LAPORAN akuntabilitas kinerja Tahun 2012
PENGADILAN NEGERI BIREUEN JLN. SULTAN MALIKUSSALEH TELP. ( 0644 ) 21049 BIREUEN NAGGROE ACEH DARUSSALAM
KATA PENGANTAR “BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM” Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt atas Rahmat Taufik dan Hidayahnya sehingga laporan paelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Bireuen Tahun 2011 dapat diselesaikan degan baik. Laporan Tahunan ini pada intinya merupankan rangakaian informasi mengenai tentang seluruh kegiatan pada Pengadilan Negeri Bireuen yang dilengkapi dengan data-data yang memberikan gambaran aktifitas Pengadilan Negeri Bireuen dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan sumber daya teknis Yudisial, Pengelolaan sarana dan Prasarana, keuangan dan Administrasi. Dalam meyusun Laporan ini kami menyadari bahwa laporan ini baik dari segi susunan redaksionalnya maupun keakuratan isinya tentunya banyak mengandung kelemahan dan kekurangan-kekurangan disemua ini. Hal ini kami akui itulah keterbatasan akan kemampuan ilmu dan pengetahuan yang kami miliki, walaupun demikian kaami berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakannya. Kami mohon aagar adanya komentar, kritik dan saran yang kreatif untuk perbaikan dan penyempurnaan dimasa –masa yang akan datang .
Bireuen, 29 Januari 2012 KETUA PENGADILAN NEGERI BIREUEN
SULHANUDDIN, SH, M.H. NIP. 19660222 199603 1 002
i
DAFTAR ISI Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
BAB I Pendahuluan
1
A. Kebijakan Umum Peradilan B. Visi dan Misi C. Renstra
1 2 3
BAB II Struktur Organisasi (TUPOKSI)
5
1. Bidang Kepanitraan 2. Kesekretariatan
6 7
BAB III Keadaan Perkara
8
I. Pidana II. Perdata
8 8
BAB IV Pengawasan Internal
11
BAB V Pembinaan dan Pengelolaan A. Sumber Daya Manusia a.1 Sumber Daya Manusian Teknis Yudisial a.2 Sumber Daya Teknis dan Non Teknis Yudisial a.3 Promosi dan Mutasi a.4 Pengisian Jabatan Struktural B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana b.1 Sarana dan Prasarana Gedung b.2 Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung b.3 Administrasi Umum C. Pengelolaan Keuangan c.1 Belanja Pegawai c.2 Belanja Barang c.3 Belanja Modal D. Pengelolaan Administrasi Keuangan Perdata d.1 Administrasi Perkara 2011 d.2 Administrasi Umum
12 12 12 13 13 14 14 14 15 16 17 19 22 23 23
BAB VI Kesimpulan dan Rekomendasi
26
ii
BAB I PENDAHULUAN Berdasarkab pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,Lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi’. Dengan amandemen UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l945 tersebut Khusus Bab IX tentang Kekuasaan
Kehakiman
Pasan
24
telah
membawa
perubahan
penting
trerhadap
penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut lahirlah Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tantang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukun dan Keadilan berdasarkan Pancasilan, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pada pasal 2 Undang-undang 48 Tahun 2009, disebutkan penyelengggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tersebut diatas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Peradilan adalah salah satu alat Negara yang diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadilandan memutuskan perkara yang dikira sesuai dengan kopetensi absolutnya. Pengadilan sesuai dengan azas Peradilan yaitu sederhana cepat dan biaya ringan selalu mengedepankan hal tersebut dalammemberikan pelayanan hukum bagi pencari Keadilan. Dalam hal ini Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama merupakan kawal depan dalam menciptakan tetip hukum serta memberikan keadilan. Dimana Pengadilan Negeri sesuai dengan kewewenang diatur dalam undang-undang 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun l999 tantang perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun l987 tentang pokok-pokok Kepegawaian. 1
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 6. Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang tidak memenuhi persyaratan formal. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA / 006 / SK / II / 1994 tentang Pengawasan dan evaluasi atas hasil Pengawasan oleh pengadilan tingkat bidang dan Pengadilan Tingkat Pertama. 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA / 007 / SK /IV/1994 tentang memberlakukan buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/42/SIK/III/2002 tentang perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/027/SK/IV/2000 tentang perkara yang dimohon Kasasi. 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/0042/SK/VIII/2001 tentang perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/02A/SK/IV/2002 tentang biaya perkara perdata yang dimohonkan peninjauan kembali. 11. Surat
Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
Nomor
:
144/KMA/SK/VII/2007 tentang keterbukaan informasi.
B. VISI dan MISI 1. VISI
= Mewujudkan Pengadilan yang mandiri, bermartabat dan berwibawa
sebagai salah satu instasi pelaksanaan dalam menegakkan hukum
dan keadilan.
