laporan akuntabilitas KinErja (lakip) Biro hukum dan informasi PuBliK Tahun anggaran 2013

laPoran aKunTaBiliTaS KinErja (laKiP) Biro huKum dan informaSi PuBliK Tahun anggaran 2013

SEKrETariaT jEndEral KEmEnTErian PErTanian 2013

LAKIP Biro Hukum dan Informasi Publik 2011

1

BAB I LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian

Pertanian

menyelenggarakan

fungsi

pembinaan,

koordinasi

dan

penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum serta pengelolaan informasi publik. Dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan naskah perjanjian dan layanan bantuan hukum serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian secara operasional fungsi tersebut merupakan tanggung jawab Biro Hukum dan Informasi

Publik

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tersebut, Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Dalam rangka pembangunan pertanian, Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai peranan penting dan strategis terutama dalam upaya pembinaan hukum pertanian dan pengelolaan informasi publik yang proporsional, yang merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam good governance pada pelaksanaan pembangunan sistem dan usaha agribisnis tersebut. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan Hukum dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, menempatkan Biro Hukum dan Informasi Publik pada suatu kedudukan yang spesifik yaitu in house consultant hukum dan pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Peran dan kedudukan Biro Hukum dan Informasi Publik menjadi sangat penting dan strategis sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, khususnya

dalam

rangka

mengkoordinasikan

penyiapan

pembagian


2

urusan

pemerintah, propinsi dan kabupaten/kota, serta pelayanan informasi publik kepada pemangku kepentingan. Selain itu, saat ini kedudukan Biro Hukum dan Informasi Publik menjadi semakin penting, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025, dan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014, yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, Biro Hukum dan Informasi Publik berkedudukan sebagai unit kerja yang termasuk dalam penilaian Menpan bidang peraturan perundang-undangan dan pengelolaan informasi publik. Untuk Melaksanakan tugas tersebut diatas, Biro Hukum dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi : a. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang pertanian; b. Pengembangan sistem jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian; c.

Penyusunan naskah perjanjian, pertimbangan dan bantuan hukum;

d. Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik bidang pertanian;dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum dan Informasi Publik Sedangkan susunan Organisasi Biro Hukum dan Informasi Publik yang secara substantive menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdiri dari : a. Bagian Perundang-Undangan I b. Bagian Perundang-Undangan II c.

Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum

d. Bagian Pengelolaan Informasi Publik; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional


3

STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK

BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK

BAGIAN PERUNDANGUNDANGAN I

BAGIAN PERUNDANGUNDANGAN II

BAGIAN PERJANJIAN DAN BANTUAN HUKUM

BAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN IA

SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN IIA

SUBBAGIAN PERJANJIAN

SUBBAGIAN PELAYANAN INFORMASI

SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN IB

SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN IIB

SUBBAGIAN PERTIMBANGAN DAN BANT UAN HUKUM

SUBBAGIAN PAMERAN DAN PERAGAAN

SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN IC

SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO

SUBBAGIAN MULTIMEDIA


4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Oleh karena itu ketersediaan rencana strategis (Renstra) dan Penetapan kinerja (perjanjian kinerja) sebagai tolak ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya.

A.

RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis merupakan suatu bentuk perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Rencana strategis Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2010 – 2014 ini merupakan pelaksanaan program yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Sekretaris Jenderal Tahun 2010 – 2014, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Biro hukum dan Informasi Publik disusun dengan berdasarkan pada tugas dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi: a.

koordinasi dan penyusunan

peraturan perundang-undangan dibidang

pertanian; b.

pengembangan sistem jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian;

c.

penyusunan naskah perjanjian, pertimbangan dan bantuan hukum;

d.

penyimpanan,

pendokumentasian,

penyediaan,

dan/atau

informasi publik bidang pertanian;dan


5

pelayanan

e.

pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum dan Informasi Publik

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi tersebut diatas, maka ditetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran, sebagai berikut: 1.

Visi ”Kepastian hukum dan pelayanan informasi publik yang prima akan mendorong maju dan berkembangnya usaha pertanian”.

2.

MISI Untuk mewujudkan Visi Organisasi, maka Misi yang diemban Biro Hukum dan Informasi Publik meliputi: 1) Menyediakan peraturan perundangan bidang pertanian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2) Penyiapan bahan pengembangan sistem jaringan, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum 3) menyusun naskah perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak dan memberikan layanan bantuan hukum. 4) Menyiapkan personil ahli hukum yang dapat memberikan bantuan hukum unit kerja Kementerian Pertanian. 5) Mengelola dokumentasi informasi publik bidang pertanian dan melakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

3.

TUJUAN Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan organisasi yang akan dijalankan oleh Biro Hukum dan Informasi Publik selama periode tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1) Menyusun peraturan perundangan bidang pertanian secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. 2) Mengembangkan sistem jaringan, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum


6

3) Menghasilkan naskah perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemajuan dan berkembangnya usaha pertanian. 4) Melakukan layanan bantuan hukum bagi institusi bidang pertanian. 5) Mengelola informasi publik bidang pertanian secara profesional.

4.

SASARAN STRATEGIS Sasaran umum Biro Hukum dan Informasi Publik adalah terwujudnya kepastian hukum dan terkelolanya informasi publik pertanian.

di bidang

Sedangkan penjabaran dari sasaran tersebut adalah sebagai

berikut : 1) Dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian tersedia sesuai kebutuhan. 2) Terkelolanya dengan baik dokumentasi dan informasi hukum 3) Dokumen naskah perjanjian yang dapat dijadikan acuan kerja dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk kemajuan dan berkembangnya usaha pertanian. 4) Permasalahan hukum yang muncul dalam menjalankan pembangunan pertanian

diupayakan selalu mendapatkan bantuan hukum dari

Kementerian Pertanian. 5) Terlayaninya secara baik, pemohon informasi publik di Kementerian Pertanian. 5.

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi yang dimiliki Biro Hukum dan Informasi Publik, dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara atau strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijakan, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program operasional dan kegiatan, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : a. Kebijakan


7

Dalam rangka pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran, maka dengan kebijakan

memperhatikan yang

kondisi

ditempuh

sumberdaya

dalam

rangka

yang

memiliki,

pembinaan

hukum

arah dan

pengelolaan informasi publik pertanian adalah Terwujudnya kepastian hukum dan terkelolanya informasi publik bidang pertanian.

b. Strategi Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, dengan memperhatikan sumberdaya, organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara (strategi) pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi yang ditempuh Biro Hukum dan Informasi Publik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2010 – 2014 sebagai berikut : 1) Pembinaan

hukum

dan

pengelolaan

informasi

publik

melalui

penajaman visi, misi, tugas pokok dan fungsi guna memperoleh bentuk hukum pertanian yang lengkap dan pengelolaan informasi publik yang professional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2) Penyempurnaan

peraturan

perundang-undangan

agar

tercapai

kepastian hukum dan sinkronisasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan instansi terkait. 3) Dokumen naskah perjanjian yang dapat dijadikan acuan kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk berkembangnya usaha pertanian. 4) Permasalahan hukum yang muncul dalam menjalankan pembangunan pertanian

diupayakan selalu mendapatkan bantuan hukum dari

Kementerian Pertanian. 5) Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur pertanian melalui pengembangan jabatan fungsional dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan.


8

6) Meletakkan landasan hukum yang kokoh bagi terselenggarannya otonomi di daerah di bidang pertanian secara efektif dan efisien. 7) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir dalam penyelenggaraan

pelayanan

informasi

publik

dan

manajemen

pembangunan pertanian. 8) Penyelenggaraan

pengurusan

Tata

Usaha

Biro

secara

lebih

terkoordinasi. c. Indikator Kinerja - Tersusunnya

dokumen

peraturan

perundang-undangan

bidang

pertanian, - Tersusunnya

kompendium

hukum

bidang

pertanian,

himpunan

peraturan menteri dan penempatan dalam berita Negara, - Tersusunnya naskah perjanjian bidang pertanian, - Tersusunnya layanan bantuan hukum bidang pertanian, - Terkelolanya informasi public bidang pertanian d. Kegiatan Sesuai

dengan

kebijakan

reformasi

perencanaan

dan

anggaran,

khususnya terkait dengan pengukuran kinerja unit kerja, capaian program dalam bentuk outcome menjadi tanggung jawab Kementerian dan Unit Kerja Eselon I, sedangkan pada tingkatan unit kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri bertanggung jawab pada capaian kegiatan dalam bentuk output. Sehubungan dengan itu kegiatan-kegiatan Biro Hukum dan Informasi Publik dilakukan untuk mencapai kinerja program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Mengacu pada program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut diatas, nama kegiatan Biro Hukum dan Informasi Publik adalah Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik. Kegiatan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk sub-sub kegiatan. Sub kegiatan dan Indikator kinerja outputnya Biro Hukum dan Informasi Publik


9

yang akan dilakukan pada kurun waktu 2010 – 2014, berdasarkan pendekatan fungsi meliputi : - Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian 1) Dokumen Peraturan Perundangan-undangan Bidang Tanaman, Ternak, Kesehatan Hewan, Karantina Pertanian, dan Sumberdaya Sarana Prasarana. Peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun

2007

tentang

Penyebarluasan Kementerian

Pengesahan,

Peraturan

Pertanian

telah

Pengundangan,

Perundang-undangan, ditetapkan

Keputusan

dan untuk

Menteri

Pertanian Nomor 617/Kpts/HK.060/12/2003 tentang Pedoman Penyusunan

Peraturan

Perundang-undangan

Departemen

Pertanian,

Peraturan

Menteri

di

Lingkungan

Pertanian

Nomor

61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam Pasal 54 menyatakan “Biro Hukum dan Informasi Publik

mempunyai

tugas

melaksanakan

koordinasi

dan

penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian”. Pasal 57, melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta

penelaahan

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

tanamana pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penelitian dan pengembangan pertanian, ketahanan pangan,


10

pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyuluhan dan pengembangan

sumber

daya

manusia

pertanian,

dan

kesekretariatan jenderal, serta pengawasan internal. Pasal 61, melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang ternak dan hewan, karantina pertanian. Dengan kegiatan :  Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Tanaman  Program Legislasi Pertanian (Prolegtan)  Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan  Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penelitian, Penyuluhan dan Pengembangan SDM  Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundangundangan Bidang Pertanian  Penyusunan

Peraturan

Perundang-undangan

Bidang

Sumberdaya, Sarana dan Prasarana  Analisa

Hukum

Peraturan

Perundang-undangan

Bidang

Pertanian  Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Tanaman, Pengembangan SDM, Sumberdaya, Sarana dan Prasarana  Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak dan Hewan  Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundangundangan Bidang Pertanian  Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak, Hewan, dan Karantina Pertanian  Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Karantina Pertanian  Analisa Hukum Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak, Kesehatan Hewan, dan Karantina Pertanian 2) Penyusunan Kompendium Hukum, Himpunan Peraturan Menteri, dan Penempatan Dalam Berita Negara.


