LOG O LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2011

LOG O

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2011

KEMENTERIAN PERTANIAN 2012

LOG O

Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian Gedung A, Lantai 4, Ruang 442-447 Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan

Kementerian Pertanian

KATA PENGANTAR Pembangunan pertanian tahun 2011 merupakan tahun ke-2 (dua) dari pelaksanaan Renstra Kementerian Pertanian periode 2010-2014. Kementerian Pertanian pada periode 2010-2014 telah menetapkan 4 (empat) sasaran utama (target sukses) pembangunan pertanian, yaitu: (1) Tercapainya swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) Peningkatan diversifikasi pangan, (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, dan (4) Peningkatan kesejahteraan petani. Keempat sasaran tersebut diupayakan pencapaiannya melalui 12 (dua belas) program utama pembangunan pertanian, yaitu: (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, (3) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, (4) Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal, (5) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, (6) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian, (7) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, (8) Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing, (9) Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani, (10) Peningkatan Kualitas Perkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, (11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian, dan (12) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian. Sejalan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, maka hasil capaian kinerja pembangunan pertanian sepatutnya dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik melalui LAKIP. Dengan demikian buku LAKIP Kementerian Pertanian tahun 2011 ini merupakan cerminan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian selama tahun 2011 dalam rangka pencapaian sasaran, yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan Kementerian Pertanian. Kami menyadari bahwa selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai hingga tahun 2011, masih terdapat kendala, permasalahan, dan hambatan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan pertanian ke depan. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta menekan semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik, benar, transparan dan akuntabel. Keberhasilan dan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian selama tahun 2011 adalah hasil kerjasama seluruh jajaran Kementerian Pertanian serta dukungan pemangku Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

i


kepentingan di pusat dan daerah, baik institusi Pemerintah, Swasta, maupun Petani. Besar harapan kami LAKIP Kementerian Pertanian Tahun 2011 ini dapat memberikan gambaran kinerja Kementerian Pertanian dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebagai akhir dari pengantar ini kami mengajak semua pihak untuk bekerja keras, cerdas, jujur dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Jakarta, 14 Maret 2012 Menteri Pertanian,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

ii


IKHTISAR EKSEKUTIF Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme; Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2011 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pertanian periode 2010-2014. Dalam implementasinya Renstra 2010-2014 tersebut ditindaklanjuti dengan merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2011 Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang ditindaklajuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah, dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Pertanian dibantu oleh beberapa eselon I, yaitu: (1) Wakil Menteri Pertanian; (2) Sekretariat Jenderal; (3) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (4) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; (5) Direktorat Jenderal Hortikultura; (6) Direktorat Jenderal Perkebunan; (7) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (8) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; (9) Inspektorat Jenderal; (10) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; (11) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian; (12) Badan Ketahanan Pangan; (13) Badan Karantina Pertanian; (14) Staf Ahli Bidang Lingkungan; (15) Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian; (16) Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional; (17) Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi; (18) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian. Selain itu juga ada beberapa Eselon II yang langsung berada di bawah Menteri Pertanian, yaitu: (1) Pusat Kerjasama Luar Negeri; (2) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; (3) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian; (4) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; dan (5) Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Dalam melaksanakan pembangunan Jangka Menengah (2010-2014), Kementerian Pertanian menetapkan Visi “Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan

yang Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani”. Untuk mewujudkan Visi tersebut Kementerian Pertanian menetapkan sepuluh Misi, yaitu: (1) Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis; (2) Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan; (3) Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

iii


mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan; (4) Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi; (5) Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dikonsumsi; (6) Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri; (7) Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan; (8) Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional (9) Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan; dan (10) Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional. Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 2010-2014 adalah: (1) Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal; (2) Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan; (3) Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan; (4) Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian; dan (5) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Empat sasaran utama telah ditetapkan untuk dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam periode 5 (lima) tahun (2010-2014). Pertama Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Pencapaian swasembada difokuskan pada komoditas kedelai dengan sasaran produksi tahun 2014 sebesar 2,70 juta ton, gula 5,7 juta ton, dan daging sapi 550 ribu ton. Sementara itu, pencapaian swasembada berkelanjutan difokuskan pada mempertahankan dan meningkatkan kualitas swasembada padi dan jagung yang sudah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, di mana sasaran produksi padi di tahun 2014 sebesar 75,70 juta ton dan jagung 29,0 juta ton. Sasaran kedua adalah Peningkatan Diversifikasi Pangan, meliputi penurunan konsumsi beras per kapita sekurang-kurangnya 1,50 persen per tahun dengan dibarengi peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan dan sayuran, serta skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi 93,30 di tahun 2014. Sasaran ketiga adalah Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor, meliputi tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olehan karet pada 2014 (pemberlakuan sertifikat wajib); meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan menjadi 50 persen; pengembangan tepung-tepungan untuk mensubstitusi 20 persen gandum/terigu impor; memenuhi sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri; dan meningkatkan surplus neraca perdagangan menjadi US$ 54,5 miliar pada tahun 2014. Selanjutnya, untuk sasaran ke empat adalah Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi pendapatan per kapita pertanian Rp7,93 juta di tahun 2014, dan rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen per tahun. Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Sasaran tersebut, Kementerian Pertanian menyusun arah dan kebijakan pembangunan pertaninan 2010-2014 yaitu: (1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, bantuan/fasilitasi alsintan, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan pola sekolah lapang lainnya; (2) Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD), Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekruitmen tenaga pendamping lapang guna Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

iv


mempercepat pertumbuhan industri pertanian di perdesaan; (3) Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan; (4) Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri; (5) Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor; (6) Peningkatan kualitas dan kuantitas public goods melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, dan jalan usahatani; (7) Jaminan penguasaan lahan produktif; (8) Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani; (9) Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional; (10) Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan; (11) Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan berbunga rendah; (12) Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif; (13) Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional; (14) Pengembangan bio energi berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di perdesaan dan mensubstitusi BBM; (15) Pengembangan investasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi; (16) Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu; (17) Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional; (18) Penguatan sistem perkarantinaan pertanian; (19) Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani; (20) Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota; (21) Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi; (22) Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis; dan (23) Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan good governance. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian tahun 2010-2014 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernaung di bawah 12 (dua belas) program utama pembangunan pertanian, yaitu: (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, (3) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, (4) Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal, (5) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, (6) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian, (7) Peningkatan Deversiifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, (8) Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing, (9) Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani, (10) Peningkatan Kualitas Perkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, (11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian, dan (12) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Pada tahun 2011, empat sasaran utama (target sukses) rencana strategi Kementerian Pertanian 2010-2014 tersebut dijabarkan dalam bentuk 14 sasaran indikator kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

v


yang kemudian secara rinci (dengan mempertimbangkan kondisi pagu anggaran tahun 2011) dituangkan dalam bentuk Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dari 14 sasaran indikator kinerja utama sebagian besar sasaran kinerja cukup berhasil hingga sangat berhasil (cukup berhasil 4 indikator, berhasil 4 indikator, dan sangat berhasil 4 indikator), sedangkan yang kurang berhasil hanya 2 indikator. Empat sasaran kinerja yang dinilai cukup berhasil dengan nilai capaian antar 60-79% adalah: 1) capaian produksi jagung 18,33 juta ton dari target 22,0 juta ton (78,32%), 2) pengembangan tepung-tepungan untuk substitusi impor 6.500 ton tepung dari target 8.600 ton tepung (75,6%), 3) surplus neraca perdagangan dengan capaian US$ 22,76 miliar dari target US$29,90 miliar (76,12%), dan 4) pertumbuhan pendapatan per kapita 6,78% dari target 11,10% (61,08%). Empat sasaran kinerja yang dinilai berhasil dengan nilai capaian antara 80-100% adalah: 1) capaian produksi gula 2,23 juta ton dari target 2,69 juta ton (82,76%), 2) produksi padi 65,38 juta ton dari target 70,60 juta ton (92,61%), 3) skor pola pangan harapan 77,30 dari target 88,1 (87,74%), dan sertifikasi produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet 16 sertifikat dari target 18 sertifikat (88,89%). Selanjutnya, empat sasaran kinerja yang dinilai sangat berhasil dengan nilai capaian lebih dari 100% adalah: 1) capaian produksi daging sapi 449,31 ribu ton dari target 439,10 ribu ton (102,32%), 2) sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri dalam negeri 40 unit dari target 28 unit (300,0%), 3) produk olahan yang diperdagangkan 55,07 dari target 32 (172,09%), dan 4) nilai tukar petani 105,75 dari target 105 (100,71%). Untuk sasaran yang kurang berhasil dengan nilai capaian kurang dari 60% adalah: 1) capaian produksi kedelai 0,87 juta ton dari target 1,56 juta ton (55,77%) dan 2) penurunan konsumsi beras per kapita. Tahun 2011 Kementerian Pertanian mengelola APBN sektoral (BA018) sebesar Rp17,60 triliun yang dialokasikan di pusat dan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia yang meliputi 2.648 satuan kerja (satker). Realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2011 mencapai Rp15,97 triliun atau 90,75 persen. Secara umum, pembangunan pertanian pada tahun 2011 mengalami kemajuan, namun masih ditemui kendala/hambatan, meliputi aspek: a) Administrasi dan Manajemen; b) Sumber Daya Manusia; dan c) Teknis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditempuh berbagai upaya, antara lain: a) perbaikan sistem perencanaan kinerja, b) pembinaan dan pelatihan kepada petugas dan petani, c) peningkatan penggunaan sumberdaya lokal, d) penurunan porsi penggunaan komoditas atau bahan baku impor, e) promosi pemasaran hasil, baik domestik maupun internasional, f) merubah perilaku usaha dari paradigma yang berorientasi produk pada paradigma berorientasi pasar, dan g) peningkatan koordinasi dan penggalangan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.


vi


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................. iii DAFTAR ISI ............................................................................................................. vii DAFTAR TABEL ........................................................................................................ viii DAFTAR GRAFIK ...................................................................................................... viii BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ...................................................................................... 1 1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan ............................................ 2 1.3 Susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian........................ 3 1.4 Sumberdaya Manusia Kementerian Pertanian ........................................... 13 1.5 Dukungan Anggaran .............................................................................. 13 BAB II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .......................................... 14 2.1. Rencana Strategik 2010-2014 ................................................................. 14 2.1.1 Visi ........................................................................................... 14 2.1.2 Misi ........................................................................................... 15 2.1.3 Tujuan dan Sasaran ................................................................... 15 2.1.4 Arah Kebijakan Kementerian Pertanian ........................................ 17 2.1.5 Program dan Kegiatan ................................................................ 19 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 .......................................... 19 2.3. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2011 ....................................................... 22 2.3.1 Peningkatan Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan ............................................................................. 22 2.3.1.1 Swasembada Kedelai ...................................................... 23 2.3.1.2 Swasembada Gula .......................................................... 24 2.3.1.3 Swasembada Daging Sapi dan Kerbau ............................. 24 2.3.1.4 Swasembada Beras Berkelanjutan ................................... 25 2.3.1.5 Swasembada Jagung Berkelanjutan ................................. 26 2.3.2 Peningkatan Diversifikasi Pangan................................................. 27 2.3.3 Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor ...................... 27 2.3.4 Peningkatan Kesejahteraan Petani .............................................. 29

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN ........................ 31 3.1. Kreteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran ................................... 31 3.2. Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2011 ............. 31 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2011 ... 32 3.3.1 Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan .............................. 32 3.3.1.1 Produksi Kedelai ............................................................ 32 3.3.1.2 Produksi Gula ................................................................ 34 3.3.1.3 Produksi Daging Sapi dan Kerbau .................................... 36 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

vii


3.3.1.4 Produksi Padi ................................................................. 39 2.3.1.5 Produksi Jagung ............................................................ 41 3.3.2 Peningkatan Diversifikasi Pangan ................................................. 46 3.3.2.1 Persentase penurunan konsumsi beras per tahun ............. 47 3.3.2.2 Konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan dan sayuran ................................................................. 48 3.3.2.3 Pola Pangan Harapan ..................................................... 48 3.3.3 Peningkatan Nilai tambah, Daya Saing dan Ekspor ........................ 52 3.3.3.1 Sertifikasi Pangan Organik Bahan Olahan Karet/Bokar dan Sarana Pengolahan Kakao Fermentasi ...................... 52 3.3.3.2 Peningkatan Produk Olahan yang Diperdagangkan ........... 53 3.3.3.3 Pengembangan Agroindustri Aneka Tepung Lokal (Singkong dan Sagu) untuk Substitusi Gandum/Terigu ..... 53 3.3.3.4 Memenuhi Semua Sarana Pengolahan Kakao Fermentasi Bermutu untuk Industri Coklat Dalam Negeri .. 54 3.3.3.5 Perkembangan Neraca Perdagangan (Ekspor Impor Produk Pertanian) ......................................................... 59 3.3.4 Peningkatan Kesejahteraan Petani ............................................... 55 3.3.4.1 Nilai Tukar Petani (NTP)................................................. 60 3.3.4.2 Pertumbuhan Pendapatan per Kapita .............................. 61 3.4 Akuntabilitas Keuangan ......................................................................... 68 3.5 Hambatan dan Kendala ......................................................................... 68 3.6 Upaya dan Tindak Lanjut ...................................................................... 71 BAB IV. PENUTUP .................................................................................................. 73


viii


DAFTAR TABEL Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tabel Tabel Tabel Tabel

9. 10. 11. 12.

Tabel 13. Tabel 14. Tabel 15. Tabel 16. Tabrl 17. Tabel 18. Tabel 19.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian Tahun 2011 ................ Capaian Sasaran Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan ........................ Kegiatan Mendukung Pencapaian Target Swasembada Kedelai ......................... Produksi Kedelai di Indonesia selama Tahun 2005-2011 ................................... Produksi Gula di Indonesia selama Tahun 2005-2011 ....................................... Kegiatan Mendukung Pencapaian Target Swasembada Kedelai ......................... Produksi Daging Sapi di Indonesia selama Tahun 2005-2011 ............................ Kegiatan Mendukung Pencapaian Swasembada Beras Berkelanjutan (Peningkatan Produksi Padi) .......................................................................... Produksi Padi di Indonesia selama Tahun 2005-2011 ....................................... Kegiatan Mendukung Pencapaian Swasembada Jagung Berkelanjutan ............... Produksi Jagung di Indonesia selama Tahun 2005-2011 ................................... Kegiatan pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dalam Mendukung Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan ........................................................................... Kegiatan pada Program Pengembangan Sumberdaya Manusia dan kelembagaan petani dalam Mendukung Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan ........................................................................... Kegiatan pada program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing dalam Mendukung Pencapaian Swasembada danSwasembada Berkelanjutan .............................................................................................. Kegiatan pada Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian dalam Mendukung Pencapaian Swasembada danSwasembada Berkelanjutan .................................................. Capaian Sasaran Peningkatan Diversifikasi Pangan .......................................... Capaian Sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor Hasil Pertanian ..................................................................................................... Capaian Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Petani ........................................ Perkembangan pendapatan Petani per Kapita ..................................................

31 32 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 52 60 62

DAFTAR GRAFIK Grafik 1. Keragaan Produksi Kedelai Tahun 2005-2011 dan Sasaran Produksi Tahun 2012-2014 ................................................................................................... Grafik 2. Keragaan Produksi Gula Tahun 2005-2011 dan Sasaran Produksi Tahun 20122014 ............................................................................................................ Grafik 3. Keragaan Produksi Daging Sapi Tahun 2005-2011 dan Sasaran Produksi Tahun 2012-2014 ......................................................................................... Grafik 4. Keragaan produksi Padi tahun 2005-2011 dan Sasaran Produksi tahun 20122014 ............................................................................................................ Grafik 5. Keragaan produksi Jagung Jagung tahun 2005-2011 dan Sasaran Produksi tahun 2011-2014 .......................................................................................... Grafik 6. Perkembangan NTP Tahun 2011 .....................................................................


ix

33 36 38 41 42 61


BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Pembangunan pertanian tahun 2011 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Pada periode RPJMN tahap kedua ini, pembangunan pertanian tetap memegang peran strategis dalam perekonomian nasional. Hal tersebut digambarkan dalam kontribusinya melalui penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, dan pelestarian lingkungan. Memenuhi kebutuhan pangan merupakan hak mendasar bagi setiap penduduk, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pangan yang bermutu dan bergizi seimbang menjadi sangat fundamental. Ketersediaan pangan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan suatu bangsa. Suatu negara dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik, apabila mampu menyelenggarakan pasokan pangan yang stabil dan berkelanjutan bagi seluruh penduduknya dan masing-masing rumah tangga mampu memperoleh pangan sesuai kebutuhannya. Ketahanan pangan merupakan prasyarat bagi suatu bangsa (tidak terkecuali Indonesia) untuk dapat membangun sektor lainnya, karena bila kebutuhan masyarakat yang paling azazi ini belum terpenuhi akan sangat mudah terjadi kerawanan sosial. Selain itu akan menjadikan negara mudah tertekan oleh kekuatan luar karena ketergantungannya terhadap pangan. Menyadari arti penting pertanian, Presiden Republik Indonesia periode 20102014 bersama jajaran Kabinet Indonesia Bersatu-II (KIB-II) telah meletakkan pertanian sebagai salah satu Prioritas Pembangunan Jangka Menengah selaras dengan strategi nasional yang disebut sebagai Triple + One Track Strategy yaitu Pro Growth, Pro Poor, Pro Job dan Pro Environment. Dalam upaya meningkatkan peran strategis pertanian tersebut, Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 telah menetapkan EMPAT TARGET SUKSES yang ingin dicapai Kementerian Pertanian yaitu: (1) pencapaian swasembada kedelai, gula dan daging sapi dan swasembada berkelanjutan untuk padi dan jagung; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani. Strategi pembangunan pertanian yang ditempuh difokuskan pada penanganan tujuh aspek dasar yang disebut TUJUH GEMA Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