2. MISI = Memberikan peleyanan Hukum kepad masyarakat dengan menerima, memeriksa dan memetuskan /menyelesaikan perkara-
perkara
pada Tingkat Pertma. 3. Memberikan Pelayanan Hukum kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum. 4. Melakukan peradilan yang efesien, efektif dan berkualitas. Sesuai dengan Visi dan Misi diatas, dimana dituntut agar Pengadila Negeri Bireuen harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan sebagai berikut: 2
a. Terwujudnya tertib administrasi Peradilan dalam pelaksakan tugas Peradilan di Kabupaten Bireuen. b. Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari Keadilan dengan efektif, efesien dan berkualitas. c. Terwujudnya aparatur Peradilan yang integritas dan moralitas yang tinggi.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, secara teratur yang dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran harus bersifat spesifik dapat dinilia, teratur, menentang dan dapat di capai. Oleh sebab itu sasaran Pengadilan Negeri Bireuen diarahkan pada hal-hal spesifik sebagai berikut : a. Terlaksananya Administrasi Umum, Kepegawaian dan keuangan. b. Terlaksananya azas Peradilan dengan sederhana cepat dan biaya ringan. c. Terlaksananya keputusan MARI Nomor KMA/001/I/1991 tentang Pola Bundelmin. C. RENSTRA Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah merupakan suatu lembaga pelayanan masyarakat dalam bidang penegakan hukum dan keadilan, yang bertugas melaksanakan sebagian dari kekuasaan kehakiman di bibang perdata dan pidana, untuk memberikan peleyanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Untuk mencapai aras sebagaimana yang dikemukakan diatas, perlu adanya bentuk pengembangan di bidang hukum dalam suatu pencernaan strtejik di lingkungan Pengadilan Negeri Bireuen yang lebih terfokus pada pelaksanaan tugas pokoknya menerima, memeriksa, memutus dan penyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya bagi masyarakat.
3
Sesuai tutunan dan perkembangan zaman, problematika hukum masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin kompleks, maka rencaran strtejik Pengadilan Negeri Bireuen adalah membentuk suatu peradilan yang dapat mempengaruhi setiap unsure atau variable yang dapat berpengaruh tercapai tujuan dan sasaran sebagaimana diperlukan, dan hal tersebut dijabarkan sebagai berikut : 1. Membentuk tertib administrasi peradilan dalam masyarakat tugas peradilan yang mampu memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dan efektif, efesien dan berkualitas. 2. Membentuk aparatur peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi untuk membentuk pencapaian kinerja peradilan. 3. Membentuk administrasi kesekretariat yang dapat mendukung tugas pokok peradilan.
4
BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI ) Pengadilan Negeri bireuen sebagai salah satu peradilan sebagaisebuah sistem memiliki sub sistem yang terdiri dari Hakim, hukum materil, hukum materil, hukum formal (acara), administrasi dan budaya hukum masyarakat. Dalam menjalakannya peradilan merupakan pilar kekuasaan kehakiman yang memilki aparat hukum yang terdiri dari Hakim, Panitera, dan Jurusita. Ketiga aparat hukum tersebut merupakan tiga serangkai yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman , dimana proses pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI. Dalam organisasi Hakim dipimpin langsung oleh Ketua. Ketua dalam memimpin Pengadilan di damping oleh Wakil Ketua. Dalam hubungan kerja Hakim dihubungkan dengan garis lurus yang artinya garis tanggung jawab. Panitera adalah pejabat Kepaniteraan yang memimpin Kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera dibantu oleh Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Jurusita. Panitera selain memimpin Kepaniteraan , juaga memimpin kesekretariatan sebagai Sekretaris. Dalam menjalankan tugas Kesekretariatan di bantu oleh Wakil Sekretaris, dan beberapa Kepala Urusan. Hal ini demikian terjadi karena pada Pengadilan penyelenggaraan administrasi dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya. Pembedaan menurut yang melahirkan dua unit kerja yaitu Kepaniteraan dan Kesekretariatan, namun demikian perbedaan dan pemisahan tersebut bersifat intergral dengan mengutamakan koordinasi dalam tugas pokok Pengadilan. Hubungan antara Panitera dengan Ketua berada dalam hubungan garis linier (lurus) atau garis komando dimana segala perintah ketetapan ketua harur dilaksanakan oleh Panitera. Penitera mempunyai tugas pokok adalah memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara, dan administrasi lainnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam kaitannya sebagai lembaga peradilan Panitera bertugas menerima perkara, mulai proses pendaftaran , dan pelaksanaan putusan ( Eksekusi ).