11

Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang

Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan,

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Kementerian

Peraturan

Pertanian

Perundang-undangan.

Peraturan

Menteri

Pertanian

Untuk Nomor

61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, dalam Pasal 64 menyatakan “Subbagian dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pengembangan

sistem

jaringan,

dan

pengelolaan

dokumentasi dan informasi hukum”. Dengan kegiatan :  Pengelolaan dan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum  Penerbitan Peraturan Menteri  Penempatan

peraturan

perundang-undangan

dalam

Berita

Negara 3) Laporan Perjanjian dan Layanan Bantuan Hukum Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam Pasal 68 menyatakan “Subbagian Perjanjian mempunyai tugas melakukan peyiapan bahan penyusunan naskah perjanjian di pertanian”. Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan peyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum di


12

bidang pertanian , serta penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha Negara. Dengan kegiatan :  Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian  Sosialisasi Tatacara Penyusunan Perjanjian Bidang Pertanian  Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum  Pengujian

Materiil

Peraturan

Perundang-undangan

Bidang

Pertanian di MK/MA  Penyusunan Pedum Tatacara Pemberian Pertimbangan Bantuan Hukum Lingkup Kementan 4) Laporan layanan informasi publik bidang pertanian Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam Pasal 70 menyatakan “Bagian Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan peyiapan, penyimpanan , pendokumentasian , penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik bidang pertanian”. Dengan Kegiatan :  Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik  Penyediaan Informasi Publik melalui Multimedia  Pengelolaan Perpustakaan Digital  Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik  Pelaksanaan Pameran dan Promosi Pembangunan Pertanian  Pelaksanaan Peragaan, Visualisasi, dan Publikasi  Pengelolaan Perpustakaan Konvensional  Pelayanan Informasi Agribisnis  Penyediaan Informasi Agribinis Melalui Multimedia 5) Layanan perkantoran


13

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan kegiatan

ini

adalah

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam Pasal 68 menyatakan “Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan , dan surat menyurat, serta kearsipan Biro Hukum dan Informasi Publik”. Dengan kegiatan :  Pengelolaan Administrasi dan Anggaran  Penyusunan Program, Rencana Kerja, dan Evaluasi  Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai  Pembayara Gaji dan Tunjangan  Penyelenggaraan

Operasional

dan

Pemeliharaan

Perkantoran  Admistrasi Ketatausahaan  Laporan Keuangan, SAI, SIMAK BMN, dan Simonev B.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Rencana Strategis tersebut diatas, kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yang selanjutnya berdasarkan RKT tersebut disusun penetapan kinerja atau perjanjian kinerja yang berisi sasaran strategis, kegiatan, indikator kinerja dan target. Untuk tahun 2013, penetapan kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik, seperti diuraikan pada table di bawah ini. TABEL 1 SASARAN STRATEGIS, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

No. 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya ketersediaan produk hukum pertanian, tersusunnya naskah perjanjian dan layanan bantuan hukum, serta terkelolaanya informasi publik di bidang pertanian

KEGIATAN Dokumen perundangan bidang tanaman, ternak, kesehatan hewan, karantina pertanian, dan sumberdaya sarana prasarana

INDIKATOR KINERJA OUTPUT Dokumen penyusunan peraturan perundang-undangan bidang tanaman

Program (prolegtan)

legislasi

pertanian


TARGET 1 Dokumen : 18 Permen 50 Kepmen 4 Konsep PP 3 Konsep Permentan 1 Laporan

14

No.

SASARAN STRATEGIS

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA OUTPUT Bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan Penyusunan peraturan perundangundangan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM Monitoring dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian Penyusunan peraturan perundangundangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana

Analisa hukum peraturan perundangundangan bidang pertanian Sosialisasi Peraturan perundangundangan bidang tanaman, pengembangan SDM, sumberdaya, sarana prasarana Penyusunan peraturan perundangundangan bidang ternak dan hewan

Monitoring dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian Sosialisasi peraturan perundangundangan bidang ternak, hewan dan karantina pertanian

Laporan Kompendium hukum, himpunan peraturan menteri dan penempatan dalam berita Negara

Laporan perjanjian

Laporan layanan bantuan hukum

TARGET 1 Laporan 1 Dokumen : 10 Permen 29 Kepmen 1 Kep. Sekjen 1 Laporan

1 Dokumen : 1 UU 3 PP 1 Ranc Inpres 14 Permentan; 23 Kepmentan; 14 Ranc Permentan/ Kepmentan 1 Laporan 1 Laporan

1 Dokumen : 2 PP 2 RPP 1 R. Perpres 4 Permen 17 Kepmen 13 Kon. Permen 3 Kon. Kepmen 1 Laporan

1 Laporan

Penyusunan peraturan perundangundangan bidang karantina pertanian

1 Dokumen : 6 Ranc. Permen 6 Permen 3 Kepmen

Analisa hukum peraturan perundangundangan bidang ternak, kesehatan hewan, dan karantina pertanian Kompendium hukum bidang peternakan, lahan, penyuluhan, dan hortikultura Penerbitan himpunan peraturan menteri pertanian Himpunan peraturan menteri pertanian dengan system katalog Penempatan peraturan menteri dalam berita Negara Penyusunan naskah perjanjian bidang pertanian Rancangan naskah perjanjian Identifikasi perjanjian bidang pertanian Kajian perjanjian bidang pertanian Sosialisasi tata cara penyusunan naskah perjanjian bidang pertanian Evaluasi perjanjian bidang pertanian Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum Pengujian materiil peraturan perundang-undangan bidang pertanian di MK/MA

1 Laporan


1 Dokumen (4 judul) Bagian A : 1 Himp. Bagian B : 1 Himp. 1 Himpunan 37 Permentan 30 Perjanjian 5 Rancangan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Perdata 1; TUN 2. 1 Laporan UU No.12/1992 UU No. 39/2008

15

No.

SASARAN STRATEGIS

KEGIATAN

Laporan pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik Penyediaan Publik dan Pendukung

Informasi Multimedia

Pengelolaan perpustakaan

Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik Pelaksanaan pameran, visualisasi, publikasi, promosi Dukungan Pengelolaan Pusat Informasi Agribisnis (PIA)

Layanan Perkantoran

Komputer peralatannya

Pengadaan kendaraan Gedung/Bangunan Sarana dan prasarana

dan

INDIKATOR KINERJA OUTPUT Penyusunan pedum tatacara pemberian pertimbangan hukum lingkup kementan Pengelolaan pelayanan informasi publik Pengadaan buku dan kelengkapan multimedia

TARGET 1 Laporan

1 laporan

bahan

3 Paket

Penyiapan digital informasi agribisnis Analisa kebutuhan database informasi publik

2 Paket 1 Paket

Penyusunan dan pengolahan database informasi publik Pengembangan media informasi publik berbasis web

1 Laporan

Penyusunan dan penerbitan publikasi pustaka Redisain perpustakaan Perpustakaan Digital Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPID

2 Paket

Pelaksanaan Pameran Display peragaan Apresiasi pengelolaan pameran Gelar teknologi/Demplot Pelayanan Informasi Agribisnis Penyediaan Informasi Agribisnis Melalui Multimedia

1 Laporan 2 Semester 1 Laporan 4 Paket 1 Laporan 1 Laporan

Pengelolaan ketatausahaan Penyusunan POK, ROK, Juklak dan Juknis Laporan Tahunan Satker Pembahasan RKA-KL tahun 2012 Penyusunan Kinerja Tahunan Pengadaan laptop Komputer dan desktop printer Printer warna Pengadaan scanner Pengadaan kendaraan bermotor roda-2 Counter Informasi Publik Pengadaan meubelair Pengadaan Filling cabinet, rak buku dua muka, lemari kaca/besi

1 Laporan 4 kegiatan


2 Paket

1 Paket 1 Paket 1 Laporan

1 Kegiatan 3 Paket 1 Laporan 5 Unit 5 unit 3 Unit 3 Unit 4 Unit 15 M2 5 Unit 10Unit

16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Beberapa kegiatan pada tahun ini pada dasarnya merupakan kelanjutan kegiatan tahun 2012 dengan fokus kegiatan pada pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik, dengan indikator kinerja kegiatan: jumlah dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang diterbitkan; Tersusunnya kompendium hukum, Tersusunnya himpuan peraturan menteri dan Terundangkannya melalui penempatan dalam berita negara, tersusunnya naskas perjanjian dan Terlayaninya bantuan hukum; Terkelolanya publik bidang pertanian. Gambaran kinerja Biro Hukum dan Informasi publik dalam tahun 2013 dapat diketahui dari

hasil

pengukuran

kinerja

kegiatan

dan

evaluasi

kinerja

yaitu

dengan

membandingkan antara kinerja nyata dengan rencana capaian, analisis terhadap efisiensi pencapaian sasaran, sebagaimana diuraikan dibawah ini : A.