1


REVITALISASI, yaitu: (1) revitalisasi lahan; (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan; (3) revitalisasi infrastruktur dan sarana; (4) revitalisasi sumber daya manusia; (5) revitalisasi pembiayaan petani; (6) revitalisasi kelembagaan petani; dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir. Pencapaian Empat Target Sukses tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan pertanian saat ini, antara lain: (1) meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; (2) terbatasnya ketersediaan infrastruktur; (3) belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional; (4) terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga kredit usaha tani; (5) masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh; dan (6) belum optimalnya koordinasi antar pusat-daerah maupun antar sektor terkait. Membangun sektor pertanian merupakan proses yang kompleks, karena melibatkan berbagai sub sistem agribisnis yang meliputi sub sistem hulu, usahatani, sub sistem hilir, dan sub sistem pendukung. Selain proses pembangunan yang kompleks, tantangan yang dihadapi sektor pertanian pun begitu kompleks. Salah satu tantangan yang dihadapi dan berdampak luas pada pembangunan pertanian adalah kondisi cuaca yang ekstrim. Disadari pula bahwa kinerja pembangunan sektor pertanian tidak hanya merupakan pelaksanaan program/kegiatan yang ada di lingkup Kementerian Pertanian, akan tetapi ada peran sektor lain yang ikut berkontribusi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pembangunan pertanian, seperti Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya, Pemerintahan Daerah (provinsi/kabupaten/kota), dunia usaha, perbankan dan lembaga pembiayaan bukan bank, serta peran aktif dari semua petani, pekebun dan peternak di seluruh tanah air sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. 1.2

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang merupakan unsur pelaksana pemerintahan, dipimpin oleh Menteri Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pertanian mempunyai Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

2


tugas menyelenggarakan urusan dibidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian; 2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian; 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian; 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pertanian di daerah; dan 5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. 1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, ditetapkan Susunan Unit Organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri Pertanian, terdiri atas: 1. Wakil Menteri Pertanian; 2. Sekretariat Jenderal; 3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; 4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; 5. Direktorat Jenderal Hortikultura; 6. Direktorat Jenderal Perkebunan; 7. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; 8. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; 9. Inspektorat Jenderal; 10. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; 11. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian; 12. Badan Ketahanan Pangan; 13. Badan Karantina Pertanian; 14. Staf Ahli Menteri: a. Staf Ahli Bidang Lingkungan; b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian; c. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional; d. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi; e. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian; Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

3


15. Pusat Kerjasama Luar Negeri; 16. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; 17. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian; 18. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; dan 19. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Masing-masing unit organisasi tersebut di atas mempunyai tugas dan fungsi: 1. Wakil Menteri Pertanian: Wakil Menteri Pertanian mempunyai tugas membantu Menteri Pertanian dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Wakil Menteri Pertanian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan tugas khusus dari Menteri Pertanian yang tidak menjadi tugas Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli atau Staf Khusus; b. Membantu Menteri Pertanian dalam mengupayakan perbaikan iklim investasi pertanian dan peningkatan nilai investasi publik, swasta dan masyarakat di bidang pertanian; c. Membantu Menteri Pertanian dalam upaya menghilangkan dan/atau mengurai hambatan-hambatan (debottlenecking) yang dihadapi dalam pembangunan pertanian yang bersifat lintas kementerian; dan d. Melaksanakan tugas lainnya yang bersifat ad hoc. 2. Sekretariat Jenderal: Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian; b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian; c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian; d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;


4


e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian. 3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Pelaksanan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian; dan e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan; b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

5


d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan; dan e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 5. Direktorat Jenderal Hortikultura: Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hortikultura. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan pascapanen hortikultura;

perbenihan,

budidaya,

perlindungan

dan

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen hortikultura; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen hortikultura; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen hortikultura; e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura. 6. Direktorat Jenderal Perkebunan: Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan pascapanen perkebunan;

perbenihan,

budidaya,

perlindungan

dan

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.


6


7. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan: Direktorat Jenderal Peternakan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan dibidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 8. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian: Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha dan pemasaran hasil pertanian; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha dan pemasaran hasil pertanian; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha dan pemasaran hasil pertanian; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha dan pemasaran hasil pertanian; e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

7


9. Inspektorat Jenderal: Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam tugas tersebut, Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; dan e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. 10. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan pertanian; b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian; c. Pemantaun, evaluasi dan pelaporan pengembangan pertanian; dan d. Pelaksanaan Pertanian.

administrasi

11. Badan Penyuluhan Pertanian:

dan

Badan

pelaksanaan

Penelitian

Pengembangan

dan

penelitian

dan

Pengembangan

Sumberdaya

Manusia

Badan Pengembangan dan Sumberdaya Manusia Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian menyelenggarakan fungsi:


8


a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. Pelaksanaan administrasi Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. 12. Badan Ketahanan Pangan: Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan; b. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan; c. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan; d. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar; dan e. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan. 13. Badan Karantina Pertanian: Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;


9


b. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; c. Pemantaun, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan d. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian. 14. Staf Ahli Menteri Pertanian: Staf Ahli Menteri Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya. Staf Ahli Menteri Pertanian terdiri atas: a. Staf Ahli Bidang Lingkungan; b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian; c. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional; d. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi; e. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian; Tugas dari masing-masing Staf Ahli Menteri Pertanian tersebut adalah: a. Staf Ahli Bidang Lingkungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah lingkungan; b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah kebijakan pembangunan pertanian; c. Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah kerja sama internasional; d. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah Inovasi dan Teknologi; dan e. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah Investasi Pertanian. 15. Pusat Kerjasama Luar Negeri: Pusat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian. Dalam


10


melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi:

Pusat

Kerjasama

Luar

Negeri

a. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama bilateral di bidang pertanian; b. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama regional di bidang pertanian; c. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama multilateral di bidang pertanian; d. Pelaksanaan urusan atase pertanian; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Kerjasama Luar Negeri. 16. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, dan pelayanan data dan informasi pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana, program, anggaran; b. Penyediaan dan pelayanan data dan informasi komoditas pertanian; c. Penyediaan dan pelayanan data dan informasi non komoditas pertanian; d. Pengelolaan dan pelaksanaan Kementerian Pertanian; dan

pengembangan

sistem

informasi

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 17. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian: Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan rencana, program dan anggaran, serta kerja sama; b. Pemberian pelayanan permohonan hak dan pengujian perlindungan varietas tanaman, serta pendaftaran varietas dan sumber daya genetik tanaman;


11


c. Penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian; d. Pelayanan penamaan, pemberian, penolakan permohonan, pembatalan hak, serta pelayanan permohonan banding, konsultasi, pertimbangan, dan perlindungan hukum perlindungan varietas tanaman; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. 18. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian: Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan program, anggaran dan evaluasi perpustakaan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian;

dan

b. Pengelolaan sumberdaya dan pelayanan perpustakaan; c. Pembinaan Pertanian;

sumberdaya

perpustakaan

di

lingkungan

Kementerian

d. Pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian pertanian; e. Penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dan hasilhasil penelitian pertanian melalui tatakelola teknologi informasi dan promosi; f. Pengelolaan sarana instrumentasi teknologi informasi dan bahan pustaka; dan g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. 19. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan program sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; b. Pelaksanaan dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; c. Pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian; Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

12


d. Pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijkan pertanian; e. Pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis, dan pengkajian serta konsultasi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; f. Evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan g. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 1.4

Sumberdaya Manusia Kementerian Pertanian

Jumlah pegawai Kementerian Pertanian pada tahun 2011 di Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 22.902 orang yang tersebar di 12 Unit Kerja Eselon I dan UPT di bawah binaan masing-masing Eselon I. Jika dilihat dari jenjang pendidikannya terdiri dari: S3 sebanyak 475 orang, S2 sebanyak 3.396 orang, S1/D4 sebanyak 6.894 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 1.613 orang, SLTA sebanyak 8.615 orang, SLTP sebanyak 758 orang, dan SD sebanyak 1.151 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 dengan jumlah pegawai 22.281 orang, maka jumlah pegawai tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 621 orang atau 2,79%. Kenaikan ini pada tahun 2011 dilakukan melalui rekrutmen pegawai baru. Secara rinci jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 1. 1.5.

Dukungan Anggaran

Sejak diberlakukannya Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, pagu anggaran Kementerian Pertanian mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2011 pagu anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp17,60 triliun dengan realisasi per 31 Desember 2011 mencapai Rp15,97 triliun atau 90,75%. Anggaran tersebut sebagian besar (80%) dilaksanakan di daerah yang tersebar pada 2.648 Satker lingkup Kementerian Pertanian. Rincian realisasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 2.


13


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategik 2010-2014 Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2010-2014 dilaksanakan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian selama lima tahun ke depan (2010-2014). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, tantangan dan permasalahan termasuk isu strategis terkini serta yang akan dihadapi pembangunan pertanian dalam lima tahun ke depan. Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) di sektor pertanian. Dokumen Renstra ini selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan arahan bagi Unit Kerja Jajaran Birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertaniaan periode 2010-2014 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di dalam maupun antar sektor/sub sektor terkait. Reformasi perencanaan dan penganggaran 2010-2014 mengharuskan Kementerian Pertanian merestrukturisasi program dan kegiatan dalam rangka Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance-based Budgeting). Untuk itu, Dokumen Renstra ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan berserta organisasinya dapat dievaluasi selama periode tahun 2010-2014. 2.1.1 Visi Visi Kementerian Pertanian adalah Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani.


14


2.1.2 Misi Untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi yang harus dilaksanakan, yaitu: 1. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis. 2. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan. 3. Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan. 4. Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi. 5. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi. 6. Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri. 7. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan. 8. Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional. 9. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan.

dan

perdagangan

10. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional. 2.1.3 Tujuan dan Sasaran Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian, maka tujuan yang akan dicapai adalah: 1. Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal. 2. Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

15


3. Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan. 4. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian. 5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai Kementerian Pertanian selama tahun 2010-2014 sebagai berikut: 1. Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan a. Swasembada meliputi: produksi kedelai naik dari 1.3 juta ton biji kering (2010) menjadi 2,7 juta ton biji kering di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 20,05% per tahun); produksi gula naik dari 2,29 juta ton (2010) menjadi 5,7 juta ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 17,63% per tahun); produksi daging sapi naik dari 0,42 juta ton (2010) menjadi 0,55 juta ton karkas di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 7,30% per tahun). b. Swasembada Berkelanjutan meliputi: produksi padi naik dari 66,46 juta GKG (2010) menjadi 75,70 juta ton gabah kering giling (GKG) di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 3,22% per tahun); dan produksi Jagung naik dari 19,80 juta ton (2010) menjadi 29,0 juta ton pipilan kering di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 10,02% per tahun). 2. Peningkatan Diversifikasi Pangan, meliputi: a. Konsumsi beras per kapita menurun sekurang-kurangnya 1,50% per tahun, dibarengi peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani; buah-buahan dan sayuran; b. Skor Pola Pangan Harapan naik dari 86,40 (2010) menjadi 93,30 (2014) 3. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor, meliputi: a. Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet pada 2014 (pemberlakuan sertifikat wajib); b. Meningkatkan produk olahan yang diperdagangkan dari 20% (2010) menjadi 50% (2014). c.

Pengembangan tepung-tepungan untuk mensubstitusi 20% gandum/ terigu impor pada 2014.

d. Memenuhi semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri (2014). e. Meningkatkan surplus neraca perdagangan US$ 24,30 miliar (2010) menjadi US$ 54,50 miliar (2014). Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

16


4. Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi: a. Pendapatan per kapita pertanian Rp.7,93 juta di tahun 2014. b. Rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10% per tahun. 2.1.4 Arah Kebijakan Kementerian Pertanian RPJM 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang termasuk pertanian. Untuk itu arah kebijakan Kementerian Pertanian guna mencapai sasaran sesuai Visi dan Misi adalah: 1.

Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan pola sekolah lapang lainnya;

2.

Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD), Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekruitmen tenaga pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di perdesaan;

3.

Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan;

4.

Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri;

5.

Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor;

6.

Peningkatan kualitas dan kuantitas public goods melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, jalan usahatani;

7.

Jaminan penguasaan lahan produktif;

8.

Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani;

9.

Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional;

10. Perberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan,

dan pendampingan; 11. Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga

rendah; Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

17


12. Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi

yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif; 13. Pembangunan

kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional;

14. Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk

memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di perdesaan dan mensubstitusi BBM; 15. Pengembangan investasi pangan dan pembangunan lumbung pangan

masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi; 16. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit

tumbuhan dan hewan secara terpadu; 17. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional; 18. Penguatan sistem perkarantinaan pertanian; 19. Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan

lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani; 20. Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok

tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota; 21. Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada

petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi; 22. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat

generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis; dan 23. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang

akuntabel dan good governance.


18


2.1.5 Program dan Kegiatan Sesuai pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP) yang ditetapkan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor;0142/M.PPN/06/2009-SE1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009, setiap Eselon I mulai tahun 2011 mempunyai program, dengan nama program sesuai dengan basis kinerja Eselon-1 yang bersangkutan. Untuk itu Kementerian Pertanian telah menetapkan pelaksanaan 12 program strategis untuk periode 2010-2014 sebagai berikut: (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, (3) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, (4) Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal, (5) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, (6) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, dan Ekspor Hasil Pertanian, (7) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, (8) Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing, (9) Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani, (10) Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati, (11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian, dan (12) Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Program-program tersebut diimplementasikan ke dalam kegiatan–kegiatan yang berada pada seluruh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2011 Secara makro sasaran pembangunan pertanian tahun 2011, meliputi pertumbuhan Produksi Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dalam arti sempit (diluar kehutanan dan perikanan) sebesar 3,69% yang terdiri dari pangan 3,31%, perkebunan 3,99%, dan peternakan 4,36%. Sasaran neraca perdagangan diharapkan surplus sebesar US$ 29,90 milyar. Target penyerapan tenaga kerja sebanyak 44,10 juta orang. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani pada tahun 2011 ditargetkan berkisar antara 105-110 (tahun dasar 2007=100). Sasaran kuantitatif produksi beberapa komoditas utama pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

19


1) Sasaran produksi komoditas Tanaman Pangan meliputi: padi sebesar 68,80 juta ton, jagung 22,00 juta ton, kedelai 1,56 juta ton, kacang tanah 0,97 juta ton, kacang hijau 0,37 juta ton, ubi kayu 22,40 juta ton, dan ubi jalar 2,15 juta ton; 2) Sasaran produksi Hortikultura mencakup: cabe 1,37 juta ton, bawang merah 1,08 juta ton, kentang 1,09 juta ton, mangga 1,84 juta ton, pisang 6,36 juta ton, jeruk 2,11 juta ton, durian 576 ribu ton, manggis 97 ribu ton, temu lawak 27,7 ribu ton, anggrek 14,49 juta tangkai, dan krisan 193,13 juta tangkai; 3) Sasaran produksi komoditas peternakan meliputi: daging sapi 439 ribu ton karkas, kerbau 41,9 ribu ton, kambing/domba 138 ribu ton, babi 235 ribu ton, ayam buras 341,7 ribu ton, itik 29,3 ribu ton, dan susu segar 853,7 ribu ton; 4) Sasaran produksi komoditas perkebunan meliputi: gula 2,57 juta ton, kelapa sawit/CPO 24,42 juta ton, karet 2,71 juta ton, kelapa 3,29 juta ton, kopi 0,70 juta ton, kakao 0,928 juta ton, lada 85 ribu ton, cengkeh 80 ribu ton, jambu mete 148 ribu ton, tembakau 182 ribu juta ton, kapas 33 ribu ton, teh 153 ribu ton, jarak pagar 20 ribu ton, nilam 97 ribu ton, dan kemiri sunan 5 ribu ton. Sasaran kuantitatif beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan diversifikasi pangan adalah sebagai berikut: 1) Konsumsi beras per kapita per tahun menurun sebesar 1,5% yang dibarengi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian sebesar 26,3 kg/kap/tahun, konsumsi buah-buahan dan sayuran 91,3 kg/kap/tahun, konsumsi pangan hewani 50 kg/kap/tahun, konsumsi minyak dan lemak 8 kg/kap/tahun, konsumsi buah/biji berminyak 3,7 kg/kap/tahn, konsumsi kacang-kacangan 12,3 kg/kap/tahun, serta konsumsi gula 10,6 kg/kap/tahun; 2) Pelaksanaan gerakan P2KP di 4.020 desa; pelaksanaan penerapan penanganan keamanan pangan segar di tingkat produsen dan konsumen di 100 Kab/Kota (33 Provinsi); pelaksanaan pemasyarakatan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman di 402 Kab/Kota (33 Provinsi); fungsinalisasi unit distribusi/pemasaran oleh 1.000 Gapoktan; fungsionalisasi cadangan pangan oleh 1.000 Gapoktan; pembangunan lumbung pangan antisipasi musim paceklik dan bencana sebanyak 700 lumbung; serta pergeseran 221 desa rawan pangan menjadi mandiri. Target yang mendukung capaian peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor hasil pertanian, antara lain: 1) Menurunnya susut hasil untuk gabah sebesar 0,2% dan untuk jagung 2-5%;


20


2) Meningkatnya tepung lokasl sebagai substitusi impor 5% dan produksi susu sebagai substitusi impor sebesar 10%; 3) Pertumbuhan untuk ekspor buah tropika 15%, biofarmaka 20%, CPO dan produk olahannya 5%, karet 2%, serta kopi 3%; dan 4) Meningkatnya olahan kakao fermentasi 20% dan penerapan SNI karet 14%. Pencapaian sasaran strategi peningkatan pendapatan petani adalah dengan pengukuran pertumbuhan pendapatan per kapita mencapai 11,10% per tahun diikuti dengan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebanyak 44,10 juta orang, dan nilai tukar petani 105-110. Berbagai kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan sasaran diatas antara lain: 1) Dilakukan re-orientasi pembangunan pertanian menjadi fokus komoditas dan fokus lokasi dengan pendekatan kawasan sentra. Pendekatan kawasan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan ketahanan pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan pertanian berskala ekonomi. 2) Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 merupakan tumpuan mencapai target swasembada 2014 untuk komoditas kedelai, daging, dan gula serta swasembada berkelanjutan untuk komoditas padi dan jagung. Sehingga sangat dimungkinkan adanya inisiatif baru pada TA. 2011 untuk mempercepat pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. 3) Mewujudkan kemandirian/swasembada pangan, terutama pencapaian surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 yang dimulai dengan upaya khusus tahun 2011 dan pemantapan kegiatan 2011, melalui: perluasan dan pengelolaan lahan, penerapan teknologi, penurunan konsumsi beras, dan dukungan instansi terkait. 4) Mempercepat pencapaian swasembada kedelai, gula dan daging sapi/kerbau pada 2014, dengan langkah-langkah kegiatan lebih kongkrit yang dimulai pada tahun 2011. 5) Memperkuat infrastruktur dan kelembagaan pertanian serta menjalankan program pro rakyat melalui berbagai pola pemberdayaan petani. 6) Standar Pelayanan Minimum (SPM) harus ada di setiap daerah NKRI yang mencakup aspek perbenihan, penyuluhan, teknologi, pengendalian OPT dan penyakit hewan, infrastruktur, ketahanan pangan dan lainnya.


