Sedangkan nilai capaian indikator pemanfaatan hasil penelitian, pada tahun 2011 TAPKIN BPKIMI ditargetkan 50 hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh sektor industri. Hingga akhir tahun 2011 BPKIMI telah menghasilkan 25 penelitian dan pengembangan yang telah dimanfaatkan oleh sektor industri terdiri dari: a. Teknologi Proses Produksi untuk Peningkatan Kualitas Samak Bulu dan Penyusunan Lay Out Mesin dan Peralatan untuk produk kulit di UD Putra Sudianto Leather, Yogjakarta; b. Pengembangan dan penerapan CRB menggunakan PCMs untuk mempertahankan kesegaran produk di PT. Istana Cipta Sembada; c. Desain Tungku Pembakaran dan Penyusunan Lay Out Mesin dan Peralatan untuk produk keramik hias di PT. Burat Kriasta, Jogjakarta dan UD Kinasih Keramik, Probolinggo, Jatim; d. Desain Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk produk kerajinan bulu mata palsu di PT. Cosmoprof Indokarya, Banjarnegara; e. Perancangan dan pembuatan alat bantu Rotary Table Mesin CNC 4 Axis untuk produk komponen dan peralatan teknis di CV. Intech Manufaktur; f. Desain kemasan dan perbaikan proses pengolahan dodol lidah buaya di Perusahaan Dodol Lidah Buaya Pelabour; g. Aplikasi Asap Cair Sebagai Pengawet Ikan Segar Hasil Tangkap Laut (Pengganti Es Balok) dan Pengawet Ikan Asin (Pengganti Insektisida) Dalam Proses Pengeringan di PT Global Deoroub Industry; h. Teknologi Pembuatan Nata de Coco di PT Sumber Berkat Prima; i. Teknologi Crusible berbasis alumina di Batan, Serpong; j. Aplikasi di PT KAI; Aplikasi di PT. Sigma; Aplikasi di PT. Indosemen Palimanan; Aplikasi di PT. Phosproc, PT. Wijaya Karya, PT. BASF; k. Aplikasi di CV. Sentosa Electric; Aplikasi di PT. Hikari;



69

l. Aplikasi di PT. Jaya Makmur Abadi (Sukabumi) m. Teknologi Pembuatan Roda Kereta Api di PT Karya Deli Steelindo; n. Inkubator Bisnis Pengembangan kemampuan Industri Pembuat Mould di CV. Doea Daya Cemerlang; o. Teknologi penyamakan kulit untuk IKM di D.I Yogyakarta, Kab. Garut dan Kab. Batang; Teknologi pembuatan alas kaki untuk IKM di D.I Yogyakarta; Teknologi Pembatikan Pada Tempurung Kelapa di IKM Nastiti; Teknologi pengolahan jahe " Merah Cut TI " di Desa Lampulo, Kota Banda Aceh; p. Aplikasi teknologi pengolahan garam di Kelompok Patani Garam pada Desa Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, Prov. Aceh; Aplikasi teknologi pengolahan Has I Super Ganefo di Nagari VII Koto Talago, Kab. 50 Kota; Aplikasi teknologi pengolahan makanan “Dakakdakak”di Industri Ninun, Padang. Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Sektor Industri sebesar 25 (dua puluh lima) penelitian atau sebesar 50,00 persen, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 50 (lima puluh) penelitian disebabkan antara lain: a. Beberapa

hasil

litbang

masih

dalam

proses

sosialisasi

kepada

masyarakat industri, sehingga belum ada industri/ perusahaan yang mengaplikasikan litbang tersebut; b. Beberapa hasil litbang masih memerlukan penelitian pengembangan, analisa kelayakan industri, dan kajian teknis bagaimana proses produksi

secara

massal

dilaksanakan

di

pabrik/perusahaan

pendukung; c. Beberapa

hasil

litbang

belum

membuat

MoU

dalam

proses

pengembangan penelitian ke tahap berikutnya; d. Beberapa

hasil

mengalami

litbang

kesulitan

dalam

untuk

tahap

implementasi

mendapatkan

bahan

di baku

industri yang

dibutuhkan sehingga hasil litbangnya belum dapat diterapkan. Menurut hasil evaluasi terhadap pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan TA. 2011 Balai Besar dan Baristand Industri telah cukup proaktif melakukan pendekatan pada dunia industri seperti yang disarankan Tim Evaluator pada Konsinyering Monev 2010. Pemanfaatan hasil

penelitian

dan

pengembangan

oleh

sektor

industri

sangat

bergantung pada kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang



70

dilakukan Balai Besar dan Baristand Industri. Sehingga penelitian dan pengembangan didorong untuk lebih aplikatif sampai dengan skala teknoekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan teknologi dunia usaha sehingga industri tertarik untuk memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan Balai Besar dan Baristand Industri.

5. Kuat, Lengkap dan

Struktur industri dimaksud adalah perimbangan

Dalamnya Struktur

antara

industri

hulu

dan

industri.

Sasaran

Industri

strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama:

a. Tumbuhnya industri dasar hulu (Logam dan Kimia). b. Tumbuhnya industri komponen automotive, elektronika dan permesinan. Tumbuhnya industri dasar hulu (Logam dan Kimia), diukur melalui perbandingan nilai industri dasar hulu (Logam dan Kimia) tahun 2010 dengan tahun 2009 dengan target 3,40 persen. Tumbuhnya industri komponen automotive, elektronika dan permesinan, diukur

melalui

perbandingan

nilai

industri

komponen

automotive,

elektronika dan permesinan tahun 2010 dengan data tahun 2009 dengan target 6,40 persen. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.12. Tabel. 3.12 Capaian IKU dari Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri Sasaran Strategis Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri

2010

2011

IKU Tumbuhnya Industri Dasar Hulu (Logam dan Kimia) Tumbuhnya Industri Komponen automotive, elektronika dan permesinan


Satuan Capaian

Target

Realisasi

Capaian

136.00

3.40

13.06

384.12

Persen

76.25

6.40

7.00

109.38

Persen


71

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan tahun 2010, untuk kedua indikator mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nilai capaian kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri yang melebihi 100.00 persen merupakan merupakan salah satu dampak dari sejumlah sasaran yang telah dicapai oleh Kementerian Perindustrian melalui kinerjanya di tahun 2010 dan tahun 2011. Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pengembangan suatu industri. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pertumbuhan investasi di industri hulu dan antara guna menumbuhkan industri-industri baru yang dapat memperkuat dan memperlengkap struktur industri yang telah ada. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan guna mencapai sasaran tersebut antara lain telah dilakukan revitalisasi Sentra IKM Logam dan Elektronika yang mencakup: Pelatihan ISO 9000 bagi IKM Logam, fasilitasi Penerapan ISO 9000 pada 7 (tujuh) IKM Logam dan Elektronika, bimbingan Penerapan Produksi Bersih/Kaizen pada 6 (enam) IKM Logam dan Elektronika, fasilitasi Penerapan SNI pada 3 (tiga) IKM Logam dan Elektronika, Pelatihan Pengelasan dan Pembuatan Kapal Rakyat Modern serta partisipasi Pameran IKM Logam dan Elektronika.

6. Tersebarnya

Sasaran

ini

adalah

sasaran

yang

menunjukkan

Pembangunan

seberapa besar peranan sektor industri pengolahan

Industri

buka migas dalam penyebaran industri. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja

utama: a. Persentase peranan sektor industri di luar Pulau Jawa. b. Jumlah investasi cabang industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Persentase peranan sektor industri di luar Pulau Jawa, diukur melalui penghitungan perbandingan PDRB sektor industri di luar Pulau Jawa terhadap PDRB total di luar Pulau Jawa dengan target 30 persen. Jumlah investasi cabang industri yang menyerap banyak tenaga kerja, diukur melalui penghitungan nilai investasi baik PMA maupun PMDN pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dengan target Rp. 38,877.82.



72

Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.13. Tabel. 3.13 Capaian IKU dari Tersebarnya Pembangunan Industri Sasaran Strategis

Tersebarnya Pembangunan Industri

2010

2011

IKU

Persentase peranan sektor industri di luar Pulau Jawa Jumlah investasi cabang industri yang banyak menyerap tenaga kerja

Satuan Capaian

Target

Realisasi

Capaian

-

30

24

80.00

Persen

85.60

38.877,82

25,991.50

66.85

Persen

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan tahun 2010, untuk kedua indikator persentase peranan sektor industri di luar Pulau Jawa belum bisa diperbandingkan karena untuk tahun 2010 belum diukur. Nilai capaian tersebarnya pembangunan industri ini merupakan dampak dari sejumlah sasaran yang telah dicapai oleh Kementerian Perindustrian melalui kinerjanya di tahun 2010 dan tahun 2011. Diantaranya adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi inti industri daerah (KIID) dan industri unggulan provinsi, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di daerah, pengembangan kawasan industri. Untuk mendorong peningkatan dan perluasan investasi dilakukan upaya promosi dan fasilitasi kerjasama dalam menarik investasi. Pencapaian sasaran ini didukung juga oleh upaya Pengembangan KEK, melalui kajian renstra KEK, penyusunan masterplan KEK, serta studi kelayakan ekonomi dan finansial KEK; pengembangan Sistem Informasi Peluang Potensi Sumber Daya Perwilayahan Industri, dengan adanya rekomendasi konsep

pengembangan

sistem

informasi;

serta

Pembentukan

Sekretariat Tim Nasional Kawasan Industri.