PENGUKURAN KINERJA Berdasarkan data laporan kinerja yang disampaikan oleh para penanggung jawab kegiatan di Biro Hukum dan Informasi Publik, kinerja masing-masing kegiatan Biro Hukum dan Informasi publik dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Dokumen Perundangan Bidang Tanaman, Ternak, Kesehatan Hewan, Karantina Pertanian, dan Sumberdaya Sarana Prasarana. a. Dokumen Perundangan Bidang Tanaman Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang tanaman. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang


17

tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 672.400.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unitunit kerja eselon I (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktoratat Jenderal

Hortikultura

dan

Direktorat

Jenderal

Perkebunan),

dan

Kementerian Hukum dan HAM serta Sekretariat Negara, semuanya telah memberikan kontribusi baik teknis maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan menghasilkan

dilihat

dari

indikator

dokumen

rumusan

output

(keluaran)

kebijakan

kegiatan

peraturan

ini

perundang-

undangan bidang tanaman dengan rincinan : -

Permentan : 18,

-

Kepmentan : 50,

-

Konsep PP : 4,

-

Konsep Permentan : 3,

-

Laporan

Pemantauan

dan

Evaluasi

Implementasi

Peraturan

Perundangan Bidang Tanaman : 1 Laporan

b. Program Legislasi Pertanian (Prolegtan) Kegiatan ini dilakukan untuk merencanakan peraturan perundangundangan yang akan disusun pada tahun 2013 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan tingkat atas nya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini mmerlukan anggaran biaya sebesar Rp. 358.150.000,- dan telah menghasilkan output berupa: - Laporan Program Legislasi Pertanian : 1 Laporan - Laporan Evaluasi Pelaksanaan Prolegtan : 1 Laporan

c. Dokumen Perundangan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk


18

kegiatan ini sebesar Rp. 776.900.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon

I

(Badan

Pengembangan

Penyuluhan

SDM

Pertanian,

Pengawasan Internal dan Kesetariatan Jendera; UPT) dan Kementerian Hukum dan HAM serta instasi terkait, semuanya telah memberikan kontribusi

muatan

materi

peraturan

teknis

maupun

penyelesaian

administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang penelitian Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan & Pengembangan SDM dengan rincian : -

Permentan : 10,

-

Kepmentan : 29,

-

Kep. Sekjen : 1,

-

Laporan

Pemantauan

dan

Evaluasi

Implementasi

Peraturan

Perundang-undangan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan & Pengembangan SDM : 1 Laporan, -

Laporan Analisa Hukum Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

d. Dokumen Perundangan Bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 839.900.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I (Direktorat Jenderal;

Prasarana

dan

Sarana,

Penelitian

dan

Pengembangan

Pertanian), dan Kementerian Hukum dan Ham serta instasi terkait, semuanya

telah

memberikan

kontribusi

baik

pemikiran

maupun

penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan


19

peraturan

perundang-undangan

bidang

sumberdaya,

sarana

dan

prasarana dengan rincian: -

Undang-Undang : 1,

-

Peraturan Pemerintah : 3,

-

Ranc. Inpres : 1,

-

Permentan : 14,

-

Kepmentan : 23,

-

Ranc. Permentan/Kepmentan : 14,

-

Laporan

Pemantauan

dan

Evaluasi

Implementasi

Peraturan

Perundang-Undangan Bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian : 1 Laporan -

Laporan Analisa Hukum Hukum Bidang Lahan Pertanian : 1 Laporan

e. Dokumen Perundangan Peternakan. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Bidang Peternakan. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 576.400.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit kerja (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Badan Karantina Pertanian), dan Kementerian Hukum dan Ham serta sekretariat kabinet, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan dengan rincian: -


-

RPP : 2,

-

R.Perpres : 1,

-

Permentan : 4,

-

Kepmentan : 17,

-


-

Konsep Kepmentan : 3,


20

-

Lapran Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Per-UUan bidang Peternakan : 1 Laporan,

f. Dokumen Perundangan Kesehatan Hewan. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Bidang Kesehatan Hewan. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 411.400.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit kerja (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Badan Karantina Pertanian), dan Kementerian Hukum dan Ham serta sekretariat kabinet, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan dengan rincian: -


-

RPP : 2,

-

R.Perpres : 1,

-

Permentan : 4,

-

Kepmentan : 17,

-


-


g. Dokumen Perundangan Bidang Karantina Hewan Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang bidang karantina hewan. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 576.400.000,-. personil yang terlibat selain berasal dari Biro hukum dan informasi publik juga dari unit kerja Eselon I yaitu badan karantina dan Direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan; Kementerian Hukum dan HAM serta instasi terkait,

semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran

muatan materi maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat


21

dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang karantina Hewan dengan rincian : -

Rancangan Permentan : 6,

-

Permentan : 6,

-

Kepmentan : 3,

-

Laporan

Pemantauan

Peraturan

Perundang-undangan

Bidang

Karantina Hewan dan Tumbuhan : 1 Laporan.

h. Dokumen Perundangan Bidang Karantina Tumbuhan Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang bidang karantina tumbuhan. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 709.050.000,-. personil yang terlibat selain berasal dari Biro hukum dan informasi publik juga dari unit kerja Eselon I yaitu badan karantina dan Direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan; Kementerian Hukum dan HAM serta instasi terkait,

semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran

muatan materi maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang karantina Tumbuhan dengan rincian : -


-

Permentan : 6,

-

Kepmentan : 3,

-

Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanian : 1 Laporan

□

Jumlah

Kompendium

hukum,

Himpunan

Peraturan

Menteri,

Penempatan dalam berita Negara.


22

dan

1. Penyusunan Laporan Kompendium Hukum, Himpunan Peraturan Menteri, dan Penempatan dalam Berita Negara Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Kompendium Hukum, Himpunan Peraturan Menteri, dan Penempatan dalam Berita Negara. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.461.340.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi publik juga dari unit Jaringan dokumentasi dan informasi hukum lingkup kementerian pertanian, dan Kementerian Hukum dan Ham, BPHN

serta instasi terkait. Mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pengembangan sistem jaringan, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan Kompendium Hukum : 4 dokumen (kompendium bidang

Lahan, bidang peternakan,

bidang penyuluhan, dan bidang Hortikultura) dengan rinician : -

Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri : Bagian A 1 Himpunan dan Bagian B 1 Himpunan,

-

Penerbitan Himpunan Permentan dengan sistem katalog : 1 Himpunan,

-

Penempatan peraturan menteri dalam berita Negara : 37 Permentan.

2. Naskah Perjanjian yang dihasilkan. a. Naskah Perjanjian Bidang Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Naskah Perjanjian Bidang Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 627.620.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unitunit

kerja

eselon

I

Lingkup

Kementerian/Lembaga terkait,

Kementerian

Pertanian,

dan

semuanya telah memberikan kontribusi

baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan naskah perjanjian di bidang


23

pertanian. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan naskah perjanjian bidang pertanian dengan rincian : -

Penyusunan Naskah Perjanjian : 30,

-

Rancangan Naskah Perjanjian : 5,

-

Bimbingan Teknis Tatacara Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian: 1 Laporan.

b. Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Bidang Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dari perjanjian bidang pertanian yang telah dihasilkan. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 113.320.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian,

dan

memberikan

Kementerian/Lembaga

kontribusi

administrasinya

baik

mempunyai

terkait,

pemikiran

tugas

semuanya

maupun

melakukan

telah

penyelesaian

penyiapan

bahan

penyusunan naskah perjanjian di bidang pertanian. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan laporan sebagai berikut: -

Laporan Kajian Perjanjian Bidang Pertanian : 1 laporan

-

Laporan Evaluasi Perjanjian Bidang Pertanian : 1 laporan

c. Pedoman Umum Tata Cara Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Pedoman Umum Tata Cara Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 181.300.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, memberikan

dan

Kementerian/Lembaga

kontribusi

baik

terkait,

pemikiran

semuanya

maupun


telah

penyelesaian

24

administrasinya

mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan

bahan

penyusunan naskah perjanjian di bidang pertanian. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Pedoman Umum Tata Cara Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian

3. Bantuan Hukum yang dilaksanakan. a. Laporan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum Kegiatan ini dilakukan untuk Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum lingkup Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia sebesar Rp. 561.600.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, MK/MA serta instasi terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pertanian, serta penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum dengan rincian : -

Perdata : ...... perkara

-

Tata Usaha Negara : ....... perkara

b. Laporan Pengujian Materiil Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian di MK/MA Kegiatan ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan terkait uji materiil peraturan perundang-undangan bidang pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia sebesar Rp. 98.600.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara,


25

MK/MA serta instasi terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian materiil peraturan perundanganundangan bidang pertanian. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini telah menyelesaikan permaslahan pengujian materiil peraturan perundang–undangan sebanyak ..... perkara.

c. Laporan Penyusunan Pedum Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum lingkup Kementerian Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Pedoman Umum Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum lingkup Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia sebesar Rp. 181.300.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedum. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini telah menghasilkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor .... tentang Pedoman Umum Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum lingkup Kementerian Pertanian.

d. Laporan Pembinaan Prosedur Beracara di Lingkungan Kementerian Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pelatihan tentang tata cara beracara di

pengadilan

sekaligus

sebagai

Evaluasi

Penyelesaian

Permasalahan Hukum lingkup Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa anggaran yang tersedia sebesar Rp. 202.050.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian

administrasinya,

mempunyai

tugas


melaksanakan

26

Bimbingan Teknis dan evaluasi penyelesaian permaslasahan hukum lingkup Kementerian Pertanian dan menghasilkan satu laporan kegiatan pelaksanakan Bimbingan Teknis.

4. Laporan Kegiatan dan Pembinaan

5. Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian. 1. Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Kegiatan

ini

dilakukan

untuk

menyusun

Laporan

Pelaksanaan

Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 931.250.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan LSM, KOMINFO, Komisi Informasi Pusat, Pemangku Kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengujian konsekuensi, penyiapan bahan penyedian dan pelayanan, serta pendokumentasian informasi publik bidang pertanian. Sedangkan

dilihat

dari

indikator

output

(keluaran)

kegiatan

ini

menghasilkan Pengelolaan pelayanan informasi publik : 1 Laporan 2. Penyediaan Informasi Publik dan Multimedia Pendukung Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Penyediaan Informasi Publik dan Multimedia Pendukung. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 789.079.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unitunit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, KOMINFO, Komisi Informasi Pusat, Pemangku Kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi

baik

pemikiran

maupun

penyelesaian

administrasinya

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian, pemutakhiran,


27

dan pengemasan informasi publik bidang pertanian yang terbarukan melalui multimedia. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan penyediaan informasi publik dan multimedia pendukung dengan rincian : -

Pengadaan buku dan bahan kelengkapan multimedia : 3 Paket,

-

Penyiapan digital informasi agribisnis : 2 Paket,

-

Analisa kebutuhan database informasi publik : 1 Paket,

-

Penyusunan dan pengolahan database informasi publik : 1 Laporan,

-

Pengembangan media informasi publik berbasis web : 2 Paket.

3. Pengelolaan Perpustakaan Digital Kegiatan ini dilakukan untuk Pengelolaan Perpustakaan Digital. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 318.650.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Pemangku Kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian hasil pembangunan yang terbarukan melalui penyelenggaraan pameran dan peragaan, serta pengelolaan perpustakaan. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan pengelolaan perpustakaan digital dengan rincian : -

Penyusunan dan penerbitan publikasi pustaka : 2 Paket,

-

Redisain perpustakaan : 1 Paket,

-

Perpustakaan digital : 1 Paket.