21


7) Mendorong pertumbuhan ekspor hasil pertanian ke luar negeri antara lain dengan membina hubungan kerja sama dengan negara lain. 2.3 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2011 Penetapan Kinerja Tahun 2011 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian guna mewujudkan capaian strategis khususnya empat target sukses Kementerian Pertanian, yaitu: (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan (swasembada kedelai, gula, dan daging sapi dan swasembada berkelanjutan padi dan jagung); (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan; persentase penurunan konsumsi beras per tahun yang dibarengi dengan persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian, dan; membaiknya Skor Pola Pangan Harapan (PPH); (3) Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor; jumlah sertifikasi produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet (berupa pemberlakuan sertifikasi wajib); persentase peningkatan produk olahan yang diperdagangkan; persentase peningkatan substitusi tepung gandum/terigu; persentase pemenuhan semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri; dan persentase peningkatan surplus neraca perdagangan; serta (4) Meningkatnya Kesejahteraan Petani (pendapatan perkapita pertanian, persentase pertumbuhan pendapatan petani per kapita, dan Nilai Tukar Petani/NTP). Pencapaian empat target sukses Kementerian Pertanian ini didukung melalui pelaksanaan kegiatan 12 (dua belas) program pembangunan pertanian sesuai tugas fungsi Eselon-1 di Kementerian Pertanian. Selanjutnya Penetapan Kinerja Tahun 2011 ini dijabarkan lebih lanjut kedalam Indikator Kinerja sebagai acuan penilaian kinerja masing-masing program berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun Penetapan Kinerja Tahun 2011 yang diulas secara lebih rinci dan mendalam adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian dalam menunjang capaian empat target sukses tersebut. 2.3.1

Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Swasembada ditargetkan untuk tiga komoditas pangan utama, yakni: kedelai, gula dan daging sapi. Agar swasembada dapat tercapai, maka untuk tahun 2014 sasaran produksi ketiga komoditas tersebut harus mencapai 2,70 juta ton biji kering kedelai, 5,7 juta ton gula dan 0,55 juta ton daging sapi, dengan kata lain, presentase peningkatan rata-rata per tahun mencapai 20,05% untuk kedelai, 17,63% untuk gula dan 7,30% untuk daging sapi. Untuk tahun 2011 sasaran produksi ketiga komoditas tersebut adalah sebesar 1,56 juta ton biji kering Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

22


kedelai, 2,69 juta ton Gula Kristal Putih (GKP), dan 439 ribu ton daging sapi (berat karkas). Sedangkan untuk swasembada berkelanjutan ditargetkan untuk komoditas padi dan jagung. Agar posisi swasembada padi dan jagung dapat tetap berkelanjutan maka sasaran peningkatan produksinya minimal tetap harus dipertahankan dan tetap dapat memenuhi permintaan dalam negeri. Dengan mempertimbangkan proyeksi laju pertumbuhan penduduk nasional, permintaan bahan baku industri dalam negeri, kebutuhan stok nasional dan peluang ekspor, maka sasaran produksi padi untuk tahun 2014 ditargetkan sebesar 75,70 juta ton GKG dan jagung 29,0 juta ton pipilan kering dengan pertumbuhan masing-masing 3,22% dan 10,02% per tahun. Sementara itu untuk tahun 2011, sasaran produksi padi adalah sebesar 70,60 juta ton GKG dan jagung sebesar 22,0 juta ton pipilan kering. Pencapaian target swasembada dan swasembada berkelanjutan ini tidak terlepas dari implementasi kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang tertuang dalam seluruh progam pembangunan pertanian. 2.3.1.1 Swasembada Kedelai Upaya pencapaian sasaran produksi kedelai secara khusus dikelola melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan dengan kegiatan antara lain: 1) pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) kedelai seluas 300 ribu hektar di 30.000 unit/kelompok SL-PTT; 2) pemberian Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk kedelai sebanyak 12.000 ton benih untuk luasan tanam 300 ribu hektar; 3) penyaluran benih bersubsidi kedelai sebesar 1.306 ton dengan luasan tanam 32.650 hektar; 4) pengendalian Organisme Pangganggu Tanaman (OPT) yang disalurkan ke seluruh provinsi khususnya di daerah endemi OPT. Penggunaan pestisida pengendali OPT ini dibawah koordinasi instansi terkait lingkup Kementerian Pertanian. Dalam pelaksanaannya, pencapaian sasaran produksi kedelai tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang secara fungsi dilaksanakan melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dalam bentuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi seperti jaringan irigasi dan fasilitas jalan pertanian; Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani dalam bentuk kegiatan penyuluhan; serta Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing dalam bentuk kegiatan penciptaan dan penelitian varietas unggul (tahun 2011 telah dihasilkan satu varietas unggul baru kedelai). Dukungan lain di luar Kementerian Pertanian adalah pengembangan kedelai Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

23


melalui Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) seluas 50.000 hektar oleh PT. Perhutani. 2.3.1.2 Swasembada Gula Upaya pencapaian sasaran produksi gula dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan dengan upaya peningkatan produksi dan produktivitas tebu skala nasional. Pada tahun 2011, upaya peningkatan produksi tebu antara lain dilakukan melalui kegiatan: 1) penyediaan bibit tebu unggul dan sehat melalui kultur jaringan; 2) perluasan areal tanam lahan milik petani; 3) integrasi tebu dan ternak; 4) bantuan pengairan yang diarahkan untuk kegiatan pembibitan; 5) penguatan kelembagaan Kelompok Petani Tebu Rakyat (KPTR); 6) pengendalian hama dan penyakit tebu; 7) bongkar dan rawat ratoon kebun tebu rakyat melalui dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK); 8) tambahan penyediaan bibit secara berjenjang yang dilakukan oleh KPTR/kelompok tani; 9) penyediaan dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPP-E); dan 10) koordinasi penyediaan lahan untuk perluasan pengembangan tebu khususnya lahan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK), Areal Penggunaan Lain (APL), maupun register. 2.3.1.3 Swasembada Daging Sapi Upaya pencapaian sasaran produksi daging sapi secara khusus dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pada Program Pencapaian Swasembada Daging serta Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal, yang antara lain: 1) pengaturan pengendalian impor; 2) perbaikan distribusi sapi dari daerah produsen ke konsumen; 3) insentif dan penyelamatan sapi betina produktif; 4) optimalisasi Rumah Potong Hewan (RPH); 5) optimalisasi inseminasi buatan dan kawin alam; 6) penanganan gangguan reproduksi; dan 7) pelatihan petugas Inseminator Buatan/IB (Inseminator, Pemeriksa Kebuntingan/PKB, dan Asisten Teknis Reproduksi/ATR). Secara umum pencapaian sasaran produksi daging sapi utamanya pada aspek peningkatan populasi ternak, pengetatan pengendalian impor, peningkatan pasca panen guna menghasilkan daging berkualitas dan pengaturan distribusi ternak antar wilayah. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani merupakan salah satu program di Kementerian Pertanian yang turut berperan dalam mendukung pencapaian sasaran produksi daging sapi, khususnya dalam bentuk kegiatan fasilitasi kelembagaan penyuluhan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

24


pertanian. Dari sisi pengembangan teknologi, telah dilakukan pembentukan pejantan unggul sapi PO berbasis pakan lokal dan murah melalui Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing. 2.3.1.4 Swasembada Beras Berkelanjutan Swasembada beras berkelanjutan dapat dicapai melalui peningkatan produksi padi yang berkelanjutan dan pemenuhan kebutuhan nasional terhadap beras. Untuk itu sasaran produksi padi menjadi sangat penting dan untuk tahun 2011 sasaran produksi padi sebesar 70,60 juta ton GKG. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi capaian sasaran produksi padi tersebut utamanya melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan adalah: 1) pelaksanaan SL-PTT untuk padi non hibrida seluas 2.200 ribu hektar dengan sasaran kelompok sebanyak 22.898 kelompok dan padi hibrida seluas 228 ribu hektar dengan sasaran 14 ribu kelompok; 2) penyaluran BLBU untuk padi non hibrida sebanyak 55 ribu ton atau 2.200 hektar dan padi hibrida sebesar 1.304 ton dengan sasaran 86.933 hektar; 3) penyaluran benih bersubsidi untuk non hibrida sebanyak 62.500 ton untuk luasan lahan 2.500 ribu hektar; 4) pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui bantuan penanganan bencana alam dan pengamanan produksi dari serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI): 5) apresiasi penanganan pasca panen dan pembelian alat dan mesin pasca panen padi dalam rangka menurunkan susut hasil padi. Selain program di atas, beberapa program lain sesuai dengan fungsinya di Kementerian Pertanian berperan cukup besar dalam mendukung suksesnya swasembada berkelanjutan khususnya untuk komoditas padi, yaitu: 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, 2) Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani, 3) Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing, dan 4) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian. Secara luas, kegiatan-kegiatan pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian sangat mendukung keberlanjutan swasembada beras atau mendukung pencapaian sasaran produksi padi. Kegiatan dimaksud antara lain: 1) pembangunan jalan usaha tani (JUT) dan jalan produksi; 2) pengembangan metode System Rice Intensification (SRI) dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani mengenai usahatani padi sawah organik; 3) perluasan areal tanaman pangan khususnya pencetakan lahan sawah baru dan lahan kering; 4) penyaluran pupuk bersubsidi (urea, SP-36, ZA, dan pupuk NPK); 5) bantuan kepemilikan alat mesin pertanian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

25


(BAKAL); dan 6) pengembangan jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES), dan tata air mikro (TAM). Pada Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani, kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran produksi padi antara lain fasilitasi kelembagaan penyuluhan, pelayanan penyuluhan pertanian, dan pengembangan dan fasilitasi ketenagaan penyuluhan pertanian. Guna mendukung pencapaian sasaran produksi padi, melalui Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing telah dilakukan pelepasan 17 varietas unggul baru padi yang terdiri dari 8 varietas padi inhibrida, 6 varietas padi hibrida dan 3 varietas padi gogo. Kegiatan lain yang mendukung meskipun dalam jumlah relatif kecil adalah penyediaan unit pengolahan hasil (UPH) tanaman pangan khususnya penambahan/penggantian penggilingan padi kecil (PPK) melalui Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian. 2.3.1.5 Swasembada Jagung Berkelanjutan Dengan sasaran produksi jagung tahun 2011 sebesar 22,0 juta ton pipilan kering diharapkan keberlanjutan swasembada jagung akan dipertahankan, di mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan dipayungi dalam Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan. Upaya pencapaian sasaran produksi jagung ini adalah melalui kegiatan: 1) SL-PTT jagung hibrida seluas 206,73 ribu hektar dengan sasaran 13.782 kelompok; 2) penyaluran BLBU jagung hibrida sebanyak 3.101 ton dengan luasan 206,73 ribu hektar; 3) penyaluran benih bersubsidi jagung hibrida dan komposit masing-masing sebanyak 3.450 ton dengan luasan 230 ribu hektar untuk jagung hibrida dan sebanyak 1.250 ton dengan luasan 50 ribu hektar untuk jagung komposit; 4) pengamanan produksi melalui pengendalian OPT jagung. Peran program lain yang juga sangat penting untuk pencapaian sarana produksi jagung antara lain melalui kegiatan fasilitasi kelembagaan penyuluhan, pelayanan penyuluhan pertanian, dan pengembangan dan fasilitasi ketenagaan penyuluhan pertanian pada Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani, dan pelepasan varietas unggul baru jagung hibrida dan jagung komposit pada Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing. Dukungan program lainnya yang cukup penting dalam pencapaian sasaran swasembada dan swasembada berkelanjutan adalah pada Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan dan pengawasan Keamanan Hayati yang bertanggungjawab terhadap pengawasan kualitas dan keamanan keluar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

26


masuknya komoditi baik tumbuhan maupun hewani melalui peraturan-peraturan perkarantinaan. 2.3.2 Peningkatan Diversifikasi Pangan Peningkatan diversifikasi pangan di masyarakat akan berdampak pada pergeseran pola makan yang menjadi lebih beragam dan mengurangi ketergantungan pada konsumsi beras dengan dibarengi peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, sayuran dan buah-buahan. Selain itu juga diharapkan terjadi penurunan ketergantungan terhadap gandum dengan memanfaatkan tepung lokal. Indikator kinerja utama peningkatan diversifikasi pangan adalah: 1) penurunan konsumsi beras per kapita sebesar 1,5% per tahun (diikuti peningkatan konsumsi umbi-umbian sebesar 26,3 kg/kap/tahun, pangan hewani 50 kg/kap/tahun, sayuran dan buah-buahan sebesar 91,3 kg/kap/tahun) dan 2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2011 sebesar 88,10%. Upaya yang dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan diversifikasi pangan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat adalah: 1) pemberdayaan kelompok wanita tani melaui optimalisasi pemanfaatan pekarangan; 2) sosialisasi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) meliputi sosialisasi di siswa usia dini dan sosialisasi kepada masyarakat luas; 3) pengembangan pangan lokal yang meliputi kegiatan pengembangan pengolahan teknologi pangan lokal dan kerjasama dengan perguruan tinggi. Kegiatan lain yang turut mendukung pencapaian sasaran target peningkatan diversifikasi pangan adalah: 1) pemberdayaan masyarakat di desa rawan pangan menuju desa mandiri pangan (DEMAPAN); 2) penanganan daerah rawan pangan; dan 3) penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM). 2.3.3 Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor Capaian terhadap peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian pada tahun 2011 secara garis besar diukur dengan indikator tersertifikasinya produk-produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet (pemberlakuan sertifikasi wajib) dengan sasaran 18 sertifikat; meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan sebedar 32%; meningkatnya substitusi tepung gandum/terigu sebanyak 8.600 ton tepung; terpenuhinya semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri sebanyak 28 unit: dan meningkatnya surplus neraca perdagangan sebsar US$ 29,90 miliar. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

27


Secara lebih spesifik capaian peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor tahun 2011 diukur dengan target indikator kinerja utama berikut: 1) tersertifikasinya kopi speciality dan organik sebesar 20%: 2) meningkatnya penerapan SNI karet sebesar 14%; 3) meningkatnya olahan kakao fermentasi sebesar 20%; 4) meningkatnya tepung lokal sebagai substitusi impor sebesar 5%; 5) pertumbuhan ekspor buah tropika sebesar 15%; 6) pertumbuhan ekspor biofarmaka sebesar 20%; 7) pertumbuhan ekspor CPO dan produk olahannya sebesar 5 %; 8) pertumbuhan ekspor karet sebesar 2%; 9) pertumbuhan ekspor kopi sebesar 3%; dan 10) meningkatnya produksi susu sebagai substitusi impor sebesar 10%. Program yang sangat berperan dalam pencapaian target tersebut di atas adalah Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian melalui kegiatan-kegiatan berikut: 1) fasilitasi peralatan pengolahan tepung-tepungan (sagu dan singkong); 2) penanganan pasca panen khususnya perlakuan fermentasi biji kakao; 3) penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI bahan olahan karet (bokar); 4) fasilitasi pengembangan produk kopi organik untuk mencapai sertifikasi sesuai standar Lembaga Sertifikasi Organik (LSO); 5) akselerasi ekspor, promosi dan diplomasi serta advokasi ke berbagai negara dan forum kerjasama internasional untuk komoditi perkebunan (kelapa sawit, kakao, karet, minyak atsiri) dan komoditi hortikultura (buah, sayur, tanaman hias, dan biofarmaka); 6) workshop penyiasatan pasar (market intelligence) diikuti pelatihan market intelligence bagi pelaku usaha dan petugas pembina: 7) peningkatan kerjasama di Bidang Karet Indonesia Malaysia dan Thailand dalam forum ITRC, kerjasama di bidang kopi (ICO), kakao (ICCO), lada (IPC), kelapa (APCC) dan perdagangan bilateral, regional dan multilateral; dan 8) kampanye minyak sawit (green campaign). Pencapaian sasaran strategis meningkatnya nilai tambah dan ekspor hasil pertanian secara on farm juga di dukung oleh program-program antara lain Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan khususnya untuk komoditi kakao, karet, dan kopi; Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan khususnya untuk komoditi sayuran (cabe, bawang merah, kentang), buah-buahan (mangga, pisang, jeruk, durian, manggis) serta tanaman biofarmaka (rimpang), Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal khususnya untuk komoditi penghasil susu (sapi, kerbau, kambing); dan Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.


28


2.3.4 Peningkatan Kesejahteraan Petani Secara umum tujuan akhir dari pencapaian ketiga target utama yang dijelaskan di atas dan upaya pembangunan pertanian adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan petani (target utama ke empat). Pada tahun 2011, indikator peningkatan kesejahteraan petani yang ditargetkan adalah: 1) nilai tukar petani sebesar 105-110; dan 2) pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 11,10%. Pada tahun 2011, akselerasi pencapaian sasaran peningkatan kesejahteraan petani ini dilakukan melalui bantuan langsung kepada masyarakat petani untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan usaha agribisnisnya, antar lain dalam bentuk kegiatan: 1) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di 8.000 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan); 2) penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) bidang usaha peternakan, tanaman pangan, hortikultura, serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; 3) penyaluran skim kredit untuk pertanian dan penyaluran skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian; 4) bantuan langsung masyarakat kepada kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani (gapoktan) dalam bentuk barang sebagai alat pengolahan tanah, tanam, obat-obatan, dan saprodi, serta ternak yang dapat dimanfaatkan kotorannya sebagai pupuk kandang. Kegiatan PUAP yang dikelola melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah sehingga gapoktan penerima PUAP terfasilitasi permodalannya dan termotivasi untuk dapat meningkatkan kegiatan agribisnisnya. Output kegiatan ini adalah tersalurnya bantuan PUAP ke 8.000 Gapoktan. Sementara itu kegiatan lainnya dengan pola bantuan sosial (dalam bentuk uang yang disalurkan ke rekening kelompok) kepada gapoktan/kelompok tani adalah kegiatan pengembangan kelembagaan ekonomi pedesaan melalui LM3 yang dikelola melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk pengembangan usaha budidaya dan agribisnis padi, jagung, kedelai dan kacang tanah dengan target 280 unit/lembaga, melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan untuk 150 lembaga, dan melalui Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian sebanyak 150 lembaga. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

29


Capaian sasaran empat target sukses Kementerian Pertanian dengan indikator kinerja utama tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan Program Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian yang menjalankan fungsi koordinasi di lingkup Kementerian Pertanian, serta fungsi pengawasan internal melalui Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian. Selain itu dalam rangka pengawasan aliran komoditas baik di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri guan mencegah/mengamankan penyebaran OPT telah dilakuakn berbagai kegiatan melalui Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keanekaragaman Hayati.