5
Pada Puncak Organisasi yaitu Mahkamah Agung, telah terjadi pemisahan antara Panitera dengan Sekretaris, yang masing-masing memimpin bidang Kepaniteraan ( Peraturan Presiden Nomor 14 Taun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ) namun Kesekretariatan ( Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung RI ) namun pada organisasi yang lebih rendah yaitu Pengadilan tingkat banding dan Pengadilan tingkat pertama walaupun telah disebutkan dalam pasal 44 undangundang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan Panitera tidak merangkap sebagai Sekretaris, Jabatan Panitera dan Sekretaris melekat pada satu Jabatan Panitera / Sekretaris. Susunan pegawai pada Pengadilan Negeri Bireuen , yang susunannya sebagai berikut : Hakim
: 10 Orang
Pejabat Fungsional
: 13 Orang
Pejabat Struktural
: 4 Orang
Staf
: 1 Orang
Pegawai Honorer
: 12 Orang
Satpan
: 2 Orang
Pegawai Kontrak
: - Orang
Adapun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut : 1. Bidang Kepaniteraan Berdasarkan pasal 26 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan disebut bahwa setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Dalam melaksanakan tugas Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh Walik Panitera, dan beberapa Panitera Muda dan beberapa orang Penitera Pengganti. Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, Mahkamah Agung RI telah menganturkan dengan surat Keputusan tentang struktural orgnisasi dan tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan negeri Tata Kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen terdiri dari : Panitera
: 1 Orang
Wakil Panitera
: 1 Orang
Panitera Muda Hukum
: 1 Orang
Panitera Muda Perdata
: 1 Orang 6
Panitera Muda Pidana
: 1 Orang
Panitera Pengganti
: 8 Orang
Jurusita Pengganti
: 1 Orang
2. Kesekretariatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Negeri menyebutkan setiap Pengadilan ditetepkan adanya sekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretarisdibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan beberapa Kepala Urusan. Namun sampai saat ini Pengandilan Negeri Bireuen Jabatan Panitera / Sekretaris, walaupun dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 disebutkan adanya pemisahan antara Kepaniteraan dan Kesekretariatan, namum hingga sekarang belum ada aturan yang mengatur tentang struktur tersebut, sehingga strukturnya masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu : Panitera / Sekretaris
: 1 Orang
Wakil Sekretaris
: 1 Orang
Kepala Urusan Kepegawaian : 1 Orang Kepala Urusan Keuangan
: 1 Orang
Kepala Urusan Umum
: 1 Orang
Sebagai gambaran tentang struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Bireuen yang mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Ragam susunan Pengadilan Negeri dengan skemanya sebagaimana terlihat dalam lampiran III.
7
BAB III KEADAAN PERKARA I. PIDANA 1.
2.
3.
PIDANA BIASA Sisa Tahun 2011
= 51
Masuk Tahun 2012
= 238
Putus Tahun 2012
= 245
Terdakwa / Jaksa menerima 2012
= 277
Banding Tahun 2012
= 17
Kasasi Tahun 2012
=
Grasi Tahun 2012
= (-)
Peninjauan Kembali 2012
= (-)
PIDANA SINGKAT Sisa Lalu
= (-)
Masuk
= (-)
Putus
= (-)
Sisa
= (-)
Banding
= (-)
Kasasi
= (-)
Grasi
= (-)
PIDANA CEPAT / RINGAN LLJ : Sisa Tahun 2011
= (2)
Masuk Tahun 2012
= 2575
Putus Tahun 2012
= 2575
Banding Tahun 2012
= (-)
Kasasi Tahun 2012
= (-)
4. Pidana Cepat : Sisa tahun 2011
= (-)
Masuk tahun 2012
= 3
Putus tahun 2012
= 3
Sisa tahun 2012
= (-) 8
2
II. PERKARA PEDATA 1.
PERDATA GUGATAN : Sisa Tahun 2011
=
8
Masuk Tahun 2012
= 17
Putus Tahun 2012
=
9
Cabut Tahun 2012
=
5
Sisa Tahun 2012
= 11
2. PERDATA PERMOHONAN
3.
