LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BIRO HUKUM DAN HUMAS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2010 JAKARTA, DESEMBER 2010

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BIRO HUKUM DAN HUMAS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2010

JAKARTA,

DESEMBER 2010

DAFTAR ISI Halaman RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................................................................................................ i DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................................................... iv BAB I. PENDAHULUAN....................................................................................................................................................................... 1. Bagian Peraturan Perundang-Undangan .................................................................................................................................... 2. Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum....................................................................................................................................... 3. Bagian Hubungan Media Massa.................................................................................................................................................. 4. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol .........................................................................................................................

1 2 2 2 2

BAB II. RENCANA STRATEJIK........................................................................................................................................................... A. Visi dan Misi Biro Hukum dan Humas ......................................................................................................................................... B. Tujuan dan Sasaran .................................................................................................................................................................... C. Kebijakan........................................ ..................................................................................................................................... D. Program .......................................................................................................................................................................................

3 3 4 5 5

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.................................................................................................................................................... A. Evaluasi Kinerja ........................................................................................................................................................................... B. Analisis Pencapaian Kinerja ........................................................................................................................................................ C. Aspek Keuangan..........................................................................................................................................................................

8 8 13 20

BAB IV. PENUTUP

22

..................................................................................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN Kedudukan Biro Hukum dan Humas dalam organisasi Kementerian Pertanian masih mengacu pada ketetapan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 299/Kpts/OT.140/7/2005 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 341/Kpts/OT.140/9/2005, yaitu merupakan unit kerja struktural Eselon II di Sekretariat Jenderal. Biro Hukum dan Humas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyempurnaan peraturan perundangundangan, penyusunan naskah perjanjian dan pemberian bantuan hukum, serta penyebarluasan informasi pembangunan pertanian, serta hubungan antar lembaga dan protokol. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Humas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. pembinaan penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian; 2. 3. 4. 5. 6. 7.

pelaksanaan evaluasi, penyusunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian; penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; bimbingan pengembangan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian; pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan pertanian dan pengelolaan perpustakaan; pelaksanaan hubungan antar lembaga dan protokol; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Untuk penyelenggaraan fungsi dimaksud, Biro Hukum dan Humas terdiri atas 4 (empat) Bagian sebagai berikut: 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan; yang bertugas melaksanakan penyiapan dan , pembinaan, evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pembinaan peraturan perundang-undangan bidang tanaman, ternak dan hewan serta sumber, sarana dan prasarana; b. penyiapan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang tanaman, ternak dan hewan serta sumber, sarana dan prasarana; c. penyiapan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan bidang tanaman, ternak dan hewan serta sumber, sarana dan prasarana; 2. Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan perjanjian serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum. Dalam melaksanakan tugas, bagian ini menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan naskah perjanjian di bidang pertanian; b. penyiapan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta penyelesaian sengketa perdata dan Tata Usaha Negara; serta c. penyiapan bimbingan dan pengelolaan serta pengembangan dokumentasi dan jaringan informasi hukum. 3. Bagian Hubungan Media Massa, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberitaan, publikasi, pameran dan perpustakaan serta analisis pendapat umum tentang pembangunan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, bagian ini menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan penyusunan pemberitaan pembangunan pertanian melalui media elektronik, cetak maupun tradisional serta pengumpulan, pengolahan, penyuntingan, pencetakan, penerbitan dan distribusi publikasi pertanian; b. analisis pendapat umum masyarakat tentang produksi dan sosial ekonomi pertanian, sarana dan prasarana produksi serta faktor pendukung pertanian yang bersumber dari media cetak, elektronik dan tradisional; dan c. penyiapan pelaksanaan pameran, peragaan dan visualisasi pembangunan pertanian serta perpustakaan.

4. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol, mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan antar lembaga, keprotokolan dan ketatausahaan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, bagian ini menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan hubungan kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara/Pemerintah, organisasi profesi dan asosiasi; b. pelaksanaan urusan keprotokolan; dan c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan,surat-menyurat dan kearsipan Biro. BAB II RENCANA STRATEJIK (RS) A. Visi dan Misi Biro Hukum dan Humas Hukum pertanian harus ditegakan, karena merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan ketertiban, keadilan dan ketenteraman, hukum pertanian bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan issue dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu pembangunan hukum di bidang pertanian harus berwawasan holistik, sistemik dan dapat mengantisipasi pergeseran paradigma pembangunan, menjamin kelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, mendukung Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mendorong penerapan Hak Azasi Manusia (HAM), pengembangan Otonomi Daerah, privatisasi, globalisasi serta menjadi landasan pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Memperhatikan hal tersebut maka pengembangan dan pembangunan hukum di bidang pertanian harus dapat menjawab tantangan di masa mendatang serta dapat mengamankan keberlanjutan hasil pembangunan pertanian yang telah dicapai.