4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi Kegiatan ini dilakukan untuk Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 374.100.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan LSM, KOMINFO,


28

Komisi Informasi Publik, Pengadilan, Pemangku Kepentingan. Dalam rangka mengetahui sejauh mana informasi sudah disebarluaskan kepada pemangku kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan laporan monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian : 1 laporan. 5. Sosialisasi Pembangunan Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk Sosialisasi Pembangunan Pertanian melalui Pameran, Visualisasi, Publikasi, Promosi. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.773.575.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Kementerian/Lembaga Stakeholder. Semuanya telah memberikan

kontribusi

baik

pemikiran

maupun

penyelesaian

administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan pelaksanaan pameran, visualisasi, publikasi dan promosi dengan rincian :

□

-

Pelaksanaan pameran : 1 Laporan,

-

Display peragaan : 2 Semester,

-

Apresiasi pengelolaan pameran : 1 Laporan,

-

Gelar teknologi/Demplot : 4 Paket

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung di Biro Hukum dan Informasi Publik 1. Layanan Perkantoran Kegiatan ini dilakukan untuk Layanan Perkantoran terdiri dari Pembayaran Gaji dan Tunjangan; Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran, Administrasi dan Ketatausahaan, Penyusunan Laporan Keuangan, SAI, SIMAK BMN, dan SIMONEV. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.216.300.000,-.


29

Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian/Lembaga kontribusi Sedangkan

baik

Stakeholder.

pemikiran

dilihat

dari

Semuanya

maupun

indikator

telah

penyelesaian output

memberikan

administrasinya.

(keluaran)

kegiatan

ini

menghasilkan pengelolaan ketatausahaan dengan rincian : -

Penyusunan POK, ROK, Juklak dan Juknis : 4 kegiatan,

-

Laporan Tahunan Satker : 1 Kegiatan,

-

Pembahasan RKA-KL Tahun 2013 : 3 Paket,

-

Penyusunan Kinerja Tahunan : 1 Laporan.

2. Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan agar lebih efisien dan efektif sesuai dengan perkembangan organisasi dan teknologi. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.775.500.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unitunit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian/Lembaga Stakeholder. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan pengadaan barang dan jas dengan rincian : -

Pengadaan laptop : 5 Unit

-

Komputer dan desktop printer : 5 Unit

-

Printer warna : 3 Unit

-

Pengadaan scanner : 3 Unit

-

Pengadaan kendaraan bermotor roda-2 : 4 Unit

-

Pengadaan meubelair : 5 Unit

-

Pengadaan filling cabinet : 10 Unit


30

Berdasarkan kinerja kegiatan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya dapat diukur kinerja sasaran. Adapun kinerja sasaran Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2013 adalah seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 Indikator Pencapaian Sasaran Dengan Realisasi Capaian Kinerja No

1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya ketersediaan produk hukum pertanian, tersusunnya naskah perjanjian dan layanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang pertanian

INDIKATOR KINERJA OUTPUT Jumlah Dokumen Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Bidang Tanaman Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang tanaman Jumlah Kajian yang disusun

CAPAIAN KINERJA 1 Dokumen (12 Peraturan)

Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan Bidang Penelitian, Penyuluhan & Pengembangan SDM Jumlah Program legislasi pertanian Jumlah Dokumen Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumberdaya, Sarana & Prasarana

1 Dokumen (10 Peraturan)

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumberdaya, Sarana dan Prasarana

Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumberdaya, Sarana dan Prasarana

1 Laporan (50 Peserta)

Kajian Peraturan Perundangundangan Bidang Sarana dan Prasarana

Jumlah Kajian yang disusun

1 Laporan

Penyusunan Dokumen Rumusan Rancangan Peraturan Perundangundangan Bidang Ternak dan Hewan

Jumlah Dokumen Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak dan Hewan


Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak dan Hewan Kajian Peraturan Perundangundangan Bidang Ternak dan Hewan

Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Ternak dan Hewan Jumlah Kajian yang disusun


Penyusunan Dokumen Rumusan Rancangan Peraturan Perundangundangan Bidang Karantina Pertanian

Jumlah Dokumen Perundang-undangan Karantina Pertanian


Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Karantina Hewan

Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Karantina Hewan


Penyusunan Laporan Kompendium Hukum, Himpunan Peraturan Menteri, dan Penempatan dalam Berita Negara

Jumlah Kompendium hukum

1 Dokumen (4 Judul) 1 Dokumen (persemester)

KEGIATAN Penyusunan Dokumen rumusan kebijakan Bidang Tanaman Sosialisasi Peraturan Perundangundangan bidang tanaman kajian peraturan perundangundangan Bidang Tanaman Penyusunan Dokumen rumusan kebijakan Bidang Penelitian, Penyuluhan & Pengembangan SDM penyusunan program legislasi pertanian (Prolegtan) Penyusunan Dokumen rumusan Rancangan Peraturan Perundangundangan Bidang Sumberdaya, Sarana & Prasarana

Jumlah Menteri

Himpunan

Peraturan Bidang

Peraturan


1 Laporan (50 Peserta) 1 Laporan

1 Laporan 1 Dokumen (9 Peraturan)

1 Laporan

31

No

SASARAN STRATEGIS

KEGIATAN

Penyusunan Naskah Bidang Pertanian

Perjanjian

Pemberian Pertimbangan Bantuan Hukum

dan

Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Penyediaan Informasi Publik dan Multimedia Pendukung

Pengelolaan Perpustakaan

Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi Pelaksanaan Pameran, visualisasi, publikasi, promosi

Layanan Perkantoran

INDIKATOR KINERJA OUTPUT Jumlah Peraturan dalam Berita Negara

CAPAIAN KINERJA 1 Dokumen (37 Peraturan)

Jumlah Abstrak perundang-undangan Jumlah Informasi perundang-undangan

peraturan

1 Dokumen

peraturan

20 Volumne

Jumlah peserta Sosialisasi SJDI Hukum Jumlah Pembelian, Buku dan Literatur Hukum Jumlah Naskah perjanjian bidang Pertanian Jumlah Identifikasi Perjanjian bidang Pertanian Jumlah evaluasi Perjanjian Jumlah kajian perjanjian bidang pertanian Jumlah Peserta Sosialisasi

1 Laporan (50 Peserta) 2 Paket

Jumlah advokasi hukum dan Penanganan Perkara di Pengadilan Jumlah Penyelesaian aset Kementerian Pertanian Jumlah Penyusunan Legal Opinion Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan pelayanan informasi publik Pengadaan buku dan bahan kelengkapan multimeda Penyiapan digital informasi agribisnis Analisa kebutuhan database informasi publik

50 Perjanjian 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan (100 Peserta) 3 Laporan

2 Laporan 8 Laporan 1 Laporan (50 Peserta) 1 Laporan 3 Paket 2 Paket 1 Paket


1 Laporan

Penyusunan dan penerbitan publikasi pustaka Redisain perpustakaan Perpustakaan Digital Monitoring dan pelayanan informasi pertanian Pelaksanaan Pameran Display peragaan Apresiasi pengelolaan pameran Gelar teknologi/demplot Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan Jumlah laporan penyelenggaran operasional dan perkantoran Jumlah Pengelolaan ketatausahaan Jumlah pengelolaan administrasi dan anggaran Jumlah penyusunan program rencana kerja dan evaluasi Jumlah Pengadaan Komputer dan Peralatannya: (Laptop 5; Scanner 3; Printer Warna 3; Komputer dan Printer 5)

2 Paket

Jumlah roda-2

4 Unit

Pengadaan

Kendaraan


2 Paket

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Laporan 2 Semester 1 Laporan 4 Paket 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporam 16 Unit

32

No

B.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA OUTPUT Jumlah Sarana dan Prasarana : (meuibelair : Meja satu Biro 1 ; setengah Biro 4; Kursi satu Biro 1) Filling Cabinet, Lemari kaca/besi

KEGIATAN

CAPAIAN KINERJA 6 Unit

10 Unit

EVALUASI KINERJA Berdasarkan hasil-hasil perhitungan sebagaimana tercantum dalam formulir PKK, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja dengan cara membandingkan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang dihasilkan. Adapun hasil evaluasi dari masing-masing kegiatan sesuai dengan sasaran strategisnya adalah sebagai berikut: TABEL 3 SASARAN STRATEGIS, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN REALISASI

No. 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya ketersediaan produk hukum pertanian, tersusunnya naskah perjanjian dan layanan bantuan hukum, serta terkelolaanya informasi publik di bidang pertanian

KEGIATAN Dokumen perundangan bidang tanaman, ternak, kesehatan hewan, karantina pertanian, dan sumberdaya sarana prasarana

INDIKATOR KINERJA OUTPUT Dokumen penyusunan peraturan perundangundangan bidang tanaman

Program legislasi pertanian (prolegtan) Bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM Monitoring dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana

Analisa hukum peraturan perundang-undangan bidang pertanian Sosialisasi Peraturan

TARGET

REALISASI

1 Dokumen : 18 Permen 50 Kepmen 4 Konsep PP 3 Konsep Permentan 1 Laporan

1 Dokumen : 18 Permen 50 Kepmen 4 Konsep PP 3 Konsep Permentan 1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Dokumen : 10 Permen 29 Kepmen 1 Kep. Sekjen

1 Dokumen : 10 Permen 29 Kepmen 1 Kep. Sekjen

1 Laporan

1 Laporan

1 Dokumen : 1 UU 3 PP 1 Ranc Inpres 14 Permentan; 23 Kepmentan; 14 Ran.Permen/ Kepmen 1 Laporan

1 Dokumen : 1 UU 3 PP 1 Ranc Inpres 14 Permentan; 23 Kepmentan; 14 Ran.Permen/ Kepmen 1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan


33

No.

SASARAN STRATEGIS

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA OUTPUT perundang-undangan bidang tanaman, pengembangan SDM, sumberdaya, sarana prasarana Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan

TARGET

REALISASI

1 Dokumen : 2 PP 2 RPP 1 R. Perpres 4 Permen 17 Kepmen 13 Kon. Permen 3 Kon. Kepmen

1 Dokumen : 2 PP 2 RPP 1 R. Perpres 4 Permen 17 Kepmen 13 Kon. Permen 3 Kon. Kepmen

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Dokumen : 6 Ranc. Permen 6 Permen 3 Kepmen 1 Laporan

1 Dokumen : 6 Ranc. Permen 6 Permen 3 Kepmen 1 Laporan

1 Dokumen (4 judul)

1 Dokumen (4 judul)

Penerbitan himpunan peraturan menteri pertanian Himpunan peraturan menteri pertanian dengan system katalog Penempatan peraturan menteri dalam berita Negara Penyusunan naskah perjanjian bidang pertanian Rancangan naskah perjanjian Identifikasi perjanjian bidang pertanian Kajian perjanjian bidang pertanian Sosialisasi tata cara penyusunan naskah perjanjian bidang pertanian Evaluasi perjanjian bidang pertanian Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum Pengujian materiil peraturan perundang-undangan bidang pertanian di MK/MA Penyusunan pedum tatacara pemberian pertimbangan hukum lingkup kementan Pengelolaan pelayanan informasi publik

Bag.A : 1 Himp. Bag.B : 1 Himp. 1 Himpunan

Bag.A : 1 Himp. Bag.B : 1 Himp. 1 Himpunan

37 Permentan

37 Permentan

30 Perjanjian

30 Perjanjian

5 Rancangan

5 Rancangan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan : Perdata 1; TUN 2. 1 Laporan UU No.12/1992 UU No. 39/2008 1 Laporan

1 Laporan : Perdata 1; TUN 2. 1 Laporan UU No.12/1992 UU No. 39/2008 1 Laporan

1 laporan

1 laporan

Pengadaan buku dan bahan

3 Paket

3 Paket

Monitoring dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ternak, hewan dan karantina pertanian Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian

Laporan Kompendium hukum, himpunan peraturan menteri dan penempatan dalam berita Negara

Laporan perjanjian

Laporan layanan bantuan hukum

Laporan pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik Penyediaan Informasi

Analisa hukum peraturan perundang-undangan bidang ternak, kesehatan hewan, dan karantina pertanian Kompendium hukum bidang peternakan, lahan, penyuluhan, dan hortikultura


34

SASARAN STRATEGIS

No.