Sisa Tahun 2011
= (-)
Masuk Tahun 2012
= 402
Putus 2012
= 344
Cabut / Gugur 2012
=
Sisa Tahun 2012
= 58
4
PARA PIHAK Terima
= 8
Banding Tahun 2012 = 6 Kasasi Tahun 2012
= 3
Eksekusi Tahun 2012 = 4 Peninjauan Kembali = 5 REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS PADA PENGADILAN TK.PERTAMA PERKARA
NO
PIDANA
JUMLAH HAKIM
PERDATA
SATKER MASUK
PUTUS
SISA
MASUK
PUTUS
SISA
238
245
44
17
14
11
PENGADILAN
1
NEGERI BIREUEN
9
10
KETERANG AN
REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TK.PERTAMA PERKARA
NO
PIDANA
PERDATA
SATKER MASUK
PUTUS
MINUTASI
MINUTASI
238
245
MASUK
PUTUS
SISA
MINUTASI
MINUTASI
SISA
44
17
14
11
JUMLAH
KETERAN
HAKIM
GAN
PENGADILAN
1
NEGERI BIREUEN
10
10
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL Dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Peradilan dan lingkugan peradilan yang berada dibawahnya berdasarkan ketentuan Undangundang. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya Peradilan disemua lingkungan perdilan, dilakukan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mempengaruhi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Peradilan Umum disebutkan ketua Pengadilan mengadakan Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita didaerah hukumnya. Berkaitan dengan pengawasan Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan surat Keputusan Nomor 005/KMA/SK/III/1994 pada pasal 2 dimana pengawasan meliputi pengwasan tehadap tehnis peradilan, administrasi peradilan, serta perbuatan dan tingkah laku Hakim, dan Pejabat Kepaniteraan Pengadilan. Pengawasan yang dilakukan harus mampu memerankan fungsi ganda, di satu sisi sebagai penegak, dan di sisi lainnya sebagai penangkal Kehakiman, yang hakekat dasarnyaPengawasan adalah tindakan untuk dapat mengetahui secara dini terjadinya penyimpangan. Fungsi pengawasan harus mampu menciptakan situasi kondusif terhadap penegakan disiplin serta peningkatan produktifitas dan etos kerja, sehingga fungsi peradilan dapat berjalan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan. Terhadap pengawasan tersebut, Pengadilan Negeri Bireuen telah melakukan tindak lanjut dengan perbaikan serta pembedahan terhadap bidang yang diperlukan pembedahan serta penyempyrnaan kedepan, sehingga diharapkan dalam melaksakan tugas dan fungsi tugas Peradilan sesuai dengan yang diharapkan. Selain hal tersebut pengawasan ter\hadap para pegawai serta Hakim diberikan nilai berupa DP3 yang dilakukan untuk setiap akhir tahun sehingga dapat meningkatkan kualitas serta pelayana kepada para pencari keadilan. Dimana pada tahun 2012 peningkatan disiplin kerja merupakan salah satu sorotan dengan dikeluarkan keputusa Ketua Mahkamah agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan Tunjangan Khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dalam badan peradilan yang berada dibawahnya, yang selanjutnya diselaraskan dengan tindakan Absensi baik yang secara manual, sehingga diharapkan tercapai pelayanan yang prima kepada pencari Keadilan. 11
BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLA A. SUMBER DAYA MANUSIA a.1 Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Jumlah sumber daya manusia dalam bidang teknis yudisial pada Pengadilan Negeri Bireuen Kelas II Bireuen hingga Desember 2011 sebanyak 11 orang terdiri dari: -
1 Orang Ketua
-
1 Orang Wakil Ketua
-
10 Orang Hakim Mengenai data kepangkatna tenaga hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen Kelas II
Bireuen dapat dilaporkan sebagai berikut : 1. Golongan IV sebanyak 1 orang. 2. Golongan III sebanyak 10 orang. Kenaikan pangkat pegawai Pengadilan Negeri Bireuen untuk periode 1 April 2012 sebanyak 2 ( dua ) orang dengan jenjang sebagai berikut : -
Sulhanuddin, SH dari golongan ( III/d ) menjadi ( IV/a ).
-
Muhammad, SH dari golongan (III/b) menjadi (III/c)
Kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2012 sebanyak 3 (tiga) orang. -
Irwandi, SH dari golongan (III/c) menjadi (III/d)
-
Safri, SH dari golongan (III/c) menjadi (III/d)
-
Herna Wahyuni, SH dari golongan (III/a) menjadi (III/b) Sementara kenaikan gaji berkala pada tahun 2012 Tenaga Teknis maupun Non Teknis
sebanyak 16 orang yaitu sebagai berikut : 1. Sulhanuddin, SH, MH terhitung 1 Maret 2012 2. Zulkarnain, SH, MH terhitung 1 Maret 2012 3. Muzakir, SH, MH terhitung 1 Maret 2012 4. Irwandi, SH terhitung 1 Maret 2012 12
5. Safri, SH terhitung 1 Maret 2012 6. Megawati, SH terhitung 1 Maret 2012 7. Hasanah terhitung 1 Maret 2012 8. Fadhillah terhitung 1 Maret 2012 9. Hadi terhitung 1 Maret 2012 10. Baktiar, SH terhitung 1 April 2012 11. Ria Rahayu, SH terhitung 1 April 2012 12. Herna Wahyuni, SH terhitung 1 Mei 2012 13. Rizani, terhitung 1 Oktober 2012 14. Muhammad, SH terhitung 1 Oktober 2012 15. Irwan Efendi, SH, M.Hum terhitung 1 Desember 2012 16. Mustafa terhitung 1 Desember 2012
a.2. Sumber daya manusia teknis dan nonteknis yudisial Sumber daya manusia bidang teknis dan nonteknis pada Pengadilan Negeri Bireuen Kelas II tahun 201 berjumlah 28 tenaga pegawai dan 10 orang tenaga Non-pegawai dengan perincian sebagai berikut : -
1 Orang Panitera Sekretaris.
-
1 Orang Wakil Panitera.
-
1 Orang Wakil Sekretaris.
-
1 Orang Panitera Muda Perdata.
-
1 Oranga Panitera Muda Pidana.
-
1 Orang Panitera Muda Hukum.
-
1 Orang Juru Sita.
-
8 Orang Panitera Pengganti.
-
3 Orang Pejabat Struktural.
-
12 Orang Tenaga Honorer
-
2 Orang Satpam.
a.3. PROMOSI DAN MUTASI Dalam tahun 2012 Pengadilan Negeri Bireuen Kelas II Bireuen terjadi Promosi dan Mutasi jabatan dengan rincian sebagai berikut: 13
1. Said Hasan, SH dari Hakim Negeri Bireuen menjadi Ketua Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe. 2. Zulkarnain, SH dari Hakim Pengadilan Negeri Bireuen menjadi Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe. 3. Irwan Efendi, SH, M.Hum dari Ketua Pengadilan Negeri Bireuen menjadi Hakim Pengadilan Negeri Pekan Baru.