Kebijakan dan program pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan selama ini, sangat penting untuk dikomunikasikan kepada masyarakat sebagai bukti konkrit kegiatan yang telah dicapai oleh Kementerian Pertanian. Hal ini mengingat bahwa proses pembangunan khususnya di sektor pertanian melibatkan banyak pemangku kepentingan (stakeholders), sehingga dalam implementasi diperlukan suatu pemahaman konsepsi dan langkah-langkah operasional yang harmonis. Informasi tentang strategi, kebijakan dan program serta kinerja hasil pembangunan pertanian harus dapat dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan pertanian. Pemasyarakatan program pembangunan pertanian tersebut dapat disampaikan melalui beragam media yang tersedia baik elektronik maupun cetak. Hal ini mempertimbangkan bahwa perkembangan media cetak dan elektronik yang maju pesat akhir-akhir ini, secara umum dapat mempercepat sampainya informasi kepada masyarakat sehingga pemahaman publik menjadi semakin berkembang dan meluas. Kemudahan akses terhadap informasi dan komunikasi ini, mendorong para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam berbagai aspek pembangunan. Memperhatikan hal tersebut, menjadi penting kiranya sebuah upaya sosialisasi yang tepat, efektif, dan efisien kepada para pemangku kepentingan di sektor pertanian dan masyarakat terkait dengan strategi, kebijakan dan program yang ditetapkan, kinerja yang telah dihasilkan serta upaya yang sudah, sedang, dan akan dijalankan Kementerian Pertanian. Dalam konteks ini, agar masyarakat diharapkan secara aktif mengikuti dan mengevaluasi perkembangan yang terjadi dalam proses pembangunan pertanian, dan siap memberikan reaksi yang tidak menyimpang dari permasalahan sebenarnya. Oleh karena itu paradigma kehumasan harus disesuaikan dengan tuntutan masyarakat serta langkah-langkah konkrit paradigma baru. Sehubungan dengan itu peran, kontribusi serta kinerja Biro Hukum dan Humas dalam pembangunan pertanian diharapkan benar-benar dapat memberikan manfaat dan mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan petani.

Biro Hukum dan Humas menetapkan Visi yaitu “Terwujud dan berfungsinya sistem hukum dan kehumasan yang kuat dan lengkap dalam mendukung citra positif pembangunan pertanian .” Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, Biro Hukum dan Humas menetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut : 1. Menginventarisasi, menelaah dan menyusun dan mensosialisasikan produk peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum, penyusunan naskah perjanjian serta melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI); 3. Menyampaikan dan menyebarkan informasi melalui media massa, analisis pendapat umum, penerbitan bahan-bahan informasi pertanian serta melaksanakan pameran dan pengelolaan perpustakaan; 4. Membangun hubungan antar lembaga, keprotokolan serta ketatausahaan.

B. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Sesuai dengan Visi, Misi, tugas dan fungsi Biro Hukum dan Humas, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu: a. mewujudkan sistem hukum pertanian yang kuat dan lengkap; b. mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha dan masyarakat serta terbentuknya sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum pertanian; c. menyebarluaskan informasi dan penerangan pada masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Pertanian, dalam upaya membangun citra positif pembangunan pertanian; dan d.

memfasilitasi berbagai kegiatan hubungan antara lembaga, protokol serta ketatausahaan.

2. Sasaran

Sesuai tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: a. terbentuknya sistem hukum pertanian yang kuat dan lengkap melalui terbitnya produk peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, terbitnya himpunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum; b. terlaksananya pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, tersusunnya naskah perjanjian, serta tersedianya koleksi buku-buku hukum dan himpunan peraturan perundang-undangan bidang pertanian; c. terinformasikannya program pembangunan pertanian khususnya peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis hingga terjadi peningkatan kesejahteraan petani dan terwujudnya publikasi

d. C.

dan dokumentasi, serta terbentuknya opini positif terhadap petani, aparatur dan lembaga pertanian, begitu juga terwujudnya partisipasi masyarakat; terselenggaranya kegiatan hubungan antar lembaga dan keprotokolan serta ketatausahaan.

Kebijakan Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran sesuai Visi dan Misi tersebut di atas, maka kebijakan yang ditetapkan untuk Biro Hukum dan Humas sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas pelayanan hukum secara konsisten (cepat, tepat dan aman) dengan memperhatikan pergeseran paradigma pembangunan hukum yaitu privatisasi, desentralisasi, globalisasi untuk menghormati Hak Azasi Manusia (HAM), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan lingkungan hidup serta menjamin terwujudnya supremasi hukum bagi masyarakat pertanian; 2. Peningkatan kualitas pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel serta membina dan membangun hubungan kerja yang sinergi dan harmonis dengan lembaga Negara, instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah dalam melaksanakan proses pembangunan, membangun citra positif birokrasi melalui keprotokolan, membangun kehumasan internal dan eksternal serta peningkatan kompetensi sumberdaya manusia.

D.