KEGIATAN Publik dan Multimedia Pendukung

Pengelolaan perpustakaan

Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik Pelaksanaan pameran, visualisasi, publikasi, promosi

Dukungan Pengelolaan Pusat Informasi Agribisnis (PIA)

Layanan Perkantoran

Komputer peralatannya

dan

Pengadaan kendaraan Gedung/Bangunan Sarana prasarana

C.

INDIKATOR KINERJA OUTPUT kelengkapan multimedia Penyiapan digital informasi agribisnis Analisa kebutuhan database informasi publik

TARGET

REALISASI

2 Paket

2 Paket

1 Paket

1 Paket


1 Laporan

1 Laporan

2 Paket

2 Paket

Penyusunan dan penerbitan publikasi pustaka Redisain perpustakaan Perpustakaan Digital

2 Paket

2 Paket

1 Paket 1 Paket

1 Paket 1 Paket

Monitoring dan Kinerja PPID

1 Laporan

1 Laporan

Pelaksanaan Pameran Display peragaan Apresiasi pengelolaan pameran Gelar teknologi/Demplot Pelayanan Informasi Agribisnis Penyediaan Informasi Agribisnis Melalui Multimedia Pengelolaan ketatausahaan Penyusunan POK, ROK, Juklak dan Juknis Laporan Tahunan Satker Pembahasan RKA-KL tahun 2013 Penyusunan Kinerja Tahunan Pengadaan laptop Komputer dan desktop printer Printer warna Pengadaan scanner Pengadaan kendaraan bermotor roda-2 Counter Informasi Publik

1 Laporan 2 Semester 1 Laporan

1 Laporan 2 Semester 1 Laporan

4 Paket 1 Laporan

4 Paket 1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan



1 Kegiatan 3 Paket

1 Kegiatan 3 Paket

1 Laporan

1 Laporan

5 Unit 5 unit

5 Unit 5 unit

3 Unit 3 Unit 4 Unit

3 Unit 3 Unit 4 Unit

15 M2

15 M2

Pengadaan meubelair Pengadaan Filling cabinet, rak buku dua muka, lemari kaca/besi

5 Unit 10Unit

5 Unit 10Unit

Evaluasi

Analisis Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran dan kegiatan, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisis akuntabilitas kinerja sebagai berikut : □

Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan bidang pertanian yang diterbitkan. 1. Penyusunan Dokumen rumusan kebijakan Bidang Tanaman


35

Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang tanaman. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.031.420.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 784.146.700,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktoratat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan), dan Kementerian Hukum dan Ham serta Sekretariat Negara, semuanya telah memberikan kontribusi

baik

pemikiran

maupun

penyelesaian

administrasinya.

Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 76.03%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan

dokumen

rumusan

kebijakan

peraturan

perundang-

undangan bidang tanaman dengan rincinan : -

Permentan : 18,

-

Kepmentan : 50,

-

Konsep PP : 4,

-


-

Program Legislasi Pertanian (Prolegtan) : 1 Laporan,

-

Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan : 1 Laporan.

2. Penyusunan Dokumen rumusan kebijakan Bidang Penelitian, Penyuluhan & Pengembangan SDM. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Penelitian, Penyuluhan & Pengembangan SDM. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 755.060.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 578.759.300,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I (Badan Pengembangan Penyuluhan SDM Pertanian, Pengawasan Internal dan Kesetariatan Jenderal) dan Kementerian Hukum dan HAM serta instasi terkait, semuanya

telah

memberikan

kontribusi

baik

pemikiran

maupun

penyelesaian administrasinya. Persentase realisasi anggaran terhadap


36

target anggaran adalah sebesar 76,65%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM dengan rincian : -

Permentan : 10,

-

Kepmentan : 29,

-

Kep. Sekjen : 1,

-

Monev

Implementasi

Peraturan

Perundang-undangan

Bidang

Pertanian : 1 Laporan. 3. Penyusunan Dokumen rumusan Rancangan Peraturan Perundangundangan Bidang Sumberdaya, Sarana & Prasarana. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Sumberdaya, Sarana & Prasarana. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.025.930.000,-.

Untuk

kegiatan

ini

telah

terserap

sebesar

Rp.

797.705.690,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I (Direktorat Jenderal; Prasarana dan Sarana, Penelitian dan Pengembangan Pertanian) , dan Kementerian Hukum dan HAM serta instasi terkait, memberikan

kontribusi

baik

pemikiran

maupun

semuanya telah penyelesaian

administrasinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 77,75%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana dengan rincian: -

Undang-Undang : 1,

-


-

Ranc. Inpres : 1,

-

Permentan : 14,

-

Kepmentan : 23,

-

Ranc. Permentan/Kepmentan : 14,


37

-

Analisa Hukum Per-UUan Bidang Pertanian : 1 Laporan,

-

Sosialisasi

Per-UUan

bidang

Tanaman,

Pengembangan

SDM,

Sumberdaya, Sarana Prasarana: 1 Laporan. 4. Penyusunan Dokumen Rumusan Rancangan Peraturan Perundangundangan Bidang Ternak dan Hewan Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Bidang Ternak dan Hewan. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 995.310.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 836.785.800,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit kerja (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Badan Karantina Pertanian), dan Kementerian Hukum dan Ham serta sekretariat kabinet, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 84.07%. . Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan dengan rincian: -


-

RPP : 2,

-

R.Perpres : 1,

-

Permentan : 4,

-

Kepmentan : 17,

-


-


-

Monev Implementasi Per-UUan bidang Pertanian : 1 Laporan,

-

Sosialisasi Per-UUan bidang Ternak, Hewan, dan Karantina Pertanian : 1 Laporan.

5. Penyusunan Dokumen Rumusan Rancangan Peraturan Perundangundangan Bidang Karantina Pertanian


38

Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang bidang karantina pertanian. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 789.150.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 577.793.200,- Personil yang terlibat selain berasal dari biro hukum dan informasi publik juga dari unit kerja Eselon I yaitu badan karantina dan Direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan; kementerian hukum dan ham serta instasi terkait, semuanya

telah

memberikan

kontribusi

baik

pemikiran

maupun

penyelesaian administrasinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 73.22%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian dengan rincian : -


-

Permentan : 6,

-

Kepmentan : 3,

-

Analisa Hukum Peraturan Perundang-undangan bidang Ternak, Kesehatan Hewan, dan Karantina Pertanian : 1 Laporan.

□

Jumlah

Kompendium

hukum,

Himpunan

Peraturan

Menteri,

dan

Penempatan dalam berita Negara. 1. Penyusunan Laporan Kompendium Hukum, Himpunan Peraturan Menteri, dan Penempatan dalam Berita Negara Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam berita negara. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.461.340.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 1.120.054.153,-. Personil yang terlibat selain berasal dari biro hukum dan informasi publik juga dari unit Jaringan dokumentasi dan informasi hukum lingkup kementerian pertanian, dan kementerian hukum dan ham serta instasi terkait. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan


39

pengembangan sistem jaringan, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 76.65%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran)

kegiatan ini menghasilkan Kompendium

Hukum : 4 dokumen (kompendium bidang

Lahan, bidang peternakan,

bidang penyuluhan, dan bidang Hortikultura) dengan rinician : -

Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri : Bagian A 1 Himpunan dan Bagian B 1 Himpunan,

-

Penerbitan Himpunan Permentan dengan sistem katalog : 1 Himpunan,

□

Penempatan peraturan menteri dalam berita Negara : 37 Permentan.

Jumlah Naskah perjanjian yang dihasilkan dan bantuan Hukum yang dilaksanakan. 1. Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Naskah Perjanjian Bidang Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.670.350.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 1.446.651.350,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, dan Kementerian/Lembaga terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan naskah perjanjian di bidang pertanian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 86,61%. Sedangkan

dilihat

dari

indikator

output

(keluaran)

kegiatan

menghasilkan naskah perjanjian bidang pertanian dengan rincian : -

Penyusunan Naskah Perjanjian : 30,

-

Rancangan Naskah Perjanjian : 5,

-

Indentifikasi Perjanjian : 1 Laporan,


40

ini

-

Kajian Perjanjian : 1 Laporan,

-

Sosialisasi Tatacara Penyusunan Naskah Perjanjian : 1 Laporan.

2. Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Laporan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 932.790.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 803.984.950,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unitunit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, MK/MA serta instasi terkait, semuanya

telah

memberikan

kontribusi

baik

pemikiran

maupun

penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pertanian, serta penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 86.19%. Sedangkan

dilihat

dari

indikator

output

(keluaran)

kegiatan

ini

menghasilkan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum dengan rincian : -

Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum : 1 Perdata dan 2 TUN,

-

Pengujian materiil peraturan perundang-undangan bidang pertanian di MK/MA : UU. No 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman dan UU. No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,

-

Penyusunan Pedum Tatacara Pemberian Pertimbangan Hukum : 1 Laporan.

□

Prosentase layanan Informasi Publik Bidang Pertanian yang Baik. 1. Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Kegiatan

ini

dilakukan

untuk

menyusun

Laporan

Pelaksanaan

Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik. Dilihat dari indikator input


41

(masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.145.450.000,-.

