LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2013

BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN JAKARTA, 2014

LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK

1

KATA PENGANTAR

Dalam

rangka

efektifitas

dan

efisiensi

penyelenggaraan

pemerintah

guna

mewujudkan tujuan kepemerintahan yang baik (Good Governance). Salah satu prinsip

yang

dikembangkan

“akuntabilitas”

yaitu

kewajiban

menyampaikan

pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki

hak

atau

kewenangan

untuk

meminta

keterangan

atau

pertanggungjawaban.

Sehubungan dengan hal itu dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, setiap Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri (UPT) setiap tahun wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Sebagai suatu unit kerja setingkat eselon II, Biro Hukum dan Informasi Publik berusaha mematuhi kewajiban tersebut dengan membuat LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2013 sesuai yang ditetapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2013 didasarkan pada Rencana Strategis tahun 2010 – 2014 dan Penetapan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik tahun 2013 dengan memuat sasaran, kegiatan, dan indikator Kinerja Satker Biro Hukum dan Informasi Publik.


2

Atas dasar hal tersebut diatas dapat diketahui dan dipahami LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik, sehingga peran Biro Hukum dan Informasi Publik dalam mendukung pembangunan pertanian akan jelas khususnya melalui pembinaan hukum dan pengelolaan Informasi Publik.

Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik

Suharyanto, SH NIP. 19550804.198303.1.001


3

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan pertanian yang berorientasi pada

usaha agribisnis merupakan

pembangunan yang sangat kompleks dengan melibatkan sub-sub sistem, mulai dari hulu sampai dengan hilir. Sedangkan dilihat dari aspek-aspeknya, pembangunan pertanian merupakan pembangunan yang mempunyai cakupan aspek luas, mulai dari sumberdaya (modal, lahan, sumberdaya manusia, teknologi, dsb) sampai dengan sistem hukum dan keterbukaan informasi publik. Penyelenggaraan pertanian saat ini dalam suatu kondisi masyarakat yang lebih kritis dengan tuntutan pelayanan dan perhatian pemerintah yang lebih tinggi, iklim demokratisasi yang mulai berkembang, serta membanjirnya produk pertanian dari luar negeri. Dan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan terjadi perubahan yang cukup mendasar yakni pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan

Otonomi

Daerah,

Pengaturan,

Pembagian,

dan

Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sehingga sistem penyelenggaraan pemerintah meletakkan pada otonomi daerah melalui desentralisasi. Penyelenggaraan

pemerintah

dimaksud

membawa

perubahan

yang

sangat

signifikan dalam tatanan pemerintah yang disebabkan dengan terjadinya pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan era otonomi daerah dimaksud dengan jelas bahwa Pemerintah berkewajiban menyusun dan menetapkan norma, standard, prosedur, dan kriteria sehingga dalam


4

penyelenggaraan pembagunan di bidang pertanian oleh daerah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang tangguh dan efisien dengan orientasi pada sistem agribisnis tersebut diatas, akan terwujud apabila dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan sebagai landasan kerja (legal standing) yang kuat, lengkap, pelaksanaan kerjasama melalui penyusunan naskah perjanjian, advokasi dan bantuan hukum serta pengelolaan informasi publik yang baik. Hal ini semua harus diperkuat dengan penyediaan sumber daya manusia sebagai aparatur pertanian yang professional. Oleh karena itu pembinaan, bantuan hukum dan pengelolaan informasi publik dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian menjadikan sangat fundamental yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan di bidang hukum dan pemberian informasi publik dilakukan bimbingan penyusunan peraturan perudangundangan, pengelolaan dokumentasi hukum, penyusun perjanjian, bantuan hukum, sosialisasi dan pengelolaan informasi publik yang baik dengan pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan murah. Secara terus menerus dengan harapan dapat menciptakan sumberdaya manusia yang profesionalisme. Sumberdaya manusia yang professional di bidang hukum dan pengelolaan informasi publik dalam perkembangan lingkungan strategis tersebut di atas akan dapat menempatkan Biro Hukum dan Informasi Publik yang secara operasional bertanggung jawab dalam penyediaan peraturan perundang-undangan secara lengkap, kuat dengan pengelolaan informasi publik yang baik sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang pertanian akan mendukung terwujudnya pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Dalam tahun 2013 Biro Hukum dan informasi Publik diletakkan pada kerangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Pembinaan Hukum, melalui prolegtan dan penataan peraturan perundang-undangan, Penyusunan Perjanjian dan Layanan Bantuan Hukum dan pengelolaan informasi publik serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.


5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................

iii

DAFTAR ISI ........................................................................................................

v

BAB I

PENDAHULUAN .................................................................................

1

1.1 Latar Belakang..............................................................................

1

1.2 Kedukukan, Tugas dan Fungsi.....................................................

2

1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Hukum dan Informasi Publik............................................................................................

3

1.4 Sumberdaya Manusia Biro Hukum dan Informasi Publik.............

4

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA………………………..

5

2.1. Rencana Strategis........................................................................

5

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2013....................................................

8

AKUNTABILITAS KINERJA.................................................................

16

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran......................

16

3.2 Pencapaian Sasaran Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2013..............................................................................................

16

3.3 Evaluasi kinerja..............................................................................

21

3.4 Akuntabilitas Keuangan.................................................................

40

PENUTUP............................................................................................

41

LAMPIRAN...........................................................................................................

43

BAB II

BAB III

BAB IV


6

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pertanian sangat diperlukan adanya landasan kerja dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian pelaksanaan tugas dan fungsi. Peraturan perundang-undangan dimaksud harus dapat diinformasikan kepada publik sebagai upaya dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai peranan penting dan strategis terutama dalam upaya pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik di bidang pertanian secara proporsional sebagai salah satu aspek yang sangat strategis dalam mewujudkan Good Governance pada penyelenggaraan pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan Hukum dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, memposisikan Biro Hukum dan Informasi Publik pada kedudukan yang spesifik yaitu In House Consultant hukum dan pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan bahwa Menteri sampai dengan pejabat Eselon II setiap akhir tahun untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban kepada atasan masing-masing. INPRES Nomor 7 Tahun 1999 yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala LAN-RI Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Peraturan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 tahun 2010 menjadi dasar dalam Penyusunan LAKIP dan merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan salah satu sistem yang sangat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari


7

praktik penyimpangan. Oleh karena itu, sudah menjadi komitmen Kementerian Pertanian dalam mendukung reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian termasuk

perubahan

dan

peningkatan

kualitas

dibidang

perencanaan

dan

penganggaran.

1.2

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Peran dan kedudukan Biro Hukum dan Informasi Publik menjadi sangat penting dan strategis sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, khususnya dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan pelayanan informasi publik bidang pertanian kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025, dan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014, yang mengamanatkan untuk setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya. Sehubungan dengan hal dimaksud, Biro Hukum dan Informasi Publik sebagai unit kerja yang berada di Kementerian pertanian masuk dalam penialain oleh Menpan di bidang peraturan perundang-undangan dan pengelolaan informasi publik. Untuk Melaksanakan tugas tersebut di atas, Biro Hukum dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi : a. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang pertanian; b. Pengembangan sistem jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian;


8

c. Penyusunan naskah perjanjian, pertimbangan dan bantuan hukum; d. Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik bidang pertanian;dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum dan Informasi Publik

1.3

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Hukum dan Informasi Publik

Susunan Organisasi Biro Hukum dan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permetan/OT.140/5/2011, terdiri atas : a. Bagian Perundang-Undangan I 1) Subbagian Perundang-Undangan IA; 2) Subbagian Perundang-Undangan IB; 3) Subbagian Perundang-Undangan IC b. Bagian Perundang-Undangan II 1) Subbagian Perundang-Undangan IIA; 2) Subbagian Perundang-Undangan IIB; 3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum c.

Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum 1) Subbagian Perjanjian; 2) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum; 3) Subbagian Tata Usaha Biro

d. Bagian Pengelolaan Informasi Publik 1) Subbagian Pelayanan Informasi; 2) Subbagian Pameran dan Peragaan; 3) Subbagian Multimedia e. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4

Sumberdaya Manusia Biro Hukum dan Informasi Publik


9

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dari Biro Hukum dan Informasi Publik sampai dengan tahun 2013 jumlah personil 70 orang (termasuk Kepala Biro), dengan latar belakang pendidikan antara lain: - Pendidikan S2

=

10 orang (teknis dan non teknis)

- Pendidikan S1

=

33 orang (teknis dan sosial)

- Pendidikan D3/SMU

=

27 orang (teknis dan sosial)

Memperhatikan latar pendidikan di tersebut tercermin sebaran kualitas SDM Hukum dan Informasi Publik yang perlu ditingkatkan dalam pengetahuan maupun keterampilan, dalam upaya menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang lebih profesional dan mampu memberikan pelayanan prima kepada pimpinan, unit kerja Kementerian Pertanian, dan msyarakat pemangku kepentingan.