30


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2011 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian>100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 6079%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. 3.2. Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Pertanian tahun 2011 Kementerian Pertanian secara formal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan Kementerian Pertanian sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor:1185/Kpts/OT.140/3/2010, dengan capaian sebagaimana Tabel 1 berikut. Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian Tahun 2011 Sasaran Tercapainya Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Meningkatnya Diversifikasi Pangan Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor

Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian dan Kesejahteraan Petani

Indikator Kinerja Utama Swasembada : Produksi Kedelai (juta ton) Produksi Gula (juta ton) Produksi Daging (ribu ton) Swasembada berkelanjutan: Produksi Padi (juta ton) Produksi Jagung (juta ton) Persentase penurunan konsumsi beras per kapita per tahun (%) Skor Pola Pangan Harapan (PPH). - Tersertifikasinya produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet (sertifikat) - Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan (%) - Pengembangan tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu (Ton tepung) - Memenuhi semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri (unit) - Meningkatnya surplus neraca perdangan (US$ miliar) Nilai Tukar Petani (NTP) Pertumbuhan pendapatan per kapita (%)


Target

Realisasi

% Capaian

1,56 2.69 439,10

0,87 2,23 449,31

55,77 82,76 102,32

70,60 22,0 1,5

65,38 18,33 0

92,61 78,32 0

88,1 18

77,30 16

87,74 88,89

32

55,07

172,09

8.600

6.500

75,6

28

40

300,0

29,90

22.76

76,12

105 11,10

105,75 6,78

100,71 61,08

31


3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2011 3.3.1 Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja swasembada dan swasembada berkelanjutan dapat disimpulkan bahwa penilaian capaian sangat berhasil sebanyak 1 indikator, berhasil sebanyak 2 indikator, cukup berhasil sebanyak 1 indikator, kurang berhasil sebanyak 1 indikator dengan rincian analisis sebagai berikut. Tabel 2. Capaian Sasaran Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Sasaran Tercapainya Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama Swasembada : Produksi Kedelai (juta ton) Produksi Gula (juta ton) Produksi Daging (ribu ton) Swasembada berkelanjutan: Produksi Padi (juta ton) Produksi Jagung (juta ton)

Realiasi

% Capaian

1,56 2.69 439

0,87 2,23 449

55,77 82,76 102,27

70,60 22,0

65,38 18,33

92,61 78,32

Target

3.3.1.1 Produksi Kedelai Produksi kedelai tahun 2011 berdasarkan ARAM III 2011 baru mencapai 0,87 juta ton biji kering atau 55,77% dari target 1,56 juta ton biji kering (kurang berhasil). Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2010, produksi kedelai mengalami penurunan sebesar 37 ribu ton biji kering atau 4,08%. Sementara itu bila dibandingkan terhadap target yang ingin dicapai tahun 2014 sebesar 2,7 juta ton maka capaian produksi kedelai pada tahun 2011 baru mencapai 32,22%. Target dan realisasi berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran produksi kedelai dapat dilihat seperti pada Tabel 3. Tabel 3. Kegiatan Mendukung Pencapaian Target Swasembada Kedelai No.

Kegiatan

1.

SL-PTT kedelai (Ha)

2.

BLBU kedelai (ton benih)

3.

Benih bersubsidi (ton)

4.

Varietas baru (varietas)

Target

Realisasi

% Capaian

300.000

266.770

88,92

12.000

12.000

100,0

1.306

563

43,11

1

100,0


32


Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya/kegiatan untuk mendukung capaian target produksi kedelai. Realisasi kegiatan yang relatif masih rendah adalah pada penyaluran benih kedelai bersubsidi, diikuti pelaksanaan SL-PTT kedelai. Untuk bantuan langsung benih unggul (BLBU) dan penciptaan varietas baru sudah terlaksana seluruhnya. Fasilitasi terhadap penyuluh dalam bentuk pelatihan sudah cukup banyak dilakukan, meskipun kegiatan penyuluhan di lapangan bukanlah spesifik penyuluhan untuk komoditas kedelai saja. Sejalan dengan belum tercapainya target produksi kedelai, capaian produkivitas kedelai-pun belum mencapai target yang ditetapkan (baru mencapai 13,46 ku/ha dari sasaran 15 ku/ha biji kering atau 89,73%). Hal ini antara lain disebabkan: 1) Menurunnya luas tanam akibat persaingan dengan komoditas lain (padi, jagung dan ubi kayu), 2) Rendahnya harga domestik kedelai sehingga tidak kompetitif dibandingkan komoditas lain, 3) Meningkatnya produk impor dengan harga memperlemah daya saing produk dalam negeri,

relatif

murah

sehingga

4) Perubahan iklim yang cenderung ekstrim hingga menyebabkan jadwal tanam terganggu, 5) Pendistribusian benih tidak sesuai varietas dan jadwal tanam petani, dan 6) Penerapan teknologi kurang optimal karena modal petani lemah. Mengamati produksi kedelai nasional selama 6 tahun terakhir cukup fluktuatif, di mana pada tahun 2007 terjadi produksi kedelai paling rendah dibanding tahun sebelum dan sesudahnya. Keragaan produksi kedelai nasional secara umum dapatdilihat pada tabel dan grafik berikut: Tabel 4. Produksi Kedelai di Indonesia selama Tahun 2005-2011 Sasaran (juta ton) 1. 2005 0,777 2. 2006 0,827 3. 2007 0,950 4. 2008 1,300 5. 2009 1,800 6. 2010 1,300 7. 2011* 1,560 *Angka Ramalan III 2011, BPS No.

Tahun

Capaian Produksi (juta ton) 0,808 0,748 0,593 0,776 0,974 0,907 0,870


% terhadap Sasaran 103,99 90,45 62,42 59,69 54,11 69,77 55,77

33


Grafik 1. Keragaan Produksi Kedelai Tahun 2005-2011 dan Sasaran Produksi Tahun 2012-2014

Sifat fluktuatif dari produksi kedelai ini merupakan cerminan dari produktivitas kedelai yang masih relatif perlu didorong untuk ditingkatkan, khususnya dari aspek penggunaan teknologi. Sebagai perbandingan di negara penghasil kedelai seperti Kanada, produktivitas kedelai mencapai 28 kuintal per hektar dan di Brazil 26 kuintal per hektar. Sedangkan di Indonesia produktivitas kedelai baru mencapai 12-13 kuintal per hektar. Di sisi lain, Indonesia merupakan konsumen dan produsen tempe (hasil olahan kedelai) terbesar di dunia dan ini berarti Indonesia merupakan negara konsumen kedelai yang cukup besar dengan ratarata kebutuhan kedelai mencapai 2,4 juta ton per tahun. 3.3.1.2 Produksi Gula Produksi gula tahun 2011 berdasarkan Angka Taksasi (Kementerian Pertanian), mencapai 2,228 juta ton gula kristal putih (GKP) atau mencapai 82,76% dari target 2,692 juta ton GKP (berhasil). Jumlah produksi ini masih rendah bila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2010 dengan penurunan sebesar 62 ribu ton (2,70%), sementara itu bila dibandingkan target produksi GKP tahun 2014 sebesar 3,45 juta ton capaian produksi gula sampai dengan tahun 2011 baru mencapai 64,58%. Upaya-upaya peningkatan produksi dan produktivitas tebu dalam rangka mencapai swasembada gula telah dilakukan sejak tahun 2004 melalui Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula Nasional berupa kegiatan bongkar ratoon (tanaman keprasan) dengan penggantian tanaman dengan bibit unggul, perbaikan irigasi sederhana dan pengadaan alat dan mesin pertanian. Target produksi gula tahun 2011 semula sebesar 3,867 juta ton, akan terpenuhi apabila ada penambahan lahan pertanaman minimal seluas 350.000 ha, investasi pembangunan PG baru dan revitalisasi pabrik gula yang ada berjalan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

34


sesuai dengan rencana. Namun karena permasalahan utama tersebut belum dapat teratasi secara tuntas di mana kewenangannya berasa di luar Kementerian Pertania (antara lain Badan Pertanahan Nasional/BPN dan Kementerian Perindustrian), maka target produksi gula tahun 2011 dikoreksi menjadi 2,690 juta ton dengan harapan masih dapat memenuhi kebutuhan gula untuk konsumsi langsung. Adapun capaian luas areal tebu tahun 2011 mencapai 447.320 ha dengan produksi 2,228 juta ton atau 82,76% dari target. Hal ini disebabkan terutama oleh dampak perubahan iklim (anomali cuaca) dan serangan OPT di beberapa sentra produksi. Dalam rangka mendukung peningkatan produksi tebu khususnya di tingkat on farm, telah dilakukan kegiatan antara lain: penyediaan bibit unggul melalui pembangunan kebun bibit datar tebu (KBD) seluas 760 hektar, perluasan areal tanaman tebu rakyat 2.043 hektar, demplot penerapan teknologi budidaya double kinerja tebu 205 hektar, pemberdayaan petani tebu (pelatihan) untuk 129 kelompok tani, penataan varietas dan pengembangan warung tebu masingmasing 32 hektar. Selain itu melalui dana guliran telah dilakukan bongkar ratoon kebun tebu rakyat. Selain itu, untuk mendorong swasembada gula nasional, pada tahun 2011 telah dilakukan kegiatan bongkar dan rawat ratoon, penyediaan bibit tebu unggul dan sehat melalui kultur jaringan, perluasan areal tanam lahan milik petani, integrasi tebu dan ternak, bantuan pengairan diarahkan untuk kegiatan pembibitan, penguatan kelembagaan (KPTR), pengendalian hama dan penyakit tebu, tambahan penyediaan bibit secara berjenjang yang dilakukan oleh KPTR/Kelompok Tani, penyediaan dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), dan koordinasi penyediaan lahan untuk perluasan pengembangan tebu khususnya lahan HPK, APL maupun register. Areal pengembangan tebu tersebar di 9 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Gorontalo, produksi terbesar ada di Provinsi Jawa Timur. Dalam upaya mendorong produksi gula nasional di Tahun 2011 Menteri Pertanian telah melakukan kunjungan kerja dan peninjauan lapangan untuk bertatap muka dengan kelompok tani, masyarakat dan stakeholders dalam rangka memberikan dorongan, motivasi serta meninjau kesiapan pengembangan benih kultur jaringan tebu sebanyak delapan kali dan sekaligus diadakan temu wicara. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 trend produksi gula memperlihatkan kecenderungan terus meningkat, sementara tahun 2010 dan 2011 produksi gula terlihat lebih rendah Kondisi ini disebabkan karena faktor cuaca (iklim ekstrim) Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

35


dan akibat rendahnya rendemen gula pada musim giling pada dua tahun terakhir (kurang dari 7%). Pada akhir tahun 2010 dan 2011 banyak tebu petani yang tidak bisa dipanen akibat hujan terus berlangsung sehingga ada kendala tebang angkut dan ada juga tanaman tebu yang sekedar dipapras (bongkar ratoon). Tabel 5. Produksi Gula di Indonesia selama Tahun 2005-2011 Capaian No. Tahun Produksi (juta ton) 1. 2005 2,242 2,242 2. 2006 2,267 2,307 3. 2007 2,660 2,448 4. 2008 2,740 2,801 5. 2009 3,350 2,850 6. 2010 2,996 2,290 7. 2011* 2,692 2,228 *) Angka Taksasi, Kementerian Pertanian. Sasaran (juta ton)


Apabila dibandingkan kebutuhan rata-rata konsumsi gula di Indonesia sebesar 220 ribu ton per bulan, dengan produksi gula tahun 2011 sebesar 2,228 juta ton, maka hanya mencukupi untuk 10 bulan. Oleh karena itu untuk memenuhi kekurangannya dilakukan impor raw sugar. Grafik 2. Keragaan Produksi Gula tahun 2005-2011 dan Sasaran Produksi Tahun 2012-2014

3.3.1.3 Produksi Daging Produksi daging sapi tahun 2011 berdasarkan Angka Sementara (Kementerian Pertanian) mencapai 449,31 ribu ton, atau mencapai 102,32% terhadap target 439,10 ribu ton (sangat berhasil). Bila dibandingkan dengan produksi tahun 2010, produksi daging sapi tahun 2011 ini mengalami peningkatan sebesar 32,27 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

36


ribu ton berat karkas atau 7,73%. Sementara itu, bila dibandingkan target tahun 2014 sebesar 550 ribu ton capaian produksi daging tahun 2011 sebesar 449,31 ribu ton atau sudah mencapai 81,69% dari target. Melihat kondisi ini, Kementerian Pertanian cukup optimis untuk dapat memenuhi target swasembada daging di Indonesia. Tabel 6. Kegiatan Mendukung Pencapaian Swasembada Daging No.

Kegiatan

Target

Realisasi

% Capaian

1.

Penyelesaian turunan UU No. 18 Tahun 2009 (RPP)

7

6

85,71

2.

Koordinasi perumusan kebijakan dan pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan (prov)

33

33

100,0

3.

Penyelamatan (ekor)

70.000

277.963

397,09

4.

Fasilitasi RPH (unit)

40

37

92,50

5 a.

Peningkatan kualitas semen beku (dosis)

5.052.600

3.788.696

74,99

5 b.

Pengadaan pejantan pemacek untuk intensifikasi kawin alam (INKA)

29

29

100,0

5 c.

Pembangunan Pos IB (paket)

828

600

72,46

6.

Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan penguatan SDM tenaga medik dan paramedik veteriner (THL/gangguan reproduksi)

415

415

100,0

100

100

7.

Pelatihan Petugas Inseminator/ PKB (orang)

324

250

77,16

8.

Uji performans sapi potong (prov)

6

6

100,0

9.

Pengembangan budidaya potong (Kelompok)

302

220

72,85

betina

produktif

ternak

Peningkatan ini menunjukkan Kementerian Pertanian sangat serius menghadapi kendala-kendala dalam pencapaian sasaran produksi daging guna memenuhi/menyediakan bahan pangan hewani untuk masyarakat. Peningkatan produksi daging ini diarahkan pada peningkatan daging lokal sekaligus menurunkan proporsi impor dari 53,0% pada tahun 2010 menjadi 34,9% pada tahun 2011. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung swasembada daging (Tabel 6) secara umum sudah berjalan cukup baik, bahkan capaian kegiatan penyelamatan sapi betina produktif jauh di atas target yang ditetapkan. Harapannya apabila seluruh kegiatan pendukung dapat terlaksana


37


sesuai target maka capaian sasaran swasembada daging lokal tahun 2014 dapat dicapai. Selain itu hal yang cukup menggembirakan adalah populasi ternak sapi telah melebihi sasaran 2014 (hasil pendataan), di mana jumlah populasi sampai dengan Desember 2011 sebesar 17,09 juta ekor yang menghasilkan stok sapi lokal 2,94 juta ekor dan setara dengan 292,45 ribu ton daging. Produksi daging selama 7 tahun terakhir (2005-2011) menunjukan trend kenaikan yang cukup menggembirakan. Keragaan produksi daging seperti pada tabel dan grafik berikut: Tabel 7. Produksi Daging di Indonesia selama Tahun 2005-2011 Capaian Produksi (ribu ton karkas) 1. 2005 392 359 2. 2006 404 396 3. 2007 416 418 4. 2008 428 421 5. 2009 441 440 6. 2010 412 417,04 7. 2011* 439,10 449,31 *Angka Sementara 2011, Kementerian Pertanian. No. Tahun

Sasaran (ribu ton karkas)

% terhadap Sasaran

91,58 98,02 100,48 98,36 99,77 101,23 102,32

Grafik 3. Keragaan Produksi Daging Tahun 2005-2011 dan Sasaran Produksi Tahun 2012-2014


38


3.3.1.4 Produksi Padi Produksi padi tahun 2011 berdasarkan ARAM III 2011 (BPS) mencapai 65,39 juta ton gabah kering giling (GKG) atau 92,61% dari target 70,60 juta ton GKG (berhasil). Dibandingkan dengan produksi tahun 2010, produksi padi tahun 2011 lebih rendah sebesar 1,084 juta ton (1,63%). Walaupun produksi padi belum mencapai target, namun masih dapat mempertahankan status Indonesia dalam swasembada beras sejak tahun 2007. Apabila dibandingkan target tahun 2014 sebesar 75,70 juta ton GKG, maka capaian produksi padi pada tahun 2011 telah mencapai 86,38%. Dukungan kegiatan untuk pencapaian target produksi padi (Tabel 8) secara umum sudah cukup baik bahkan untuk penyaluran BLBU sudah di atas target yang ditetapkan, sementara kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian produksi padi sudah terlaksana secara cukup maksimal. Tabel 8. Kegiatan Mendukung Pencapaian Swasembada Berkelanjutan (Peningkatan Produksi Padi) No.

Kegiatan

1.

SL-PTT padi hibrida/non hibrida/ lahan kering (Ha)

2.

Target

Realisasi

Beras % Capaian

2.778.980

2.569.616

92,47

SL-PHT skala kelompok (unit)

505

502

99,41

3.

SL Iklim (unit)

250

247

98,80

4.

BLBU padi hibrida/non hibrida/ lahan kering (ton benih)

65.054

87.193

134,03

5.

Benih padi hibrida bersubsidi (ton)

62.500

42.166

67,47

6.

Pengendalian OPT (persediaan pestisida di tingkat kabupaten) dengan sistem penggunaan sesuai gangguan/kebutuhan

2.131.669 kg/ltr pestisida 170.991 boks bahan asap tikus

7.