Program Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai Visi serta Misi dari Biro Hukum dan Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi program kerja yang ditetapkan sebagai berikut: 1. Pembinaan dan koordinasi peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum. 2.

Pembinaan dan koordinasi hubungan antar lembaga dan keprotokolan, serta penyebarluasan informasi melalui berbagai media massa.

Program pembinaan dan koordinasi pengembangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, bertujuan untuk memberi landasan hukum, kepastian usaha dan keadilan bagi seluruh masyarakat, didukung dengan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum sehingga tersedia produk hukum yang lengkap sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan. Program Pembinaan dan koordinasi hubungan antar lembaga serta keprotokolan, maupun penyebarluasan informasi melalui berbagai media massa bertujuan untuk : 1) menyebarluaskan informasi dan memberikan penerangan kepada masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Pertanian; 2) memfasilitasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian maupun masyarakat, dalam upaya akan terbangun citra positif pembangunan pertanian. Program kerja Biro Hukum dan Humas Sekretariat Jenderal tahun 2010 yang dilaksanakan tersebut, masih mengacu kepada program Kementerian Pertanian yang tercantum dalam Rencana Strategik Kementerian

Pertanian transisi dari Renstra tahun 2005-2009 ke tahun 2010-2014. Adapun program utama yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Humas tahun 2010 juga masih mengacu kepada Renstra tahun 2005-2009, yaitu: 1) Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik dan 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Adapun kelompok kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 1) menyediakan landasan operasional dan penyediaan sarana penyebarluasan informasi hukum bidang pertanian; 2) dukungan fasilitasi berupa pelayanan dan pengawalan pimpinan/Menteri Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan; 3) menyediakan informasi program pembangunan pertanian sebagai bahan masukan para pengambil keputusan/kebijakan di lingkup Kementerian Pertanian; 4) menyediakan hasil evaluasi serta langkah tindak lanjut hasil cek dan recek dalam rangka mengkounter berita negatif untuk diklarifikasi; 5) menyusun bahan kliping, analisa, resume berita serta pendapat dari media massa; 6) memfasilitasi kelancaran administrasi organisasi dan ketatausahaan; 7) melaksanakan pemasyarakatan program pembangunan pertanian; 8) menyediakan bahan materi yang diperlukan untuk kegiatan visualisasi, promosi dan pameran; 9) pengelolaan perpustakaan khusus; 10) menyebarluaskan informasi pembangunan pertanian melalui berbagai media; 11) menjalin kerjasama internal maupun eksternal Departemen Pertanian; 12) mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 13) memberikan bantuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata dan Tata Usaha Negara (TUN); dan 14) menyusun naskah perjanjian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Evaluasi Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan Biro Hukum dan Humas tahun 2010 mengacu pada program Kementerian Pertanian pada Renstra 2005-2009 yaitu : 1) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, dan 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Biro Hukum dan Humas merupakan penjabaran dari Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani sebanyak 5 (lima) kegiatan, yang masing-masing dilengkapi dengan sub kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi unit kerja Biro Hukum dan Humas. Kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi di lingkup Biro Hukum dan Humas Tahun 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kegiatan yang dilakukan tahun 2010 adalah mendukung pelaksanaan program: a. Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, dengan kegiatan: 1) Pelayanan Publik atau Birokrasi, dengan sub kegiatan yaitu : a) Penyusunan Naskah Peraturan Perundang-undangan b) Pengkajian Peraturan Perundang-undangan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Bagian Peraturan Perundang-undangan melaksanakan tugas pokok penyiapan, pembinaan, evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan bidang tanaman, ternak dan hewan serta sumberdaya, sarana dan prasarana. Dari hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut tersedia landasan operasional pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang tanaman dengan maksud perlindungan dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha di bidang tanaman, menyediakan landasan operasional dalam pelaksanaan tugas perkarantinaan dalam melindungi ancaman penyakit hewan dan organisma penyakit pengganggu tanaman, menyiapkan landasan operasional pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha, perlindungan dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha ternak dan peternakan, menyediakan landasan operasional pelaksanaan tugas dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, sarana dan prasarana pertanian dengan maksud peningkatan kemampuan, ketrampilan dan pemanfaatannya, membentuk program legislasi pertanian antar unit kerja di Eselon I lingkup Kementerian Pertanian maupun sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian. Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan (PKK) tahun 2010, secara umum kegiatan pada Bagian Peraturan Perudang-undangan dapat berjalan baik dengan pencapaian realisasi fisik 100%. 2. Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum Kegiatan di bagian ini tahun 2010 adalah mendukung pelaksanaan program: a. Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, yaitu pada kegiatan: 1) Pelayanan Publik atau Birokrasi, dengan sub kegiatan: a) Penerbitan Peraturan Perundang-undangan, Penempatan dalam Berita Negara/Lembaran Negara dan penyebarannya.

b.