10

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada suatu instansi diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Sehingga tolok ukur penilaian kinerja didasarkan pada ketersediaan rencana strategis (Renstra) dan Penetapan kinerja.

2.1. Rencana Strategis Rencana Strategis merupakan bentuk perencanaan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Rencana strategis Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2010 – 2014 merupakan pelaksanaan program yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Sekretaris Jenderal Tahun 2010 – 2014, dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang ada dan/atau akan terjadi. Dalam melaksanakan Rencana Strategis dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permetan/OT.140/5/2011, Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai visi dan misi.

2.1.1 Visi ”Terwujud dan berfungsinya sistem hukum yang kuat, lengkap, terdesentralisasi, berkerakyatan, dan terkelolanya informasi publik dalam mendukung pembangunan pertanian”.


11

2.1.2 Misi Untuk mewujudkan Visi Organisasi, maka Misi yang diemban Biro Hukum dan Informasi Publik meliputi: 1) Inventariasasi, telaah, menyiapkan, dan penyusunan perundangan-undangan bidang pertanian; 2) Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 3) Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian; 4) Pemantauan dan monitoring peraturan perundang-undangan bidang pertanian; 5) Pelaksanaan bantuan, advokasi hukum, dan penyusunan naskah perjanjian; 6) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik bidang pertanian.

2.1.3 Tujuan Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan organisasi yang akan dijalankan oleh Biro Hukum dan Informasi Publik selama periode tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1) Menyiapkan rumusan dokumen peraturan perundangan bidang pertanian; 2) Menyusun kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam Berita Negara; 3) Menyiapkan naskah perjanjian dan pelayanan bantuan hukum; 4) Mengelola dan memberikan layanan informasi publik bidang pertanian.

2.1.4 Sasaran Sasaran Strategis Biro Hukum dan Informasi Publik adalah Peningkatan kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum dan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, dan informasi publik bidang pertanian. Penjabaran dari sasaran tersebut sebagai berikut : 1) Tersedianya dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian sesuai kebutuhan. 2) Terkelolanya dengan baik dokumentasi dan informasi hukum


12

3) Tersusunnya naskah perjanjian yang dapat dijadikan acuan kerja dan disepakati para pihak untuk kemajuan dan berkembangnya bidang pertanian. 4) Terselesaikannya permasalahan hukum bidang pertanian. 5) Terkelola dan terlayaninya informasi publik Bidang Pertanian.

2.1.5 Kebijakan Dalam rangka pencapaian visi, dan pelaksanaan misi serta tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang dimiliki, maka arah kebijakan yang ditempuh untuk pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik bidang pertanian adalah Terwujudnya kepastian hukum dan terkelolanya informasi publik bidang pertanian.

2.1.6 Strategi Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, dengan memperhatikan sumberdaya, organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara (strategi) pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi yang ditempuh Biro Hukum dan Informasi Publik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2010 – 2014 sebagai berikut : 1) Pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik melalui penajaman visi, misi, tugas pokok dan fungsi guna memperoleh bentuk hukum pertanian yang lengkap dan pengelolaan informasi publik yang professional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2) Penyediaan dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian sesuai kebutuhan. 3) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum 4) Penyusunan naskah perjanjian yang dapat dijadikan acuan kerja dan disepakati para pihak untuk kemajuan dan berkembangnya bidang pertanian. 5) Penyelesaian permasalahan hukum bidang pertanian.


13

6) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bidang Pertanian. 7) Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur pertanian melalui pengembangan jabatan fungsional dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan. 8) Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Biro secara lebih terkoordinasi.

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Rencana Strategis tersebut di atas, kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yang selanjutnya berdasarkan RKT tersebut disusun penetapan kinerja atau perjanjian kinerja yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target. Untuk mencapai sasaran tersebut, Biro Hukum dan Informasi Publik melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

2.2.1 Dokumen Peraturan Perundangan-undangan Bidang Tanaman, Ternak, Kesehatan Hewan, Karantina Pertanian, dan Sumberdaya Sarana Prasarana (8 Dokumen). Peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini ada 11 (sebelas) Undang-undang dan peraturan pelaksananya yang meliputi : a.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian); f.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;


14

g.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

h. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; i.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;

j.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

k. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

Dalam rangka penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah

Pengganti

Undang-Undang,

Rancangan

Peraturan

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, untuk Kementerian Pertanian telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 617/Kpts/HK.060/12/2003 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam Pasal 54 menyatakan “Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian”, dengan kegiatan : 2.2.1.1 Program Legislasi Pertanian, yang kegiatannya meliputi : - ProgramLegislasi Pertanian (Prolegtan) - Evaluasi Pelaksanaan Prolegtan

2.2.1.2 Dokumen Perundangan Bidang Tanaman, yang kegiatannya meliputi : - Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Tanaman


15

- Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang tanaman

2.2.1.3 Dokumen

Perundangan

Bidang

Penelitian,

Penyuluhan,

dan

Pengembangan SDM, yang kegiatannya meliputi : - Penyusunan

Peraturan

Perundang-undangan

Bidang

Penelitian,

Penyuluhan, dan Pengembangan SDM - Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian. - Analisa Hukum Bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

2.2.1.4 Dokumen Perundangan Bidang Sumberdaya, Sarana dan Prasarana, yang kegiatannya meliputi : - Penyusunan

Peraturan

Perundang-undangan

Bidang

Sumberdaya,

Sarana dan Prasarana - Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana prasarana dan penelitian. - Analisa Hukum Bidang Lahan Pertanian.

2.2.1.5 Dokumen Perundangan Bidang Peternakan, yang kegiatannya meliputi : - Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang peternakan. - Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2.2.1.6 Dokumen Perundangan Bidang Kesehatan Hewan, yang kegiatannya meliputi : - Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan hewan.

2.2.1.7 Dokumen Perundangan Bidang Karantina Hewan, yang kegiatannya meliputi: - Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Karantina Hewan.


16

- Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Karantina Hewan dan Tumbuhan.

2.2.1.8 Dokumen Perundangan Bidang Karantina Hewan, yang kegiatannya meliputi: - Penyusunan

Peraturan

Perundang-undangan

Bidang

Karantina

Tumbuhan. - Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang pertanian.

2.2.2 Naskah perjanjian yang dihasilkan (3 Dokumen) Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan perjanjian adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 2.2.2.1 Naskah perjanjian bidang pertanian, yang kegiatannya meliputi: - Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian - Bimbingan Teknis Tatacara Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian

2.2.2.2 Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Bidang Pertanian, yang kegiatannya meliputi: - Kajian Perjanjian Bidang Pertanian - Evaluasi Perjanjian Bidang Pertanian

2.2.2.3 Pedoman Umum Tata Cara Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian, yang kegiatannya meliputi: - Penyusunan Pedoman Umum Tata Cara Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian


17

2.2.3 Bantuan Hukum yang dilaksanakan (4 Laporan) Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan bantuan hukum adalah Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

61/Permentan/OT.140/10/2011

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 2.2.3.1 Laporan Pertimbangan dan Bantuan Hukum, yang kegiatannya meliputi: - Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hokum

2.2.3.2 Laporan pengujian materiil peraturan perundang-undangan bidang pertanian di MK/MA, yang kegiatannya meliputi : - pengujian materiil peraturan perundang-undangan bidang pertanian di MK/MA

2.2.3.3 Laporan penyusunan pedum tatacara pemberian pertimbangan dan bantuan hukum lingkup kementerian pertanian, yang kegiatannya meliputi : - Penyusunan pedum tatacara pemberian pertimbangan dan bantuan hukum lingkup kementerian pertanian

2.2.3.4 Laporan pembinaan prosedur beracara di lingkungan kementerian pertanian, yang kegiatannya meliputi : - Bimbingan teknis dan evaluasi penyelesaian permasalahan hukum lingkup kementerian pertanian

2.2.4 Laporan kegiatan dan pembinaan Laporan kegiatan dan pembinaan pada Biro Hukum dan Informasi Publik berupa Kegiatan Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan komitmen, keteladanan, profesialisme, integritas dan disiplin pegawai pada Biro Hukum dan Informasi Publik. Dasar hukum dari kegiatan ini adalah


18

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pegawai dapat melaksanakan tugas secara professional dan bertanggung jawab, serta bebas bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.2.5 Layanan informasi publik bidang pertanian (85 persen) Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam Pasal 54 menyatakan “Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian”. Dengan Kegiatan : 2.2.5.1 Pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik, yang kegiatannya meliputi : - Pengelolaan pelayanan informasi publik - Bimbingan teknis aplikasi pendukung informasi publik