73

7. Meningkatnya industri

peran

kecil

menengah

Sasaran ini adalah sasaran yang menunjukkan seberapa besar peranan industri

dan

menengah

terhadap

terhadap

PDB

kecil industri

dan secara

nasional serta penyebaran IKM. Sasaran strategis

PDB

ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama: a. Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri. b. Meningkatnya penyebaran IKM Jawa dan luar Jawa. Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB industri, diukur melalui penghitungan perbandingan PDB IKM terhadap PDB industri total secara nasional dengan target 30 persen. Meningkatnya penyebaran IKM Jawa dan Luar Jawa, diukur melalui penghitungan rasio jumlah IKM yang berada di Jawa dibanding dengan IKM di luar Pulau Jawa dengan target 65 : 35. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.14. Tabel. 3.14 Capaian IKU dari Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB

2010

2011

IKU Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri Meningkatnya penyebaran IKM Jawa dan luar Jawa

Satuan Capaian

Target

Realisasi

Capaian

32.49

33.47

33.57

100.30

Persen

66.95: 33.05

65:35

65.22 : 34.78

99.04

Persen

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan tahun 2010 indikator ini mengalami peningkatan. Peningkatan capaian sasaran ini merupakan dampak pelaksanaan Kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah diarahkan untuk memperkuat daya saing produk IKM di pasar global serta untuk menyebarkan kegiatan industri di berbagai daerah secara merata. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, telah dilakukan strategi pelaksanaannya melalui : 1. Pembinaan IKM melalui pendekatan klaster



74

2. Pembinaan IKM melalui pendekatan OVOP 3. Pengembangan Kewirausahaan 4. Restrukturisasi mesin peralatan TPT dan KPK IKM Dari aspek kewirausahaan, karena adanya ketidakseimbangan pertumbuhan,

Ditjen

IKM

memperoleh

mandat

untuk

dapat

menumbuhkan dan menyebarkan industri ke seluruh daerah utamanya wilayah Barat dan Timur. Oleh karenanya, pembinaan dari masing-masing Direktorat di lingkungan Ditjen IKM memiliki fokus sebagai berikut : a. Wilayah

Barat

(Sumatera

dan

Kalimantan)

difokuskan

kepada

pengembangan kewirausahaan b. Wilayah

Tengah

(Jawa

dan

Bali)

difokuskan

kepada

upaya

peningkatan nilai tambah c. Wilayah

Timur

(Sulawesi,

Nusa

Tenggara,

Maluku

dan

Papua)

difokuskan kepada upaya pengembangan kewirausahaan.

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

Pengukuran kinerja sasaran strategis perspektif Tupoksi mempunyai 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 25 indikator kinerja utama, yaitu: Sasaran ini mencakup jumlah kebijakan industri

1. Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan

produk

hukum industri

yang dihasilkan Kementerian Perindustrian untuk tujuan keberhasilan tugas kementerian. Sasaran strategis

ini

akan

dicapai

melalui

indikator

kinerja utama:

a. Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R. Perpres/R.Keppres). b. Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri. Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R. Perpres/R.Keppres), diukur dengan menghitung jumlah konsep kebijakan dan produk hukum yang direncanakan akan dikeluarkan dalam bentuk Rancangan UU, Rancangan PP dan lainnya dengan target 9 (sembilan) konsep selama 5 (lima) tahun.



75

Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri, diukur dengan menghitung jumlah penyiapan kebijakan dan telah disyahkan sebagai produk Hukum untuk pengaturan pelaksanaan tugas setiap sektor dengan target 40 peraturan. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.15. Tabel. 3.15 Capaian IKU dari Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan produk hukum industri 2010 Sasaran Strategis Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan produk hukum industri

Dilihat

2011

IKU Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R.Perpres/ R.Keppres) Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri

Satuan Capaian

Target

Realisasi

Capaian

250

1

1

100.00

Persen

130

50

85

170.00

Persen

dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan

pencapaian tahun 2010, indikator sasaran ini sama-sama dapat mencapai target bahkan melebihi target. Capaian ini merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal yaitu peningkatan koordinasi penyusunan rancangan

peraturan

perundang-undangan

bidang

industri

yang

menerbitkan sejumlah 85 peraturan dari 50 peraturan yang ditargetkan. Selain ini juga dilakukan kajian hukum melalui evaluasi PeraturanMenteri Perindustrian

Nomor

250/M/SK/10/1994

tentang

Pedoman

Teknis

Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada sektor Industri dan revisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/MIND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kinerja lain yang terkait dengan sasaran ini adalah telah dilakukan advokasi permasalahan hukum sebanyak 7 (tujuh) perkara, yaitu pengadaan barang/jasa seperti di ATK Yogyakarta, permasalahan sertifikasi SNI palsu oleh instansi swasta dan lain-lain.



76

2. Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan

Sasaran

ini

merupakan

bagian

dari

saran

pencapaian visi tahun 2010-2014 yaitu kokohnya basis industri manufaktur dan industri andalan masa

depan

menjadi

tulang

punggung

perekonomian nasional. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama:

Rencana Strategis 2010 -2014 dan Rencana Kerja. Rencana Strategis 2010 -2014 dan Rencana Kerja, diukur

dengan

terselesaikannya rencana strategis dan rencana kerja per-tahun di tiap sektor industri (terselesaikan hingga 100 %) dengan target 1 paket. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.16. Tabel. 3.16 Capaian IKU dari Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan. 2010 Sasaran Strategis Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan

2011

IKU

Satuan

Rencana Strategis 2010 2014 dan Rencana Kerja

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

100.00

1

1

100.00

Persen

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan pencapaian tahun 2010, indikator sasaran ini sama-sama dapat mencapai target bahkan melebihi target. Capaian target sasaran ini, untuk tahun 2011 hanya pada pencapaian target penyusunan Rencana Kerja, karena untuk target penyusunan Rencana Strategi merupakan agenda 5 (lima) tahunan.

Nilai

capaian

menetapkan

rencana

pengembangan industri prioritas dan industri

strategis

dan/atau

andalan masa depan

mencapai 100 persen.



77

3. Menetapkan Peta Panduan Pengembangan Industri

Sasaran

ini

mencakup

perumusan

kebijakan

dilakukan dengan menetapkan peta panduan pengembangan industri dengan cara membuat peta tentang kondisi dan situasi industri nasional

sebagai panduan untuk pengembangan selanjutnya. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama: a. Peta panduan industri unggulan provinsi. b. Peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota Peta panduan industri unggulan provinsi, diukur dengan tersedianya peta panduan industri unggulan di provinsi (jumlah peta yang dihitung berdasarkan jumlah provinsi yang sudah terselesaikan peta industrinya) dengan target 15 propinsi pada tahun 2011. Peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota, diukur dengan adalah tersedianya peta panduan industri unggulan di setiap kabupaten dalam provinsi (jumlah peta yang dihitung berdasarkan jumlah kabupaten yang sudah terselesaikan peta industrinya) dengan target 40 kab/kota pada tahun 2011. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.17. Tabel. 3.17 Capaian IKU dari Menetapkan Peta Panduan Pengembangan Industri 2010 Sasaran Strategis Menetapkan Peta Panduan Pengembangan Industri

2011

IKU

Satuan Capaian

Target

Realisasi

Capaian


120.00

15

8

53.33

Persen


100.00

40

58

145.00

Persen

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan pencapaian tahun 2010, indikator sasaran penetapan peta panduan industri unggulan propinsi mengalami penurunan, yang semula pada tahun 2010 mencapai target, namun pada tahun 2011 tidak dapat mencapa target. Sedangkan untuk indikator penetapan kompetensi inti



78

industri daerah justru mengalami peningkatan pencapaian bahkan mampu melampaui target. Rendahnya nilai capaian indikator sasaran penetapan industri unggulan propinsi ini disebabkan oleh lemahnya implementasi IUP di daerah, terutama terkait masalah sebagai berikut :  Kurangnya sosialisasi kepada pemerintah daerah tentang IUP;  Penataan skema pendanaan dan penganggaran (budgetting) dalam mengimplementasikan KIID dan IUP yang belum jelas, baik di daerah itu sendiri (APBD) maupun di pusat (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, DAK). Jumlah kabupaten / kota yang telah mengimplementasikan KIID sebanyak 9 kabupaten / kota yaitu Kabupaten Dairi, Kabupaten Katingan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Cimahi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Morowali, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Sumba Timur; sedangkan jumlah provinsi yang telah mengimplementasikan IUP sebanyak 8 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

4. Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan industri

Sasaran ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas pokok

yaitu

perumusan

kebijakan

dilakukan

dengan mengusulkan insentif yang mendukung

pengembangan industri dengan cara membuat usulan dalam bentuk insentif yang dibuat guna mendukung pengembangan industri di masa yang akan datang. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama: a. Rekomendasi usulan insentif. b. Perusahaan industri yang memperoleh insentif. Rekomendasi usulan insentif, diukur dengan penghitungan jumlah usulan insentif per kelompok industri yang disetujui per-tahunnya dengan target 10 jenis usulan. Perusahaan

industri

yang

memperoleh

insentif,

diukur

dengan

penghitungan jumlah perusahaan yang mendapat insentif atas fasilitasi dari Kementerian Perindustrian dengan target 300 perusahaan.