Peningkatan Kesejahteraan Petani pada kegiatan: 1) Pelayanan dan Bantuan Hukum dengan sub kegiatan meliputi: a) Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum; b) Penyelenggaraan Sosialisasi/ Workshop/Diseminasi/Seminar/Publikasi Hukum; c) Perumusan Strategi Penyusunan Perjanjian Internasional; dan d) Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara; Tujuan kegiatan yang mencakup 5 (lima) sub kegiatan dalam Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum antara lain: mendukung tugas pokok pelaksanaan penyiapan perumusan perjanjian serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; maupun penyelenggaraan fungsi penyusunan naskah perjanjian di bidang pertanian, penyiapan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta penyelesaian sengketa perdata dan Tata Usaha Negara; maupun penyiapan bimbingan dan pengelolaan serta pengembangan dokumentasi dan jaringan informasi hukum. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar masyarakat mengerti dan memahami maksud dan tujuan yang terkandung dalam peraturan perudang-undangan tersebut, sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyebarluasan peraturan perundangundangan dilakukan melalui media cetak, elektronik dan cara lainnya, yang juga merupakan rincian tugas dari Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum. Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan (PKK) tahun 2010, kegiatan Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum ini berjalan baik sesuai yang direncanakan, dengan pencapaian realisasi fisik 100%.

3. Bagian Hubungan Media Massa Kegiatan di bagian ini tahun 2010 adalah mendukung pelaksanaan program: a. Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, yaitu pada kegiatan : 1) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dengan sub kegiatan: a) Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi. 2) Pelayanan Publik atau Birokrasi, dengan sub kegiatan meliputi: a) Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi dan b) Operasional Penerangan. b.

Peningkatan Kesejahteraan Petani, yaitu pada kegiatan: 1) Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Informasi yang dialokasikan untuk mendukung pengelolaan Pusat Informasi Agribisnis (PIA) dengan sub kegiatan meliputi: a) Pameran/Visualisasi/Publikasi dan promosi; b) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ; dan c) Pengembangan Sistem Informasi dan Multimedia. 2) Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik yang mencakup sub kegiatan: a) Monitoring dan Evaluasi; b) Koordinasi Kualitas Pelayanan Publik; dan c) Pembuatan dan Placement Public Service Advertisement (PSA). 3) Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional dengan sub kegiatan: a) Pengadaan Buku-buku Perpustakaan b) Pengadaan Meubelair c) Pengadaan Alat Pengolah Data d) Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

e) Pengadaan Kendaraan bermotor Roda-2 f) Pengadaan Kendaraan bermotor roda-4 Tujuan kegiatan dengan 12 (dua belas) sub kegiatan dalam Bagian ini antara lain adalah mendukung tugas pokok pelaksanaan urusan pemberitaan, publikasi, pameran dan perpustakaan serta analisis pendapat umum tentang pembangunan pertanian; maupun penyelenggaraan fungsi pemberitaan pembangunan pertanian melalui media elektronik, cetak maupun tradisional serta pengumpulan, pengolahan, penyuntingan, pencetakan, penerbitan dan distribusi publikasi pertanian; analisis pendapat umum masyarakat tentang produksi dan sosial ekonomi pertanian, sarana dan prasarana produksi serta faktor pendukung pertanian yang bersumber dari media cetak, elektronik dan tradisional; maupun penyiapan pelaksanaan pameran, peragaan dan visualisasi pembangunan pertanian serta perpustakaan. Adapun pemasyarakatan program pembangunan pertanian dilakukan antara lain melalui: (1) kerjasama programa siaran radio; (2) blocking time di televisi; (3) blocking space di media cetak; (4) variety/reality show; (5) apresiasi program pembangunan pertanian kepada pelajar, mahasiswa dan pers; (6) pembuatan iklan layanan masyarakat (PSA) di televisi; dan (7) pembuatan iklan layanan masyarakat (PSA) di media cetak. Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang merupakan kegiatan untuk mendukung tugas pokok Pusat Informasi Agribisnis, yang dilaksanakan operasionalisasi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 3220/Kpts/OT.160/9/2009 tentang penunjukan Pengelola Pusat Informasi Agribisnis. Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan (PKK) tahun 2010, kegiatan dalam Bagian Hubungan Media Massa ini berjalan baik, namun belum sesuai dengan target yang direncanakan yaitu kurang lebih hanya 85%. Hal ini terutama disebabkan untuk kinerja Pusat Informasi Agribisnis tidak dapat dapat dilaksanakan dengan optimal, karena masih belum operasionalisasinya pengelolaan gedung Pusat Informasi Agribisnis dengan optimal.

4. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol Kegiatan di bagian ini tahun 2010 adalah mendukung pelaksanaan program: a. Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, yaitu pada kegiatan: 1) Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan, dengan sub kegiatan a) Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi 2) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, dengan sub kegiatan: a) Perawatan kendaraan bermotor roda 2; b) c) d) e)

b.