2.2.5.2 Informasi publik melalui multimedia, yang kegiatannya meliputi : - Penyediaan informasi publik melalui multimedia - Pengelolaan perpustakaan digital

2.2.5.3 Monitoring dan evaluasi informasi publik, yang kegiatannya meliputi : - Monitoring dan evaluasi informasi publik - koordinasi dan evaluasi kinerja PPID


19

2.2.5.4 Pelaksanaan pameran dan peragaan, yang kegiatannya meliputi : - Pelaksanaan partisipatif pameran dan promosi pembangunan pertanian - Pelaksanaan peragaan dan visualisasi - Pelaksanaan pameran dan foto jurnalistik dan pameran hari krida pertanian - Pelaksanaan apresiasi pengelolaan pameran

2.2.5.5 Pengelolaan perpustakaan konvensional, yang kegiatannya meliputi : - Pengadaan bahan informasi perpustakaan - Pengelolaan sumberdaya informasi perpustakaan

2.2.5.6 Dukungan

pengelolaan

Pusat

Informasi

Agribisnis

(PIA),

yang

kegiatannya meliputi : - Pelayanan informasi agrbisnis - Penyediaan informasi agribisnis melalui multimedia

2.2.6 Laporan Kompendium Hukum, Himpunan Peraturan Menteri, dan Penempatan Dalam Berita Negara (8 laporan). Sistem Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. Untuk Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor

61/Permentan/OT.140/10/2011

Kementerian

Pertanian

juncto

tentang

Peraturan

Organisasi Menteri

dan

Tata

Pertanian

Kerja Nomor

30/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam Pasal 54 menyatakan “Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian”. Dengan kegiatan sebagai berikut :


20

2.2.6.1 Laporan Penyusunan Kompendium Bidang Tanaman (1 kompendium)

2.2.6.2 Laporan

Penyusunan

Kompendium

Bidang

Sumberdaya

Sarana

Prasarana dan Penelitian (1 kompendium)

2.2.6.3 Laporan Penyusunan Kompendium Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (1 kompendium)

2.2.6.4 Laporan

Penyusunan

Kompendium

Bidang

Karantina

Pertanian

(1 kompendium)

2.2.6.5 Laporan

Penerbitan

Himpunan

Peraturan

Menteri

Pertanian

(3

himpunan), yang terdiri dari : - Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Bagian Pertama A - Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Bagian Pertama B - Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Bagian Kedua Dengan Sistem Katalog Beserta Subyek Indeks.

2.2.6.6 Penempatan Peraturan Menteri Pertanian Ke Dalam Berita Negara

2.2.6.7 Laporan Penyusunan Informasi Hukum Bidang Pertanian (24 edisi)

2.2.6.8 Laporan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang outputnya berupa : - Aplikasi dokumentasi dan informasi hukum - Buku-buku dan literature hukum bidang pertanian


21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Beberapa kegiatan pada tahun 2013 pada dasarnya merupakan kelanjutan kegiatan tahun 2012 dengan fokus kegiatan pada pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik, dengan indikator kinerja kegiatan: jumlah dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang diterbitkan; Tersusunnya kompendium hukum, Tersusunnya himpuan peraturan menteri dan Terundangkannya melalui penempatan dalam berita negara, tersusunnya naskas perjanjian dan Terlayaninya bantuan hukum; Terkelola dan terlayaninya informasi publik bidang pertanian.

3.1

Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan kegiatan-kegiatan Biro Hukum dan Informasi Publik pada tahun 2013, ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, seperti berikut: (1) sangat berhasil (capaian > 100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

3.2

Pencapaian Sasaran Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2013

Sesuai dengan Renstra Biro Hukum mdan Informasi Publik Tahun 2010 – 2014 maka sasaran strategis Biro Hukum dan Informasi Publik adalah Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum dan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, dan informasi publik bidang pertanian. Gambaran capaian sasaran Biro Hukum dan Informasi publik dalam tahun 2013 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan target yang tertuang dalam dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2013 yang merupakan kelanjutan dari Renstra Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2010 – 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013.


22

Berdasarkan data laporan kinerja yang disampaikan oleh para penanggung jawab kegiatan di Biro Hukum dan Informasi Publik, dapat di gambarkan capaian indikator kinerja tahun 2013 sebagaimana tabel.2 berikut :

Tabel 2 Capaian Indikator Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2013 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya 1. Dokumenperundangan 8 Dokumen kualitas Bidang Tanaman, penyusunan dan Ternak, Kesehatan pengelolaan Hewan, Karantina produkhukum Pertanian, Dan dan perundangSumberdaya Sarana undangan, Prasarana pelayanan bantuan hukum, dan informasi publik bidang pertanian

Realiasasi

Capaian (%)

8 Dokumen

100

a. Dokumen perundangan bidang tanaman

1 Dokumen

1 Dokumen

100

b. Program Legislasi Pertanian (Prolegtan)

1 Dokumen

1 Dokumen

100

c. Dokumen perundangan bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan dan Pengembangan SDM

1 Dokumen

1 Dokumen

100

d. Dokumen Perundangan Bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian

1 Dokumen

1 Dokumen

100

e. Dokumen Perundangan Bidang Peternakan

1 Dokumen

1 Dokumen

100


23

f. Dokumen Perundangan Bidang Kesehatan Hewan

1 Dokumen

1 Dokumen

100

g. Dokumen Perundangan Bidang Karantina Hewan

1 Dokumen

1 Dokumen

100

h. Dokumen Perundangan Bidang Karantina Tumbuhan

1 Dokumen

1 Dokumen

100

2. Naskah Perjanjian Yang Dihasilkan

3 Dokumen

3 Dokumen

100

a. Naskah Perjanjian bidang Pertanian

1 Dokumen

1 Dokumen

100

b. Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Bidang Pertanian

1 Dokumen

1 Dokumen

100

c. Pedoman Umum Tata Cara Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian

1 Dokumen

1 Dokumen

100

3. Bantuan Hukum Yang Dilaksanakan

4 Laporan

4 Laporan

100

a. Laporan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum

1 Laporan

1 Laporan

100

b. Laporan Pengujian Meteriil Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian di MK/MA

1 Laporan

1 Laporan

100

c. Laporan Penyusunan Pedum Tatacara Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum Lingkup Kementerian Pertanian

1 Laporan

1 Laporan

100


24

d. Laporan Pembinaan Prosedur Beracara di Lingkungan Kementerian Pertanian

1 Laporan

1 Laporan

100

4. Laporan Kegiatan Dan Pembinaan

1 Laporan

1 Laporan

100

5. Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian

85 persen layanan

85 persen layanan

100

a. Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

85 persen

85 persen

100

b. Informasi Publik Melalui Multimedia

1 Laporan

1 Laporan

100

c. Monitoring dan Evaluasi

1 Laporan

1 Laporan

100

d. Pelaksanaan Pameran dan Peragaan

1 Laporan

1 Laporan

100

e. Pengelolaan Perpustakaan Konvensional

1 Laporan

1 Laporan

100

f. Dukungan Pengelolaan Pusat Informasi Agribisnis (PIA)

1 Laporan

1 Laporan

100

6. Kompendium Hukum, Himpunan Peraturan Menteri, Dan Penempatan Dalamam Berita Negara

8 Laporan

8 laporan

100

a. Laporan Penyusunan Kompendium Hukum Bidang Tanaman

1 Laporan

1 Laporan

100

b. Laporan Penyusunan Kompendium Bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian

1 Laporan

1 Laporan

100


25

c. Laporan Penyusunan Kompendium Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

1 Laporan

1 Laporan

100

d. Laporan Penyusunan Kompendium Bidang Karantina Pertanian

1 Laporan

1 Laporan

100

e. Laporan Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian

1 Laporan

1 Laporan

100

f. Laporan Penempatan Peraturan Menteri dalam Berita Negara

1 Laporan

1 Laporan

100

g. Laporan Penyusunan Informasi Hukum Bidang Pertanian

1 Laporan

1 Laporan

100

h. Laporan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1 Laporan

1 Laporan

100

7. Layanan Perkantoran

12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100

a. Terlaksananya Layanan dan Operasional Perkantoran

12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100

b. Terlaksananya Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

12 bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100

8. Kendaraan Bermotor

7 Unit

7 Unit

100

a. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-2

4 Unit

4 Unit

100

b. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4

3 Unit

3 Unit

100

9. Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

34 Unit

34 Unit

100


26

a. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 10. Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