Untuk

kegiatan

ini

telah

terserap

sebesar

Rp.799.588.382,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan LSM, KOMINFO, Komisi Informasi Pusat, Pemangku Kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengujian konsekuensi, penyiapan bahan penyedian dan pelayanan, serta pendokumentasian informasi publik bidang pertanian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 69,81%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan Pengelolaan pelayanan informasi publik : 1 Laporan

2. Penyediaan Informasi Publik dan Multimedia Pendukung Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Penyediaan Informasi Publik dan Multimedia Pendukung. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 668.250.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 597.616.460,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unitunit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, KOMINFO, Komisi Informasi Pusat, Pemangku Kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi

baik

pemikiran

maupun

penyelesaian

administrasinya

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian, pemutakhiran, dan pengemasan informasi publik bidang pertanian yang terbarukan melalui multimedia. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 89,43%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan penyediaan informasi publik dan multimedia pendukung dengan rincian : -

Pengadaan buku dan bahan kelengkapan multimedia : 3 Paket,

-

Penyiapan digital informasi agribisnis : 2 Paket,

-

Analisa kebutuhan database informasi publik : 1 Paket,

-

Penyusunan dan pengolahan database informasi publik : 1 Laporan,


42

-

Pengembangan media informasi publik berbasis web : 2 Paket.

3. Pengelolaan Perpustakaan Digital Kegiatan ini dilakukan untuk Pengelolaan Perpustakaan. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 339.650.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 217.243.375,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian,

UPT

memberikan

dan

kontribusi

Pemangku baik

Kepentingan.

pemikiran

Semuanya

maupun

telah

penyelesaian

administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian hasil pembangunan yang terbarukan melalui penyelenggaraan pameran dan peragaan, serta pengelolaan perpustakaan. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 63,96%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan pengelolaan perpustakaan digital dengan rincian : -

Penyusunan dan penerbitan publikasi pustaka : 2 Paket,

-

Redisain perpustakaan : 1 Paket,

-

Perpustakaan digital : 1 Paket.

4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi Kegiatan ini dilakukan untuk Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 338.425.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 317.022.320,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan LSM, KOMINFO, Komisi Informasi Publik, Pengadilan, Pemangku Kepentingan. Dalam rangka mengetahui sejauh

mana

informasi

sudah

disebarluaskan

kepada

pemangku

kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 93,68%. Sedangkan dilihat dari


43

indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan laporan monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian : 1 laporan.

5. Sosialisasi Pembangunan Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk Sosialisasi Pembangunan Pertanian melalui Pameran, Visualisasi, Publikasi, Promosi. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.131.706.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 789.271.400,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Kementerian/Lembaga Stakeholder. Semuanya telah memberikan

kontribusi

baik

pemikiran

maupun

penyelesaian

administrasinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 69,74%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan pelaksanaan pameran, visualisasi, publikasi dan promosi dengan rincian :

□

-

Pelaksanaan pameran : 1 Laporan,

-

Display peragaan : 2 Semester,

-

Apresiasi pengelolaan pameran : 1 Laporan,

-

Gelar teknologi/Demplot : 4 Paket

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung di Biro Hukum dan Informasi Publik 1. Layanan Perkantoran Kegiatan ini dilakukan untuk Layanan Perkantoran terdiri dari Pembayaran Gaji dan Tunjangan; Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran, Administrasi dan Ketatausahaan, Penyusunan Laporan Keuangan, SAI, SIMAK BMN, dan SIMONEV. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.216.300.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 1.711.175.128,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-


44

unit

kerja

eselon

I

Kementerian/Lembaga kontribusi

baik

Lingkup

Kementerian

Stakeholder.

pemikiran

Pertanian,

Semuanya

maupun

telah

penyelesaian

UPT

dan

memberikan

administrasinya.

Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 77,21%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan pengelolaan ketatausahaan dengan rincian : -

Penyusunan POK, ROK, Juklak dan Juknis : 4 kegiatan,

-

Laporan Tahunan Satker : 1 Kegiatan,

-

Pembahasan RKA-KL Tahun 2013 : 3 Paket,

-

Penyusunan Kinerja Tahunan : 1 Laporan.

Masing-masing

tahapan

dalam

penyusunan

LAKIP

mempunyai

keterkaitan satu sama lain. Hal ini mengingat LAKIP merupakan suatu sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang hasilnya digunakan untuk proses pengambilan keputusan pimpinan. Oleh karena itu untuk menghasilkan informasi yang baik dan akurat, sebelumnya dilakukan analisis terhadap pencapaian akuntabilitas kinerja yang meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi. Capaian kinerja masing-masing kegiatan dalam program pembinaan dan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum dan Informasi Publik berdasarkan data Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK) khususnya sampai pada indicator keluaran rata-rata sudah maksimal (antara 90% - 100%) yang dapat diklasifikasikan baik. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa pencapaian target program berkisar pada prosentase capaian yang sama dengan kinerja kegiatan. Dengan pencapaian kinerja kegiatan yang sedemikian, maka sebagian besar sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dapat tercapai. Namun apabila dilihat dari substansi dari masing-masing keluaran (output), terdapat keluaran-keluaran yang masih memerlukan proses tindak lanjut, misalnya saja keluaran yang masih berbentuk rancangan atau laporan.


45

Sedangkan untuk mengukur kinerja manfaat dan dampak, belum dapat dilakukan, mengingat keluaran (output) kegiatan bersifat fasilitatif masih memerlukan proses kegiatan lanjutan dalam bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi agar dapat diketahui kinerja manfaat dan dampaknya.

2. Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan agar lebih efisien dan efektif sesuai dengan perkembangan organisasi dan teknologi. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.775.500.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 1.601.620.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja

eselon

I

Lingkup

Kementerian/Lembaga kontribusi

baik

Kementerian

Stakeholder.

pemikiran

Pertanian,

Semuanya

maupun

telah

penyelesaian

UPT

dan

memberikan

administrasinya.

Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 90,20%. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan pengadaan barang dan jas dengan rincian : -

Pengadaan laptop : 5 Unit

-

Komputer dan desktop printer : 5 Unit

-

Printer warna : 3 Unit

-

Pengadaan scanner : 3 Unit

-

Pengadaan kendaraan bermotor roda-2 : 4 Unit

-

Pengadaan meubelair : 5 Unit

-

Pengadaan filling cabinet : 10 Unit


46

BAB IV PENUTUP

Pembinaan Hukum dan Informasi Publik merupakan fungsi yang strategis dalam upaya pembangunan suatu manajemen pembangunan pertanian modern dan mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian secara efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu dilakukan secara berkesinambungan serta perlu komitmen yang kuat dan pemahaman yang sama terhadap peran, tugas dan fungsi unit Hukum dan Informasi Publik dari level top manager sampai dengan lower manager. Biro Hukum dan Informasi Publik dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang terjadi terutama pelaksanaan otonomi daerah telah berupaya melakukan pembenahan terhadap manajemen pembangunan pertanian, antara lain meliputi kegiatan-kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang sesuai dengan peraturan pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemberian pelayanan bantuan hukum dan penyusunan naskah perjanjian, pengelolaan informasi publik sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemberian motivasi kerja kepada unit kerja, serta pemberian aksestensi terhadap pelaksanaan otonomi daerah bidang pertanian. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2013 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Informasi Publik, dan telah selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan yang menonjol dalam tahun pelaporan ini antara lain menyangkut

penyusunan peraturan perundang-undangan bidang


47

pertanian, penyusunan perjanjian dan pemberian layanan bantuan hukum serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Dari hasil evaluasi kinerja baik kegiatan maupun program yang dilakukan diketahui capaian kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik antara 80-100% yang artinya baik. Kegiatan-kegiatan Biro Hukum dan Informasi Publik lebih banyak bersifat non fisik (penyusunan peraturan perudang-undangan, analisa hukum, layanan bantuan hukum dan penyusunan perjanjian serta pengelolaan informasi publik). Selain itu terdapat kegiatan yang masih memerlukan proses tindak lanjut agar output kegiatan tersebut dapat bermanfaat, seperti misalnya sosialisasi, monitoring dan evaluasi baik kedalam maupun keluar. Disadari bahwa berbagai kelemahan pelaksanaan masih terjadi sehingga target-target yang telah ditentukan belum dapat dicapai sesuai dengan rencana. Selain itu beberapa kegiatan tidak serta merta menghasilkan outcome yang kemudian akan memberikan indikasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Diperlukan usaha yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghasilkan suatu bentuk perwujudan sasaran yang akhirnya bermuara pada pencapaian tujuan, misi, dan visi Biro Hukum dan Informasi Publik.


48

LAMPIRAN


49


50

PEMBINAAN HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK No.

URAIAN

VOLUME

1

Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang tanaman, ternak, kesehatan hewan, karantina pertanian, dan sumberdaya Penyusunan kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam berita Negara Penyusunan naskah perjanjian bidang pertanian dan laporan pemberian pertimbangan bantuan hukum Layanan informasi publik bidang pertanian Layanan Perkantoran Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Kendaraan roda-2 Perangkat pengolah data dan komunikasi Alat komunikasi dan multimedia pendukung Peralatan dan fasilitasi perkantoran Counter informasi publik TOTAL

5 Dokumen

PAGU (Rp 000) 4.596.870

1 Laporan

1.461.340

2 Laporan

1.670.350

4 Laporan 12 Bulan 1 Dokumen 4 Unit 16 Unit

5.329.443 2.216.300 658.991 80.000 978.000 380.000 240.000 97.500 17.563.044

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15 Unit 15 m2

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN Unit : Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun : 2013 Pagu : Rp 17.563.044,- (dlm ribuan Rupiah) SASARAN

KEGIATAN

STRATEGIS 1. Terwujud dan berfungsinya sistem hukum pertanian dan tersedianya informasi publik yang lengkap dalam mendukung pembangunan pertanian

INDIKATOR/SASARAN KINERJA

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang tanaman

WAKTU PENCAPAIAN

1. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang tanaman Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan perundang-undangan bidang tanaman

Jan – Des 2012

2. Terlaksananya Program Legislasi (Prolegtan) Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan program legislasi pertanian (Prolegtan)

Jan – Des 2012

3. Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan bidang Tanaman Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan peraturan perundangundangan

April – Mei 2012

TARGET (Rp. 000)

Rp 537.220,5 Orang 1 Dokumen

Rp 235.400,5 Orang 1 Laporan


SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR/SASARAN

STRATEGIS

KINERJA 2. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM

1.

2.