79

Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.18. Tabel. 3.18 Capaian IKU dari Mengusulkan Insentif yang Mendukung Pengembangan Industri 2010 Sasaran Strategis Menetapkan Peta Panduan Pengembangan Industri

2011

IKU

Satuan Capaian

Target

Realisasi

Capaian


140.00

10

23

230.00

Persen


30.67

300

329

109.67

Persen

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan pencapaian tahun 2010, indikator sasaran ini mengalami peningkatan sangat signifikan dan melampaui target. Capaian rekomendasi usulan insentif bagi sektor industri pada tahun 2011 sebesar 18 (delapan belas) sektor industri, antara lain: industri alat berat, industri PLTU, industri komponen kendaraan bermotor, industri elektronika, industri peralatan telekomunikasi, industri kabel serat optik, industri perkapalan, industri toner, industri kereta, industri methyltin mercaptide, industri sorbitol, industri kemasan dan karung plastik, industri karpet, industri HRC<2mm, industri balpoint, industri kawat ban(steel cord), industri resin, industri susu. Bila dibandingkan pada tahun 2010 capaian rekomendasi usulan insentif bagi sektor industri hanya sebesar 10 (sepuluh) sektor industri sehingga terjadi peningkatan capaian pada tahun 2011 sebesar 180 persen atau sebesar 18 (delapan belas) sektor industri. Peningkatan ini terjadi

sebagai

salah

satu

bentuk

kebijakan

pemerintah

untuk

meningkatkan daya saing industri dalam hal mengurangi beban bea masuk untuk bahan baku/bahan penolong/komponen yang diperlukan bagi industri melalui pemberian bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP).



80

5. Mengembangkan R & D di Instansi dan industri

Sasaran ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas

pokok

dilakukan

yaitu

pelayanan

dan

fasilitasi

dengan mengembangkan R & D di

instansi dan industri dalam bentuk riset dan pengembangan industri sesuai dengan bidangnya. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama: Kerjasama R&D instansi dengan industri. Kerjasama R&D instansi dengan industri, diukur dengan penghitungan jumlah MOU untuk kerjasama yang difasilitasi oleh sektor industri atau yang dilakukan oleh BPPI dengan target 18 kerjasama. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.19. Tabel. 3.19 Capaian IKU dari Mengembangkan R & D di Instansi dan Industri 2010 Sasaran Strategis Mengembangkan kerjasama R&D instansi dan industri

2011

IKU

Kerjasama R&D instansi dan industri

Satuan Capaian

Target

Realisasi

Capaian

100.00

18

54

300.00

Persen

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan pencapaian tahun 2010, indikator sasaran ini mengalami peningkatan sangat signifikan dan melampaui target. Pada tahun anggaran 2011 jumlah MoU dengan lembaga litbang/instansi/industri adalah 53 (lima puluh tiga) dengan rincian sebagai berikut : 1)

Peningkatan mutu kosmetik dari turunan kelapa sawit dengan lemak padat nano partikel/solid lipid nano particle (sumber dana : kerjasama BBKK – Puskajitek)

2)

Kerjasama penelitian Economic bioprocess development for the mass production of a high valued and functional cosmetic biopolymer by liquid fermentation using palm kernel cake as a fermentation media (Kerjasama BBKK – Korea Institute of Industrial Technology)



81

3)

Pilot project sistem distribusi Cold Roll Box (CRB) menggunakan PCMs untuk mempertahankan kesegaran produk makanan berbasis agro dan hasil pertanian (sumber dana : kerjasama BBKK – Puskajitek)

4)

Pilot project pembuatan plastik biodegradable dengan master batch polimer nano komposit untuk kemasan makanan (sumber dana : kerjasama BBKK – Puskajitek)

5)

Kerjasama penelitian Establishment of consortium and manufacturing process of Cold Roll Box (CRB) type smart cold supply system using low temperature thermal storage technology in Indonesia (Kerjasama BBKK – Korea Institute of Industrial Technology )

6)

Aplikasi nano komposit berbasis Titania (TiO2)-Zeolit untuk limbah industri te

7)

Aplikasi Asap Cair Sebagai Pengawet Ikan Segar Hasil Tangkap Laut (Pengganti Es Balok) Dan Pengawet Ikan Asin (Pengganti Insektisida) Dalam Proses Pengeringan)- PT. Global Deoroub Industry;

8)

Teknologi Pembuatan Nata de Coco, PT. Sumber Berkat Prima;

9)

Development of syngas production system with Indonesian biomass, KITECH Korea;

10) Penelitian Pembuatan Kain Rajut, UKMSarfudin; 11) Kajian Konservasi Energi, PT Sipatex Putri Lestari; 12) Kajian Konservasi Energi, PT Kusumahadi Santosa; 13) Kajian Konservasi Energi, PT ATEJA; 14) Kajian Konservasi Energi, PT HIMALAYA TUNAS TEXINDO; 15) Kajian Feasibility Study pada pengembangan PK Rosella Baru Surabaya, PK Rosella Baru PTPN XI Surabaya; 16) Pengujian Kain Rajut untuk pakaian renang dan cara uji kemampuan listrik statis pada kain tenun dan kain rajut untuk pembuatan standard,CV Miftahur Rizki; 17) Aplikasi Komposit Resin Epoksi dan Serat Gelas untuk Perbaikan Kerusakan Beton, PT GWS; 18) Bahan dan pengujian terhadap mutu prototype,PT. Hikari; 19) R&D dari penyediaan bahan baku,PT. Sentosa Electric; 20) Effect of Sapri, AVCell, AVN, Domsjo dissolving pulps on Viscose and Rayon making,PT. Indo Bharat 21) Penelitian Pengaruh Digester Additive terhadap Bilangan Kappa dan Derajat Putih Pulp, PT. Amazon Papyrus Chemicals;



82

22) The Influence of Additives on Acacia and MHW pulp qulity resulted from Oxygen Delignification, PT. Buckman Asia Pacific; 23) Penentuan

Toksisitas

Akut

(LD-50)

Sheet

Corrugated

PT.

Pura

Barutama Pratama terhadap Hewan Uji Tikus Sprague-Dawley), PT. Pura Barutama Pratama 24) Pembuatan Dissolving Pulp dari Kayu Eucalyptus, PT. Medco Cellulose; 25) Penelitian Pengaruh Digester Additive terhadap Bilangan Kappa dan Derajat Putih Pulp), PT. Amazon Papyrus Chemicals; 26) Kajian dan Implementasi Konservasi Energi dan Pengurangan Emisi IPK,Catur Bina Guna; 27) Penelitian Pembuatan Rayon Konduktif dengan Penambahan CNT. tanpa Aktivasi, P2F, LIPI; 28) Penelitian Rayon Konduktif dengan CNT. Aktivasi, P2F, LIPI; 29) Pengaruh aditif terhadap kualitas pulp hasil delignifikasi oksigen dan ekstraksi oksigen, PT.Buckman Asia Pasific 30) Aplikasi Dry Strength, Puji Lestari Purnama; 31) The Application of Enzymes on Starch, PT. Indozyme; 32) Penelitian Pembuatan Serat Rayon dengan Penambahan CNT (Carbon Nano Tube) pada Proses pelarutan Viscose, LIPI; 33) Producing Carboxymethylceelulose (CMC) from Kenaf Dissolving Pulp,FRIM ; 34) Karakterisasi Morfologi Serpih Kayu dan Serat Pulp,Tanjung Enim Lestari; 35) Penelitian Pembuatan Pulp Kayu Eucalyptus, PT. Medco Cellulose; 36) Aplikasi Hoffman chemical pada pembuatan kertas, Tri Domain Chemical; 37) Deinking Test dari ONP dan OMG,Nopco Paper Technology ; 38) Penelitian Pembuatan Pulp dan Kertas dari Bahan Baku Kayu, Wana Subur Lestari; 39) Aplikasi Cationizer MEC - Super pada pembuatan Kertas, PT. Mulia Makmur; 40) Penelitian Pembuatan Serat Rayon dari Nata de Coco, LIPI; 41) Survey, Identifikasi, dan Verifikasi Emisi Gas Rumah Kaca di Industri Pulp & kertas Indonesia, Surveyor Indonesia; 42) Effect of Dissolving Pulp Rayon Variation and Viscose Making Condition on Rayon Quality, PT. Indo Bharat Rayon;



83

43) Penguatan Struktur Industri - Pembuatan Produk Komponen Pabrik Foundry dan Penelitian Terapan Penguatan Struktur Industri, BBLM(MAVERIC); 44) Penguatan Struktur IndustriPembuatan Produk Komponen Pabrik Foundry dan Penelitian Terapan , BBLM-PT. Sigma Mitra Sejati; 45) Pengembangan kekuatan Industri Pembuat

ALUTISTA, BBLM-PT.

Wotan; 46) Pengembangan Bersama Pembuatan mesin Pakan Ikan, BBLM-ITB; 47) Ilmu sains dan Teknologi material, BBLM- Institut Ilmu Sains Material Korea; 48) Incubator Bisnis Pengembangan kemampuan Industri Pembuat Mould, BBLM- CV. Doea Daya Cemerlang; 49) Pembuatan Roda Kereta Api, BBLM-PT Karya Deli Steelindo; 50) Pengembangan Wood Vinegar dari Limbah Kelapa Sawit sebagai Antiseptik Pembersih Tangan, BBKK-Baristand Industri Samarinda; 51) Teknologi Proses Pengolahan dan Pengemasan Terhadap Daya Tahan Simpan Ikan Kendia, BBKK-Baristand Industri Samarinda; 52) Pemanfaatan Limbah Tandan Kosong Sawit dan Cangkang Sawit Sebagai

Bahan

Baku

Bio

Pellet

Produk

Energi,

Universitas

Mulawarman; 53) Rekayasa Alat Pasca Panen Rumput Laut, Pengumpul Rumput Laut Bontang Kuala. Namun, bila merujuk pada IKU Kementerian Perindustrian yaitu capaian Kerjasama R & D di instansi dan industri sebesar 54 (lima puluh empat) penelitian atau sebesar 300,00 persen dari target 16 kerjasama. Bila dibandingkan dengan capaian Kerjasama R & D di instansi dan industri tahun 2010 sebesar 18 kerja sama, maka capaian kerja sama di tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 54 kerja sama atau sebesar 300 persen.