3.3

34 Unit

34 Unit

100

21 Unit

21 Unit

100

Evaluasi Kinerja

Bila dilihat dari capaian indikator Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2013, seluruh kegiatan mencapai 100 persen yang menandakan kategori berhasil. Capain tersebut dapat diuraikan melalui evaluasi kinerja sebagai berikut : 3.3.1 Dokumen Perundangan Bidang Tanaman, Ternak, Kesehatan Hewan, Karantina Pertanian, dan Sumberdaya Sarana Prasarana. Sesuai Penetapan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik tahun 2013, target pencapaian sasaran dari kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah 8 (delapan) dokumen. Jika dibandingkan dengan target tahun 2012 yaitu 5 (lima) dokumen, maka pada tahun 2013 meningkat sebesar 3 (tiga) dokumen. Dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun 2013, dari target yang telah ditetapkan seluruhnya telah tercapai 100% (sangat berhasil). Capaian dari kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 3.3.1.1 Program Legislasi Pertanian (Prolegtan) Kegiatan Prolegtan dilakukan untuk merencanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan tahun 2013 sebagai tindak lanjut amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan pertanian yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sesuai sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan Prolegtan yaitu terbentuknya sistem hukum yang kuat melalui terbitnya peraturan perundangundangan di bidang pertanian, sebagai dasar landasan operasional pencapaian pembangunan pertanian secara menyeluruh, maka hukum pertanian harus


27

ditegakan, karena merupakan salah satu sarana mewujudkan ketertiban, keadilan dan ketentraman. Program Legislasi Pertanian perlu dilaksanakan, agar dapat disusun oleh pelaksana perundang-undangan yang berada pada unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dengan tetap memperhatikan berbagai faktor untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang aspiratif dan mengabdi pada kepentingan masyarakat umum dan khususnya petani. Kegiatan Prolegtan Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 7 Maret 2013 dan berlokasi di The Jayakarta Daira Palembang Hotel, Jl. Jenderal Sudirman No. 153, Ilir Barat, Palembang, Sumatera Selatan. Hasil pembahasan dari kegiatan Prolegtan dapat dilihat seperti table berikut : Tabel. 3 NO

Rencana Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

UNIT KERJA

PRODUK HUKUM RUU

RPP

RPER RKEPPRES PRES

/ INPRES

RPER RKEPMEN MENTAN TAN

1.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (UU No.12 Tahun 1992)

-

-

-

1

3

-

2.

Direktorat Jenderal Hortikultura

-

3

-

-

13

-

1

4

1

-

4

-

-

2

1

-

22

-

-

-

-

-

7

-

(UU No.13 Tahun 2010) 3.

Direktorat Jenderal Perkebunan (UU No.18 Tahun 2004)

4.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU No.18 Tahun 2009)

5.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (UU No.41 Tahun 2009)

6.

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

-

-

-

-

18

-

7.

Badan Karantina Pertanian

1

-

-

-

9

-

-

-

-

-

1

-

(UU No.16 Tahun 1992) 8.

BPPSDMP (UU No.16 Tahun 2006)


28

NO

UNIT KERJA

PRODUK HUKUM RUU

9.

Balitbang 2002)

(UU

No.18

10

Badan Ketahanan Pangan

tahun

RPP

RPER RKEPPRES PRES

/ INPRES

RPER RKEPMEN MENTAN TAN

-

-

-

-

6

-

-

2

1

-

1

-

2

11

3

1

84

-

(UU No.18 Tahun 2012) JUMLAH

Dari kegiatan prolegtan, telah dilaksanakan penyusunan peraturan perundangundangan.

Jumlah

peraturan

perundang-undangan

yang

diterbitkan

jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat melalui grafik sebagai berikut :

Grafik 3.1.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden yang dihasilkan per 31 Desember 2013

7 6 5 Undang-Undang 4 Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden

3 2 1

0 2010

2011

2012

2013


29

Grafik 3.2.

Peraturan Menteri Pertanian per 31 Desember 2013

160 140 120 100

Peraturan Menteri Pertanian

80 60 40 20 0 2010

Grafik 3.3.

2011

2012

2013

Keputusan Menteri Pertanian per 31 Desember 2013


30

3.3.1.2 Dokumen Perundangan Bidang Tanaman Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang tanaman (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan). Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan bidang tanaman sebesar Rp. 672.400.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit kerja antara lain eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian,

Kementerian

Kesehatan,

Kementerian

Lingkungan

Hidup,

Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, dan Badan POM, pada umumnya memberikan kontribusi baik teknis maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang tanaman dengan rincian : - Permentan : 20, - Kepmentan : 84, - Laporan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundangan Bidang Tanaman : 1 Laporan

3.3.1.3 Dokumen Perundangan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 776.900.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I (Badan Pengembangan Penyuluhan SDM Pertanian, Pengawasan Internal dan Kesetariatan Jendera; UPT) dan Kementerian Hukum dan HAM serta instasi terkait, semuanya telah memberikan kontribusi muatan materi peraturan teknis maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang penelitian Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan & Pengembangan SDM dengan rincian :


31

- Undang-Undang : 1, - Permentan : 24, - Kepmentan : 15, - Laporan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bidang

Pengolahan

dan

Pemasaran

Hasil

Pertanian,

Penyuluhan

&

Pengembangan SDM : 1 Laporan, - Laporan Analisa Hukum bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

3.3.1.4 Dokumen Perundangan Bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 839.900.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I (Direktorat Jenderal; Prasarana dan Sarana, Penelitian dan Pengembangan Pertanian), dan Kementerian Hukum dan Ham serta instasi terkait,

semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun

penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundangundangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana dengan rincian: - Permentan : 11, - Kepmentan : 31, - Rancangan Permentan/Kepmentan : 3, - Laporan

Pemantauan

dan

Evaluasi

Implementasi

Peraturan

Perundang-

Undangan Bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian : 1 Laporan - Laporan Analisa Hukum Bidang Lahan Pertanian : 1 Laporan

3.3.1.5 Dokumen Perundangan Peternakan. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Bidang Peternakan. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 576.400.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit kerja (Direktorat Jenderal


32

Peternakan dan Kesehatan Hewan; Badan Karantina Pertanian), dan Kementerian Hukum dan Ham serta sekretariat kabinet, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan dengan rincian: - RUU : 1 - PP : 1 - Perpres : 1 - Permentan : 3, - Kepmentan : 12, - Rancangan Permentan/kepmentan : 16 - Laporan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Per-UUan bidang Peternakan : 1 Laporan,

3.3.1.6 Dokumen Perundangan Kesehatan Hewan. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Bidang Kesehatan Hewan. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 411.400.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit kerja (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Badan Karantina Pertanian), dan Kementerian Hukum dan Ham serta sekretariat kabinet, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan dengan rincian: - RPP : 2 - Permentan : 6, - Kepmentan : 5, - Rancangan Permentan/Kepmentan : 6


33

3.3.1.7 Dokumen Perundangan Bidang Karantina Hewan Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang bidang karantina hewan. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 576.400.000,-. personil yang terlibat selain berasal dari Biro hukum dan informasi publik juga dari unit kerja Eselon I yaitu badan karantina dan Direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan; Kementerian Hukum dan HAM serta instasi terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran muatan materi maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang karantina Hewan dengan rincian : - Permentan : 3, - Kepmentan : 0, - Rancangan Permentan : 4 - Laporan Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Bidang Karantina Hewan dan Tumbuhan : 1 Laporan.

3.3.1.8 Dokumen Perundangan Bidang Karantina Tumbuhan Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang bidang karantina tumbuhan. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 709.050.000,-. personil yang terlibat selain berasal dari Biro hukum dan informasi publik juga dari unit kerja Eselon I yaitu badan karantina dan Direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan; Kementerian Hukum dan HAM serta instasi terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran muatan materi maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang karantina Tumbuhan dengan rincian : - Kepmentan : 5, - Rancangan Kepmentan : 1 - Bimbingan

Teknis

Penyusunan

Peraturan

Perundang-Undangan

Bidang

Pertanian: 1 Laporan


34

3.3.2 Naskah Perjanjian yang dihasilkan. 3.3.2.1 Naskah Perjanjian Bidang Pertanian Kegiatan penyusunan naskah perjanjian dilakukan untuk menyusun Naskah Perjanjian Bidang Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan penyusunan naskah perjanjian sebesar Rp. 627.620.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, dan Kementerian/Lembaga terkait,

semuanya telah memberikan kontribusi baik

pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan naskah perjanjian di bidang pertanian. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan naskah perjanjian bidang pertanian dengan rincian : - Penyusunan Naskah Perjanjian : 32, - Rancangan Naskah Perjanjian : 8, - Bimbingan Teknis Tatacara Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian: 1 Laporan.