WAKTU PENCAPAIAN

Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan perudang-undangan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM

Jan – Des 2012

Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan monitoring dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan

Jan– Des 2012

3. Penyusunan peraturan 1. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan perudang-undangan bidang bidang sumberdaya, sarana dan prasarana sumberdaya, sarana dan Masukan : Anggaran prasarana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan perudang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana

TARGET (Rp. 000)



Jan – Des 2012 Rp 518.080,5 Orang 1 Dokumen

SASARAN STRATEGIS

KEGIATAN


WAKTU PENCAPAIAN

2. Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan bidang sarana dan prasarana Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan analisa hukum peraturan perundang-undangan bidang pertanian

Juni – Juli 2012

3. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana

Jan – Des 2012

4. Penyusunan peraturan 1. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan perundang-undangan bidang bidang ternak dan hewan ternak dan hewan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan

TARGET (Rp. 000)




SASARAN STRATEGIS

KEGIATAN


WAKTU PENCAPAIAN

2. Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan bidang ternak dan hewan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan

Jan – Des 2012

3. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan bidang ternak dan hewan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ternak, hewan dan karantina pertanian

Jan – Des 2012

5. Penyusunan peraturan 1. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang karantina pertanian perundang-undangan bidang Masukan : Anggaran karantina pertanian Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian

TARGET (Rp. 000)




SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR/SASARAN

STRATEGIS

6. Kompendium hukum bidang 2. Tersedianya pertanian Kompendium hukum dan himpunan peraturan menteri serta penempatan dalam berita Negara

KINERJA

WAKTU PENCAPAIAN

2. Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan bidang ternak, kesehatan hewan, dan karantina pertanian Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan analisa hukum peraturan perundang-undangan bidang pertanian

Juni – Juli 2012

1.

Tersusunnya pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah kompendium hukum/informasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian

Jan – Des 2012

2. Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penerbitan himpunan dan daftar katalog peraturan menteri

Jan – Des 2012

TARGET (Rp. 000) Rp 273.600,5 Orang 1 Laporan



SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR/SASARAN

STRATEGIS

3. Terlaksana dan 7. Penyusunan naskah perjanjian terlayaninya bidang pertanian penyusunan naskah perjanjian dan bantuan hukum

KINERJA

WAKTU PENCAPAIAN

3. Pelaksanaan penempatan perundang-undangan dalam berita Negara. Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peraturan menteri yang ditempatkan dalam berita Negara dan terinformasinya peraturan/keputusan Menteri kepada pemangku kepentingan.

Jan – Des 2012

1.

Jan – Des 2012

Tersusunnya naskah perjanjian bidang pertanian Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah penyusunan naskah perjanjian Identifikasi perjanjian Kajian perjanjian Evaluasi perjanjian

2. Sosialiasi tata cara penyusunan Naskah Perjanjian bidang pertanian Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan bidang pertanian

TARGET (Rp. 000)



Okt – Nov 2012 Rp 234.250,5 Orang 1 Laporan

SASARAN

KEGIATAN

STRATEGIS


8. Layanan pertimbangan hukum

pemberian dan bantuan

WAKTU PENCAPAIAN

3. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan Jan – Des 2012 bantuan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah penyusunan legal Opinion : Penyelesaian permasalahan aset kementerian pertanian/penanganan perkara 4. Pelaksanaan sosialisasi advokasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengujian materiil peraturan perudang-undangan bidang pertanian di MK/MA 5. Penyusunan Pedum tatacara pemberian pertimbangan bantuan hukum lingkup kementan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan peserta sosialisasi tatacara pemberian pertimbangan bantuan hukum lingkup kementan

TARGET (Rp. 000)


Oktober 2012 Rp 71.940,5 Orang 1 Laporan

Jan – Des 2012


SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR/SASARAN

STRATEGIS

KINERJA

4. Terkelolanya 9. Pelaksanaan pengelolaan dan informasi publik yang pelayanan informasi publik lengkap dan baik dalam mendukung pembangunan pertanian 10. Laporan penyediaan Informasi Publik dan Multmedia Pendukung

11. Laporan Monitoring Evaluasi Informasi

dan

WAKTU PENCAPAIAN

1. Pengelolaan pelayanan informasi publik Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pelayanan informasi publik

Jan – Des 2012

1. Penyediaan informasi publik melalui multimedia pendukung Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan penayangan informasi publik dalam situs web

Jan – Des 2012

2. Pengelolaan perpustakaan digital Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan perpustakaan digital yang dapat diakses

Jan – Des 2012

1.

Jan – Des 2012

Monitoring dan evaluasi informasi publik Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan kegiatan PPID utama

TARGET (Rp. 000) Rp 931.250,7 Orang 1 Laporan




SASARAN

KEGIATAN

STRATEGIS


12. Laporan pelaksanaan pameran dan promosi pembangunan pertanian

13. Laporan dukungan pengelolaan pusat informasi agribisnis

WAKTU PENCAPAIAN

1. Terlaksananya pameran dan promosi pembangunan pertanian Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan keikutsertaan dalam pameran dan promosi

Jan – Des 2012

2. Terlaksananya peragaan, visualisasi, dan publikasi Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan keikutsertaan dalam peragaan, visualisasi, dan publikasi

Jan – Des 2012

3. Pengelolaan perpustakaan konvensional Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan keikutsertaan dalam pengelolaan perpustakaan konvensional

Jan – Des 2012

4. Terlaksananya pelayanan informasi agribisnis Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pelayanan informasi agribisnis

TARGET (Rp. 000)

Rp 1.300.700,5 Orang 1 Laporan



Rp 639.864 6 Orang 1 Laporan

SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR/SASARAN

STRATEGIS

KINERJA 5. Tersedianya informasi agribisnis melalui multimedia Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan informasi agribisnis melalui multimedia

5. Terlaksananya 14. Dokumen perencanaan dan Prasarana dan Sarana pengelolaan anggaran Pendukung Layanan Perkantoran Biro Hukum dan Informasi Publik

1.

2.

15. Laporan kegiatan pembinaan

dan

Pengelolaan administrasi dan anggaran Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan administrasi dan anggaran Penyusunan program, rencana kerja dan evaluasi Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan administrasi dan anggaran

3. Pembinaan mental dan karakter pegawai Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan administrasi dan anggaran

WAKTU PENCAPAIAN

TARGET (Rp. 000)




Rp 234.250,-

SASARAN

KEGIATAN

STRATEGIS


16. Terlaksananya layanan dan operasional perkantoran

WAKTU PENCAPAIAN

1. Pembayaran gaji dan tunjangan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan

Jan – Des 2012

2. Penyelengaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan penyelengaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Jan – Des 2012

3. Pengelolaan administrasi dan ketatatusahaan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan ketatausahaan : Forum KUM informasi publik : Penyusunan Lakip

Jan – Des 2012

4. Penyusunan laporan keuangan SAI, SIMAK BMN dan SIMONEV Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan keuangan SAI, SIMAK BMN dan SIMONEV

Jan – Des 2012

TARGET (Rp. 000) Rp 253.500,6 Orang -

Rp 431.260,5 Orang 8 Unit

Rp 1.229.740,6 Orang 12 Bulan

Rp 231.800,6 Orang 12 Bulan

SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR/SASARAN

STRATEGIS

KINERJA 17. Tersedianya bermotor

kendaraan

WAKTU PENCAPAIAN

1. Kendaraan bermotor roda dua Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Volume Keluaran : Jumlah laporan pengadaan

Jan – Des 2012

18. Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi

1. Perangkat pengolah data dan komunikasi Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengolah data dan komunikasi

Jan – Des 2012

19. Tersedianya alat komunikasi dan multimedia pendukung

1.

Jan – Des 2012

20. Tersedianya peralatan fasilitas perkantoran

1. Pengadaan meubelair Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Volume Keluaran : Jumlah laporan pengadaan meubelair

dan

Pengadaan alat multimedia pendukung Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Volume Keluaran : Jumlah laporan pengadaan alat multimedia pendukung

TARGET (Rp. 000) Rp 80.000,5 Orang 4 Unit 1 Laporan


Rp 380.000,5 Orang 16 Unit 1 Laporan April – Mei 2012 Rp 240.000,5 Orang

SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR/SASARAN

STRATEGIS

KINERJA 21. Tersedianya bangunan

gedung/

1. Counter Informasi Publik Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Volume Keluaran : Jumlah laporan pengadaan meubelair

WAKTU PENCAPAIAN

TARGET (Rp. 000) Rp 97.500,-

PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN UNIT : BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN : 2012 No. 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya ketersediaan produk hukum pertanian, tersusunnya naskah perjanjian dan layanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang pertanian

INDIKATOR KINERJA OUTPUT Dokumen perundangan bidang tanaman, ternak, kesehatan hewan, karantina pertanian, dan sumberdaya sarana prasarana

TARGET

Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan 1 Dokumen Bidang tanaman Program legislasi pertanian (prolegtan) Bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang penelitian, penyuluhan, dan pengembangan SDM Monitoring dan evaluasi implementasi peraturan perundang-udangan bidang pertanian Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang sumberdaya, sarana dan prasarana Analisa hukum peraturan perundangundangan bidang pertanian Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang tanaman, pengembangan SDM, sumberdaya, sarana prasarana Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang ternak dan hewan Monitoring dan evaluasi implementasi peraturan perundang-udangan bidang pertanian

1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen

1 Laporan

1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan

1 Dokumen 1 Laporan

Laporan Kompendium hukum, himpunan peraturan menteri dan penempatan dalam berita negara

Laporan perjanjian

Laporan hukum

layanan

bantuan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ternak, hewan dan karantina pertanian Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang Karantina pertanian Analisa hukum peraturan perundangundangan bidang ternak, hewan dan karantina pertanian Penyusunan kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam berita Negara Penerbitan himpunan peraturan menteri pertanian Himpunan peraturan menteri pertanian dengan sistim katalog Penempatan peraturan perundang-undangan dalam berita negara Penyusunan naskah perjanjian bidang pertanian Rancangan naskah perjakian Identifikasi perjanjian bidang pertanian Kajian perjanjian bidang pertanian Sosialisasi tata cara penyusunan naskah perjanjian bidang pertanian Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum

1 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan

1 Dokumen (4 bidang) Bag. A : 1 Himp Bag. B : 1 Himp 1 Himpunan 37 Permentan 30 Perjanjian 5 Rancangan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

1 Laporan Perdata: 1 ; TUN: 2 Pengujian materiil peraturan perundang- 1 Laporan udangan bidang pertanian di MK/MA UU No. 12/1992 UU No. 39/2008 Penyusunan pedum tatacara pemberian 1 Laporan pertimbangan hukum lingkup kementan