Penurunan susut hasil panen padi (%)

0,2

0,2

100,0

Adapun hal yang dianalisis berpengaruh terhadap turunnya tingkat produksi padi dibandingkan dengan tahun 2010 dan capaian produksi padi tahun 2011 yang belum mencapai target antara lain:


39


1) Iklim 2011 lebih kering dibanding tahun 2010, khususnya terjadi pada bulan Mei-September 2011 yang mengakibatkan penurunan potensi produktivitas, 2) Keterbatasan lahan dan air serta rusak,

sarana prasarana irigasi banyak yang

3) Luas pertanaman (padi) yang mengalami puso mencapai sekitar 101 ribu ha yang sebagian besar terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah, di mana kedua provinsi tersebut selama ini dikenal sebagai daerah yang tingkat produktivitasnya relatif tinggi, 4) Pergeseran pelaksanaan sebagian kegiatan APBN 2011 (SL-PTT, bantuan benih, dem area, bantuan sarana pascapanen) ke bulan Oktober 2011 sehingga tidak memberikan kontribusi secara optimal pada produksi tahun 2011. Apabila memperhatikan trend produksi padi tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan trend yang meningkat setiap tahunnya. Penurunan yang terjadi pada tahun 2011 lebih banyak diakibatkan oleh permasalahan sebagaimana diuraikan di atas. Diharapkan perlakuan terhadap proses produksi padi di tahun 2011 ini akan berdampak positif pada produksi tahun 2012 nanti. Keragaan produksi padi selama periode 2005-2011 dapat dilihat pada Tabel 9. Tabel 9. Produksi Padi di Indonesia selama Tahun 2005-2011 No.

Tahun

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Sasaran (juta ton) 55,030 55,720 58,180 60,500 63,530 66,680 70,600



*Angka Ramalan III 2011, BPS


40


Grafik 4. Keragaan Produksi Tahun 2005-2011 dan Sasaran Produksi Tahun 2012-2014

3.3.1.5 Produksi Jagung Produksi jagung tahun 2011 berdasarkan ARAM III 2011 (BPS) mencapai 17,23 juta ton pipilan kering atau 78,32% dari target 22,00 juta ton pipilan kering (berhasil). Berdasarkan kontribusi kegiatan yang berdampak langsung pada pencapaian produksi jagung (Tabel 10), tampak bahwa hanya realisasi penyaluran benih bersubsidi saja yang masih rendah sementara kegiatan lainnya sudah berjalan sesuai target yang ditetapkan bahkan untuk penyaluran BLBU sudah melebihi target. Tabel 10.

No.

Kegiatan Mendukung Berkelanjutan Kegiatan

1.

SL-PTT jagung hibrida (Ha)

2. 3.

Pencapaian

Target

Swasembada

Jagung

Realisasi

% Capaian

206.730

205.736

99,52

BLBU jagung hibrida (ton benih)

3.101

7.626

245,92

Benih jagung hibrida dan jagung komposit bersubsidi (ton)

4.700

788

16,76

Bila diperhatikan capaian produksi jagung sejak tahun 2005 sampai dengan 2010 menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, trend ini minimal dapat mempertahankan swasembada jagung. Pada tahun 2011, capaian produksi jagung lebih rendah dari tahun sebelumnya, hal ini antara lain disebabkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

41


terjadinya penurunan luas panen seluas 261,82 ribu hektar, sementara bila ditinjau dari produktivitasnya, maka terdapat kenaikan sebesar 0,16 kuintal per hektar. Bila dibandingkan target tahun 2014 sebesar 29,00 juta ton maka capaian produksi jagung pada tahun 2011 sudah mencapai 59,41%. Keragaan produksi jagung, secara rinci dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut. Tabel 11. Produksi Jagung di Indonesia selama Tahun 2005-2011

No. Tahun 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Sasaran (juta ton) 12,000 12,440 13,530 16,200 19,490 19,800 22,000



*Angka Ramalan III 2011, BPS

Grafik 5. Keragaan produksi Jagung tahun 2005-2011 dan Sasaran produksi tahun 2012-2015

Apabila mengacu kepada kebutuhan jagung rata-rata nasional sebesar 16,30 juta ton per tahun dan dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2011 sebesar 17,23 juta ton, maka kebutuhan jagung dalam negeri sudah tercukupi dan masih tersedia stok 0,93 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berpeluang untuk mengekspor jagung ke negara lain dan pangsa pasar yang berpotensi ekspor diantaranya Argentina, India, Amerika Serikat, Brazil dan Myanmar.


42


Selain dilaksanakan melalui program-program utama yang terkait secara langsung dengan komoditas swasembada dan swasembada berkelanjutan (padi, jagung dan kedelai melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan, gula melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dan daging melalui Program Peningkatan Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Pangan Hewani yang Sehat, Utuh dan Halal), target swasembada dan swasembada berkelanjutan juga didukung oleh sejumlah program lainnya yang tidak secara langsung difokuskan untuk satu komoditas, tetapi ditujukan untuk kesemua komoditas target swasembada dan swasembada berkelanjutan. Program-program tersebut adalah: 1)

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program ini memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang pencapaian produksi komoditas di lingkup Kementerian Pertanian khususnya mendukung pencapaian produksi padi, jagung dan kedelai dalam rangka swasembada dan swasembada berkelanjutan. Kegiatan dimaksud antara lain seperti terlihat pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12.

No

Kegiatan pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dalam Mendukung Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Kegiatan

Target

Realisasi

% Capaian

1.

Pembangunan jalan usaha tani/ JUT (Km)

723

710

98,20

2.

Pembangunan jalan produksi (Km)

861

777

90.24

3.

Pengembangan metode Intensification/SRI (Ha)

11.400

10.440

91,58

4.

Pencetakan sawah (Ha)

70.620

62.737

88.83

5.

Penyaluran pupuk bersubsidi (Ton) • Urea • SP36 • ZA • NPK • Organik Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani/JITUT (Ha)

5.100.000 750.000 850.000 2.350.000 835.000

4.526.945 733.007 953.446 1.799.801 389.286

88,76 97,73 112,17 76,59 46,62

95.667

95.667

100,0

Bantuan kepemilikan alat mesin Pertanian (BAKAL) • Traktor roda 2 (Unit) • Pompa air (Unit) Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat desa/ JIDES (Ha)

661 427 79.901

662 410 83.845

100,15 96,02 104,94

Pengembangan tata air mikro/TAM (Ha)

48.029

48.701

101,40

6. 7.

8. 9.

System

Rice


43


2)

Program Pengembangan Kelembagaan Petani

Sumberdaya

Manusia

Pertanian

dan

Selain sarana dan prasarana fisik, pencapaian produksi dalam rangka mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan juga didukung oleh fasilitasi kelembagaan penyuluhan dan pelayanan penyuluhan. Kegiatan fasilitasi ini antara lain seperti terlihat pada Tabel 13 berikut ini. Tabel 13.

No.

Kegiatan pada Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani dalam Mendukung Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Kegiatan

Target

Realisasi

% Capaian

1.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di provinsi dan kab/kota (unit)

494

568

114,98

2.

Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian oleh Gapoktan (Gapoktan)

32.000

33.488

104,65

3.

Pelaksanaan penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian dan THL-TBPP

36.000

51.177

142,16

4.

Penyebaran materi penyuluhan (judul)

9

16

177,78

5.

Pelayanan penyuluhan pertanian oleh BPP (Unit BPP)

325

306

94,15

Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah berjalan dengan sangat baik dengan capaian di atas target yang ditetapkan. Dengan demikian seyogyanya fasilitasi kelembagaan penyuluhan dan pelayanan penyuluhan benar-benar dapat memberikan nilai guna terhadap capaian produksi komoditas mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan. 3)

Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan penciptaan varietas unggul tanaman maupun ternak unggul, dimana pada akhirnya varietas yang unggul tersebut dapat meningkatkan produktivitas komoditas pertanian. Terkait dengan pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, kegiatan yang mendukung dapat dilihat seperti pada Tabel 14 berikut.


44


Tabel 14.

No.

Kegiatan pada Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing dalam Mendukung Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Kegiatan

Target

Realisasi

% Capaian

1.

Penciptaan varietas unggul tanaman (VUB)

17

64

376,47

2.

Penciptaan ternak unggul (galur ternak)

6

7

116,67

Dari 64 varietas unggul baru (VUB) tanaman yang diciptakan, yang mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan telah diselesaikan beberapa varietas unggul baru, antara lain: 8 varietas unggul baru padi sawah inhibrida yang dilepas, 6 varietas unggul baru padi sawah hibrida, dan 3 varietas unggul baru padi gogo, 4 varietas unggul baru jagung hibrida, 2 varietas unggul baru jagung komposit, dan 1 varietas unggul baru kedelai. Sedangkan di bidang peternakan telah dihasilkan pejantan unggul sapi PO berbasis pakan lokal dan murah. Diharapkan varietas unggul baru ini dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas di masa yang akan datang. 4)

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Kegiatan berikut (Tabel 15) menunjukkan bahwa meskipun relatif kecil, kegiatan pada program ini turut berpartisipasi mendukung pencapaian target swasembada dan swasembada berkelanjutan. Dari 82 unit kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan terdapat 55 unit alat penggilingan padi kecil (PPK) yag disalurkan ke 55 Kabupaten di 22 Provinsi, dan dari 96 unit alat pengolahan hasil perkebunansebagian diantaranya untuk komoditas tebu. Untuk kegiatan pengolahan hasil peternakan dari 71 unit alat pengolahan hasil petenakan, 11 unit diantaranya untuk mendukung pengembangan agroindustri daging.


45


Tabel 15.

No.

Kegiatan pada Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian dalam Mendukung Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Kegiatan

Target

1.

Pengolahan hasil tanaman (kelompok usaha/Unit)

2.

3.

5)

Realisasi

% Capaian

pangan

75

82

109,33

Pengolahan hasil (Kelompok usaha/Unit)

perkebunan

90

96

106,67

Pengolahan hasil (kelompok usaha/unit)

peternakan

65

71

109,23

Program Peningkatan Kualitas Pengawasan Keamanan Hayati

Pengkarantinaan

Pertanian

dan

Program ini tidak secara langsung mendukung pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, karena kegiatan yang tertuang dalam program ini lebih bersifat peraturan dalam sistem pengawasan dan penindakan karantina hewan dan tumbuhan. Kegiatan yang mendukung antara lain adalah sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati yang terlaksana seluruhnya dan persentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian dengan target kurang atau sama dengan satu persen. Melalui program ini diharapkan keamanan hayati komoditas di Indonesia tetap terjaga. 3.3.2 Peningkatan Diversifikasi Pangan Pada tahun 2011 rata-rata konsumsi per kapita masyarakat terhadap beras belum dapat diturunkan. Ini menggambarkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap beras belum bisa dikurangi dan disubsitusi ke non beras. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, maka upaya untuk menurunkan konsumsi beras masih harus di dorong dan di motivasi kembali.


46


Tabel 16. Capaian Sasaran Peningkatan Diversifikasi Pangan Tahun 2011 Sasaran Meningkatnya Diversifikasi Pangan

Indikator Kinerja Utama

Realiasi

% Capaian

1,5

0

0

26,3 91,3

14,60 72,0

55,51 78,86

50,0

35,0

70,0

88,1

77,30

87,74

Target

Persentase penurunan konsumsi beras per kapita per tahun (%) • Peningkatan umbi-umbian (kg/kap/th) • Peningkatan buah-buahan dan sayuran (kg/kap/th) • Peningkatan pangan hewani (kg/kap/th) Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Sasaran Peningkatan Diversifikasi Pangan terdiri dari 2 indikator kinerja utama, yakni: 1) penurunan konsumsi beras per kapita per tahun, dimana untuk indikator penurunan konsumsi beras ini dibarengi dengan 3 indikator yang saling berkaitan (peningkatan konsumsi umbi-umbian, buah-buahan dan sayuran, serta pangan hewani); dan 2) skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang pencapaian kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 16 diatas. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa berhasil sebanyak 1 indikator, cukup berhasil sebanyak 3 indikator, kurang berhasil sebanyak 1 indikator dengan rincian analisis sebagai berikut. 3.3.2.1 Persentase penurunan konsumsi beras per tahun Dari Tabel 15 di atas, dapat diketahui bahwa penurunan konsumsi beras tahun 2011 masih belum terjadi, dan bila dibandingkan dengan tahun 2010 di mana konsumsi beras per kapita sedikit menurun, maka kondisi konsumsi tahun 2011 ini mengisyaratkan bahwa upaya untuk menurunkan konsumsi beras tahun 2012 dan tahun-tahun yang akan datang masih harus di dorong dan di motivasi kembali secara lebih intensif. Berdasarkan Susenas, Tahun 2010 konsumsi beras masyarakat Indonesia adalah sebesar 139,41 kg/kap/thn. Melalui pola diversifikasi pangan diharapkan pada tahun 2011 konsumsi beras ditargetkan menjadi 137,32 kg/kap/thn, akan tetapi kondisi di lapangan menunjukkan bahwa konsumsi beras belum menurun meskipun konsumsi terhadap umbi-umbian, sayuran dan buah-buahan, serta pangan hewani sudah menunjukkan peningkatan. Meningkatnya konsumsi beras sebagai akibat penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 sebesar 3,2 % terhadap penduduk miskin pada tahun 2010, hal tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran golongan miskin ke golongan menengah. Ada kecenderungan bahwa trend konsumsi beras per kapita untuk golongan menengah meningkat, di mana hal ini menunjukkan bahwa beras masih merupakan barang yang elastis terhadap perubahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

47


pendapatan. Faktor penurunan penduduk miskin adalah disebabkan tingkat inflasi yang rendah, membaiknya kondisi perekonomian Indonesia, upah buruh naik dan adanya perbaikan penghasilan petani. 3.3.2.2 Konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan dan sayuran a. Konsumsi umbi-umbian tahun 2011 ditargetkan 26,30 kg/kap/tahun terealisasi 14,60 kg/kap/thn atau sebesar 55,51%. Kondisi ini menggambarkan bahwa walaupun terjadi peningkatan konsumsi umbiumbian (pangan makin terdiversifikasi), tetapi upaya peningkatan volume konsumsi umbi-umbian masih di bawah target (kurang berhasil). b. Konsumsi pangan hewani tahun 2011 mencapai 35 kg/kap/thn atau 70,00% dari target 50 kg/kap/thn (cukup berhasil). c. Konsumsi buah-buahan dan sayuran tahun 2011 mencapai 72 kg/kap/thn atau sebesar 78,86% dari target 91,3 kg/kap/thn (cukup berhasil). Bila dibandingkan dengan tahun 2010, capaian sasaran konsumsi umbi-umbian tahun 2011 meningkat 0,4 kg/kap/thn atau 2,82% dari capaian tahun 2010 sebesar 14,2 kg/kap/thn. Demikian juga capaian sasaran untuk konsumsi pangan hewani meningkat 1,3 kg/kap/thn atau sebesar 3,86% dari capaian tahun 2010 sebesar 33,7 kg/kap/thn. Untuk capaian sasaran konsumsi buah-buahan dan sayuran menunjukan penurunan sebesar 5,2 kg/kap/thn atau 6,74% dari capaian tahun 2010 sebesar 77,2 kg/kap/thn. 3.3.2.3 Pola Pangan Harapan (PPH ) Realisasi PPH pada tahun 2011 sebesar 77,30 atau 87,74% dari target sebesar 88,10 (berhasil). Bila dibandingkan dengan tahun 2010 dimana capaian PPH 77,5, maka PPH tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 0,26%. Keberhasilan pencapaian sasaran PPH tahun 2011 didukung antara lain adanya peningkatan konsumsi buah-buahan dan sayuran mencapai 72,00 kg/kapita/tahun atau 78,86%, peningkatan konsumsi hewani mencapai 35,00 kg/kapita/tahun atau 70,00% dari target 50 kg/kapita/tahun, dan peningkatan konsumsi umbi-umbian mencapai 14,60 kg/kapita/tahun atau 55,51% dari target 25,00 kg/kapita/tahun. Upaya pencapaian sasaran peningkatan diversifikasi pangan antara lain di dukung melalui kegiatan:


48


1)

Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Kegiatan ini dimaksudkan untuk: (a) Mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai penyedia sumber pangan dan gizi keluarga (b) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kelompok wanita untuk memanfaatkan bahan pangan yang ada di pekarangan untuk diolah sebagai menu beragam, bergizi seimbang dan aman dalam makanan sehari-hari. Sasaran kegiatan tahun 2010-2011 ini adalah kelompok wanita di 4720 desa pada 329 kabupaten/kota di 33 provinsi, yang terdiri dari 2020 desa tahun 2010 dan 2700 desa tahun 2011. Kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilaksanakan melalui pemberdayaan kelompok wanita merupakan suatu kegiatan yang terintegrasi dalam satu kelompok dengan memberikan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp16 juta per kelompok bagi kelompok lama (2010) dan bansos sebesar Rp 2 juta per kelompok bagi kelompok baru (2011) yang pemanfaatannya untuk penguatan demplot/pekaranganpercontohan, percontohan pengolahan pangan berbasis tepung-tepungan dan praktek menyusun menu beragam, bergizi seimbang dan aman, pengembangan pekarangan anggota dan kebun bibit. Kegiatan dilaksanakan melalui pendampingan dengan metode Sekolah Lapangan (SL). Metode ini menggunakan pendekatan praktek langsung (Self Learning) dalam pengembangan pekarangan mulai dari aspek budidaya hingga pengolahan hasil pekarangan dengan tetap memperhatikan kebutuhan gizi keluarga sehari-hari dan kelestarian lingkungan. Pendampingan dilakukan untuk pemberdayaan kelompok wanita dengan materi: penyuluhan mengenai penganekaragaman pangan dan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman dilaksanakan di SL dengan menggunakan kit/alat peraga serta pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal, demostrasi penyediaan pangan dan penyiapan makanan beragam, bergizi seimbang dan aman; percontohan pengolahan pangan berbasis tepung-tepungan skala usaha rumah tangga/mikro; serta pendampingan pengembangan usaha.