84

6. Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan kekayaan intelektual

Sasaran ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas pokok pelayanan dan fasilitasi dilakukan dengan memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan kekayaan intelektual dengan cara

penyediaan dukungan untuk menghargai kekayaan intelektual dalam lingkup industri. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama: a. Perusahaan yang mendapatkan HKI. b. Produk HKI yang dikomersialkan (Paten). Perusahaan yang mendapatkan HKI, diukur dengan penghitungan jumlah perusahaan yang sudah mendapat sertifikasi HKI dengan target 220 perusahaan. Produk HKI yang dikomersialkan (Paten), diukur dengan penghitungan adalah jumlah produk industri yang sudah dipatenkan sebagai produk nasional dengan target 10 produk. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.20. Tabel. 3.20 Capaian

IKU

dari

Memfasilitasi

Penerapan,

Pengembangan

dan

Penggunaan Kekayaan Intelektual 2010 Sasaran Strategis

Memfasilitasi penerapan, pengembangan

2011

IKU

Satuan Capaian

Target

Realisasi

Capaian


94.09

220

258

117.27

Persen


60.00

10

27

270.00

Persen

dan penggunaan kekayaan intelektual

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan pencapaian tahun 2010, indikator sasaran ini mengalami peningkatan sangat signifikan dan melampaui target.



85

Bantuan pendaftaran HKI merupakan tindak lanjut dari kegiatan Bimbingan Penerapan HKI dalam memfasilitasi pengusaha yang ingin melakukan pendaftaran HKI di Ditjen HKI. Pendaftaran HKI merupakan salah satu cara pemilik hak dalam memperoleh perlindungan Hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual, hal dikarenakan Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil buah pikir dari ide/gagasan manusia yang memiliki nilai ekonomis sehingga dirasa perlu mendapatkan perlindungan hukum agar kepentingan si pemilik hak tetap terlindungi.

Dalam

pelaksanaan kegiatan realisasi capaian untuk setiap target adalah sebagai berikut: Pendaftaran Merek sebanyak 228 Merek, Pendaftaran Desain Industri sebanyak 4 Desain Industri, Hak Cipta sebanyak 26 Hak Cipta. Hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain: belum maksimalnya sosialisasi HKI di daerah-daerah, sehingga mereka tidak mengetahui

adanya

keberadaan

bantuan

pendaftaran

HKI

di

Kementerian Perindustrian, proses sertifikasi membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak ada kepastian besarnya biaya pendaftaran dan sistem pembayaran untuk biaya pendaftaran HKI, masih rendahnya Kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAKI, pendaftaran HAKI tidak boleh dilakukan secara kelompok atau oleh pemerintah, pendaftaran bagi satu hak berlaku untuk satu pemilik hak, kekhawatiran dari pelaku untuk mendaftarkan desainnya setelah didaftar, barang tidak laku atau desainnya sudah didaftarkan oleh pihak lain namun biaya administrasi tidak bisa ditarik kembali, serta kurangnya peran dan koordinasi tenaga personil HKI dengan pengusaha.

7. Memfasilitasi pengembangan industri

Sasaran ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas pokok pelayanan dan fasilitasi dilakukan dengan dengan

memfasilitasi

pengembangan

industri

dengan cara fasilitasi untuk tujuan pengembangan industri dalam berbagai hal yang mendukung seperti akses kepada sumber bahan baku, sumber modal dan lainnya. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama: a. Tingkat utilisasi kapasitas produksi. b. Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan. c. Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku. d. Perjanjian kerjasama Internasional.



86

Tingkat utilisasi kapasitas produksi, diukur dengan penghitungan besar persentase penggunaan kapasitas terpasang dalam industri masing-masing (sesuai dengan jenis industrinya) dengan target sebesar 80 persen. Perusahaan yang mendapatkan akses ke sumber pembiayaan, diukur dengan penghitungan jumlah fasilitasi yang dilakukan setiap sektor untuk membantu industri mendapat akses dan bantuan lainnya ke sumber pembiayaan dengan target 600 perusahaan pada tahun 2011. Perusahaan yang mendapatkan akses ke sumber bahan baku, diukur dengan penghitungan jumlah perusahaan yang berhasil mendapat fasilitasi jaminan pasokan

bahan baku atas fasilitasi yang dilakukan oleh masing-

masing level organisasi dengan target 40 perusahaan pada tahun 2011. Perjanjian kerjasama internasional, diukur dengan penghitungan jumlah kerjasama yang sudah dilaksanakan dalam bentuk

project kerjasama

internasional yang terkait dengan fasilitasi di bidang capacity building dengan target 5 MoU pada tahun 2011. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.21. Tabel. 3.21 Capaian IKU dari Memfasilitasi Pengembangan Industri 2010

Sasaran Strategis Memfasilitasi pengembangan industri

2011

IKU Tingkat utilisasi kapasitas produksi Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku Perjanjian kerjasama internasional

Satuan Capaian

Target

Realisasi

Capaian

89.45

80

88,50

110,63

Persen

197.33

600

388

64,67

Persen

5

40

16

40,00

Persen

260.00

5

8

160,00

Persen

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan pencapaian

tahun

2010,

beberapa

indikator

sasaran

mengalami

peningkatan yang signifikan dan melampaui target, meski ada satu



87

indikator yang mengalami penurunan capaian dan tidak mencapai target. Namun secara umum dari capaian beberapa indikator dapat menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran ini. Nilai capaian ini merupakan dampak dari pencapaian beberapa program revitalisasi industri seperti industri semen dengan tingkat utilisasi mencapai 88,50 persen, perumusan dan fasilitasi regulasi yang mengatur jaminan pasokan bahan baku dan energi dengan fasilitasi konservasi energi, fasilitasi pembiayaan IKM melalui fasilitasi analisis pembiayaan, sosialisasi pembiayaan dan KUR. Dalam menjamin pasokan bahan baku juga ditunjukkan dari adanya Koordinasi pengamanan bahan baku untuk industri migas, meliputi: (a) Kebutuhan nafta PT. Chandra Asri sebesar 1,7 juta ton/tahun dipenuhi dari impor, (b) Kebutuhan kondensat PT. TPPI sebesar 100.000 barrel/hari, sebesar ±60 persen dipasok dari produksi dalam negeri dan sisanya impor, (c) Kebutuhan gas bumi sebagai bahan baku industri pupuk sebesar 799,2 MMSCFD, akan tetapi kontrak pasokan gas sampai saat ini sebesar 674,0 MMSCFD, tidak termasuk PT. Pupuk Iskandar Muda (PT. PIM) yang memperoleh pasokan gas melalui pembelian dengan kontrak 1 tahun. Sehingga, pemenuhan pasokan bahan baku gas untuk industri pupuk sebesar 84 persen. Begitu juga untuk pasokan industri hilir kelapa sawit telah terjadi peningkatan investasi industri hilir dan jaminan pasokan bahan baku serta kemajuan peta potensi bahan baku pupuk organik di 100 Kabupaten/Kota sebesar 25 persen di tahun 2011. Bentuk capaian sasaran fasilitasi yang mendukung pencapaian indikator kerjasama internasional antara lain telah dilakukan 3 (tiga) kesepakatan kerjasama investasi Industri dengan Negara India, Korea dan Rusia, yaitu: Investasi Pendirian Pabrik Pupuk Berbahan Baku Gas dari Batu-bara di Kalimantan antara PT. Pupuk Sriwijaya Indonesia dan Perusahaan Rashtriya Chemical & Fertilizer Ltd India, Joint Venture pendirian Pabrik Baja antara PT. Krakatau Steel dengan Perusahaan Posco, Korea, dan Investasi antara Perusahaan Nusantara Smelting Corp dengan JSC “MMF” Norilisky Nikel dari Rusia untuk pendirian Copper Smelter. Selain itu juga telah dilakukan 4 (empat) kerjasama internasional di bidang industri: kerjasama dengan Kanada dalam rangka untuk pengurangan efek gas rumah kaca untuk Green Industri, Kerjasama



88

dengan Perusahaan Jerman/Indowater dalam rangka pengolahan limbah industri, telah ditandatanganinya MoU Kerjasama internasional antara

Kementerian

Perindustrian

dengan

KOICA,

Korea

tentang

penyusunan Masterplan Kawasan Industri di Boyolali, dan peningkatan kapasitas Balai Besar Tekstil, fasilitasi pertemuan pimpinan kementerian dengan 40 delegasi negara mitra / delegasi asing.

8. Memfasilitasi promosi industri

Sasaran ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas pokok pelayanan dan fasilitasi dilakukan dengan dengan memfasilitasi promosi industri dengan hasil

kerja berbentuk fasilitasi untuk mengadakan promosi dalam bidangbidang industri yang ada. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator

kinerja

utama:

perusahaan

mengikuti

seminar/konferensi,

pameran, misi dagang/investasi. Perusahaan

mengikuti

seminar/konferensi,

pameran,

misi

dagang/investasi, diukur dengan penghitungan jumlah perusahaan yang diikutsertakan dalam seminar, konferensi dan berbagai kegiatan yang dikelola Kementerian per-tahun dengan target 5160 perusahaan. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.22. Tabel. 3.22 Capaian IKU dari Memfasilitasi Promosi Industri 2010

Sasaran Strategis Memfasilitasi promosi industri

Dilihat pencapaian

2011

IKU

Satuan

Perusahaan mengikuti seminar/konferensi pameran, misi dagang/investasi

dari

aspek

tahun

2010,

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

40.19

5160

673

13,04

Persen

dibandingkan

dengan

pencapaian capaian

target,

indikator

sasaran

ini

mengalami

penurunan yang signifikan meski sama-sama tidak mencapai target. Rendahnya

nilai

capaian

ini

dikarenakan

data

pengukuran

yang

disampaikan sebagian besar tidak dalam satuan perusahaan melainkan



89

dalam satuan jumlah pameran/even promosi/seminar, sehingga hal ini berpengaruh pada rendahnya pencapaian kinerja. Dan sebenarnya pada tahun 2011 telah dilaksanakan program dan kegiatan yang memberikan dampak pada pencapaian sasaran ini diantaranya yaitu: a.