Laporan pelaksanaan Pengelolaan pelayanan informasi publik Pengelolaan pelayanan informasi publik Penyediaan informasi publik Pengadaan buku dan bahan kelengkapan dan multimedia pendukung multimedia Penyiapan digital informasi agribisnis Analisa kebutuhan database informasi publik Penyusunan dan pengolahan database informasi publik Pengembangan media informasi publik berbasis web Pengelolaan perpustakaan Penyusunan dan penerbitan publikasi pustaka Redisain perpustakaan Perpustakaan Digital Laporan Monitoring dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPID Evaluasi Informasi Publik Pelaksanaan pameran, Pelaksanaan Pameran visualisasi, publikasi, promosi Display peragaan Apresiasi pengelolaan pameran Gelar teknologi/Demplot Dukungan Pengelolaan Pusat Pelayanan Informasi Agribisnis Informasi Agribisnis (PIA) Penyediaan Informasi Agribisnis Melalui Multimedia Layanan Perkantoran Pengelolaan ketatausahaan Penyusunan POK, ROK, Juklak dan Juknis Laporan Tahunan Satker Pembahasan RKA-KL tahun 2012 Penyusunan Kinerja Tahunan Komputer dan peralatannya Pengadaan laptop Komputer dan desktop printer Printer warna

1 Laporan

3 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Laporan 2 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Laporan 1 Laporan 2 Semester 1 Laporan 4 Paket 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 kegiatan 1 Kegiatan 3 Paket 1 Laporan 5 Unit 5 unit 3 Unit

Pengadaan kendaraan Gedung/Bangunan Sarana dan prasarana

Pengadaan scanner Pengadaan kendaraan bermotor roda-2 Counter Informasi Publik Pengadaan meubelair Pengadaan Filling cabinet, rak buku dua muka, lemari kaca/besi

3 Unit 4 Unit 15 M2 5 Unit 10 Unit

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN Unit : Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun : 2012 SASARAN

INDIKATOR/SASARAN

STRATEGIS

KINERJA

1. Terwujud dan berfungsinya sistem hukum pertanian dan tersedianya informasi publik yang lengkap dalam mendukung pembangunan pertanian

WAKTU PENCAPAIAN

1. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang tanaman Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan perundang-undangan bidang tanaman

Jan – Des 2012

2. Terlaksananya Program Legislasi (Prolegtan) Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan program legislasi pertanian (Prolegtan)

Jan – Des 2012

3. Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan bidang Tanaman Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan peraturan perundangundangan

April – Mei 2012

TARGET

REALISIASI

%

537.220.000 5 Orang 1 Dokumen


72,61

235.400.000 5 Orang 1 Laporan


78,87



80,54

SASARAN

INDIKATOR/SASARAN

STRATEGIS

KINERJA 4.

5.

WAKTU PENCAPAIAN

Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan perudang-undangan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM

Jan – Des 2012

Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan monitoring dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan

Jan– Des 2012

6. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan perudang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana

TARGET

REALISIASI

%


329.780.300

73,74


248.979.000

80,88


365.701.790

70,59

Jan – Des 2012

SASARAN

INDIKATOR/SASARAN

STRATEGIS

KINERJA

WAKTU PENCAPAIAN

7. Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan bidang sarana dan prasarana Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan analisa hukum peraturan perundang-undangan bidang pertanian

Juni – Juli 2012

8. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana

Jan – Des 2012

9. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang ternak dan hewan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan

Jan – Des 2012

TARGET

REALISIASI

%


238.645.500

87.22


193.357.400

82.54


372.573.400

82.21

SASARAN

INDIKATOR/SASARAN

STRATEGIS

KINERJA

WAKTU PENCAPAIAN

10. Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan bidang ternak dan hewan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan

Jan – Des 2012

11. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan bidang ternak dan hewan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ternak, hewan dan karantina pertanian

Jan – Des 2012

12. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang karantina pertanian Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian

Jan – Des 2012

TARGET

REALISIASI

%


251.647.500

81.75


212.564.900

90.74


367.60.200

71,32

SASARAN

INDIKATOR/SASARAN

STRATEGIS

KINERJA

2. Tersedianya Kompendium hukum dan himpunan peraturan menteri serta penempatan dalam berita Negara

WAKTU PENCAPAIAN

13. Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan bidang ternak, kesehatan hewan, dan karantina pertanian Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan analisa hukum peraturan perundang-undangan bidang pertanian

Juni – Juli 2012

1.

Tersusunnya pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah kompendium hukum/informasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian

Jan – Des 2012

2. Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penerbitan himpunan dan daftar katalog peraturan menteri

Jan – Des 2012

TARGET

REALISIASI

%


210.113.000

76.80


691.645.488

78.53


403.854.665

80.80

SASARAN

INDIKATOR/SASARAN

STRATEGIS

KINERJA

3. Terlaksana dan terlayaninya penyusunan naskah perjanjian dan bantuan hukum

WAKTU PENCAPAIAN

3. Pelaksanaan penempatan perundang-undangan dalam berita Negara. Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peraturan menteri yang ditempatkan dalam berita Negara dan terinformasinya peraturan/keputusan Menteri kepada pemangku kepentingan.

Jan – Des 2012

1.

Jan – Des 2012

Tersusunnya naskah perjanjian bidang pertanian Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah penyusunan naskah perjanjian Identifikasi perjanjian Kajian perjanjian Evaluasi perjanjian

2. Sosialiasi tata cara penyusunan Naskah Perjanjian bidang pertanian Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan bidang pertanian

Okt – Nov 2012

TARGET

REALISIASI

%


-

-


499.269.700

89.26


193.396.700

82.56

SASARAN

INDIKATOR/SASARAN

STRATEGIS

KINERJA

WAKTU PENCAPAIAN

3. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan Jan – Des 2012 bantuan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah penyusunan legal Opinion : Penyelesaian permasalahan aset kementerian pertanian/penanganan perkara 4. Pelaksanaan sosialisasi advokasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengujian materiil peraturan perudang-undangan bidang pertanian di MK/MA 5. Penyusunan Pedum tatacara pemberian pertimbangan bantuan hukum lingkup kementan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan peserta sosialisasi tatacara pemberian pertimbangan bantuan hukum lingkup kementan

TARGET

REALISIASI

%


599.367.850

93.85


64.343.000

89.44


-

Oktober 2012

Jan – Des 2012 -

SASARAN

INDIKATOR/SASARAN

STRATEGIS

KINERJA

4. Terkelolanya informasi publik yang lengkap dan baik dalam mendukung pembangunan pertanian

WAKTU PENCAPAIAN

1. Pengelolaan pelayanan informasi publik Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pelayanan informasi publik

Jan – Des 2012

2. Penyediaan informasi publik melalui multimedia pendukung Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan penayangan informasi publik dalam situs web

Jan – Des 2012

3. Pengelolaan perpustakaan digital Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan perpustakaan digital yang dapat diakses

Jan – Des 2012

4. Monitoring dan evaluasi informasi publik Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan kegiatan PPID utama

Jan – Des 2012

TARGET

931.250.000

REALISIASI

%

882.145.170

94.73


741.091.970

92.86


261.185.900

81.97


312.987.500

83.66

7 Orang 1 Laporan

SASARAN

INDIKATOR/SASARAN

STRATEGIS

KINERJA

WAKTU PENCAPAIAN

5. Terlaksananya pameran dan promosi pembangunan pertanian Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan keikutsertaan dalam pameran dan promosi

Jan – Des 2012

6. Terlaksananya peragaan, visualisasi, dan publikasi Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan keikutsertaan dalam peragaan, visualisasi, dan publikasi

Jan – Des 2012

7. Pengelolaan perpustakaan konvensional Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan keikutsertaan dalam pengelolaan perpustakaan konvensional

Jan – Des 2012

8. Terlaksananya pelayanan informasi agribisnis Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pelayanan informasi agribisnis

TARGET

REALISIASI

%

1.300.700.000 5 Orang 1 Laporan

1.031.078.700

79.27


150.549.050

54.77


124.443.780

62.86


615.273.800

96.16

SASARAN

INDIKATOR/SASARAN

STRATEGIS

KINERJA 9. Tersedianya informasi agribisnis melalui multimedia Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan informasi agribisnis melalui multimedia

5. Terlaksananya Prasarana dan Sarana Pendukung Layanan Perkantoran Biro Hukum dan Informasi Publik

1.

2.

3.

Pengelolaan administrasi dan anggaran Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan administrasi dan anggaran Penyusunan program, rencana kerja dan evaluasi Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan administrasi dan anggaran Pembinaan mental dan karakter pegawai Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan administrasi dan anggaran

WAKTU PENCAPAIAN

TARGET

REALISIASI

%


393.926.000

79.75


447.908.300

78.78


57.919.500

64.07


208.490.000

89.00

SASARAN

INDIKATOR/SASARAN

STRATEGIS

KINERJA

WAKTU PENCAPAIAN

4. Pembayaran gaji dan tunjangan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan

Jan – Des 2012

5. Penyelengaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan penyelengaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Jan – Des 2012

6. Pengelolaan administrasi dan ketatatusahaan Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan ketatausahaan : Forum KUM informasi publik : Penyusunan Lakip

Jan – Des 2012

7. Penyusunan laporan keuangan SAI, SIMAK BMN dan SIMONEV Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan keuangan SAI, SIMAK BMN dan SIMONEV

Jan – Des 2012

TARGET

REALISIASI

%

253.500.000 6 Orang -

115.395.000

45.52

431.260.000 5 Orang 8 Unit

164.877.488

38.23

1.229.740.000 6 Orang 12 Bulan

1.228.821.140

94.54

231.800.000 6 Orang 12 Bulan

202.081.500

87.18

SASARAN

INDIKATOR/SASARAN

STRATEGIS

KINERJA

WAKTU PENCAPAIAN

8. Kendaraan bermotor roda dua Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Volume Keluaran : Jumlah laporan pengadaan

Jan – Des 2012

9. Perangkat pengolah data dan komunikasi Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengolah data dan komunikasi

Jan – Des 2012

10. Pengadaan alat multimedia pendukung Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Volume Keluaran : Jumlah laporan pengadaan alat multimedia pendukung

Jan – Des 2012

11. Pengadaan meubelair Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Volume Keluaran : Jumlah laporan pengadaan meubelair

April – Mei 2012

TARGET

REALISIASI

%

80.000.000 5 Orang 4 Unit 1 Laporan

67.964.000

84.96


836.358.500

85.52

380.000.000 5 Orang 16 Unit 1 Laporan

368.668.500

97.02

240.000.000 5 Orang

232.510.450

96.88

SASARAN

INDIKATOR/SASARAN

STRATEGIS

KINERJA 12. Counter Informasi Publik Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Volume Keluaran : Jumlah laporan pengadaan meubelair

WAKTU PENCAPAIAN

TARGET

97.500.000

REALISIASI

96.118.550

%

98.58

laporan akuntabilitas KinErja (lakip) Biro hukum dan informasi PuBliK Tahun anggaran 2013

Recommend Documents