Perawatan kendaraan bermotor roda 4; Operasional Perkantoran dan Pimpinan; Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan; Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran;

f) Pemeliharaan dan Peremajaan Software/Hardware Komputer; g) Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL); h) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Antar Sektor. Peningkatan Kesejahteraan Petani 1) Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga, dengan sub kegiatan: a) Peningkatan Citra Positif Indonesia Melalui Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional

Tujuan kegiatan dengan 10 (sepuluh) sub kegiatan dalam Bagian ini antara lain adalah mendukung tugas pokok pelaksanaan urusan hubungan antar lembaga, keprotokolan dan ketatausahaan; maupun dalam penyelenggaraan fungsi penyiapan hubungan dan kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara dan

Pemerintah, organisasi profesi dan asosiasi; urusan keprotokolan; urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan,surat-menyurat serta kearsipan Biro. Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan (PKK) tahun 2010, kegiatan dalam Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol ini berjalan baik sesuai yang direncanakan, dengan pencapaian realisasi fisik 95%. B. Analisis Pencapaian Kinerja 1.

Bidang Hukum

Dalam penyusunan setiap produk hukum di bidang pertanian, dalam proses penyiapannya harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (good regulatory practices) yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis materi muatan, dapat dilaksanakan, berdayaguna dan berhasilguna, kejelasan rumusan, dan keterbukaan dengan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dapat diterima masyarakat. Dalam rangka menyiapkan produk peraturan perundang-undangan di bidang pertanian yang baik dimaksud sangat diperlukan pengembangan sumberdaya manusia di bidang hukum pada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan peraturan perundangundangan, melibatkan peran serta, kerjasama dengan pemangku kepentingan dan masyarakat. Dalam melaksanakan sistem hukum pertanian, telah dihasilkan: 1) tersusunnya kebijakan bidang tanaman, karantina pertanian, ternak dan hewan serta bidang sumberdaya sarana dan prasarana sebanyak 4 (empat) laporan; 2) penyusunan program legislasi pertanian 1 (satu) laporan; 3) kajian peraturan perundang-

undangan di bidang pertanian 3 (tiga) laporan; dan 4) sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 (satu) laporan. Guna memberikan landasan hukum dan kepastian usaha serta peningkatan informasi hukum selama tahun 2010 telah dihasilkan produk hukum bidang pertanian sebanyak 1 Undang-Undang/UU yaitu UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik serta Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioriotas Pembangunan Nasional Tahun 2010, Peraturan perundang-Undangan Tingkat Menteri selama tahun 2010 telah dihasilkan sebanyak 61 Peraturan menteri Pertanian yang bersifat kebijakan dan 3352 Keputusan Menteri Pertanian yang bersifat Penetapan. Dalam memberikan kemudahan memperoleh informasi hukum bagi pemangku kepentingan, telah dapat disusun: 

Kompendium/kodifikasi hukum bidang Tanaman Pangan, bidang Pangan, bidang Karantina Hewan, dan bidang Kesehatan Hewan;



Pelayanan informasi hukum bidang pertanian;



Penyediaan buku-buku dan literatur hukum.



Penempatan dalam Berita Negara sebagai sah nya peraturan menteri sebanyak 17 Peraturan Menteri



Selama tahun 2010 juga telah disusun Himpunan Peraturan Menteri Pertanian yang terdiri dari dua bagian, yaitu yang memuat teks Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian yang dipilih berdasarkan pertimbangan atas manfaat dan relevansinya. Seiring dengan berjalannya waktu, maka modernisasi dalam bidang dokumentasi

dioptimalkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, sehingga memudahkan dan melancarkan dalam mendapatkan informasi hukum. Dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya, perjanjian telah dapat menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan naskah kerjasama atau perjanjian selama tahun 2010 sebanyak 25 (dua puluh lima) naskah perjanjian, serta melaksanakan evaluasi perjanjian dan KSO bidang pertanian, identifikasi dan kajian perjanjian bidang pertanian. Dalam penyelesaian masalah perkara Perdata, Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi, Pertimbangan dan Bantuan Hukum pada tahun 2010 telah menyelesaikan sebanyak 7 (tujuh) kasus penanganan perkara yang terdiri atas 3 (tiga) kasus Perdata; 2(dua) kasus Tata Usaha Negara, dan 2 (dua) kasus Mahkamah Konstitusi serta penyusunan 5 (lima) Legal Opinion. Dari penyelesaian kasus tersebut di atas adalah: a. Perkara Perdata: 

Gugatan Saudara Abdul Hamid Ubid (Staf PT. Perkebunan Nusantara I) terhadap Menteri Pertanian (Turut Tergugat) dengan perkara Nomor 3/PDT.G/2010/PN.LGS di Pengadilan Negeri Langsa, kasus ini masih dalam proses pengadilan;



Gugatan PT. Busana Pertiwi Gemilang terhadap Mentei Pertanian dengan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/pn.Cbd di Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi;