Terlaksananya fasilitasi pameran di dalam negeri (Gelar Produk Sepatu dan Kulit tanggal 28 April s/d 1 Mei, pameran Inatex tanggal 27-30 April, pameran di Plasa Industri tanggal 5-8 Juli dan pameran yang akan difasilitasi antara lain pameran TEI 2011, pameran Yogya Fashion Week dan pameran di Semarang dan Terlaksananya fasilitasi pameran di luar negeri diadakan di Thailand (20-24 April), pameran GDS di Jerman (8-13 September) dan pameran yang akan difasilitasi antara lain pameran Intertextile Shanghai (18-21 Oktober), Guangzhou China (27-30 Oktober), Hongkong (22-23 Oktober)

b.

Telah

dilakukan

promosi

dan

pameran

dalam

rangka

pengembanganPasarfurniture kayu/rotan didalam negeri maupun diluar negeri, antara lain: c.

Pameran international: Furniture Fair IMM Cologne Jerman tanggal 1619 Januari 2011, diikuti oleh 12 perusahaan. 1)

High Point Market, North Carolina, USA yaitu tanggal 2-7 April 2011 dan tanggal 22- 27 Oktober 2011, diikuti 22 perusahaan.

2)

The 17 th China International Furniture Expo di Shanghai, China tanggal 14-17 September 2011, diikuti 10 perusahaan.

3)

Feria Habitat Valencia, Spanyol tanggal 20-24 September 2011, diikuti 7 perusahaan.

4)

International Furniture Indonesia Fair (IFINA) di Jakarta International Expo Kemayoran

pada tanggal 11-14 Maret 2011, diikuti 14

perusahaan. 5)

THE 26th TRADE EXPO INDONESIA 2011tanggal 19–23 Oktober 2011, diikuti 13 perusahaan.

d.

Pameran Dalam Negeri Pameran

Furniture

Kayu

dan

Rotan

Plasa

Industri

di

Gedung

Kementerian Perindustrian pada tanggal 8-11 Nopember 2011, diikuti 42 perusahaan.



90

e.

Promosi di dalam negeri antara lain : 1)

Pekan Produk Kreatif Indonesia, Jakarta, 6-10 Juli 2011

2)

Jakarta Fashion Week, Jakarta, Oktober 2011

3)

World Batik Summit, Jakarta 28 September - 2 Oktober 2011 dan Batam 2 - 4 Desember 2011

4)

Pameran Surabaya Internasional Jewellery Fair 2011 di Hotel Shangrila 19-22 Agustus 2011.

5)

Pameran Perhiasan Asean Jewellery Expo 2011 di Balai Kartini, Jakarta.

6)

Pameran Mutumanikam di JHCC 1 - 4 November 2011.

7)

Pameran Perhiasan di Jawa Timur

8)

Pameran TEI bagi 6 sentra IKM OVOP (Malang, Tabanan, Bantul, Banjarnegara, Purwakarta dan Lombok Barat)

9)

Pameran di Plaza Kementerian Perindustrian

10) Telah mengikuti pameran untuk 10 IKM (Bantul dan Purwakarta) f.

Promosi di luar negeri antara lain : 1)

2nd Moslem World Biz 2011, Malaysia, yang diikuti oleh 5 IKM Fashion

2)

INACRAFT, Malaysia

3)

Tokyo Fashion Week, Tokyo, Jepang

4)

Pameran Hongkong Jewellery Internasional.

9. Memfasilitasi penerapan standarisasi

Sasaran ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas pokok pelayanan dan fasilitasi dilakukan dengan dengan memfasilitasi penerapan standarisasi dengan

mendukung industri dalam penerapan standar. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama: a. Rancangan SNI yang diusulkan. b. Penambahan SNI wajib yang diterapkan. c. Perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 (Pedoman BSN10 dan GKM). Rancangan SNI yang diusulkan, diukur dengan penghitungan jumlah jumlah rancangan standarisasi yang dirumuskan untuk bidang industri dengan target sebanyak 120 RSNI pada tahun 2011.



91

Penambahan SNI wajib yang diterapkan, diukur dengan penghitungan penambahan standard industri (SNI wajib) yang diterapkan dengan target sebanyak 10 SNI pada tahun 2011. Perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 (Pedoman BSN10 dan GKM), diukur dengan penghitungan jumlah perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu dengan target sebanyak 200 perusahaan pada tahun 2011. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.23. Tabel. 3.23 Capaian IKU dari Memfasilitasi Penerapan Standarisasi 2010

Sasaran Strategis Memfasilitasi Penerapan Standarisasi

2011

IKU

Satuan

Rancangan SNI yang diusulkan Penambahan SNI wajib yang diterapkan Perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 90012008 (Pedoman BSN10 dan GKM)

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

84.17

120

135

112.50

Persen

380.00

10

14

140.00

Persen

210.50

200

936

468.00

Persen

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan pencapaian tahun 2010, capaian indikator sasaran ini mengalami peningkatan yang signifikan dan melebihi target. Tingginya capaian sasaran ini didukung oleh pencapaian sasaran program yang dilakukan pada tahun 2011. Jumlah RSNI yang telah konsensus pada Tahun 2010 sebanyak 93 RSNI.

Jika

dibandingkan

dengan

capaian

Tahun

2010

terdapat

peningkatan jumlah RSNI dari 93 menjadi 135, terdapat kenaikan sebesar 18,42 persen. Peningkatan ini dikarenakan adanya dukungan dari Direktorat maupun instansi terkait.



92

Hasil evaluasi yang dilaksanakan Tim Evaluator BPKIMI mengenai Rancangan SNI (RSNI) sulit untuk mempercepat proses perumusan, sebaiknya tidak dicantumkan dalam target, karena sangat tergantung dengan kinerja Panitia Teknis yang terdiri dari beragam instansi dan mengenai Regulasi teknis sebaiknya dikeluarkan dari kinerja karena kegiatan ini sangat tergantung dengan kinerja direktorat teknis serta Pelayanan Jasa bukan merupakan hasil PUSTAN melainkan kinerja LSPro. Dalam Capaian penambahan SNI secara Wajib yang diterapkan BPKIMI

adalah

Penyusunan

konsep

Peraturan

Menteri

tentang

pemberlakuan SNI Secara Wajib dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dirjen Pembina Industri. Menteri Perindustrian akan menunjuk LPK (LSPro maupun Laboratorium

Uji/Lembaga

Inspeksi)

dalam

rangka

pelaksanaan/

penerapan dan pengawasan SNI secara Wajib. Terkait

kenaikan

usulan

jumlah

SNI

produk

industri

dalam

memenuhi SNI wajib maka diperlukan matriks kemampuan, perencanaan dan peningkatan SDM auditor dengan mengingat beberapa hal antara lain: jumlah industri dan auditor yang tidak seimbang, pemberian kesempatan melakukan audit kepada auditor junior untuk meningkatkan kemampuannya

sehingga

semakin

banyak

jumlah

auditor

yang

melaksanakan fungsi audit dan sekaligus dapat mengurangi frekuensi audit yang dilakukan oleh auditor senior yang memiliki jabatan struktural. Sedangkan untuk pencapaian indikator ketiga banyak terkait dengan pencapaian Direktorat Jenderal IKM melalui fasilitasi Sertifikasi Halal dengan output sebanyak 80 paket sertifikat halal bagi IKM di Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, dan Lampung, masing-masing provinsi 16 IKM, bimbingan Penerapan HACCP/SNI bagi 4 (empat) IKM di Lampung 2 IKM, Sumbar 1 IKM, dan Sumut 1 IKM, fasilitasi Penerapan ISO 9000 pada 7 (tujuh) IKM Logam dan Elektronika di Sumut 3 IKM, Sumbar 2 IKM, Riau 1 IKM, dan Lampung 1 IKM, serta bimbingan Penerapan Produk Bersih/Kaizen bagi 6 (enam) IKM Logam dan Elektronika di Lampung 3 IKM dan Kalsel 3 IKM.



93

10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas pokok pelayanan dan fasilitasi dilakukan dengan dengan

meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik

dengan melihat sejauh mana kualitas layanan kementerian terhadap publik pengguna jasa Kementerian Perindustrian. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama: tingkat kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan, diukur dengan dilihat dengan melakukan hasil penilaian kepuasan pelanggan yang akan dilaksanakan dengan membuat survey pelanggan dan survey akan dilakukan oleh setiap bagian organisasi secara sampling dengan nilai indeks 1 sampai 5 dengan target hasil survey nilai indeks 4. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.24. Tabel. 3.24 Capaian IKU dari Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2010

Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas

2011

IKU

Satuan Capaian

Target

Realisasi

Capaian

90.00

4

4

100.00


pelayanan

Persen

publik

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan pencapaian tahun 2010, capaian indikator sasaran ini mengalami peningkatan. Tingginya capaian sasaran ini didukung oleh pencapaian sasaran program yang dilakukan pada tahun 2011, diantaranya adalah telah dikeluarkan Instruksi Menteri Perindustrian No.765/M-IND/11/2010 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) dan

Peraturan Menteri Perindustrian No.55/M-IND/PER/6/2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian,

sehingga semua jenis

Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan dalam satu Unit dengan menggunakan system e-licensing secara penuh pada seluruh proses penerbitan rekomendasi, secara online dan real time sehingga dapat dimonitor secara langsung oleh masyarakat; Pengadaan



94

barang/jasa di lingkungan Kementerian Perindustrian dipusatkan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan menggunakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dengan berbagai penyempurnaan sistem dan prosedur tersebut, Berdasarkan hasil survey Integritas Pelayanan Publik KPK Tahun 2011, Kementerian Perindustrian masuk 5 besar Integritas Pelayanan Publik terbaik dari 89 Instansi pusat/vertikal/daerah yang disurvey . Instansi yang menempati peringkat 5 besar berturut-turut ; BKPM (7,80), Kementerian Kesehatan (7,52), PT. Jamsostek (7,52), Kementerian Perindustrian (7,51) dan PT Pelindo II Cabang Tanjung Priok (7,50). Pada Tahun 2010, Kementerian Perindustrian menempati peringkat ke 14 dari 50 instansi yang disurvey, sedangkan Tahun 2009, Kementerian Perindustrian masih menempati peringkat integritas terendah dari 39 instansi yang di survey.

