Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat sebagai perwujudan dan kewajiban suatu Instansi Pemerintah dengan harapan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas organisasi, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen penilaian kinerja organisasi dan sebagai perwujudan dari asas akuntabilitas dimana setiap kegiatan, hasil akhir dan dampaknya harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik. Laporan ini memuat tugas pokok dan fungsi dinas serta kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2014 yang tertuang dalam bentuk : 1. Perjanjian Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Rencana Kegiatan Tahunan 4. Rencana Strategis

Caruban,

Februari 2015

KEPALA DINAS PU. BINA MARGA DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MADIUN

Ir. ARNOWO WIDJAJA, MM Pembina Utama Muda NIP. 19611213 199203 1 011


KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum Organisasi D. Dasar Hukum E. Sistematika BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan dan Sasaran 4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran B. Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2012 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja B. Analisis Capaian Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan BAB IV : PENUTUP Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3.

Form Rencana Strategis 2013-2018 (RS 2013-2018) Form Rencana Kinerja Tahun 2014 (RKT 2014) Form Lampiran Penetapan Kinerja Tahun 2014 (PK 2014)


Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Dinas Pekerjaan Umum dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara substantif mewajibkan kepada seluruh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dan unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban. Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan penyusunan Laporan ini di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat khususnya bagi Dinas Pekerjaan umum dalam upaya menciptakan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun.

Caruban,

Februari 2015

KEPALA DINAS PU. BINA MARGA DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MADIUN

Ir. ARNOWO WIDJAJA, MM Pembina Tingkat I NIP. 19611213 199203 1 011


Lampiran V Form Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2014

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Gambaran Umum Organisasi 1.4. Dasar Hukum 1.5. Sistematika

BAB II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan dan Sasaran 4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran 2.2. Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2014

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja 3.2. Analisis Capaian Kinerja 3.2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

BAB IV.

PENUTUP

LAMPIRAN Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3.

Formulir Rencana Strategis (RS) 2013-2018 Formulir Lampiran Penetapan Kinerja (PK 2014) Formulir Lampiran Pengukuran Kinerja

Lakip Dinas PU. Bina Marga dan Ciprta Karya Tahun 2014

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostime, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan factor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome. Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran Lakip Dinas PU. Bina Marga dan Ciprta Karya Tahun 2014

1

realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efftciency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pernbangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Wujud akuntabiltas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diperbaiki dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

adalah

kewajiban

suatu

instansi

Pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek Managerial, Teknis dan Keuangan. Keputusan Kepala LAN tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem AKIP secara keseluruhan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, meniadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan

dalam

rangka

meningkatkan

kinerja

instansi

pemerintah,

serta

terpeliharranya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.


2

1.2

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk

memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas PU. Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang urusan Perumahan, Tata Ruang dan sebagian dari bidang Pekerjaan Umum meliputi subbidang Bina Marga, Perkotaan Perdesaan, Air Minum, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan serta Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Agar dalam pelaksanaan bidang urusan tersebut sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas PU. Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun.

Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (Strenght) dan mengatasi kelemahan

(Weakness) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (Oppotunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas PU. Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi disetiap bidang-bidang urusan mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Tahun Anggaran 2014. Adapun tujuannya adalah: a.

Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun selama Tahun Anggaran 2014;

b.

Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun pada tahun 2014, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun di masa yang akan datang;

c.

Untuk mendorong penerapan Sistem AKIP di jajaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun, sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.


3

1.3

Gambaran Umum Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun

dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, yang

merupakan sebagai unsur

pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai tugas untuk: “Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Otonomi Daerah pada urusan bidang Perumahan, Tata Ruang dan sebagian dari Pekerjaan Umum meliputi subbidang Bina Marga, Perkotaan Perdesaan, Air Minum, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan serta Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku“.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang Perumahan, bidang Tata Ruang dan sebagian dari bidang Pekerjaan Umum meliputi subbidang Bina Marga, Perkotaan Perdesaan, Air Minum, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Perumahan, bidang Tata Ruang dan sebagian dari bidang Pekerjaan Umum;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perumahan, bidang Tata Ruang dan sebagian dari bidang Pekerjaan Umum;

d.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang Perumahan, bidang Tata Ruang dan sebagian dari bidang Pekerjaan Umum;

e.

Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan dibidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas dinas;

f.

Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja dilingkungan kantor;

g.

Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan bidang perumahan, bidang tata ruang dan sebagian dari bidang pekerjaan umum;

h.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.