Gugatan Menteri Pertanian (Balitnak, Puslitbangnak) terhadap masyarakat Cilebut Barat dengan Perkara Nomr 115/pdt.G/2007/PN.Cbn di Pengadilan Negeri Cibinong, dimana dalam hal ini Menteri Pertanian dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, kasusu ini masih dalam proses Peninjauan Kembali (PK).

b. Tata Usaha Negara 

Gugatan Sdr. Huzairin (Mantan PNS Direktorat Jenderal Perikanan) terhadap Menteri Pertanian terkait perkara Nomor 59/G/2009/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dalam hal ini Menteri Pertanian dinyatakan sebagai pihak yang menang. Kasus ini masih alam proses kasasi di Mahkamah Agung;



Gugatan Ir. T. Aritonang (mantan PNS Badan SDM) terhadap Menteri Pertanian, dengan perkara Nomor 78/G/2009/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dalam hal ini Menteri Pertanian dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan kasus ini sampai saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

c. Penanganan Perkara Mahkamah Konstitusi 

Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dkk ke Mahkamah Konstitusi;



Permohonan pengujian materiil Undang-Undang nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan terhadap UUD 1945 oleh Public Interest Lawyer Network (PIL-NET) ke Mahkamah Konstitusi.

d. Penyusunan Legal Opinion Bidang Pertanian, yang terdiri dari: 

Permohonan izin pemasukan benih padi hibrida varietas hinrindo RI oleh PT. Bayer Indonesia;



Permohonan pembayaran sebagai pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan tetap terhadap kasus pupuk Rock Phopathe (RP) oleh PT. Andihema Perdana;



Program auransi dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani;



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009;

Komisi Nasional PKPU indikasi penyimpangan dalam proses penunjukan pelaksanaan produksi program pupuk organik bersubsidi. 2. Bidang Humas 

Informasi kebijakan, program, kegiatan dan kinerja pembangunan pertanian harus secara terus menerus dan berkesinambungan disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi yang bersifat internal dan eksternal. Dalam rangka mendorong sampainya informasi tersebut, maka tahun 2010 perlu adanya kegiatan kehumasan yaitu penyebarluasan informasi, pembinaan hubungan yang harmonis antara organisasi dan masyarakat serta mencegah terjadinya rintangan psikologis pada pihak masyarakat, mensinkronkan antar kegiatan untuk penyamaan persepsi, mengadakan penilaian terhadap opini masyarakat, melakukan persuasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta membangun citra positif sektor pertanian. Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan pertanian tahun 2010 antara lain dilakukan dengan operasional penerangan yang tepat, cepat, dan akurat kepada masyarakat melalui media elektronik dan cetak. Kinerja penyebarluasan informasi antara lain dilaksanakan melalui konferensi pers secara rutin dengan waktu pelaksanaan sesuai issue dan topik yang berkembang dan memperhatikan kesempatan yang diperlukan oleh Menteri Pertanian maupun jajaran pimpinan Kementerian Pertanian, kunjungan pers, dialog di media elektronik, kunjungan Menteri pertanian ke berbagai daerah, dan lain-lain. Berdasarkan hasil monitoring, sejak Januari s.d. November 2010 di berbagai media televisi, telah diberitakan berbagai kebijakan pembangunan pertanian dengan sumber berita langsung oleh Menteri Pertanian sebanyak 72 kali, atau rata-rata 2 kali setiap minggu, dengan media utama di TVRI (20 kali atau 27,80%); Metro TV (19 kali atau 26,4%) dan TV One (11 kali atau 15,3%). Adapun pemberitaan pertanian lainnya yang muncul dari

berbagai sumber pemberitaan seperti pejabat pemerintah, petani, peternak, dan lain-lainnya di televisi sebanyak 656 kali atau rata-rata 18 kali setiap minggu, dengan media utama TVRI (219 kali atau 33,38%); Metro TV (153 kali atau 23,32%) dan TV One (98 kali atau 14,94%). Dalam rangka penyebarluasan informasi melalui cyber media, telah dilakukan pemberitaan pembangunan pertanian melalui website www.deptan.go.id dan beberapa media on line yang lain. Sedangkan penyusunan bahan dokumentasi, telah diabadikan/direkam berbagai kegiatan Menteri Pertanian dengan jumlah sekitar 150 kegiatan, antara lain dalam acara menerima kunjungan tamu manca negara (Duta Besar dan Menteri Negara), kegiatan bersama masyarakat pertanian (organisasi/kelompok tani, pengusaha sektor pertanian, dan organisasi profesi), dengan lembaga Tinggi Negara dan kegiatan lain (antara lain peresmian pameran, kunjungan kerja, dan upacara). Pada tahun 2010 telah dilaksanakan dialog di media elektronik sebanyak 1 (satu kali) dalam rangka HPS ke 30 di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, siaran tunda/siaran ulang di televisi sebanyak 15 kali, liputan kunjungan kerja Menteri Pertanian, kunjungan pers di lokasi atau kegiatan strategis pertanian, penyusunan buku profil pembangunan pertanian, 4 judul buku himpunan pidato Menteri Pertanian, 2 judul berupa VCD rangkuman hasil liputan Menteri Pertanian, penyusunan database liputan kegiatan pimpinan, respon pemberitaan melalui media elektronik, dan evaluasi kegiatan pemberitaan pertanian. Dalam rangka melaksanakan pemasyarakatan program pembangunan pertanian tahun 2010, berbagai kegiatan yang merupakan kegiatan prioritas utama kehumasan Kementerian Pertanian tahun 2010, telah dilakukan melalui kerjasama programa siaran radio berupa 20 episode sandiwara pertanian, blocking time di media televisi, blocking space di media cetak, variety show/reality show sebanyak 10 episode, apresiasi