3.3.2.2 Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Bidang Pertanian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Bidang Pertanian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dari perjanjian bidang pertanian yang telah dihasilkan. Dilihat dari indikator input (masukan) anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 113.320.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan naskah perjanjian di bidang pertanian. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan laporan sebagai berikut: - Laporan Kajian Perjanjian Bidang Pertanian : 1 laporan - Laporan Evaluasi Perjanjian Bidang Pertanian : 1 laporan


35

3.3.2.3 Pedoman Umum Tata Cara Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Pedoman Umum Tata Cara Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 181.300.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, dan Kementerian/Lembaga terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan naskah perjanjian di bidang pertanian. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini telah menghasilkan Draft Final Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Tata Cara Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian.

3.3.3 Bantuan Hukum yang dilaksanakan. 3.3.3.1 Laporan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum Kegiatan ini dilakukan untuk Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum lingkup Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia sebesar Rp. 561.600.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, MK/MA serta instasi terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian

pertimbangan

dan

bantuan

hukum

di

bidang

pertanian,

serta

penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum dengan rincian : - Perdata : 1 perkara - Tata Usaha Negara : 8 perkara


36

3.3.3.2 Laporan Pengujian Materiil Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian di MK/MA Kegiatan ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan terkait uji materiil peraturan perundang-undangan bidang pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia sebesar Rp. 98.600.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, MK/MA serta instasi terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian materiil peraturan perundangan-undangan bidang pertanian. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini telah menyelesaikan permaslahan pengujian materiil peraturan perundang–undangan sebanyak 3 (tiga) undang-undang untuk diuji materi (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani).

3.3.3.3 Laporan Penyusunan Pedum Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum lingkup Kementerian Pertanian Kegiatan Penyusunan Pedum Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum lingkup Kementerian Pertanian dilakukan untuk menyusun Pedoman Umum Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum lingkup Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia sebesar Rp. 181.300.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedum. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini telah menghasilkan Konsep Kebijakan Menteri Pertanian dalam Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum lingkup Kementerian Pertanian.


37

3.3.3.4 Laporan Pembinaan Prosedur Beracara di Lingkungan Kementerian Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pelatihan tentang tata cara beracara di pengadilan sekaligus sebagai Evaluasi Penyelesaian Permasalahan Hukum lingkup Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia sebesar Rp. 202.050.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya, mempunyai tugas melaksanakan Bimbingan Teknis dan evaluasi penyelesaian permaslasahan hukum lingkup Kementerian Pertanian dan menghasilkan satu laporan kegiatan pelaksanakan Bimbingan Teknis.

3.3.4 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas dan disiplin pegawai Biro Hukum dan Informasi public. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia sebesar Rp. 287.000.000,-. Personil yang terlibat adalah seluruh pegawai Biro Hukum dan Informasi Publik, serta melibatkan Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai narasumber, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya dalam pelaksanaan Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai Biro Hukum dan Informasi Publik.

3.3.5 Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian. 3.3.5.1 Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Kegiatan yang telah dilakukan, tergambar dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 874.800.000,-. Personil yang berpartisipasi langsung dalam kegiatan, selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan LSM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Unit Kerja Presiden Bidang


38

Pengawan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Komisi Informasi Pusat, dan para Stake Holder/Pemangku Kepentingan. Para pihak tersebut, telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian

administrasinya,

mempunyai

tugas

melakukan

pengumpulan,

pengujian konsekuensi, penyiapan bahan penyedian dan pelayanan, serta pendokumentasian informasi publik bidang pertanian. Memperhatikan indicator outpout (keluaran) yang telah ditetapkan, maka kegiatan ini menghasilkan satu laporan, yaitu Laporan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik yeng terdiri dari: - Aspek Pengelolaan pelayanan informasi publik dicapai 85%; dan - Laporan Bimbingan Teknis Aplikasi Pendukung Informasi Publik : 1 Laporan

3.3.5.2 Informasi Publik Melalui Multimedia Kegiatan yang dilakukan, antara lain terkait dengan Penyediaan Informasi Publik dan Multimedia Pendukung serta Pengelolaan Perpustakaan Digital. Dilihat dari indikator input (masukan), anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 787.170.000,-. Personil yang berpartisipasi langsung dalam kegiatan, selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan LSM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Komisi Informasi Pusat, dan para Stake Holder/Pemangku Kepentingan terkait lainnya. Para pihak dimaksud secara umum telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian, pemutakhiran, dan pengemasan informasi publik bidang pertanian yang terbarukan melalui multimedia. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan penyediaan informasi publik dan multimedia pendukung dengan rincian : - Laporan Penyediaan informasi Publik Melalui Multimedia : 1 Laporan - Laporan Pengelolaan Perpustakaan Digital : 1 Laporan


39

3.3.5.3 Monitoring dan Evaluasi Informasi Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah melakukan Monitoring dan Evaluasi Informasi. Berdasarkan indikator input (masukan), anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 705.100.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan LSM, KOMINFO, Komisi Informasi Publik, Pengadilan, Pemangku Kepentingan. Dalam rangka mengetahui sejauh mana informasi sudah disebarluaskan kepada pemangku kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan ; - laporan monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian : 1 laporan. - Laporan Koordinasi dan Evaluasi Kinerja PPID : 1 Laporan

3.3.5.4 Pelaksanaan Pameran dan Peragaan Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Pelaksanaan Pameran dan Peragaan. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.850.290.000,-. Personil yang melaksanakan kegiatan selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan LSM, KOMINFO, Komisi Informasi Publik, dan Pemangku Kepentingan yang terkait. Pada pelaksanaan kegiatan pameran dan peragaan, secara umum para pihak terkait telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Berdasarkan indicator output (keluaran) yang telah ditetapkan, maka kegiatan ini antara lain menghasilkan: - Laporan pelaksanaan partisipatif Pameran dan Promosi Pembangunan Pertanian : 1 laporan. - Laporan pelaksanaan peragaan dan visualisasi : 1 Laporan - Laporan Pelaksanaan Pameran Foto Jurnalistik dan Pameran Hari Krida Pertanian : 1 Laporan - Laporan Pelaksanan Apresiasi Pengelolaan Pameran : 1 Laporan


40

3.3.5.5 Pengelolaan Perpustakaan Konvensional Kegiatan yang dilakukan antara lain Pengelolaan Perpustakaan Konvensional. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 112.300.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian dan para pemangku kepentingan. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan perpustakaan konvensional, secara umum para pihak telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan ; - Pengadaan Bahan Informasi Perpustakaan : 1 paket. - Laporan pengelolaan sumberdaya Informasi Perpustakaan : 1 Laporan

3.3.5.6 Dukungan Pengelolaan Pusat Informasi Agrbisnis (PIA) Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah mendukung Pengelolaan Pusat Informasi Agrbisnis

agar

dapat

menunjang

pelaksanaan

layanan

informasi

publik.

Memperhatikan indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 817.000.000,-. Pelaksana kegiatan yang ikut serta dalam kegiatan selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian dan Pemangku Kepentingan. Kegiatan dimaksud antara lain melakukan pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan Gedung Pusat Informasi Agribisnis. Dalam kegiatan ini, secara umum para pihak terkait telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan ; - Laporan Pelayanan Informasi Agribisnis : 1 laporan. - Laporan Penyediaan Informasi Agribisnis Melalui Multimedia : 1 Laporan


41

3.3.6 Kompendium hukum, Himpunan Peraturan Menteri, dan Penempatan dalam berita Negara. 3.3.6.1 Penyusunan Kompendium Hukum Bidang Tanaman Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Kompendium Hukum Bidang Tanaman. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 83.600.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi dan unit eselon I yang membidangi Tanaman. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan satu dokumen Kompendium Hukum Bidang Perkebunan Tahun 2013.

3.3.6.2 Penyusunan

Kompendium

Hukum

Bidang

Sumberdaya,

Sarana

Prasarana dan Penelitian Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Kompendium Hukum Bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 83.600.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi dan unit eselon I yang membidangi Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan satu dokumen Kompendium Hukum Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013 .

3.3.6.3 Penyusunan Kompendium Hukum Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Kompendium Hukum Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 83.600.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi

dan unit eselon I yang membidangi

Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan satu dokumen Kompendium Hukum Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2013.


42

3.3.6.4 Penyusunan Kompendium Hukum Bidang Karantina Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Kompendium Hukum Bidang Karantina Pertanian. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 83.600.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi dan unit eselon I yang membidangi Karantina Pertanian. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan satu dokumen Kompendium Hukum Bidang Karantina Pertanian Tahun 2013 .