a.4. PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL. Pada Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Bireuen Kelas II pengisi Jabatan Struktural di isi oleh Herna Wahyuni, SH yang sebelumnya menjabat sebagai Bendahara Pengadilan Negeri Bireuen sekarang menjadi Kaur Keuangan. B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA b.1. Sarana dan Prasarana Gedung. Tanah Kantor Pengadilan Negeri Bireuen Kelas II terletak di Desa Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dengan luas tanah 3000 M2, dengan rincian batas sebagai berikut : -
Utara berbatasan dengan jalan raya Medan – Banda Aceh.
-
Timur berbatasan dengan Perumahan Jaksa.
-
Selatan berbatasan dengan Gudang Kopi.
-
Barat berbatasan dengan Rumah Toko ( RUKO). Luas bangunan Kantor Pengadilan Negeri Bireuen 1114 M2 dengan rincian tata ruang
sebagai berikut : -
Ruang Ketua 1 (satu), ruangan dilengkapi dengan AC dan WC.
-
Ruang Wakil Ketua 1 (satu), ruangan dilengkapi dengan AC.
-
Ruang Hakim 1 (satu), ruangan dilengakapi dengan AC.
-
Ruang Panitera / Sekretaris 1 (satu), ruangan dilengkapi dengan AC.
-
Ruang Wakil Sekretaris 1 (satu).
-
Ruang Wakil Panitera 1 (satu).
-
Ruang Panitera Muda Pidana 1 (satu).
-
Ruang Panitera Muda Perdata 1 (satu). 14
-
Ruang Panitera Muda Hukum 1 (satu).
-
Ruang Kepegawaian 1 (satu).
-
Ruang Keuangan 1 (satu), ruangan dilengkapi dengan AC.
-
Ruang Umum 1 (satu).
-
Ruang Panitera Pengganti 1 (satu).
-
Ruang Jaksa dan Advokad/Pengacara dijadikan 1 (satu).
-
Ruang Sidang 3 (tiga) dengan rincian 2 (dua) ruang sidang utama yang dilengkapi dengan AC dan 1 (satu) ruang sidang anak tidak dilengkapi dengan AC.
-
Ruang Tahanan 2 (dua).
-
Gudang 1 (satu).
-
Kamar Mandi dilengkapi dengan 3 ( tiga )WC.
-
Mess Pengadilan dilengkapi dengan dapur.
-
Mushalla.
-
Rumah Dinas Ketua terletak di Dusun Baru Desa Geulanggang Teungoh didepan Hotel Purnama Raya Bireuen.
-
Rumah Dinas Wakil Ketua terletak di desa Meunasah Blang.
-
Rumah Dinas Hakim yang terletak di Dusun Baru Desa Geulanggang Teungoh berjumlah 6 Unit, sedangkan yang terletak di di desa Cot Gapu berjumlah 2 Unit dan rumah dinas yang ditempati oleh pegawai berlokasi di gandapura 1 Unit dan di Samalanga 1 Unit. Jumlah keseluruhan Rumah Dinas Pengadilan Negeri Bireuen yaitu 12 Unit.
b.2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Jumlah sarana yang tersedia pada Pengadilan Negeri Bireuen belum memadai, untuk barang inventaris kantor masih diperlukan penambahan Laptop dan AC untuk bagian kesekretariat sedangkan untuk operasional kedinasan masih diperlukan penambahan Kendaraan roda empat dan Kendaraan roda dua. Untuk kenyamanan dalam melaksanakan tugas, kami perlu penambahan ruangan kerja yang dilengkapi dengan AC. b.3. Administrasi Umum Pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum pada tahun 2012 dapat dirincikan sebagai berikut : 1. Pengelolaan dan penyelesaian surat-surat masuk dan surat-surat keluar. 15
-
Surat masuk sebanyak 1169 surat.
-
Surat keluar sebanyak 11542 surat.