2)

Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman. Kegiatan ini terdiri dari:


49


Sosialisasi P2KP kepada siswa usia dini Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap mengenai konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman. Kelompok sasaran tahun 2011 adalah seluruh siswa usia dini (SD/MI) pada 4.020 sekolah yang telah ditetapkan di 4.020 desa di 259 kabupaten/kota dan 33 provinsi pelaksana kegiatan P2KP. Kegiatan sosialisasi P2KP bagi Siswa di 4.020 SD/MI dilaksanakan oleh penyuluh pendamping P2KP bekerjasama dengan para guru SD/MI dengan menggunakan KIT (alat peraga, modul dll) sebagai alat pembelajaran, sedangkan untuk SD/MI lama (2010) dibimbing untuk mengembangkan kebun sekolah. Melalui pengembangan kebun sekolah diharapkan dapat menumbuhkan motivasi ke arah pembelajaran siswa SD/MI dalam mengenal usaha penyediaan penganekaragaman konsumsi pangan dan dapat menginformasikan kepada orang tuanya akan pemanfaatan pekarangan di rumah sebagai sumber pangan keluarga. Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Kegiatan promosi bertujuan untuk mensosialisasikan penganekaragaman konsumsi pangan kepada aparat dan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di 33 provinsi dan 402 kabupaten/kota. Melalui kegiatan diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan gerakan P2KP, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta meningkatkan apresiasi dan membangun kesadaran masyarakat. Komponen yang dihasilkan adalah jinggle P2KP, iklan layanan masyarakat, poster, stiker, banner elektrik, baliho/billboard, leaflet, pameran dan kunjungan kerja. 3)

Pengembangan Pangan Lokal Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan penyediaan sumber pangan lokal khususnya tepung-tepungan melalui peranan usaha mikro kecil/rumah tangga bidang pangan dalam menyediakan bahan baku pangan olahan; meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, dan keanekaragaman produk pangan lokal yang dihasilkan oleh usaha mikro kecil bidang pangan; dan memberdayakan pemanfaatan pangan lokal dan produk olahannya. Kegiatan Pengembangan pangan lokal dilaksanakan melalui :


50


Pengembangan Pengolahan Teknologi Pangan Lokal Kegiatan ini merupakan suatu upaya untuk menggali potensi dan keragaman pangan lokal serta berbagai teknologi pengolahannya agar dapat dikembangkan dan memacu percepatan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Kegiatan ini mempunyai manfaat antara lain meningkatnya pengetahuan aparat provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan pangan lokal dan P2KP, serta bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan pangan lokal Sasaran pengembangan usaha/industri pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan pada tahun 2011 sebanyak 259 kabupaten/kota dengan Usaha Mikro Kecil/kelompok rumah tangga bidang pangan di 4.020 kelompok desa pelaksana P2KP. Kelompok diberikan bantuan alat untuk pembuatan tepung yang berbahan baku lokal seperti singkong, ubi, ganyong, sukun, pisang dan pangan lokal lainnya yang dapat dijadikan tepung dengan nilai bantuan sebesar Rp 6,5 juta per kelompok. Produk tepung yang dihasilkan dari beberapa kelompok telah dijadikan sebagai bahan dasar olahan makanan/kudapan/jajanan atau mie. Hasil olahan tersebut antara lain sudah ada yang dikonsumsi oleh keluarga anggota kelompok, dipasarkan di SD/MI, warung/usaha makanan di desa dan pasar desa setempat ataupun pada saat pertemuan desa/PKK. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi Tujuan dari kegiatan ini adalah memantapkan pelaksanaan gerakan P2KP melalui pengkajian dan pengembangan teknologi berbasis tepung-tepungan menjadi beras analog sesuai spesifik lokasi serta sebagai salah satu motor penggerak utama program P2KP untuk bersama–sama ikut serta dalam membina, memantau, dan mengevaluasi gerakan percepatan tersebut. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan kerja sama dengan 22 perguruan tinggi dan 7 Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) di 23 provinsi. Penetapan kerjasama Perguruan Tinggi/STPP ditentukan oleh masingmasing provinsi melalui perjanjian (MoU) antara Badan Ketahanan Pangan Provinsi demnngan PT/STTP. Kegiatan dengan perguruan tinggi yang ditetapkan ini juga bertujuan untuk memberikan alternatif, ide-ide, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan P2KP dalam rangka diversifikasi pangan untuk mengoptimalkan sumber pangan lokal dan mengubah budaya pola makan masyarakat ke arah pangan yang semakin beragam, bergizi seimbang dan aman.


51


3.3.3 Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor Sasaran peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor terdiri dari 5 indikator kinerja utama, yang pencapaian kinerjanya dilihat pada Tabel 17. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa sangat berhasil sebanyak 2 indikator, berhasil 1 indikator, dan cukup berhasil 2 indikator dengan rincian analisis sebagai berikut. Tabel 17. Capaian Sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor Tahun 2011 Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor

- Tersertifikasinya produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet(SNI) - Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan (%) - Pengembangan tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu (Ton) - Memenuhi semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri (Unit) - Meningkatnya surplus neraca perdagangan (Miliar US$)

3.3.3.1

Realiasi

% Capaian

18

16

88,89

32

55,07

172,09

8.600

6.500

75,6

28

40

300,0

29,90

22,76

76,12

Target

Sertifikasi Pangan Organik Bahan Olahan Karet/Bokar dan Sarana Pengolahan Kakao Fermentasi

Pada tahun 2011 pembinaan dan sertifikasi pertanian organik dilakukan kepada 60 gapoktan/pelaku usaha yang tersebar di 32 Provinsi dengan target 30% (18 gapoktan/pelaku usaha) memenuhi persyaratan SNI 01 6729 2010 (Sistem Pangan Organik). Dari 18 gapoktan/pelaku usaha yang ditargetkan tersebut hanya 16 gapoktan/pelaku usaha yang memperoleh sertifikasi organik, sedangkan 44 gapoktan/ pelaku usaha dalam proses penerapan sistem pangan organik, sehingga pencapaian target hanya sebesar 88,89 persen. Sedangkan pada tahun 2010 gapoktan/ pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi organik sebanyak 10 gapoktan/ pelaku usaha, 4 gapoktan/ pelaku usaha dalam proses sertifikasi dan 11 gapoktan/ pelaku usaha masih dalam penerapan sistem pangan organik. Untuk kakao fermentasi dan bahan olahan karet (bokar) belum ada pemberian sertifikasi, karena mutu kakao dan bokar yang dihasilkan petani masih rendah. Saat ini pemberlakuan SNI wajib bokar masih dalam pembahasan dan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

52


sertifikasi kakao fermentasi masih dilakukan pembahasan Draft Permentan tentang Pedoman Fermentasi Kakao. 3.3.3.2

Peningkatan Produk Olahan yang Diperdagangkan

Dalam rangka peningkatan produk olahan hasil pertanian telah dilakukan berbagai upaya antara lain pengembangan agroindustri pedesaan untuk semua subsektor,

peningkatan

inovasi

dan

diseminasi

teknologi

pengolahan,

peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan mordeninsasi

sarana

pengolahan,

peningkatan

kemampuan

dan

memberdayakan SDM pengolahan dan penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani serta peningkatan upaya pengelolaan lingkungan. Dari upaya-upaya tersebut diharapkan produk olahan pertanianyang diperdagangkan terutama yang diekspor dapat meningkat. Pada tahun 2011 (periode Januari – Agustus) persentase volume ekspor produk olahan terutama untuk olahan buah, sayur dan kakao dibanding dengan total volume ekspornya adalah sebesar 55,07 persen atau 172,09% dari target 32% (sangat berhasil). Bila dibandingkan dengan tahun 2010 dimana volume ekspor produk olahan tersebut sebesar 35,46%, maka terjadi peningkatan perdagangan produk olahan (buah, sayur dan kakao) sebesar 55,30 persen (sumber data : BPS diolah Ditjen PPHP). 3.3.3.3 Pengembangan Agroindustri Aneka Tepung Lokal (Singkong dan Sagu) untuk Substitusi Gandum/Terigu Impor tepung gandum yang cukup tinggi (sekitar 5 juta ton/ tahun biji gandum setara 4,3 juta ton tepung gandum) mengindikasikan bahwa keamanan pangan kita dapat terganggu setiap saat. Sementara itu potensi bahan baku tepung seperti singkong, ubi jalar, sagu dan lainnya cukup tersedia di dalam negeri. Pemerintah dalam kebijakannya mengharapkan selama 5 tahun (2010 – 2014) kemandirian tepung nasional dapat dicapai sehingga pada akhir tahun 2014 dapat mensubstitusi 20% tepung impor (atau sekitar 1 juta ton biji gandum setara dengan 860 ribu ton tepung gandum). Upaya pencapaian substitusi tepung impor sebesar 20% tersebut dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh pihak swasta. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian menargetkan


53


bisa mensubstitusi 5% dari target 20% tersebut (setara 172.000 ton per 5 tahun atau 8.600 ton tepung per tahun). Pemenuhan ini tentunya dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi yang ada dan atau pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH) tepung (pabrik baru). Beberapa komoditas yang dapat dikembangkan sebagai bahan baku produk tepung-tepungan adalah ubi kayu, gandum lokal, ubi jalar, ganyong, garut dan lain-lain. Pada tahun 2011 telah dilakukan fasilitasi peralatan pengolahan tepung-tepungan (sagu dan singkong) sebanyak 26 unit di 26 kabupaten/ kota dengan kapasitas 2 ton per hari (25 hari kerja, 5 bulan). Dari pembangunan UPH ini dihasilkan tambahan sekitar 6.500 ton atau 75,6% dari target substitusi impor gandum 8.600 ton. 3.3.3.4

Memenuhi Semua Sarana Pengolahan Kakao Fermentasi Bermutu untuk Industri Coklat Dalam Negeri

Untuk meningkatkan mutu biji kakao sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan atau industri dalam negeri, telah dilakukan berbagai upaya mulai dari 1) penanganan pasca panen dengan penekanan pada perlakuan fermentasi biji kakao, 2) penerapan sistem jaminan mutu, agar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan yaitu SNI 2323 – 2010 Biji Kakao (jika diberlakukan kebijakan kakao fermentasi, maka kakao unfermentasi tidak diterima di pasar dalam negeri maupun ekspor), serta 3) pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Biji Kakao (UPPBK) di sentra produksi yang didasarkan pada peraturan Menteri Pertanian tentang UPPBK. Saat ini kebijakan/ peraturan yang menetapkan pemberlakuan kakao fermentasi masih dalam tahap persiapan. Jika kebijakan tersebut ditetapkan pada tahun 2012 maka diperlukan masa transisi selama 2 tahun untuk pemberlakuannya, mengingat kondisi saat ini pelaku usaha/ petani kakao di Indonesia belum siap melakukan fermentasi biji kakao. Oleh karena itu upaya yang telah dilakukan untuk mendorong petani melakukan fermentasi dan penerapan sistem jaminan mutu serta penerapan SNI 2323 – 2010 biji kakao secara benar, konsisten dan berkelanjutan, pada tahun 2011 telah dilakukan mulai dari penyusunan regulasi terkait perkakaoan Indonesia, penyusunan pedoman teknis pengolahan kakao, penguatan kelembagaan petani berbasis agribisnis melalui Sekolah Lapang


54


Pengembangan dan Pengolahan Hasil Pertanian (SLPPHP), bimbingan teknis dan pengawalan penanganan pengolahan kakao, penyediaan fasilitator mutu kakao dan pengawas mutu kakao, penyiapan kelembagaan pengawas mutu kakao (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) serta fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan kakao fermentasi di 40 kabupetan/ kota. Sampai dengan tahun 2014 diperkirakan kebutuhan sarana pengolahan kakao fermentasi sebanyak 140 unit. Sedangkan target pemenuhan sarana pengolahan kakao fermentasi pada tahun 2011 adalah 20 persen kebutuhan tersebut yaitu sebanyak 28 unit, sehingga faslitasi yang telah dilakukan sebanyak 40 unit (28,57 persen) pada tahun 2011 telah melampaui target tersebut. Sedangkan pada tahun 2010 fasilitasi yang telah dilakukan sebanyak 28 unit. 3.3.3.5

Perkembangan Pertanian)

Neraca

Perdagangan

(Ekspor-Impor

Produk

Dalam rangka peningkatan akses pasar untuk memacu pertumbuhan ekspor produk pertanian ke berbagai Negara tujuan ekspor telah dilakukan berbagai kebijakan dan program akselerasi ekspor, promosi dan diplomasi serta advokasi di berbagai Negara dan forum kerjasama internasional. Percepatan dan peningkatan ekspor difokuskan pada beberapa komoditas utama yang memiliki daya saing di pasar global, antara lain Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Karet, Minyak Atsiri), dan Komoditi Hortikultura (Buah, Sayur, Tanaman Hias, dan Biofarmaka). Peningkatan neraca nilai perdagangan produk pertanian sampai Desember 2011 mengalami surplus sebesar US$ 22,76 miliar dengan nilai ekspor US$ 43,36 Miliar dan nilai impor US$ 20,60 Miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010 terjadi peningkatan surplus neraca nilai perdagangan sebesar 44,16% dari target 15%. Tingginya capaian target tersebut disebabkan meningkatnya harga produk pertanian di pasaran dunia akibat menurunnya supply produksi produk pertanian terutama untuk komoditi strategis seperti kopi, karet, kakao, dll. Menurunnya produksi produk pertanian tersebut dipengaruhi perubahan iklim yang tidak menentu saat ini. Peningkatan neraca perdagangan yang cukup signifikan terjadi pada subsektor perkebunan yaitu sebesar 47,80 persen, sedangkan sub sektor lainnya terjadi penurunan/defisit.


55


Selain pasar utama yang selama ini menjadi andalan tujuan ekspor seperti Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Malaysia dan Negara Asean lainnya, juga telah dikembangkan akses pasar ke berbagai Negara di Timur Tengah dan Arab Saudi, China, Korea, India, Bangladesh dan Eropa Timur. Pencapaian sasaran peningkatan surplus ekspor hasil pertanian sebagaimana dijelaskan

di

atas,

tidak

terlepas

dari

pencapaian

sasaran

kegiatan

pengembangan ekspor dan subtitusi impor komoditas pertanian berikut: 1)

Kegiatan Peningkatan Ekspor Buah Tropika a. Pertumbuhan volume ekspor buah tropika pada tahun 2011 meningkat dibanding tahun 2010 (periode Januari - Oktober) yaitu mencapai 17,74% (dari 159,62 ribu ton pada tahun 2010 menjadi 187,94 ribu ton pada tahun 2011). Capaian tersebut melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 15,0% pada tahun 2011. Nilai ekspor juga mengalami peningkatan sebesar 47,08% yaitu dari US$ 133,64 juta pada tahun 2010 menjadi US$ 196,56 juta pada tahun 2011. Peningkatan ekspor utamanya terjadi pada komoditi nenas, pisang, mangga, pepaya, semangka dan melon, jeruk serta alpukat dengan negara tujuan Malaysia, Singapura, Emirat Arab dll. b. Khusus untuk peningkatan ekspor buah dan sayur telah dilakukan percepatan melalui kerjasama dengan Singapura dan China sejak tahun 2009. Peningkatan kerjasama perdagangan buah dan sayur ke Singapura telah menjadi komitmen kedua pemimpin negara yang tertuang dalam kesepakatan pada saat kunjungan Presiden RI tanggal 17 – 19 Mei 2010 ke Singapura. Peningkatan akses pasar buah-buahan ke China telah dilakukan melalui penyelesaian kesepakatan Protokol Karantina untuk buah salak dan manggis, serta akan diselesaikan untuk 10 jenis buah-buahan lainnya dalam waktu dekat. Selain kegiatan promosi dalam berbagai event di China, juga telah dilakukan kerjasama antara eksportir Indonesia dengan importir China yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan ditandatangani kedua belah pihak.

2)

Kegiatan Peningkatan Ekspor Biofarmaka Pertumbuhan ekspor biofarmaka pada tahun 2011 dibanding tahun 2010 masih jauh di bawah target sebesar 20%, bahkan terjadi penurunan baik volume maupun nilainya. Pertumbuhan volume ekspor biofarmaka pada tahun 2011 dibanding tahun 2010 (periode Januari - Oktober) menurun


56


sebesar 46,97% yaitu dari 10,22 ribu ton pada tahun 2010 menjadi 5,42 ribu ton pada tahun 2011. Nilai ekspor juga mengalami penurunan sebesar 16,79% yaitu dari US$ 14,77 juta pada tahun 2010 menjadi US$ 12,29 juta pada tahun 2011. Diperkirakan perubahan iklim mempengaruhi produksi tanaman biofarmaka, sehingga diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang juga meningkat. 3)

Kegiatan Peningkatan Ekspor CPO dan Olahannya Pertumbuhan volume ekspor CPO dan olahannya pada tahun 2011 dibanding tahun 2010 (periode Januari - Oktober) masih belum menggembirakan karena masih di bawah target yang ditetapkan (5%), bahkan terjadi penurunan volume ekspor sebesar 0,80% yaitu dari 16,33 juta ton pada tahun 2010 menjadi 16,20 juta ton pada tahun 2011. Hingga Desember tahun 2011 diperkirakan ekspor CPO dan olahannya mencapai target. Trend ekspor biasanya meningkat lebih tinggi pada kuartal III. Namun pertumbuhan nilai ekspor CPO dan olahannya cukup baik yaitu meningkat sebesar 36,84%, dimana nilai ekspor pada tahun 2010 sebesar US$ 11,48 milyar menjadi US$ 15,71 milyar pada tahun 2011.

4)

Kegiatan Peningkatan Ekspor Karet Pertumbuhan volume ekspor karet pada tahun 2011 dibanding tahun 2010 (periode Januari - Oktober) sudah melebihi dari target yang ditetapkan (2%). Pertumbuhan volume ekspor karet meningkat sebesar 12,50% yaitu dari 1,92 juta ton pada tahun 2010 menjadi 2,16 juta ton pada tahun 2011. Nilai ekspor karet juga mengalami peningkatan sebesar 43,78%, yaitu dari US$ 5,74 milyar pada tahun 2010 menjadi US$ 10.21 milyar pada tahun 2011. Peningkatan ekspor terutama ke negara tujuan a.l. AS, Jepang, dan Singapura.