11. Mengkoordinasikan Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Serta Kewirausahaan

Sasaran ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas

pokok

dilakukan

pelayanan

dengan

dan

fasilitasi

mengkoordinasikan

peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan

serta

kewirausahaan

dengan

meningkatkan hasil koordinasi dari berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang disediakan Kementerian Perindustrian untuk pengembangan berbagai kebutuhan industri. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama: a. Instruktur yang bersertifikat. b. Jurusan pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat yang terakreditasi. Instruktur yang bersertifikat, diukur dengan penghitungan dihitung dengan cara jumlah instruktur yang sudah memiliki sertifikat dalam setiap bidang industri kementerian dengan target sebanyak 20 instruktur yang bersertifikat. Jurusan pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat yang terakreditasi, diukur dengan penghitungan jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan yang diberikan sertifikasi guna melatih dan mengembangkan kemampuan SDM industri dengan target sebanyak 5 pada tahun 2011.



95

Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.25. Tabel. 3.25 Capaian IKU dari Mengkoordinasikan Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Serta Kewirausahaan 2010 Sasaran Strategis Mengkoordinasikan Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan

Dan

Pelatihan

2011

IKU

Serta

Kewirausahaan

Satuan

Instruktur yang bersertifikat Jurusan pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat yang terakreditasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

115.00

20

19

95.00

Orang

125.00

5

1

20.00

Lembaga

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan pencapaian tahun 2010, capaian indikator sasaran ini mengalami penurunan. Capaian ini merupakan dampak dari pencapaian sasaran kegiatan yang telah dicapai pada tahun 2011, yaitu antara lain:

penyelenggaraan

diklat calon widyaiswara di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan terakreditasinya 19 instruktur oleh Lembaga Aministrasi Negara. Para instruktur/widyaiswara ini diharapkan dapat mewujudkan SDM industri dan aparatur

yang

professional

khususnya

di

lingkungan

Kementerian

Perindustrian dan membawa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri menjadi Center of Exellence. Selain tersedianya instruktur/widyaiswara yang

bersertifikat

sumberdaya

tersebut,

manusia

di

dalam

rangka

lingkungan

peningkatan

Kementerian

kualitas

Perindustrian,

dibutuhkan pula sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi. Pada tahun 2011, Pusdiklat telah mendapat akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara dalam menyelenggarakan diklat aparatur pemerintah (PIM III dan PIM IV). Pada tahun 2012, diharapkan unit-unit pendidikan daerah di bawah pusdiklat dapat terakreditasi, khususnya dalam penyelenggaraan diklat aparatur pemerintah seperti Diklat Pengadaan

Barang

dan

Jasa

Pemerintah

dan

lain

sebagainya.

Pencapaian kedua indikator tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dan industri.



96

Sasaran ini merupakan bentuk pelaksanaan

12. Mengoptimalkan Budaya Pengawasan Pada Unsur

tugas

pokok

pengawasan, pengendalian

Pimpinan dan Staf

dan evaluasi dilakukan dengan mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan

staf dengan hasil penilaian untuk tujuan meningkatkan budaya pengawasan yang

dilaksanakan

bagian

pengawasan

di

lingkungan

Kementerian

Perindustrian. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama: a. Tingkat Penurunan penyimpangan minimal. b. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja adalah jumlah satuan kerja yang sudah menerapkan sistem pengendalian intern dengan target sebanyak 57 satuan kerja. Tingkat Penurunan penyimpangan minimal, diukur dengan penghitungan persentase penurunan sebagai standar minimal

penyimpangan dalam

lingkup tugas kementerian sebagai hasil tugas bidang pemeriksaan dengan target sebesar 60 persen. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja, diukur dengan penghitungan jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan yang diberikan sertifikasi guna melatih dan mengembangkan kemampuan SDM industri dengan target sebanyak 5 pada tahun 2011. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.26. Tabel. 3.26 Capaian IKU dari Mengoptimalkan Budaya Pengawasan pada Unsur Pimpinan dan Staf Sasaran Strategis Mengoptimalkan Budaya Pengawasan Pada Unsur Pimpinan dan Staf

IKU Tingkat Penurunan penyimpangan minimal Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja


2010

2011

Satuan

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

125.98

60

90

150.00

Persen

100.00

57

57

100.00

Satker


97

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan pencapaian tahun 2010, capaian indikator sasaran ini mengalami peningkatan yang signifikan dan mencapai target. Tingginya nilai capaian ini merupakan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan dampak pada pencapaian sasaran ini diantaranya yaitu: Telah diselenggarakan Forum Koordinasi/Temu Teknis Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal untuk membahas penyelesaian atas temuan Itjen Kemenperin dan BPK sampai dengan tahun 2010, telah dilaksanakan

Pembinaan/Pengembangan

SDM/Jabatan

Fungsional

Auditor berupa Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) sebanyak 7 paket , dan Workshop

Sertifikasi

Pembentukan

Auditor,

Workshop

Peningkatan

Kompetensi SDM Pengawasan (Capacity Building), Workshop SPIP Bagi Pegawai Inspektorat Jenderal, Workshop Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Workshop Audit Investigatif, Workshop Audit Kinerja dan Workshop

Penilaian

Resiko

dan

Workshop

Character

Building,

Melaksanakan Assesment APIP Itjen (bekerjasama dengan MAC BPKP) untuk

mengetahui

kebutuhan

jumlah

auditor,

formasi,

kebutuhan

kompetensi auditor dan kebutuhan diklat untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan, untuk menuju peringkat APIP level 3 dimana dalam pengawasan berfokus pada efektifitas dan efisiensi kegiatan Satker, menerapkan pengawasan berbasis resiko, mampu memberikan analisis dan saran yang tepat serta mengutamakan kualitas temuan daripada jumlah temuan; Pelaksanaan Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal; telah dilaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada 165 Unit Kerja; dilakukan Updating data dalam rangka Penyusunan database pengawasan serta telah dipersiapkan berbagai macam pedoman pengawasan, antara lain pedoman audit pengadaan barang dan jasa, audit investigasi, audit kinerja, audit P3DN, pedoman pengawasan, pedoman penilaian resiko, review laporan keuangan dan pedoman monev.

13. Mengoptimalkan

Sasaran ini merupakan bentuk pelaksanaan

Evaluasi Pelaksanaan

tugas

pokok

pengawasan, pengendalian

Kebijakan dan

dan evaluasi dilakukan dengan mengoptimalkan

Efektifitas

evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri dengan evaluasi



98

pembuatan kebijakan dan pencapaian target kinerja untuk menjamin tercapainya tujuan Kementerian. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama: a. Laporan evaluasi pelaksanaan. b. Tingkat penurunan penyimpangan pelaksanaan kebijakan industry. Laporan evaluasi pelaksanaan, diukur dengan penghitungan jumlah hasil laporan evaluasi pelaksanaan tugas dengan target sebanyak 10 laporan. Tingkat penurunan penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri adalah persentase penurunan penyimpangan pelaksanaan tugas di masing-masing level

organisasi,

diukur

dengan

penghitungan

adalah

persentase

penurunan penyimpangan pelaksanaan tugas di masing-masing level organisasi sesuai dengan hasil laporan Itjen dengan target sebesar 40 persen pada tahun 2011. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.27. Tabel. 3.27 Capaian IKU dari Mengoptimalkan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Efektifitas 2010 Sasaran Strategis Mengoptimalkan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Efektifitas

Dilihat pencapaian

dari tahun

2011

IKU

Satuan

Laporan evaluasi pelaksanaan Tingkat penurunan penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri

aspek 2010,

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

125.98

10

10

100.00

Persen

100.00

40

90

225.00

Persen

pencapaian capaian

target, dibandingkan

indikator

sasaran

ini

dengan

mengalami

peningkatan dan mencapai target. Tingginya nilai capaian ini merupakan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan



99

dampak pada pencapaian sasaran ini diantaranya Telah dilaksanakan Pengawasan kinerja pada unit pusat, vertikal dan daerah, meliputi: a.

Pengawasan kinerja unit pusat dan vertikal, dari target 59 unit vertikal telah terealisasi sebanyak 50 unit kerja.

b.

Pengawasan program dekonsentrasi perindustrian, dari target 33 unit telah terealisasi sebanyak 33 unit kerja.

c.

Audit efektifvitas pemberian bantuan mesin dan peralatan (Tugas Pembantuan Industri) dari target 72 daerah, telah selesai dilaksanakan seluruhnya.

d.

Pengawasan untuk tujuan tertentu, dari 4 kasus yang ditargetkan terealisasi 1 kasus.

e.