2. Pelaksanaan dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar berjalan dengan baik. 3. Membuat perencanaan dan menyediakan barang-barang ATK untuk kelancaran tugas pegawai Pengadilan Negeri Bireuen sesuai dengan persediaan yang ada. 4. Pengadaan barang-barang ATK mobiler dan inventaris Pengadilan Negeri Bireuen tahun 2011 sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahunan. 5. Laporan pelaksanaan kegiatan / BAPPENAS persemester dengan sistem aplikasi yang dilaksanan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 39 tahun 2006 yang ditetapkan pada tanggal 29 November 2006 dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 6. Laporan barang inventaris kantor milik Negara persemester atau tahunan dibuat dengan Aplikasi SIMAK BMN (sistem informasi manajemen akutansi barang milik Negara) yang pelaksanaannya sesuai dengan keputusan Sekretaris MARI Nomor MA/SEK/172a/SK/N2005 serta dikirimkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
Penataan buku perpustakaan dilakukan secara bartahap dikarenakan kendala keterbatasan ruangan perpustakaan dan ketiadaan tenaga ahli yang dapat mengelola perpustakaan dengan baik. Pada tahun 2012 telah diadakan pengadaan yang bersumber dari DIPA Mahkamah Agung RI dengan rincian sebagai berikut : a. Pengadaan 18 (delapan belas) unit PABX C.PENGELOLAAN KEUANGAN c.1 Belanja Pegawai. Sesuai
dengan
keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
No.001/Sek/SK/I/2013 tentang penunjukan Pejabat pengguna anggaran dan barang di dalam lingkungan Mahkamah Agung RI dan sesuai dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen tentang penunjukan kuasa Pengguna anggaran dan barang pada Pengadilan Negeri Bireuen tahun anggaran 2012. Selanjutnya keputusan Kuasa pengguna anggaran dan barang di Pengadilan Negeri Bireuen tentang penunjukan penanggung jawab kegiatan atau pejabat 16
pembuat komitmen, pejabat penguji surat perintah (SPP) dan penanda tangan surat perintah membayar (SPM), bendahara pengeluaran serta staf pada Pengadilan Negeri Bireuen tahun anggaran 2012. Dalam melaksankan tugas pengelola keuangan yang bersumber pada APBN tersebut mengacu pada keputusan sekretaris Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Bireuen tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pendapatan dan Belanja Negera ( APBN ). Di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2012, baik pejabat yang ditunjuk untuk mengelola keuangan, specimen Bank, maupun batasan tugas masingmasing pengelola keuangan, serta untuk belanja modal juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. I. Belanja Pegawai RKA-KL 511111
Belanja Gaji Pokok PNS-----------------------------------------------
840.735.000
511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS----------------------------------------
23.000
511121
Belanja Tunjangan Suami/istri----------------------------------------
6.313.000
511122
Belanja Tunjangan Anak PNS----------------------------------------
24.987.000
511123
Belanja Tunjangan Struktural PNS-----------------------------------
34.920.000
511124
Belanja Tunjangan Fungsional---------------------------------------- 166.440.000
511125
Belanja Tunjangan Pph PNS -----------------------------------------
42.833.000
511126
Belanja Tunjangan Beras PNS-----------------------------------------
46.253.000
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS---------------------------------------
47.811.000
511129
Belanja Uang Makan PNS---------------------------------------------
204.600.000
511147
Belanja Tunjangan lain (Uang duka) --------------------------------
(-)
512211
Uang Lembur PNS------------------------------------------------------
24.900.000
Pelaksanaan 511111
Belanja Gaji Pokok PNS---------------------------------------------- 1.172,078.280
511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS----------------------------------------
22.805
511121
Belanja Tunjangan Suami/istri----------------------------------------
102.004.836
17
511122
Belanja Tunjangan Anak PNS------------------------------------------
30.625.242
511123
Belanja Tunjangan Struktural PNS-------------------------------------
40.640.000
511124
Belanja Tunjangan Fungsional------------------------------------------ 222.850.000
511125
Belanja Tunjangan Pph PNS--------------------------------------------
4.083.980
511126
Belanja Tunjangan Beras PNS------------------------------------------
73.807.810
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS----------------------------------------
11.100.000
511119
Belanja Uang Makan PNS---------------------------------------------- 198.657.000
511147
Belanja Tunjangan lain (Uang duka) ---------------------------------
512211
Uang Lembur PNS-------------------------------------------------------- 24.893.000
(-)
Sisa Anggaran Pelaksanaan 11111
Belanja Gaji Pokok PNS------------------------------------------------ 170.201.280)
511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS------------------------------------------
511121
Belanja Tunjangan Suami/istri----------------------------------------- (11.743.836)
511122
Belanja Tunjangan Anak PNS------------------------------------------
(848.242)
511123
Belanja Tunjangan Struktural PNS------------------------------------
(2.810.000)
511124