program pembangunan pertanian untuk pelajar, mahasiswa dan pers sebanyak 5 kategori, serta pembuatan iklan layanan masyarakat/PSA pada media televisi dan cetak. Adapun anggaran pengelolaan Pusat Informasi Agribisnis (PIA) tahun 2010 yang ditempatkan pada Satuan Kerja Biro Hukum dan Humas, secara umum belum dapat diselesaikan dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini terkait dengan ketidaksiapan operasionalisasi Gedung PIA, karena pertimbangan kondisi fisik yang belum dapat dimanfaatkan dengan optimal. Terkait hal dimaksud maka anggaran yang telah dipakai hanyalah terbatas pada anggaran koordinasi, konsolidasi dan evaluasi terhadap kondisi yang dihadapi. Dalam upaya mengawal pendapat umum/masyarakat tentang pembangunan pertanian (produksi dan sosial ekonomi pertanian, sarana dan prasarana produksi serta faktor pendukung pertanian lain) yang bersumber dari media cetak, elektronik dan tradisional, maka telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberitaan dan publikasi terhadap sejumlah media massa yang berada di Jakarta, Jawa Barat dan beberapa daerah lain yang memuat berita dan pendapat (artikel, laporan, tajuk rencana dll) mengenai pertanian. Dalam upaya mengawal pendapat umum/masyarakat tentang pembangunan pertanian, telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah media cetak yang memuat berita dan pendapat mengenai pertanian (berupa artikel, laporan, tajuk rencana dll).

Selama setahun 2010, telah dilakukan kliping

pemberitaan pertanian yang dilaksanakan setiap hari dalam rangka mengawal penerbitan pemberitaan di media cetak dengan jumlah sebanyak 10.379 judul berita, yang terdiri dari berita yang sifatnya positip 3.460 judul (33%), negatif 2.755 judul (27%) dan netral 4.164 judul (40%). Dari seluruh judul berita tersebut yang mengutip secara langsung sumber berita dari Menteri Pertanian adalah 622 berita, respons pemberitaan di media cetak 6 (enam) paket; kompilasi pernyataan pimpinan Kementerian Pertanian, serta evaluasi berita dan pendapat masyarakat pertanian.

Dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan pertanian juga dilakukan melalui media pameran, peragaan dan visualisasi pembangunan pertanian baik yang dilaksanakan oleh lingkup Kementerian Pertanian maupun ikut berpartisipasi atas undangan institusi/lembaga/swasta lain. Kegiatan tersebut antara lain pameran Peringatan Hari Nusantara di Surabaya, Pameran Pangan Nasional oleh KADIN di JCC Jakarta, Pameran Harganas oleh BKKBN di Palu, Pameran Industri berbasis HKI di JCC Jakarta, Pameran pekan Lingkungan Indonesia oleh KLH di JCC Jakarta, Pameran Invesda Expo 2010 oleh Kemendagri di Yogya Expo Center Yogyakarta, Pameran Internasional Public Service Expo 2010 oleh Kementerian PAN di Balai Kartini Expo Jakarta dan Pameran HPS ke 30 di Lombok Tengah, NTB. Sedangkan dukungan kegiatan yang terkait dengan pameran antara lain berupa penyiapan materi pameran, pengelolaan ruang pamer, sewa stand dan pembuatan desain pameran.

Pengelolaan perpustakaan pertanian di Biro Hukum dan Humas yang bersifat khusus, merupakan salah satu wadah penyebarluasan informasi yang cukup efektif dan dapat melayani hampir semua kalangan masyarakat, yaitu dengan menyediakan bermacam bentuk koleksi dan produk informasi pertanian antara lain berupa buku, majalah, tabloid, album, leaflet, brosur dan berbagai bentuk informasi lainnya. Dalam hubungan antar lembaga dan protokol telah difasilitasi Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR-RI, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR-RI, fasilitasi kunjungan kerja Komisi IV DPR-RI, fasilitasi kunjungan DPRD dari daerah (Provinsi/kabupaten/kota) ke Kementerian Pertanian, Pertemuan Organisasi Profesi, Asosiasi dan LSM Pertanian, Pengembangan Perpustakaan Humas Kementerian Pertanian dan Temu Koordinasi Kehumasan/BAKOHUMAS. Selain itu juga dilakukan optimalisasi pengembangan wisata agro melalui kegiatan yang dilakukan antara lain penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Wisata Agro tahun 2010 di DI Yogyakarta, berpartisipasi dalam

penyusunan Standart Kompetensi Kerja Nasional Pemandu Wisata Agro yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, serta penyebarluasan informasi wisata agro melalui penggandaan film tentang obyek wisata agro maupun updating Direktori Obyek Wisata Agro.