Telah dilaksanakan monitoring dan Evaluasi terhadap: pelaksanaan program/kebijakan industri (kompetensi inti industri Kabupaten/Kota), dari target 32 Kabupaten/Kota telah dilaksanakan semuanya di 32 Kabupaten/Kota, Monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan bidang industri yaitu Monev Pemanfaatan Jasa Pelayanan Teknis, Monev Program Restrukturisasi TPT, Monev Unit Pendidikan Kemenperin, Monev Program Revitalisasi Industri Gula, Monev Dekonsentrasi IKM, Monev Pengembangan Klaster Industri Agro, Monev Capaian KPI Unit Eselon I & II dan Monev Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) IKM sudah selesai dilaksanakan dan dalam tahap penyusunan laporan akhir.

f.

Program

P3DN, Inspektorat Jenderal berkerjasama dengan BPKP,

selama tahun 2011 telah melakukan kegiatan: pelaksanaan temu teknis dengan APIP di 8 Provinsi yang diikuti para Inspektur dan auditor dari Inspektorat Provinsi/Kab/Kota, dalam rangka menyamakan persepsi bagi seluruh APIP dalam melakukan audit terhadap pelaksanaan P3DN dalam pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan

program

P3DN

yang

dilakukan

Kementerian/Lembaga/BUMN dan Pemerintah Daerah dalam rangka mendapatkan informasi seberapa jauh tingkat pemahaman dan efektiftas kepatuhan terhadap peraturan terkait P3DN, Penyusunan Pedoman Audit P3DN, Penilaian untuk pemberian penghargaan “Cinta Karya Bangsa” bagi instansi pusat, Pemerintah Provinsi dan BUMN/BUMD yang menerapkan P3DN dalam pengadaan barang dan jasa, sebagai



100

motivasi dan membangun komitmen dalam upaya meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. g.

SPIP, capaian yang telah diraih dalam rangka

Penyelenggaraan

implemetasi SPIP di Kementerian Perindustrian antara lain: telah dikeluarkan peraturan menteri Perindustrian tentang penyelenggaraan SPIP di Kementerian Perindustrian, penerbitan instruksi menteri untuk percepatan pelaksanaan SPIP, Sosialisasi SPIP dan Pembentukan Satgas SPIP di 4 unit kerja, yaitu Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal IKM, Direktorat Jenderal Agro dan Sekretariat Jenderal, Workshop/Pelatihan SPIP untuk para pejabat Eselon II Kemenperin dan Kepala Satker, Workshop/Pelatihan SPIP untuk Unit vertikal Kemenperin yang ada di Bandung, Yogyakarta, Assessment

SPIP

Surabaya, Bali dan Semarang, Diagnostic

sebagai

pilot

project

di

Itjen,

Penyempurnaan

Infrastruktur SPIP, dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP. h.

Mempertahankan Opini WTP mencakup keberhasilan sasaran berupa telah dilaksanakan Reviu Laporan Keuangan / Barang Milik Negara pada unit-unit vertikal Kementerian Perindustrian, dari target kerja

telah

menyusun

dilaksanakan Rencana

Aksi

seluruhnya,

Inspektorat

mempertahankan

opini

59 unit

Jenderal Wajar

telah Tanpa

Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian serta melakukan pembinaan, pengawasan, review dan pendampingan terhadap penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian dalam rangka terciptanya laporan keuangan Kementerian Perindustrian yang handal dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,. Atas upaya tersebut,

pada

tahun 2011 Kementerian

Perindustrian telah berhasil mempertahankan Laporan Keuangan Tahun 2010 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, yang telah diperoleh sebelumnya untuk laporan keuangan tahunan tahun 2008 dan 2009. i.

Pencegahan Korupsi, dalam rangka pencegahan korupsi secara preemtif, Inspektorat Jenderal berinisiatif mendaftarkan Kementerian untuk ikut pada program Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) KPK tahun 2011, yang diwakili oleh 3 (tiga) Unit Eselon I Kementerian Perindustrian, yaitu

Setjen,

menempatkan

Ditjen

BIM

dan

Kementerian


Ditjen

IUBTT.

Perindustrian

Hasil

penilaian

menduduki


KPK

peringkat

101

pertama instansi yang berinisiatif untuk pencegahan korupsi

dari 29

instansi Pemerintah yakni 18 Instansi Pusat dan 11 Pemerintah Daerah dengan nilai 6,86, diatas

Kepolisian Republik Indonesia

(6,74),

Pemerintah Kota Surabaya (6,57), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (6,52) dan Pemerintah Kota Makassar (6,48). Pencapaian sasaran strategis dari perspektif pelaksanaan tugas pokok Kementerian Perindustrian tersebut akan mendukung dalam pencapaian sasaran strategis dari perspektif pemangku kepentingan yang terdiri dari 7 (tujuh) sasaran strategis di dapatkan rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 98,80 persen, sedangkan perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fumgsi dengan rata-rata pencapaian sasaran sebesar 139,76. Hasil yang telah dicapai pada perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diharapkan dapat memberikan dampak yang cukup berarti dalam pencapaian 7 (tujuh) sasaran strategis perspektif stakeholders sebagaimana yang tergambarkan dalam peta strategis Kementerian Perindustrian 2010-2014.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2011 Anggaran DIPA yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Perindustrian Tahun 2011 sebesar Rp Rp. 2.329.243.173.000,Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2011, anggaran DIPA yang terserap sebesar Rp 1.957.965.203.803,- atau 84,06 persen. Tidak tercapainya target realisasi anggaran sesuai yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut : 1. Adanya Penghematan anggaran kegiatan-kegiatan kementerian yang dilaksanakan melalui lelang pengadaan barang dan jasa. 2. Adanya belanja pegawai yang belum terealisasi. 3. Ada beberapa anggaran belanja tambahan yang tidak terlaksana Realisasi DIPA sampai dengan 31 Desember 2011 berdasarkan unit kerja eselon I dan program dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



102

Tabel 3.28 Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2011 Menurut Unit Kerja Eselon I NO

Unit Kerja Eselon I

Anggaran

Realisasi

Capaian

1

SETJEN

443.206.124.000

406.716.692.983

91,77

2

DITJEN IA

418.784.389.000

310.723.661.328

74,20

3

DITJEN BIM

407.163.594.000

367.575.752.782

90,28

4

DITJEN IUBTT

147.402.199.000

95.901.907.044

65,06

5

DITJEN IKM

377.106.832.000

290.626.735.841

77,07

6

DITJEN PPI

55.000.000.000

45.631.099.553

82,97

7

DITJEN KII

48.557.397.000

36.736.963.485

75,66

8

ITJEN

45.500.000.000

42.875.111.185

94,23

9

BPKIMI

386.522.638.000

361.177.279.602

93,44

2.329.243.173.000

1.957.965.203.803

84,06

TOTAL

Realisasi DIPA sampai dengan 31 Desember 2011 berdasarkan program dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.29 Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2011 Menurut Program No

Jumlah

Program Pagu

Realisasi

%

1


407.163.594.000

367.575.752.782

90,28

2


418.784.389.000

310.723.661.328

74,20

147.402.199.000

95.901.907.044

65,06

377.106.832.000

290.626.735.841

77,07

3 4

Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah

5


55.000.000.000

45.631.099.553

82,97

6


48.557.397.000

36.736.963.485

75,66

7


386.522.638.000

361.177.279.602

93,44

8


45.500.000.000

42.875.111.185

94,23

9


423.204.289.000,00

388.702.312.033

91,85

10

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

20.001.835.000

18.014.380.950

90,06

2.329.243.173.000

1.957.965.203.803

84,06

JUMLAH



103

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Kementerian

Perindustrian

secara

garis

besar

telah

berhasil

melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Perindustrian tahun 2011. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif tugas pokok dan fungsi serta hasil sasaran strategis perspektif stakeholder yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran-sasaran

strategis

perspektif

stakeholder

berhasil

dicapai

Kementerian Perindustrian dengan nilai rata-rata capaian sebesar 98,80 persen. Nilai ini belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan yang dicapai sebab masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang belum dapat diukur ketercapaiannya dikarenakan keterbatasan data.

2. Sasaran-sasaran strategis perspektif tugas pokok dan fungsi telah berhasil dicapai dengan nilai rata-rata capaian sebesar 139,76 persen. Seluruh sasaran yang ditetapkan sebagian besar dapat dicapai, bahkan beberapa diantaranya melampaui target, meskipun masih terdapat beberapa sasaran yang hasilnya belum sesuai dengan yang ditargetkan.

3. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4. Pencapaian sasaran strategis dari perspektif tugas pokok dan fungsi yang melebihi target yang ditetapkan, belum sepenuhnya mampu mendukung ketercapaian sasaran perspektif stakeholder. Diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai penetapan sasaran-sasaran strategis pada perspektif tugas pokok dan fungsi, sehingga secara simultan pencapaian sasaran


Penutup

105

perspektif tugas pokok dan fungsi mampu mendukung pencapaian sasaran perspektif stakeholder.

5. Dari perspektif stakeholder, pencapaian masing-masing indikator pada setiap sasaran strategis belum semuanya dapat diukur dan mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh hal-hal berikut: pertama, penetapan indikator sasaran strategis yang belum dilengkapi dengan ketersediaan sumber data, sehingga menyebabkan tidak terukurnya indikator tersebut. Kedua, penetapan target sasaran strategis perspektif stakeholder dan indikatornya terlalu tinggi sehingga terlalu sulit untuk dicapai. Ketiga, penentuan sasaran strategis perspektif tupoksi beserta indikatornya justru yang kurang mendukung ketercapaian sasaran strategis perspektif stakeholder, keempat, dan merupakan kemungkinan

paling

kuat

adalah

ketercapaian

sasaran

strategis

perspektif stakeholder sangat tergantung dari dukungan institusi/lembaga terkait sehingga pelaksanaan tupoksi Kementerian Perindustrian saja belum cukup untuk

menjadikan realisasi capaian

sasaran-sasaran

tersebut sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan institusi/lembaga terkait lainnya. B.