Belanja Tunjangan Fungsional----------------------------------------- (42.540.000)
511125
Belanja Tunjangan Pph PNS--------------------------------------------
2.314.020
511126
Belanja Tunjangan Beras PNS-----------------------------------------
27.554.810
511129
Belanja Uang Makan PNS----------------------------------------------
15.700.000
511147
Belanja Tunjangan lain (Uang duka)----------------------------------
-
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS----------------------------------------
40.696.000
512211
Uang Lembur PNS-------------------------------------------------------
7000
(2.195)
c.2 Belanja Barang RKA-KL 521113
Penambahan Daya Tahan Tubuh---------------------------------------
1.920.000
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya---------------------------------- 11.560.000 (Pengadaan Pakaian Dinas)
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya ---------------------------------(Pengadaan Pakaian Satpam) 18
2.725.000
521111
Belanja Keperluan Perkantoran---------------------------------------
527.913.000
521115
Belanja Honor Yang Terkait-------------------------------------------
18.900.000
Dengan Operasional Satuan Kerja 521114
Belanja Pengiriman Surat Dinas---------------------------------------
14.400.000
522111
Belanja Langganan Daya dan Jasa------------------------------------- 77.488.000
522191
Belanja Jasa Lainnya-----------------------------------------------------
521111
Belanja Pemeliharaan Perawatan--------------------------------------
200.000 28.000.000
Gedung dan bangunan 523121
Belanja Pemeliharaan Perawatan --------------------------------------
54.000.000
Kendaraan Roda Empat 523121
Belanja Pemeliharaan Perawatan --------------------------------------- 12.800.000 Kendaraan Roda Dua
523121
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin---------------------------
521111
Belanja keperluan perkantoran----------------------------------------
1.500.000 280.713.000
(Operasional perkantoran dan Pimpinan) 524111
Belanja Perjalanan Biasa------------------------------------------------
83.700.000
521113
Penambahan Daya Tahan Tubuh---------------------------------------
1.920.000
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya ---------------------------------
11.560.000
Pelaksanaan
(Pengadaan Pakaian Dinas) 521119
Belanja Barang Operasional Lainnya ---------------------------------
2.725.000
(Pengadaan Pakaian Satpam) 521111
Belanja Keperluan Perkantoran---------------------------------------- 257.893.000
521115
Belanja Honor Yang Terkait--------------------------------------------
18.900.000
Dengan Operasional Satuan Kerja 521114
Belanja Pengiriman Surat Dinas----------------------------------------
522111
Belanja Langganan Daya dan Jasa-------------------------------------- 49.200.000
522112
Belanja Langgana Telepon----------------------------------------------- 23.400.000
522113
Belanja Langgana Air ---------------------------------------------------19
14.400.000
4.888.000
523111
Belanja Pemeliharaan Perawatan Gedung Kantor-----------------
523121
Belanja Pemeliharaan Perawatan--------------------------------------
28.000.000 54.000.000
Kendaraan Roda Empat 523121
Belanja Pemeliharaan Perawatan--------------------------------------
12.800.000
Kendaraan Roda Dua 523121
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin--------------------------
3.300.000
521111
Belanja keperluan perkantoran----------------------------------------- 257.898.000 (operasional perkantoran dan Pimpinan)
524111
Belanja Perjalanan Biasa------------------------------------------------
83.700.000
Sisa Anggaran Pelaksanaan 521113
Penambahan Daya Tahan Tubuh---------------------------------------
(-)
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya ---------------------------------
(-)
(Pengadaan Pakaian Dinas) 521119
Belanja Barang Operasional Lainnya ----------------------------------
(-)
(Pengadaan Pakaian Satpam) 521119
Belanja Barang Operasional Lainnya ----------------------------------
(-)
(Pertemuan/Jamuan delegasi/tamu) 521111
Belanja Keperluan Perkantoran-----------------------------------------
15.000
521115
Belanja Honor Yang Terkait---------------------------------------------
3.900.000
Dengan Operasional Satuan Kerja 521114
Belanja Pengiriman Surat Dinas-----------------------------------------
(-)
522111
Belanja Langganan Daya dan Jasa (listrik)-----------------------------
(-)
522112
Belanja Langganan Telepon----------------------------------------------
(-)
522113
Belanja Langganan Air----------------------------------------------------
(-)
523111
Belanja Pemeliharaan Perawatan Gedung Kantor--------------------
(-)
523121
Belanja Pemeliharaan Perawatan----------------------------------------
(-)
Kendaraan Roda Empat 523121
Belanja Pemeliharaan Perawatan----------------------------------------Kendaraan Roda Dua 20
(-)
523121
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin------------------------------
(-)
521111
Belanja keperluan Perkantoran---------------------------------------------
15.000
(Operasional perkantoran dan Pimpinan) 524111
Belanja Perjalanan Biasa----------------------------------------------------
(-)
c.3 Belanja Modal RKA-KL 532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-------------------------------------269.090.000 (Pengadaan PABX (telepon ruangan)