3.3.6.5 Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Kompendium Himpunan Peraturan Menteri Pertanian. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 83.600.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi, Kementerian Hukum dan HAM, dan unit eselon I terkait. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan 3 (tiga) Himpunan Tahun 2013, antara lain : - Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Bagian Pertama A Tahun 2013 - Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Bagian Pertama B Tahun 2013 - Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Bagian Kedua Dengan Sistem Katalog Tahun 2013

3.3.6.6 Penempatan Peraturan Menteri dalam Berita Negara Kegiatan ini dilakukan untuk menempatkan peraturan menteri pertanian ke dalam Berita Negara sehingga memiliki kepastian hukum dan memenuhi asas publisitas sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluas Peraturan Perundang-undangan. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 43.210.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi, Kementerian Hukum dan HAM serta unit eselon I terkait. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini berhasil menempatkan 58 peraturan menteri ke dalam Berita Negara Tahun 2013.


43

3.3.6.7 Penyusunan Informasi Hukum Bidang Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian kepada instansi terkait yang membutuhkan. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 80.100.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi, Kementerian Hukum dan HAM, dan unit eselon I terkait. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan 24 edisi yang yang diterbitkan 2 kali dalam sebulan.

3.3.6.8 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kegiatan ini dilakukan untuk mengkoordinasi dan mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 402.350.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi, Kementerian Hukum dan HAM, dan unit eselon I terkait. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan : - Aplikasi dokumentasi dan Informasi Hukum : 1 aplikasi - Buku-buku hukum dan Informasi Publik dan Literatur Hukum dan Informasi Publik: 160 buku.

3.3.7 Layanan Perkantoran Kegiatan ini dilakukan untuk Layanan Perkantoran terdiri dari Pembayaran Gaji dan Tunjangan; Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran, Administrasi dan Ketatausahaan, Penyusunan Laporan Keuangan, SAI, SIMAK BMN, dan SIMONEV. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.747.569.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian,

Kementerian/Lembaga

Stakeholder.

Semuanya

telah

memberikan

kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat


44

dari

indikator

output

(keluaran)

kegiatan

ini

menghasilkan

pengelolaan

ketatausahaan dengan rincian: 3.3.7.1 Laporan Pelaksanaan Layanan dan Operasional Perkantoran, yang meliputi: - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran : 1 laporan - Pengelolaan Ketatausahaan (administrasi ketatausahaan, Penyusunan Laporan Keuangan, SAI, SIMAK BMN, dan SIMONEV) : 1 laporan - Bimibingan Teknis Jabatan Fungsional Perancang : 1 laporan

3.3.7.2 Lapran Pelaksanaan Perencanaan dan Pengelolaan Angaran, yang meliputi: - Pengelolaan Administrasi dan Anggaran : 1 laporan - Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Evaluasi : 1 laporan

3.3.8 Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan agar lebih efisien dan efektif sesuai dengan perkembangan organisasi dan teknologi. Dilihat dari indikator input (masukan), Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian/Lembaga Stakeholder. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan pengadaan barang dan jasa dengan rincian: 3.3.8.1 Kendaraan Bermotor : - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-2 : 4 unit - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4 : 2 unit


45

3.3.8.2 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi : - Laptop : 8 Unit - Komputer desktop : 5 unit - Printer Standar Hitam Putih : 8 unit - Mixer : 1 unit - Microphone : 12 unit

3.3.8.3 Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran : - Kursi Rapat : 15 unit - Mesin Pencacah Kertas : 2 unit - Troley : 4 unit

3.4

Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2013 alokasi anggaran untuk Biro Hukum dan Informasi Publik sebesar Rp.17.303.519.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan posisi 31 Desember 2013 sebesar Rp. 13.224.102.069,- (76,42%). Rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada lampiran.3.


46

BAB IV PENUTUP

Pembinaan Hukum dan Informasi Publik merupakan fungsi yang strategis dalam upaya pembangunan suatu manajemen pembangunan pertanian modern dan mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian secara efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu dilakukan secara berkesinambungan serta perlu komitmen yang kuat dan pemahaman yang sama terhadap peran, tugas dan fungsi unit Hukum dan Informasi Publik dari level top manager sampai dengan lower manager.

Biro Hukum dan Informasi Publik dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang terjadi terutama pelaksanaan otonomi daerah telah berupaya melakukan pembenahan terhadap manajemen pembangunan pertanian, antara lain meliputi kegiatan-kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang sesuai dengan peraturan pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemberian pelayanan bantuan hukum dan penyusunan naskah perjanjian, pengelolaan informasi publik sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemberian motivasi kerja kepada unit kerja, serta pemberian aksestensi terhadap pelaksanaan otonomi daerah bidang pertanian.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2013 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Informasi Publik, dan telah selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan yang menonjol dalam tahun pelaporan ini antara lain menyangkut penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertanian, penyusunan perjanjian dan pemberian layanan bantuan hukum serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian.


47

Dari hasil evaluasi kinerja baik kegiatan maupun program yang dilakukan diketahui capaian kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik antara 80-100% yang artinya baik. Kegiatan-kegiatan Biro Hukum dan Informasi Publik lebih banyak bersifat non fisik (penyusunan peraturan perudang-undangan, analisa hukum, layanan bantuan hukum dan penyusunan perjanjian serta pengelolaan informasi publik). Selain itu terdapat kegiatan yang masih memerlukan proses tindak lanjut agar output kegiatan tersebut dapat bermanfaat, seperti misalnya sosialisasi, monitoring dan evaluasi baik kedalam maupun keluar.

Disadari bahwa berbagai kelemahan pelaksanaan masih terjadi sehingga targettarget yang telah ditentukan belum dapat dicapai sesuai dengan rencana. Selain itu beberapa kegiatan tidak serta merta menghasilkan outcome yang kemudian akan memberikan indikasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Diperlukan usaha yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghasilkan suatu bentuk perwujudan sasaran yang akhirnya bermuara pada pencapaian tujuan, misi, dan visi Biro Hukum dan Informasi Publik.


48

LAMPIRAN


49

Lampiran. 1 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Informasi Publik

BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK

BAGIAN PERUNDANGUNDANGAN I

BAGIAN PERUNDANGUNDANGAN II

BAGIAN PERJANJIAN DAN BANTUAN HUKUM

BAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN IA

SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN IIA

SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN IB

SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN IIB

SUBBAGIAN PERTIMBANGAN DAN BANTUAN HUKUM

SUBBAGIAN PAMERAN DAN PERAGAAN

SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN IC

SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO

SUBBAGIAN MULTIMEDIA

SUBBAGIAN PERJANJIAN


SUBBAGIAN PELAYANAN INFORMASI

50

Lampiran. 2 Rincian Pegawai Biro Hukum dan Informasi Publik Per 31 Desember 2013

No

1.

Bagian

Perundang-

Jumlah Pegawai

Jenis Kelamin

Golongan

Tingkat Pendidikan

Ket

L

P

I

II

III

IV

SMAD3

S1

S2

S3

14

5

9

-

1

12

1

2

10

2

-

15

9

6

-

-

13

2

3

9

3

-

19

11

8

-

1

14

4

7

10

2

-

18

8

10

-

-

16

2

8

7

3

-

66

33

33

-

2

55

9

20

36

10

-

undangan I 2.

Perundangundangan II

3.

Perjanjian dan Bantuan Hukum

4.

Informasi Publik Jumlah


51

Lampiran. 3 Realisasi Anggaran Biro Hukum dan informasi Publik Tahun 2013 Kode

Uraian

018.01.01

1746

1746.001

1746.001.001 011

012

1746.001.002 011

012 1746.001.003

011

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik Bidang Pertanian Dokumen perundangan bidang tanaman, ternak, kesehatan hewan, karantina pertanian, dan sumberdaya sarana prasarana DOKUMEN PERUNDANGAN BIDANG TANAMAN

Jumlah DIPA 17,303,519,00 0 17,303,519,00 0

Realisasi

%

Sisa DIPA

13,224,102,06 9

76.42

4,079,416,931

23.58

13,224,102,06 9

76.42

4,079,416,931

23.58

64.88

1,728,139,460

35.12

73.60

177,523,600

26.40

73.42

133,526,200

26.58

74.12

43,997,400

25.88

84.50

55,512,700

15.50

83.17

47,512,700

16.83

4,920,600,000

3,192,460,540

672,400,000

494,876,400

502,400,000

368,873,800

170,000,000

126,002,600

358,150,000

302,637,300

282,250,000

234,737,300

75,900,000

67,900,000

89.46

8,000,000

10.54

495,084,700

63.73

281,815,300

36.27

309,489,800

65.72

161,410,200

34.28

Penyusunan Peraturan Per-UU-an Bidang Tanaman

Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Bidang Tanaman PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN (PROLEGTAN) Pelaksanaan Prolegtan

Evaluasi Pelaksanaan Prolegtan DOKUMEN PERUNDANGAN BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN, PENYULUHAN & PENGEMBANGAN SDM Penyusunan Peraturan Per-UU-an Bid. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan & Peng. SDM