C. Aspek Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk membiayai program kegiatan tahun 2009 pada Satuan Kerja Biro Hukum dan Humas Tahun Anggaran 2010, yaitu sebesar Rp. 43.000.000.000,-. Selama pelaksanaan kegiatan di lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 20010 tidak terdapat penghematan/penundaan anggaran dari pemerintah. Alokasi anggaran di Biro Hukum dan Humas tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan pada Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik sebesar Rp. 9.660.750.000,- atau 22,47% dan Program Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Petani sebesar Rp. 33.339.250.000,- atau sebesar 77,53%. Secara umum realisasi anggaran di Satuan Kerja Biro Hukum dan Humas sampai 30 November tahun 2010, sebesar Rp. 23.668.209.616,- atau 55,04% pencapaian realisasi fisik kurang lebih 80%.

dari anggaran sebesar RP.43.000.000.000,-. Sedangkan

BAB IV PENUTUP Biro Hukum dan Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya mempunyai 4 (empat) Bagian. Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bagian sesuai tugas dan fungsinya, maka secara keseluruhan kegiatan strategis dan prioritas yang mengacu pada dua program yaitu Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Biro Hukum dan Humas selama tahun 2010, secara keseluruhan telah dapat berjalan dengan baik. Kegiatan pembangunan hukum bidang pertanian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum nasional serta sarana penting untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kesejahteraan dan ketentraman, selalu bergerak menyesuaikan dengan issue dan tuntutan yang berkembang di masyarakat dan mengikuti arus globalisasi. Dengan demikian dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di sektor pertanian, diperlukan adanya dukungan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang handal, sekaligus memberi landasan hukum dan kejelasan dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan memberikan kepastian usaha dalam melaksanakan hak dan kewajiban para pemangku (stakeholders) dan masyarakat. Proses pembangunan di sektor pertanian melibatkan banyak pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat , sehingga dalam implementasinya diperlukan suatu pemahaman konsepsi dan langkah-langkah operasional yang harmonis. Penyebarluasan infromasi dan pemasyarakatan program pembangunan pertanian telah disampaikan melalui media elektronik dan cetak, mempertimbangkan semakin maju pesatnya teknologi media massa yang dapat mempercepat sampainya informasi kepada masyarakat. Hal ini diharapkan merupakan upaya sosialisasi yang tepat, efektif, dan efisien untuk menyebarluaskan informasi strategi, kebijakan dan program yang ditetapkan, kinerja yang

telah dihasilkan serta upaya-upaya apa saja yang sudah, sedang, dan akan dijalankan Kementerian Pertanian. Kondisi seperti ini juga terus menuntut kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia kehumasan pertanian yang mampu menjembatani dan mengelola bermacam bentuk komunikasi dan arus informasi kepada masyarakat. Dari hasil evaluasi nilai capaian akhir kegiatan, sampai akhir November 2010 kegiatan fisik secara umum dapat direalisasikan meskipun belum sesuai rencana dan target yaitu kurang lebih 80%, dengan penyerapan keuangan sebesar 55,01% dan beberapa sedang dalam tahap penyelesaian. Apabila nanti setelah tahun anggaran selesai, namun terdapat kelebihan anggaran maka akan dikembalikan ke kas Negara. Pada tahun 2010 terdapat pengembalian ke kas negara sebagai akibat dari aspek penghematan atau efisiensi dari kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu terutama dari kegiatan lelang pada pemasyarakatan program pembangunan pertanian. Sedangkan faktor lain yang tidak tercapai pada umumnya adalah kegiatan yang tergantung pada kebijakan, ketersediaan waktu dan kesempatan Pimpinan dalam hal ini yaitu Menteri Pertanian. Hal ini disebabkan karena unit kerja humas merupakan unit pelayanan kepada Pimpinan Kementerian Pertanian. Permasalahan yang dihadapi Biro Hukum dan Humas, antara lain tidak semuanya tugas dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran tugas dan fungsi unit kerja di lingkup humas atau yang bersangkutan, namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari terdapat dinamika tugas yang tidak direncanakan tetapi segera harus diselesaikan secara cepat, tanggap, akurat dan profesional oleh unit kerja humas, sehingga mempengaruhi optimalisasi dalam pelaksanaan tugas. Jakarta,

30 November 2010