5)

Kegiatan Peningkatan Ekspor Kopi Pertumbuhan volume ekspor kopi pada tahun 2011 dibanding tahun 2010 (periode Januari - Agustus) masih jauh di bawah target sebesar 3 target, bahkan terjadi penurunan sebesar 11,95%, yaitu dari 352,69 ribu ton pada tahun 2010 menjadi 310, 54 ribu ton pada tahun 2011. Penurunan volume ekspor terjadi diperkirakan karena penurunan produksi akibat pengaruh iklim. Penurunan produksi kopi juga dialami di negara penghasil kopi lainnya sehingga harga kopi di pasar dunia meningkat. Indonesia juga mengalami peningkatan harga kopi sehingga nilai ekspor meningkat sebesar 38,79%


57


yaitu dari US$ 644,58 juta pada tahun 2010 menjadi US$ 894,64 juta pada tahun 2011. 6)

Kegiatan Peningkatan Produksi Susu sebagai Substitusi Impor Bagi masyarakat Indonesia, susu masih merupakan ‘barang mewah’. Konsumsi susu Indonesia adalah yang terendah dibandingkan negara Asia lainnya, yaitu hanya 11,09 kg per kapita per tahun di mana Malaysia dan Filipina mencapai 22,1 liter per kapita pertahun,Thailand 33,7 liter per kapita pertahun, Vietnam 12,1 liter per kapita pertahun dan India mencapai 42,08 liter per kapita per tahun. (Sumber: Sinar Harapan 27 September 2010) Pada tahun 2010 produksi susu segar dalam negeri mencapai 909.532.818 kg. Jumlah tersebut baru dapat memasok sekitar 30% dari permintaan Nasional, sisanya 70% berasal dari impor yaitu sebesar 186.234.278 kg/tahun berupa susu bubuk yang setara dengan susu segar 1.535.285.649 liter/tahun (Sumber : BPS, diolah Subdit Analisa dan Pengembangan Ekspor, Dit. Pemasaran Internasional, Kementan). Hal ini berarti peternak sapi perah Indonesia hanya dapat memberikan kontribusi 30% dari kebutuhan industri susu Nusantara. Sedangkan pertumbuhan produksi susu setiap tahunnya masih rendah sekali. Pada tahun 2009-2010 pertumbuhan produksi susu dalam negeri hanya sebesar 3,15% dan pada tahun 20102011 hanya sebesar 1,79% (angka sementara), di mana produksi susu tahun 2011 sebesar 925.775.048 kg. Dalam upaya mencapai salah satu sasaran strategis pada Kementerian Pertanian yaitu meningkatnya nilai tambah, daya saing dan ekspor hasil pertanian, telah dilakukan kegiatan Fasilitasi Teknologi Agroindustri Persusuan. Kegiatan ini dimaksudkan agar para peternak sapi perah dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil produksi olahan susunya sekaligus mengurangi jumlah susu segar yang disetorkan ke Industri Pengolahan Susu (IPS) di mana penetapan harganya relative lebih dominan ditentukan oleh pihak IPS. Kegiatan ini diprioritaskan bagi peternak sapi perah yang tergabung dalam kelompok/gabungan kelompok/koperasi peternak. Fasilitasi yang diberikan berupa bantuan peralatan pengolahan susu yang jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah dan dikoordinasikan antara kelompok/gapoknak/koperasi calon penerima dengan pihak dinas sebagai aparat pembina di daerah setempat. Jenis peralatan yang sudah diadakan


58


antara lain berupa peralatan pengolahan susu pasteurisasi, yoghurt, keju, es krim dan peralatan pendukungnya seperti cooling unit, peralatan uji kualitas susu, transfer tank dan lain-lain. Dalam upaya mengembangkan usaha industri pengolahan susu skala kecil di perdesaaan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian pada periode tahun 2004 – 2011 telah merintis pembangunan Unit Pengolahan Susu Pasteurisasi di 39 Kabupaten/Kota tersebar di 11 propinsi yang dikelola oleh 77 Gapoknak (Gabungan Kelompok Peternak) dan Koperasi Susu. Kemampuan peralatan pengolahan susu yang telah diadakan TA. 2011 membutuhkan bahan baku susu segar sekitar 7.800 liter/hari atau 2.808.000 liter/tahun. Guna mendorong peningkatan produksi dan konsumsi susu telah dilakukan Peringatan Hari Susu Nusantara setiap tahun. Pada tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2011, bertempat di Komplek Tarubudaya, Semarang, Jawa Tengah, diikuti oleh sekitar 2000 peserta dari berbagai instansi, pelaku usaha pengolahan susu binaan Kementerian Pertanian, para peternak (poknak/gapoknak), siswa sekolah, serta stakeholder lainnya. Tema Peringatan Hari Susu Nusantara Tahun 2011 adalah ”Segelas Susu Segar Sehari” yang mengandung arti bahwa hanya dengan mengkonsumsi segelas susu segar setiap hari akan berdampak pada peningkatan kualitas generasi muda bangsa Indonesia, peningkatan produksi susu segar dalam negeri, mengurangi impor susu dari luar negeri sehingga akan meningkatkan perkembangan industri susu di Indonesia. 3.3.4 Peningkatan Kesejahteraan Petani Pada tahun 2011, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian (di luar perikanan dan kehutanan) tumbuh sebesar 2,31% dengan nilai PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp242.302 miliar. Bila dibandingkan dengan PDB Nasional, maka PDB sektor pertanian telah memberikan kontribusi sebesar 9,84%. Pertumbuhan PDB terbesar adalah di sub sektor peternakan disusul dengan sub sektor perkebunan dan sub sektor tanaman bahan makanan. Ditinjau dari sisi tenaga kerja, sektor pertanian telah menyerap 39,32 juta orang tenaga kerja dengan pangsa pertanian terhadap total sebesar 33,50% (total angkatan kerja 117,37 juta orang). Dibandingkan dengan tahun 2010, maka pada tahun 2011 penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menurun 2,17 juta orang, di mana hal tersebut disebabkan adanya pergeseran tenaga kerja pertanian ke luar sektor pertanian. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

59


Indikator besarnya PDB dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sangat menentukan dalam perhitungan besarnya pendapatan petani per kapita. Sementara itu pendapatan petani per kapita merupakan salah satu indikator dalam melihat perkembangan kesejahteraan petani. Sasaran peningkatan Kesejahteraan Petani terdiri dari 2 indikator kinerja utama, yang pencapaian kinerjanya dilihat pada Tabel 18 sebagai berikut. Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kesejahteraan Petani

No

Indikator Kinerja

1 2

Nilai Tukar Petani (NTP) Pertumbuhan Pendapatan per Kapita (%)

2010 101,77 2,69

Tahun 2011 Target Realisi 105 105,75 11,10 6,78

Thn’11 thdp thn’10 (%) % 100,71 3,98 61,08 152,04

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa indikator NTP (sangat berhasil), dan indikator Pertumbuhan Pendapatan per Kapita (cukup berhasil) dengan rincian analisis sebagai berikut. 3.3.4.1

Nilai Tukar Petani (NTP)

Pencapaian Nilai Tukar Petani (NTP) hingga Desember tahun 2011 sebesar 105,75 atau 100,71% dari target 105. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010 sebesar 101,77, maka NTP tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,98%. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan petani. Meskipun NTP belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari kesejahteraan petani, namun NTP sampai saat ini masih merupakan salah satu indikator yang secara resmi digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani. Perkembangan NTP dengan trend yang cenderung meningkat mengindikasikan bahwa sepanjang tahun 2011 tingkat kesejahteraan petani terus membaik.


60


Grafik 6. Perkembangan NTP Tahun 2011 (Januari s.d Desember)

Perkembangan NTP Tahun 2011 150,00 100,00 50,00 0,00

Jan 135,72

Feb 136,36

Maret 136,34

April 136,53

Mei 137,38

Juni 138,28

Juli 139,09

Agt 140,27

Sept 140,71

Okt 141,37

Nop 142,05

Des 142,67

Indeks Dibayar (IB) 131,76

131,96

131,95

131,40

131,46

131,92

132,63

133,45

133,80

133,99

134,47

134,91

NTP

103,33

103,32

103,90

104,50

104,79

104,87

105,11

105,17

105,51

105,64

105,75

Indeks Diterima

103,01

Sumber: BPS 2011

3.3.4.2

Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita

Tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu pemilikan aset dan lahan, tingkat pendapatan, daya beli, dan nilai tukar petani (NTP). Indikator tingkat pendapatan petani menjadi indikator yang sangat penting dan terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan petani menjadi prioritas utama Kementerian Pertanian khususnya dalam rangka perbaikan kesejahteraan petani. Pendapatan petani per kapita rata-rata pada tahun 2010 mencapai Rp4,88 juta/kap/tahun. Jumlah pendapatan ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan pendapatan petani per kapita pada tahun 2008 sebesar Rp4,69 juta/kap/tahun (data pendapatan tahun 2008 dari Renstra Kementan 2009-2014). Pendapatan petani per kapita tertinggi pada tahun 2010 adalah pada sub sektor peternakan sebesar Rp5,66 juta/kap/tahun, diikuti oleh subsektor tanaman pangan (Rp5,35 juta/kap/tahun), perkebunan (Rp5,16 juta/kap/tahun), dan hortikultura (Rp3,08 juta/kap/tahun), sebagaimana terlihat pada Tabel 19. Pada tahun 2011, rata-rata pendapatan petani per kapita diperhitungkan meningkat menjadi Rp5,22 juta/kap/tahun, atau naik 6,78% dibandingkan tahun 2010, walaupun masih berada di bawah target pendapatan per kapita petani pada tahun 2011 yang diharapkan sebesar Rp5,6 juta/kap/tahun (tumbuh sebesar 11,10% sesuai Renstra 2010-2014).


61


Tabel 19. Perkembangan Pendapatan Petani per Kapita, 2010 – 2011 Sub Sektor/Sektor Tanaman Pangan (%) Hortikultura (%) Perkebunan (%) Peternakan (%) Pertanian Sempit (%)

Pendapatan Petani per Kapita (Rp/kap/thn) 1) 2010 5,355,692 (2.19) 2) 3,087,890 (2.19) 5,164,258 (2.90) 5,662,976 (4.45) 4,888,793 (2.69)

2011 3) 5,702,912 (6.48) 3,288,084 (6.48) 5,535,263 (7.18) 6,086,736 (7.48) 5,220,390 (6.78)

Sumber : BPS, diolah. Keterangan: 1) Pendapatan perkapita dihitung dengan membagi PDB harga konstan 2000 tahun bersangkutan dengan jumlah petani pada masing-masing sub sektor. 2) Angka dalam kurung menunjukkan perkembangan. 3) Pendapatan petani pada tahun 2011 adalah hasil perhitungan, dimana penentuan jumlah petani sebagai pembagi PDB, dihitung dari perkalian pertumbuhan jumlah angkatan kerja pertanian pertahun dengan estimasi jumlah petani dengan menggunakan basis data sensus pertanian 2003.

Beberapa faktor yang diperkirakan menjadi kendala dalam upaya peningkatan pendapatan petani ke depan diantaranya adalah : (1) luasan lahan usahatani yang diusahakan petani semakin menurun, (2) harga gabah merosot tajam saat panen raya yang selalu berulang, (3) peningkatan pendapatan yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan jumlah petani,(4) belum siapnya sektor lain (non sektor pertanian) menerima limpahan tenaga kerja pertanian untuk bekerja di sektor non pertanian, dan (5) naiknya harga faktor-faktor produksi secara berkala seperti pupuk dan benih. Disamping sebagai outcome dari berbagai program/kegiatan yang ditujukan untuk pencapaian 3 target sukses lainnya (swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan, serta peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor), ada bebeapa kegiatan Kementerian Pertanian yang secara langsung ditujukan untuk pemberdayaan petani guna peningkatan kesejahteraan mereka. Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah: 1)

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan mempunyai sasaran utama untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah (mencakup target wilayah di 33 propinsi). Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan gapoktan dalam


62


memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani dan meningkatnya kegiatan agribisnis di pedesaan. Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan didukung dari anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan pada Dinas lingkup Pertanian Kabupaten, dimana pada tahun 2011 dana yang dialokasikan sebesar Rp1,006 triliun dan terealisasi Rp0,912 triliun (90,61%) melalui pola transfer uang (Bansos). Adapun capaian fisik sebanyak 9.110 gapoktan (113,88%) dari target 8.000 gapoktan. 2)

Akses Petani dalam Pembiayaan Dalam rangka mempermudah akses petani terhadap pembiayaan, Kementerian Pertanian telah melakukan koordinasi dengan berbagai mitra sehingga sekarang ini telah disediakan beberapa skim kredit bagi petani yaitu: (1) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E); (2) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS); (3) Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP); dan (4) Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) per Oktober 2011 mencapai 1,57 triliun atau 18,0% dari plafond yang disediakan perbankan. Sebagaimana realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya, rendahnya penyaluran KKP-E ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: (1) sikap bank yang berhati-hati karena risiko kredit hanya ditanggung bank; (2) kredit program belum masuk ke business plan perbankan, (3) keterbatasan pemahaman SDM perbankan terhadap kredit program; (4) ketidakmampuan petani untuk menyediakan agunan sebagai persyaratan pinjaman; dan (5) kurangnya koordinasi dan sosialisasi antara dinas teknis dengan perbankan di daerah. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan penyaluran kredit tersebut, Kementerian Pertanian bersama Kemenko Bidang Perekonomian akan melakukan kajian kebijakan kombinasi pola subsidi bunga dan penjaminan untuk kredit program atas beban Pemerintah, di samping pula pengembangan pola kerjasama kemitraan dengan melibatkan lembaga offtaker dari pihak BUMN seperti PT. Pertani dan PT. SHS. KKP-E tahun 2011 disalurkan kepada 294 ribu petani, 10,6 ribu kelompok tani, dan 292 koperasi. Kinerja penyaluran Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) tahun 2011 per September 2011 masing-masing mencapai Rp 1,8 triliun (4,7%)


63


dan Rp 305,7 triliun (10,1%). Secara umum, alasan rendahnya penyaluran KPEN-RP dan KUPS ini sama dengan rendahnya penyaluran KPEN-RP. Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pertanian per Oktober 2011 mencapai 3,99 triliun atau 16,4% dari total penyaluran Rp 24,4 triliun. Terhadap kinerja penyaluran skim kredit KKP-E, KPEN-RP, KUPS dan KUR yang masih rendah ini, maka ke depan diperlukan kebijakan agar skema pembiayaan yang sesuai dengan jadwal panen; dibutuhkan luas lahan yang skala ekonomis untuk dibiayai Bank; persyaratan agar tidak rumit; skema kredit sesuai karakteristik pertanian. Di samping itu di masa mendatang dibutuhkan dukungan penjaminan dan subsidi bunga dari Pemerintah, asuransi tanaman (crop insurance) dan adanya lembaga pembiayaan pertanian guna menyejahterakan petani. 3)

Bantuan Sosial Langsung Masyarakat Di samping itu, dukungan memajemen dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Pertanian tahun 2011 untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, telah disalurkan dana sebesar Rp.86 miliar. Bansos ini diberikan langsung kepada kelompok tani dalam bentuk barang. Mekanisme pemberian bantuan adalah berdasarkan usulan proposal dari kelompok tani melalui Dinas Pertanian terkait di tingkat Kabupaten yang ditujukan kepada Menteri Pertanian maupun melalui usulan pada saat Kunjungan Kerja Pimpinan ke daerah. Tahun 2011 bantuan sosial yang diberikan melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian berupa: alat mesin pertanian, traktor tangan, pompa air, sapi jenis bali, kerbau, kambing, dan itik. Selain itu, juga diberikan bantuan pestisida untuk hama wereng, hama tikus dan lain-lain. Bantuan sosial tersebut telah diberikan ke kelompok tani dengan sepengetahuan Dinas terkait Kabupaten/Kota sebesar 100% (sesuai target).

4)

Penyaluran LM3 Kementerian Pertanian Realisasi kegiatan pengembangan kelembagaan ekonomi pedesaan melalui LM3 tahun 2011 sebanyak 1.035 LM3, yaitu: bidang Tanaman Pangan, Peternakan, Hortikultura serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, adalah sebagai berikut: (1) LM3 bidang Tanaman Pangan 98,71% dari target 280 unit LM3. Bidang usaha yang dikembangkan sebagian besar meliputi usaha budidaya dan


64


agribisnis padi, jagung, kedelai dan kacang tanah, serta LM3 Model 6 Model. (2) LM3 bidang Peternakan sebanyak 367 unit LM3, dengan bidang usaha agribisnis ternak sapi,kambing, babi, domba, kerbau, itik, kelinci, ayam dan LM3 Model sebanyak 12 Model. (3) LM3 bidang Hortikultura sebanyak 202 unit LM3, dengan bidang usaha agribinis sayuran, anggrek, tanaman obat dan LM3 Model sebanyak 5 Model. (4) LM3 bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 186 unit LM3 atau 124% dari target 150, dengan bidang usaha penggilingan beras, pengolahan kripik, dan LM3 Model 10 Model. Di samping berbagai pogram yang secara teknis ditujukan untuk berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran 4 target sukses (target utama) Kementerian Pertanian, maka Kementerian Pertanian juga melaksanakan 2 (dua) program lainnya yang lebih ditujukan untuk memberikan dukungan manajemen dan administrasi bagi pelaksanaan program-program lainnya di lingkup Kementerian Pertanian. Ke-dua Program dimaksud adalah (1) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dan (2) Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. 1)

Program Pengawasan Kementerian Pertanian

dan

Peningkatan

Akuntabilitas

Aparatur

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya pengawasan akuntabilitas aparatur Kementerian, dengan indikator sasaran pencapaiannya dapat digambarkan sebagai berikut:

dan dan

a. Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan keuangan pada satker lingkup Kementerian Pertanian. Indikator kinerja berupa persentase efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan serta ketaatan pengelolaan anggaran satker yang diaudit. Dari target 396 satker telah didiaudit sebanyak 452 satker (114,14%). Dari total anggaran yang diaudit, sebesar 98,07% telah dikelola secara efektif, efisien, dan ekonomis. Bila dibandingkan dengan target sebesar 95,5%, maka dapat disimpulkan bahwa presentase efektivitas, efisiensi dan keekonomisan serta ketaatan pelaksanaan kegiatan telah melebihi target. Bila dilihat dari nilai kerugian negara, maka pada tahun 2011 nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

65


kerugian negara sebesar Rp4,77 miliar dan ini lebih rendah bila dibanding tahun 2010 sebesar Rp6,27 miliar. b. Meningkatnya kecepatan dan keaktifan satuan kerja dalam menindaklanjuti LHA baik yang berupa temuan administrasi, teknis maupun Kerugian Negara (KN). Indikator kinerja berupa persentase penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) dengan target 50% dari temuan LHA tahun N-1 ditindaklanjuti (KN dan teknis/administrasi). Pada tahun 2010, dari total kerugian negara Rp6,27 miliar telah ditindaklanjuti sebesar 72,93%, sedangkan pada tahun 2011 dari kerugian negara sebesar Rp4,77 miliar telah ditindaklanjuti senilai Rp3,07 miliar (64,30%). Bila dibandingkan dengan target 50%, maka persentase penyelesaian tindaklanjut temuan LHA pada tahun 2010 dan 2011 telah melebihi target yanng ditetapkan. c.