4

Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, terdiri dari : 1) Kepala Dinas 2) Sekretariat, terdiri dari : (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (b) Sub Bagian Keuangan; (c) Sub Bagian Program dan Laporan. 3) Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri dari : (a) Seksi Perencanaan; (b) Seksi Pelaksanaan; (c) Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan. 4) Bidang Tata Ruang dan Bangunan, terdiri dari : (a) Seksi Tata Ruang dan Pengaturan; (b) Seksi Tata Bangunan; (c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian. 5) Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari : (a) Seksi Perumahan; (b) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Kawasan; (c) Seksi Penataan Infrastruktur dan Pematusan. 6) Bidang Peralatan dan Pengujian, terdiri dari : (a) Seksi Peralatan; (b) Seksi Pengujian; (c) Seksi Perbengkelan. 7) Kelompok Jabatan Fungsional. 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional untuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun belum ada, Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari : a)

UPT Wilayah, dengan rincian : - UPT Wilayah Caruban; - UPT Wilayah Madiun; - UPT Wilayah Uteran; dan - UPT Wilayah Kanigoro.

b) UPT Tata Kota Caruban


5

Dalam kedudukannya sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun mempunyai tugas: “Membantu Bupati Madiun dalam menyelenggarakan urusan di bidang Perumahan, bidang Tata Ruang dan sebagian dari bidang Pekerjaan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang. Secara operasional, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun didukung sumber daya manusia sebanyak 107 (seratus tujuh) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara rinci data aparatur/ pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas PU. Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2014

No. 1.

2.

3.

4.

Uraian Pangkat/ Golongan Juru Muda (Ia) Juru Muda Tingkat I (Ib) Juru (Ic) Juru Tingkat I (Id) Pengatur Muda (IIa) Pengatur Muda Tingkat I (IIb) Pengatur (IIc) Pengatur Tingkat I (IId) Penata Muda (IIIa) Penata Muda Tingkat I (IIIb) Penata (IIIc) Penata Tingkat I (IIId) Pembina (IVa) Pembina Tingkat I (IVb) Pembina Utama Muda (IVc) Pembina Utama Madya (IVd) Pembina Utama (IVe) JUMLAH

Pendidikan SD SMP SMA D3

1 4 1

1 1 1 1 1

1 2 1 10 6 6 3 14 4

S1

S2

1

3 3 5 12 8 7 19 23 15 7 3 1 1

5

107

1

1

16 7 11 7

1

3 1

6

5

47

2

42

Jumlah

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PU.BMCK


6

Berpijak pada ketentuan diatas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Madiun Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi Otonomi Daerah pada urusan-urusan Bidang Perumahan, Bidang Tata Ruang dan sebagian dari Bidang Pekerjaan Umum, meliputi subbidang Bina Marga, Perkotaan, Pedesaan, Air Minum, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.4

Dasar Hukum Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2014 adalah : a.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

d.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

e.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

f.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

g.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

h.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

i.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

j.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

k.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;


7

l.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; n.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

o.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

p.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

q.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

r.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

s.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/135/ M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

t.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

u.

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

v.

Peraturan Bupati Madiun Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;

1.5

Sistematika Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2014 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan, sebagai berikut :


8

BAB IV PENUTUP

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun pada Tahun 2014 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masingmasing Bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun pada tahun 2014 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Sesuai

dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2014 terdiri 5 (lima) sasaran. Secara umum, pencapaian 5 (lima) sasaran dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun dengan kategori sangat baik. Bila dirinci, dari 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran yang telah dibuat, maka capaiannya adalah sebagai berikut : 1. Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori sangat baik sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja sasaran atau 96,97%; 2. Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori baik sebanyak 1 indikator kinerja sasaran atau 73,24%.

Sedangkan capaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 5 (lima) sasaran, yang didukung oleh 54 kegiatan. Kinerja keuangan dari sasaran tersebut, menunjukkan hasil capaian sebagai berikut : 1. Sejumlah 4 (empat) sasaran pencapaian, realisasi keuangannya adalah diatas 90% dari rencana anggaran. 2. Sejumlah 1 (satu) sasaran pencapaian, realisasi keuangannya adalah di bawah 90% dari rencana anggaran atau tepatnya 59,48%. Hal ini dikarenakan adanya sisa

Lakip Dinas PU. Bina Marga dan Cipta Karya Tahun 2014

30

anggaran pada pekerjaan pembebasan tanah, yaitu perluasan lahan tempat wisata Umbul Kabupaten Madiun.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut: 1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), petugas teknis di wilayah, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Satuan Kerja

Perangkat Daerah, Lembaga

Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dibidang urusan Perumahan, Tata Ruang dan sebagian dari bidang Pekerjaan Umum meliputi subbidang Bina Marga, Perkotaan Perdesaan, Air Minum, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan serta Jasa Konstruksi di Kabupaten Madiun. 2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup

agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang urusan Perumahan, Tata Ruang dan sebagian dari bidang Pekerjaan Umum meliputi subbidang Bina Marga, Perkotaan Perdesaan, Air Minum, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan serta Jasa Konstruksi berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 ini harus akuntabel sehingga diharapkan akan mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun dimasa yang akan datang.

Lakip Dinas PU. Bina Marga dan Cipta Karya Tahun 2014

31

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

Recommend Documents