%

776,900,000

470,900,000

52

Kode

Uraian 012

Pemantauan dan Evaluasi implementasi Peraturan PerUUan Bid. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan & Peng. SDM

013

Analisa Hukum Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

1746.001.004 011

012

013

Jumlah DIPA

Realisasi

Sisa DIPA

%

80,423,500

47.31

89,576,500

52.69

105,171,400

77.33

30,828,600

22.67

839,900,000

542,079,540

64.54

297,820,460

35.46

Penyusunan Peraturan Per-UU-an Bid. Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian

533,900,000

329,942,940

Pemantauan dan Evaluasi implementasi Peraturan PerUUan Bid. Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian

170,000,000

DOKUMEN PERUNDANGAN BIDANG SUMBERDAYA, SARANA PRASARANA DAN PENELITIAN

170,000,000

%

136,000,000

61.80

Analisa Hukum Bidang Lahan Pertanian

38.20 203,957,060

115,679,900

68.05

54,320,100

31.95

96,456,700

70.92

39,543,300

29.08

136,000,000 1746.001.005

DOKUMEN PERUNDANGAN BIDANG PETERNAKAN

576,400,000

409,520,500

71.05

166,879,500

28.95

011

Penyusunan Peraturan Per-UU-an Bid. Peternakan

406,400,000

343,403,600

84.50

62,996,400

15.50

012

Pemantauan dan Evaluasi implementasi Peraturan PerUUan Bid. Peternakan dan Kesehatan Hewan

170,000,000

66,116,900

38.89

103,883,100

61.11

DOKUMEN PERUNDANGAN BIDANG KESEHATAN HEWAN Penyusunan Peraturan Per-UU-an Bid. Kesehatan Hewan

411,400,000

304,285,600

73.96

107,114,400

26.04

411,400,000

304,285,600

73.96

107,114,400

26.04

DOKUMEN PERUNDANGAN BIDANG KARANTINA HEWAN

576,400,000

291,589,800

50.59

284,810,200

49.41

1746.001.006 011 1746.001.007


53

Kode

Uraian

Jumlah DIPA

Realisasi

%

Sisa DIPA

%

011

Penyusunan Peraturan Per-UU-an Bid. Karantina Hewan

406,400,000

225,964,800

55.60

180,435,200

44.40

012

Pemantauan Peraturan Per-UUan Bid. Karantina Hewan dan Tumbuhan

170,000,000

65,625,000

38.60

104,375,000

61.40

1746.001.008

DOKUMEN PERUNDANGAN BIDANG KARANTINA TUMBUHAN

709,050,000

352,386,700

49.70

356,663,300

50.30

011

Penyusunan Peraturan Per-UU-an Bidang Karantina Tumbuhan

406,400,000

136,809,600

33.66

269,590,400

66.34

012

Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pertanian

302,650,000

215,577,100

71.23

87,072,900

28.77

Naskah Perjanjian yang Dihasilkan

922,240,000

796,906,900

86.41

125,333,100

13.59

NASKAH PERJANJIAN BIDANG PERTANIAN

627,620,000

550,860,900

87.77

76,759,100

12.23

011

Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian

424,970,000

367,286,300

86.43

57,683,700

13.57

012

Bimbingan Teknis Tatacara Penyusunan Perjanjian Bidang Pertanian

202,650,000

183,574,600

90.59

19,075,400

9.41

MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN BIDANG PERTANIAN

113,320,000

106,300,000

93.81

7,020,000

6.19

Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Bidang Pertanian

113,320,000

106,300,000

93.81

7,020,000

6.19

PEDOMAN UMUM TATA CARA PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

181,300,000

139,746,000

77.08

41,554,000

22.92

Penyusunan Pedum Tata Cara Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian

181,300,000

139,746,000

77.08

41,554,000

22.92

1746.004 1746.004.001

1746.004.002 011 1746.004.003 011


54

Kode

Uraian

Jumlah DIPA

Realisasi

1,043,550,000

815,696,100

78.17

227,853,900

21.83

LAPORAN PEMEBERIAN PERTIMBANGAN DAN BANTUAN HUKUM

561,600,000

492,051,100

87.62

69,548,900

12.38

Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum

561,600,000

492,051,100

87.62

69,548,900

12.38

LAPORAN PENGUJIAN MATERIIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERTANIAN DI MK/MA Pengujian Materiil Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian di MK/MA

98,600,000

77,900,000

79.01

20,700,000

20.99

98,600,000

77,900,000

79.01

20,700,000

20.99

LAPORAN PENYUSUNAN PEDUM TATACARA PEMEBERIAN PERTIMBANGAN DAN BANTUAN HUKUM LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

181,300,000

126,789,000

69.93

54,511,000

30.07

Penyusunan Pedum Tatacara Pemberian Pertimbangan Bantuan Hukum Lingkup Kementan

181,300,000

126,789,000

69.93

54,511,000

30.07

LAPORAN PEMBINAAN PROSEDUR BERACARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

202,050,000

118,956,000

58.87

83,094,000

41.13

Bimbingan Teknis dan Evaluasi Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Kemtan

202,050,000

118,956,000

58.87

83,094,000

41.13

Laporan Kegiatan dan Pembinaan

287,000,000

258,610,000

90.11

28,390,000

9.89

Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai

287,000,000

258,610,000

90.11

28,390,000

9.89

5,146,660,000

4,121,922,129

80.09

1,024,737,871

19.91

Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

874,800,000

727,399,020

83.15

147,400,980

16.85

011

Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

485,200,000

430,096,520

88.64

55,103,480

11.36

012

Bimbingan Teknis Aplikasi Pendukung Informasi Publik (Wil. Barat, Tengah, Timur)

389,600,000

297,302,500

76.31

92,297,500

23.69

1746.006 1746.006.001 011 1746.006.002

011

1746.006.003

011

1746.006.004 011

1746.007 011 1746.008 1746.008.001

Bantuan Hukum yang Dilaksanakan

Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian


55

%

Sisa DIPA

%

Kode

Uraian

1746.008.002

Jumlah DIPA

Realisasi

%

Sisa DIPA

%

INFORMASI PUBLIK MELALUI MULTIMEDIA

787,170,000

681,767,500

86.61

105,402,500

13.39

011

Penyediaan Informasi Publik Melalui Multimedia

646,420,000

591,666,000

91.53

54,754,000

8.47

012

Pengelolaan Perpustakaan Digital

140,750,000

90,101,500

64.02

50,648,500

35.98

MONITORING DAN EVALUASI INFORMASI PUBLIK

705,100,000

492,826,400

69.89

212,273,600

30.11

011

Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik

335,000,000

194,332,200

58.01

140,667,800

41.99

012

Koordinasi dan Evaluasi Kinerja PPID (Wil Barat, Tengah, Timur)

370,100,000

298,494,200

80.65

71,605,800

19.35

1746.008.003

1746.008.004

PELAKSANAAN PAMERAN DAN PERAGAAN

1,850,290,000

1,468,830,580

79.38

381,459,420

20.62

011

Pelaksanaan Partisipatif Pameran dan Promosi Pembangunan Pertanian

1,040,750,000

989,099,400

95.04

51,650,600

4.96

012

Pelaksanaan Peragaan dan Visualisasi

206,050,000

68,946,000

33.46

137,104,000

66.54

013

Pelaksanaan Pameran Foto Jurnalistik dan Pameran Hari Krida Pertanian

475,100,000

304,890,180

64.17

170,209,820

35.83

014

Pelaksanaan Apresiasi Pengelolaan Pameran

128,390,000

105,895,000

82.48

22,495,000

17.52

PENGELOLAAN PERPUSTAAAN KONVENSIONAL

112,300,000

66,680,130

59.38

45,619,870

40.62

1746.008.005 011

Pengadaan Bahan Informasi Perpustakaan

15,000,000

14,874,530

99.16

125,470

0.84

012

Pengelolaan Sumberdaya Informasi Perpustakaan

97,300,000

51,805,600

53.24

45,494,400

46.76

Dukungan Pengelolaan Pusat Informasi Agribisnis (PIA)

817,000,000

684,418,499

83.77

132,581,501

16.23

Pelayanan Informasi Agribisnis

406,000,000

374,521,999

92.25

31,478,001

7.75

1746.008.006 011


56

Kode

Uraian 012

1746.009 1746.009.001 011 1746.009.002

011

1746.009.003 011

1746.009.004 011 1746.009.005 011 1746.009.006 011

Penyediaan Informasi Agribisnis Melalui Multimedia

Jumlah DIPA

Realisasi

%

Sisa DIPA

%

411,000,000

309,896,500

75.40

101,103,500

24.60

1,220,700,000

1,036,502,480

84.91

184,197,520

15.09

LAPORAN PENYUSUNAN KOMPENDIUM HUKUM BIDANG TANAMAN Penyusunan Kompendium Bidang Tanaman