PERMASALAHAN DAN KENDALA Sampai dengan tahun 2011 laju pertumbuhan sektor industri manufaktur semakin membaik dan menjadi kontributor yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun pada kenyataannya masih dihadapi erbagai masalah baik yang secara umum menghambat percepatan pertumbuhan industri, maupun yang secara khusus dihadapi oleh beberapa industri (penting) tertentu. 1. Masalah Internal Industri a) Struktur industri masih belum kuat dan lengkap. b) Industri dasar yang menjadi pemasok bahan baku dan bahan penolong industri jumlah dan kemampuannya masih terbatas, dan sama halnya dengan kemampuan produksi barang setengah jadi dan komponen, sehingga ketergantungan impor masih tetap tinggi. c) Masih

terbatasnya

populasi

industri

dan

SDM

industri

yang

berkompeten.


Penutup

106

d) Kapasitas produksi masih kurang optimal. e) Tuntutan masalah lingkungan yang makin ketat di negara-negara tujuan ekspor, seperti: sertifikasi bahan baku, The USA Lacey Act di USA, REACH di negara-negara Uni Eropa, dan lain-lain f)

Ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan.

g) Lemahnya

penguasaan

desain

dan

rancang

bangun

untuk

pembangunan industri. h) Masih lemahnya R & D yang difokuskan pada pengembangan produk untuk industri tertentu. i)

Tidak tersedianya dana penelitian dan pengembangan produk industri untuk produk buatan lokal yang cukup di perusahaan industri.

j)

Penerapan standar produk komponen dan bahan baku yang tersedia di pasar dalam negeri tidak atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga menyulitkan dalam proses fabrikasi dan manufacturing.

k) Sistem

sertifikasi

dan

manajemen

mutu

masih

lemah

karena

penerapan penelitian, penerapan mutu dan pengembangan serta inovasi teknologi belum maksimal. l)

Belum kuatnya peranan industri kecil dan menengah.

2. Masalah Eksternal Industri a) Keterbatasan infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas). b) Ketimpangan regulasi atau regulasi yang tidak menguntungkan bagi industri. c) Birokrasi yang belum pro-bisnis. d) Arus barang impor ilegal yang tinggi (penyelundupan). e) Masalah perburuhan (pesangon, premi jamsostek, UMR dan lain–lain). f)

Masalah kepastian hukum.

g) Lemah dalam kemampuan penetrasi pasar ekspor h) Insentif

fiskal

yang

belum

bersaing

dibanding

dengan

yang

ditawarkan oleh negara tetangga. i)

Ketentuan limbah B3 (limbah batu bara, baja, dan lain–lain) yang sering kali menyulitkan dunia usaha.

j)

Kurangnya

keberpihakan

serta

kesadaran

masyarakat

untuk

menggunakan produk dalam negeri.


Penutup

107

k) Keterbatasan sumber pembiayaan, suku bunga perbankan yang masih tinggi. l)

Belum terjalinnya komunikasi/hubungan yang intensif antara hasil riset dari balai riset industri dalam negeri dengan perusahaan industri lokal.

C.

REKOMENDASI Agar kinerja yang dicapai dapat berkelanjutan, diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama antar berbagai pihak untuk mewujudkan misi Kementerian Perindustrian. Hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas ke depan, antara lain: 1. Peningkatan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pemantapan program pembangunan industri; 2. Menyelesaikan segera permasalahan-permasalahan yang menghambat investasi, diantaranya penanganan penyelundupan, rencana penerapan cukai produk,

PPN produk

primer, infrastruktur, ketersediaan gas,

pemanfaatan bahan bakar, penyelesaian masalah lingkungan hidup, kenaikan BBM, konversi energi dan tarif listrik, pengaruh tarif dasar listrik terhadap industri, dan sebagainya. 3. Mendorong investasi baru dan perluasan industri melalui perbaikan iklim investasi, Sinkronisai Peraturan yang dikeluarkan oleh Pusat maupun Daerah,

perbaikan

aturan

kepabeanan,

perpajakan

dan

ketenagakerjaan serta insentif investasi. 4. Mengembangkan kemampuan Industri Kecil dan Menengah yang berbasis SDA lokal. 5. Terus meningkatkan disiplin, tata kerja, kerjasama, koordinasi dengan berbagai pihak, profesionalisme dan good governance dalam rangka meningkatkan kinerja. 6. Pemanfaatan LAKIP sebagai bahan masukan dan acuan dalam penyusunan dan implementasi

Rencana Kerja (Operational Plan),

Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang. 7. Lebih khusus, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dalam perencanaan kinerja yang terkait dengan penetapan sasaran, indikator kinerja dan target agar indikator yang ditetapkan dapat mencerminkan kinerja Kementerian Perindustrian.


Penutup

108

LAMPIRAN

Lampiran 1 PENETAPAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2011

Lampiran 2 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2011

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 Kementerian

: Perindustrian

Tahun Anggaran : 2011

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program

Anggaran

Target

Realisasi

Satuan

%

1. Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah

6,10

6,83

Persen

111,97


407.163.594.000

367.575.752.782

90,28

2. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional

23,39

20,92

Persen

89,44


418.784.389.000

310.723.661.328

74,2

1. Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional

35,00

10,22

Persen

29,20

Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

147.402.199.000

95.901.907.044

65,06

2. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri

60,00

38,37

Persen

63,95

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah

377.106.832.000

290.626.735.841

77,07

1. Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri Penambahan jumlah tenaga kerja industri

250.000,00

24,53


55.000.000.000

45.631.099.553

82,97

48.557.397.000

36.736.963.485

75,66

386.522.638.000

361.177.279.602

93,44

45.500.000.000

42.875.111.185

94,23

Pagu

Realisasi

%

PERSPEKTIF STAKEHOLDER Tingginya nilai tambah industri

Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri

2. Indeks iklim industri Nasional

4

4

Indeks

100,00


250

186

Jumlah

74,40


50

25

Jumlah

50,00


1. Tumbuhnya Industri Logam Dasar, Besi dan Baja

3,40

13,06

Persen

384,12


423.204.289.000

388.702.312.033

91,85

2. Tumbuhnya Industri Alat Angkut, Mesin & Peralatannya

6,40

7,00

Persen

109,38

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

20.001.835.000

18.014.380.950

90,06

1. Persentase peranan sektor industri di luar Pulau Jawa 2. Jumlah investasi cabang industri yang menyerap banyak tenaga kerja

30,00

24,00

Persen

80,00

Tingginya kemampuan inovasi 1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan dan penguasaan teknologi teknologi industri terapan inovatif Industri 2. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri

Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri


61.325,80 Nilai Tambah (Rupiah) per tenaga kerja

38.877,82

25.991,50 Milyar Rupiah

66,85

Sasaran Strategis Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB

Target

Realisasi

Satuan

%

1. Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri

Indikator Kinerja

33.47

33,57

Persen

100,30

2. Meningkatnya penyebaran IKM Jawa dan luar Jawa

2,73

65.22 : 34.78

Rasio

99,04 98,80

PERSPEKTIF PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Mempersiapkan dan/atau Menetapkan Kebijakan Produk Hukum Industri

1. Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R.Perpres/R.Keppres)

1

1

Konsep

100,00

2. Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri

50

85

Peraturan

170,00


1. Renstra 2010 -2014 & RENJA

1

1

Paket

100,00


1. Peta panduan industri unggulan provinsi

15

8

Provinsi

53,33

6 iup penetapan (wil II)

2. Peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota

40

58

Kabupaten/ Kota

145,00

3 implementasi, 15 penetapan (Wil II)


1. Rekomendasi usulan insentif

10

23

Jenis

230,00

2. Perusahaan industri yang memperoleh insentif

300

329

Perusahaan

109,67


1. Kerjasama R&D instansi dengan industri

18

54

Kerjasama

300,00


1. Perusahaan yang mendapatkan HKI

220

258

Perusahaan

117,27

2. Produk HKI yang dikomersialkan (Paten)

10

27

Produk

270,00

80,00

88,50

Persen

110,63

2. Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan

600

388

Perusahaan

64,67

3. Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku

40

16

Perusahaan

40,00

4. Perjanjian kerjasama Internasional

5

8

MoU

160,00

Memfasilitasi promosi industri 1. Perusahaan mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi dagang/investasi

5160

673

Perusahaan

13,04


1. Rancangan SNI yang diusulkan

120

135

RSNI

112,50

2. Penambahan SNI wajib yang diterapkan

10

14

SNI

140,00


1. Tingkat utilisasi kapasitas produksi

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 3. Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 (Pedoman BSN10 dan GKM)

Target

Realisasi

Satuan

%

200

936

Perusahaan

468,00

0,9500

0,2000


1. Tingkat kepuasan pelanggan

4

4

Indeks

100,00

Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

1. Instruktur yang bersertifikat 2. Jurusan pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat yang terakreditasi 1. Tingkat Penurunan penyimpangan minimal

20 5

19 1

Orang Jurusan

95,00 20,00

60,00

90,00

Persen

150,00

2. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

57,00

57,00

Persen

100,00

Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan 2. Tingkat penurunan penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri

10,00 40,00

10,00 90,00

Persen Persen

100,00 225,00

Jumlah Anggaran Tahun 2011 : Rp. 2.329.243.173.000,00 Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2011 : Rp. 1.957.965.203.803,00

0,9650

139,76

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2011

Recommend Documents