2)

Meningkatnya pemahaman dan penerapan serta berfungsinya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Unit Kerja Eselon I dan UPT lingkup Kementan. Berdasarkan indikator kinerja jumlah satuan pelaksana (Satlak) PI dan penerapan SPIP, maka realisasi sebesar 87 Satlak PI (50%) dari 178 Satlak PI unit kerja Eselon-1 dan UPT lingkup Kementerian Pertanian sudah tercapai.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas manajemen dan tugas teknis lainnya, dengan indikator: prosentase dokumen perencanaan, peraturan Undang-Undang dan lainnya yang dapat diterapkan, kinerja pengelolaan keuangan, dan kualitas SAKIP, di mana capaiannya dapat digambarkan sebagai berikut: a. Persentase Dokumen Perencanaan, Peraturan Undang-Undang dan Lainnya Yang Dapat Diterapkan Dokumen Perencanaan, Peraturan Undang-Undang dan Lainnya yang dapat diterapkan tahun 2011, ditargetkan sebanyak 12 dokumen, di mana sebagai laporan fisik/dokumen yang ditargetkan tersebut diselesaikan semuanya (100%) dan sudah dijadikan acuan bagi pelaksana program dan kegiatan Kementerian Pertanian.


66


b. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Laporan keuangan Kementerian Pertanian selama 2 tahun yaitu Tahun 2006 dan tahun 2007 oleh Badan Pemeriksa Keuangan diberi opini Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer), kemudian pada tahun 2008, 2009 dan 2010 BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), di mana dengan opini WDP tersebut BPK menilai laporan keuangan Kementerian Pertanian telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian Pertanian (pelaporan dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut) telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali untuk aset tetap yang belum seluruhnya dinilai kembali. Untuk tahun 2010 laporan keuangan Kementerian Pertanian memperoleh Opini WDP dengan pengecualian aset tetap senilai Rp598,21 miliar masih perlu diselesaikan, pengelolaan hibah belum tertib, dan lemahnya pengendalian internal. c. Meningkatnya Kualitas Pemerintah (SAKIP)

Sistem

Akuntansi

Kinerja

Instansi

Capaian indikator meningkatnya kualitas SAKIP Kementerian Pertanian, antara lain diindikasikan bahwa SAKIP tahun 2010 yang dinilai pada tahun 2011 mendapatkan skor nilai B atau dengan urutan ke-19 dari 82 Kementerian/Lembaga tingkat Pusat yang dievaluasi oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penilaian SAKIP tersebut meningkatk dari tahun sebelumnya yang masih memperoleh skor CC. d. Dukungan SDM Pertanian Kementerian Pertanian dalam melaksanakan pembangunan pertanian tahun 2011 dan ke depan tidak terlepas dari peningkatan sumberdaya manusia pertanian, baik melalui latihan, workshop, trainning, dan kursus yang terus menerus memerlukan upaya peningkatan. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan pendidikan tinggi kedinasan dengan target 434 orang telah mencapai realisasi sebanyak 434 orang peserta dan telah terealisasi seluruhnya (100%). Dibandingkan dengan tahun 2010 dengan target 360 orang, maka pada tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar 120,556%.


67


Di samping itu, pada tahun 2011 juga dilakukan pendidikan menengah pertanian di Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) dengan target 10.000 orang dan terealisasi sebesar 10.595 orang (105,95%). Dibandingkan dengan tahun 2010 dengan target sebesar 10.000 orang meningkat sebesar 5,95%. Hal ini disebabkan peminat pada SMK-SPP Pertanian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 3.4 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2011 anggaran yang bersumber dari APBN untuk Kementerian Pertanian sebesar Rp17, 60 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 12 (dua belas) Program Pembangunan Pertanian di mana sebesar 20% berada di pusat dan 80% untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dialokasikan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Alokasi anggaran tersebut telah memperhatikan keseimbangan antara pusat-daerah. Alokasi anggaran di pusat sebagian besar berupa bantuan langsung masyarakat yang diserahkan langsung kepada petani di seluruh Indonesia seperti untuk bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusuhan. Secara total sampai dengan Desember 2011 realisasi penyerapannya mencapai Rp15,97 triliun atau 90,75%. Penyerapan anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sampai dengan bulan Desember 2011 seperti (Lampiran 2). 3.5 Hambatan Dan Kendala Pelaksanaan kinerja pembangunan pertanian tahun 2011 masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi/ ditanggulangi. Hambatan yang dijumpai antara lain: 1. Luas pertanaman (padi) yang mengalami puso akibat Dampak Perubahan Iklim/DPI (banjir dan kekeringan) mencapai sekitar 74,3 ribu ha dengan kehilangan hasil setara 415 ribu ton GKG. Selain itu pergeseran pelaksanaan sebagian kegiatan (SL-PTT, bantuan benih, dem area, bantuan sarana pascapanen) ke bulan Oktober 2011 sehingga tidak memberikan kontribusi secara optimal pada produksi tanaman pangan khususnya padi, jagung, dan kedelai tahun 2011. 2. Keterlambatan penyaluran bantuan benih antara lain disebabkan karena terlambatnya pelimpahan wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan dari Bupati/Walikota kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sesuai Perpres No. 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk.


68


3. Khusus untuk produksi tebu di tingkat on farm masih dialami sulitnya pengembangan areal baru dan mempertahankan lahan yang sudah ada, keterbatasan infrastruktur terutama untuk wilayah pengembangan di luar Pulau Jawa, kurangnya sarana irigasi dan penyediaan agroinput yang belum tepat jumlah, waktu, harga dan mutu. Sedangkan di tingkat off farm masih dialami kendala berupa tingkat efisiensi pabrik gula (PG) yang dibawah standar, biaya produksi yang masih relatif tinggi, kualitas gula yang relatif rendah dan belum berkembangnya diversifikasi produk berbasis tebu. 4.

Impor daging dari luar negeri masih cukup besar, sehingga mengurangi daya saing dalam upaya peningkatan produksi daging lokal. Secara bertahap impor daging sudah dapat dikurangi, di mana pada tahun 2010 besarnya impor 53,0% maka pada tahun 2011 dapat ditekan menjadi 34,9%. Walaupun demikian angka impor ini dianggap masih cukup besar.

5. Sertifikasi pangan organik di beberapa satuan kerja yang belum dapat dilaksanakan karena belum adanya pelaku usaha yang masuk dalam kriteria pertanian organik. 6. Pemantauan pasar dan stabilisasi harga tahun 2011 terkendala oleh keterbatasan anggaran, sehingga kegiatan pemantauan pasar dan stabilisasi harga belum mampu mencakup seluruh daerah sentra produksi. Kurang optimalnya pemanfaatan peluang pasar karena belum selarasnya dinamika pengembangan produk dengan preferensi dan standar yang diberlakukan oleh negara konsumen, dan masih dominannya peran negara non produsen dalam menentukan harga internasional, Beberapa produk pertanian Indonesia bahkan ada yang masih mengalami perlakuan diskriminasi tarif. 7. Unit pengolahan hasil pertanian belum banyak yang beroperasi secara optimal, rendahnya jaminan ketersediaan dan mutu bahan baku, teknologi pengolahan hasil belum sepenuhnya diadopsi oleh pengolah, sumber pendanaan berbunga rendah masih sulit didapat/akses perbankan masih lemah. 8.

Keterbatasan kewenangan kementerian pertanian dalam pengembangan pengolahan/agroindustri dirasakan masih menyulitkan koordinasi strategi, kebijakan dan program penguatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian.

9.

Kemampuan pelaku usaha pengolah masih belum optimal dalam penguasaan teknologi pengolahan hasil pertanian, permodalan, mutu produk dan aspek Sanitari dan Phytosanitari (SPS). Hal ini diakibatkan selama ini pelaku usaha masih lebih berkonsentrasi pada teknologi budidaya.


69


10. Masalah Administrasi dan Manajemen, antara lain: a. Proses pencairan dana yang dibintang memerlukan waktu penyelesaian yang lama hingga berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal. b. Kebijakan anggaran nasional yang mengharuskan dilakukannya revisi anggaran, baik untuk penghematan maupun realokasi anggaran. c. Belum lancarnya arus pelaporan dari satker lingkup Kementerian Pertanian dan pelaksanaan kegiatan belum konsisten dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga banyak kegiatan yang menumpuk di triwulan akhir. 11. Masalah Kelembagaan dan SDM antara lain: a. Masih sulitnya membangun kelembagaan kemitraan dan pengembangan kewirausahaan agribisnis, antara lain akibat: 1) kelembagaan kelompok yang belum kuat baik dari sisi organisasi maupun manajemen, 2) rendahnya komitmen antara pihak-pihak yang bermitra, 3) kerjasama yang sudah disepakati dalam MoU tidak semuanya dilanjutkan dengan kontrak, 4) posisi tawar yang tidak seimbang, 5) perusahaan pertanian yang bersedia sebagai avalis dan inti dalam kemitraan agribisnis masih terbatas, 6) kurangnya modal dalam pengembangan usaha, serta 7) kurangnya infrastruktur penunjang pengembangan kewirausahaan seperti akses penghubung (jalan) dan akses pemasaran. b. Sumberdaya manusia pertanian baik kuantitas maupun kualitasnya masih terbatas. c. Penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan bidang tugasnya. d. Pelaksanaan PP No.41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah berimplikasi kepada pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di daerah. 12. Masalah Teknis, antara lain: a. Masih lemahnya kelembagaan petani sehingga mengakibatkan lemahnya posisi tawar petani dan rendahnya akses petani terhadap sumber daya pertanian. b. Terbatasnya akses modal petani untuk usaha pertanian. c. Petani belum mengadopsi teknologi pertanian secara optimal.


70


d. Rendahnya produktivitas pertanian sebagai akibat dari (1) keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, (2) serangan OPT, dan (3) dampak anomali iklim. e. Masih adanya ketergantungan beberapa bahan baku dan sarana produksi pertanian yang bersumber dari impor. 3.6

Upaya dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala sebagaimana diuraikan di atas, akan ditempuh berbagai upaya, antara lain: 1. Menggerakan 16 Kementerian dan Lembaga serta Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pengawalan P2BN dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim melalui Inpres No.5. Tahun 2011. 2. Perluasan dan pengembangan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dan peningkatan bantuan Pemerintah untuk petani berupa sarana produksi benih, pupuk, pestisida dan alsin pra dan pascapanen. 3.

Untuk meningkatkan produksi tebu antara lain diupayakan perluasan areal pertanaman tebu rakyat, bongkar dan rawat ratoon tebu rakyat, penyediaan bibit unggul, dan penguatan kelembagaan kelompok petani tebu rakyat. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi dengan institusi lain guna penyediaan lahan pertanaman tebu.

4.

Untuk menurunkan impor daging dan peningkatan produksi daging lokal diperlukan kebijakan, antara lain dengan pengaturan pengendalian impor, perbaikan distribusi sapi dari daerah produsen ke konsumen, penyelamatan sapi betina produktif, optimalisasi RPH, optimalisasi inseminasi buatan dan kawin alam, penanganan gangguan reproduksi, dan peningkatan produktivitas melalui penerapan Good Farming Practices (GFP) dan tunda potong.

5. Untuk kegiatan di daerah, ke depan perlu dialokasikan kembali program sertifikasi pangan organik, sosialisasi SNI sistem pangan organik secara lebih intensif, serta perbaikan Pedoman Teknis Pembinaan dan Sertifikasi. 6. Peningkatan entrepreneurship pelaku usaha dalam memperluas akses pasar, peningkatan negosiasi yang lebih baik tentang pemotongan tarif di forum WTO untuk melindungi produk-produk dalam negeri yang menyangkut isu pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan dan pembangunan masyarakat perdesaan. Hal lain yang cukup penting adalah fasilitasi temu usaha untuk meningkatkan akses informasi pemasaran, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemasaran produk pertanian, peningkatan kemitraan SDM Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011

71


pengolahan hasil pertanian dengan pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok produk pertanian. Sosialisasi dan bimbingan mengenai standar mutu produk pertanian yang dibutuhkan pasar baik pasar domestik maupun internasional 7. Dalam memfasilitasi unit pengolahan hasil pertanian perlu dipertimbangkan mengenai kebutuhan dan kondisi gapoktan calon penerima bantuan, peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia dalam penerapan teknologi pengolahan, diperlukan sosialisasi dan bimbingan kepada pengelola unit pengolahan hasil mengenai standar mutu produk olahan yang dibutuhkan pasar, peningkatan aksesibilitas SDM pengolahan hasil terhadap sumber-sumber pembiayaan baik swasta maupun pemerintah. 8.

Revisi PP 17/1986 tentang kewenangan, pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri seyogianya diarahkan untuk menjadikan agroindustri menjadi satu dalam Kementerian Pertanian.

9. Petani dan pelaku usaha kecil di perdesaan harus mengubah paradigma lama dari orientasi produksi menjadi berorientasi pada menanam apa yang bisa dijual (produce what we can sell) terutama komoditas yang diinginkan oleh pasar sehingga petani lebih memiliki kekuatan tawar, kemitraan yang adil, efektif dan berlanjut. Kondisi ini hanya dapat terwujud apabila dilakukan pembinaan, pengawalan, dan bimbingan dari setiap stakeholders yang terlibat, pengawalan instansi pemerintah dari MoU sampai realisasi kontrak. Untuk memperkuat kelembagaan petani sebagai kelembagaan yang dapat menghasilkan produk bernilai tambah dan berdaya saing diperlukan fasilitasi dari Pemerintah dalam hal pengembangan kelembagaan petani dan usaha kelompok, masalah pemasaran dan permodalan, fasilitasi dalam rangka kolaborasi/kemitraan/kerjasama/sinkronisasi program dari pihak-pihak terkait,serta pengembangan jiwa kewirausahaan. 10. Peningkatan aksesibilitas SDM pengolahan hasil pertanian terhadap sumbersumber pembiayaan baik swasta maupun Pemerintah 11. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia dalam penerapan teknologi pengolahan dan manajemennya.


72


BAB IV PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Menteri Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban oleh Kementerian Pertanian kepada Presiden RI dan masyarakat (publik). Keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan pertanian tahun 2011, khususnya perkembangan capaian empat target sukses Kementerian Pertanian tidak terlepas dari dukungan seluruh program yang ada di lingkup Kementerian Pertanian baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian keempat target sukses, sedangkan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian (tata kelola manajemen/SAI pada tahun 2011 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian/WDP dan manajemen kinerja/SAKIP mendapat skor B atau Baik). Selain itu fungsi pengawasan internal juga berperan dalam menciptakan iklim lingkup Kementerian Pertanian yang bersih, transparan dan akuntabel. Disamping dukungan yang berasal dari internal Kementerian Pertanian, Kinerja Pembangunan Pertanian 2011 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholders pembangunan pertanian, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.


73

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran Tabel 1

DISTRIBUSI PNS KEMENTERIAN PERTANIAN TA. 2011 BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TINGKAT PENDIDIKAN NO.

ESELON

JUMLAH S3

S2

S1/D4

SM/D3

SLTA

SLTP

SD

1 SEKRETARIAT JENDERAL

9

160

480

68

479

16

5

1.217

2 INSPEKTORAT JENDERAL

1

124

111

9

54

6

4

309

3 DITJEN TANAMAN PANGAN

2

85

440

49

451

38

21

1.086

4 DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

2

66

197

13

94

5

6

383

12

380

567

220

996

103

168

2.446

5

150

570

78

667

20

21

1.511

367

1181

2020

489

3360

408

687

8.512

45

426

902

134

779

120

194

2.600

9 BADAN KETAHANAN PANGAN

8

50

157

9

112

2

6

344

10 DITJEN HORTIKULTURA

9

71

197

9

124

12

13

435

11 DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

6

72

218

14

87

2

2

401

12 BADAN KARANTINA PERTANIAN

9

631

1035

521

1412

26

24

3.658

475

3.396

6.894

1.613

8.615

758

1.151

22.902

5 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 6 DITJEN PERKEBUNAN 7 BADAN LITBANG PERTANIAN 8 BADAN PENYULUHAN DAN PSDM PERTANIAN

TOTAL

Lampiran Tabel2. Realisasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2011 s/d Desember 2011

No.

Eselon I

1.

Setjen

2.

Itjen

3.

Tanaman Pangan

4.

Pagu

Realisasi

%

555.150.608.000

473.007.747.662

85,20

67.510.000.000

61.276.241.213

90,77

2.839.938.681.000

2.665.123.195.068

93,84

Hortikultura

606.335.773.000

543.887.469.128

89,70

5.

Perkebunan

1.975.106.211.000

1.647.516.077.485

83,41

6.

Peternakan & Keswan

2.297.274.340.000

2.072.764.580.860

90,23

7.

PPHP

404.067.660.000

381.208.034.649

94,34

8.

PSP

5.260.939.567.000

4.812.260.828.869

91,47

9.

Litbang

1.103.460.700.000

1.052.660.354.696

95,40

10.

SDM Pertanian

1.319.925.150.000

1.200.486.231.032

90,95

11.

BKP

628.970.000.000

560.827.562.661

89,17

12.

Barantan

542.866.622.000

502.879.843.075

92,63

17.601.545.312.000 15.973.898.166.398

90,75

TOTAL

LOG O LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2011

Recommend Documents