32111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin--------------------------------------
750.000
(Pengadaan Fire System) Pelaksanaan 532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin------------------------------------269.090..000 (Pengadaan PABX (telepon ruangan)
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin----------------------------------- 750.000.000 (Pengadaan Fire System)
Sisa Anggaran 532111
Belanja Modal Perlatan dan Mesin------------------------------------(Kendaraan Dinas Roda-4)
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-----------------------------------(Kendaraan Dinas Roda-2)
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin------------------------------------
(-)
(Pengadaan PABX (telepon ruangan) 532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-----------------------------------(Pengadaan Fire Sistem)
D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERDATA d.1.Administrasi Perkara 2012 Panjar Biaya
Panjar Biaya
Uang
Uang Titipan
Perkara
Eksekusi
Konsinyasi
Perkara Pidana
21
Jumlah
Keterangan
(-)
Saldo Awal Tahun 31.022.794
9.520.000
-
-
40.542.791
-
81.963.000
9.000.000
-
-
90.963.000
-
81.398.000
12.850.000
-
-
94.248.000
-
Tahun 2012
31.587.791
5.670.000
-
-
37.257.794
-
-
-
-
-
-
-
-
2012 Masuk Tahun 2012 Pengeluaran Tahun 2012 Saldo Akhir
1. Jumlah saldo sebesar Rp 37.257.794 (*) terdiri dari : a. Simpanan di Bank ( Nomor Rek 0158954649 ) sejumlah Rp. 36.419.630 b. Uang tunai dalam kas Rp. 1.038.164 c. Uang Panjar Perkara yang telah disetorlangsung ke Bank Rp. 200.000,2. Pemasukan selama tahun 2012 berasla dari : a. Panjar biaya perkara sebanyak 12 perkara (diluar perkara prodeo) b. Panjar biaya permohonan sebanyak 12 perkara c. Uang konsinyasi dari orang/pihak d. Uang titipan perkara pidana d.2. Administrasi Umum d.2.1 Administrasi Peradilan Pengelolan administrasi peradilan terhadap pencari keadilan dilakukan dari meja ke meja terdiri dari meja I, II, III terjabar dalam buku pola Budalmin sesuai dengan surat keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara pada Mahkamah. d.2.2 Administrasi Umum Pelaksanaan administrasi umum dalam suatu peradilan dipimpin oleh Sekretaris yang membantu Ketua Pengadilan Negeri Bireuen dalam menyelenggarakan koordinasi teknis, administrasi, organisasi dan financial kepada seluruh unsure, dimana Sekretaris dibantu oleh 22
Wakil sekretaris serta kaur-kaur dan kami sangat membutuhkan penambahan pegawai karena Ketiadaan staf di bidang keuangan, kepegawaian, umum, Panmud Hukum, Panmud Perdata, dan Panmud Pidana untuk kelancaran tugas. Sesuai dengan batasan dalam melaksanakan tugas, maka dapat dibedakan sebagai berikut : a.
Kepegawaian Tata usaha kepegawaian adalah suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan
penerimaan, pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan, penyimpanan, dan pemeliharaan serta penyajian data kepegawaian dari masing-masing pegawai secara tertib dan teratur, sehingga mudah ditemukan dan dipergunakan bila diperlukan. Denga demikian kepegawaian berfungdi sebagai tempat penyimpanan arsip pegawai yang dapat dipergunakan pada saat diperlukan. Pada dasar administrasi kepegawaian meliputi kegiatan penerimaan pegawai negeri sipil sampai dengan habis masa kerjanya baik karena pension ataupun sebabsebab lainnya. Dengan adanya administrasi yang tertib dan teratur dimungkinkan pembinaan pegawai negeri sipil yang berhasil dan bermanfaat. b. Perencanaan Melakukan perencanaan kegiatan dengan menjadwalkan serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang sedang dilakukan. Perencanaan dilakukan sejak DIPA diterima telah disusun program kegiatan tahunan yang disesuaikan dengan anggaran tersebut dapat berdaya gunan dan berhasil guna. c.
Keuangan Keuangan pada suatu kantor merupakan penggerak kegiatan, dimana keuangan
tersebut diajukan dengan mengacu pada surat permintaan pembayaran yang selanjutnya dikeluarkan surat perintah membayar yang diajukan kepada kantor perbendaharaan Negara untuk dikeluarkan SP2D, selanjutnya dana yang dicairkan tersebut dipertanggung jawabkan menurut anggarannya. d. Tata Persuratan Tata persuratan telah dulakukan dengan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang meberlakukan buka I tentang pedoman pelaksanaan tugas dan 23
administrasi Pengadilan bidang pola kelembagaan peradilan, administrasi kepegawaian peradilan, administrasi perencanaan, administrasi tata persuratan. e.
Perpustakaan Perpustakaan sampai saat ini belum ada ruang khusus, dan sekarang buku-buku
tersebut sebagian ditempatkan di ruang umum, sehingga penataan perpustakaan di Pengadilan Negeri Bireuen belum tertata dengan baik dan rapi.
24
BAB VI Kesimpulan dan Rekomendasi a. Pengadilan Negeri BIreuen merupakan salah satu badan peradilan di Indonesia yang mempunyai tugas memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan, dan pemeriksaan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku dan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. b. Pengawasan tertinggi terhadap Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan TInggi, Ketua Pengadilan Negeri Bireuen dibantu oleh pengawas bidang tingkat pertama, Banding dan Kasasi.
25