83,600,000

81,688,500

97.71

1,911,500

2.29

83,600,000

81,688,500

97.71

1,911,500

2.29

LAPORAN PENYUSUNAN KOMPENDIUM BIDANG BIDANG SUMBERDAYA, SARANA PRASARANA DAN PENELITIAN Penyusunan Kompendium Bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian

83,600,000

60,168,000

71.97

23,432,000

28.03

83,600,000

60,168,000

71.97

23,432,000

28.03

LAPORAN PENYUSUNAN KOMPENDIUM BIDANG BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Penyusunan Kompendium Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

83,600,000

76,057,950

90.98

7,542,050

9.02

83,600,000

76,057,950

90.98

7,542,050

9.02

LAPORAN PENYUSUNAN KOMPENDIUM BIDANG KARANTINA PERTANIAN

83,600,000

79,319,750

94.88

4,280,250

5.12

Penyusunan Kompendium Bidang Karantina Pertanian

83,600,000

79,319,750

94.88

4,280,250

5.12

LAPORAN PENERBITAN HIMPUNAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

360,640,000

293,759,500

81.46

66,880,500

18.54

Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian

360,640,000

293,759,500

81.46

66,880,500

18.54

LAPORAN PENEMPATAN PERATURAN MENTERI DALAM BERITA NEGARA

43,210,000

23,340,500

54.02

19,869,500

45.98

Penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara

43,210,000

23,340,500

54.02

19,869,500

45.98

Kompendium Hukum Himpunan Peraturan Menteri dan Penempatan Dalam Berita Negara


57

Kode

Uraian

1746.009.007 011 1746.009.008 011

1746.994 1746.994.001 002 A

011

Jumlah DIPA

Realisasi

%

Sisa DIPA

%

LAPORAN PENYUSUNAN INFORMASI HUKUM BIDANG PERTANIAN Penyusunan Informasi Hukum Bidang Pertanian

80,100,000

60,695,000

75.77

19,405,000

24.23

80,100,000

60,695,000

75.77

19,405,000

24.23

LAPORAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM Pengelolaan dan Pelayanan Dokumentasi & Informasi Hukum

402,350,000

361,473,280

89.84

40,876,720

10.16

402,350,000

361,473,280

89.84

40,876,720

10.16

Layanan Perkantoran

2,747,569,000

1,995,668,920

72.63

751,900,080

27.37

Terlaksananya Layanan dan Operasional Perkantoran

2,191,169,000

1,683,407,510

76.83

507,761,490

23.17

562,600,000

284,675,020

50.60

277,924,980

49.40

562,600,000

284,675,020

50.60

277,924,980

49.40

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pengelolaan Ketatausahaan

1,375,919,000

1,210,432,490

87.97

165,486,510

12.03

A

Administrasi dan Ketatausahaan

1,154,919,000

1,032,823,690

89.43

122,095,310

10.57

B

Penyusunan Laporan Keuangan, SAI, SIMAK BMN dan SIMONEV

221,000,000

177,608,800

80.37

43,391,200

19.63

Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Perancang

252,650,000

188,300,000

74.53

64,350,000

25.47

TERLAKSANANYA PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN

556,400,000

312,261,410

56.12

244,138,590

43.88

011

Pengelolaan Administrasi dan Anggaran

466,000,000

251,640,410

54.00

214,359,590

46.00

012

Penyusunan Program , Rencana Kerja dan Evaluasi

90,400,000

60,621,000

67.06

29,779,000

32.94

680,000,000

673,935,000

99.11

6,065,000

0.89

012 1746.994.002

1746.995

Kendaraan Bermotor


58

Kode

Uraian

Jumlah DIPA

Realisasi

%

Sisa DIPA

%

011

Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-2

80,000,000

79,395,000

99.24

605,000

0.76

012

Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4

600,000,000

594,540,000

99.09

5,460,000

0.91

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

295,000,000

293,400,000

99.46

1,600,000

0.54

Alat Pengolah Data

295,000,000

293,400,000

99.46

1,600,000

0.54

011

Pengadaan Alat Pengolah Data

215,000,000

213,500,000

99.30

1,500,000

0.70

012

Alat Studio dan Komunikasi

80,000,000

79,900,000

99.88

100,000

0.13

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

40,200,000

39,000,000

97.01

1,200,000

2.99

011

Pengadaan Meubelair

30,000,000

29,500,000

98.33

500,000

1.67

012

Pengadaan Fasilitas Perkantoran

10,200,000

9,500,000

93.14

700,000

6.86

1746.996 1746.996.001

1746.997


59

Lampiran. 4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2013 Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produkhukum dan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, dan informasi publik bidang pertanian

Indikator Kinerja

Target

1. Dokumenperundangan Bidang Tanaman, Ternak, Kesehatan Hewan, Karantina Pertanian, Dan Sumberdaya Sarana Prasarana

8 Dokumen

a. Dokumen perundangan bidang tanaman

1 Dokumen

b. Program Legislasi Pertanian (Prolegtan)

1 Dokumen

c. Dokumen perundangan bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan dan Pengembangan SDM

1 Dokumen

d. Dokumen Perundangan Bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian

1 Dokumen

e. Dokumen Perundangan Bidang Peternakan

1 Dokumen

f. Dokumen Perundangan Bidang Kesehatan Hewan

1 Dokumen

g. Dokumen Perundangan Bidang Karantina Hewan

1 Dokumen

h. Dokumen Perundangan Bidang Karantina Tumbuhan

1 Dokumen

2. Naskah Perjanjian Yang Dihasilkan

3 Dokumen

a. Naskah Perjanjian bidang Pertanian

1 Dokumen

b. Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Bidang Pertanian

1 Dokumen


60

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

c. Pedoman Umum Tata Cara Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian

1 Dokumen

3. Bantuan Hukum Yang Dilaksanakan

4 Laporan

a. Laporan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum

1 Laporan

b. Laporan Pengujian Meteriil Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian di MK/MA

1 Laporan

c. Laporan Penyusunan Pedum Tatacara Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum Lingkup Kementerian Pertanian

1 Laporan

d. Laporan Pembinaan Prosedur Beracara di Lingkungan Kementerian Pertanian

1 Laporan

4. Laporan Kegiatan Dan Pembinaan

1 Laporan

5. Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian

85 persen layanan

a. Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

85 persen

b. Informasi Publik Melalui Multimedia

1 Laporan

c. Monitoring dan Evaluasi

1 Laporan

d. Pelaksanaan Pameran dan Peragaan

1 Laporan

e. Pengelolaan Perpustakaan Konvensional

1 Laporan

f. Dukungan Pengelolaan Pusat Informasi Agribisnis (PIA)

1 Laporan

6. Kompendium Hukum, Himpunan


8 Laporan

61

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Peraturan Menteri, Dan Penempatan Dalamam Berita Negara a. Laporan Penyusunan Kompendium Hukum Bidang Tanaman

1 Laporan

b. Laporan Penyusunan Kompendium Bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian

1 Laporan

c. Laporan Penyusunan Kompendium Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

1 Laporan

d. Laporan Penyusunan Kompendium Bidang Karantina Pertanian

1 Laporan

e. Laporan Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian

1 Laporan

f. Laporan Penempatan Peraturan Menteri dalam Berita Negara

1 Laporan

g. Laporan Penyusunan Informasi Hukum Bidang Pertanian

1 Laporan

h. Laporan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1 Laporan

7. Layanan Perkantoran

12 Bulan Layanan

a. Terlaksananya Layanan dan Operasional Perkantoran

12 Bulan Layanan

b. Terlaksananya Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

12 bulan Layanan

8. Kendaraan Bermotor

7 Unit

a. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-2

4 Unit


62

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

b. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4

3 Unit

9. Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

34 Unit

a. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

34 Unit

10. Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran


21 Unit

63

Lampiran. 5 Penetapan Kinerja (PK) Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2013 Sasaran Strategis Tersedianya produk perundang- undangan, layanan perjanjian dan bantuan hukum dan terkelolanya informasi publik bidang pertanian melalui multimedia, pameran dan peragaan

Indikator Kinerja

Target

1. Jumlah dokumen perundangudanganan bidang tanaman, ternak, kesehatan hewan, karantina pertanian, dan sumberdaya sarana prasarana

8 Dokumen

2. Jumlah naskah perjanjian yang yang dihasilkan

3 Dokumen

3. Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan

4 Laporan

4. Jumlah laporan kegiatan dan pembinaan pegawai

1 Laporan

5. Laporan layanan informasi publik bidang pertanian

85 persen

6. Jumlah kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam berita Negara

8 Laporan


64

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2013

Recommend Documents